Pilihan Memperkuat Advokasi HAM dengan Mekanisme Pasar 1 Oleh Norman Jiwan, TuK INDONESIA Pendahuluan Konflik agraria, kehutanan dan sumber daya alam semakin meningkat akibat perluasan modal dan bisnis yang sangat masif dan tak terkendali. Pemerintah pusat, provinsi dan daerah mengeluarkan izin usaha pertambangan, perkebunan dan kegiatan ekstraktif lainnya sehingga menempatkan pemerintah berada dalam keadaan konflik kepentingan dan kurang mendapat kepercayaan rakyat, baik sebagai penegak hukum, pembuat kebijakan, fasilitator dan mediator penyelesaian sengketa sumber daya alam atau pelanggaran HAM, buruh dan lingkungan hidup. Dalam dua dekade terakhir, inisiatif pencarian pilihan jalan keluar dan tanggapan (temporary measures) terhadap situasi dan kebiasaan (business as usual) bisnis yang bermasalah secara sosial dan lingkungan akibat desakan pasar dan kesadaran konsumen memaksa aktor bisnis dan faktor produksi melakukan perbaikan atau penyesuaian dalam beberapa komoditas pasar. Desakan dan tuntutan tersebut semakin menguat akibat tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang buruk (KKN), peneggakan hukum lemah (mafia), kelembagaan dan kapasitas pemerintah terbatas yang berdampak semakin pengendalian dampak pembangunan terhadap lingkungan dan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dll. Gabungan pengaruh, kesadaran konsumen dan kepentingan perluasan pasar itu sendiri, menjadi sejumlah faktor pemicu lahirnya mekanisme pasar seperti RSPO, OECD, CAO dan ISPO. Dalam keempat model tersebut, mekanisme pasar dapat diartikan sebagai pilihan proses dan pendekatan penyelesaian dampak bisnis (pelanggaran) terhadap hak asasi manusia, kepentingan sosial dan lingkungan, kondisi dan hak pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja, korupsi dan penyuapan, persoalan pajak, persaingan usaha, dan perubahan iklim. 1. Pengenalan mekanisme pasar baik di tingkat internasional dan nasional 1.1 ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO) RSPO merupakan mekanisme pasar, berlaku global, dan mengatur produksi minyak sawit berkelanjutan. RSPO2 adalah organisasi berbasis asosiasi anggota dari 7 kelompok organisasi termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, prosesor, manufaktur, pengecer, bank, NGO lingkungan dan sosial yang bergerak dalam industri sawit dan pihak berkepentingan lainnya. Yang dimaksud dengan minyak sawit berkelanjutan adalah pengelolaan dan kegiatan yang sah secara hukum, berkesinambungan secara ekonomi, ramah lingkungan dan bermanfaat secara sosial. Standard tersebut diatur dalam Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan3 yang bersifat sukarela oleh perusahaan perkebunan dan pabrik minyak 1
Working paper ini disiapkan untuk Kursus Hak Asasi Manusia Tingkat Lanjut Untuk Pengacara yang diselenggarakan oleh ELSAM, GG House, Cisarua-Bogor, 12-20 Januari 2015 2
www.rspo.org Principles and Criteria 2013, unduh di http://www.rspo.org/resources/keydocuments/certification/rspo-principles-and-criteria 3
kelapa sawit. Standard RSPO untuk produksi minyak sawit terdiri dari 8 Prinsip, yaitu (1) Komitmen terhadap transparansi; (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; (3) Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang; (4) Praktek terbaik pengelolaan kebun dan pabrik; (5) Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; (6) Tanggung jawab pekerja, indivisu dan komunitas terkena dampak kebun dan pabrik; (7) Pembangunan bertanggung jawab penanaman baru; dan (8) Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus dalam wilayah utama aktifitas. Setiap Prinsip memiliki kriteria dan indikator yang menjadi rujukan pembuktian kepatuhan dalam proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Untuk menjaga itegritas dan kredibilitas, RSPO membangun mekanisme check-and-balance melalui sebagai mekanisme akuntabilitas, apabila ada pelanggaran terhadap Statuta, aturan, kode etik, kriteria dan indikator produksi minyak sawit berkelanjutan. Sekretariat RSPO membangun mekanisme keluhan atau Complaints System4 yang menerima dan menangani keluhan atau keberatan melawan Anggota RSPO dan terhadap RSPO secara kelembagaan. Mekanisme keluhan ini tersedia online dan dapat diunduh. Tahun 2013, RSPO secara resmi mengesahkan revisi Prinsip dan Kriteria standar produksi minyak sawit berkelanjutan yang menerapkan aturan tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip 6 Kriteria 13 Perusahaan dan pabrik menghormati hak asasi manusia. Dengan indikator indikator: 6.13.1 Suatu kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia harus didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua tingkat tenaga kerja dan operasi Penerapan kriteria 13 tersebut harus merujuk pula terhadap Kriteria 1.2 dan 2.1. 1.2 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) OECD5 merupakan sebuah forum yang didalamnya pemerintah berkerja bersama untuk mencari jalan keluar terhadap masalah bersama, berbagi pengalaman dan mencari praktek terbaik untuk mendorong kebijakan-kebijakan untuk hidup yang lebih baik. Selama lebih dari 50 tahun, OECD telah menerbitkan standar global, konvensi internasional, kesepakatan dan rekomendasi dalam bidang tata kelola dan perlawanan terhadap penyuapan dan korupsi, tanggung jawab korporasi, pembangunan, investasi internasional, pajak, dan lingkungan, dll. Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional mencakup 11 utama yang dianjurkan harus dipatuhi adalah (I) Concepts and Principles; (II) General Policies; (III) Disclosure; (IV) Human Rights; (V) Employment and Industrial Relations; (VI) Environment; (VII) Combating Bribery, Bribe Solicitation and Extortion; (VIII) Consumer Interests; (IX) Science and Technology; (X) Competition; dan (XI) Taxation. Secara khsusu, Hak Asasi Manusia, adalah bab tambahan setelah terjadi revisi terhadap OECD Guidelines for Multinational Enterprises pada tahun 2011. Prosedur Tuntutan Khusus6 Dalam Prosedur Contoh/Tuntutan Khusus (Specific Instance Procedure), Pemerintah yang mematuhi Pedoman OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) harus membentuk National Contact Point untuk 4 5
RSPO Complaints System, unduh di http://www.rspo.org/members/complaints http://www.oecd.org/
6
http://oecdwatch.org/oecd-guidelines
mempromosikan Pedoman OECD dan menangani keluhan terhadap perusahaanperusahaan yang diduga gagal untuk mematuhi standar Pedoman OECD. Prosedur Tuntutan Khusus – sebagai proses keluhan (complaint process) Pedoman OECD resmi dinamakan – difokuskan pada upaya penyelesaian sengketa – terutama melalui mediasi dan konsiliasi, tetapi dapat juga melalui cara-cara lainnya – dan dapat digunakan oleh siapapun yang dapat membuktikan suatu 'kepentingan' (didefinisikan lebih luas) dalam dugaan pelanggaran. LSM/Ornop dan serikat pekerja dari seluruh dunia telah menggunakan proses pengaduan untuk menangani dampak sosial dan lingkungan yang merugikan yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan. LSM/Ornop juga telah menggunakan proses pengaduan untuk meningkatkan kesadaran tentang fakta bahwa perusahaan-perusahaan diharapkan untuk menegakkan standar yang diakui secara internasional, kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, dan minimal 'tidak melakukan hal yang membahayakan' dimanapun mereka berusaha. Prosedur Tuntutan Khusus meliputi beberapa tahapan: Tahap 1: awal penilaian: tahap ini mulai ketika keluhan diajukan ke NCP. Pada fase ini NCP harus melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah kasus layak untuk pengkajian lebih lanjut. Tahap 2: mediasi: Fase ini mulai ketika NCP memutuskan kasus layak untuk pengkajian lebih lanjut. Pada tahap ini NCP mencoba untuk membawa para pengadu dan perusahaan bersama-sama untuk menyelesaikan kasus ini melalui proses yang berfokus pada mediasi dan konsiliasi. Tahap 3: pernyataan akhir: Fase ini NCP mengeluarkan pernyataan akhir tentang proses pengaduan dan mediasi. Ini harus menguraikan dugaan pelanggaran dan bagaimana NCP menangani kasus tersebut. Pernyataan akhir mungkin termasuk sejumlah rekomendasi tentang pelaksanaan Pedoman OECD, serta tekad NCP apakah suatu pelanggaran terhadap Pedoman OECD telah terjadi. Dalam hal kasus di mana salah satu pihak menolak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi, jika pihak tidak dapat menyetujui persyaratan untuk mediasi, atau jika mediasi gagal, maka NCP harus tetap mengeluarkan pernyataan akhir sendiri dan mendokumentasikan keadaan-keadaan tersebut. 1.3 COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN (CAO) CAO7 adalah mekanisme akuntabilitas yang menolong korban dan pihak berkepentingan atas dampak dari pinjaman, investasi dan jaminan oleh International Finance Corporation dan Multilateral Investment Guarantee Agency/Badan Pemberi Garansi Penanaman Modal Multilateral (MIGA)8. Meskipun begitu, cara kerja CAO tidak bertanggung jawab atau memberikan laporan kepada IFC dan MIGA tetapi bertanggung jawab langsung kepada Presiden World Bank Group. Apabila orang percaya mereka terpengaruh secara negatif atau terkena dampak oleh proyek IFC atau MIGA, mereka dapat meminta bantuan dari CAO untuk mengatasi maksud mereka. CAO bekerja dengan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam proyek untuk mencari solusi nyata yang meningkatkan hasil sosial dan lingkungan di lapangan. CAO memiliki 3 kriteria persyaratan sederhana agar keluhan lolos untuk pengkajian, yaitu, Keluhan berkaitan dengan proyek IFC atau MIGA (termasuk proyek dalam pertimbangan); kedua, Keluhan berkaitan dengan isu-isu sosial dan/atau lingkungan yang terkait dengan 7 8
http://www.cao-ombudsman.org/ http://www.miga.org/index.cfm
proyek-proyek tersebut; dan ketiga, Pihak yang mengajukan keluhan percaya bahwa mereka, atau mungkin, terpengaruh oleh isu-isu sosial dan/atau lingkungan yang timbul. CAO berkerja memastikan kebijakan Standar Kinerja IFC atau IFC Performance Standards 9 tidak dikompromikan atau dilanggar oleh pinjaman, investasi, dan proyek dimana IFC dan/atau MIGA terlibat. Standar Kinerja tersebut adalah (1) Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts; (2) Labor and Working Conditions; (3) Resource Efficiency and Pollution Prevention; (4) Community Health, Safety, and Security; (5) Land Acquisition and Involuntary Resettlement; (6) Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources; (7) Indigenous Peoples; dan (8) Cultural Heritage.
1.4 INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO adalah produk hukum Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian 10. ISPO merupakan persyaratan kerbelanjutan tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. ISPO mengatur standar wajib terdiri dari 7 Prinsip, 41 Kriteria dan 127 indikator untuk memeriksa keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kebijakan ISPO dikeluarkan pada Maret 2011, dengan masa percobaan diharapkan berlaku penuh dan wajib bulan Desember 2014. ISPO telah melalui sejumlah uji coba lapangan dengan melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit, lembaga sertifikasi, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang menjadi provinsi percontohan. Prinsip dan Kriteria ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah: 1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan; 2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit; 3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; 4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja; 5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas; 6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat; dan 7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan. Keluhan/pengaduan terhadap kinerja Lembaga Sertifikasi Apabila terdapat keluhan dari Lembaga Sertifikasi maka Badan Akreditasi harus dapat menyelesaikannya dalam waktu 30 hari. Apabila Badan Akreditasi tidak dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut maka Badan Akreditasi harus melaporkannya ke Komisi ISPO. Keluhan/Pengaduan pemangku kepentingan Apabila terdapat pengaduan berkaitan dengan penilaian perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan (sertifikasi ISPO), maka para pemangku kepentingan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis dilengkapi bukti –bukti terkait kepada Tim Penilai ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO. Komisi ISPO akan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku terhadap permasalahan di luar kewenangan Komisi ISPO serta akan diserahkan kepada instansi yang berwenang di bidangnya untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. 2. Bagaimana menggunakan mekanisme
9
IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. Effective January 1, 2012
10
Permentan No.19/Permentan/OT.140/3/2011
2.1 ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL Mekanisme RSPO pada dasarnya berlaku bagi Anggota RSPO dan RSPO sendiri. Sebelum menggunakan mekanisme RSPO, pegiat HAM harus memastikan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik yang bermasalah adalah anggota RSPO. Mekanisme RSPO bisa disalurkan melalui Sistem Sertifikasi, Prosedur Penanaman Baru (New Planting Procedure), Sertifikasi Rantai Pasok (Supply Chain Certification), dan Badan Akreditasi. Menyiapkan laporan pengaduan sesuai dengan format yang tersedia dalam online dan Menghubungi laporan kepada Penggunaan mekanisme RSPO sangat tergantung pada isu dan masalah apa yang sedang yang ada. Persoalan hak asasi manusia diatur secara khusus dalam Prinsip dan Kriteria RSPO. 2.2 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) Tidak ada format yang diperlukan atau gaya penulisan pengaduan Pedoman OECD. Namun, beberapa NCP memberikan petunjuk seperti apa jenis informasi yang mereka harapkan untuk dimasukkan dalam pengaduan, jadi pastikan untuk memeriksa situs web dari NCP yang Anda harapkan mengirimkan keluhan Anda untuk melihat apakah hal ini terjadi. Mengidentifikasi bab dan ketentuan Pedoman OECD Anda perlu mengutip bab-bab tertentu dan paragraf yang diduga dilanggar perusahaan dalam pengaduan Anda dan menjelaskan secara rinci bagaimana perusahaan melanggar ketentuan tertentu. Adalah tidak cukup untuk menyatakan suatu perusahaan melanggar Pedoman OECD tanpa menjelaskan siapa, bagaimana, apa, mengapa, kapan dan di mana pelanggaran tersebut.
Siapa (atau apa) yang dirugikan oleh pelanggaran perusahaan? Bagaimana aktivitas perusahaan merugikan pengadu, anggota masyarakat, lingkungan dan lain-lain? Apa kegiatan atau perilaku dimana perusahaan terlibat dalam hal yang merupakan pelanggaran terhadap Pedoman OECD? Mengapa kegiatan adalah pelanggaran terhadap Pedoman OECD? Kapan dugaan pelanggaran terjadi? Dimana dugaan pelanggaran terjadi?
Selanjutnya mencari bab-bab tertentu dan ketentuan yang diduga dilanggar perusahaan mungkin cukup sulit. Oleh karena itu, disarankan untuk mengembangkan cara memeriksa kasus dengan online untuk membantu para pengadu mengetahui bagian mana dari Pedoman OECD mungkin telah melanggar. Sangat disarankan agar mereka yang tertarik untuk mengajukan pengaduan untuk membaca teks resmi lengkap dan komentar terhadap Pedoman OECD. 2.3 COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN (CAO) Bagaimana kerja proses penanganan keluhan CAO mengadopsi prosedur spesifik untuk setiap keluhan dan telah berkomitmen untuk mengatasi keluhan tepat pada waktunya. Apabila keluhan memenuhi 3 kriteria persyaratan CAO: Ombudsman CAO pertama bekerjasama dengan pihak yang mengajukan keluhan,
sponsor proyek, dan pemangku kepentingan lokal lain untuk menentukan apakah para pihak bersama-sama dapat mencapai suatu solusi yang dapat disetujui bersama terhadap isu-isu yang muncul. Apabila para pihak tidak berkeinginan atau tidak dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengatasi suatu isu, CAO Compliance melakukan penilaian terhadap kesesuaian IFC/MIGA dengan kebijakan dan pedoman sosial dan lingkungan terkait untuk menentukan apakah audit diperlukan.
Bagaimana Ombudsman CAO mengatasi keluhan Ombudsman CAO melakukan suatu pengkajian terhadap situasi, dan membantu para pihak dalam menentukan alternatif terbaik untuk mengatasi keluhan. Ombudsman tidak membuat penilaian tentang manfaat dari keluhan, dan tidak juga menentukan solusi atau mencari kesalahan. Spesialis kami bekerjasama dengan para pihak untuk mengidentifikasi pendekatan-pendekatan dan strategi-strategi alternatif untuk mengatasi isu-isu. Hal tersebut dapat melibatkan pencarian fakta secara bersama, memfasilitasi diskusi diantara para pemangku kepentingan, menengahi perselisihan diantara para pihak, atau membangun meja dialog atau program pemantauan bersama. Spesialis CAO dilatih di Alternatif Resolusi Sengketa (ADR) dengan para ahli dalam pengkajian konflik, mediasi, dan pemberian kemudahan multi partai. Kami bekerja dengan para mediator independen yang memiliki pengalaman khusus sesuai negara dan yang ahli dalam pemberian kemudahan dan membangun konsensus di lingkungan proyek pembangunan. Keluhan atau pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan dapat menggunakan bahasa apapun. Keluhan-keluhan dapat dikirim melalui e-mail, faks, pos, atau dikirim ke Kantor Office CAO di Washington, DC. 2.4 INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) Meskipun tidak memasukan kriteria dan indikator khusus tentang hak asasi manusia, Persyaratan standar ISPO yang mungkin dapat digunakan oleh pegiat HAM dan bisnis. Pertama, Kriteria 1.5 Sengketa Lahan dan Kompensasi. Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan bebas dari status sengketa dengan masyarakat/petani disekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangan dan/atau ketentuan adat yang berlaku namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum. Kriteria ini memiliki sejumlah indikator, yaitu: 1. Tersedia mekanisme penyelesaian sengketa lahan yang terdokumentasi; 2. Tersedia peta lokasi lahan yang disengketakan; 3. Tersedia salinan perjanjian yang telah disepakati; dan 4. Tersedia rekaman progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan. Kedua, Kriteria 4.4 Pembentukan Serikat Pekerja. Pengelola perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak karyawan/buruh. Indikator kriteria tersebut terdiri dari 1. Perusahaan memiliki peraturan terkait dengan keberadaan serikat pekerja; 2. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja; dan 3. Tersedia Rekaman pertemuan-pertemuan baik antara perusahaan dengan serikat pekerja maupun internal serikat. 3. Bagaimana strategi penggunaan mekanisme 3.1 ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL
Untuk menggunakan mekanisme RSPO dengan optimal, masyarakat korban, NGO pendamping, dan pengacara HAM harus mampu membangun hubungan yang kuat antara masalah yang disampaikan, fakta kasus dilapangan dan pengorganisasian masyarakat dengan segala dinamikanya. Sebab kasus tanah yang melibatkan petani sawit belum tentu sama pendekatan dengan kasus tanah yang melibatkan masyarakat adat. Atau sebaliknya masalah tenaga kerja dan pencemaran limbah pada perusahaan dan pabrik yang sama akan memiliki dinamika dan tantangan lapangan yang berbeda. Beberapa hal yang mungkin untuk dipertimbangkan dalam menggunakan mekanisme RSPO adalah 1) pertimbangan tujuan strategis; 2) peninjauan, perumusan dan penyampaian masalah; 3) pemetaan dan penentuan parapihak utama; 4) rancangan tahapan, proses dan capaian penyelesaian; 5) rekomendasi jadwal terukur dan batas waktu mengikat; 6) memobilisasi jaringan dan dukungan dari organisasi NGO, kelompok masyarakat dan media; 7) peninjauan dan pemantauan proses dan hasil; dan 8) banding keberatan. 3.2 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) Untuk memandu para pengadu dalam menulis pengaduan yang jelas, ringkas dan persuasif, OECD Watch mengembangkan format atau lembar surat pengaduan yang tersedia di http://oecdwatch.org/. Meskipun begitu pelapor tidak wajib mengikuti format ini persis, tapi format tersebut adalah berdasarkan pengalaman OECD Watch agar pengaduan yang ditulis mencakup semua informasi yang dijelaskan di bawah ini. 1. Identitas Anda, termasuk orang penghubung, nama atau organisasi, alamat, nomor telepon, nomor fax dan alat surat elektronik/email. 2. Nama dan alamat NCP 3. Pengantar singkat atas kasus yang diajukan, termasuk perusahaan, masalah dan lokasi pelanggaran 4. Penjelasan kepentingan Anda dalam kasus ini dan tujuan Anda untuk menulis pengaduan 5. Informasi perusahaan, termasuk rincian penghubung perusahaan dan struktur perusahaan 6. Informasi tentang tentang latar belakang, konteks atau lokasi pelanggaran 7. Daftar bab dan kalimat apa saja dalam Pedoman OECD yang dilanggar 8. rincian informasi mengenai dugaan pelanggaran dan perkembangan sampai saat ini 9. Standar (internasional) terkait lainnya yang harus diperhitungkan NCP ketika mempertimbangkan pengaduan/keluhan 10. Gambaran upaya/usaha yang sudah dilakukan sebelumnya dalam penyelesaian kasus tersebut langsung dengan perusahaan atau aktor dan/atau instansi terkait lainnya 11. Jabaran garis besar tujuan, tuntutan dan permintaan pengaduan terhadap perusahaan dan/atau NCP. Sebelum mengajukan pengaduan, Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki pandangan yang jelas tentang apa hasil yang Anda capai, serta apa saja hasil yang masuk akan dan mungkin tercapai. 12. Permintaan kerahasiaan, seperti nama-nama individu, sumber bukti atau dokumentasi yang tidak dapat dibagi dengan perusahaan 13. Pernyataan "itikad/niat baik" untuk terlibat dalam prosedur pengaduan. Jika Anda mengupayakan beberapa strategi, jelaskan mengapa Anda menganggap kegiatan tersebut sesuai dan mengapa kegitatan tersebut tidak akan bertentangan dengan
atau melemahkan proses pengaduan. 14. Lampiran dan/atau sisipan tambahan dengan informasi yang lebih rinci terkait dengan pengaduan Bahasa Pengaduan umumnya harus ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa nasional NCP penerima kasus yang bersangkutan. Jika pengaduan akan diajukan dengan beberapa pemerintah, pertimbangkan untuk menulis dalam bahasa yang dimengerti semua NCP. Namun, jika terlalu memberatkan untuk menulis keluhan dalam bahasa lain (atau untuk memberikan bukti dalam bahasa lain), sampaikan keluhan dan bukti dalam bahasa Anda sendiri. Perlu diingat, bagaimanapun, apabila anda tidak menerjemahkan pengaduan keluhan dapat mengakibatkan penundaan tambahan dan NCP mungkin tidak bersedia untuk menerjemahkan (semua) dokumen. Waktu dan sumber daya Proses penyelesaian sengketa Pedoman OECD sering kali makan banyak waktu dan sumber daya. Panduan Prosedural menganjurkan agar NCP harus berusaha untuk menyelesaikan pengaduan dalam satu tahun, dan beberapa kasus berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari enam bulan. Namun, masih banyak contoh kasus yang telah bertahun-tahun berlum disimpulkan atau ditutup. Proses mungkin mewajibkan Anda untuk menghabiskan sumber daya yang signifikan, termasuk biaya personil, penerjemahan, penelitian dan investigasi, perjalanan dan nasihat dan dukungan konsultan. Jika Anda mengajukan pengaduan bersama (dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak atau organisasi masyarakat sipil), ingat proses itu butuh waktu dan usaha untuk koordinasi dengan organisasi mitra lokal dan internasional. Anda mungkin perlu melakukan perjalanan hadir dalam pertemuan dengan NCP atau perusahaan. Banyak pengadu juga harus menyiapkan waktu untuk tindak lanjut dan memastikan perusahaan yang mematuhi kesepakatan dan/atau rekomendasi yang dihasilkan dari proses tuntutan/contoh tertentu. Kemungkinan menggunakan strategi simultan Pengaduan Pedoman OECD dapat menjadi salah satu dari beberapa strategi yang ditempuh secara bersamaan. Pengaduan Pedoman OECD dapat digunakan sebagai pengganti, atau disamping, strategi advokasi lain seperti gugatan hukum, kampanye publik dan media dan tindakan pemegang saham. Mekanisme keluhan kelembagaan non-yudisial lainnya atau prosedur penyelesaian sengketa juga mungkin tepat. Perlu diingat bahwa prosedur contoh spesifik Pedoman OECD sebagian besar merupakan proses mediasi/konsiliasi yang dirancang untuk mendapatkan para pihak bersama-sama untuk menyelesaikan sengketa secara damai. NCP berharap pihak untuk terlibat dengan maksud untuk menemukan resolusi atas masalah yang saling menguntung para pihak. Sifat dan harapan dari proses ini harus ditimbangi dengan tindakan dan instrumen lain yang tersedia untuk mengatasi masalah tersebut. Pengaduan harus mendukung, dan tidak merusak upaya-upaya yang sedang dilakukan jika ada strategi yang dilakukan secara paralel. Jika Anda mempertimbangkan untuk menggunakan strategi simultan selain mengajukan pengaduan Pedoman OECD, jangan lupa memperhatikan posisi NCP dalam proses-proses paralel yang ada.
3.3 COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN (CAO) Untuk memandu para pengadu dalam menulis pengaduan yang jelas, ringkas dan persuasif, CAO menyusun Operational Guidlines yang juga menjabarkan pedomen pengaduan dan proses mediasi masing-masing peran CAO – mediasi, audit kepatuhan dan nasehat kepada Presiden Bank Dunia dan Dewan Direktur Kelompok Bank Dunia.
Identitas Anda, termasuk orang penghubung, nama atau organisasi, alamat, nomor telepon, nomor fax dan alat surat elektronik/email. Nama dan alamat CAO Pengantar singkat atas kasus yang diajukan, termasuk perusahaan, masalah dan lokasi pelanggaran Penjelasan kepentingan Anda dalam kasus ini dan tujuan Anda untuk menulis pengaduan Informasi perusahaan, termasuk rincian penghubung perusahaan dan struktur perusahaan Informasi tentang tentang latar belakang, konteks atau lokasi pelanggaran Standar Kinerja yang dilanggar Rincian informasi mengenai dugaan pelanggaran dan perkembangan sampai saat ini Standar (internasional) terkait lainnya yang harus diperhitungkan ketika mempertimbangkan pengaduan/keluhan Gambaran upaya/usaha yang sudah dilakukan sebelumnya dalam penyelesaian kasus tersebut langsung dengan perusahaan atau aktor dan/atau instansi terkait lainnya Jabaran tujuan, tuntutan dan permintaan pengaduan terhadap perusahaan. Permintaan kerahasiaan, seperti nama-nama individu, sumber bukti atau dokumentasi yang tidak dapat dibagi dengan perusahaan Lampiran dan/atau sisipan tambahan dengan informasi yang lebih rinci terkait dengan pengaduan
3.4 INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat, LSM/Ornop, serikat buruh, dan pihak berkepentingan dalam mempertimbangkan strategi menggunakan standar ISPO dimulai dengan kegiatan lapangan oleh Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yaitu Penilaian Usaha Perkebunan. Keluhan/pengaduan terhadap kinerja Lembaga Sertifikasi Apabila terdapat keluhan dari Lembaga Sertifikasi maka Badan Akreditasi harus dapat menyelesaikannya dalam waktu 30 hari. Apabila Badan Akreditasi tidak dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut maka Badan Akreditasi harus melaporkannya ke Komisi ISPO. Pengaduan pemangku kepentingan Apabila terdapat pengaduan berkaitan dengan penilaian perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan (sertifikasi ISPO), maka para pemangku kepentingan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis dilengkapi bukti –bukti terkait kepada Tim Penilai ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO.
Komisi ISPO akan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku terhadap permasalahan di luar kewenangan Komisi ISPO serta akan diserahkan kepada instansi yang berwenang di bidangnya untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Akreditasi lembaga sertifikasi Agar diakui sebagai lembaga yang terakreditasi untuk melakukan audit sertifikasi ISPO, suatu lembaga sertifikasi harus memperoleh pengesahaan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Unit sertifikasi ISPO adalah pabrik dan sumber pemasok buah. Perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat mengajukan sertifikasi kelompok atau holding perusahaan, hanya jika kelompok perkebunan menerapkan sistem standar keberlanjutan yang sama di seluruh anak perusahaannya. Sertifikat ISPO berlaku dalam masa 5 tahun dengan pengawasan berkala setiap tahun. Prasyarat sertifikasi ISPO Tidak semua perkebunan kelapa sawit dapat mengajukan program audit dan sertifikasi ISPO. Sertifikasi ISPO hanya dapat diajukan oleh perkebunan besar kelapa sawit yang memiliki perkebunan kelas I, II, dan III. Sementara perkebunan kelapa IV dan V diberikan masa 1 tahun untuk melakukan perbaikan dengan 3 kali peringatan sebelum izin perkebunan dicabut sebagai sanksi apabila gagal menjalankan perbaikan dan gagal mematuhi peringatan tersebut. Praysarat Penilaian Usaha Perkebunan terhadap penilaian usaha budidaya perkebunan dilakukan oleh penilai yang layak dan terlatih serta disyahkan oleh Dinas Perkebunan/Kehutanan Provinsi. Kegiatan biaya penilaian dan lapangan didanai oleh APBN dari alokasi Anggaran Anggaran Tahunan Kementerian Pertanian. Pengumuman penilaian11 Pemberitahuan sertifikasi dimasukan di situs dunia maya ISPO dengan mencantukan nama perusahaan pemohon, lembaga sertifikasi, dan tanggal-tanggal kegiatan penilaian. Masingmasing lembaga sertifikasi menguraikan profil perusahaan perkebunan dan pabrik dengan format yang berbeda tanpa meminta masukan, dan mempersilakan masukan teknis dan ulasan substantif. Kebanyakan tidak transparan dan kurangnya keterlibatan publik sehingga komentar publik bersifat luas. 4. Contoh/keberhasilan penggunaan mekanisme 4.1 ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL Pengaduan melawan Control Union Certifications 12 Control Union Certifications dari Belanda merupakan lembaga sertifikasi terakreditasi oleh RSPO. Keluhan disampaikan 22 Desember 2009, oleh Sawit Watch. Lembaga sertifikasi/CUC melanggar aturan Sistem Sertifikasi RSPO, dua alasan utama untuk pengaduan tersebut adalah: 1. Ketidak-puasan terhadap cara CUC mengelola proses audit; 2. Isi laporan audit CUC tidak dapat diterima, termasuk kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat CUC. Dalam melakukan aduti sertifikasi RSPO, CUC melakukan penilaian yang tidak lengkap dan menghasilkan laporan penilaian yang menyimpang atau bias, dan gagal 11
http://www.ispo-org.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79:pengumumanpublik&catid=10&Itemid=225&showall=&limitstart=1&lang=ina 12
http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/55
mempertimbangkan semua aspek yang sistem sertifikasi yang diwajibkan standar Sertifikasi RSPO dalam melakukan sertifikasi anak perusahaan United Plantations PT Sinar Sawit Sejati di Kalimantan Tengah. Pada 7 November 2011, Control Union Certification (CUC) memutuskan secara suka rela menempuh penangguhan-sendiri dalam membuat kontrak klien atau pelanggan baru untuk audit kepatuhan utama Prinsip dan Kriteria RSPO untuk memastikan semua audit dimasa depan benar-benar mematuhi prosedur RSPO. Pada 18 September 2012, RSPO menerima keputusan oleh Control Union Certification (CUC) untuk mencabut penangguhan-sendiri dalam melakukan jasa-jasa sertifikasi Prinsip dan Kriteria RSPO. Permintaan tersebut diterima RSPO setelah melakukan peninjauan terhadap laporan dari badan akreditasi pihak ketiga, Accreditation Services International/ASI 13, tentang tindakan/upaya yang dikembangkan oleh CUC dalam menangani permasalahan spesifik yang diamati selama proses audit akreditasi pada bulan November 2011.
4.2 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) Ringkasan kasus14 5 September 2002. Pelanggaran hak buruh dalam rantai pasok Indonesia. Laporan pengaduan atau keluhan diarahkan kepada perwakilan Adidas di Austria dan kantor pusat Adidas di Jerman. Pengaduan tersebut menuduh para pemasok Adidas di Indonesia melanggar hak-hak buruh. Khususnya, para pekerja tidak diberikan hak untuk berserikat dan berunding bersama. Para pekerja mengalami intimidasi melalui penghinaan, penahanan semena-mena dan ancaman terhadap kesehatan dan keamanan mereka. Akibatnya, pekerja enggan untuk berbicara terbuka mengenai pelanggaran yang mereka alami sebab takut akan tindakan balasan. Selain itu pekerja juga tidak menerima kehiduapn yang layak. Dampak dari upah murah mengakibatkan para orang tua, khsusunya perempuan, yang kerapkali dipaksa hidup jauh dari anak-anak mereka. Laporan pengaduan tersebut juga mengangkat persoalan kesehatan dan keselamatan kerja. Perkembangan/capaian NCP Austria meneruskan kasus Adidas kepada NCP Jerman, yang menerima kasus tersebut pada 10 Februari 2003. NCP mengadakan dua pertemuan dengan para pihak NCP. Sebelum pertemuan kedua, NCP Jerman menyebarkan satu rancangan naskah atau draf pernyataan dengan harapan bahwa para pihak mungkin akan mencapai suatu konsensus. Draf pernyataan tersebut memuji kebijakan “Standar Pelibatan” Adidas dan keanggotaan Adidas dalam Asosiasi Buruh Adil (Fair Labour Association). Meskipun begitu draf pernyataan tidak membuat suatu ketentuan mengenai pelanggaran hak pekerja di pemasok Adidas dibenarkan. CCC menolak gagasan pembahasan draf pernyataan NCP tanpa terlebih dahulu mendengar tanggapan Adidas terhadap proposal aksi/solusi yang diajukan oleh CCC. Adidas kemudian menanggapi empat usulan/proposal CCC, tetapi menolak menjabarkan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan pelanggaran hak-hak pekerja. 13 14
http://www.rspo.org/en/ http://oecdwatch.org/cases/Case_27
NCP Jerman mengeluarkan pernyataan pada bulan September 2004 setelah parapihak gagal membuat suatu kesepakatan mengenai tindakan yang harus dilakukan. Pernyataan tersebut menilai kasus Adidas dan membuat sejumlah proposal untuk tindakan dimasa mendatang. CCC kecewa terhadap capaian tersebut mengingat waktu dan sumber daya yang mereka keluarkan dalam menyiapkan keluhan (complaint) dan berpartisipasi dalam proses tersebut. Adidas telah menempuh sejumlah langkah positif, tetapi CCC tidak puas. Persoalannya adalah upah minimum tidak dibahas dalam Guidelines, tetapi Adidas setuju untuk menangani bagian masalah ini dari keluhan tersebut. 4.3 COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN (CAO) Keluhan/complaint15 Pada bulan Juli tahun 2007, CAO menerima keluhan dari kelompok-kelompok komunitas dan organisasi-organisasi sipil masyarakat, mengenai pencemaran sosial dan lingkungan yang mereka percayai dikarenakan oleh Wilmar melalui perkebunan-perkebunan minyak kelapa sawit mereka di Indonesia. CAO menerima keluhan-keluhan dari komunitas-komunitas yang terkena dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek yang menerima dana dari International Finance Corporation atau Multilateral Investment Guarantee Agency/MIGA, cabang investasi sektor swasta Kelompok Bank Dunia. Kelompok Wilmar menerima dana dari IFC. Keluhan yang diajukan melibatkan bermacammacam masalah, dari masalah pembersihan tanah adat, milik penduduk asli dengan tanpa ijin ataupun tanpa dukungan komunitas luas, sampai ke keprihatinan tentang dampakdampak lingkungan dari pada penebangan hutan-hutan utama serta daerah-daerah yang mempunyai nilai konservasi tinggi, sampai ke keprihatinan mengenai soal pemenuhan persyaratan IFC, yang bersangkutan dengan prosedur operasional dan persyaratanpersyaratan yang telah dipenuhi mereka. Keluhan ini juga mempertanyakan apakah semua tindakan perusahaan adalah legal. Proses/pendekatan16 Pertama-tama CAO memberi jawaban terhadap keluhan tersebut dengan mempelajari situasi dan mengadakan diskusi-diskusi terpisah dengan pihak-pihak yang bersangkutan – komunitas-komunitas lokal dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, termasuk mereka yang mengajukan keluhan-keluhan, wakil-wakil dari perusahaan, pemerintah setempat, para cendekiawan, tetangga-tetangga – dengan tujuan untuk mengerti akan keprihatinan semua pihak, posisi mereka, dan mengajukan usulan-usulan bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh keluhan itu. Jawaban-jawaban yang kami terima dirangkum dalam keluhan dengan nama penafsiran pendahuluan dari keluhan. Kesepakatan-kesepakatan17 15 16
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IFCCAOletter18july.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Wilmar_ConclusionreportOct09_INDONESIAN.pdf 17 http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/ClosureReport-Wilmar1-
Dua kesepakatan dicapai pada bulan Oktober dan November 2008 antara kelompokkelompok komunitas terdampak Senujuh dan Sajingan Kecil dengan anak perusahaan-anak perusahaan Wilmar untuk menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan lahan seluas 3.170 hektar. Kesepakatan-kesepakatan tersebut berisi ketentuan-ketentuan terperinci dimana penekanannya adalah: 1. Pengembalian lahan hutan masyarakat seluas 1.699 hektar ke kelompok-kelompok komunitas terdampak; 2. Perusahaan menyokong pembuatan kebunkebun plasma kelapa sawit; 3. Kompensasi dari perusahaan kepada keluarga-keluarga yang tanahnya telah diambil alih dan untuk kerugian-kerugian yang diderita akibat dari kegiatan pembukaan lahan; 4. Penyediaan dana-dana investasi untuk masyarakat oleh perusahaan, dan akses ke peluang-peluang pembangunan untuk masyarakat lebih luas; 5. Pembentukan tim terpadu Monitoring & Evaluasi demi memastikan implementasi kesepakatankesepakatan tersebut.
June2014IND.pdf
LAMPIRAN FORMAT PENGADUAN/COMPLAINT 1. Lembar model pengaduan RSPO18 To
RSPO Secretariat Sdn Bhd No. A-33A-2, Tower A, Level 33A, Menara UOA Bangsar No 5, Jalan Bangsar Utama 1 59000 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: +603 23021500 Fax: +603 22014053 Email: Date:
Dear Sir,
SUBMISSION OF COMPLAINT I/We,
, wish to lodge a complaint concerning the company,
located in This complaint is made on behalf of
. (please ignore if not applicable).
My full details are as follow: Name: Position: Address:
Telephone Fax Email Please find attached herewith the details information regarding the complaint which includes: A: Description of the name, address and location, and nature of the Company being complaint (please provide map if possible) B: Description of the action taken by me/ us to try to settle the issues (please provide details based on chronological event) C: List of other person(s) contacted by me/us in attempt to settle the issues if any)
(please provide any relevant documents
D: Any other relevant facts and/or other materials to support this complaint.
I/we fully understand and agree that RSPO Secretariat will be looking into this complaint based on its standard Grievance & Dispute Settlement Handling Protocol. Thank you. Yours sincerely, (Signature*) *not required if email is sent by email.
18
http://www.rspo.org/members/complaints
2. Model surat pengaduan kepada COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN/CA0 19 Office of the Compliance Advisor Ombudsman International Finance Corporation 2121 Pennsylvania Avenue NW 'W;!shington,DC 20433 USA Tel: + 1 202-458-1973 Fax:+1 202-522·7400 e-mail:
[email protected] I!We,------------------• lodge a complaint concerning the ,project,located in-----------This complaint is made on behalf of----------- (ignore if not applicable). I!We live in the area knownas (show on an attached map if possible).I!We can be contacted through the following address,telephone and fax numbers,and e-mail: &reetadcres
_
Mailing adjress (if different from street addres>) -------------------Country Postal code _ Telephone Fax. _ e-mail
_
I!We do net wish our identity to be disclosed (gnore if not applicable). I!We have Jeen,or are likely to be affected by environmental or social impacts of :he project in the following way(s):
If possible,please provide the following information: • A description of the name,location,and nature of the project (provide a map,if possible). • A description of the actions taken by me'us to try to resolve these issues (include dates or time frame, possibe). • A list cJ other person(s) contacted by me/us inattempting to resolve these issues (attach copies of correspondence,if possible). • Any other relevant facts to suppJrt this co11plaint. Inadditiol\ please answer the following queston: • I!Wewould like to see this complaint resolvej in the following way:(CAO cannot guarantee to help the complainant achieve this resul but this infon11ation will help torus on problem-solving approaches.) Attach copies of any relevant documents and other material. Note:CAO will keep the identity of complainant confidential if requested to do so, but will not accept anonymous complaints. Material may also be submitted on a confidential basis to support a complaint and will not be released without the consent of the party that submitted . Complainc.nts should be aware that other parties,including the client and IFC or I IGA staff,will usually be informed about the substance of the complaint. Complainants should inform CAO at the very beginning of any discLJEsions or correspondence about any information that complainants do not wish to be disclosed. A process for handling the complaint will beagreed with the complainant.
9 ' CAO Operalional
Guidelines
3. OECD – struktur pengaduan dengan contoh Element of complaint
Description
Hypothetical examples
Date
Date the complaint will be submitted to the NCP and any other recipients.
1 May 2013
Contact information of NCP receiving the complaint
This includes the full address of the NCP and, if known, the name of the chair or representative, email address and telephone number(s). If you are sending the complaint to other NCPs, the OECD, government officials, OECD Watch, TUAC, etc., you should also mention in this part of the letter here using ‘cc’.
NCP of
, <E-mail>,
Subject line
OECD Watch recommends stating the name of the company, the issues raised, and the country where the problem is occurring.
Subject: Complaint against concerning <e.g. violation of human rights and environmental pollution> by in .
Introduction
List at a minimum: name of the complainant, company name, the problem and the location of the violations. You can also briefly state the main request to the NCP and the chapters that are breached.
We, , the Complainant(s), hereby file a specific instance against for operating in violation of the OECD Guidelines for MNEs in relation to <e.g. violation of human rights and environmental pollution resulting from gold mining in Australia>. We request the Norwegian NCP to address breaches to <...> Chapters resulting from and <subsidiary’s> mining activities in .
cc: NCP of , <E-mail>, cc: OECD Watch, [email protected]
Explain your interest in For example, an NGO’s interest could the complaint/who you stem from its mission or work with the represent affected union members or community.
is an NGO working on social and ecological issues related to mining activities in Asia-Pacific. Since 1990, has investigated the activities of MNEs and the consequences of their activities for local communities and the environment.
Enterprise contact details
<E-mail / Website>
Contact details for the enterprises, include full company names, addresses, and any other relevant details that are known, such as contact names, telephone numbers, email addresses and website addresses.
<E-mail / Website> Structure of the company
If the case involves more than one company, describe their structure and relationships. For example, parentsubsidiary relationship, supply chain relationship, enterprise-bank relationship, etc.
<Parent company>, is an MNE headquartered in with operations across the world. is a fully owned subsidiary of <parent enterprise> with headquarters in and operations in Australia.
Context of the complaint
Include general information about the broader background, context or location of violations mentioned in the complaint before going into detail about the specific breaches.
operates in an environmentally sensitive area that is inhabited by different indigenous communities.
List the chapter and
This information should include the who,
We allege is in violation of Chapter
Element of complaint
Description
Hypothetical examples
paragraphs you believe how, what, when, where and why for each the company has allegation. In addition, you should provide breached detailed evidence and information that supports the allegations. You can make this section as short or long as you see fit, but make sure your argumentation is clear. The documents can be annexed to the complaint, but they should be mentioned and referenced in the text.
IV, Paragraph < ... > which states: <‘......’>
Other relevant international standards the NCP should take into account when considering the complaint
If applicable, other instruments can be highlighted to show the severity of the problem. Complainants will have to decide the most effective way of presenting this information.
The Complainants maintain the has furthermore breached the Human Rights Chapter, §1 by not taking adequate consideration of Indigenous Peoples rights in Australia. Article 7 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous People declares that ‘States shall....resources’.
Previous Attempts at Resolution
Explain whether you have sought to resolve the issues directly with the enterprise and if so, what was the enterprise’s response?
Over the past year, has ignored our requests to start discussions to resolve the issue. Attached to this complaint are copies of the correspondence sent to requesting a resolution to these issues. In light of the refusal to engage directly with us, we hope that the Guideline’s specific instance procedure can help resolve our issues.
Recipient NCP and justification (if necessary)
In some instances, the host and home countries both have NCPs. The complaint can be submitted to both NCPs. However, an explanation on why the case is being submitted to both NCPs is recommended.
As the alleged violations of the OECD Guidelines takes place in , we ask the to consider the complaint. Additionally, we are submitting this request also to the , because an MNE’s headquarters is of vital importance to ensure responsible business conduct in a global context.
Complaint goals
If it makes strategic sense, explain your demands and/or what you think the company should do to resolve the problem.
We want to adopt and implement a
Request to the NCP
State what you expect from the NCP, e.g. We request the NCP to offer its good offices to mediation, a fact-finding mission, make a facilitate mediation between the parties. Given determination, etc. the severe impacts the community is experiencing, we ask the NCP to carry out a fact-finding mission to verify the facts. We furthermore request the NCP make an assessment of the facts and circumstances and determine whether the OECD Guidelines have been breached.
Confidentiality request and justification (if necessary)
Indicate if the names of individuals, Please note that we do not reveal identities of sources of evidence or any documentation whistle-blowers in Annex A to protect them have been anonymised, and why this is from reprisals by . justified.
Statement of ‘good faith’ to engage in the complaint procedure
Acknowledge your good intentions to engage in the process and what you will do to facilitate this. You can also reference how you will respect confidentiality in case you are, for example, pursuing other
As documented in <evidence listed in annex> the activities has carried out in in have severely harmed by endangering their livelihoods through . The of the company constitute a breach of the OECD Guidelines because has not <..... >.
By submitting this specific instance, we commit to engaging in the specific instance process in ‘good faith’ in order to resolve the issues raised in this complaint. However, the NCP and company should note that we need to keep the
Element of complaint
Description
Hypothetical examples
strategies such as media outreach, advocacy and campaigning.
community informed about the progress of the complaint and may also need to respond to unsolicited enquiries from the media. We will respect the confidentiality of the proceedings when doing so.
Closing
The closing should state that a written confirmation of receipt is expected.
We look forward to a written confirmation of receipt of this complaint and appreciate your assistance and leadership in resolving the issues presented in this complaint.
Signature
Add names and signatures of all of organisations who co-sign the complaint.
Kind regards,
Attachments and/or Appendices
Provide a list of attachments and/or appendices to the complaint.
Annex A: Report of alleged violations Annex B: Supporting government statement Annex C: Witness statements
