Pokok-Pokok Ketentuan UU PPN Sesuai dengan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 1
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Tanggal Diundangkan Pasal 19 UU PPN
Dasar Hukum
4 Januari 2012
PP 143 Tahun 2000
Aturan Lama
2
BAB I Ketentuan Umum 1: Definisi BAB II Pengukuhan PKP 2: Pengukuhan PKP 3: Bentuk Kerja Sama Operasi 4: Tanggung Renteng BAB III BKP Dan JKP 5: Pemakaian Sendiri 6: Penyerahan JKP 7: Non BKP dan Non JKP 8: Penyerahan Melalui Juru Lelang BAB IV DPP 9: Dasar Pengenaan Pajak BAB V Penghitungan PPN 10: Penghitungan PPN Pada Kontrak 11: Rumus Penghitungan PPN 12: Penghapusan Piutang dan Force Majeur 13: Salah Pungut PPN 14: Transaksi dengan Kurs Mata Uang Asing
BAB VI Pengkreditan Pajak Masukan 15: Tempat Lain Pengkreditan Impor 16: Barang Modal PKP Belum Berproduksi BAB VII Saat dan Tempat Terutang PPN 17: Saat Terutang PPN 18: Pemusatan PPN BAB VIII Faktur Pajak 19: Batas Waktu Penerbitan Faktur Pajak 20: Pedagang Eceran BAB IX Ketentuan Peralihan 21: Ketentuan Peralihan BAB X Ketentuan Penutup 22: Ketentuan Penutup 23: Masa Berlaku
3
Pokok‐Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Tanggung Renteng
Penyerahan JKP di Dalam Daerah Pabean
Pengertian Barang Modal
Pemakaian Sendiri
Saat Penyerahan
Rincian/ kriteria Non BKP/JKP
PP No 1 Th 2012
Pedagang Eceran Jasa
4
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pasal 2
Pengusaha
Melakukan: • Penyerahan BKP • Penyerahan JKP • Ekspor BKP Berwujud • Ekspor BKP Tidak Berwujud • Ekspor JKP
Omzet 1 tahun > 600 juta
PKP Omzet 1 tahun < 600 juta PMK 68/2010
Bermaksud melakukan penyerahan/ekspor
Wajib
Dapat Memilih
Dapat Memilih
Wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN terutang 5
Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan, dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
Timeline Pelaporan Pengukuhan PKP Penyerahan
Omzet > 600 jt
Pra produksi
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
Dapat lapor PKP Ps 2 PP 1/2012
Dapat lapor PKP PMK 68/2010
Wajib lapor PKP p.l. akhir Juni PMK 68/2010
Tidak/Terlambat lapor PKP Dapat dikenai sanksi PMK 68/2010 jo PP 74/2011 6
Pengusaha yang tidak/terlambat lapor untuk dikukuhkan sbg PKP, dapat dikenai sanksi sejak omzetnya melebihi Rp600 juta
Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
Pasal 3
Bentuk kerja sama operasi = Badan (bentuk badan lainnya) “Pasal 1 angka 13 UU PPN”
PT ABC Penyerahan atas nama JO
JO
Pemilik Proyek
JO Wajib PKP PT DEF
7 JO wajib dikukuhkan sebagai PKP dalam hal melakukan penyerahan BKP/JKP atas nama JO
Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
Pasal 3
Penyerahan atas nama PT X
PT X
Pemilik Proyek
JO JO Tidak Wajib PKP PT Y
8 JO tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP dalam hal tidak melakukan penyerahan BKP/JKP atas nama JO
Pasal 3 PP 143 Tahun 2000 Atas impor BKP yang berdasarkan ketentuan perundang‐undangan Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, Pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain berdasarkan KMK
KMK 231/KMK.03/2001 stdd PMK 616/PMK.03/2004
9 Dasar Hukum KMK 231 dipindahkan ke Pasal 16B UU PPN
Tanggung Renteng
Pasal 4
PENJUAL
PEMBELI Pungut PPN
SKPKB TANGGUNG JAWAB RENTENG
Kecuali Menunjukkan bukti telah membayar PPN
A T A U
PPN dapat ditagih kepada penjual Ps 16F UU PPN
Penjual adalah penanggung jawab PPN (menyetor PPN), namun untuk kondisi tertentu Pembeli dapat dikenai tanggung jawab renteng.
10 Diatur lebih lanjut di PMK
Pemakaian Sendiri
Pasal 5
Tidak Dilakukan Pemungutan PPN Produktif
Pemakaian Sendiri BKP/JKP (Terutang PPN)
OUTPUT
Penyerahan Terutang PPN
OUTPUT
Penyerahan: ‐ Tidak Terutang PPN ‐ Dibebaskan PPN
(Tidak Dibuat Faktur Pajak)
Dilakukan pemungutan PPN
Ps 1A (1) d UU PPN
Konsumtif
Dilakukan pemungutan PPN
11 Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak perlu dibuat Faktur Pajak, sepanjang digunakan untuk melakukan penyerahan yang terutang PPN
Contoh Pemakaian Sendiri
Pasal 5 Pabrikan Ban
OUTPUT
Tidak dilakukan pemungutan PPN (Tidak Dibuat Faktur Pajak)
Terutang PPN
Penjualan Ban
Truk Pengangkut Ban
Unit Produksi Ban
Pemakaian Sendiri Ban OUTPUT
Dilakukan pemungutan PPN Angkutan Umum
Tidak Terutang PPN
Jasa Angkutan Umum
12
Pasal 6
Penyerahan JKP di Dalam Daerah Pabean
Penyerahan JKP
Pemanfaatan JKP
Terutang PPN ?
Dasar Hukum (UU PPN)
1
Dalam Daerah Pabean
Dalam Daerah Pabean
Terutang PPN
Pasal 4 (1) huruf c
2
Dalam Daerah Pabean
Luar Daerah Pabean
Terutang PPN
Pasal 4 (1) huruf c
3
Luar Daerah Pabean
Dalam Daerah Pabean
Terutang PPN
Pasal 4 (1) huruf e
4
Luar atau Dalam Daerah Pabean
Luar Daerah Pabean
Terutang PPN 0%
Pasal 4 (1) huruf h jo PMK 70/2010
5
Luar Daerah Pabean
Luar Daerah Pabean
Tidak Terutang PPN
Pasal 4 (1)
N o
Keterangan
Kecuali jasa pada angka 4
Hanya untuk: ‐ Jasa Maklon ‐ Jasa Perbaikan & Perawatan ‐ Jasa Konstruksi Selain ketiga jenis jasa di atas 13
PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, baik yang dimanfaatkan di dalam maupun di luar Daerah Pabean
Pasal 6
Contoh Penyerahan JKP di Dalam Daerah Pabean
A corp.
Not Balok
Japan Indonesia
lagu
Z corp.
Terutang PPN
PT B
Kontrak
Hasil Survei
Terutang PPN
Korea Indonesia
PT DEF
14 Walaupun dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, penyerahan jasa pembuatan not balok dan jasa survei pasar dilakukan di dalam Daerah Pabean, sehingga terutang PPN.
Pasal 7 N O N B K P
Kriteria dan Rincian Non BKP dan Non JKP barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering uang, emas batangan, dan surat berharga
jasa pelayanan sosial
jasa angkutan umum di darat & di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yg menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
jasa pengiriman surat dengan perangko
jasa perhotelan
jasa keuangan jasa asuransi
jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
jasa keagamaan
jasa penyediaan tempat parkir
jasa pendidikan
jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
jasa kesenian dan hiburan
jasa pengiriman uang dengan wesel pos
jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
jasa boga atau katering
Jasa pelayanan kesehatan medis
N O N J K P
15 Diatur lebih lanjut di PMK
Pasal 8
Penyerahan BKP melalui Juru Lelang FP
Pemilik Barang
BKP
Juru Lelang
BKP
Pembeli (Pemenang Lelang)
Tidak ada FP
Bayar SSP
16 Diatur lebih lanjut di PMK
Pasal 9
PKP
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
BKP Mewah
Harga jual 1.000 PPN 100 PPnBM (20%) 200 Total 1.300
PKP Produsen BKP Mewah
BKP Mewah
PKP
HPP 1.000 PPnBM 200 Margin 300 Harga Jual 1.500 PK 150 PM 100 KB 50
Harga jual 1.500 PPN 150 PPnBM (20%) 300 Total 1.950
17 PPnBM atas perolehan BKP Mewah yang digunakan untuk menghasilkan BKP Mewah termasuk dalam DPP BKP Mewah yang dihasilkan
Pasal 10 & 11
Kontrak atau Perjanjian
Rumus Penghitungan PPN PPN ditulis terpisah ATAU
Jika Tidak
Dianggap belum termasuk PPN
Harga sudah termasuk PPN ATAU
PPN = 10 % x harga/pembayaran
Harga termasuk PPN & PPnBM PPN = 10 . x harga/pembayaran 110
PPN = 10 . x harga/pembayaran 110 + t
t = Tarif PPnBM PPnBM =
t . x harga/pembayaran 110 + t 18
Pasal 8 PP 143 Tahun 2000
Penyerahan aktiva Pasal 16D
Harga Jual
BKP yang tersisa pada saat pembubaran
Nilai Lain
DPP
19 Ketentuan ini sudah jelas diatur di UU, sehingga tidak perlu ditegaskan lagi di PP
Pasal 9 PP 143 Tahun 2000 Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
PM dihitung dengan Norma
Kegiatan Usaha Tertentu
DPP Nilai Lain
PKP
20 Ketentuan ini sudah jelas diatur di UU, sehingga tidak perlu ditegaskan lagi di PP
Pasal 12
Penghapusan Piutang
PK Yang Telah Dilaporkan Penjual Tidak Perlu Disesuaikan
Penghapusan Piutang PM Yang Telah Dikreditkan Pembeli
21
Pasal 12
BKP Musnah/Rusak Karena Force Majeur BKP Musnah/Rusak Karena Force Majeur
PM atas perolehannya tetap dapat dikreditkan
Peperangan Kerusuhan Revolusi Bencana Alam Pemogokan Kebakaran Bencana Lainnya yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang
Force Majeur : kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
BKP yang sengaja dihancurkan oleh PKP bukan merupakan force majeur 22
Pasal 13
Kesalahan Pemungutan PPN
Salah Pungut PPN PPN dipungut terlalu besar PPN tidak seharusnya dipungut
PPN tersebut telah disetor dan dilaporkan
PPN dapat dimintakan kembali oleh Pihak Yang Terpungut
sepanjang: ‐ belum dikreditkan ‐ belum dibiayakan ‐ belum dikapitalisasi
Pihak Yang Terpungut: a. importir; b. pembeli barang atau penerima jasa (termasuk Pemungut PPN); c. pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean. 23
Pasal 10 & 11 (2) PP 143 Tahun 2000 PPN yang terutang atas penyerahan kepada Pemungut PPN dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut PPN
Transaksi dengan Mata Uang Asing
Konversi kurs: Sesuai KMK pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut 24
Ketentuan mengenai pembuatan FP bagi Pemungut selain Bendahara Pemerintah disesuaikan dengan ketentuan umum mengenai pembuatan FP
Pasal 14
Transaksi dengan Mata Uang Asing
Transaksi dengan menggunakan mata uang asing Termasuk transaksi penyerahan kepada Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah
Kurs USD: Rp9.076,00 Periode : 2‐8 Januari 2012 KMK No : 1571/KM.1/2011
2 Januari Pembayaran Di Muka ‐ FP dibuat ‐ Kurs : Rp9.076,00
Kurs USD : Rp9.136,00 Periode : 9‐15 Januari 2012 KMK No : 6/KM.1/2012
11 Januari Barang diserahkan ‐ FP dibuat ‐ Kurs : Rp9.136,00
PPN dan PPnBM dikonversi ke dalam mata uang rupiah
Kurs USD: Rp9.060,00 Periode : 23‐29 Januari 2012 KMK No : 33/KM.1/2012
25 Januari Pelunasan Pembayaran ‐ Tidak perlu buat FP
Sesuai kurs KMK pada saat pembuatan Faktur Pajak
Kurs USD: Rp8.952,00 Periode : 30 Jan – 5 Feb 2012 KMK No : 54 /KM.1/2012
5 Februari Penggantian FP 11 Jan ‐ Kurs : Rp9.136,00 25
Tempat Lain Pengkreditan Pajak Masukan
Pasal 15
KETENTUAN UMUM
Impor PIB dg NPWP Pusat Tj. Priok PM
Penyerahan
Pusat (Jakarta) PK
Impor PIB dg NPWP Pusat
Cabang (Solo) PM
Pasal 15 PP 1 Tahun 2012
Tj. Priok
Pusat (Jakarta)
PM
Cabang (Solo)
Dg izin Dirjen, cabang dapat mengkreditkan PIB dg NPWP Pusat 26 Diatur lebih lanjut di PMK
Pasal 12 (3) PP 143 Tahun 2000
Pemeriksaan
Ada perolehan yang telah dicatat namun belum dilaporkan dalam SPT karena FP terlambat diterima
PM tetap dapat dikreditkan Paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan 27 Ketentuan ini sudah jelas diatur di UU, sehingga tidak perlu ditegaskan lagi di PP
PKP Belum Berproduksi
Pasal 16 PKP
PM atas impor atau perolehan Belum Berproduksi Belum melakukan penyerahan yang terutang PPN
Barang Modal
Dapat Dikreditkan Ps 9 (2a) UU PPN
BKP selain Barang Modal
JKP
Tidak Dapat Dikreditkan Ps 9 (8) j UU PPN
Berlaku untuk seluruh kegiatan usaha, yaitu industri/manufaktur, usaha perdagangan, usaha jasa, dan kegiatan usaha lainnya 28
Pasal 16
Barang Modal
Definisi Barang Modal harta berwujud dengan masa manfaat > 1 (satu) tahun
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
termasuk pengeluaran yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal
Contoh: • PKP membeli barang modal, berupa mesin, dari luar Daerah Pabean. • Untuk pemasangannya, PKP memanfaatkan jasa pemasangan dari PKP lain. • Pembayaran atas jasa pemasangan yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan mesin tersebut merupakan pengeluaran yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan. 29
Pasal 17
Saat Penyerahan
Pasal 11 UU PPN Saat Terutang Pajak
Pasal 13 UU PPN Saat Penyerahan
Saat Pembuatan Faktur Pajak
“Saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh PKP” “Penyerahan dianggap telah terjadi, apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal” “Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang” 30
Saat Pembuatan Faktur Pajak saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP
saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN 31
Pasal 17
Saat Penyerahan BKP Bergerak
a. diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
Penjualan langsung dan penjualan eceran
b. diserahkan secara langsung kepada penerima barang;
Pemberian cuma‐cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang
c. diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
Penjualan dengan syarat fob shipping point
d. diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
Selain kriteria di atas
32
Pasal 17
Contoh Saat Penyerahan BKP Bergerak
1
PT Aman menyerahkan Barang Kena Pajak secara langsung kepada Tuan Igna pada tanggal 15 Mei 2011.
2
PT Berkah (Jakarta) menjual BKP kepada PT Ceria (Surabaya) dengan syarat pengiriman fob shipping point. Barang dikeluarkan dari gudang PT Berkah dan dikirim ke gudang PT Ceria pada tanggal 10 Juni 2011 dengan menggunakan perusahaan ekspedisi dengan tanggal DO (delivery order) 10 Juni 2011. Barang diterima oleh PT Ceria pada tanggal 12 Juni 2011.
33
Contoh Saat Penyerahan BKP Bergerak
Pasal 17
Contoh Transaksi Penjualan (fob destination) 16 Agustus
12 Agustus
Penjual menerbitkan Faktur Penjualan 13‐16 Agustus
Barang keluar dari gudang Penjual
13 Agustus
Barang diterima Pembeli
Perakitan & ujicoba barang oleh Pembeli
Faktur Pajak Diterbitkan 34
Pasal 17
Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak
saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli
35
Pasal 17
Contoh Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak
1
Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2011. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 2011.
2
Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, rumah telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang.
36
Pasal 17
Saat Penyerahan BKP Tidak Berwujud
a. diakui sebagai piutang pada saat diterbitkan Pengusaha Kena Pajak, akuntansi yang berlaku secara konsisten
atau penghasilan, atau faktur penjualan oleh sesuai dengan prinsip umum dan diterapkan
Dalam hal tidak diketahui
b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya
Pemberian cuma‐cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang 37
Pasal 17
Saat Penyerahan BKP (Aktiva)
Saat Penyerahan untuk persediaan dan aktiva yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan? a. ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris
b. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
Mana yang terjadi lebih dulu c. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan d. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata‐ nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada 38
Pasal 17
Saat Penyerahan BKP (Restrukturisasi Usaha)
Saat Penyerahan BKP Perubahan bentuk usaha
ATAU Penggabungan usaha Peleburan usaha
a. Saat disepakati atau ditetapkan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian; atau
Pemekaran usaha b. Saat ditandatanganinya akta oleh Notaris Pemecahan usaha Pengambilalihan usaha Tidak memenuhi Pasal 1A (2) UU PPN 39
Pasal 17
Saat Penyerahan JKP
1) diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten
Dalam hal tidak diketahui
2) kontrak atau perjanjian ditandatangani
3) saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma‐cuma atau pemakaian sendiri
Pemberian cuma‐cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang
40
Pasal 17
Contoh Saat Penyerahan JKP
1
PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada PT Diatetupa dengan masa kontrak selama 12 tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain: • PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tanggal 1 September 2011; • Nilai kontrak sewa selama 12 tahun adalah Rp 120.000.000,00 • Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September dengan pembayaran sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun. Pada tanggal 29 September 2011 PT Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama.
2
1. PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi. 2. PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selama satu bulan. 3. Pengumpulan data‐data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya. 4. Untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 – 30 Juni 2011, PT Setiyakom menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli 2011. 41
Pasal 17
Saat Penyerahan ‐ Pemanfaatan dari luar DP
Saat Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari luar Daerah Pabean Saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya Mana yang terjadi lebih dahulu
Saat harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya Saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya Tidak Diketahui tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian 42
Pasal 17 Saat Impor BKP
Saat Penyerahan – Impor & Ekspor saat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean
Saat Ekspor BKP
saat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean
Saat Ekspor BKP Tidak Berwujud
saat Penggantian atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan
Saat Ekspor JKP
saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan
PIB
PEB
Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud
43
Pasal 14 PP 143 Tahun 2000 Tempat PPN terutang Impor BKP
Tempat BKP dimasukkan
Pemanfaatan dari luar Daerah Pabean
Tempat tinggal/ tempat kedudukan
Kegiatan Membangun Sendiri
Tempat bangunan didirikan
DJP dapat menentukan tempat lain sbg tempat terutang atas ekspor 44 Ketentuan ini sudah jelas diatur di UU, sehingga tidak perlu ditegaskan lagi di PP
Pasal 18
Pemusatan PPN
PKP
Memiliki > 1 Tempat Kegiatan Usaha
Dapat menyampaikan pemberitahuan
Pemusatan Tempat Terutang PPN
Administrasi Penjualan wajib terpusat pada tempat pemusatan 45
Pasal 19
Faktur Pajak
Faktur Pajak Terlambat Dibuat > 3 Bulan
Bukan Faktur Pajak
sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat
PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak
PPN tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan 46
Ilustrasi Faktur Pajak Terlambat
Pasal 19
5 Jan
Februari
Maret
5 Apr
Saat penyerahan = saat pembuatan FP
FP > 5 Jan s.d 4 April FP terlambat diterbitkan ‐ Sanksi 2% x DPP ‐ PM dapat dikreditkan oleh Pembeli
FP > 5 April FP terlambat diterbitkan ‐ Sanksi 2% x DPP ‐ PM tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli 47
Pasal 20
Pedagang Eceran Tanpa keterangan : identitas pembeli nama dan tanda tangan penjual
Pedagang Eceran
Membuat Faktur Pajak tidak lengkap
Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara : a. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; b. langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan c. pada umumnya dilakukan secara tunai dan penjual/pembeli langsung menyerahkan/membawa BKP yang dibeli.
Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak
Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan JKP dengan cara : a. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; b. langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan c. pada umumnya dilakukan secara tunai. 48
Pasal 20
Pabrikan Yang Melakukan Penyerahan Eceran
Penyerahan eceran
Dapat Faktur Pajak tidak lengkap Tanpa keterangan : identitas pembeli nama dan tanda tangan penjual
Pabrikan/ Distributor
Penyerahan tidak eceran
Harus Faktur Pajak lengkap
49
Ketentuan Peralihan
Pasal 21
Ketentuan Mengenai: 1. Saat Penyerahan sebagai dasar saat pembuatan Faktur Pajak (Ps 19 (1) jo Ps 17 PP 1/2012)
2. Pedagang eceran yang melakukan penyerahan JKP secara eceran
berlaku sejak tanggal 1 April 2010
(Ps 20 PP 1/2012)
50
Ketentuan Penutup
Pasal 22
Pada saat PP 1 Tahun 2012 berlaku
1
Peraturan Pelaksanaan
PP 143 Tahun 2000
Masih Berlaku
PP 144 Tahun 2000 sepanjang Tidak bertentangan
2
PP 143 Tahun 2000
PP 144 Tahun 2000
Belum diatur dengan aturan tersendiri
Dicabut & Dinyatakan Tidak Berlaku 51
Terima Kasih More info: Klinik‐pajak.com
