PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) DAN DANA URUSAN BERSAMA (UB) PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A

Lampiran II Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

: 414.2/753/PMD

Tanggal : 1 9 P e b r u a r i 2 0 1 0

PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) DAN DANA URUSAN BERSAMA (UB) PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2010 I.

PENDAHULUAN 1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diluncurkan oleh Presiden RI tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga. 4. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal dan khusus konflik. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/sektor dan pemerintah daerah. 5. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering

berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut. 6. PNPM Mandiri Perdesaan berupaya mempertajam visi dan meningkatkan pencapaian misi PPK. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya yang ada dilingkungannya, mampu mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah : a. b. c. d.

Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; Mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah lokal; Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat; e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

7. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 meliputi 3 kabupaten di 2 Provinsi. PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan melalui pendanaan Tugas Pembantuan T.A. 2010 yaitu Program Pengembangan Wilayah Desa Tertinggal; Kegiatan Fasilitasi Pembantunan Wilayah Tertinggal (Kode: 06.90.03.0783); Sub Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (Kode : 0517), yang meliputi : a. PNPM Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (R2PN) dan b. PNPM Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana di Provinsi Sumatera Barat. 8. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan melalui Pendanaan Urusan Bersama Tahun Anggaran 2010, meliputi 394 Kabupaten di 32 Provinsi. PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan melalui pendanaan Urusan Bersama yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Kegiatan Peningkatan Keberdayaan masyarakat dan PNPM Perdesaaan dengan Kecamatan (Kode: 06.90.03.0783), yang terdiri dari Sub Kegiatan : a. Administrasi Kegiatan (Kode : 0002); b. Pembudayaan dan Pemasyarakatan (Kode : 0066); c. Bantuan Langsung Masyarakat (Kode : 0517). 2

9. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan tujuan mendorong masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam membangun modal sosial dalam menanggulangi persoalan kemiskinan di perdesaan. BLM terdiri dari : a. BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan, yaitu dana BLM yang diperuntukkan mendanai kegiatan operasional masyarakat dalam melakukan proses perencanaan di desa dan kecamatan. b. BLM DOK Pelatihan Masyarakat, dana BLM yang diperuntukkan mendanai kegiatan pelatihan pelaku-pelaku masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan program di desa dan kecamatan. c. BLM DOK PNPM Generasi adalah dana operasional yang digunakan untuk kegiatan dalam tahapan PNPM Generasi. Prosedur dan Penggunaan BLM DOK Generasi akan diterbitkan tersendiri. d. BLM Dana Kegiatan, dana BLM yang diperuntukkan mendanai usulan/proposal kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat ini direncanakan dan dikelola secara langsung oleh masyarakat desa/kecamtaan baik sebagai biaya pembangunan sarana/prasarana fisik di perdesaan, kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta biaya simpan pinjam untuk kelompok perempuan, atau kegiatan lain yang tidak masuk dalam daftar larangan/negatif list. II.

TUJUAN 1. Tujuan umum dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana sosial dasar dan ekonomi. 2. Tujuan khusus meliputi : a. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal. c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. d. Menyediakan sarana/prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat. e. Melembagakan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

III. PENGELOLAAN KEGIATAN 1. Program/kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dikelola oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau SKPD/ Instansi lain mempunyai kompetensi dalam menangani PNPM-MP, sebagaimana tercantum dalam DIPA Tugas pembantuan dan Urusan Bersama. 3

2. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, maka perlu ditetapkan Perangkat Pengelola Keuangan, sebagai berikut : a.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala SKPD/Kantor/Dinas PMD/atau Instansi lain yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan;

b. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu Pejabat struktural/fungsional pada pada Bagian Keuangan Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Instansi lain yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan; c.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu : 1)

Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan-kegiatan yang dikelola di tingkat kabupaten seperti pengelolaan Administrasi Kegiatan, Semiloka DPRD, Semiloka SKPD, Pelatihan Setrawan, dan Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) atau kegiatan lainnya yang tercantum dalam DIPA; yaitu Pejabat Struktural di bidang yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan pada Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sekaligus sebagai penanggungjawab operasional Kabupaten (PjO Kab).

2) Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di kecamatan yaitu Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasie PMD) atau pejabat lain di kecamatan yang setingkat, yang disebut juga Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK). d. Bendahara Penerima/Pengeluaran yaitu pejabat/Staf pada Badan/ Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Instansi lain yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan. e.

Staf Pengelola yang bertugas untuk mendukung Satuan Kerja PNPMMP Kabupaten/kota.

f.

Staf pengelola kegiatan pelaksanaan Sistem Akutansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan usulan dari Bupati/Walikota lokasi PNPM-MP. 4. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/PjOK), Bendahara Penerima/Pengeluaran, Staf pengelolan, dan Staf Pengelola SAI, ditetapkan oleh KPA.

4

IV. SUMBER PEMBIAYAAN Pelaksanaan Tugas Pembantuan didukung dengan anggaran yang bersumber dari : 1. APBN, yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Urusan Bersama dan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010. 2. Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) yang bersumberkan dari APBD Kabupaten dan Provinsi yang besarannya ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. 3. Swadaya Masyarakat. 4. Partisipasi dunia usaha atau pihak lain yang tidak mengikat. V.

KOMPONEN DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN 1. Dana Operasional/Penunjang Satuan Kerja Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan : a. Administrasi Kegiatan. b. Pembudayaan dan Pemasyarakatan. 2. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tugas Pembantuan (TP), meliputi kegiatan : a. BLM DOK PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP). b. BLM Dana Kegiatan PNPM-MP Paska Bencana. c. BLM Dana Kegiatan PNPM R2PN (KRRP). d. BLM Dana Kegiatan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP). 3. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Urusan Bersama (UB), meliputi kegiatan : a. BLM DOK Perencanaan PNPM-MP. b. BLM DOK Perencanaan PNPM RESPEK (Papua dan Papua Barat). c. BLM DOK Perencanaan PNPM RESPEK Pertanian Masyarakat (IFAD). d. BLM DOK PNPM PNPM-MP Generasi. e. BLM DOK Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP). f. BLM DOK Pelatihan Masyarakat PNPM-MP. g. BLM DOK Pelatihan Masyarakat PNPM RESPEK (Papua dan Papua Barat). h. BLM DOK Pelatihan Masyarakat PNPM RESPEK Pertanian Masyarakat (IFAD). i. BLM Dana Kegiatan PNPM-MP. j. BLM Dana Kegiatan PNPM-MP Perbatasan.

5

k. l. m. n. o.

BLM BLM BLM BLM BLM

Dana Dana Dana Dana Dana

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

PNPM-MP Generasi. PNPM RESPEK (Papua dan Papua Barat). PNPM-MP Paska Krisis. P2SPP. Paska Bencana (tanpa DDUB).

VI. PENCAIRAN DANA 1. Pengelolaan dana Operasional/Penunjang Satuan Kerja, dapat dilakukan secara swakelola dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Pencairan dana BLM yang bersumber dari APBN Rupiah Murni berpedoman pada : a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Pencairan dana BLM yang bersumber dari APBN Pinjaman dan Hibah Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang petunjuk pencairan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri bersangkutan, yaitu : a.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 7505IND/IDA Credit Nomor 4385-IND (National Program for Rural Community Empowerment in Rural Areas Project/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/PNPM Mandiri Perdesaan) dan perubahannya. b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 7505-IND/IDA Credit Nomor 4385-IND (National Program for Rural Community Empowerment in Rural Areas Project/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/PNPM Mandiri Perdesaan). c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IFAD No. 755-ID dan Hibah IFAD No. 1053-ID (National Program for Community Empowerment in Rural Areas Project). 6

d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Multi Donor Trust Fund For Aceh And North Sumatra (MDTFANS) Nomor TT-057307-IND Program Pengembangan Kecamatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias/PPK R2PN (Kecamatan-Based Reconstruction And Rehabilitation Planning Project/KRRP-Nias Project). 4. BLM yang bersumber dari APBN Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan dananya masih diblokir (diberi tanda bintang), dananya belum dapat dicairkan dan pencairan dananya akan diatur kemudian. 5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan pasal 13, maka : a.

DUB disalurkan secara langsung kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau lembaga partisipatif masyarakat dalam bentuk uang.

b. DUB yang telah ditransfer ke rekening masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat harus telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir. c.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran dana tersebut belum dimanfaatkan maka dana tersebut harus disetorkan ke rekening kas umum negara.

VII. PENETAPAN ALOKASI BANTUAN DAN PENGELOLA DANA BLM 1.

Alokasi bantuan dan pengelola dana BLM ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang : a.

Penetapan Unit Pengelola Kegiatan pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang selanjutnya disebut dan singkat UPK/UPK Sementara (UPKS) sebagai Lembaga Masyarakat pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). b. Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang penetapan UPK sebagaimana Lampiran I.1. c. Penetapan alokasi dana BLM untuk masing-masing kecamatan.

2.

Pembukaan Rekening Kolektif UPK berupa rekening giro atau tabungan pada Bank Pemerintah setempat atau bank lainnya sesuai keputusan masyarakat. Rekening dibuka dengan spesimen tanda tangan : (1) Ketua UPK/UPKS, (2) Salah satu wakil masyarakat yang dipilih oleh Musyawarah Antar Desa (MAD), dan (3) sejumlah 2 (dua) orang Fasilitator Kecamatan (FK) yang bertugas yaitu Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dan Fasilitator Kecamatan Teknik.

3.

Apabila terjadi pergantian personil dari pengurus UPK/UPKS atau wakil masyarakat, maka perlu dilakukan penggantian spesimen tandatangan. 7

Apabila terjadi kekosongan FK, maka sambil menunggu penetapan FK dapat dilakukan penggantian spesimen sementara kepada Fasilitator Kabupaten. VIII. TAHAPAN PENCAIRAN BLM DOK PERENCANAAN 1. BLM DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan a.

Yang dimaksud pengaturan BLM DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan di sini meliputi penggunaan yang sama pada lokasi PNPM Mandiri Perdesaan ditetapkan sebagai Lokasi Perbatasan, Paska Bencana, BKPG NAD, RESPEK Papua-Papua Barat.

b. Masyarakat difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Kabupaten (Faskab/Fas-Keu) menyusun Rencana Kegiatan DOK (RKD) Perencanaan dengan berpedoman pada alokasi DOK yang ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota bersangkutan. c.

RKD yang telah disepakati dan diputuskan masyarakat, selanjutnya ditetapkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) DOK Perencanaan.

d. Atas dasar SK Bupati/Walikota dan SPC DOK Perencanaan, PjOK membuat Kontrak/Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK Perencanaan dengan Ketua UPK/UPKS. e.

Setelah SP2 telah ditandatangani, Ketua UPK/UPKS dapat mengajukan Surat Permintaan Pencairan DOK Perencanaan kepada PjOK.

f.

PjOK meneliti/menguji kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pencairan DOK beserta dokumen pendukungnya yang diajukan oleh ketua UPK/UPKS. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka PjOK menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) DOK Perencanaan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

g. Penyaluran dana DOK Perencanaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I sebesar 40% dan Tahap II sebesar 60% dari SP2. 1)

SPP-LS Tahap I sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan, dengan dilampiri : 1. Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Pendanaan DOK Perencanaan, Form Lampiran I.1.; 2. Surat Penetapan Camat (SPC) DOK Perencanaan, Form Lampiran I.2.a.; 3. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK Perencanaan, Form Lampiran I.3.a.; 4. Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh FK dan Fas-Kab, dan ditandatangani oleh Wakil Masyarakat/ Ketua BKAD, PjOK, Form Lampiran I.8.

8

2)

SPP-LS Tahap II sebesar 60% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan DOK tahap I telah mencapai 80% atau lebih, dengan dilampiri : 1. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran I.5.a. dan I.5.b.; 2. Rincian Penggunaan DOK (RPD) yang telah diverifikasi oleh FK dan Fas-Kab, dan ditandatangani oleh Wakil Masyarakat/Ketua BKAD, PjOK, dan, Form Lampiran I.9.

2. BLM DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan RESPEK Tahapan dan persyaratan pencairan dana BLM DOK Perencanaan PNPMMP RESPEK sesuai dengan tahapan dan persyaratan BLM DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, sebagaimana butir 2 diatas. 3. BLM DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan-RESPEK Pertanian Masyarakat (Bersumber dari International Fund for Agriculture Development/ IFAD) Tahapan dan persyaratan pencairan dana BLM DOK Perencanaan PNPMMP RESPEK Pertanian Masyarakat sesuai dengan tahapan dan persyaratan BLM DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, sebagaimana butir 2 diatas. 4. BLM DOK PNPM-MP Generasi Sehat dan Cerdas Tahapan dan persyaratan pencairan dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan Generasi sesuai dengan tahapan dan persyaratan BLM DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, sebagaimana butir 2 diatas. 5. BLM DOK P2SPP Tahapan dan persyaratan pencairan dana BLM DOK P2SPP akan diatur tersendiri. 6. BLM DOK Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP) Tahapan dan persyaratan pencairan dana BLM DOK PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan akan diatur tersendiri. IX. TAHAPAN PENCAIRAN BLM DOK PELATIHAN MASYARAKAT 1. BLM DOK Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan a.

Masyarakat difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Kabupaten (Faskab/Fas-Keu) menyusun Rencana Kegiatan DOK (RKD) Pelatihan Masyarakat dengan berpedoman pada alokasi DOK yang ditetapkan oleh SK Bupati/Walikota bersangkutan.

b. RKD Pelatihan Masyarakat yang telah disepakati dan diputuskan masyarakat, selanjutnya ditetapkan dalam SPC DOK Pelatihan Masyarakat. 9

c.

Atas dasar SK Bupati/Walikota dan SPC DOK Pelatihan Masyarakat, PjOK membuat Kontrak/Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK Pelatihan Masyarakat dengan Ketua UPK/UPKS.

d. Setelah SP2 telah ditandatangani, Ketua UPK/UPKS dapat segera mengajukan Surat Permintaan Pencairan DOK Pelatihan Masyarakat kepada PjOK. Sebelum diajukan ke PjOK, Surat Permintaan Pencairan Dana dan dokumen pendukungnya harus terlebih dahulu diverifikasi oleh FK dan Faskab. e.

Pengurus UPK berkewajiban mengadministrasikan secara terpisah antara DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan DOK Pelatihan Masyarakat. FK/FT dan Faskab/FT-Kab/Fas-Keu dapat dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja apabila terbukti terlibat dalam penyalahgunaan DOK, dan atau tidak melaporkan terjadinya penyalahgunaan DOK.

f.

PjOK meneliti/menguji kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pencairan DOK beserta dokumen pendukungnya yang diajukan oleh ketua UPK/UPKS. Apabila telah semua persyaratan telah lengkap, maka PjOK menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Langsung (SPPLS) DOK Pelatihan Masyarakat dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

g. Penyaluran DOK Pelatihan Masyarakat dapat dilakukan sekaligus (100%) sebesar nilai SP2, sesuai dengan kebutuhan biaya pelatihan Masyarakat yang akan dilaksanakan, dengan dilampiri : 1) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Pendanaan DOK Pelatihan Masyarakat, Form Lampiran I.1.; 2) Surat Penetapan Camat (SPC) DOK Pelatihan Masyarakat, Form Lampiran I.2.a.; 3) Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK Pelatihan Masyarakat, Form Lampiran I.3.a.; 4) Rencana Kegiatan DOK Pelatihan Masyarakat (RKD) yang telah diverifikasi oleh FK dan Fas-Kab, dan ditandatangani oleh Wakil Masyarakat/Ketua BKAD, PjOK, Form Lampiran I.8. h. Apabila masih terdapat sisa dana DOK yang belum dicairkan, dan masih terdapat kegiatan pelatihan masyarakat yang akan dilaksanakan, PjOK dapat menerbitkan SPP-LS sebesar nilai SP2 kegiatan yang diajukan oleh UPK/UPKS, dengan persyaratan sebagaimana poin IX.g., dan dilengkapi dokumen: 1) Berita Acara Penyelesaikan (BAP) kegiatan pelatihan sebelumnya, Form Lampiran I.10. ; 2) Rencana Kegiatan DOK Pelatihan Masyarakat (RKD) yang telah diverifikasi oleh FK dan Fas-Kab, dan ditandatangani oleh Wakil Masyarakat/Ketua BKAD, PjOK, Form Lampiran I.8. i.

Penggunaan dana DOK Pelatihan sesuai dengan kebutuhan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan. 10

2. BLM DOK Pelatihan PNPM-MP RESPEK Tahapan dan persyaratan pencairan dana BLM DOK Pelatihan Masyarakat PNPM RESPEK sesuai dengan tahapan dan persyaratan BLM DOK Pelatihan PNPM-MP, sebagaimana butir 1 diatas. 3. BLM DOK Pelatihan PNPM-MP RESPEK Pertanian Masyarakat International Fund for Agriculture (Bersumber dari Development/ IFAD) Tahapan dan persyaratan pencairan dana BLM DOK Pelatihan Masyarakat PNPM-MP RESPEK Pertanian Masyarakat (IFAD) sesuai PNPM-MP sebagaimana butir 1 diatas. X.

TAHAPAN PENCAIRAN BLM DANA KEGIATAN 1. BLM Dana Kegiatan PNPM-MP Luncuran T.A. 2009 (DIPA Luncuran T.A. 2010) Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan luncuran alokasi dana T.A. 2009, tahapan pencairannya mengacu pada surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 414.2/645/PMD tanggal 13 Pebruari 2009 perihal Petunjuk Teknis Pencairan Dana Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen. PMD Depdagri T.A.2009 dan Surat Dirjen PMD nomor 414.2/3385/PMD tentang Tambahan Petunjuk Pencairan BLM PNPM-MP T.A. 2010. 2. BLM Dana Kegiatan PNPM-MP T.A. 2010 Tahapan pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut : a. Masyarakat difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan (FK/FT) dan Fasilitator Kabupaten (Faskab/Fastekab/Fas-Keu) melakukan tahapan kegiatan PNPM-MP mulai dari MAD Sosialisasi s.d. MAD Penetapan Usulan dengan berdasarkan pada alokasi BLM yang ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota bersangkutan. b. Kegiatan yang diputuskan dalam MAD Penetapan Usulan/Pendanaan selanjutnya ditetapkan dalam SPC BLM Dana Kegiatan. c. Atas dasar SK Bupati/Walikota dan SPC BLM Dana Kegiatan, PjOK membuat Kontrak/Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)/UPK Sementara (UPKS). d. Setelah SP2 ditandatangani, Ketua UPK/UPKS dapat mengajukan Surat Permintaan Pencairan BLM Dana Kegiatan kepada PjOK. e. Pada prinsipnya, pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM-MP dibagi dalam dalam 3 (tiga) tahapan yaitu Tahap I sebesar 40% : Tahap II sebesar 40% : Tahap III sebesar 20% dari nilai SP2, dengan urutan tahapan pencairan dana berdasarkan sumber dana sebagai berikut :

11

1) Kecamatan dengan komposisi dana BLM : Partisipasi Pusat 80%, Partisipasi Daerah (DDUB) 20%, tahapan pencairannya sebagai berikut : ALOKASI DANA APBN

APBD

TAHAP I APBN

80%

20%

40%

TAHAPAN PENCAIRAN DANA TAHAP II TAHAP III APBN APBD APBN 20%

20%

20%

2) Kecamatan dengan komposisi dana BLM : Partisipasi Pusat 60%, Partisipasi Daerah (DDUB) 40%, tahapan pencairannya sebagai berikut : ALOKASI DANA APBN

APBD

60%

40%

TAHAPAN PENCAIRAN DANA TAHAP I TAHAP II TAHAP III APBN APBD APBN 40%

40%

20%

3) Kecamatan dengan komposisi dana BLM 100% dari APBN, tahapan pencairannya sebagai berikut : ALOKASI DANA APBN 100%

TAHAPAN PENCAIRAN DANA TAHAP I TAHAP II TAHAP III 40%

40%

20%

4) Pencairan dana Partisipasi Daerah (DDUB) dapat dilakukan mendahului dana APBN. Namun demikian, pencairan tahap III (20% APBN) baru dapat dilakukan apabila dana Partisipasi Daerah (DDUB) dana 100% telah dicairkan dan ditransfer ke Rekening Kolektif UPK. f. PjOK meneliti/menguji kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pencairan BLM Dana Kegiatan beserta dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Ketua UPK/UPKS. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka PjOK akan menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) BLM Dana Kegiatan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kecamatan dengan komposisi dana BLM Partisipasi Pusat 80% dan Partisipasi Daerah (DDUB) 20% sebagai berikut: i. SPP-LS Tahap I sebesar dengan dilampiri:

40% dari SP2 dapat diterbitkan

1. Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan UPK/UPKS, Form Lampiran I.1.; 2. Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan, Form Lampiran I.2.b.; 12

3. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan,

Form Lampiran I.3.a. ;

4. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), Form Lampiran I.4.a.; 5. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD (DDUB). ii. SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari SP2 terdiri dari 20% bersumber dari dana APBN dan 20% bersumber dari dana APBD, dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% telah dicairkan 100%, dengan dilampiri : Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran I.5.a. dan I.5.b. iii. SPP-LS Tahap III sebesar 20% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih dan dana partisipasi daerah (DDUB) telah dicairkan 100%, dengan dilampiri : 1. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran I.5.a. dan I.5.b.; 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh FK, Ketua UPK/UPKS, wakil masyarakat dan PjOK, Form Lampiran I.6.a.; 3. Copy Rekening Kolektif UPK/UPKS yang disertai surat pernyataan dari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten, Form Lampiran I.7. 2) Kecamatan dengan komposisi dana BLM Partisipasi Pusat 60% dan Partisipasi Daerah (DDUB) 40% sebagai berikut: i. SPP-LS Tahap I sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan dengan dilampiri: 1. Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan UPK/UPKS, Form Lampiran I.1.; 2. Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan, Form Lampiran I.2.b.; 3. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan, Form Lampiran I.3.a.; 4. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), Form Lampiran I.4.a.; 5. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD (DDUB). ii. SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari SP2 bersumber dari dana APBD (DDUB) dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri : Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran I.5.a., dan I.5.b. 13

iii. SPP-LS Tahap II sebesar 20% dari SP2 dapat diterbitkan apabila dana partisipasi daerah (DDUB) telah dicairkan 100%, dan penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri : 1. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran I.5.a., dan I.5.b.; 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh FK, Ketua UPK/UPKS, wakil masyarakat dan PjOK, Form Lampiran I.6.a.; 3. Copy Rekening Kolektif UPK/UPKS yang disertai surat pernyataan dari Fasilitator Kecamatan dan Fasiltator Kabupaten, Form Lampiran I.7. 3) Kecamatan dengan dana BLM Partisipasi Pusat 100%, sebagai berikut : i. SPP-LS Tahap I sebesar dengan dilampiri :

40% dari SP2 dapat diterbitkan

1. Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan UPK/UPKS, Form Lampiran I.1.; 2. Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan, Form Lampiran I.2.b.; 3. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan, Form Lampiran I.3.a.; 4. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD),

Form Lampiran I.4.a.

ii. SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran I.5.a. dan I.5.b. iii. SPP-LS Tahap III sebesar 20% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri: 1. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran I.5.a., dan I.5.b.; 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh FK, Ketua UPK/UPKS, wakil masyarakat, dan PjOK, Form Lampiran I.6.a. g. Terkait dengan Kebijakan Optimalisasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414.2/4916/PMD tanggal 7 Desember 2009 perihal Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, maka untuk pelaksanaan TA 2010 penetapan kegiatan maksimal dalam 2 (dua) SPC untuk setiap lokasi. Namun demikian, apabila 14

situasi dilapangan menuntut lebih dari 2 (dua) SPC, maka penetapan kegiatan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) kali SPC setelah diverifikasi oleh Fasilitator Kabupaten. Mengingat SPC ditetapkan lebih dari satu kali, diminta kepada seluruh Fasilitator PNPM Mandiri perdesaan secara aktif melakukan pengawasan pelaksanaan pencairan dana dimaksud. h. Tahapan pencairan dana BLM yang menjalankan Optimalisasi diatur sebagai berikut: 1) Apabila kegiatan Optimalisasi ditetapkan dalam satu SPC, maka tahapan pencairan dananya mengacu pada point e.1, e.2, dan e.3. di atas. 2) Apabila kegiatan optimalisasi ditetapkan lebih dari satu SPC/SP2, maka pencairan dananya diatur sebagai berikut : i. SPC/SP2 dengan dinilai kurang atau sama dengan 40% dari total BLM (SPC/SP2 ≤ 40% total BLM), pencairan dananya dilakukan satu Tahap. SPP-LS 100% dari SP2 dapat diterbitkan dengan dilampiri : 1. Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan UPK/UPKS, Form Lampiran I.1.; 2. Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan, Form Lampiran I.2.b.; 3. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan, Form Lampiran I.3.a.; 4. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), Form Lampiran I.4.a; 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh FK, Ketua UPK/UPKS, wakil masyarakat, dan PjOK, Form Lampiran I.6.a; 6. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD (DDUB). ii. SPC/SP2 dengan dinilai lebih dari 40% dari total BLM (SPC/SP2 ≥ 40% total BLM), pencairan dananya dilakukan dua tahap. 1. SPP-LS tahap I sebesar 60% dari SP2 dapat diterbitkan dengan dilampiri : 1) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota Penetapan UPK/UPKS, Form Lampiran I.1.;

tentang

2) Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan, Form Lampiran I.2.b.; 3) Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Kegiatan, Form Lampiran I.3.a.;

BLM

Dana

15

4) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan (SPKPD), Form Lampiran I.4.a.;

Dana

5) Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD (DDUB). 2. SPP-LS tahap II sebesar 40% nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri : 1) Berita Acara Penggunaan Lampiran I.5.a., dan I.5.b.;

Dana

(BAPD),

Form

2) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh FK, Ketua UPK/UPKS, wakil masyarakat, dan PjOK, Form

Lampiran I.6.a.

iii. Pencairan dana dari SPC terakhir (SPC ke-2 atau SPC ke-3) dapat dilakukan apabila penggunaan dana yang ditetapkan dalam SPC ke-1 telah mencapai 90%. Apabila Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK) kurang dari 90% harus mendapat persetujuan Satuan Kerja Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten Teknik. iv. SPP-LS sebesar 20% dari dana total BLM yang bersumber dari dana APBN baru dapat diterbitkan apabila dana DDUB telah dicairkan dan ditransfer ke rekening UPK sebesar 100%, dibuktukan dengan Copy Rekening Kolektif UPK/UPKS yang disertai surat pernyataan dari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten, Form Lampiran I.7.a. v. Contoh perhitungan dan tahapan pencarian pada penerapan optimalisasi, sebagaimana berikut : Contoh : Kecamatan dengan alokasi BLM sebesar Rp.2.000.000.000,dengan komposisi pembiayaan dana APBN sebesar Rp.1.600.000.000,- (80%) dan dana APBD (DDUB) sebesar Rp.400.000.000,- (20%). 1) Bila kegiatan ditetapkan dalam 1 (satu) SPC/SP2, yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- maka tahap pencairannya sebagai berikut : (jutaan Rp.) Nilai SPC SPC

Tahap I (40%) APBN

2.000

800

Tahap II (40%) APBN APBD 400

400

Tahap III (20%) APBN* 400

* APBN 20% dari Total BLM

2) Bila Kegiatan ditetapkan dalam 2 (dua) SPC/SP2, yaitu SPC ke-1 sebesar Rp.500.000.000,dan SPC ke-2 sebesar Rp.1.500.000.000,- maka tahap pencairannya sebagai berikut :

16

(jutaan Rp.) Nilai SPC SPC-1

500

Tahap I (100%) APBN APBD 500

(jutaan Rp.) Nilai SPC SPC-2

1.500

Tahap I (60%) APBN APBD 700

200

Tahap II (40%) APBD APBN* 200

400

* APBN 20% dari Total BLM

3) Bila Kegiatan ditetapkan dalam 3 (dua) SPC/SP2, yaitu SPC ke-1 sebesar Rp.350.000.000,- SPC ke-2 sebesar Rp.650.000.000,dan SPC ke-3 sebesar Rp.1.000.000.000,00 maka tahap pencairannya sebagai berikut : (jutaan Rp.) Nilai SPC

Tahap I (100%) APBN APBD

SPC-1

350

350

SPC-2

650

650

(jutaan Rp.) Nilai SPC SPC-3

1000

Tahap I (60%) APBN APBD 200 400

Tahap II (40%) APBD APBN* 400

* APBN 20% dari Total BLM

i. Pencairan dana Partisipasi Daerah (DDUB) dapat dilakukan mendahului dana APBN. Namun demikian, dana APBN sebesar 20% dari total BLM baru dapat dicairkan apabila dana Partisipasi Daerah (DDUB) telah dicairkan dan ditransfer ke Rekening Kolektif UPK sebesar 100%. Perhitungan besaran dana dalam setiap tahapannya tetap mengacu pada ketentuan pada point 2.d,2.e. dan 2.f. j. Pencairan BLM Dana Kegiatan T.A. 2010 baru efektif setelah tanggal negosiasi pinjaman dengan Bank Dunia. Adapun tanggal dimaksud, kami informasikan lebih lanjut. 3. BLM Dana Kegiatan Lokasi PNPM-MP Perbatasan, PNPM-MP Generasi, PNPM RESPEK, dan PNPM-MP Paska Bencana 3.a. Tahapan dan persyaratan pencairan BLM dana kegiatan Lokasi PNPM-MP Perbatasan, sebagaimana point 2 diatas, mengingat BLM Kegiatan yang reguler dan tambahan menjadi satu kesatuan dengan PNPM-MP,

17

3.b. Tahapan pencairan pada prinsipnya sesuai dengan PTO Paska Bencana yang telah diterbitkan, adapun tahapan dan persyaratannya sebagaimana point 2 di atas. 3.c. Tahapan dan persyaratan pencairan PNPM-MP Generasi dan PNPM RESPEK sesuai dengan tahapan dan persyaratan PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana point 2 di atas. 4. BLM Dana Kegiatan PNPM-MP Paska Krisis Tahapan pencairan BLM dana kegiatan PNPM-MP Pasca Krisis diatur tersendiri.

akan

5. BLM Dana Kegiatan P2SPP Tahapan dan persyaratan pencairan BLM dana kegiatan P2SPP diatur sebagai berikut : a.

SPP LS Tahap I sebesar 75% dari SP2 sumber dana APBN dapat diterbitkan dengan dilampiri: 1) Surat

Keputusan (SK) Bupati/Walikota UPK/UPKS, Form Lampiran I.1.;

tentang

Penetapan

2) Surat

Penetapan Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (SPK-P2SPP), Form Lampiran I.2.c.;

3) Surat Perjanjian Pendanaan BLM Dana Kegiatan (SP2-P2SPP),

Form Lampiran I.3.b.;

4) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD-P2SPP),

Form Lampiran I.4.b.;

5) Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD

(DDUB).

b. SPP LS Tahap II sebesar 100% dari SP2 sumber dana APBD dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri : Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD-P2SPP), Form Lampiran I.5.c., dan I.5.d.; c.

SPP LS Tahap III sebesar 25% dari SP2 sumber dana APBN dapat diterbitkan apabila penggunaan tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri : 1) Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD-P2SPP), Form Lampiran

I.5.c. dan I.5.d;

2) Surat

Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP-P2SPP) yang ditandatangani oleh FK, Fasilitator Kabupaten, Ketua UPK/UPKS dan PjOKab, Form Lampiran I.6.b.;

3) Copy Rekening Kolektif UPK/UPKS yang disertai surat pernyataan

dari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten, Form

Lampiran I.7.

18

6. BLM DANA Kegiatan PNPM R2PN Tahapan pencairan dana BLM Dana Kegiatan PNPM R2PN, mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Multi Donor Trust Fund For Aceh And North Sumatra (MDTFANS) Nomor TT-057307-IND Program Pengembangan Kecamatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias/PPK R2PN (Kecamatan-Based Reconstruction And Rehabilitation Planning Project/KRRP-Nias Project), yaitu : a.

Pencairan Dana BLM Perumahan (Kategori 1.a.) : 1) Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), dapat ditetapkan lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Masyarakat setempat. 2) Surat Permintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) Tahap I sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan dengan dilampiri: (1) SPC (Form sebagamana dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) Resume Kontrak/SP2. (3) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana/SPKPD (Form sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2007). (4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB). 3) SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah rnencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri: (1) Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif/BAPDK (Form sebagaimana dalam Lampiran IV.a. dan IV.b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) SPTB. 4) SPP-LS Tahap III sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri : (1) BAPDK (Form sebagamana dalam Lampiran IV.a. dan IV.b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) SPTB. (3) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan/ SPKMP yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Ketua UPK dan PjOK (Form sebagaimana dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007).

b. Pencairan Dana BLM Pembangunan Gedung Peningkatan Kapasitas Sekolah (Kategori 1.b.)

Sekolah

dan

19

1) SPP-LS Tahap I sebesar 20% dari SP2 dapat diterbitkan dengan dilampiri : (1) SPC (Form sebagamana dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) Resume Kontrak/SP2. (3) SPKPD (Form sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (4) SPTB. 2) SPP-LS Tahap II sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih dengan dilampiri : (1) BAPDK (Form sebagaimana dalam Lampiran IV.a. dan IV.b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) SPTB. 3) SPP-LS Tahap III sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih dengan dilampiri : (1) BAPDK (Form sebagaimana dalam Lampiran IV.a. dan IV.b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) SPTB. 4) SPP-LS Tahap IV sebesar 20% nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih dengan dilampiri : (1) BAPDK (Form sebagaimana dalam Lampiran IV.a. dan IV.b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) SPTB. 5) SPP-LS Tahap V sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih dengan dilampiri : (1) BAPDK (Form sebagaimana dalam Lampiran IV.a. dan IV.b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) SPTB. (3) SPKMP (Form sebagaimana dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). c.

Pencairan dana BLM Pembangunan Balai/Kantor Desa (Kategori 1.c.) 1) SPP-LS Tahap I sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan, dengan dilampiri :

20

(1) SPC (Form sebagamana dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) Resume Kontrak/SP2. (3) SPKPD (Form sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (4) SPTB. 2) SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri : (1) BAPDK (Form sebagaimana dalam Lampiran IV.a. dan IV.b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) SPTB. 3) SPP-LS Tahap III sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri: (1) BAPDK (Form sebagaimana dalam Lampiran IV.a. dan IV.b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) SPTB. (3) SPKMP (Form sebagaimana dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). d. Pencairan Dana (Kategori 1.d.)

BLM

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

1) SPP-LS Tahap I sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan, dengan dilampiri : (1) SPC (Form sebagamana dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) Resume Kontrak/SP2. (3) SPKPD (Form sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (4) SPTB. 2) SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri : (1) BAPDK (Form sebagaimana dalam Lampiran IV.a. dan IV.b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) SPTB.

21

3) SPP-LS Tahap III sebesar 20% dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri : (1) BAPDK (Form sebagaimana dalam Lampiran IV.a. dan IV.b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). (2) SPTB; (3) SPKMP (Form sebagaimana dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2007). e.

Tahapan Pencairan dana BLM Kegiatan PNPM R2PN yang bersumber dari APBN Rupiah Murni mengikuti Tahapan Pencarian dana yang bersumber dari APBN Hibah Luar Negeri.

7. BLM Dana Kegiatan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP) Tahapan pencairan tersendiri.

BLM

dana

kegiatan

PNPM-LMP

akan

diatur

8. Pengajuan SPM-LS Kepada KPPN a.

Pejabat Penerbit SPM/Penguji SPP meneliti dan menguji kebenaran SPP-LS yang disampaikan PjOK, dan selanjutnya menerbitkan dan menyampaikan SPM-LS kepada KPPN.

b.

Tatacara pengajuan SPM-LS kepada KPPN berpedoman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang petunjuk pencairan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri bersangkutan.

c.

Dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, pembebanan dananya harus sesuai dengan nomor pijaman/hibah luar negeri, kode register dan kategori Pinjaman/Hibah bersangkutan. No. Pinjaman/Hibah

Register

No. Reksus

Kategori

IBRD 7666-ID

10791901

601.282411

Kategori 1 (Block Grants)

IFAD 755-ID

10780201

601.286411

Kategori 1 (Block Grants)

TF-057307 (R2PN)

70688801

602.100411

Kategori 1 (Kecamatan Grants)*

22

Keteragan : *) Kategori 1.a. BLM Perumahan Kategori 1.b. BLM Pembangunan Gedung Sekolah Kategori 1.c. BLM Pembangunan Balai/Kantor Desa Kategori 1.d. BLM Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

XI. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Guna memenuhi ketentuan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Tugas Pembantuan, dan Dana Urusan Bersama wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan aspek manajerial, aspek akuntabilitas, dan laporan pengendalian dan evaluasi, yaitu : 1. Laporan Aspek Manajerial mencakup : a.

perkembangan realisasi penyerapan dana;

b. pencapaian target keluaran; c.

kendala yang dihadapi; dan

d. saran tindaklanjut. 2. Laporan Aspek Akuntabilitas meliputi Laporan Keuangan (SAI) dan Laporan Barang (SABMN). a.

Laporan Keuangan, terdiri dari : 1) Neraca; 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 3) Cacatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 23

Laporan keuangan disusun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Periode penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari laporan Bulanan dilengkapi dengan Aplikasi Data Komputer (ADK dan Backup data), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(rekonsiliasi), Triwulan, Semester dan Tahunan dan

b. Laporan Barang Milik Negara Semua barang (Akun : Belanja Modal) yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama merupakan barang milik negara, dan harus dilaporkan sesuai dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Periode pelaporan asset terdiri dari Laporan Semeter I dan Laporan Tahunan. 3. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan maka Gubernur/Bupati/Walikota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai berikut : 1) Kepada SKPD Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada (1) Bupati/walikota melalui Bapeda ; (2) Mentteri/Pimpinan LPND terkait; (3) tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi yang mempunyai tugas dan kewenangan yang sama; (4) Pimpinan Eselon I pemberi tugas Dekonsentrasi. Laporan disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan berakhir. 2) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota a.n. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepada Bappeda Provinsi. Laporan disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berakhir. 3) Kepala Bappeda Provinsi a.n. Gubernur menyampiakan laporan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN. Laporan disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir. Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

24

XII. MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama setiap saat oleh pemerintah kepada kabupaten/kota guna menjamin kualitas kinerja program. Pemantauan meliputi keseluruhan aspek implementasi program, mekanisme penyaluran dan pencairan dana Tugas Pembantuan dan Uruasn Bersama serta perkembangannya. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dengan memperhatikan standar sistem pelaporan. Evaluasi kinerja juga dilakukan oleh Tim Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tim Pengendali PNPM Mandiri. XIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010, Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perkembangan pelaksanaan Tugas Pembantuan untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama ke alamat : a. Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jln. Raya Pasar Minggu KM 19, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/Faximile (021) 7941937; b. Sekretariat Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan Nasional, Jln. Raya Pasar Minggu KM 19, Jakarta Selatan, Nomor Telepon (021) 79191684, 79199648, Faximile (021) 79196118. Email : [email protected], [email protected]. 2. Pengawasan pelaksanaan program dan administrasi keuangan dilakukan oleh instansi yang berwenang secara fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maupun secara khusus mengingat sifat sumber pembiayaan program sebagian berasal dari PHLN. XIV. PENUTUP Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Tahun Anggaran 2010. A.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

AYIP MUFLICH

25