PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI ROYALTI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2014
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI ROYALTI
Penyusun: Istriningsih Sularno Toto Sutater Erizal Jamal
Tata Letak dan Sampul: Siti Leicha Firgiani
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2014
KATA PENGANTAR Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah melaksanakan kegiatan alih teknologi dengan baik sesuai amanat PP No. 20/2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Sampai awal tahun 2014 sebanyak 91 teknologi yang dilindungi HKI telah dialihkan kepada dunia usaha dan sebagian kerjasama alih teknologi telah menghasilkan royalti dan telah disetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penggunaan PNBP untuk kegiatan balitbangtan telah diatur berdasar Keputusan
Menteri
Keuangan
(KMK)
No.
426
tahun
2013.
Sebagai
implementasi KMK No. 426 tahun 2013 tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Royalti. Juknis ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman operasional bagi UK/UPT yang memperoleh royalti yang telah disetorkan sebagai PNBP guna meningkatkan kapasitas dan kegiatan penelitian dan pengembangan, memperkuat sumber daya iptek, serta pengelolaan alih teknologi. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Juknis Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Royalti ini. Dengan terbitnya Juknis Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Royalti ini diharapkan menjadi acuan bagi UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dalam menggunakan PNBP yang bersumber dari royalti. Kepala Badan,
Dr. Ir. Haryono, MSc
i
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar………………………………………………………………….
i
Daftar Isi…………………………………………………………………………..
ii
I. Pendahuluan …………………………………………………………………….
1
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………….
1
1.2 Tujuan ………………………………………………………………………..
3
II. Prosedur Penggunaan
4
2.1 Penentuan UK/UPT yang Mendapat Alokasi PNBP yang Bersumber dari Royalti…………………………………………………
4
2.2 Prosedur Pengusulan dan Mekanisme Pencairannya ……….
6
2.3 Pelaporan …………………………………………………………………..
8
III. Lampiran 3.1 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian………………………………… 3.2 Peraturan Menteri Pertanian No. 99/Permentan/OT.140/10/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian………..
9
22 3.3 Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan 29 Pertanian……………………………………..
ii
I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Mengacu pada Renstra Badan Litbang Pertanian 2010 – 2014,
berbagai
inovasi
teknologi
telah
dihasilkan
dalam
melaksanakan
penerapan sistem pertanian industrial berbasis sumber daya lokal. Hingga tahun 2013 Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi yang meliputi varietas tanaman, pupuk, pengolahan hasil, peternakan, bioteknologi, pestisida, vaksin, alat dan mesin, yang sebagian telah dimanfaatkan oleh pengguna khususnya dunia usaha. Penggunaan invensi oleh dunia usaha atau industri mengacu pada PP No. 20/2005 dimana lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual (KI) khususnya yang dilindungi HKI. Hingga tahun 2013 jumlah perjanjian alih teknologi yang dilakukan melalui kegiatan lisensi sebanyak 91 perjanjian, dimana pada tahun 2014 sebanyak 20 perjanjian lisensi telah menghasilkan royalti dan telah disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP Balai PATP sesuai Permentan No. 99/2013. Besaran tarif royalti tersebut ditetapkan berdasar PP No. 48/2012 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 99/2013. Setiap awal tahun BPATP melakukan verifikasi terhadap kegiatan alih teknologi yang dilaksanakan mitra kerja sama lisensi untuk memverifikasi laporan mitra kerja sama terutama perhitungan jumlah royalti yang harus disetorkan. Selanjutnya royalti yang diperoleh tersebut disetorkan
1
ke kas Negara sebagai PNBP melalui rekening Bendahara Penerimaan Balai PATP. Berdasar Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 426/2013 tentang
Persetujuan
Penggunaan
Sebagian
Dana
Penerimaan
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lingkup Badan Litbang Pertanian, PNBP termasuk yang bersumber dari royalti dapat digunakan paling tinggi sebesar 94,02%. Dana PNBP tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan
sebagai
berikut:
penelitian
dan
pengujian
laboratorium, pemeliharaan laboratorium, pembelian/pengadaan bahan kimia dan bahan penunjang, pengadaan saprodi dan alat pertanian, pemeliharaan peralatan, gedung dan sarana penunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan pertanian, pengadaan sarana kerja, dan peningkatan sumber daya manusia. Penggunaan PNBP dari royalti tersebut
dilakukan
melalui
mekanisme
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasar ketentuan tersebut di atas maka royalti yang diterima sebagai PNBP belum dapat digunakan untuk membayar apresiasi inventor, dimana dalam Permentan No. 99/2013 ditetapkan inventor memperoleh 40%, UK/UPT pelaksana memperoleh 40% dan Unit Pengelola Alih Teknologi 20% dari nilai royalti. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis (Juknis) Penarikan dan Pemanfaatan Royalti yang sesuai dengan KMK No. 426/2013 perlu disusun. Apabila ketentuan mengenai apresiasi untuk inventor sudah terbit, maka Juknis tersebut akan direvisi.
2
1.2
Tujuan Penyusunan Juknis ini bertujuan untuk: (1) Menyusun petunjuk penggunaan PNBP yang bersumber dari royalti sesuai KMK No. 426/2013; (2) Menyusun prosedur pengusulan penggunaan PNBP yang bersumber dari royalti oleh UK/UPT
penemu teknologi yang
menghasilkan royalti; (3) Menyusun prosedur pertanggungjawaban penggunaan PNBP yang bersumber dari royalti.
3
II. 2.1
PROSEDUR PENGGUNAAN
Penentuan UK/UPT yang Mendapat Alokasi PNBP yang Bersumber Dari Royalti Ketentuan tentang UK/UPT yang akan memperoleh alokasi
anggaran PNBP yang bersumber dari royalti adalah: (1)
UK/UPT yang telah melisensikan teknologi;
(2)
Pelaksanaan kerja sama lisensi telah diverifikasi oleh Balai PATP dan khususnya besarnya royalti yang harus disetorkan oleh mitra kerja sama lisensi;
(3)
Mitra kerja sama lisensi telah menyetorkan royalti melalui rekening Teknologi
Bendahara Pertanian
Penerimaan pada
Balai
nomor
Pengelola
Alih
rekening
BRI
0012.01.001890.30.8. (4)
Alokasi dana PNBP untuk UK/UPT sesuai butir 1 adalah 80% dari nilai royalti yang telah disetorkan sebagai PNBP.
Atas dasar hal tersebut, Balai PATP akan menghitung jumlah royalti yang diterima pada tahun berjalan, kemudian melakukan evaluasi setoran royalti masing-masing perjanjian
lisensi dan selanjutnya
membuat tabulasi data royalti berdasar judul teknologi dari UK/UPT seperti contoh pada Tabel 1.
4
Tabel 1. Data royalti per judul lisensi pada UK/UPT pemilik teknologi (contoh) No.
(1) 1
UK/UPT Pemilik Teknologi
Judul Invensi*)
Nilai Royalti (Rp.)
Izin maksimum penggunaan
(2)
(3)
(4)
(5)
UK/UPT A
1. 2. 3. Jumlah
X Y Z x+y+z
94,02% x
Alokasi dana royalti
80% x (5)
(4) 2 . . n
UK/UPT B
Dst
UK/UPT n Total 1 s/d n
*)
Sda Sda Sda Sda ∑ (4)
Sda Sda Sda Sda 94,02% x ∑
Sda Sda Sda Sda 80% x ∑
(4)
(5)
Judul invensi masing-masing UK/UPT Berdasar data Tabel 1 di atas, akan ditentukan UK/UPT yang akan
menerima alokasi dana PNBP yang bersumber dari royalti dan nilainya, kemudian Balai PATP akan memberitahukan secara tertulis kepada UK/UPT yang mendapat alokasi dana PNBP dengan nilai 80% dari nilai royalti
yang
disetorkan
sebagai
PNBP.
Namun
demikian
model
pembagian dana PNBP sesuai Tabel 1 tidak serta merta dapat dilaksanakan karena: (1) nilai PNBP dalam DIPA merupakan nilai yang direncanakan, bukan yang aktual diterima sehingga realisasi perolehan PNBP bisa lebih tinggi; (2) apabila realisasi PNBP melebihi DIPA, maka dana yang tersedia dalam DIPA harus diserap terlebih dahulu sedangkan 5
penggunaan
kelebihannya
dapat
dilakukan
melalui
mekanisme revisi DIPA. Pembayaran alokasi PNBP yang bersumber dari royalti akan dilakukan berdasar kontrak melalui Surat Perintah Kerja (SPK). Atas dasar nilai kepantasan dalam pengelolaan administrasi keuangan, maka nilai SPK ditetapkan minimal Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk PNBP dari royalti yang diterima UK/UPT yang nilainya < Rp. 20.000.000,- (setelah dikalikan dengan 94,02%) akan dilakukan secara swakelola oleh BPATP.
2.2
Prosedur Pengusulan Dan Mekanisme Pencairannya UK/UPT yang memperoleh alokasi dana PNBP yang bersumber
dari royalti akan memperoleh surat pemberitahuan dari BPATP tentang jumlah dana yang dapat digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) kegiatan sesuai KMK No. 426/2013 yaitu: (1) Penelitian dan pengujian laboratorium; (2) Pemeliharaan laboratorium; (3) Pembelian/pengadaan bahan kimia dan bahan penunjang; (4) Pengadaan saprodi dan alat pertanian; (5) Pemeliharaan peralatan, gedung dan sarana penunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan pertanian; (6) Pengadaan sarana kerja, dan (7) Peningkatan sumber daya manusia. UK/UPT penerima alokasi dana PNBP yang nilainya ≥ Rp. 20.000.000,- harus menyampaikan proposal kepada Balai PATP dengan format sesuai Permentan No. 44/2011 sbb : (1) Pendahuluan, (2) Tujuan 6
dan keluaran, (3) Tinjauan pustaka, (4) Metodologi, (5) Analisa resiko, (6) Perkiraan manfaat dan dampak, (7) Jadwal kerja, (8) Pembiayaan, dan (9) Personalia. UK/UPT
penerima
alokasi
dana
PNBP
yang
nilainya
≤
Rp.20.000.000,- harus menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berisi rencana kegiatan sesuai KMK No. 426/2013 yang akan dibiayai, jadwal pelaksanaannya dan perincian biayanya. Pencairan dana kegiatan yang melalui sistem kontrak akan dilakukan minimal 2 tahap, yang akan dituangkan dalam perjanjian antara Balai PATP dengan UK/UPT penerima dana, dimana pembayaran pertama dilakukan setelah proposal diserahkan dan pembayaran terakhir setelah laporan akhir diserahkan. Besaran nilai pembayaran per tahap akan dituangkan dalam surat perjanjian. UK/UPT yang menggunakan PNBP yang bersumber dari royalti wajib: (1) Membuat pertanggungjawaban dana yang berasal dari DIPA sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Membukukan semua pengeluaran secara tertib; (3) Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
7
2.3
Pelaporan Pelaporan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pekerjaan dengan sistem kontrak: (1)
Laporan persiapan pada saat mengajukan permintaan pencairan anggaran Tahap I;
(2)
Laporan Kemajuan pada saat mengajukan pencairan anggaran
Tahap
II
(apabila
ketentuan
pencairan
dilakukan lebih dari 2 tahap); (3)
Laporan Akhir pada saat mengajukan pencairan dana tahap akhir.
b. Sistem Swakelola: berdasar mekanisme yang ditentukan oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, dimana pencairan pertama akan dilakukan setelah RAB diserahkan, dan sisanya akan dibayarkan setelah laporan akhir diserahkan. c.
Pelaporan Keuangan: Laporan keuangan diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
8
III. 3.1
LAMPIRAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu menetapkan kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan 9
Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan . . .
10
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor - 11 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan - Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN. Pasal 1 (1) Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian, meliputi penerimaan dari: a. perolehan dari hasil pertanian; b. jasa perpustakaan, reproduksi peta;
pengolahan
data,
dan
c. jasa pengembangan diseminasi dan teknologi; d. jasa pemberian hak dan perizinan; e. jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan; f. jasa layanan pengujian, pengembangan pertanian;
analisis,
dan
g. jasa penelitian, alih teknologi hasil penelitian, dan pengembangan pertanian yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain; 11
h. jasa . . .
- 12 -
12
h. jasa penggunaan sarana dan prasarana. (2)
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan huruf h sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(3)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar - 13 nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama. Pasal 2
(1)
Dalam hal alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g telah dilindungi sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual, terhadap pengguna alih teknologi yang mengembangkan secara komersial dikenakan royalti.
(2)
Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar persentase dari harga pokok penjualan selama jangka waktu kontrak kerjasama.
(3)
Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10% (sepuluh persen).
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian.
13
Pasal 3 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada karantina hewan dan tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dikenakan atas tindakan dan jenis media pembawa hama dan penyakit hewan karantina - 14 dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.(2) Dalam . . .
14
(2)
(3)
Dalam hal dilakukan penolakan atau pemusnahan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan atau media pembawa organisme pengganggu tumbuhan, pemilik media pembawa tidak dikenakan kewajiban membayar jasa tindakan karantina hewan atau tumbuhan. Pelaksanaan penolakan - 15 atau pemusnahan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab pemilik media pembawa sesuai peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan atau tumbuhan. Pasal 4
(1)
Tarif atas jasa tindakan Karantina Hewan Antar Area berupa pemeriksaan fisik dikenakan di tempat pengeluaran dan di tempat pemasukan.
(2)
Tarif atas jasa tindakan Karantina Hewan Antar Area berupa pemeriksaan fisik di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)
Tarif atas jasa tindakan karantina selain pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ditempat pengeluaran dan / atau pemasukan sesuai dengan penggunaan sarana dan/atau tindakan yang dilakukan. Pasal 5
(1)
Tarif atas jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk bantuan sosial dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)
Untuk bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdibuktikan dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. 15
Pasal 6 . . .
- 16 -
16
Pasal 6 (1)
(2)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dan huruf g tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi dalam hal pelaksanaannya di luar laboratorium. Biaya akomodasi,- 17konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.
Pasal 7 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3624,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4362),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 18 -
Agar . . .
18
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2012
- 19
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 94 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, SETIO SAPTO NUGROHO
19
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN I. UMUM Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian dengan Peraturan Pemerintah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pemeriksaan fisik” adalah pemeriksaan klinis untuk media pembawa berupa hewan dan pemeriksaan organolotik. Ayat (2) . . .
20
Ayat (2)
-2-
Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tindakan yang dilakukan” adalah tindakan karantina dan/atau penerbitan dokumen karantina. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5307
21
3.2
Peraturan Menteri Pertanian No. 99/Permentan/OT.140/10/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
22
23
24
25
26
27
28
3.3
Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 426/KMK.02/2013 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Instansi yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan; b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Menteri Pertanian melalui Surat Nomor: 2500/KU.230/A/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012, perlu menetapkan kembali persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian yang sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.02/2009; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; 29
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307); 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
30
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN. PERTAMA
:
Menyetujui penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, paling tinggi sebesar 94,02% (sembilan puluh empat koma nol dua persen). KEDUA
:
Penggunaan sebagian dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.
Penelitian dan pengujian laboratorium; Pemeliharaan laboratorium; Pembelian/pengadaan bahan kimia dan bahan penunjang; Pengadaan saprodi dan alat pertanian; Pemeliharaan peralatan, gedung dan sarana penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian; 6. Pengadaan sarana kerja; dan 7. Peningkatan sumber daya manusia.
KETIGA
:
Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disediakan dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran.
31
KEEMPAT
:
Dalam pelaksanaan penyetoran dan penarikan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, lnstansi pengguna berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KELIMA
:
Instansi pengguna yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, menyampaikan laporan setiap triwulan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak. KEENAM
:
Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan. KETUJUH
:
Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.02/2009 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEDELAPAN
:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Pertanian; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; 32
5. 6. 7. 8.
Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian; Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; 9. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 10. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI
33
