POLEMIK ANGKUTAN UMUM MENGGUNAKAN RODA DUA DI INDONESIA Ratna Arnawatie

Polemik Angkutan Umum Menggunakan Roda Dua di Indonesia Ratna Arnawatie

POLEMIK ANGKUTAN UMUM MENGGUNAKAN RODA DUA DI INDONESIA Ratna Arnawatie

ABSTRACT The use of two-wheeled vehicles as a means of transport and public transportation is much needed by the community these days, both as freight (courier) and transportation for people. Certainly because it is considered practical, cheap, anti jam and can reach remote areas. However, regulation / rule of law governing public transport using two-wheeled vehicles does not exist. Law on Traffic and Road Transport until the Ministerial Regulation has not regulated the Public Transport Using the Two-Wheeled Vehicle. Due to this legal vacuum, the Director General of Land Transportation provides a solution, by providing a statment in order for local governments to make regulations on public transport using two wheels. Although without the legal basis of the Traffic and Transport Act, the region is expected to make a local regulation on the existence of public transport using two wheels which aims to protect the public as consumers of service users and as public transport entrepreneurs, using two-wheeled vehicles. Keywords: public transportation, two-wheeled vehicles, legal vacuum.

A. Pendahuluan Beberapa tahun belakangan ini, kita banyak melihat promosi tentang angkutan umum untuk orang-orang, yang mana dinilai praktis, murah, anti macet. Bahkan penawaran tersebut dilakukan secara online. Angkutan umum dimaksud biasa disebut“ojek”, baik konvensional maupun online, yang menggunakan kendaraan roda dua sebagai alat angkut dan transportasi. Angkutan umum dengan roda dua ini, memang banyak dibutuhkan masyarakat akhir-akhir, tentunya karena dianggap praktis, murah, anti macet dan dapat menjangkau sampai ke pelosok desa.Jika, kita membaca dan menelaah Undang-Undang yang mengatur tentang Lalu-lintas danAngkutann Jalan Raya (UULLAJ), yaitu UU Nomor 22 Tahun 

email : [email protected]

61


2009. Kita tidak menemukan aturan yang mengatur adanya angkutan umum untuk manusia menggunakan kendaraan roda dua. Begitu pula dalam Peraturan Menteri Perhubungan dan, aturan-aturan turunannya tidak ada satu pun pasal yang mengatur

tentang

angkutan

umum

untuk

mengangkutorang/manusia

menggunakan kendaraan roda dua.Jika, peraturan yang mengatur tentang angkutan umum manusia menggunakan kendaraan roda dua, tidak ada, bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan keberadaan angkutan umum manusia yang menggunakankendaraan roda dua(ojek). Padahal disini kepentingan pengguna jasa/penumpang, tentunya sangat riskan/beresiko. Hukum/aturan yang mana yang digunakan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan angkutan umum roda dua tersebut, dan bagaimana perlindungan bagi pengguna jasa/penumpangnya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, berlaku asas-asas hukum peraturan perundang-undangan, yaitu “asas nullum delictum nulla poena siena preavia legi poenali” atau dikenal dengan asas “Legalitas”. Asas ini juga terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) pasal 1(1) “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Bagaimana solusi bagi masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum kendaraan roda dua, sementara masyarakat juga masih membutuhkan angkutan umum dengan kendaraan roda dua? B. Kajian Pustaka Secara umum, peraturan perundang-undangan, berfungsi mengatur dan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Mengatur warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagir Manan, mengelompokkan fungsi per-UU sebagai berikut.

1. Fungsi Internal Peraturan perundang-undangan, subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya; meliputi fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan, fungsi integrasi pluralistis hukum dan kepastian hukum. 2. Fungsi eksternal peraturan perundang-undangan, sosial hokum meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi (ketertiban dan keamanan), fungsi

62


kemudahan (insentif keringanan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, dan lain-lain. C. Metode Penulisan Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode librari research, yaitu metode pengumpulan bahan dari buku-buku dan makalah, berbagai referensi dari internet sesuai tema bahasan yang diangkat. D. Pembahasan Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam pelayananan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

a.

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang mana terdiri dari angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota antar propinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaran bermotor umum dalam trayek, harus memiliki syarat sebagai berikut. 1) Memiliki rute tetap dan teratur; 2) Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal

untuk angkutan antar kota dan lintas batas

negara; dan 3) Menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan pedesaan. b.

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yaitu: 1) Angkutan orang dengan menggunakan taxi; 2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu; 3) Angkutan orang dengan tujuan pariwisata; dan 4) Angkutan orang di kawasan tertentu. Dari keempat jenis angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek ini di haruskan menggunakan mobil penumpang umum.Adapun standar pelayanan angkutan orang, perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan

minimal

yang

meliputi;

keamanan,

keselamatan,

kenyamanan,

63


keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

c.

Angkutan orang dengan menggunakan taxi. Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taxi digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu (door to door) dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. Tarif penumpang ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan ialah Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS), Koperasi dan orang perorangan. Penyelenggaraan angkutan umum dengan persyaratan memiliki izin trayek dan atau izin operasional angkutan umum. Pengangkutan-pengangkutan tersebut menimbulkan masalah-masalah dalam transportasi yang makin berkembang. Salah satunya adalah mengenai pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sejak mesin motor ditemukan, era pengangkutan dengan kendaraan bermotor lambat laun mulai dipergunakan dan dibutuhkan oleh banyak orang. Mengenai pengertian kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (selanjutnya disebut UULLAJ) “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”. Dalam perjalanannya pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk kendaraan bermotor roda empat di darat seperti bis kota atau antar kota/pulau, mikrolet, taksi, angguna (angkutan serba guna), angkudes (angkutan pedesaan), dan sebagainya mulai banyak dijumpai seiring dengan waktu. Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah tentang Lalu Lintas dan Angkutan

64


Jalan umum (UULLAJ), yang diatur dalam izin trayek, izin usaha angkutan, izin operasional, kelaikan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan. Apabila sudah memenuhi persyaratan dalam UULLAJ tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka kendaraan bermotor tersebut layak dijadikan angkutan umum resmi dengan plat nomor kuning. Pelat nomor kuning diberikan kepada kendaraan bermotor beroda empat yang berarti boleh dioperasionalkan sebagai angkutan umum. selain itu kendaraan bermotor pelat nomor kuning sudah dilengkapi asuransi kendaraan maupun asuransi jiwa terhadap awak dan penumpang. Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 menyebutkan bahwa, definisi dari angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran. Angkutan umum, khususnya angkutan orang yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 yang telah diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan, secara struktural dipisahkan dalam tiga kepentingan, yaitu kepentingan pengguna jasa (masyarakat), penyedia jasa (operator angkutan) dan pemerintah (regulator). “angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran”. Pengertian angkutan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum adalah angkutan dari pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Angkutan

Orang

di

Jalan

dengan

Kendaraan

Umum definisinya adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, kendaraan bermotor beroda empat yang

65


digunakan sebagai angkutan umum berupa mobil penumpang seperti Colt L.300, Suzuki Carry, Daihatsu Zebra, Izusu Bison dan Panther, Toyota Kijang dan sejenisnya. Pengertian mobil penumpang menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Sebagai catatan walaupun keberadaan UU No. 14 Tahun 1992 telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2009 akan tetapi peraturan pelaksana dari UU No. 14 Tahun 1992 tetap dapat berlaku dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009. Jelaslah sudah, tidak ada satupun aturan yang menjadi dasar hukum keberadaan angkutan umum menggunakan kendaraan roda dua. Keberadaan angkutan umum menggunakan roda dua disini pada dasarnya dilarang atau tidak layak, akan tetapi disisi lain diperlukan oleh masyarakat. d.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam bab I Ketentuan Umum, pasal 1 yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai , dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap benda baik

66


berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi

yang

benar,

jelas,

dan

jujur

mengenai

kondisi

dan

jaminanbarangdan/ataujasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Berkaitan dengan perlindungan Konsumen, bagaimana bisa ada perlindungan bagi konsumen, jika aturan atau regulasi bagi angkutan umum dengan kendaraan roda dua ini, tidak ada. Disini bisa ada sanksi jika konsumen merasa dirugikan dengan angkutan umum roda tersebut dan melaporkan. Berbeda jika aturan tentang angkutan umum menggunakan roda dua telah memiliki peraturan sendiri, yang tentunya memiliki sanksi dan jelas unsur-unsurnya, baik pidana maupun perdata. Kekosongan hukum yang terjadi berkaitan dengan angkutan umum dengan menggunakan kendaraan roda dua, perlu dibuat dasar hukum pemberlakuannya. Hal ini sangat penting sebagai upaya perlindungan bagi konsumen pemakai/pengguna jasa tersebut dan pelaku usaha angkutan umum menggunakan roda dua. Solusi yang menjadi dasar Regulasi tersebut adalah statmen dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang disampaikan secara lisan di Media Televisi (TV One) pada acara Kabar Siang (kisruh transportasi online) tanggal, 21 Maret 2017 lalu. Dimana disebutkan bahwa daerah atau kota yang ada angkutan umum menggunakan kendaraan roda dua, ada pengusaha dan konsumen, diharafkan membuat Peraturan Daerah (PERDA) berkaitan dengan angkutan umum menggunakan roda dua, di daerahnya masingmasing. Akan tetapi bagaimana mungkin, bisa dibuat aturan yang lebih rendah posisinya, sedangkan didalam aturan yang lebih tinggi/UULLAJ

67


belum diatur? Secara umum, peraturan perundang-undangan, berfungsi mengatur dan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Mengatur warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. E. Simpulan Keberadaan angkutan umum menggunakan kendaraan roda dua (ojek) dewasa ini menjamur hampir di semua daerah di Indonesia. Baik di kota besar maupun kecil, dan transportasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, karena murah, praktis dan dapat menjangkau sampai kepelosok desa. Akan tetapi regulasi yang mengatur tentang angkutan umum roda dua, belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Maka Direktur Jenderal Perhubungan Darat, memberikan solusi dalam hal kekosongan hokum tersebut, dengan statmen melalui media televisi, agar daerah membuat Peraturan Daerah masing-masing sebagai payung hukum, sesuai kondisi daerahnya tentang keberadaan angkutan umum menggunakan roda dua. F. Saran Kepada pihak yang berwenang membuat peraturan, baik di pusat maupundaerah, agar secepatnya membuat payung hukum yang mengatur masalah angkutan umum menggunakan roda dua, yang manatujuannya agar bisa melindungi pengusaha angkutan umum kendaraan dua

maupun konsumen

pengguna jasa tersebut.

68


DAFTAR PUSTAKA Himpunan Undang-undang Republik Indonesia; UU RI.No.5 Tahun 1999 Tentang MONOPOLI; UU RI.No. 5 Tahun.1984 Tentang PERINDUSTRIAN; UU RI.No. 8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN; UU RI.No.40 Tahun 2007 Tentang PERSEROAN TERBATAS Moelyatno. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, 2011 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditllantas Babinkam POLRI, Jakarta Selatan 12770. Media Televisi, TV One tgl 21 Maret 2017. Kabar Siang

69

POLEMIK ANGKUTAN UMUM MENGGUNAKAN RODA DUA DI INDONESIA Ratna Arnawatie

Recommend Documents