PETUNJUK PELAKSANAAN TATA TERTIB DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN V TAHUN 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN Dan TATA TERTIB DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN V TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jl. Setiabudi Nomor 201 A SEMARANG

BAB

I A.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan proses demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini. Salah satu penyebab ketertinggalan tersebut adalah lemahnya koordinasi, kolaborasi dan sinergi kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan dan isu nasional strategis, memberi peluang bagi permasalahan tersebut untuk berkembang. Dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural eselon II memainkan peranan yang menentukan dalam menangani isu-isu nasional strategis yang memerlukan penanganan lintas kementerian, lembaga atau wilayah.

Pedoman Diklatpim Tk.II Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

A-2

Di samping itu, sudah menjadi tugas pejabat struktural eselon II untuk meningkatkan kinerja sektor atau wilayah yang dipimpinnya melalui penetapan visi atau arah kebijakan sektor dan wilayah yang tepat. Tugas ini menuntutnya memiliki kemampuan yang tinggi dalam memimpin pejabat struktural dan fungsional di bawahnya termasuk stakeholder

lainnya

agar

dapat

lebih

termotivasi

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan

dalam untuk

mewujudkan visi sektor atau wilayah yang telah ditetapkannya, termasuk mewujudkan sinergis antar kementerian dan lembaga dalam menangani berbagai isu nasional strategis. Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon II dengan kompetensi

seperti

tersebut

di

atas,

penyelenggaraan

Diklat

Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II yang tujuannya sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin visioner dirasakan tidak cukup. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang inovatif, yaitu penyelenggaraan menerapkan

Diklat

yang

kompetensi

memungkinkan

yang

telah

peserta

mampu

dimilikinya.

Dalam

penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II seperti ini, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan yang terkait dengan arah kebijakan sektor, wilayah, dan isu strategis nasional, dan selanjutnya memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan memimpin perubahan

inilah

yang

kemudian

menjadi


tolok

ukur A-3

dalam

menentukan keberhasilan peserta tersebut dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Dengan demikian, pembaharuan Diklat Kepemimpinan Tingkat II ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan. B.

Dasar Hukum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dilaksanakan

berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan

Pemerintah

Nomor

13

Tahun

2002

tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan

Pendidikan

dan

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II . C. Tujuan Tujuan Kepemimpinan

Penyelenggaraan Tingkat

II

adalah

Pendidikan

dan

“meningkatkan

Pelatihan kompetensi

kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masingmasing”.


A-4

D. Kompetensi Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat II adalah kompetensi kepemimpinan visioner yaitu kemampuan berkolaborasi dengan stakeholder strategis untuk menangani isu nasional strategis, dan memimpin peningkatan kinerja instansinya melalui penetapan visi atau arah kebijakan yang tepat, yang diindikasikan dengan kemampuan: 1. Menjadi tauladan bagi bawahan dan stakeholder dalam integritas, nasionalisme, standar etika publik, nilai-nilai, norma, moralitas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan; 2. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi kearah pencapaian tujuan pembangunan nasional dan visi instansinya; 3. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna penetapan arah kebijakan yang lebih efektif dan efisien; 4. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia organisasinya dalam pencapaian arah kebijakan.


A-5

BAB

II

KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan visioner seperti yang diuraikan pada Bab I, struktur kurikulum Diklatpim Tingkat II terdiri atas lima tahap pembelajaran yaitu: 1) Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi; 2) Tahap Taking Ownership; 3) Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim; 4) Tahap Laboratorium Kepemimpinan; dan 5) Tahap Evaluasi. Kelima tahap pembelajaran tersebut diuraikan sebagai berikut:


A-6

1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Tahap ini merupakan tahap penentuan area dari arah kebijakan organisasi yang akan mengalami perubahan. Pada Tahap ini, peserta dibekali dengan kemampuan mendiagnosa organisasi sehingga mampu mengidentifikasi area dari arah kebijakan organisasi yang perlu direformasi. Di samping itu, peserta juga diarahkan untuk berkolaborasi menemukan isu strategis nasional yang perlu mendapatkan penanganan. 2. Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk membangun organizational learning atau kesadaran dan pembelajaran bersama akan pentingnya mereformasi area dari arah kebijakan organisasi yang bermasalah. Peserta diarahkan untuk mengkomunikasikan permasalahan organisasi tersebut kepada stakeholdernya dan mendapat persetujuan untuk mereformasinya, terutama dari atasan langsungnya. Pada tahap ini, peserta juga diminta mengumpulkan data yang relevan dengan area dari arah kebijakan dan isu strategis nasional untuk memasuki tahap pembelajaran selanjutnya. 3. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan perubahan yang komprehensif menuju kondisi ideal arah kebijakan organisasi yang dicita-citakan, Pedoman Diklatpim Tk.II Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

A-7

termasuk rancangan untuk menangani isu strategis nasional. Di samping

itu,

peserta

juga

dibekali

dengan

kemampuan

mengidentifikasi stakeholder yang terkait dengan rancangan perubahannya,

kemudian

dibekali

dengan

berbagai

teknik

membangun tim yang efektif untuk mewujudkan perubahan tersebut. Tahap ini diakhiri dengan penyajian Proyek Perubahan oleh masing-masing peserta untuk mengkomunikasikan proyeknya di hadapan stakeholder strategis guna mendapatkan masukan dan dukungan untuk implementasi proyek. Untuk penanganan isu strategis nasional, secara kolaboratif peserta merumuskan policy brief dan dipresentasikan di depan Pemerintah. 4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II) Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya. Dalam tahap ini, peserta kembali ke tempat kerjanya dan memimpin implementasi Proyek Perubahan yang telah dibuatnya. 5. Tahap Evaluasi Tahap pembelajaraan ini merupakan tahap berbagi pengetahuan dan

pengalaman

Perubahan dilaksanakan

dalam

Organisasi. dalam

memimpin Kegiatan

bentuk

implementasi berbagi

seminar

Proyek

pengetahuan

implementasi

Proyek

Perubahan. Hanya peserta yang berhasil mengimplementasikan Proyek Perubahan yang dinyatakan telah memiliki kompetensi kepemimpinan visioner dan dinyatakan lulus Diklat Kepemimpinan Pedoman Diklatpim Tk.II Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

A-8

Tingkat II. Sedangkan yang tidak berhasil, diberi sertifikat mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II.

B. Mata Diklat Susunan mata Diklat pada struktur kurikulum Diklatpim Tingkat II adalah sebagai berikut: 

Pelaksanaan di Kelas / On Class 1.

Orientasi Peserta

2.

Materi, Diskusi dan Visitasi Integritas dan Wawasan Kebangsaan

3.

Diagnosa Perubahan a. Ceramah dan Diskusi Isu-Isu Aktual dan Strategis b. Materi dan Diskusi Diagnostic Reading c. Materi dan Diskusi Organisasi Berkinerja Tinggi

4.

Inovasi a. Materi, Diskusi dan Visitasi Inovasi b. Benchmarking ke Best Practice

5.

Ceramah dan Diskusi Membangun Tim Efektif

6.

Materi dan Diskusi Proyek Perubahan

7.

Pembimbingan a. Coaching b. Counselling


A-9

8.

Seminar a. Rancangan Proyek Perubahan b. Laboratorium Kepemimpinan

9.

Evaluasi Kepemimpinan

 Pelaksanaan di Tempat Kerja / Off Class 1. Pembimbingan dan Konseling pada saat membangun Komitmen Bersama ( Breaktrough I) 2. Pembimbingan dan Konseling pada saat laboratorium kepemimpinan (( Breaktrough II)


A - 10

BAB

III

PENYELENGGARAAN

A. Persyaratan Peserta  Persyaratan umum peserta Diklatpim Tingkat II: 1. Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; 2. Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; 3. Pangkat/golongan minimal Pembina - IV/a; 4. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor minimal 475 atau Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor minimal 45, atau International English Language Testing System (IELTS) dengan skor minimal 5 atau Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test) dengan skor minimal 90;


A - 11

5. Bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural eselon II, direkomendasikan untuk menduduki jabatan struktural eselon III tertentu

dan

mendapatkan

kewenangan

untuk

melakukan

perubahan pada unit eselon II tersebut.  Persyaratan khusus peserta Diklatpim Tingkat II 1. Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan tidak sedang mempertanggungjawabkan penyelesaian administrasi maupun kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan atau keuangan. 2. Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan dinyatakan sehat dengan melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan / Laboratorium Sederhana yang berlaku selambatlambatnya 3 ( Tiga) bulan sampai dengan pendaftaran diklat yang meliputi pemeriksaaan:  Kolesterol Total  LDL Kolesterol  Glukosa / Gula darah  Asam Urat  EKG  Photo Thorax B. Pencalonan dan Penetapan Calon peserta Diklatpim Tingkat II ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


A - 12

C. Penugasan Calon Peserta Diklatpim Tingkat II oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: D. Jumlah Jumlah peserta Diklatpim Tingkat II maksimal 60 orang yang berasal dari Kementerian / Lembaga / Dinas/ Instansi dengan komposisi yang mencerminkan keragaman wilayah dan instansi (minimal 3 provinsi dan 3 instansi/sektor). Selama pembelajaran peserta dibagi ke dalam kelompok dengan jumlah anggota maksimal 10 orang, kecuali pembelajaran pada Pengarahan Program, Dinamika Kelompok dan Pembekalan Isu Strategis. E. Tempat dan Jangka Waktu Diklatpim Tk. II Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, mulai tanggal 1 Maret s/d 28 Juni 2016. Penyelenggara Diklatpim Tk. II adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga Diklat yang telah memperoleh Akreditasi dari LAN. Alamat lengkap tempat penyelenggaraan, adalah sebagai berikut: BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Setiabudi No. 201 A Semarang Telp. 7473066, Fax.7473701 Kode Pos 50235 Website : http//:badandiklat.jatengprov.go.id Email : [email protected] Pedoman Diklatpim Tk.II Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

A - 13

F. Tenaga Kediklatan Tenaga Kediklatan pada Diklatpim Tk. II terdiri dari : 1. Widyaiswara 2. Pakar / Praktisi sesuai bidangnya dari akademisi atau birokrasi. 3. Nara Sumber dilapangan 4. Tenaga Kediklatan Lainnya / Penyelenggara. 5. Kesegaran Jasmani dari Guru Senam. G. Sifat Penyelenggaraan Diklat Program Diklatpim Tk. II bersifat “residential program” artinya selama mengikuti Diklat, seluruh peserta wajib tinggal di asrama.

H. Evaluasi : 1. Evaluasi Peserta Penilaian terhadap Peserta Diklatpim Tingkat II meliputi 2 (dua) aspek dengan bobotnya sebagai berikut : NO

Aspek

Bobot (%)

1.

Perencanaan Inovasi

40

2.

Manajemen Perubahan

60


A - 14

Perencanaan Inovasi Unsur yang dinilai dalam aspek Perencanaan Inovasi serta bobotnya adalah sebagai berikut : NO

Unsur

Bobot (%)

1.

Jenis Perubahan

10

2.

Cakupan Manfaat Perubahan

10

3.

Kejelasan Tahap Perubahan

10

4.

Peta Pemangku Kepentingan

10 Jumlah

40

Manajemen Perubahan Unsur yang dinilai dalam aspek Manajemen Perubahan dan bobotnya adalah sebagai berikut : No.

Unsur

Bobot (%)

1.

Jumlah Kegiatan mobilisasi dukungan

15

2.

Pernyataan dukungan

15

3.

Capaian Tahap perubahan

30 Jumlah


60

A - 15

I. PENGHARGAAN : 1. Sesuai Peraturan Kepala LAN RI Nomor 18 Tahun 2015 Bab IX , Kepada peserta yang dinyatakan lulus diberikan penghargaan berupa Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). 2. Bagi lulusan terbaik diberikan Piagam Penghargaan 3. Peserta yang tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti Diklatpim Tingkat II. J. KUALIFIKASI KELULUSAN. Kualifikasi kelulusan peserta Diklat ditetapkan sebagai berikut:  Sangat Memuaskan

(skor 90,1 – 100);

 Memuaskan

(skor 80,1 – 90,0);

 Cukup memuaskan

(skor 70,1 – 80,0);

 Kurang memuaskan

(skor 60,1 – 70,0);

 Tidak Memuaskan

(skor ≤ 60,1)

Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang memperoleh kualifikasi tidak memuaskan atau jumlah ketidakhadiran peserta melebihi 3 sesi atau 9 jam pelajaran atau satu hari secara kumulatif, dinyatakan tidak lulus. Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang memperoleh kualifikasi kurang memuaskan dinyatakan ditunda kelulusannya dan peserta diklat dimaksud mendapatkan tambahan waktu maksimal 60 hari kalender untuk melaksanakan perbaikan, dan apabila tidak selesai, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus sehingga hanya diberikan surat keterangan telah mengikuti diklat.


A - 16

BAB

PENUTUP

IV

Pedoman Umum Diklatpim Tk. II ini disusun, sebagai acuan bagi peserta, widyaiswara dan penyelenggara dalam mengikuti jalannya kegiatan Diklatpim. Pada dasarnya Pedoman ini merupakan garis besar rencana penyelenggaraan Diklatpim Tk. II Angkatan V Tahun 2016, sedangkan hal-hal yang lebih rinci akan diatur dalam Pedoman-Pedoman teknis.

Semarang,

Februari 2016

Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah

HERRU SETIADHIE, SH. M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002


A - 17

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA TERTIB DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN V TAHUN 2016

Recommend Documents