BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Penelitian dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt. megenai tindak pidana ”Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, pada pokoknya dari hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Identitas Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin, Tempat lahir
: Cilacap, Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/6 Juni 1984, Jenis Kelamin:
Laki- laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Cikondang, Desa Kunci RT. 01/06, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, A g a m a : Islam, Pekerjaan: Swasta. 2. Dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu : Pertama : Melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau Kedua
: Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; 48
49
Atau Ketiga : Melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis
akan
mempertimbangkan
dakwaan
yang
mendekati
dengan
pembuktian/fakta di persidangan, dan apabila terbukti maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ; Dalam perkara ini dakwaan yang mendekati dengan pembuktian/fakta di persidangan adalah dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2010 Nomor Reg. Perk.PDM-084/PKRTO/Ep.2/08/2010, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : Terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Kunci RT. 01/02 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwokerto daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam,
50
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut : v Berawal dari penangkapan saksi Sarno als Wane (diajukan dalam perkara terpisah) di depan SPN (Sekolah Polisi Negara) di Jl. Raya Pol. Soemarto, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan saksi Sarno als. Wane yang mengaku menguasai 1 (satu) bungkusan lakban yang berisi 2 (dua) bungkus kertas minyak berisi ganja didapatkan dari saksi Nurhidayat Setiono als Nano Timbul (diajukan dalam perkara terpisah),
berdasarkan
hasil
pengembangan
pemeriksaan
saksi
Nurhidayat Setiono Als Nano Timbul yang mengaku membeli 1 (satu) bungkus lakban besar berisi ganja dari terdakwa ; v Berdasarkan informasi dari saksi Nurhidayat Setiono Als Nano Timbul maka pihak Kepolisian Polres Banyumas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ganja yang dijual terdakwa kepada saksi Nurhidayat Setiono Als Nano Timbul merupakan bagian dari ganja milik terdakwa yang disimpan atau dititipkan kepada saksi Katimin Bin Mirodji di rumahnya ; v Selanjutnya petugas Polres Banyumas bersama terdakwa menuju ke rumah saksi Katimin Bin Mirodji dan sampai di rumah saksi Katimin Bin Mirodji sekitar jam 16.00 WIB, berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi
51
Katimin Bin Mirodji mengakui memang menyimpan ganja yang dikubur di pekarangan/kebon sekitar kurang lebih 200 meter dari rumah saksi Katimin Bin Mirodji ; v Bahwa saksi Katimin Bin Mirodji menunjukkan tempat di mana ia menyimpan sambil menggali tempat tersebut dan setelah diga li maka saksi Katimin Bin Mirodji menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik (kandi) dan setelah karung plastik tersebut dibuka kemudian dimasukkan oleh terdakwa dan saksi Katimin Bin Mirodji ke dalam 1 (satu) buah tas kain warna coklat dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) bungkusan lakban besar, 2 (dua) bungkusan di lakban kecil, 1 (satu) bungkus rokok djarum super berisi 1 (satu) bungkus kertas putih yang kesemuanya berisi Narkotika jenis ganja dimana ganja tersebut diakui oleh saksi Katimin Bin Mirodji maup un terdakwa adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Katimin Bin Mirodji ; v Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 698/KNF/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, SSi, M.Biotech dan Ibnu Sutarto, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Siswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : - Barang Bukti Nomor BB-01533/2010 berupa 9 (sembilan) bungkus lakban kertas coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat 8418,7 gram ;
52
- BB-01534/2010 berupa 1 (satu) bungkus lakban coklat (kecil) berisi batang, daun dan biji yagn diduga ganja seberat 196,6 gram ; - BB-01535/2010 berupa 1 (satu) bungkus lakban coklat (besar) berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja seberat 494,4 gram ; - BB-01540/2010 berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja sebert 5,668 gram yang kesemuanya disita dari Katimin Bin Mirodji adalah mengandung Positif Derivat Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3. Alat bukti yang diajukan di persidangan a. Keterangan saksi Di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, saksi-saksi dimaksud yaitu : 1) Saksi Eko Wahyuli 2) Saksi Hadiyanto 3) Saksi Nurhidayat Setiono Als Nano Timbul Bin Daryono 4) Saksi Sarno 5) Saksi Katimin Bin Mirodji Atas
keterangan
membenarkannya.
saksi-saksi
tersebut
pada
dasarnya
terdakwa
53
b. Barang bukti Selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: - 1 (satu) bungkus lakban besar berisi ganja ; - 1 (satu) tas plastik kresek warna putih ; - 1 (satu) kartu handphone XL telp nomor 081909789212 ; - 1 (satu) unit Sepeda Motor Viva X No. Pol. R-5748-VT ; - 1 (satu) buku rekening tabungan Tahapan BCA Sidareja dengan No 8930184404 ; - 1 (satu) buah ATM BCA ; c. Keterangan Terdakwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin, Tempat lahir: Cilacap, Umur/tanggal lahir: 26 Tahun/ 6 Juni 1984, Jenis Kelamin: Laki- laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Cikondang, Desa Kunci RT. 01/06, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, A g a m a : Islam, Pekerjaan: Swasta 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ; a. Menyatakan terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1
54
(satu) kilogram” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 ; b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara ; c. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus lakban besar berisi ganja sisa pemeriksaan Labkrim dengan berat 954,7 gram, 9 (Sembilan) bungkus besar dilakban berisi ganja sisa pemeriksaan labkrim dengan berat 8415,9 gram, 2 (dua) bungkusan besar dilakban berisi ganja sisa pemeriksaan labkrim dengan berat masing- masing 494,3 gram dan 196,2 gram, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi ganja sisa pemeriksaan labkrim dengan berat 5,357 gram, 1 (satu) tas plastik kresek warna putih, 1 (satu) kartu Handphone XL nomor 081909789212, 1 (satu) buah tas kain besar warna coklat, 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan ; - 1 (satu) unit Sepeda Motor Viva X No. Pol. R-5748-VT dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ; - 1 (satu) buku rekening tabungan Tahapan BCA Sidareja dengan No. Rek. 8930184404 dan 1 (satu) buah ATM BCA dikembalikan kepada terdakwa ; d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
55
5. Pertimbangan Hukum Hakim Memperhatikan dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, dakwaan alternatif pertama lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsurunsurnya adalah sebagai berikut : a. Setiap orang ; b. Tanpa hak atau melawan hukum ; c. Menanam,
memelihara,
memiliki,
menyimpan,
menguasai
atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ; Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim sejanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut : Ad. a. Setiap orang Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum, baik
orang
maupun
badan
hukum
yang
dapat
dimintakan
pertanggungjawabannya ; Di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin, yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dimaksud ;
56
Selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ; Ad. b. Tanpa hak atau melawan hukum Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ; Berdasarkan pertanyaan Majelis di awal persidangan dan juga keterangan para saksi yang dibena rkan oleh terdakwa, pekerjaan terdakwa adalah seorang wiraswasta ; Sehubungan dengan pekerjaan terdakwa tersebut, ia bukanlah seorang
ilmuwan
yang
mempunyai
kewenangan
untuk
mempergunakan Narkotika Golongan I sebagai obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan ; Sebagai orang yang bukan merupakan pihak yang berhak, yaitu bukan seorang peneliti ilmu pengetahuan tertentu, maka terdakwa tidak berhak untuk memiliki ataupun mempergunakannya, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 ; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur secara tanpa hak telah terpenuhi ;
57
Ad. c. Menanam,
memelihara, memiliki,
menyimpan,
menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ; Unsur ini pun bersifat pilihan, sehingga apabila salah satu unsur terbukti, yang selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi; Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang” ; Terdakwa ditahan pihak Kepolisian pada Senin, tanggal 21 Juni 2010, sekira jam 16.00 WIB, bertempat di POM Bensin, Desa Kunci RT. 01/02 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap berupa 1 (satu) bungkus besar dilakban; Nurhidayat alias Timbul memesan ganja kepada terdakwa melalui HP, yang untuk penyerahannya ganja diletakkan di bawah tulisan plang tiang Jl. Kokosan Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap; Selain ganja yang dijual kepada Nurhidayat tersebut, terdakwa mengakui masih memiliki ganja yang dititipkan di rumahnya Katimin (terdakwa dalam perkara lain) dan ditemukan
58
ganja 9 (Sembilan) bungkusan lakban besar dan 1 (satu) bungkus rokok djarum super berisi kertas putih yang dikubur di tanah pekarangannya ; Barang bukti dalam perkara terdakwa berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan
Laboratoris
Kriminalistik
No.
Lab.
:
701/KNF/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, berat 955,7 gram (sisa setelah pemeriksaan 954,7 gram) ; Barang bukti untuk perkara Katimin Bin Mirodji, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 701/KNF/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, yaitu : - BB- 01533/2010, berupa 9 (sembilan) bungkus lakban kertas coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat 8.418,7 gram (sisa setelah pemeriksaan 8415,9 gram) ; - BB-01534/2010 berupa 1 (satu) bungkus lakban coklat (kecil) berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja seberat 196,6 gram (sisa 196,2 gram) ; - BB-01535/2010 berupa 1 (satu) bungkus lakban coklat (besar) berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja seberat 494,4 gram (sisa 494,3 gram) ; - BB-01540/2010 berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja seberta 5,668 gram (sisa 5,357 gram) ; Barang bukti untuk perkara Sarno, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 699/KNF/VI/2010,
59
tertanggal 30 Juni 2010, berat 14,009 gram (sisa setelah pemeriksaan 13,847 gram) yaitu : - BB-01536/2010 berupa 1 (satu) bungkus plasti, berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat isi batang, daun dan biji ; Barang Bukti untuk perkara Nurhidayat alias Nano Timbul, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 700/KNF/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, yaitu : - BB-01537/2010, berupa 2 (dua) bungkus lakban isi batang, daun dan biji seberat 113,651 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisa 113,464 gram) - BB-01538/2010, berupa 14 (empat belas) linting rokok isi batang, daun dan biji seberat 6,440 gram (sisa 6,348 gram). Hasil pemeriksaan barang bukti dalam perkara terdakwa Purwanto alias Wawan alias Ipung Bin Ratimin, Katimin Bin Mirodji, Sarno dan Nurhidayat alias Nano Timbul diakui terdakwa berasal dari terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut merupakan
positif
Derivat Cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, yang berat keseluruhannya 10.204,857 gram atau lebih dari 1 kilogram ; Dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi;
60
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan; Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema’af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan
yang
dilakukan
terdakwa
harus
dipertanggungjawabkan
kepadanya ; Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; Uuntuk menjatuhkan pidana tehadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan : Hal-hal yang memberatkan : a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) ; b. Perbuatan terdakwa menjual ganja memperluas dan mempercepat proses rusaknya generasi muda bangsa ;
61
c. Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika dan sudah menikmati hasil perbuatannya ; Hal-hal yang meringankan : a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; b. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit ; 6. Putusan a. Menyatakan terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram”; b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( Satu milyard lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ; c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; d. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ; e. Menetapkan agar barang bukti bukti berupa : - 1 (satu) bungkus lakban besar berisi ganja ; - 1 (satu) tas plastik kresek warna Putih ; - 1 (satu) kartu Handphone XL telp Nomor 081909789212 ; Dirampas untuk dimusnahkan. - 1 (satu) unit Sepeda Motor Viva X No. Pol. R-5748-VT ;
62
- 1 (satu) buku rekening tabungan Tahapan BCA Sidareja dengan No 8930184404 ; - 1 (satu) buah ATM BCA ; Dikembalikan kepada terdakwa. f. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
B. Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto perkara Nomor : 114/Pid.Sus/2010/PN.Pwt dan ditambah dengan melakukan studi pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, maka untuk selanjutnya dilakukan pembahasan yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto perkara Nomor : 114/Pid.Sus/2010/PN.Pwt Dalam perkara tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto menuntut Terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif. A. Karim Nasution sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan memberikan pengertian tentang surat dakwaan, yaitu suatu surat atau acte yang memuat suatu tuntutan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melaksanakan
63
pemeriksaan.
82
Selanjutnya tentang dakwaan alternatif, dakwaan ini disebut
juga dengan dakwaan pilihan. Dalam penyusunan surat dakwaan secara alternatif, dibuat beberapa dakwaan, tetapi perbuatannya hanya satu saja. Biasanya dakawaan ini dibuat jika penuntut umum ragu-ragu menerapkan pasal mana dari perbuatan yang dilakukan terdakwa paling tepat atas kesalahannya. 83 Mendasarkan pada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta- fakta dipersidangan, dakwaan alternatif pertama lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsurunsurnya adalah sebagai berikut : a. Setiap orang ; b. Tanpa hak atau melawan hukum ; c. Menanam,
memelihara,
memiliki,
menyimpan,
menguasai
atau
menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ; Ad. a. Unsur setiap orang Setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah orang termasuk korporasi. Orang-perorangan atau korporasi tersebut dimaksudkan sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan perbuatannya. Orang perseorangan berarti orang secara individu,
82
83
Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1986. Surat Dakwaan (Suatu Kupasan Praktis Berdasar Teori), Alumni, Bandung, hlm. 17 Ibid., hlm. 51
64
sedangkan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik berupa badan hukum maupun tidak. Dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada ujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.
84
Sehubungan dengan perngertian sertiap orang tersebut
di
atas, maka ntuk dapat mengetahui pengertian yang dimaksudkan ”setiap orang” di sini terlebih dahulu perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.
84
Wirjono Prodjodikoro, 1980. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia . Eresco, Bandung.. hlm. 55
65
Dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan bahwa “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam
bentuk tanaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pengertian ”setiap orang” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111 ayat (1) tersebut di atas adalah menunjuk kepada setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga bisa terjadi pada siapa saja sebagai subjek hukum secara umum. Terhadap unsur setiap orang ini, apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto perkara Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di persidangan, dapat diketahui bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin, yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga
66
saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dimaksud ; Selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Ad. b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Syarat kedua seseorang untuk dapat dipidana selain perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang juga harus bersifat melawan hukum. Syarat ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan. Sehubungan dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Moch. Anwar menjelaskan pengertian melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.
85
Terhadap unsur ini dalam penerapan pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan juga mendasarkan pada keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, diperoleh fakta 85
H.A.K. Moch. Anwar, 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (Jilid I). Alumni, Bandung. hlm. 19
67
bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang formil, karena perbuatan terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin, bukanlah seorang ilmuwan yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan narkotika Golongan I sebagai objek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai orang yang bukan merupakan pihak yang berhak, yaitu bukan seorang peneliti ilmu pengetahuan tertentu, maka terdakwa tidak berhak untuk memiliki ataupun mempergunakannya, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 . Dengan demikian
jelaslah perbuatan terdakwa tersebut
bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur secara tanpa hak telah terpenuhi oleh terdakwa. Ad. c. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Unsur ini pun bersifat pilihan, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terbukti, maka yang selebihnya tidak perlu untuk
68
dibuktikan lagi; Dalam hal
perbuatan menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Berdasarkan
hasil
penelitian
terhadap putusan
perkara
Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt. diperoleh fakta bahwa selain ganja yang dijual kepada Nurhidayat, terdakwa mengakui memiliki ganja yang dititipkan di rumahnya Katimin (terdakwa dalam perkara lain) dan ditemukan ganja 9 (Sembilan) bungkusan lakban besar dan 1 (satu) bungkus rokok djarum super berisi kertas putih yang dikubur di tanah pekarangannya. Barang bukti dalam perkara terdakwa berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan
Laboratoris
Kriminalistik
No.
Lab.
:
701/KNF/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, berat 955,7 gram (sisa setelah pemeriksaan 954,7 gram) ; Barang bukti untuk perkara Katimin Bin Mirodji, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 701/KNF/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, yaitu : - BB- 01533/2010, berupa 9 (sembilan) bungkus lakban kertas coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja seberat 8.418,7 gram (sisa setelah pemeriksaan 8415,9 gram) ; - BB-01534/2010 berupa 1 (satu) bungkus lakban coklat (kecil) berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja seberat 196,6 gram (sisa 196,2 gram) ;
69
- BB-01535/2010 berupa 1 (satu) bungkus lakban coklat (besar) berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja seberat 494,4 gram (sisa 494,3 gram) ; - BB-01540/2010 berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja seberta 5,668 gram (sisa 5,357 gram) ; Barang bukti untuk perkara Sarno, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 699/KNF/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, berat 14,009 gram (sisa setelah pemeriksaan 13,847 gram) yaitu : - BB-01536/2010 berupa 1 (satu) bungkus plasti, berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat isi batang, daun dan biji ; Barang Bukti untuk perkara Nurhidayat alias Nano Timbul, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 700/KNF/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, yaitu : - BB-01537/2010, berupa 2 (dua) bungkus lakban isi batang, daun dan biji seberat 113,651 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisa 113,464 gram) - BB-01538/2010, berupa 14 (empat belas) linting rokok isi batang, daun dan biji seberat 6,440 gram (sisa 6,348 gram). Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara terdakwa Purwanto alias Wawan alias Ipung Bin Ratimin, Katimin Bin Mirodji, Sarno dan Nurhidayat alias Nano Timbul, yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut berasal dari terdakwa Purwanto alias Wawan alias Ipung Bin Ratimin, barang bukti tersebut setelah
70
melalui Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
positif Derivat
Cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Nerkotika, yang berat keseluruhannya 10.204,857 gram atau lebih dari 1 kilogram. Dengan demikian, maka dapat dikemukakan bahwa
unsur
memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi; Berdasarkan hasil penelitian yaitu dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, dan barang bukti, perbuatan terdakwa merupakan pihak yang tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang semua itu ada keterkaitan dengan narkotika baik memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku. Dalam hubungan ini Bambang Poernomo mengemukakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang mencocoki rumusan
71
undang-undang hukum pidana, belumlah berarti bahwa ia langsung dipidana, akan tetapi masih bergantung kepada kesala hannya. Jadi dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat
melawan
hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan, Putusan untuk menjatuhkan pidnaa harus ditentukan adanya perbuatan pidana danadanya keasalahan yang terbukti darialat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.
86
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat bahwa terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 dan untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
86
Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 134.
72
Oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut hukum perbuatan terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak padana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut. 2. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara Nomor : 114/Pid.Sus/2010/PN.Pwt Dari hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri perkara Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt. me ngenai tindak pidana ”tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, dalam putusan tersebut terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimaksudkan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hal- hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto dalam
menjatuhkan
putusan
pada
perkara
Nomor
:
114/Pid.
Sus/2010/PN.Pwt, dalam tindak pidana sebagamana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Nerkotika, terdapat unsur-unsur sebagai berikut : a. Setiap orang ; b. Tanpa hak atau melawan hukum ;
73
c. Menanam,
memelihara,
memiliki,
menyimpan,
menguasai
atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ; Dari unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, ternyata semua unsur telah terbukti secara sah dan menyakinkan, selanjutnya unsur- unsur tersebut, dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menjatuhkan putusan pemidanaannya. Sehubungan dengan masalah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan
pidana,
Sudarto
mengemukakan
mengenai
pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut sebagai pemidanaan. Berkaitan dengan masalah pemidanaan, menurut Sudarto ada beberapa hal pokok yang mempengaruhi kualitas penetapan pidana yang dijatuhkan. Sehingga dalam penetapan pidana, Sudarto menganjurkan kepada hakim agar :”... pertamatama harus dipahami benar oleh hakim ”apa makna kejahatan, penjahat (pembuat) dan pidana”. Tidaklah cukup untuk mengatakan, bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan”.
87
Sebelum menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 87
Sudarto, 1986. Op. cit. hlm. 79
74
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt, dapat diketahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu : a. Adanya pembuktian dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu dengan telah diajukannya alat-alat bukti dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang berupa: 1) Keterangan saksi : a. Saksi Eko Wahyuli; b. Saksi Hadiyanto; c. Saksi Nurhidayat Setiono Als Nano Timbul Bin Daryono; d. Saksi Sarno; e. Saksi Katimin Bin Mirodji. 2) Barang bukti a. 1 (satu) bungkus lakban besar berisi ganja ; b. 1 (satu) tas plastik kresek warna putih ; c. 1 (satu) kartu handphone XL telp nomor 081909789212 ; d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Viva X No. Pol. R-5748-VT ; e. 1 (satu) buku rekening tabungan Tahapan BCA Sidareja dengan No 8930184404 ; f. 1 (satu) buah ATM BCA ;
75
3) Keterangan terdakwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin, Tempat lahir: Cilacap, Umur/tanggal lahir: 26 Tahun/ 6 Juni 1984, Jenis Kelamin: Laki- laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Cikondang, Desa Kunci RT. 01/06, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, A g a m a : Islam, Pekerjaan: Swasta. Dari uraian tersebut, dan dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah, maka dapat dikemukakan bahwa dalam hal pemeriksaan keterangan para saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa, maka pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merumuskan : (1) Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. b. Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf (f). 1) Hal – hal yang memberatkan : a) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) ; b) Perbuatan terdakwa menjual ganja memperluas dan mempercepat proses rusaknya generasi muda bangsa ;
76
c) Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika dan sudah menikmati hasil perbuatannya ; 2) Hal – hal yang meringankan : a) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; b) Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit. Dengan mendasarkan pada fakta- fakta
hukum yang terungkap di
persidangan bahwa perbuatan terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin, telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berkeyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”. Di samping itu juga mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang telah diajukan dalam persidangan pada perkara tersebut di atas dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing- masing alat bukti, pertimbangan lain dalam perakra ini tidak terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt., bahwa di persidangan majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya
77
juga telah mempertimbangkan tentang syarat-syarat pemidanaan. Menurut Sudarto, syarat pemidanaan terdiri dari : a. Perbuatan, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu : Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk memberi pemidanaan. Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Sudarto, mengatakan, bahwa dalam arti yang sesungguhnya “hendelen” (berbuat) mempunyai sifat aktif, tiap gerak otot dikehendaki, dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat. 88 Sehubungan dengan hal tersebut di atas yaitu mengenai unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang, pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto perkara Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt. terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin telah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I 88
Sudarto, 1990, Op. cit., hlm. 64
78
dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 1) Memenuhi rumusan undang-undang Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memnuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan.
89
Sehubungan dengan syarat pemidanaan yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang- undang. Berkaitan dengan hal tersebut Sudarto, mengemukakan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang,
artinya
perbuatan
konkrit
dari
pembuat
yang
mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang- undang dan perbuatan
itu harus
masuk dalam rumusan delik itu. 90 Dalam kasus ini perbuatan terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin telah memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) Syarat
kedua
untuk
dapat
dipidanya
seseorang
selain
perbuatannya yang memenuhi rumusan undang-undang juga harus 89 90
Ibid., hlm. 51 Ibid., hlm. 52
79
bersifat melawan hukum. Pada putusan perkara Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt. di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang formil, karena terdakwa tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, melanggar rumusan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan
demikian
dapat
dikemukakan
bahwa
perbuatan
terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin tersebut yaitu melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti, jelaslah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku. 3) Alasan pembenar Dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt, Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan
hukumnya
perbuatan,
meskipun
perbuatannya
telah
memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Dalam perkara ini
Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat
80
melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka syarat pemidanaan bagi terdakwa telah terpenuhi. b. Orang Syarat penjatuhan pidana di samping dilihat dari perbuatannya juga dari orang yang melakukan perbuatan tersebut, pada dasarnya yang menjadi subjek hukum adalah manusia (orang). Dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana pada putusan perkara Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt. adalah Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin. 1) Mampu bertanggung jawab Dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari unsur sudut umum maupun dari orangnya, pada putusan perkara Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt. terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin adalah orang yang telah dewasa (26) tahun dan menurut majelis dinilai dapat bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasannya bahwa tindak pidana ”tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram” tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 2) Dolus culpa Pada putusan perkara Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt. terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin, telah dengan
81
sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Dengan demikian unsur kesengajaan dalam perkara ini telah terbukti. 3) Alasan pemaaf Alasan pemaaf atau tidak adanya alasan penghapus kesalahan, menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti orang tersebut tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya melawan hukum. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat sehingga ada pemidanaan. Dalam putusan perkara Nomor : 114/Pid. Sus/2010/PN.Pwt, hakim dalam menjatuhkan putusan terdakwa telah mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan yaitu : perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba); perbuatan terdakwa menjual ganja memperluas dan mempercepat proses rusaknya generasi muda bangsa; terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika dan sudah menikmati hasil perbuatannya. Hal-hal yang meringankan yaitu : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit. Dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, dan juga mendasarkan pada fakta yang terungkat di persidangan, maka
82
majelis menjatuhkan hukum kepada terdakwa Purwanto Als Wawan Als Ipung Bin Ratimin, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram”; dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( Satu milyard lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
