PESAN PIMPINAN PARLEMENT ARIA ARLEMENT ARIA PARLEMENT ARIA ARLEMENT

PESAN PIMPINAN

| PARLEMENTARIA | Edisi 85 TH. XLII, 2011 |


PESAN PIMPINAN

Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah.

kemampuan manajemen keuangan daerah secara profesional. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melakukan reformasi di bidang keuangan negara. Reformasi dibidang keuangan tersebut mencakup semua aspek manajemen keuangan, termasuk perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut mensyaratkan manajemen keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Reformasi di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat

P

emerintah Daerah (Pemda) memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggung jawab, yang hasilnya dioerientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan otonomi daerah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dengan meningkatkan alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke daerah. Sebagai konsekuensi dari penyaluran dana yang semakin besar, Pemerintah Daerah dituntut memiliki


memperkuat fundamental desentralisasi di Indonesia. Bila dilihat dari porsi belanja daerah tahun 2010, ternyata daerah mengalokasikan anggaran pegawai 44,57%, sedangkan belanja modal hanya 21,7%. Terdapat 289 kabupaten dan kota yang memiliki belanja pegawai mendominasi 50% atau lebih dari total belanja Pemdanya, bahkan 11 diantaranya belanja pegawai menghabiskan 70% dari total belanjanya. Tentu saja ruang Pemda untuk menggerakkan ekonomi melalui kegiatan produktif seperti infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik semakin berkurang. Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, kemampuan fiskal yang rendah karena daerah belum bisa mengoptimalkan anggaran yang mengakibatkan kesulitan keuangan. Bahkan ada pula daerah yang mengalami defisit anggaran besar karena salah kelola. Pengelolaan keuangan daerah masih ada kelemahan dalam perencanaan dan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan hingga saat ini baru merupakan pertanggungjawaban bagi pejabat daerah, dan belum menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Akibatnya informasi dalam laporan

keuangan kurang akuntabel dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang handal. Dewan Pembina Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Mas’ud Said mengatakan, akuntabilitas belanja Pemda sangat minim, sehingga pemerintah perlu membuat aturan pembatasan belanja pegawai dengan merevisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Termasuk melengkapinya dengan sanksi berat bagi Pemda yang melanggar. Kendala dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif: Pertama, kurangnya efektivitas Penyusunan APBD. Terdapat beberapa hal dalam penyusunan APBD secara tepat waktu adalah sulitnya mencapai kesepakatan pembahasan dengan DPRD. Selain itu, sering terjadi hambatan teknis dalam proses penyusunan APBD, karena kompleksitas proses penganggaran berbasis kinerja. Kedua, kurangnya efektivitas Pengeluaran APBD. Pengeluaran APBD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemda. Efektivitas pengeluaran APBD akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, yang pada gilirannya akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Menjaga kesinambungan antara program dan kegiatan melalui pola belanja APBD akan menjadi tantangan tersendiri bagi pencapaian efektivitas pengeluaran APBD. Ketiga, kurangnya akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan 524 Pemda di seluruh Indonesia tahun 2010, hanya 14% yang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kesimpulan dari opini diatas adalah, pertama penggunaan anggaran yang tepat bisa menjadi efek pengganda (multiplier effect) yang menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, Pemerintah perlu menerapkan batas maksimal belanja pegawai dan atau batas minimal belanja modal oleh Pemda.

Dalam revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal tersebut perlu diakomodir. Kedua, disamping itu, dimungkinkan daerah pemekaran disatukan kembali dengan daerah induknya apabila dalam perjalanannya mengalami masalah dalam pengelolaan

keuangan. Ketiga, sejumlah indikator harus menjadi perhatian pemerintah terkait dengan PNS, mulai dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai, pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan rasio ideal jumlah PNS dengan jumlah masyarakat yang dilayani. ***


DAFTAR ISI DAFTAR ISI

Parlementaria Edisi 85 Tahun XLII 2011 PESAN PIMPINAN

Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

LAPORAN UTAMA

> Mengurai Persoalan TKI Yang Carut Marut > Susun sistem Perlindungan Hukum Bagi TKI > Revisi UU NO. 39/2004 Kedepankan Perlindungan Penempatan TKI > Benahi Perangkat Sistem rekruitmen Dan Perlindungan TKI

4 08 10 13 14

SUMBANG SARAN

Kebijakan Penempatan TKI Pasca-Moratorium

PENGAWASAN

> Industri Gula Nasional > DPR Perjuangan Penurunan BPIH

ANGGARAN

Kerangka Ekonomi Makro 2012

Laporan Utama

08 | Mengurai Persoalan TKI

LEGISLASI

Perlindungan bagi para TKI di Luar Negeri terkesan diabaikan oleh pemerintah, bahkan persoalan ini selalu muncul kepermukaan, mulai dari persoalan proses perekrutan tenaga kerja yang melibatkan PJTKI nakal kerap menyulitkan pemerintah mulai dari persoalan umur recruitment, maupun maraknya calo TKI, pelatihan yang tidak memadai terkadang menyebabkan persoalan tersendiri yang membuat munculnya persoalan saat dilakukan penempatan di luar negeri.

PROFIL

Yang Carut Marut

Legislasi

28 | RUU Keistimewaan DIY Diharap Segera Tuntas

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang benar-benar istimewa. Proses penyusunannya penuh dinamika. Diperlukan waktu sangat lama dan selalu diwarnai pro kontra. Tetapi itulah dinamikanya.

> RUUK DIY > RUU Jalan > Revisi UU MK No.24/2003 Mayjen (purn) Ignatius Mulyono > Perlu Peninjauan Kembali Desentralisasi Pendidikan > Limbah PT Indah Kiat Diduga Mencemari Lingkungan

SOROTAN

> Dicari, Pimpinan KPK Yang Berani Adil > Moratorium PNS

24 28 32 36 38

42 44 46 49

LIPUTAN KHUSUS

> DPR RI Yakinkan Irak Dorong Kerjasama Migas > Jakarta Action Plan > Kerjasama RI-Rusia

SELEBRITIS

Dewi Sandra

53 58 60 62

PERNIK

Harapan Petugas Kebersihan Gedung DPR

POJOK PARLE

Bijaknya Pimpinan Baleg

49 | Moratorium PNS Isu Moratorium PNS kembali menyeruak, karena disinyalir di berbagai daerah belanja pegawai sudah mulai memberatkan Pemda dari sisi penganggarannya, bahkan dalam laporan Kementerian Dalam Negeri belanja pegawai daerah yang diambil dari dana alokasi umum (DAU) pusat sendiri rata-rata nasional sebesar 57 persen.


20 22

KUNJUNGAN KERJA DPR

Sorotan

16

64 66

SUSUNAN REDAKSI PARLEMENTARIA EDISI 85 TH.XLII 2011 Pengawas Umum Pimpinan DPR RI Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M.Hum Pimpinan Pelaksana Helmizar Pimpinan Redaksi Djustiawan Widjaya Wakil Pimpinan Redaksi Liber S. Silitonga, Mediantoro SE

Anggota Redaksi Dra. Trihastuti

Nita Juwita, S.Sos, Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Suciati, S.Sos Faizah Farah Diba, Agung Sulistiono, SH

Fotografer Eka Hindra Rizka Arinindya

Sirkulasi Supriyanto Alamat Redaksi/Tata Usaha Bagian Pemberitaan DPR RI Lt. II Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350, Fax (021) 5715341 Email : [email protected] www.dpr.go.id/berita

!


LAPORAN LAPORAN UTAMA UTAMA

Mengurai Persoalan TKI

Yang Carut Marut

Internet/


P

terjadi pemalsuan umur para TKI pada saat pembuatan paspor. Karena itu, sebelum diberangkatkan TKI harus diberi kepastian yang jelas ke mana negara tujuan serta jenis pekerjaan yang akan digeluti. Guna memberikan perlindungan menyeluruh untuk para TKI, DPR berinisiatif melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri. Pasalnya UU tersebut belum mengedepankan perlindungan tetapi baru sebatas penempatan TKI. Kita ketahui, UU 39/2004 substansinya lebih ba-

BNP2TKI. Kedepannya, nanti perlu diperbesar peran Pemerintah untuk kewenangan rekrutmen, seleksi, pendaftaran, pendataan, pendidikan, pelatihan pemeriksaan dan penyelesaian dokumen. Selain itu peran BNP2TKI terutama dalam proses pengawasan bukan pada penempatan. Khusus Kementerian luar negeri dan Atase Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi garda depan dalam melakukan pengawasan di luar negeri khususnya melakukan pembelaan hukum bagi TKI yang bermasalah di luar negeri Kita berharap dengan dilakukanInternet/ tripwow.tripadvisor.com

erlindungan bagi para TKI di Luar Negeri terkesan diabaikan oleh pemerintah, bahkan persoalan ini selalu muncul kepermukaan, mulai dari persoalan proses perekrutan tenaga kerja yang melibatkan PJTKI nakal kerap menyulitkan pemerintah mulai dari persoalan umur recruitment, maupun maraknya calo TKI, pelatihan yang tidak memadai terkadang menyebabkan persoalan tersendiri yang membuat munculnya persoalan saat dilakukan penempatan di luar negeri. Bahkan diyakini persoalan TKI

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan konfrensi pers mengenai permasalahan TKI

sebenarnya 80 persen persoalan terjadi bukan di Negara penerima tetapi diproses recruitment yang berantakan didalam negeri. Karena itu untuk mencegah terulangnya kasus hukum pancung yang menimpa Ruyati, perlu dilakukan pembenahan terutama menyangkut proses pengiriman TKI. Pembenahan menyeluruh diantaranya mendesak Kementerian Tenaga Kerja serta Badan nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) melakukan pembenahan di dalam negeri dengan mengurai satu persatu persoalan yang ada. Selain itu, Peran Imigrasi juga sangat vital karena kerap

nyak mengatur tata niaga penempatan daripada tentang pengaturannya. Pasal yang mengatur penempatan ada 66 pasal atau 38 persen dari 109 pasal. Sedangkan tentang perlindungan hanya delapan pasal atau tujuh persen. Karena itu banyak kalangan yang berpendapat bahwa paradigma pengaturan tersebut adalah komoditisasi TKI Didalam UU 39/2004 juga tidak ada konsistensi antara pasal-pasalnya serta terdapat pula dua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perlindungan dan penempatan yakni Kemenakertran dan

nya perbaikan menyeluruh mulai dari perbaikan UU TKI, maupun seluruh mekanisme recruitment TKI, peran kelembagaan BNP2TKI dan Kemenakertrans diharapkan dapat memberikan arti dan sumbangsih yang besar bagi perlindungan para TKI Indonesia di Indonesia. Kita semua berharap kedepan tidak mendengar adanya para TKI yang bermasalah di luar negeri disamping juga sebagai penyumbang devisa Negara para TKI juga pejuang bagi keluarga, dan membawa citra Indonesia di Luar negeri. Amien.! (si,nt.sc) ***


LAPORAN UTAMA

Persoalan TKI

Internet/ antaranews.com

Susun Sistem Perlindungan Hukum Bagi TKI

A

nggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Muhammad Najib menilai perlu adanya pembenahan di tubuh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Pe-

10

Anggota DPR RI Muhammad Najib (F-PAN)

rusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terkait lemahnya perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. “Pembenahan ke dalam sangatlah penting dan harus dilakukan secara sungguh-sungguh baik oleh Depnakertrans, BNP2TKI maupun PJT-


KI,” kata Najib kepada Parlementaria di Jakarta, baru-baru ini. Najib juga menyorot ada sebagian besar peran PJTKI yang “nakal” yang kerap melakukan pelanggaran secara sengaja. Misalnya kata memanipulasi masalah umur,tidak melakukan persiapan pelatihan secara memadai, serta melakukan rekrutmen tenaga kerja secara asal-asalan, sehingga kemudian banyak hal yang menyebabkan persoalan-persoalan yang muncul dinegara tujuan. Seperti diketahui, kasus hukum pancung yang menimpa TKI Ruyati, pemerintah melakukan moratorium penempatan TKI non formal ke Arab saudi yang berlaku efektif sejak 1 Agustus 2011 hingga MoU IndonesiaArab untuk perlindungan TKI ditandatangani dan terbentuknya joint task force antar kedua negara. Menurut Najib dengan diberlakukannya moratorium hal itu merupakan kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan diantaranya dibuatkan aturan-aturan seperti tidak boleh pejabat yang sedang menjabat posisi tertentu terkait dengan PJTKI seperti memiliki dan membuka usaha PJTKI. “Perlu dibuatkan kode etik yang kalau dilanggar pejabat tersebut bisa dikenakan sanksi seperti diberhentikan dari jabatannya,” ujarnya. Terkait dengan anggapan bahwa diplomasi pemerintah Indonesia lemah di luar negeri dalam melakukan pembelaan terhadap TKI yang terkena masalah hukum, Najib mengatakan persoalan hukum yang menimpa TKI di luar negeri bukanlah sepenuhnya kesalahan Kementerian Luar Nege-

Internet/ deplu.go.id

ri (Kemenlu) pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya diplomasi. “Persoalan TKI itu sebagian besar ada di hulu, dan hulunya itu ada di Depnakertrans, BNP2TKI dan PJTKI,” katanya. Justru Najib melihat Kemenlu sudah melakukan upaya perlindungan secara maksimal. Ia mencontohkan ketika ada calon TKI yang akan dihukum pancung kemudian keluarganya memaafkan dengan syarat penggantian Rp 4,6 milyar. “Justru Kemenlu yang mengeluarkan uang. Nah dimana BNP2TKI? Dimana Depnakertrans yang mengambil dana asuransi 400 ribu rupiah pada setiap calon TKI yang berangkat, dan saya dengar uang nya tersebut cukup besar bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. Nah itu kenapa berat mengeluarkan itu (uang-red). Bagaimana perjanjian kerjasama dengan asuransi-asuransi ini, dan kenapa masalah sekecil ini tidak bisa tercover, saya kira persoalan-persoalan yang harus dibenahi,” tegasnya. Hingga saat ini DPR kata Najib menerima laporan terdapat sebanyak 23 TKI yang terancam hukuman pancung diSaudi Arabia sebagaimana telah dijalani TKI asal Bekasi Ruyati binti Satubi (54). “DPR banyak menerima laporan, disamping ada laporan dari masyarakat dan LSM yang peduli dengan nasib hal ini. Yang pasti, DPR akan terus berupaya melakukan usaha semaksimal mungkin, karena dari data

Darsem, TKI asal Jawa Barat

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa

yang kami terima ada 23 TKI yang terancam hukuman itu,” katanya. “Upaya yang pertama kita lakukan adalah diplomasi dengan pemerintah Saudi tentang bagaimana nasib ke-23 TKI ini, apakah itu sudah atau belum final, kalau belum final kita berusaha untuk mencarikan jalan agar mereka terselamatkan,” lanjutnya. Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah upaya-upaya yang bersifat kekeluargaan, seperti mengirimkan tim ke keluarga yang menjadi korban untuk bisa memaafkan. “Juga melakukan upaya hukum dengan mengirimkan pengacara untuk melakukan pembelaan secara hukum yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku disana,” ujarnya. Kalaupun nantinya harus mem-

Anggota DPR RI Hidayat Nurwahid (F-PKS) “80% persoalan TKI bukan pada negara penerima tapi dari pengiriman TKI itu sudah bermasalah”

bayar uang diyat, Najib mengatakan pemerintah Indonesia harus menggunakan sumber dayanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Yang jelas bahwa setiap nyawa warga Indonesia harus diselamatkan apapun konsekuensi harus kita lakukan,” tegasnya. Anggota DPR dari PKS Hidayat Nurwahid mengatakan, harus dilakukan pembenahan yang menyeluruh dalam proses pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. “Sekitar 80 persen persoalan yang menimpa TKI di luar negeri bukan pada negara penerima, namun diyakini terjadi karena bermasalah sejak awal pada proses pengiriman,” kata Hidayat. Dikatakannya, berdasarkan penelusuran sejak proses rekruitmen TKI memang ditemukan banyak terjadi persoalan mulai dari manipulasi umur, manipulasi data, manipulasi keahlian serta tidak dibekalinya TKI dengan pelatihan yang memadai oleh perusahaan jasa tenaga kerja. “Mencegah terulangnya kasus yang menimpa Ruyati, TKI yang dihukum pancung oleh pengadilan Arab Saudi, ke depan perbaikan mendesak yang perlu dilakukan adalah pembenahan di dalam negeri, terutama menyangkut proses pengiriman TKI,” lanjut dia. Selain itu, ia mengharapkan se-


11

LAPORAN UTAMA

yang bisa dihubungi. “Pemerintah Filipina dalam melindungi TKI membuat kesepakatan dengan negara tujuan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) agar TKI mereka diberikan perlindungan yang maksimal,” kata dia. “Semua data penting majikan tersebut harus diserahkan kepada Kedutaan Filipina di negara tersebut sehingga TKW yang akan ditempatkan benar-benar aman dan bisa dikontrol langsung,” katanya. Selain itu begitu TKI asal Filipina sampai di suatu negara mereka Internet/ antaranews.com

mua pihak mulai dari Kementerian Tenaga Kerja serta Badan nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) lebih serius melakukan hal ini karena pembenahan di dalam negeri merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Menurutnya, Imigrasi juga harus berperan, karena tidak dapat dipungkiri salah satu pintu keluar TKI melalui imigrasi dimana sering terjadi manipulasi umur ketika pembuatan paspor. Berikutnya, sebelum diberangkatkan TKI harus diberi kepastian yang jelas ke mana negara tujuan serta jenis pe-

Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Syahputra

kerjaan yang akan digeluti. “TKI juga harus diberi tahu secara terang seperti apa hukum yang berlaku di negara tujuan guna menghindari kesalahan yang menyeret kepada persoalan hukum,” kata dia. Ia mengatakan, setelah diberikan penjelasan mengenai hukum yang berlaku di negara tujuan, kepada TKI diberikan pilihan apakah tetap berangkat atau tidak dengan segala kesiapan serta kemungkinan resiko yang akan dihadapi. Contoh Filipina Terkait dengan negara tujuan TKI, harus ada mekanisme perlindungan yang maksimal menjamin keselamatan mereka. Dalam hal ini menurutnya, Indonesia bisa menyontoh Filipina, dimana dalam pengiriman TKI mereka mensyaratkan kepada majikan penerima harus menyerahkan data penting seperti alamat, gaji, dan nomor kontak

12

tidak langsung dilepas bekerja, namun didampingi terlebih dahulu oleh Kedutaan untuk memastikan apakah ditempatkan sesuai kesepakatan awal. “Langkah positif ini bisa diambil oleh Pemerintah Indonesia sehingga ada data yang valid terkait keberadaan dan penempatan TKI,” lanjut dia. Persoalan yang sering dialami TKI selama ini yaitu, tidak digaji, jam kerja tidak jelas serta tidak ada akses komunikasi yang jelas. Mencegah hal itu diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih optimal sebagaimana dilakukan pemerintah Filipina. “Kedutaan Indonesia setempat harus memiliki data yang valid tentang keberadaan TKI di negara tersebut dan memastikan penempatannya benarbenar aman dan bisa dikontrol langsung,” kata dia. Sementara itu anggota Komisi


IX DPR Hang Ali Saputra Syah Pahan mengatakan permasalahan TKI di luar negeri adalah permasalahan klasik yang sudah berjalan lama. “Mungkin karena dulu kurang terekspos, dan sekarang karena kecanggihan teknologi, jadi apa yang terjadi hari ini bisa langsung diketahui,” ujarnya. Ia melihat selama ini tidak banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam hal perlindungan TKI di luar negeri. “Untuk itu dalam rapat rapat kerja dengan Depnakertrans dan Kemenlu, DPR memberikan masukan-masukan kepada mereka untuk melakukan langkah langkah perbaikan, disamping itu juga, Panja Komisi IX juga sedang mencoba menyusun revisi UU No 39 tahun 1992 tentang Penempatan Tenaga Kerja diluar negeri,” katanya. Terkait dengan Satuan Tugas (Satgas) TKI yang dibentuk pemerintah, Hang Ali Saputra Syah Pahan menganggap hal itu belum bisa menye lesaikan masalah secara keseluruhan. “Satgas seperti pemadam kebakaran, seberapa mampu dia memadamkan kebakaran? Okelah Satgas berjalan tapi disamping itu pemerintah juga harus menyelesaikan permasalahan sampai ke akarnya,” katanya. Menurut dia, akar permasalahannya ada didalam negeri, seperti masalah rekruitmen, kesiapan mental TKI, dan kondisi lapangan pekerjaan. “Jadi Satgas itu menurut saya hanya pemadam kebakaran yang menyelesaikan case by case, tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan secara paripurna,” katanya. Ia juga melihat keputusan moratorium yang diputuskan pemerintah juga tidak menyelesaikan masalah secara total. “Solusinya pemerintah harus berani mengambil sikap tegas, nah ini yang tidak dipunya pemerintah. Ambil langkah tegas, tertibkan PJTKI, siapa yang salah “potong dan amputasi”. Masalahnya pemerintah ada tidak keberanian dan kemauan seperti itu. Ini yang saya tidak lihat di pemerintah,” katanya. (si,nt.sc) ***

Internet/ kdei-taipei.org

Internet/ antaranews.com

Internet/ duniatki.com

Revisi UU NO. 39/2004 Kedepankan Perlindungan Penempatan TKI

TKI Indonesia yang tidak jelas akan nasibnya

K

etua Panja Revisi Undang-Undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri Supriyatno mengatakan, DPR akan melakukan revisi dengan memprioritaskan dan mengedepankan perlindungan daripada penempatan TKI. Dengan demikian, ujarnya bisa dicegah terjadinya berbagai persoalan terkait TKI di luar negeri yang selama ini terjadi. “Arah perubahan UU 39 tahun 2004 akan mengedepankan perlindungan daripada penempatan baik kepada calon TKI maupun anggotanya,” katanya. Dia menjelaskan, di dalam UU

39/2004 substansinya lebih banyak mengatur tata niaga penempatan daripada tentang pengaturannya. “Pasal yang mengatur penempatan ada 66 pasal atau 38 persen dari 109 pasal. Sedangkan tentang perlindungan hanya delapan pasal atau tujuh persen. Karena itu banyak kalangan yang berpendapat bahwa paradigma pengaturan tersebut adalah komoditisasi TKI,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR itu. Selain itu, tambah Supriyatno, dalam UU 39/2004 juga tidak ada konsistensi antara pasal-pasalnya serta terdapat pula dua lembaga yang mempunyai kewenangan un-

tuk melaksanakan perlindungan dan penempatan yakni Kemenakertran dan BNP2TKI. “Arah perubahan lainnya memperbesar peran Pemda untuk kewenangan rekrutmen, seleksi, pendaftaran, pendataan, pendidikan, pelatihan pemeriksaan dan penyelesaian dokumen,” katanya. Dia juga memperjelas peran BNP2TKI terutama dalam proses pengawasan bukan pada penempatan. “Meningkatan peran Kemenlu dan Atase Ketenagakerjaan untuk melaksanakan pengawasan di luar negeri sekaligus sebagai garda terdepan dalam pembelaan hukum bagi TKI yang bermasalah di luar negeri,” katanya.(si,nt.sc)


13

LAPORAN UTAMA

Benahi Perangkat Sistem Rekruitment Dan Perlindungan TKI Anggota DPR Djamal Aziz (Fraksi Hanura) mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti proses moratorium TKI dengan diiringi pembenahan perangkat sistem perekruitan, dan perlindungan TKI yang lebih baik.

“

Moratorium kalau dibarengi dengan pembenahan sangat setuju sekali jika tidak ada tindak lanjut kedepan maka Indonesia akan merugi,”jelas anggota dewan pemerhati persoalan TKI ini. Dirinya mengatakan, terdapat 20 ribu orang tiap bulan yang menggantungkan nasibnya sebagai TKI maupun sektor lainnya. “Terdapat 300 perusahaan penyedia jasa TKI, kalau per PT menyediakan 10 orang. Sementara setiap BLK 15 orang maka berapa orang akan berhenti apabila ada moratorium,”paparnya.

Menurutnya, Moratorium itu bentuknya jelas namun tindakan kedepannya dari pemerintahnya yang tidak ada. “Harusnya seluruh Timur Tengah yang harus ditata, untuk informal seharusnya bukan hanya saudi arabia saja tetapi seluruh Timteng,”jelas. Dia menambahkan, Pemerintah tidak boleh melarang warga negaranya untuk bekerja. “Ini merupakan hak seseorang karena memang dilindungi oleh negara kalau melarang itu sama saja melanggar UU,”paparnya. Mengenai persoalan perlindu ngan TKI di luar negeri, Dia mengatakan Kedutaan seharusnya

(kiri) Anggota DPR RI Djamal Aziz (F-Hanura)

14


memberikan pengawalan terhadap warga negara. “Peran perlindungan luar negeri itu harus jelas apakah BNP2TKI atau Menakertrans maupun kemenlu,”jelasnya. Seharusnya, lanjut Djamal, Kemenlu memberikan perlindungan terhadap warganegaranya karena memang tugas Kementerian Luar Negeri melindungi warga negaranya Indonesia diluar negeri. “Sekarang ini implementasinya tidak jelas. Harus difungsikan peran masing-masing apakah lembaga tersebut khusus penempatan, regulasi maupun perlindungan,”jelasnya. Dia menambahkan. persoalan perekruitan di dalam negeri tidak konsistennya, kemudian pelatihan TKI yang selalu berubah. Selain itu, pemerintah harus dapat membedakan TKI mana saja yang berpe-

Internet/ deplu.go.id

Desak Pemerintah Lakukan Moratorium

Tim Khusus Penanganan TKI di

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat mengunjungi salah satu PJTKI di Jakarta

Saudi Arabia mendesak Pemerintah untuk segera melakukan moratorium (menghentikan sementara) pengiriman TKI ke luar negera di kawasan Timur Tengah. “Bagi negara yang belum memiliki mekanisme perlindungan hukum dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia sebagaimana amanat UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,”kata Wakil Koordinator Tim Khusus Eva Kusuma

Internet/ ceritamu.com

ngalaman maupun non pengalaman. “Maksudnya TKI yang pengalaman tidak perlu pelatihan yang lama lagi sementara yang non pengalaman langsung ditetapkan 10 bulan,”paparnya Khusus diluar negeri, paparnya, perlu konsistensi kedutaan dalam melakukan pendataan terhadap warga negaranya yang bekerja sebagai TKI.

Nasib para TKI yang terlantar di Arab Saudi

Sundari, saat Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, baru-baru ini. Menurut Eva, moratorium bisa dihentikan ketika pemerintah telah menuntaskan semua rekomendasi pembenahan kelembagaan sebagaimana disarankan oleh KPK dan BPK berdasar hasil kajian dan audit keabijakan terutama terhadap Menakertrans dan BNP2TKI dan menuntaskan revisi UU Nomor 39 tahun 2004. Dia menambahkan, tim khusus juga mendesak pemerintah segera membentuk task force dengan penugasan khusus menangani 303 TKI yang saat ini terancam hukuman mati terutama di Saudi Arabia dan Malaysia. “DPR berharap pemerintah dapat memaksimalkan upaya hukum dan diplomasi sehingga dapat menyelamatkan nyawa para TKI tersebut termasuk upaya diplomasi Presiden kepada para kepala negara yang bersangkutan,”jelasnya Berkaitan dengan kasus Ruyati, DPR meminta supaya pemerintah menyampaikan pemerintaan maaf kepada keluarga almarhumah serta memastikan semua hak almarhumah dan keluarga terpenuhi sepenuhnya termasuk pemulangan jenazah ibu Ruyati. Selain itu, Timsus Penanganan TKI di Saudi Arabia meminta Kemenlu untuk melakukan koordinasi dengan Kemenakertrans dan Kementerian Agama dalam merespons banyaknya TKI Ilegal yang berasal dari Umroh dan Haji. (si,nt.sc)


15

SUMBANG SARAN

Kebijakan Penempatan TKI Pasca-Moratorium

Sali Susiana Pendahuluan

L

angkah Pemerintah untuk melakukan penghentian sementara (moratorium) penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi per 1 Agustus 2011 di satu sisi patut mendapatkan apresiasi, mengingat banyaknya kasus yang menimpa TKI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di negara tersebut. Kasus terakhir yang banyak diberitakan oleh media massa adalah eksekusi hukuman mati terhadap Ruyati, TKI asal Bekasi yang terpaksa membunuh majikannya untuk mempertahankan diri. Namun demikian keputusan tersebut juga membawa berbagai konsekuensi dan menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh Men-

teri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam konteks ketenagakerjaan saat ini, sebenarnya moratorium bukanlah jalan terbaik. Pernyataan tersebut dapat dipahami, mengingat selama ini setiap bulannya Pemerintah menempatkan sekitar 400 ribu TKI ke luar negeri. Moratorium ke Arab Saudi akan menambah beban Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang tidak terserap ke dalam angkatan kerja. Masalah lain yang sering muncul pasca-pemberlakuan moratorium adalah meningkatnya jumlah TKI yang berangkat melalui jalur tidak resmi (TKI tidak berdokumen). Belum lagi bila kita menghitung devisa yang dihasilkan oleh para TKI. Setiap tahunnya, remittance atau pengiriman uang dari TKI di luar negeri ke Indonesia/remitansi mencapai sekitar Rp 50 triliun. Sebenarnya bukan kali ini saja Pemerintah memutuskan untuk melakukan moratorium TKI yang bekerja sebagai PRT ke negara-negara penerima TKI. Sebelumnya Peme-

rintah telah melakukan moratorium dengan Malaysia (per 25 Juni 2009), Kuwait (per 1 September 2009), dan Yordania (per 30 Juli 2010). Akan tetapi moratorium dengan Malaysia secara resmi telah berakhir pada tanggal 30 Mei 2011 ketika Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Perlindungan TKI Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Malaysia dengan pihak Pemerintah Malaysia (melalui Menteri Sumber Manusia) di Bandung, Jawa Barat.

Kasus-kasus TKI di Luar Negeri Salah satu alasan yang melatarbelakangi moratorium adalah banyaknya kasus yang menimpa TKI yang bekerja sebagai PRT. Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan, WNI yang sedang menghadapi kasus di luar negeri mencapai 303 orang seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Kasus TKI/WNI di Luar Negeri NEGARA

JUMLAH

Malaysia

233 kasus

Republik Rakyat Cina

29 kasus

Arab Saudi

28 kasus

Singapura

10 kasus

Mesir

1 kasus

Suriah

1 kasus

Uni Emirat Arab

1 kasus

Jumlah

303 Kasus

sumber: Kementerian Luar Negeri, 2011.

* Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI.

16


Internet/ baratayudhana.wordpress.com

Internet/ antarafoto.com

Para TKI bermasalah yang akan dideportasi oleh pemerintah Malaysia

Adapun hasil pemetaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Satgas TKI) dan WNI yang baru saja dibentuk oleh Presiden menunjukkan, terdapat 78 TKI dan WNI yang terancam hukuman mati saat ini, meliputi 27 orang di Malaysia; 27 orang di Arab Saudi; 22 orang di China; dan 2 orang di Singapura. Apabila melihat data dari Kementerian Luar Negeri, dilihat secara kuantitatif jumlah kasus TKI yang terjadi di Arab Saudi lebih sedikit daripada di Malaysia (28 kasus dibanding 233 kasus). Namun demikian, kekhasan hukum di negara itu yang menerapkan Hukum Islam secara ketat menyebabkan TKI yang mengalami kasus di sana mendapatkan hukuman yang berat sebagaimana dialami oleh Ruyati. Selain itu, 90% TKI yang ditempatkan di Arab Saudi adalah TKW yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Secara yuridis formal, Peraturan Pemerintah Arab Saudi tentang Ketenagakerjaan tidak memasukkan PRT sebagai bagian dari

tenaga kerja formal, sehingga secara hukum mereka tidak terlindungi. Selain itu, mereka bekerja di lingkungan rumah tangga yang relatif tertutup, sehingga sulit untuk diawasi. Moratorium harus dipandang sebagai momentum untuk membenahi kebijakan penempatan TKI yang bekerja sebagai PRT, meskipun idealnya ke depan diharapkan Indonesia tidak lagi menempatkan TKI dengan profesi tersebut ke luar negeri. Sebagaimana diketahui, sebenarnya lebih dari 90% kasus-kasus yang dihadapi oleh TKI bersumber di dalam negeri, mulai proses rekrutmen hingga pemberangkatan ke luar negeri, termasuk masalah keabsahan dokumen. Sebagai contoh, temuan dari Migrant Care (sebuah lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap TKI) pada tahun 2004 menunjukkan, terdapat 16 ribu TKI yang menggunakan paspor dengan alamat yang sama, yaitu Desa Tegallega, Kecamatan Cilodong, Suka bumi, Jawa Barat. Sementara jumlah penduduk riil desa tersebut hanyalah 6.000 orang.

Masalah lain yang sering dijumpai berkaitan dengan kelengkapan dokumen TKI adalah pemalsuan identitas, terutama usia TKI. Modus yang umum terjadi adalah usia calon TKI dibuat beberapa tahun lebih tua, sehingga TKI yang sebenarnya belum cukup umur tetap dapat diberangkatkan. Temuan Satgas TKI dan WNI menunjukkan, 2 orang TKI yang sedang terancam hukuman mati di Singapura berusia kurang dari 16 tahun, tetapi di paspor mereka tertulis di atas 16 tahun. Selain itu, terdapat pula kasus pemalsuan daerah asal calon TKI, sehingga ketika terjadi kasus pada TKI yang bersangkutan, misalnya meninggal di tempat kerjanya, sulit untuk melacak identitas asli TKI dan pada akhirnya terjadi saling lempar tanggung jawab antar daerah dalam menyelesaikan kasus tersebut, termasuk upaya untuk memulangkan jenazahnya. Hal lain yang sering menjadi sumber permasalahan TKI di Arab Saudi adalah banyaknya TKI yang menggunakan visa umroh. Data dari Badan Nasional Penempatan dan


17

SUMBANG SARAN

kekerasan terhadap TKI karena yang bersangkutan tidak mengerti perintah pengguna jasa/majikan.

Beberapa Agenda Pasca-Moratorium Agenda mendesak yang harus segera dilakukan terkait dengan permasalahan TKI pasca-moratorium adalah pendampingan terhadap para TKI yang terancam hukuman mati. Langkah ini harus didahului dengan pendataan yang akurat mengenai jumlah TKI yang terancam hukuman mati, jenis tindak pidana yang mereka lakukan, dan perkembangan terakhir proses pengadilan yang sedang dijalani. Satgas TKI dan WNI harus mampu memastikan akurasi data ini, mengingat sampai saat ini masih terjadi kesimpangsiuran data mengenai jumlah TKI yang terancam hukuman mati. Dengan demikian pendampingan yang akan diberikan dapat lebih efektif dan menjangkau seluruh TKI yang sedang menghadapi ancaman

hukuman mati. Agenda selanjutnya adalah menyediakan lapangan kerja di dalam negeri, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi sumber TKI, seperti beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Dana sebesar Rp 1,4 triliun yang disiapkan oleh Pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang diarahkan untuk kelompok usia produktif yang ada di 38 kabupaten/kota yang merupakan kantong TKI ke Arab Saudi harus benar-benar dapat dimaksimalkan. Rencana pemerintah untuk membuka 2,5 juta lapangan kerja baru sebagai kompensasi calon TKI yang terkena dampak moratorium dengan dana sebesar Rp 15,4 triliun dari hasil penghematan kementerian/ lembaga Tahun Anggaran 2011 juga harus disusun secara cermat sehingga tepat sasaran. Paradigma pembangunan selama ini yang cenderung padat modal harus diubah menjadi padat karya, sehingga dapat menyerap seInternet

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan, dari 2.163 WNI/TKI overstayers yang dipulangkan dengan kapal laut milik PT. PELNI (KM. Labobar) pada tanggal 22 April 2011 lalu, 275 orang di antaranya (12,7%) berangkat dengan menggunakan visa umroh. Bahkan, secara keseluruhan, WNI/TKI overstayers yang berada di Arab Saudi yang merupakan eks jemaah umroh yang bekerja secara tidak resmi (tidak berdokumen) mencapai 28% dari jumlah TKI yang ada di negara itu. Selain masalah dokumen, sumber masalah TKI juga dapat berasal dari internal TKI, seperti terbatasnya keterampilan kerja TKI, kemampuan bahasa yang sangat terbatas, baik Bahasa Arab maupun Bahasa Inggris, ketidaktahuan mengenai adat isitiadat setempat, dan ketidaksiapan mental dan fisik TKI. Beberapa faktor tersebut sering menyebabkan miskomunikasi antara TKI dengan pengguna jasa/majikan, sehingga pada akhirnya berpotensi menjadi pemicu/trigger tindak

Para TKI pulang ke Tanah Air

18



banyak-banyaknya angkatan kerja yang masih belum tertampung dalam pasar kerja. Last but not least, yang paling penting dari semua langkah pemerintah terkait dengan kebijakan penempatan TKI adalah membenahi sistem dan mekanisme penempatan TKI secara keseluruhan, mulai dari proses rekrutmen hingga pasca-kerja. Dalam keseluruhan proses ini, aspek perlindungan terhadap TKI harus menjadi perhatian utama. Pemerintah sebaiknya hanya menempatkan TKI ke negara-negara yang telah memiliki perjanjian mengenai perlindungan TKI dengan Indonesia, sehingga secara hukum TKI akan terlindungi dan jika terjadi kasus terdapat jaminan kepastian hukum bagi mereka. TKI yang akan diberangkatkan juga harus ditingkatkan kualitasnya. Untuk meningkatkan keterampilan TKI yang sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah sebenarnya telah membuka 313 Balai Latihan Kerja (BLK) industri. Namun selama ini BLK tidak dapat berfungsi secara optimal, karena minimnya peralatan pelatihan, buruknya sarana dan prasarana yang ada, serta terbatasnya jumlah instruktur. Oleh karena itu, sudah saatnya BLK direvitalisasi. Pemberdayaan terhadap mantan TKI yang sudah tidak bekerja lagi juga perlu mendapat perhatian. Banyak TKI yang memilih bekerja ke luar negeri dengan alasan untuk mengumpulkan modal usaha, sehingga ketika gaji yang diterima sudah cukup untuk membuka usaha, mereka tidak lagi menjadi TKI. Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah, perlu mengarahkan dan membina para mantan TKI ini sehingga gaji yang sudah didapatkan saat menjadi TKI dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha. Terkait hal ini, tampaknya Pemerintah perlu belajar dari para mantan TKI di Desa Gunung Terang, Kecamatan Labuhan Batu, Kabupaten Lampung Timur yang secara mandiri dan kolektif mampu membuat pasar rintisan dimana sebagian besar pedagangnya adalah mantan TKI.

DPR sebagai lembaga legislatif juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Revisi atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang telah diinisiasi oleh DPR perlu segera dipercepat penyelesaiannya, tanpa mengabaikan substansi yang perlu diatur dalam UU ini. Sejalan dengan itu, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas Prolegnas Tahun 2011 juga perlu segera dimulai pembahasannya. Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu telah memutuskan bahwa PRT merupakan bagian dari pekerja sektor formal. Hal itu diatur dalam Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (Decent Work for Domestic Workers). Oleh karena itu sudah saatnya Indonesia memiliki sebuah udang-undang yang khusus mengatur mengenai PRT, sehingga posisi kita di dunia internasional menjadi lebih kuat. Salah satu kelemahan kita selama ini dalam bargaining power dengan negara tujuan TKI yang sebagian besar ber-

profesi sebagai PRT seperti Malaysia dan Arab Saudi ketika kita menuntut adanya perlindungan PRT adalah ketiadaan regulasi di tingkat nasional yang mengatur tentang PRT. Langkah penting lainnya adalah DPR bersamasama dengan Pemerintah perlu segera meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Terkait fungsi pengawasan DPR, selain dapat dilakukan melalui alat kelengkapan yang terkait dengan masalah TKI, juga dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan eksistensi Tim Khusus DPR RI terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia yang telah dibentuk oleh DPR. Keberhasilan Tim Khusus dalam mendesak Pemerintah untuk segera melakukan pemulangan terhadap TKI/WNI overstayers dan melakukan moratorium beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa tim ini mampu menjadi push factor untuk mempercepat kerja Pemerintah dalam menangani masalah TKI. Oleh karena itu, penambahan ruang lingkup kerja Tim Khusus yang tidak hanya meliputi Negara Arab Saudi tetapi juga wilayah Negara-negara Timur Tengah lainnya diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja tim ini. **


19

PENGAWASAN

DPR RI Minta Pemerintah Segera Percepat Penyelesaian Program Revitalisasi Industri Gula Nasional

Dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional tahun 2014 dengan target produksi sebesar 5,7 juta ton, Komisi VI meminta Pemerintah merumuskan kebijakan yang komprehensif mengenai rencana aksi, target capaian, timeframe dan kesiapan anggaran, yang dituangkan dalam roadmap baku swasembada gula tahun 2014.

“

Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah mempercepat penyelesaian program revitalisasi industri gula nasional,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria

penerbitan Perpu sebagai payung hukum pengalihan sebagian lahan milik pemerintah. Kondisi infrastruktur daerah khususnya daerah yang mempunyai ke-

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (kiri)

Bima, saat menjelaskan rekomendasi hasil panja gula kepada Perlementaria. Masalah ketersediaan lahan sering kali menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya program swasembada gula. Untuk itu, Pemerintah harus melakukan audit lahan secara menyeluruh untuk pengembangan industri gula nasional yang berbasis tebu, serta mempercepat

20

tersediaan lahan untuk perkebunan tebu belum dapat mendukung pembangunan investasi Pabrik Gula (PG) baru atau industri berbasis tebu, maka Pemerintah Daearah dan kemeterian terkait diharapkan ikut mendukung dengan membangun infrastruktur daerah yang menarik bagi investasi industri berbasis tebu ini. Bagi 2 PG rafinasi yang telah mendapatkan ijin namun belum


melaksanakan pembangunannya diberi target waktu yang pasti dan produksinya tidak mengganggu tata niaga gula kristal putih dan gula rafinasi dalam negeri yangsusdah ada. “Pemdirian PG baru yang berbasis tebu harus diperuntukkan bagi ekspor,” tegasnya. Perlu segera dilakukan audit oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal terhadap pembangunan 2 pabrik gula rafinasi tersebut dan memberikan kepastian waktu rencana tindak lanjut pembangunan pabriknya. Selanjutnya, Aria Bima politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Ketua Panja Gula, mengutarakan Komisi VI mendesak Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap perhitungan rendemen gula dari petani sehingga perhitungan rendemen gula petani sesuai dengan kandungan tebu. Peningkatan penataan varietas tebu agar produktivitas dan tingkat rendemen semakin meningkat, perlu ditingkatkan penerapan varietas tebu masak awal, tengah dan akhir terutama pada petani tebu rakyat. Sudah dikembangkan penataan varietas di 5 provinsi dengan kementerian BUMN juga telah mendorong produsen gula untuk ikut membantu pendanaan bagi P3GI dalam melakukan penelitian penciptaan varietas tanaman. “Pemerintah harus mengoptimalkan fungsi P3GI dalam melakukan penelitian dan menciptakan varietas unggul tanaman tebu,”kata Aria


Pabrik penggilingan tebu

Bima. Menurutnya, perlu dilakukan revisi atas sistem bagi hasil antara petani dengan PG dengan memperluas cakupannnya, serta dikembangkan sistem rendemen berdasarkan kandungan gula dari tebu petani sebelum masuk ke dalam proses produksi yang memungkinkan petani langsung menjual produk tebunya kepada PG. “Komisi VI meminta untuk dilakukan proyek percontohan terhadap sistem perhitungan rendemen tebu yang berdasarkan atas kandungan gula dari tebu petani dengan sistem beli putus,” terangnya. Pemberian pupuk subsidi hanya diberikan melalui koperasi atau kelompok petani tebu, selanjutnya akan dilakukan percepatan audit investigasi atas pemberian subsidi dan pengawasan atas sasaran, kuantitas dan kualitas pupuk oleh BUMN pupuk untuk petani tebu. Kementerian Keuangan telah memberikan bantuan kredit dengan subsidi bunga melalui KKP-E dan sudah terealisasi sebasr Rp10,9 T dari target 8,9 T, namun pemberian tersebut langsung diorientasikan kepada para petani, tidak melalui managemen BUMN Gula. Maka agar dikembangkan berbagai program bantuan dan subsidi (bantuan kredit, subsidi pupuk, bantuan bongkar ratoon, ketahanan pangan) khusus bagi petani tebu dan PG BUMN yang diberikan melalui managemen BUMN Gula. “Komisi VI meminta kepada Peme-

rintah untuk membuat kebijakan secara menyeluruh mengenai sistem insentif program bantuan dan subsidi program swasembada gula 2014,” katanya. Mengenai Tata Niaga Gula, Komisi VI mendesak Kementerian Perdagangan untuk mempercepat sistem pengaturan serta audit distribusi gula antar provinsi dan antar pulau, maka diharapkan diperketat dan dipertegas sanksi atas ocornya gula rafinasi ke pasar konsumsi umum. Oleh karenanya perlu ada aturan yang jelas mengenai sistem distribusi gula dan sanksi yang tegas pada produsen Gula Kristal Rafinasi yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap merembesnya GKR. Selain itu, agar ijin impor yang terkait masalah pergulaan meliputi raw sugar, GKP dan sejenisnya diproses oleh satu lembaga saja. Impor gula pelaksananya diberikan kepada BULOG terkait fungsi buffer stock gula nasional. mengenai masalah impor untuk bulog, perlu saya jelaskan kembali seperti rekomendasi Panja (panitia kerja). Keinginan kita adalah sebenarnya satu pintu supaya bisa terukur seluruh proses impor mengenai gula itu target ideal dari Panja, nah target factual yang ada sekarang ini persoalannya terkait dengan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan bahwa untuk importir gula itu sesuai dengan keputusan SK 527. “Komisi VI minta untuk keputusan SK Menperin-

dag 527/2004 segera di revisi,” tegas Aria Bima. Dia mengatakan importir gula itukan pabrikan yang 75% produk dari pada pabrik itu berasal dari gula tebu petani. Terkait dengan hal tersebut kita sudah merekomendasikan kepada menteri perdagangan untuk segera konsep SK 527 tentang Tata Niaga dan impor gula ini perlu ada suatu revisi nah kalo itu sudah di revisi dan kesiapan Bulog term tertentu juga untuk menyiapkan sebagai satusatunya untuk pengadaan gula impor ini juga harus menyiapkan diri terutama dari segi aspek permodalan. Saya tidak mau bolog setelah kita berikan kewenangan yang demikian besar untuk melakukan impor, ternyata juga dibelakang importir itu adalah pengusaha-pengusaha swasta. Disini perlu ada suatu persiapan antara bulog misalnya dengan sinergi bankbank BUMN untuk melakukan kerja, melakukan impor gula ini yang saat ini masih kita lakukan rapat koordinasi dan rapat kerja dengan MENKO dan seluruh stake holder yang ada. Mengenai permodalan saat ini tergantung aspek BUMN tersebut yang jelas perlu adanya sinergi antara perbankan BUMN dengan Bulog sebagai importir gula yang membutuhkan dana tidak kecil karena term waktunnya antara impor gula dan distribusi itu tidak butuh waktu yang panjang, saya kira visibel untuk dilakukan dukungan perbankan BUMN kepada Bulog. (as)


21

PENGAWASAN

DPR Perjuangkan Penurunan BPIH

Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2011 antara Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI masih belum mendapat titik temu dalam besaran BPIH 2011, khususnya pada porsi direct cost.

K

Anggota Komisi VIII, Muhammad Baghowi

ementerian Agama mengusulkan BPIH tahun ini sebesar 4.449 US$ terdiri dari komposisi direct cost 3.847 US$ dan indirect cost 602 US$. Komposisi direct cost terdiri dari biaya penerbangan sebesar 2.076 US$, biaya general service 277 US$, akomodasi di Makkah dan Madinah 1.089 US$, dan biaya hidup 405 US$. Dengan asumsi APBN 1 US$ sama dengan Rp 9.000,- maka direct cost setara dengan Rp 34.623.000,-.

22

“Memang sampai saat ini belum disepakati mengenai kenaikan BPIH 2011 tetapi berdasarkan draft dari pemerintah terdapat kenaikan sekitar 500 US$ untuk biaya penerbangan,” tutur anggota Komisi VIII, Muhammad Baghowi dari Fraksi Partai Demokrat saat ditemui Tim Parle di Gedung Nusantara II DPR baru-baru ini. Oleh karena itu, lanjutnya, DPR mendesak Kementerian Agama untuk mengkaji kembali komponen BPIH


2011, sehingga diharapkan biaya haji dapat lebih murah bahkan bisa mencapai Rp 27 juta. “Usulan BPIH dari kementerian agama diharap bisa turun, karena public masih berharap tawaran dari kementerian agama bisa diturunkan,” tambahnya. Dia menambahkan, memang telah disepakati bahwa biaya haji itu harus turun dan memang tidak ada alasan untuk naik. DPR akan mencoba melihat komponen apa saja yang dapat dioptimalkan serta diefisienkan terkait dengan BPIH tersebut, ujarnya. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat menjelaskan, terdapat skenario untuk melihat seluruh komponen yang ada. Pertama, komponen yang belum ada bisa diadakan sehingga tidak perlu ada komponen yang baru, kemudian kenaikan komponen harus kita evaluasi kembali. “Ada beberapa yang turun karena memang biaya operasional penyelenggaraan biaya haji harus sesuai dengan undangundang bahw semuanya harus ditanggung oleh APBN dan APBD,” paparnya. Menurut Baghowi, tahun lalu (2010) untuk kesehatan sekitar Rp 260 miliar, sekarang komponen tersebut meningkat menjadi Rp 360 miliar, peningkatan untuk Dirjen Haji dahulu sekitar Rp 150 miliar sekarang menjadi Rp 200 miliar lebih. “APBN dan APBD sudah jalan dimana dahulu diambil dari uang jamaah haji, yaitu dari

dana optimalisasi sekarang di cover oleh APBN maupun APBD,” jelasnya. Berdasarkan laporan BPK terdapat 2 juta lebih jamaah haji yang memiliki kuota, sementara dana terhimpun bisa Rp 4 triliun lebih, posisi pada 1 Desember lalu terdapat Rp 1,6 triliun. “Dana optimalisasi ini harus digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan jamaah, bukan digunakan untuk petugas operasional penyelenggara haji, itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang tentang Haji itu sendiri,” tegasnya. Komisi VIII DPR meminta BPIH turun dengan mengefisienkan komponen yang ada, seperti dana optimalisasi maupun dana setoran awal. “Saat ini yang diajukan oleh kementerian agama seperti membantu biaya operasional petugas maupun kantor Kanwil, KUA dan biaya operasional kendaraan, membayar daya dan jasa listrik seharusnya biaya operasional trsebut dari APBN,” tandasnya. Terdapat beberapa komponen yang diusulkan naik, seperti misalnya Garuda Indonesia biaya maskapai mencapai 2.076 US$ alasan BBM-nya naik. Semestinya kalau kita melihat tahun 2008 saat itu harga BBM mencapai 130 US$, biaya maskapai bisa mencapai 1.878 US$, kata Baghowi seraya menambahkan seharusnya sekarang dengan kondisi yang lebih baik bisa turun untuk biaya maskapai. Sementara H.M. Busro dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, sebetulnya masalah penerbangan yang berhak menentukan harga pesawat itu adalah kementerian perhubungan, bukan kementerian agama. Kita mentoknya disini, kata Busro seraya menambahkan karena Undang-Undang Nomor 13 tentang Haji, kementerian agama yang menentukan dan berhak menunjuk langsung. Menurutnya, Komisi VIII DPR khususnya Panja BPIH melihat pada sistem. Sekarang yang sedang kita benahi sistemnya, jadi tidak lagi yang menentukan itu kementerian agama sebagai pemakai, itu yang kita inginkan, tegasnya.

Dia menambahkan, saat ini dari Batavia Air mengajukan harga 1.900an US$, sedangkan tahun lalu sekitar 1.720 US$, Garuda Indonesia masih diatas 2.000-an US$. “Itu ‘kan tidak benar juga dengan alasan segala macamlah,” tuturnya. Busro menginginkan, kedepan Undang-Undang Nomor 13 tentang Haji ini harus dirubah atau direvisi, jadi disitu jelas yang berhak menentukan ongkos penerbangan adalah kementerian perhubungan yang tahu persis berapa harga untuk Jeddah-Jakarta, Jakarta-Jeddah (PP). Sekarang itu undang-undangnya berbunyi kementerian agama berhak untuk menentukan penerbangan haji itu. “Nanti akan kita rubah lewat tender dan akan kita cermati betul itu, karena temuan KPK menyatakan kesalahan kementerian agama itu tidak tender dan bertentangan dengan PP Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pengadaan barang,” jelasnya. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini menyambut baik adanya kemungkinan keterlibatan maskapai lain dalam penerbangan haji tahun 2011 M/1432 H. Dengan demikian akan memicu kompetisi dalam memberikan pelayanan penerbangan yang terbaik kepada jamaah haji. “Selama ini penerbangan haji di dominasi oleh Garuda Airline. Keterlibatan Saudi Arabia Airline juga lebih kepada kesepakatan untuk mematuhi aturan Negara Saudi Arabia. Sehingga pemerintah tidak mempunyai posisi tawar yang baik

terhadap penetapan komponen biaya penerbangan,” ujar Jazuli. Dia menuturkan, kenaikan harga BPIH yang diajukan oleh kementerian agama sebesar 483 US$, terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya penerbangan sebesar 354 US$. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan jamaah haji. Oleh karena itu, lanjutnya, dengan dibukanya kesempatan melibatkan maskapai penerbangan yang lain dalam penerbangan haji diharapkan ada penawaran biaya yang lebih rendah. Namun, tegasnya, komponen harga juga bukan satu-satunya pertimbangan dalam memutuskan maskapai mana yang akan dilibatkan dalam penerbangan haji tahun ini. Kualitas pelayanan dan fasilitas yang didapatkan jamaah haji tetap harus diperhatikan. “Tapi kalau memang bisa murah meriah dan berkualitas kenapa tidak?” tegas Jazuli. Dia menyarankan kepada pemerintah agar menyusun standar pelayanan minimal untuk penerbangan haji sehingga walaupun maskapainya berbeda jamaah haji akan mendapatkan pelayanan dan kenyamanan yang sama. “Ini harus ada garansi juga dari maskapai penerbangan mengenai standar pelayanan terhadap jamaah haji, sehingga tidak ada lagi kasus penundaan penerbangan karena kondisi crew yang kelelahan dan tidak ada penggantinya,” kata Jazuli seraya menambahkan hal ini seharusnya sudah diantisipasi oleh management maskapai.(iw)


23

ANGGARAN ANGGARAN

Kerangka Ekonomi Makro 2012

Optimis, Namun Dibayangi Kenaikan Harga Pangan Perekonomian 2012 mendatang diprediksi membaik dibandingkan tahun ini, pemerintah secara meyakinkan menyusun proyeksi kerangka APBN 2012 dengan sangat optimis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 akan mencapai 6,5%-6,9%, atau naik ketimbang pertumbuhan 2011 yang sebesar 6,4% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.

24


S

ementara untuk mendukung pencapaian ekonomi tersebut, pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas ekonomi, baik dari sisi harga atau inflasi maupun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada 2012, pemerintah memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 3,5%-5,5% dan nilai tukar rupiah di 9.000-9.300 per dolar AS. Melihat target tersebut, kalangan DPR mengaku optimis namun perlu diwaspadai kenaikan harga pangan dipasaran apalagi menyambut bulan ramadhan. Karena itu, perlu didorong peningkatan sektor domestik dengan program pemberdayaan ekonomi mikro yang berkesinambungan. Menurut Makmur Hasanudin (FPKS), Keberpihakan Anggaran yang dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012, perlu di terjemahkan secara detail untuk mendukung pelaku usaha mikro. Dukungan ini diminta Ma’mur jangan hanya sekedar lips service untuk memberikan harapan kosong. “Pelaku Usaha Mikro yang paling labil adalah pelaku usaha pertanian dimana tingkat resikonya sangat tinggi, namun hasilnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Oleh karena itu, usulan pembebasan pajak dan bimbibingan permodalan bagi pelaku usaha ini sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kedepan,” kata Ma’mur. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terlihat impor masih lebih tinggi dari ekspor. Tahun 2009, impor 15%, ekspor 9,7% ; tahun 2010, impor 17,3%, ekspor 14,9% ; 2011 diperkirakan impor 17,3% , ekspor 14,1%, dan perkiraan tahun 2012, impor 18,4% ekspor 15,3%. Selain itu penerimaan pemerintah dalam ringkasan APBN 2009 hingga 2011 sangat di dominasi penerimaan perpajakan dibanding penerimaan bukan pajak yang tingkat perbandingannya tidak sampai sepertiganya. Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan asumsi APBN 2012

dengan pertumbuhan 6,5% - 6,9%, inflasi 3,5% - 5,5% dengan kondisi perkiraan menekan pengangguran terbuka menjadi 6,8% dan menurunkan angka kemiskinan 0,8% - 1,8% dari tahun 2010. Untuk angka kemiskinan ini, Ma’mur kembali menegaskan jangan hanya sekedar lips service. “Kalau perlu harus di kampanyekan musuh bersama yang bernama kemiskinan de ngan program produktif di masyarakat secara mikro. Jangan hanya mencari citra kebaikan dengan memberi bantuan-bantuan tanpa arahan yang hanya bertujuan mendapat simpati dan keberpihakan politik,”Paparnya. Sementara dari Fraksi yang sama, Andi Rahmat meminta pemerintah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2012 dari perkiraan 6,5%-6,9% dengan lebih serius memberdayakan potensi domestik, khu-

susnya lewat revitalisasi sektor pertanian dan kelautan, juga peningkatan daya saing industri nasional. Andi menilai menilai perkiraan pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah memperlihatkan belum ada terobosan untuk mendorong pertumbuhan dan lebih banyak menyandarkan pada kondisi ekonomi global. Pemerintah dinilai tidak mampu mengambil momentum pasca krisis keuangan global di tahun 2008 dimana Indonesia memperlihatkan daya tahun tinggi dengan tumbuh positif 4,6%, di saat negara-negara ASEAN lain mengalami pertumbuhan negatif. Andi dalam pembacaan sikap fraksi menyebut, kinerja perekonomian nasional masih bergantung pada pasar domestik. Lebih lanjut, Dia menyoroti kontradiksi dimana sumbangan sektor pertanian, pertambangan dan indus-

Sidang Paripurna DPR mengenai pembahasan APBN 2012


25

ANGGARAN

Sementara Laurens Bahang Dama (PAN) menilai, asumsi makro pemerintah terkesan optimis karena itu harus ditunjang dengan kerja keras yang maksimal. Saat ini Indonesia telah masuk jajaran G-20 dan Negara ekonomi yang mengalami percepatan pertumbuhannya. “Kta harus membangun infrsatruktur yang mendukung wilayah, agar lebih berkeadilan dengan cara melibatkan Pemda, BUMN dan BUMD,”jelas anggota dari Dapil NTT I. Secara umum, lanjutnya, paradigma penyusunan APBN 2012 harus lebih memfokuskan kepada kebijakan dalam rangka fiskal dan ruang ekspansi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang pendidikan, kesehatan. Dia mengatakan, struktur APBN 2012 harus lebih efisien khususnya mengenai lifting minya. Pemerintah harus mendorong kebijakan energi nasional yang dapat terciptanya energy alternative terbarukan. “Fraksi PAN berpendapat perlu ada perbaikan ekonomi yang nyata dan berbanding lurus dengan kesejahteraan sehingga ekonomi yang lebih berkualitas sehingga dapat menurunkan kemiskinan,”jelasnya.

Wakil Ketua DPR Anis Matta

Waspadai Naiknya Harga

Ibu-ibu rumah tangga yang berebut sembako murah

tri manufaktur mencapai 50% dalam Produk Domestik Bruto (PDB), namun ketiga sektor ini dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh dibawah 5%. “Pemerintah harus progresif dalam memberdayakan potensi domestic, dan memerhatikan kecenderungan de-industrialisasi terutama di sektor tradable,” ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan ini. FPKS mensinyalir keterpurukan ketiga sektor tersebut membuat upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tidak efektif. “Ketiga sektor ini menyerap lebih dari 55%

26

tenaga kerja nasional, pemerintah wajib menunjukkan keberpihakan yang jelas,” tutur Andi usai paripurna. Oleh karena itu, FPKS meminta pertumbuhan ekonomi perlu disertai pemerataan, mengikutsertakan sebanyak mungkin rakyat, memerhatikan kelangsungan hayati dan memberdayakan potensi ekonomi domestik. Untuk mencapai itu, sektor pertanian, pertambangan dan industry pengolahan dalam pandangan FPKS perlu difokuskan oleh pemerintah untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.


Optimisme pada kerangka kebijakan makro 2012 oleh berbagai kalangan memang patut diwaspadai, karena berdampak semakin meningkatnya inflasi menjelang bulan puasa akibat kebutuhan bahan pokok sulit diprediksi. Misalnya saja kebutuhan bahan pangan pokok di Pasar Anyar, Tangerang, Meski bulan suci Ramadhan masih setengah bulan lagi, sejumlah pedagang sudah menaikkan harga. Misalnya saja di Pasar Anyar, harga telur, gula putih, kentang, wortel, dan tomat mengalami kenaikan cukup tinggi. Telur paling drastis, dari Rp 15.000 per kilogram, sekarang sudah Rp 17.000 per kg. Gula putih yang bagus dari Rp 9.500 per kg sekarang sudah Rp 10.000 per kg. Kentang juga lumayan naiknya,

dari Rp 8.000 per kilogram, sekarang sudah Rp 10.000 per kilogram. Tomat dan wortel sama, tadinya per kilogramnya Rp 2.000, sekarang sudah Rp 5.000 per kilogram. Hal senada dikatakan Laila (26), penjual daging. Menurut dia, daging sapi yang tadinya Rp 60.000 per kg, kini sudah Rp 65.000 per kg. Daging ayam yang tadinya Rp 24.000 per ekor, kini naik menjadi Rp 28.000. Menurut berbagai sumber, kenaikan sudah berlangsung sejak dua minggu terakhir dan harga akan terus naik kedepannya. Dolfie (F-PDIP) Meminta pemerintah memantau sektor pertanian dan peternakan pasalnya, pertumbuhannya selalu dibawa angka 5 persen. Padahal Pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6 persen. “Ini semua dapat membuat kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin semakin meningkat, untuk tekanan harga di masyarakat, telah terjadi 2 tahun sebelumnya, usaha menghambat kenaikan harga tersebut harus didukung peningkatan suply bahan pokok di pasaran. Dia mengatakan, telah muncul gejala deindustrilisasi yang dialami oleh UMKM, sementara pelaksanaan ACFTA akan menimbulkan gejolak bagi Industri kedepannya. Khusus mengenai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6.5-6.9 persen, PDIP menilai target tersebut masih menunjukkan perkembangan ekonomi yang masih stagnan bila dibandingkan dengan peningkatan APBN. Menyinggung subsidi, Dia menambahkan, harus tetap ada karena rakyat kecil masih membutuhkannya, karena penghapusan subsidi bertentangan dengan sila ke 5 dan UUD 45. “Belanja daerah pemerintah harus fokus kepada kebutuhan daerah terutama kebutuhan dasar masyarakat kesehatan, pendidikan, infrastruktur kewenangan tidak disertai desenteralisasi fiscal kepada daerah menyampingkan prinsip equality kepada daerah. dana dekon di kementerian harus meningkat,”lanjutnya. (si)


27

LEGISLASI

RUU Keistimewaan DIY Diharap Segera Tuntas

R

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang benar-benar istimewa. Proses penyusunannya penuh dinamika. Diperlukan waktu sangat lama dan selalu diwarnai pro kontra. Tetapi itulah dinamikanya.

Internet/

Wakil Ketua Komisi II DPR GAnjar Pranowo

Jalan Malioboro salah satu tempat yang menjadi ikon dari kota Yogyakarta

28


UU ini dianggap hanya ramai sebagai wacana dan perdebatan publik tanpa realisasi. Padahal, sesuai jadwal, RUUK DIY harus selesai pada Oktober 2011. Untuk mengejar target, Komisi II DPR akhirnya membentuk Panitia Kerja (Panja) RUUK DIY. Agenda panja membahas isu-isu penting berdasarkan kluster. “Kita sudah dengar penjelasan dari Mendagri. Selanjutnya kita akan membentuk Panja. Untuk mekanisme pembahasan kita telah sepakati dengan model pengklasteran,” kata Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap pada Rapat Kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (13/6). Diharapkan, kata Chairumam, pembahasan tersebut berlangsung cepat. Namun, dirinya tidak mengatakan target penyelesaian RUUK Yogyakarta. “Banyak hal yang akan dibahas, seperti pertanahan,” ujarnya. Lebih lanjut, Chairumam menjelaskan, pembahasan yang akan dilakukan salah satunya mengenai mekanisme yang mesti diatur.”Tanah yang seperti apa untuk Sultan, tentu pengaturan tanah harus sesuai dengan undang-undang,” tandasnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Nadja mengatakan, adanya panja akan membuat pembahasan legislasi lebih fokus. Ada tujuh isu yang akan dibahas secara intensif. “Pembahasan RUUK DIY tidak lagi dilakukan DIM per DIM. melainkan isu per isu,” katanya. Kapan target selesai? Kata Nadja, sesuai aturan, tugas panja adalah dua kali masa sidang DPR. Sehingga RUUK DIY ini akan kelar sekitar Oktober 2011. Hal yang membuat optimistis RUU ini selesai tepat waktu, sambungnya, adalah kesediaan Menteri

Anggota Panja DPR RI untuk RUUK DIY dari Fraksi Hanura, Akbar Faisal

inginkan gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung. Selain itu, DPR juga mengisyaratkan menolak keberadaan gubernur utama. Anggota Panja RUUK DIY dari Fraksi Hanura, Akbar Fasial mengungkap keinginan fraksinya, agar

Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi

pembahasan tak bertele-tele. Akbar meminta, panja langsung membahas permasalahan inti, salah satunya terkait gubernur utama. Penyebutan gubernur utama itu pun mendapatkan kritikan pedas dari Akbar Faisal. “Kami tetap minta penjelasan Internet/

Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi hadir dalam setiap rapat. “Biasanya dalam panja, rapat digelar hanya dengan pejabat Eselon di Kementrian tersebut. Tetapi untuk RUUK DIY ini, Mendagri sendiri sudah siap untuk datang. Itu menurut saya sangat positif,” ujarnya. Seperti diketahui, dalam RUUK DIY, ada tujuh isu krusial yang belum mendapat kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUUK DIY. Pertama, menyangkut istilah dan konsep gubernur dan wakil gubernur utama. Kedua, kedudukan hukum Provinsi DIY. Ketiga, soal status tanah. Keempat, mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DIY. Kelima, menyangkut keuangan. Keenam, status keistimewaan. Ketujuh, terkait perkembangan kondisi terakhir Provinsi DIY. Dari tujuh isu krusial tersebut, soal konsep dan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama serta pelaksanaan pemilihan gubernur dan wagub DIY paling menyedot perhatian publik, khususnya warga masyarakat Yogyakarta. Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo, menganggap pembahasan tujuh isu tersebut akan membuat penuntasan RUUK DIY ini molor. “Sebenarnya dari dulu pun di luar soal penetapan pemilihan itu sudah diputus pada DPR periode lalu. Saya yakin undang-undang ini tidak akan cepat selesai,” ujarnya. Seperti diketahui, dalam pembahasan RUUK DIY, antara pemerintah dengan DPR di Gedung DPR/MPR, Senin (20/06), sebagian besar anggota Panja RUUK DIY menganggap dua hal yang menjadi pembahasan penting. Pertama soal wacana pemerintah mengenai gubernur utama, kemudian soal penentuan gubernur dan wakil gubernur apakah dipilih secara langsung atau melalui mekanisme penetapan. Bahkan, mayoritas fraksi di DPR sudah menyatakan sinyal penolakan terkait usulan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang meng-

Rakyat Yogyakarta saat berdemo mengenai RUUK DIY


29

LEGISLASI

Kraton Yogyakarta simbol kota Yogyakarta

Suasana Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri

istilah yang namanya Gubernur Utama,” tegas Akbar Faisal. Akbar menegaskan, penyebutan nama Gubernur Utama ini hanya menjebak pada persoalan yang sebenarnya tidak perlu. Akbar mengaku,

Internet/ news.okezone.com

dari pemerintah. Dimana penjelasan yang bisa kami pahami tentang istilah gubernur utama. Tolong tunjukkan pada kami, pada pasal mana ayat mana penjelasan mana, di konstitusi kita yang memberikan ruang kepada

Sri Sultan HB X saat menemui Rakyat Yogyakarta saat berdemo mengenai RUUK DIY

30

| PARLEMENTARIA | Edisi 85TH. XLII, 2011 |

terkait pembahasan RUUK DIY ini, ia sudah mendapatkan masukan dari berbagai ahli hukum tata negara. “Tidak ada yang bisa menjelaskan soal istilah ini (gubernur utama),” ujarnya. Selain Akbar Faisal, anggota Panja Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo, juga mempertanyakan mengenai gubernur utama, serta masalah penetapan atau dengan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY yang ada dalam draf RUUK DIY milik pemerintah. Menurut dia, di dalam pembahasan tersebut seharusnya mengacu pada makna asal yang terkandung di setiap pasal dalam konstitusi, terutama pasal 18 A dan pasal 18 B. “Begitu pula mengenai keistimewaan Yogya, itu semua ada risalahnya. Semangat dalam perdebatan ini sesungguhnya nyaris ditetapkan dengan cara disebutkan, bahwa yang disebut adalah daerah istimewa Yogyakarta dalam pasal 18 B, DKI, Yogyakarta, dan Papua,” katanya. Menyinggung perdebatan yang terjadi dalam pembahasan RUUK DIY itu, dia menilai sebaiknya dapat merujuk pada konstitusi yang harus ditafsir sesuai dengan pasal 18 B dan tak bisa ditafsirkan dengan kemauan sendiri. Terlebih lagi, ujar dia, semua hal tentang DIY sama dengan yang diatur UU Pemerintah Daerah. Kecuali, soal posisi Sultan dan Paku Alam yang ditetapkan secara otomatis sebagai gubernur dan wagub Yogyakarta. “Persoalannya ini tidak sesederhana itu. Kalau kita tetap memutus UU DIY ini tentu juga harus melihat dampaknya pada daerah-daerah keistimewaan yang lain. Dalam konteks national interest, kita harus pertimbangkan hal itu. Prinsip demokrasi seperti apa yang diinginkan. Yang penting harus sesuai dengan konstitusi,” ujarnya. Arif mengatakan, sebaiknya proses pembahasan RUUK DIY ini dapat langsung membahas masalah yang utama. Sebab, jika mengikuti keinginan pemerintah, terkait gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung

Internet/ priyobudisantoso.com

Rakyat Yogyakarta saat berdemo mengenai RUUK DIY

dan soal gubernur utama, maka hal itu juga berkaitan dengan hak atas tanah. “Kalau hal penting sudah disepakati, maka akan memudahkan kita dalam membahas hal yang lain. Pokok problemnya adalah, kekuasaan di DIY ini, tidak diatur ulang. Pandangan fraksi-faksi sudah jelas. Kalau kita sepakat memaknai pasal 18 B, akan sangat mudah menentukan, apakah UU DIY mengatur Sultan dan Paku Alam ditetapkan atau dipilih langsung,” ujarnya. Pernyataan serupa juga disampaikan anggota Panja Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Basuki Tjahaya Purnama. Dia berharap agar pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan mendalam alasan penyebutan gubernur utama dan wakil gubernur utama. “Hal ini harus benar-benar dijelaskan agar proses pembahasan RUUK DIY ini tidak ha nya membuang uang rakyat,” katanya. Pemerintah sendiri lewat Mendagri Gamawan Fauzi, mengatakan pemerintah tidak akan mempertahankan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama

Suasana Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri

kepada Sri Sultan HB dan Paku Alam dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY). Pengistilahan gubernur utama dan wakil gubernur utama kepada dua penguasa wilayah DIY itu bukanlah harga mati. Pemerintah akan menyerahkan kepada pembahasan di Panja mengenai apa penamaan yang tepat bagi kedudukan Sri Sultan HB dan Paku Alam.

“Itu istilah saja. Gubernur utama dan wakil gubernur utama atau sebutan lainnya sejak awal sebenarnya kita sudah kompromi. Sekarang kalau mau kembali ke sebutan Sri Sultan dan Paku Alam, tidak apa-apa. Silahkan. Itu bukan harga mati. Itu kan hanya peristilahan. Cuma penamaan ini diberikan kewenangan tertentu,” ujar Gamawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (13/6).(nt) ***


31

LEGISLASI

RUU Jalan

Mencari Solusi Terbaik Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merupakan salah satu RUU yang menjadi agenda Komisi V DPR RI untuk dilakukan revisi. RUU ini termasuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2011 yang menjadi usul inisiatif DPR.

UU

Nomor 38 Tahun 2004 memang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Hal ini mengingat UU tersebut belum mampu menjamin keberlangsungan pembiayaan jalan, sebagimana ditunjukkan oleh ketentuan

Pasal 30 Ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundangundangan. Ketentuan ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai penanggung jawab pembiayaan jalan. Selain itu, UU tentang Jalan ini sebagaimana terdapat pada Pasal 38 Ayat (3) telah mengatur mengenai evaluasi dan penyesuaian tarif tol setiap 2 (dua) tahun, tetapi kenaikan ini tidak didasarkan kepada pemenuhan standar pelayanan jalan tol. Padahal, dalam pengusahaan jalan tol, penerapan tarif dan pemenuhan standar pelayanan jalan tol merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, sehingga keduanya perlu

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said

32


diatur pada peraturan perundangundangan dengan level yang sama. Untuk memenuhi kriteria bahwa biaya perjalanan melalui jalan tol lebih menguntungkan daripada melalui ruas jalan non tol, maka penyelenggaraan jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said mengatakan, RUU ini sekarang baru sampai pada tahap mencari masukan-masukan dengan semua stakeholders, para ahli termasuk beberapa perguruan tinggi, selain juga melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Kunjungan kerja ini dibagi dalam tiga daerah, yaitu daerah yang maju sample yang dikunjungi adalah Provinsi Jawa Timur, daerah yang sedang Provinsi Sumatera Selatan, dan daerah yang tertinggal karena terkait dengan perbatasan yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Dari masukan-masukan tersebut, inti dari permasalahan jalan tol adalah menyangkut penyediaan tanah. “Ini menjadi hambatan utama para pelaku jalan tol,” kata Muhidin. Selain masalah jalan tol, masukan-masukan penting yang disampaikan adalah masalah pemeliharaan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota. Dari sisi sentuhan dana, Muhidin melihat sangat terbatas sekali. Oleh karena itu, melalui revisi UU ini, Komisi V DPR mencoba melakukan diskusi bagaimana negara dapat berperan dan memberikan perhatian di dalam penanganan jalan-jalan provinsi maupun jalan-jalan kabupaten/kota. Melalui UU ini, Pemerintah Pusat dapat lebih memberikan perhatian atau paling tidak dapat menangani dari sisi pemeliharaan jalan-jalan

provinsi maupun jalan-jalan kabupaten/kota. Karena ada beberapa jalan-jalan provinsi yang terkait dengan jalur-jalur utama yang memang ditangani oleh nasional menjadi jalan alternatif. Oleh karena itu, daerah sering mengatakan bahwa kerusakan jalan di provinsi maupun kabupaten akibat pengalihan arus lalu lintas. Jadi kerusakan ini bukan karena menyangkut masalah daerah, tapi karena adanya pengalihan lalu lintas di jalan sehingga jalan ini daya dukungnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

menjadi perhatian dalam RUU ini, karena kadangkala di daerah tidak jelas dan ini perlu pengaturan. Apabila UU Jalan ini telah disempurnakan, seluruh persoalan transportasi harus tercakup di dalam UU ini.

torat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Jadi antara yang mengatur dengan yang membuat jalan tidak sinkron. Jalan yang kapasitasnya hanya 8 ton atau sepuluh ton dilewati kendaraan yang mungkin bebannya

Beri Peran BPJT

Jajaran Kementerian PU saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR mengenai RUU Jalan Internet

Sementara, kata Muhidin, APBD daerah setelah otonomi diberlakukan sangat terbatas sekali. Sebelum pemekaran daerah meledak, daerah masih bisa mengalokasikan paling tidak 30% dari Dana Alokasi Khusus (DAU) untuk infrastruktur. “Tapi sekarang, dana untuk pemeliharaan jalan di daerah sangat terbatas sekali,” tambahnya. Persoalan lainnya yang harus diatur dalam revisi UU ini adalah persoalan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). UU ini akan memberikan peran kepada BPJT, dalam arti keberadaan BPJT bukan hanya sekedar administratif saja, tapi BPJT betul-betul mengambil peran di situ. “Kalau peran BPJT hanya sekedar seperti sekarang, saya pikir tidak perlu dengan BPJT cukup dengan salah satu bagian daripada Direktorat Jenderal Bina Marga, karena peranannya juga sangat tidak dapat,” katanya. BPJT sekarang sulit melakukan koordinasi, padahal BPJT perlu koordinasi lintas sektoral. Untuk itulah dibutuhkan peran yang kuat dari BPJT. Kalau Dirjen Bina Marga bisa merangkap jabatan, menurut Muhidin jauh lebih bagus karena ada peran koordinasinya menyangkut masalah lintas sektoral, masalah penyelesaian tanah, masalah perhubungan. Jika BPJT ini tetap akan dipertahankan peranan ini perlu diberikan. Menyangkut DAK, juga perlu

Salah satu kondisi jalan provinsi yang rusak berat

Kemudian menyangkut masalah pengaturan jalan, ini juga menjadi persoalan. Pengaturan jalan sekarang berada di DLLAJR dalam hal ini Direk-

30 ton atau 40 ton. “Jika kenyataan di lapangan seperti ini siapa yang bertanggung jawab,” kata Muhidin. Di sini, yang membuat jalan de-


33

Internet

LEGISLASI

ngan yang mengatur jalan berbeda ini yang menjadi problem sehingga selalu terjadilah saling tuding, saling lempar tanggung jawab antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian PU. Kementerian PU mengatakan dia sudah membuat jalan sesuai dengan standart, tetapi kendaraan yang lewat tidak sesuai dengan standart. Oleh karena itu, siapa sebenarnya yang harus melakukan, ini perlu kita diskusikan semua. Muhidin menambahkan, UU ini akan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan rakyat jadi semua kendala-kendala yang ada paling tidak bisa dimiminimalisir dengan adanya UU ini.

Kenaikan Otomatis Ditinjau Ulang

Hal krusial lainnya yang diatur dalam UU ini adalah masalah tarif tol. Dalam UU lama ditentukan setiap dua tahun tarif tol harus dihitung. Tapi kita tidak berpikir bagaimana standart pelayanan minimalnya. Kenaikan secara otomatis ini perlu ditinjau ulang dan didiskusikan apa ukuran-ukuran kenaikan tersebut, apakah kenaikan tersebut tidak memberatkan masyarakat, dan apakah kenaikan tersebut sudah pantas

34

dilakukan. Kalau perekonomian kita standart berjalan diatas rel yang sebenarnya tidak perlu menaikkan setiap dua tahun, apalagi kalau pelayan minimalnya masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih jauh Muhidin mengatakan, masalah kewenangan pengaturan dan pembuat jalan juga menjadi hal yang krusial dalam pembahasan RUU ini. “Saya kira ini nanti agak krusial karena di satu sisi Kementerian PU yang membuat jalan, tetapi pemakai jalan itu diatur oleh Kementerian Perhubungan, ini kan problem besar,” kata Politisi Fraksi Golkar ini. Jalan dibuat dengan standart 10 ton, umurnya sekian puluh tahun, tapi karena pengaturannya tidak sesuai akhirnya jalan itu ada yang berumur satu tahun, dua tahun. Kalau jalan dikampung-kampung yang tidak padat dilalui kendaraan bisa berumur sampai sekian tahun. Tapi dijalan-jalan yang padat seperti Pantura umurnya mungkin hanya dua tahun atau bahkan setiap tahun dilakukan perbaikan-perbaikan dan ini tentunya pemborosan besar karena tidak jelasnya pengaturan, adanya suatu dualisme dalam pengaturan dan pembuatan. Bisa dibayangkan, jalan yang se-


harusnya berumur 10 tahun, dilakukan perbaikan setiap tahun, akhirnya anggaran habis untuk biaya pemeliharaan saja. Anggaran tahun 2011 saja hampir 80% untuk pemeliharaan jalan. “Jadi untuk penambahan jalan anggarannya sudah sangat terbatas sekali karena sudah habis untuk perbaikan-perbaikan,” katanya. Muhidin menegaskan, RUU yang akan dibahas ini mencari solusi yang terbaik, kedudukan yang terbaik sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pengaturan dengan pembuat jalan. UU ini akan mengatur di satu sisi jalan bisa berumur panjang tetapi lalu lintas juga bisa berjalan dengan lancar bagaimana pengaturannya. Harus ada batasan-batasan yang jelas kalau memang ditentukan sekian harus ada saling bertanggung jawab bukan saling melempar tanggung jawab. Karena jika kondisi ini tidak dicarikan solusinya, anggaran negara habis untuk pemeliharaan jalan tiap tahun yang seharusnya pemeliharaannya dapat dilakukan 5 atau 10 tahun, dan anggaran bukan hanya habis untuk pemeliharaan, tapi bisa untuk membuat jalan baru. Permintaan daerah-daerah ini, kata Muhidin, juga harus dipahami

bahwa tidak bisa jalan-jalan di daerah terbengkalai begitu saja, karena jalan-jalan tersebut merupakan sentra-sentra ekonomi yang ada konektivitasnya. Di sisi lain, disadari betul daerah tidak punya kemampuan anggaran untuk pemeliharaan jalan tersebut. Banyak jalan-jalan di provinsi maupun kabupaten yang terbengkalai, apalagi kita masuk ke daerah terpencil. “Untuk daerah-daerah tertinggal jangankan untuk membuat jalan, memperbaiki jalan, membiayai pegawainya saja sudah setengah mati. Bagaimana mau membiayai pegawainya kalau PAD nya hanya Rp 2 milyar, bahkan ada yang satu milyar, tapi itu kan resiko, resiko UU pemekaran tidak bisa tidak karena itu semua juga perintah dari UU,” tambahnya. Oleh karena itu, Pemerintah harus pandai-pandai mengelola bagaimana uang yang terbatas ini bisa menyentuh kepada semua sektor yang bisa menggerakkan perekonomian kita. Karena sebetulnya, sebelum otonomi daerah diberlakukan, ada Inpres pembangunan jalan untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Namun sejak otonomi diberlakukan Inpres tersebut sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, kata Muhidin,

Komisi V DPR berinisiatif supaya Pemerintah Pusat bisa paling tidak menangani dari sisi pemeliharaan jalan-jalan provinsi. Dalam hal ini, ada sentuhan dari pemerintah pusat, karena tanpa sentuhan dari pusat ada hambatan-hambatan di sektor perekonomian kita dan menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi. Muhidin menjelaskan, pemekaran wilayah juga merupakan perintah dari UU dan kita juga tahu ada beberapa daerah yang APBD nya habis untuk kepentingan pegawai, bukan untuk kepentingan infrastruktur. Karena pemekaran ini suatu perintah UU, negara juga harus ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan.

Diharap Selesai Akhir Tahun

Muhidin berharap, Perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini dapat diselesaikan akhir tahun, karena memang tidak terlalu banyak hal-hal yang dilakukan perubahan. Hanya hal-hal krusial yang memang bermasalah ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan perubahan. Seperti, masalah jalan tol, masalah bagaimana kedudukan BPJT agar dapat berperan dan diberikan

kekuasaan. Kalau memang BPJT tidak diberikan kekuasaan, sebaiknya dengan Dirjen saja sehingga BPJT itu mungkin salah satu bagian kecil dari Direktorat Jenderal. BPJT sekarang sulit melakukan koordinasi, karena tidak memiliki kekuasaan, di samping itu eselonisasinya sangat terbatas. Untuk itulah melalui UU ini, perlu dilakukan reformasi di bidang ini, BPJT harus diberikan peran yang baik. “Kalau kita sudah melihat ada sumbatan di sini harus dihentikan sumbatan tersebut. Masak sudah ada puluhan tahun tersumbat dibiarkan terus, negara ini kan harus maju,” kata Muhidin. Muhidin mengatakan, sebagai Pimpinan Komisi V dia harus memberikan yang terbaik buat kepentingan rakyat. Menurutnya, masalah jalan adalah masalah yang sangat fundamental bagi kepentingan perekonomian rakyat. Dalam hal ini, tidak bisa tidak harus ada penanganan serius dari Pemerintah Pusat. Dengan revisi UU tentang Jalan ini, Komisi V DPR berharap dapat melakukan sesuatu yang terbaik dan paling tidak bisa menyelesaian sedikit permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. (tt) ***

Pimpinan Komisi V DPR RI saat rapat pembahasan RUU Jalan


35

LEGISLASI

Revisi UU No.24/2003

Dimyati Natakusumah :

Saya Siap Menjelaskan Dihadapan Hakim MK

Suasana Rapat Panja DPR mengenai revisi UU MK

Ketua Panja revisi UU MK DPR RI Dimyati Natakusumah mengaku mencermati tanggapan dan kritikan masyarakat terhadap hasil kerja DPR dan pemerintah.

B

aginya sebagian kritikan tersebut beranjak dari kekurangpahaman terhadap hasil peninjauan kembali UU no. 24 tahun 2003 tentang MK yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna (21/6). Terkait wacana judicial review yang digulirkan beberapa pihak ia menyatakan siap menghadapinya. “Selaku ketua Panja dapat mempertanggungjawabkan revisi UU yang telah disusun dan disahkan bersama pemerintah. UU ini sudah mengakomodir, sesuai dengan harapan-hara-

36

pan semua elemen baik masyarakat maupun pemerintah termasuk juga legislatif. Ada yang mau judicial review? Saya siap menghadapi itu. Siap menerangkan, menjelaskan dihadapan majelis hakim konstitusi,” katanya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Parle mencatat beberapa pihak menyatakan siap mengajukan judicial review terhadap hasil revisi UU MK diantaranya Asosiasi Dekan Fakultas Hukum (FH) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seIndonesia, LSM dan pihak lain.


Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari akan mengajukan peninjauan terhadap beberapa pasal seperti pelarangan MK untuk melakukan ultra petita, usia hakim 70 tahun, serta masa jabatan hakim yang seharusnya 7-9 tahun dan bukan 5 tahun. Feri mengaku optimis pasal-pasal yang bermasalah tersebut bisa dibatalkan oleh MK. Bagi Dimyati masalah ultra petita merupakan salah satu keputusan penting yang berhasil disepakati pemerintah dan parlemen yang menekankan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan HAM yang berpijak pada prinsip negatif legislator. “Revisi menyepakati pelarangan putusan ultra petita dan

positif legislator, ini harus diinformasikan bahwa MK adalah negatif legislator, hakekatnya seperti itu,” tandasnya. Selama ini menurutnya muncul persepsi MK dalam putusannya dianggab melampaui kewenangan yang dimiliki. Hal itu antara lain tercermin dari putusan MK yang pernah menyatakan secara keseluruhan UU tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, padahal UU tersebut tidak dimohonkan secara keseluruhan untuk dibatalkan. MK bertindak sebagai positif legislator dengan memerintahkan pembentuk UU untuk menyusun UU yang dianggab bertentangan dengan UUD 1945. MK juga pernah membuat sendiri norma hukum sebagai satu regulasi menggantikan satu norma yang telah dibentuk oleh UU. Pada bagian lain ditemukan fakta putusan hakim konstitusi bertindak diatas lembaga lain yang ditugaskan melaksanakan tugas kenegaraan, seperti membatalkan hasil Pilkada dengan menentukan sendiri kepala daerah terpilih. Padahal kewenangan pemilihan kepala daerah merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono menambahkan perubahan lain dari UU MK adalah komposisi Majelis Kehormatan MK. Nantinya, Majelis Etik bagi MK ini melibatkan satu unsur dari DPR, unsur Komisi Yudisial (KY), pemerintah, hakim agung, dan hakim konstitusi, masing-masing seorang. “Hakim MK itu ada tiga yang dari DPR, karena itu perlu ada pengawas yang dari DPR, biar seimbang,” katanya. Sebelumnya, komposisi Majelis Kehormatan diisi dua orang hakim MK, seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan Hakim Agung atau mantan Hakim Konstitusi, serta seorang mantan pemimpin lembaga tinggi negara. Menurut politikus Partai Demokrat ini masuknya unsur DPR dalam keanggotaan Majelis Kehormatan bertujuan untuk menyeimbangkan lembaga pengawas kode etik hakim MK tersebut.

Perubahan lain dalam RUU MK adalah perpanjangan usia pensiun Hakim MK. Apabila sebelumnya pensiun ditetapkan 67 tahun, maka ke depannya diperpanjang menjadi 70 tahun. Menkumham Patrialis Akbar menegaskan revisi UU nomor 24 tahun 2003 merupakan bagian dari kebijakan politik hukum nasional yang menempatkan MK sebagai guardian of constitution dan the guardian of human right. Harapannya dapat memperkuat peran MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menegakkan prinspip-prinsip negara hukum maupun mewujudkan demokrasi dan HAM sebagaimana diamatkan UUD. “Ketentuan dalam undang-undang ini agar MK bekerja lebih terarah. Peran MK sangat strategis, sebagai peradilan konstitusi, peradilan politik dan sekaligus peradilan ketatanegaraan,” tandasnya. Patrialis menambahkan pemerintah dan DPR sepakat membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara. “Kewenangan MK harus dibatasi. Tidak boleh ada satu pun lembaga yang kewenangannya tak dibatasi karena ini negara hukum. Apa yang diminta itu yang diputuskan. Jangan apa yang tidak diminta itu diputuskan,” imbuhnya. Larangan MK untuk membuat pu-

Ketua Panja revisi UU MK Dimyati Natahkusumah

tusan ultra petita tersebut tercantum pada Pasal 45A RUU MK. Pasal itu mene gaskan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan. Patrialis menjelaskan kesepakatan mengenai hal itu ditujukan untuk mengembalikan fungsi MK sebagaimana diatur dalam konstitusi. MK, kata Patrialis, hanya bisa memutus apakah sebuah UU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau tidak. Bahkan, Patrialis mengatakan apabila MK melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. (iky)


37

PROFIL PROFIL

Mayor Jenderal (Purn) Ignatius Mulyono

Terjun Ke Politik Butuh Pengabdian Dan Pengorbanan Tulus

“

Karena kami merasakan kondisi bangsa saat itu membutuhkan kepala negara atau pimpinan pemerintahan yang betul-betul memiliki kemampuan, juga memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa dan hal ini kami lihat segala kebutuhan yang diperlukan untuk seorang kepala negara itu sangat dipenuhi dan berada dalam diri SBY,” terang mantan Kepala Departemen Sosial Politik Sesko ABRI.

38


S

egala sesuatu yang menjadi pola pikir, pola tindak harus selalu diorientasikan kepada kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas dalam bentuk aplikasi terhadap pengabdian untuk menjadikan pemerintah, bangsa dan negara menuju ke arah yang lebih baik dan lebih dinamis, lebih demokratis dan memiliki konsep-konsep pembangunan yang lebih jelas. Itulah yang selalu menjadi pedoman Mayor Jenderal (Purn) Ignatius Mulyono Ketua Badan Legislatif DPR RI (Baleg DPR) semenjak ditugaskan sebagai Anggota Fraksi ABRI DPR RI tahun 1998-2001 hingga saat ini sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Baginya terjun ke dunia politik merupakan hal yang sangat menarik dan sangat dinamis. “Sewaktu penugasan di DPR, saya merasakan perubahan yang cukup besar dari posisi sebagai militer dan selanjutnya bergerak di bidang politik. Begitu besar jangkauan yang menjadi tanggung jawab pemikiran kita,” terang lulusan AKABRI 1970. Pengabdian di bidang politik merupakan suatu wilayah pengabdian yang sungguh membutuhkan pengabdian yang luar biasa dan pengorbanan yang tulus, serta pemikiran yang betul-betul selalu dilandasi untuk membawa bangsa dan negara ini kearah yang lebih baik. Sejak purnabhakti 2001, Mulyono sapaan akrabnya masih diminta menjadi tenaga ahli di Komisi III DPR RI yang saat itu membidangi pertanian, kehutanan, kelautan dan Bulog (sekarang Komisi IV DPR RI) kurang lebih selama tiga tahun. Ketika Susilo Bambang Yudhono (SBY) meminta Letjen Ma’ruf dan teman-teman untuk membantu beliau, dia termasuk salah satu diantaranya. Bersama Letjen Ma’ruf, Mayjen Ahdari, dan Mayjen Syamsuddin, Mulyono membantu Partai Demokrat dalam rangka mempersiapkan menghadapi pelaksanaan Pemilu 2004. Tugas tersebut dilakukannya dengan penuh tanggung jawab. Karena

Ignatius Mulyono membaca majalah Parlementaria DPR

Mulyono bersama teman-temannya pada waktu itu betul-betul sangat berkeinginan dan bertekad untuk mendukung SBY menjadi Presiden RI yang keenam. “Karena kami merasakan kondisi bangsa saat itu membutuhkan kepala negara atau pimpinan pemerintahan yang betul-betul memiliki kemampuan, juga memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa dan hal ini kami lihat segala kebutuhan yang diperlukan untuk seorang kepala negara itu sangat dipenuhi dan berada dalam diri SBY,” terang mantan Kepala Departemen Sosial Politik Sesko ABRI. Menurutnya hal tersebut terbukti, bahwa apa yang dipikirkannya ternyata masyarakat Indonesia juga memberikan pilihan yang sama bahwa SBY-lah yang dipercaya untuk memimpin bangsa ini pada tahun 2004-2009. Dengan terpilihnya SBY, saat itu Mulyono berharap negara Indonesia ke depan menjadi suatu negara yang semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera dan betul-betul disegala lini bisa dirasakan adanya pembangunan-pembangunan yang sangat dibutuhkan rakyat dapat terpenuhi. Otomatis dengan membantu SBY mempersiapkan Pemilu 2004, Mulyono resmi menjadi anggota Partai Demokrat dan atas permintaan SBY

ia ikut mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dan terpilih menjadi salah satu Anggota DPR RI periode 20042009 dari Fraksi Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah pilihan tepat bagi Mulyono dan bersama teman-teman yang lainnya di Demokrat ikut berusaha berjuang mensukseskan Pemilu 2004. Menurutnya visi misi Partai Demokrat sangat sesuai dengan apa yang selalu menjadi pemikirannya sebagai mantan anggota militer. Pertama, bahwa hidup harus selalu menempatkan dan mengedepankan suatu lingkungan yang religius, pluralistis, yang bisa menerima semuanya, dan harus mengedepankan masalah kebersihan. Kedua, harus cerdas dan santun. “Itu merupakan suatu pola hidup bagi kami yang betul-betul sa ngat bisa dirasakan, bahwa penting kita melakukan hal itu secara sadar, secara bertanggung jawab dan penuh kesadaran. Jadi melakukan hidup yang bersih, santun dan cerdas adalah sesuatu pola hidup yang menurut saya paling tepat untuk bisa kita lakukan sehari-hari,” terang ayah dari empat anak. Hasil perjuangan yang dilakukannya,, menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Dimana SBY semakin besar mendapatkan kepercayaan dari rakyat


39

PROFIL

Ignatius Mulyono bersama keluarga tercinta

dalam kehidupan sehari-hari, mengantarnya menjadi seorang pemimpin yang di-segani dan menjadi panutan bagi teman-temannya di Baleg DPR. Kepemimpinan Mulyono di Baleg DPR sangat bijaksana dan tenang ditengah-tengah beda pendapat dari fraksi-fraksi. Menurutnya, kita harus selalu menghargai pemikiran dari siapapun, dan tidak merendahkan terhadap usulan, sikap, pengajuan atau pemikiran dari teman-teman yang lain. Bahwa kita juga tidak boleh terpengaruh

Indonesia dan Partai Demokrat juga mendapat kepercayaan yang lebih besar dengan mendapatkan kursi sampai 148 kursi atau 20,6%. “Suatu hal yang menurut kami atas kemurahan Tuhan juga atas kerjasama yang baik dan kepercayaan rakyat pada kita,” tegas kakek dari empat orang cucu ini. Pola hidup yang bersih, santun dan cerdas yang selalu diterapkan

40


oleh kekuatan-kekuatan yang ada. “Kita harus berada pada posisi bahwa kami ini yang dituakan, jadi saya harus bisa memberikan dan menampilkan bahwa mereka semua harus diperhatikan, dipertimbangan dengan baik dengan harapan dapat diputuskan satu rumusan yang baik juga,” terangnya. Selalu menghargai seluruh pendapat, pemikiran, usulan dari teman-teman, tanpa memikirkan dari besarannya partai dan dari manapun asalnya tetap harus ditampung sebagaimana mestinya, itulah kunci sukses Mulyono dalam memimpin Baleg. Suami dari Handiastuti ini berharap untuk ke depan, bisa bersamasama dengan kekuatan politik yang lain membawa negara ini semakin menjadi negara yang maju, negara yang berwibawa yang memiliki pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab untuk membawa bangsa dan negara ini lebih sejahtera.

Anggota Dewan Cukup Dibagi Dalam Tiga Komisi

Untuk meningkatan kinerja DPR yang optimal, jika dikembangkan dengan sistem yang ada sekarang, menurutnya sangat sulit dilakukan. Mulyono menyarankan anggota Dewan cukup dibagi dalam

tiga komisi saja, yaitu komisi legislasi, komisi pengawasan dan komisi anggaran. “Kalaulah boleh saya sebutkan jumlahnya, komisi legislasi mungkin cukup 150, komisi pengawasan bisa mencapai 330 jadi per komisi sekarang itu ada 30 orang dan komisi anggaran ada 80 orang,” paparnya. Dengan adanya pembagian yang demikian, diperkirakan seluruh pekerjaan yang diserahkan kepada anggota Dewan atau dibebankan kepada DPR bisa diselesaikan dengan optimal, karena tidak ada lagi tugas-tugas yang merangkap dan sebagainya. Dijelaskan Mulyono, bahwa anggota dewan yang ditugaskan di pengawasan akan melakukan pengawasan saja, anggota dewan yang ditugaskan di legislasi harus melakukan tugas penyusunan UU seluruh UU yang akan dikeluarkan melalui Baleg. Jika bicara masalah anggaran termasuk pengawasan penggunaan anggaran akan dicover oleh anggota dewan yang duduk di Badan Anggaran. Jika hal ini dilakukan dengan baik, citra DPR akan semakin baik karena kinerja DPR juga semakin baik dan bagus. Menurut pria yang lebih suka makanan tradisional ini, kemampuan dari anggota Dewan betul-betul bisa optimal karena hanya menangani salah satu bidang. Selain itu, waktu reses anggota dirasakannya terlalu panjang dan waktu untuk hari Jumat jika diperhatikan cukup banyak waktu yang tidak teroptimalkan. “Rata-rata setelah sholat Jum’at sudah tidak digunakan lagi, sebetulnya ini juga merupakan waktu yang bisa dimanfaatkan manakala jadwalnya itu bisa diatur,” katannya. Mulyono mengusulkan, untuk rapat fraksi dilaksanakan setelah shalat Jum’at, jadi pagi sampai menjelang shalat Jum’at bisa diisi untuk kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan sesuai dengan tugas di DPR. “Saya yakin jika anggota Dewan yang 560 dibagi 3 komisi akan membawa DPR ke depan lebih bagus,” tandasnya. (sc,tt)

Ignatius Mulyono bersama Istri tercinta

JUMLAH DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NEGARA Nama

Mayjend (Purn) Ignatius Mulyono

Tempat /Tanggal Lahir

Sala, 17 April 1945

Agama

Katholik

Riwayat Pendidikan

1.SECAPA 2.AKABRI 3.SESKOAD 4.SESKO ABRI

Riwayat Organisasi

1.Wakil Ketua Pengurus Daerah Pertina – Suma tera Utara (1985-1989) 2.Ketua Harian Pertina Pusat (1997–2001)

Riwayat Pekerjaan

1.Danrem 073/MKT 2.Paban III/Org Sopsad 3.Pati Ahli Kasad 4.Wadan Seskoad 5.Anggota DPR 6.Anggota DPR 7.Anggota DPR

Riwayat Perjuangan

1.Penumpasan G.30S/PKI 1965 2.Pemberantasan Penyelundupan/ Operasi Halilintar 1979

Lulus Tahun 1965 Lulus Tahun 1970 Lulus Tahun 1985 Lulus Tahun 1991

(1994) (1995) (1997) (1998) (1998-2001) (2004-2009) (2009-2014)


41

KUNJUNGAN KERJA

Perlu Peninjauan Kembali Desentralisasi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah yang lahir pada masa reformasi melalui UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan dunia pendidikan tidak makin cerah. Otonomi Daerah hanya memindahkan permasalahan pendidikan dari pusat ke daerah. Kualitas pendidikan semakin sulit berkembang, karena pendidikan ikut dijadikan objek politik para elit daerah.

Ketua DPR Marzuki Alie menghadiri seminar nasional “Mampukah Otonomi Pendidikan Mendorong Peningkatan Daya Saing Bangsa” di IKIP PGRI Semarang

“

Faktanya kita masih melihat masih tingginya disparitas pendidikan antar kelompok masyarakat, baik antara perkotaan dan pedesaan, kaya dan miskin, serta antar daerah,” kata Ketua DPR RI Mar-

42

zuki Alie saat bicara dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Mampukah Otonomi Pendidikan Mendorong Peningkatan Daya Saing Bangsa Pada Era Globalisasi’ di Auditorium Gedu ng Pusat IKIP PGRI Semarang di Semarang, Selasa (12/7/2011).


Ia memberi contoh penetapan Kepala Dinas Pendidikan oleh Kepala Daerah yang seringkali tanpa didasarkan pada kapabilitas seseorang, melainkan hanya karena kedekatan secara politik. Akibatnya pendidikan dikelola secara serampangan karena orang yang berada di pucuk pimpinan pendidikan di daerah bukan orang yang memahami tugasnya. Kualitas guru di daerah rata-rata juga kurang baik, karena rekrutmen dilakukan secara tidak profesional. Penerimaan calon guru dengan kolusi sudah dianggap umum dan belum jelas akreditasinya. Kepada peserta seminar yang terdiri dari mahasiswa, guru dan dosen yang datang dari beberapa wilayah di Jateng, Ketua DPR menyebut masalah krusial yang juga menjadi bagian dari pendidikan adalah masalah sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lebih baik. Besarnya dana pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan, sementara birokrasi pendidikan semakin ketat dan rumit. Anggaran Pendidikan 20 persen dari APBN/APBD yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan UU, semula dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik, hingga kini ternyata belum dapat diimplementasikan secara seimbang. “Keadaan tersebut membuat kita berpikir, apakah tidak lebih baik jika dilakukan

sentralisasi pendidikan di tengah kebijakan otonomi daerah sekarang ini atau sekurang-kurangnya sentralisasi terhadap tenaga pengajar atau guru,” imbuhnya. Marzuki memaparkan beberapa langkah mendesak yang dapat dilakukan diantaranya, mengevaluasi manajemen pendidikan, dari desentralisasi menuju sentralisasi kembali, untuk menjauhkan pendidikan dari kegiatan politik praktis para elit kekuasaan di daerah. Duduk bersama antara DPR dan Pemerintah untuk membicarakan kebijakan sentralisasi tenaga pendidik. “Segenap pihak perlu berupaya mencari formula terbaik untuk penyelenggaraan UN yang jujur, peningkatan kesejahteraan pendidik dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan,” tambah politisi Partai Demokrat yang di daerah pemilihannya Sumsel, juga mengelola lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Rektor IKIP PGRI Semarang, Muhdi, SH. M.Hum mengatakan Seminar Nasional dalam rangka menyongsong Dies Natalis ke 30 ini diharapkan dapat menemukan tawaran solusi bagi permasalahan yang muncul setelah 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi pendidikan.

Anggota Dewan Kehormatan PGRI Ketua Umum organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pusat, DR. Sulistyo, M.Pd yang bertindak selaku moderator menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie untuk hadir dalam acara yang disebutnya seminar para guru di Semarang. Ia juga menyampaikan keyakinannya pemimpin bangsa yang berhasil adalah yang baik dan dekat dengan para guru. Kepada para peserta seminar ia juga menyampaikan rasa terkejutnya ketika menjemput Ketua DPR di Bandara Ahmad Yani.

Ketua DPR Marzuki Alie menjadi pembicara acara seminar nasional di IKIP PGRI Semarang

“Kita sudah menyediakan ruang VIP di bandara, tapi saya terkejut Ketua DPR tidak bersedia kesana dan lebih memilih ruang kedatangan umum, ternyata tidak semua politisi seperti yang kita bayangkan,” jelasnya. Sulistyo yang juga anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah pada kesempatan tersebut meminta kesediaan Marzuki Alie untuk menjadi anggota Dewan Kohormatan PGRI, organisasi profesi yang menurutnya memiliki anggota terbanyak dibanding organisasi profesi lain. Ia mengungkapkan dari 2,7 juta tenaga pengajar di seluruh Indonesia 90 persen diantaranya adalah anggota PGRI.

Menjawab hal ini Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan kesediaannya, sekaligus berterima kasih apabila para guru mempercayainya. Ia mengaku ada dua undangan yang sulit baginya untuk menolak, pertama bertemu para pemuda dan kedua memenuhi undangan para guru. “Saya selalu hadir menyangkut acara kepemudaan karena terkait calon pemimpin bangsa. Kemudian saya juga upayakan hadir acara guru, karena guru merupakan pilar bangsa, kalo guru baik InsyaAllah nasib bangsa akan selamat. Saya sangat berkepentingan pada guru karena ingin bangsa ini kedepan menjadi lebih baik,” demikian Marzuki. (iky)


43

KUNJUNGAN KERJA

Limbah PT Indah Kiat Diduga Mencemari Lingkungan Berdasarkan informasi yang diterima Komisi VII DPR, baik melalui media maupun laporan masyarakat, keberadaan PT Indah Kiat Puip & Paper (PT IKPP) dianggap sebagai factor utama penyebab terjadinya pencemaran limbah cair yang terjadi di sungai Ciujung.

D

Ketua TIM Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR, Drs. M Ali Kastella

emikian yang dikatakan Ketua rombongan Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke Serang Propinsi Banten, Jawa Barat. Rombo ngan yang dipimpin Drs. M. Ali Kastella (Hanura) sebanyak 6 orang Anggota, antara lain H. Sutan Sukarnotomo (PD) Anggota, Dr. H.M. Azwir Dainy Tara (PG) Anggota, Dr. Zulkifliemansyah (PKS) Anggota, Hj. Irna Narulita (PP) Anggota, Ir.Nur Yasin, MBA (PKB) Anggota. Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR dilakukan selama 2 (dua) hari, 27 sampai dengan 28 Juni 2011, hari pertama rombongan melakukan pertemuan dengan Bupati, Ketua DPRD, BPLHD, dan Badan Lingkungan Hidup Kab. Serang, serta instansi yang terkait di Pendopo Bupati, hari kedua pertemuan dengan Dirut PT Indah Kiat Pulp & Paper dan dilanjutkan peninjauan langsung ke lokasi pembuangan lim-

44

bah PT Indah Kiat ke Sungai Ciujung Rabu (28/06) Siang. Ketua Tim kunker spesifik Komisi VII DPR Drs. M Ali Kastella mengatakan bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat setempat dan laporan dari LSM, PT Indah Kiat juga dianggap telah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang bersengketa dengan pengguna lahan. M Ali Kastella juga mengatakan, permasalahan lain bahwa PT Indah Kiat tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan di Kabupaten Serang terutama masalah peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat yang berada disekitar kegiatan PT Indah Kiat. Dia mengungkapkan, bahwa berbagai permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan pembuktian dengan melihat secara langsung upaya pengelolaan lingkungan yang telah


dilakukan dan bagaimana kondisi masyarakat disekitar wilayah industri, serta mendengarkan penjelasaan yang sebenar-benarnya dari pihak PT Indah Kiat. M Ali Kastella yang memimpin rombongan tersebut mengatakan bahwa banyak permintaan dari masyarakat setempat yang meminta agar PT Indah Kiat supaya ditutup untuk tidak beroperasi, karena PT Indah Kiat dinilai limbahnya sudah mencemari Lingkungan khususnya Sungai Ciujung dan sekitarnya. Sementera Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman mengemukakan, PT Indanh Kiat Pulp and Puper tidak bisa ditutup begitu saja sebagaimana desakan dari masyarakat dan LSM. Diakui juga bahwa keberadaan PT Indah Kiat juga telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat diwilayah utara Kabupaten Serang sebanyak empat Kecamatan. Dia mengungkapkan juga bahwa kurang lebih sepuluh ribu masyarakat disekitar lokasi PT Indah Kiat juga sudah terkena dampak yang sangat merugikan masyarakat, baik secara ekonomi maupun social dan ekologi. Pemerintah Daerah mengharapkan adanya keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh dengan peningkatan social, ekonomi dan ekologi bagi masyarakat di Kabupaten Serang, ungkap Taufik Bupati Serang Ahmad taufik juga menegaskan, bahwa PT Indah Kiat telah mencemari Sungai Ciujung,

yang ditandai dengan meningkatnya kadar TTS, COD dan BOD yang telah melampaui baku mutu yang telah ditetapkan, dengan produksi 50.000 ton per hari, buangan limbah PT Indah Kiat sudah tidak mampu lagi ditampung oleh Sungai Ciujung, limbah yang dihasilkan telah melampaui daya dukung dan daya tampung Sungai Ciujung. Ahmad Taufik juga meminta agar PT Indah Kiat Pulp and Paper yang posisinya berada di Kabupaten serang agar segera diaudit lingkungan mengingat mengingat limbah yang telah dihasilkan oleh PT Indah Kiat betul-betul sudah mencemari lingkungan masyarakat Serang. Bupati Serang Taufik juga mengatakan bahwa pencemaran lingkungan tersebut sudah mengganggu kehidupan masyarakat Serang Utara, diakuinya bahwa PT Indah Kiat merupakan perusahaan besar, asetnya mencapai triliyunan rupiah dan total karyawan mencapai 10 ribu karyawan, namun perusahaan kurang memperhatikan lingkungan, kata Taufik Bupati Serang. Taufik juga menegaskan, bahwa Sungai Ciujung jika musim kemarau airnya berwarna hitam dan berbau karena limbah yang dibuang oleh industri terutama limbah dari PT Indah Kiat. Pendekatan sudah dilakukan bahwa kami ingin limbah bersih bukan limbah hitam, akan tetapi masalah ini belum berhasil diselesaikan, kata Taufik. Bupati Serang Ahmad Taufik juga mengatakan bahwa, Pemda telah mengusulkan kepada PT Indah Kiat, tiga alter natif terkait masalah penanganan limbah antara lain, membuang limbah cair yang telah diolah terlebih dahulu kemudian dibuang langsung ke laut melalui pipa, pengurangan pembuangan limbah secara proporsional disesuaikan dengan debit air di sungai Ciujung, dan menambah kapasitas Ipal yang telah ada, dan disesuaikan dengan produksi limbah yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Serang

Komisi VII DPR saat meninjau lokasi pembuangan limbah cair di sungai ciujung di PT. Indah Kiat, Banten

berharap agar dukungan Dewan, khususnya Komisi VII DPR untuk kegiatan konservasi di daerah hulu Sungai Ciujung, serta bantuan Komisi VII DPR untuk kegiatan normalisasi di hilir dan muara Sungai Ciujung serta mengusulkan agar Komisi VII DPR dapat mendorong PT Indah Kiat untuk dapat membuang limbah kelaut setelah diolah dan melalui pipa. Bupati Serang Ahmad Taufik juga meminta agar Komisi VII DPR menyelenggarakan rapat dengan Kementerian LH, Pemda Kabupaten Serang, PT Indah Kiat dan seluruh stakeholder lainnya. Sementara itu, LSM FKPN( Front Kebangkitan Petani dan Nelayan dan ICEL) mrngungkapkan bahwa petani dan nelayan jauh lebih makmur pada saat sebelum adanya PT Indah Kiat berdiri, Sekarang tambak-tambak di wilayah pesisir telah tercemari limbah dan hasilnya Sangat menurun secara drastis Diungkapkan juga bahwa kegiatan penanaman hutan mangrove yang telah dilakukan oleh PT Indah Kiat tidak berpengaruh apa-apa, karena sistim penanamannya tidak benar dan keberadaan tanaman hutan mang rove masih rusak. Dia mengharapkan adanya unsur keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak akibat aktivitas PT Indah Kiat.

Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur Prasarana dan Jasa Kementerian Lingkungan Hidup Sabar Ginting mengatakan jika PT Indah Kiat terbukti melakukan pencemaran, maka proper biru yang tahun 2010 lalu bisa dicabut, kemudian dapat proper baru diganti dengan proper hitam. Sabar Ginting juga mendukung bahwa audit lingkungan terhadap PT Indah Kiat seperti apa yang diusulkan Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Abdul Muhyi itu lebih baik lagi, biaya audit ditanggung oleh PT Indah Kiat, ungkap Ginting. Kepala badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Anang Mulyana mengatakan bahwa daya dukung Sungai Ciujung dimusim kemarau dalam menampung limbah jauh berkurang ketimbang musim hujan. Dimusim kemarau debitnya nol sampai dua meter per detik, sementara limbah yang dibuang mencapai 45 ribu meter kubik per hari dimana 93 persen adalah milik PT Indah Kiat, kata Anang. Anang juga mengatakan pihaknya sudah menawarkan dua alternatif kepada PT IndahKiat yakni mengurangi debit limbah, kemudian diolah terlebih dahulu dan membuang ke laut melalui pipa, akan tetapi sampai saat ini tidak dipatuhi. (Spy).


45

SOROTAN SOROTAN

Dicari, K P K n a n i Pimp

l i d A i n a r yang Be

Tantangan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun kedepan akan jauh lebih berat. Modus pelaku korupsi akan semakin canggih, tekanan pada pimpinan KPK lebih kuat apalagi menjelang pemilu 2014. Untuk menjawab semua tantangan itu Panitia Seleksi KPK 2011 harus benar-benar menemukan kandidat yang teruji kredibilitasnya.

46


“

Pansel harus mencari yang terbaik dan yang lebih berani. Yang berani melawan arus yang ada, gayanya gaya pak Mahfud, pakai kaca mata kuda kalau melihat sesuatu, tidak ada urusan dengan si A atau si B, terobos saja. Bukan berani mati, tapi berani adil dan itu tidak gampang,” kata anggota Komisi III, Aboe Bakar Al Habsy menjawab pertanyaan Parle di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/7). Calon pimpinan KPK menurutnya harus independen dan tidak diganggu kekuasaan. Salah satu pembuktiannya adalah dapat menuntaskan kasus Century. Politisi PKS ini mengingatkan agar setiap calon pimpinan dapat menyadari bahwa kehadiran lembaga pemberantas korupsi ini bersifat ad hoc. Apabila tugas penguatan lembaga kejaksaan dan kepolisian itu sudah berhasil maka segala kewenangan dikembalikan kepada mereka. Bicara pada kesempatan berbeda anggota komisi III dari FPAN, Yahdil Abdi Harahap menyatakan belum

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy

optimalnya proses reformasi birokrasi merupakan lubang besar perilaku korupsi di tanah air. Kondisi ini bukan tidak mungkin membuat tindak pidana korupsi menjelang pemilu 2014 akan meningkat. Untuk menjaga

kesinambungan program menurutnya panitia seleksi patut memberikan peluang kepada salah seorang pimpinan KPK saat ini, dipilih kembali. “Pimpinan KPK sekarang menurut saya kinerjanya tidak terlalu buruk kok, patut

Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman


47

SOROTAN

mengakomodir salah satu untuk kesinambungan kerja,” imbuhnya.

Perbedaan Pasca Putusan MK

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menerima uji materiil yang diajukan beberapa elemen masyarakat sipil, yang mempertanyakan masa jabatan pimpinan KPK sesuai pasal 34 Undang Undang nomor 30 tahun 2002. Dengan demikian Ketua KPK yang baru saja terpilih Busyro Muqoddas dipastikan melanjutkan kepemimpinannya di lembaga pemberantasan korupsi itu sampai 4 tahun kedepan. Pertimbangan hakim MK antara lain Busyro telah dipilih lewat seleksi yang ketat, seperti pemilihan empat pimpinan KPK lainnya pada 2007. Hal

48

lain efektivitas kerja Busyro, jika hanya diberikan kesempatan menjabat selama satu tahun. Hakim MK berpendapat Busyro tetap harus bekerja maksimal dengan menjalani masa empat tahun sebagai pimpinan KPK. Bagi Ketua Komisi III Benny K Harman keputusan majelis hakim MK tidak berlaku surut. ”Putusan MK itu berlaku mulai saat dibacakan, padahal masa jabatan Busyro yang akan berakhir tahun ini diputuskan sejak enam bulan lalu. Untuk itu, masa jabatan Busyro tetap melanjutkan sisa masa jabatan dari pimpinan yang digantikan, hingga akhir tahun 2011,” tegas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. Untuk itu pansel menurutnya, tetap menyerahkan 10 nama calon


pimpinan KPK untuk memenuhi kewajiban UU. Ia menekankan komisi III terbuka jika Busyro diajukan pansel untuk dilakukan fit and proper test calon pimpinan KPK. “Karena DPR wajib memilih dan menetapkan lima nama bukan empat nama, maka pansel wajib pula menyerahkan sepuluh dan bukan 8 nama kepada presiden untuk diserahkan kepada DPR. Kalau Pak Busyro mau dimasukin ya silakan,” demikian Benny. Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat yang menilai Pansel KPK cukup menyerahkan 8 nama calon. Menurutnya perbedaan pendapat antara dirinya dengan Benny K Harman disebabkan interpretasi hukum yang berbeda atas putusan MK. “Putusan MK itukan final, dan sudah diputus bahwa Busyro memimpin KPK selama 4 tahun ke depan. Jadi Pansel tinggal menyerahkan 8 nama,” ujarnya. Bagi anggota Komisi III dari FPKS Aboe Bakar Al Habsy perbedaan penafsiran itu harus segera dituntaskan dalam rapat internal. “Kalau masalah KPK ini memang perlu duduk di komisi karena ada perbedaan yang sangat tajam. Oleh karena itu memang perlu rapat internal yang membahas perbedaan ini jadi ketika menghadapi seleksi KPK ini, kita bisa satu suara. Itu harus jelas,” imbuhnya. Yahdil Abdi Hararap anggota Komisi III dari FPAN menyatakan setidaknya ada isu utama yang harus segera dibahas dalam rapat internal tersebut. Pertama, membicarakan keputusan majelis hakim MK yang menerima uji materill pasal 34 Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal kedua, Komisi III perlu mengambil putusan tentang calon pimpinan KPK yang akan diterima mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Baginya 8 atau 10 tidak menjadi masalah, yang penting ada kesepakatan bersama. Ia berharap rapat internal tersebut bisa secepatnya digelar. (iky) ***

Moratorium PNS :

Perlu Disusun Kajian Komprehensif Soal PNS

Isu Moratorium PNS kembali menyeruak, karena disinyalir di berbagai daerah belanja pegawai sudah mulai memberatkan Pemda dari sisi penganggarannya, bahkan dalam laporan Kementerian Dalam Negeri belanja pegawai daerah yang diambil dari dana alokasi umum (DAU) pusat sendiri rata-rata nasional sebesar 57 persen.


49

SOROTAN

B

eberapa daerah bahkan bisa mencapai 60-80 persen. Namun secara agregat jika belanja pegawai dibandingkan dengan total belanja jika di ratain nasional mencapai 39 persen. Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel menilai saat ini pemerintah perlu melaksanakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) terkait semakin membengkaknya jumlah PNS. “Pembengkakan jumlah PNS tanpa kejelasan job description dan scope of work masingmasing, tentunya akan semakin memperberat proses reformasi birokrasi. Untuk langkah awal, pembengkakan jumlah PNS, harus diatasi dengan moratorium CPNS dan pensiun dini PNS. Untuk pensiun dini, tentunya ada yang sukarela, ada yang mandatory dan ada yang non-negotiable. “Melalui cara ini pegawai yang bagus tentunya tidak boleh keluar. Dengan demikian kita harapkan kedepan tidak ada unemployment terselubung. Sedangkan proses rekrutmen dan efektifitas kerja PNS harus ditata ulang dalam masa moratorium itu”, jelasnya Moratorium PNS bagi sebagian anggota DPR juga dikhawatirkan akan

membawa persoalan baru apabila tidak dilakukan kajian secara komprehensif terhadap persoalan PNS. “Perlu disusun desain ulang birokrasi secara menyeluruh, tidak parsial. Selama ini kan pemerintah membuka formasi PNS setiap tahun,” kata Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap baru-baru ini. Chairuman mengakui, moratorium rekrutmen PNS adalah bagian dari rencana reformasi birokrasi. Karena itu program tersebut jangan diterapkan secara kagetan “Silakan buat kebijakan yang komprehensif. Jangan tiba-tiba diterapkan di tengah tahun, padahal APBN dan APBD sudah diketok,” kata politisi Golkar itu. Apabila evaluasi telah dilakukan, kata Chairuman, maka selanjutnya pemerintah dan DPR akan duduk bersama untuk membahas soal moratorium PNS itu. “Setelah dibicarakan di rapat kabinet, barulah konsultasi dengan DPR, karena moratorium juga menyangkut jumlah anggaran atau perubahan anggaran yang menjadi ranah kewenangan dewan,” jelasnya. Kemal kembali menegaskan, kebutuhan Moratorium memang sudah sangat mendesak mengingat jumlah PNS di seluruh Indonesia sudah men-

Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel

50


capai 4,7 juta. “Alokasi belanja pegawai yang terus membengkak, belum ditambah dengan beban keuangan lanjutan seperti untuk pensiun, tunjangan hari tua, dll. Anggaran bagi PNS jika digabungkan antara pengeluaran pusat dan daerah diperkirakan mencapai 60% dari APBN. Bahkan dibeberapa daerah belanja pegawai bisa menghabiskan lebih dari 80% APBD,”paparnya. Solusinya, lanjut Kemal, harus ada capping belanja pegawai yang mengacu pada perbandingan jumlah PNS daerah dengan jumlah penduduk di masing-masing daerah. Juga harus ada batas minimal belanja modal dengan mempertimbangkan total anggaran belanja daerah. Sehingga alokasi belanja untuk infrastruktur dan pembangunan bagi masyarakat bisa memadai dan tidak habis untuk belanja pegawai. “Bisa jadi, perlu mutasi untuk daerah-daerah yang memang benarbenar kekurangan dari pusat atau dari daerah yang berlebihan PNS-nya. Dan ini bisa ditata dalam masa moratorium 6 bulan atau satu tahun,”paparnya. Publik menilai, anggaran untuk belanja pegawai pemerintah saat ini sudah sangat besar dan boros jika dibandingkan dengan produktivitas PNS saat ini yang dipandang rendah. Rendahnya produktivitas kerja terlihat dari aktivitas pegawai yang begitu santai di hampir semua instansi pemerintah sehingga membuat sistem rantai birokrasi menjadi terlalu panjang dan memicu ekonomi biaya tinggi. “Pemerintah harus serius untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas PNS. Kualitas birokrasi kita akan sangat ditentukan dari penataan ini. Dan ini dampaknya kemana-mana, termasuk kepada ekonomi, bisnis dan daya saing nasional kita,”tegasnya. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasih Dia mengatakan, saat ini sangat mendesak dilakukan evaluasi sistem rekruitmen PNS. ‘Jangan sampai ada rekruitmen PNS berdasarkan rekomendasi atau membayar biaya

tertentu. karena itu, proses rekruitmen harus berdasarkan hasil konsultan yang profesional. Banyak PNS direkrut sebagai balas jasa tim sukses bupati dan sebagainya didaerahdaerah,”ujarnya. Dirinya kurang sependapat apabila dilakukan moratorium perekrutan PNS secara keseluruhan. Pasalnya PNS masih dibutuhkan meski dalam jumlah yang lebih sedikit. “Bukan menghentikan tapi diperbaiki sistem rekrutmennya. Harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan yang lainnya, hanya perlu diperbaiki mentalnya,”paparnya. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal mendukung dilakukannya moratorium PNS. Karena didaerah, PNS seakan menjadi industri bagi kepala daerah. Bahkan tidak jarang muncul pungutan-pungutan liar saat rekrutmen PNS berlangsung. ’’Jangan lagi PNS ini menjadi alat kepala daerah,’’paparnya Akbar menyatakan, dengan APBN sebesar 1.240 triliun, hampir 70 persen beban anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Namun, apakah sisanya untuk pengembangan infrastruktur? Ternyata tidak, ada sejumlah APBN yang pengunaannya masih lepas dari kontrol DPR. ’’70 persen untuk belanja rutin, lantas berapa untuk rakyat langsung,’’tegasnya.

Pengambilan sumpah saat pelantikan PNS di lingkungan Sekretariat DPR

Tidak Bisa dipukul rata

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menilai, moratorium PNS tidak bisa dipukul rata, dan diterapkan di seluruh Kementerian secara sekaligus, ada ada sektor dan bidang mana saja yang diberlakukan moratorium “Tenaga guru, terutama di daerah-daerah, masih kurang. Fakta di lapangan, guru bisa mengajar empat pelajaran sekaligus. Itu artinya, rekrutmen PNS di sektor itu masih dibutuhkan,”papar Politisi dari PDIP ini Oleh karena itu, Ganjar meminta kepada pemerintah untuk segera mendata jumlah pegawai mereka di berbagai sektor, dan mengevaluasi

Anggota DPR Arif Wibowo (F-PDIP)

apakah jumlah itu sebanding atau tidak dengan pelayanan yang dibutuhkan publik di sektor itu. Bila jumlah pegawai berlebih, barulah moratorium dapat diterapkan. Sementara Anggota DPR Arif Wibowo (F-PDIP) mengatakan, Keputusan pemerintah untuk menutup pengajuan jatah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011, baik di level pusat maupun daerah berpotensi memicu masalah baru. Sebab, tidak diiringi dengan penataan regulasi dan penataan formasi kebutuhan antar instansi atau antar daerah.

Menurutnya, sejak 2005 tidak ada hasil signifikan dalam menekan laju pertumbuhan jumlah pegawai. Dalam pengadaan PNS, lanjut Arif, pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang dengan rasio sesuai kebutuhan. Puncaknya pengangkatan tenaga honorer secara massal pada tahun 2005 yang masih belum tuntas bahkan mencapai 800 ribuan Dia menegaskan pertumbuhan pegawai yang tidak terkontrol merupakan ’buah’ dari praktik pengelolaan kepegawaian yang berorientasi kepentingan politik kekuasaan dan


51

SOROTAN

Foto bersama setelah acara pelantikan PNS di lingkungan Sekretariat DPR

mengabdi pada status quo. ’’Jadi, tidak konsisten dengan reformasi birokrasi yang acap digembar-gemborkan pemerintah selama ini,”lanjutnya.

Pensiun Dini Tingkatkan Produktivitas

Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel menilai postif rencana program pensiun dini Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama di lingkungan Kementerian Keuangan. “Selama hal ini dijalankan berdasarkan evaluasi performance base, saya kira ada harapan

52

untuk meningkatkan produktifitas birokrasi kita. Diharapkan kebijakan ini kedepan bisa diperluas untuk menata sistem dan manajemen PNS secara keseluruhan agar lebih produktif. Birokrasi kita harus terus bertransformasi menjadi birokrasi modern yang produktif dan berorientasi civil servant, pelayanan publik,”ujar anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan ini. Penataan ini menurut Kemal memang sudah sangat mendesak mengingat jumlah PNS di seluruh Indonesia sudah mencapai 4,7 juta. Hal tersebut


menyebabkan alokasi belanja pegawai yang terus membengkak, belum ditambah dengan beban keuangan lanjutan seperti untuk pensiun, tunjangan hari tua, dan lain-lain. “Dengan proses reformasi birokrasi yang memiliki konsekuensi peningkatan remunerasi memang harus ada upaya yang serius untuk meningkatkan produktifitas PNS. Kalau tidak, maka rakyat secara keseluruhan sebagai pembayar pajak akan sangat kecewa melihat kesenjangan remunerasi yang diterima dengan produktifitas yang diberikan,” jelasnya. Saat ini, pos belanja pegawai secara keseluruhan cukup besar dimana pemerintah mengalokasikan Rp180,6 triliun atau sekitar 14,7% dari APBN 2011. Pada saat yang sama alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas infrastruktur hanya Rp67,4 triliun. “Publik banyak menilai, anggaran tersebut sangat besar dan boros jika dibandingkan dengan produktivitas PNS saat ini yang dipandang rendah. Rendahnya produktivitas kerja terlihat dari aktivitas pegawai yang begitu santai di hampir semua instansi pemerintah sehingga membuat sistem rantai birokrasi menjadi terlalu panjang dan memicu ekonomi biaya tinggi,”tambahnya. (si)

LIPUTAN KHUSUS

DPR RI Yakinkan Irak

Dorong Kerjasama Migas Kunjungan Luar Negeri Ketua DPR RI ke Irak pada Bulan Mei lalu, membawa sumbangsih besar bagi pemerintah Indonesia, melalui jalur parlemen DPR RI mampu meyakinkan parlemen maupun pemerintah Irak untuk mendorong kerjasama disektor migas dengan Indonesia.


53

LIPUTAN KHUSUS

P

asalnya Irak merupakan salah satu Negara penghasil Migas terbesar di dunia. Bahkan pemerintah Irak secara tegas mendukung dan mendorong kerjasama pada sector tersebut. “Berkaitan dengan minyak mentah, pemerintah Irak sangat mendukung dan siap membantu Indonesia apabila ingin kembali mengadakan kerjasama di bidang tersebut,”Jelas Menteri Perminyakan Irak HE Abdul Kareen Luaibi saat pertemuan dengan delegasi Ketua DPR ke Irak. Dia mengusulkan, Pemerintah Indonesia segera berkunjung ke Irak

dalam rangka mengembangkan sektor minyak antar kedua negara secepatnya. “Biasanya kontrak minyak di Irak berlangsung setiap tahun dan kami siap kapan saja membuat kerjasama dengan Indonesia,”lanjutnya. Kareen Pada kesempatan tersebut, Jelas Ketua DPR Marzuki Alie, saat ini Indonesia mengalami krisis di bidang minyak, dan kedepannya kebutuhan akan minyak di Indonesia akan semakin meningkat. Karena itu, DPR mengharapkan Pemerintah Irak dapat mengalokasikan dan mencadangkan produksi minyaknya untuk Indo-

Ketua DPR Marzuki Alie berpidato di Gedung Parlemen Irak

Ketua DPR Marzuki Alie saat berbincang dengan Menteri Perminyakan Irak HE Abdul Kareen Luaibi

54


nesia. “Cadangan minyak Indonesia semakin berkurang dan akan habis dalam puluhan tahun mendatang, karena itu diharapkan Irak dapat mencadangkan serta mengalokasikan minyaknya,”papar Ketua DPR Marzuki Alie saat mengadakan pertemuan dengan Menteri Perminyakan Republik Irak HE Abdul Kareen Luaibi, di Baghdad, baru-baru ini.. Selain itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengharapkan, adanya peningkatan kerjasama ekspor dan impor produksi pupuk khususnya sulfur. “Indonesia mengharapkan produk pupuk khususnya Sulfur dapat diekspor ke Indonesia,”harapnya. Dia menambahkan, selain pupuk, Indonesia juga membutuhkan produk gas flare, pasalnya Irak memiliki cadangan gas flare yang cukup besar. Dia mengatakan, kunjungan ke Irak selain mendorong peningkatan kerjasama di sektor minyak, juga bertujuan meningkatan hubungan parlemen antara Indonesia-Irak yang telah berlangsung selama 40 tahun silam lalu. “Pada kunjungan muhibah ini, Delegasi telah bertemu dengan Perdana Menteri Irak, Wakil Perdana Menteri, Wapres dan Delegasi juga sempat berbicara dengan Ketua DPR Irak. DPR juga bertemu dengan ketua majelis tinggi islam dan berbagai tokoh politik di Irak,”tandasnya. Di parlemen, papar Marzuki, dirinya sempat berpidato di Gedung DPR Republik Irak mengenai Konstitusi dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dihadiri oleh ratusan anggota parlemen Irak.”DPR menginginkan adanya peningkatan di sektor pendidikan, atau pertukaran pelajar dimana kedua negara saling memberikan kesempatan untuk belajar satu sama lain khususnya mengirim pelajar Indonesia ke Irak begitupun sebaliknya. Dia mengatakan, mayoritas penduduk Islam harus saling mendukung satu sama lain, caranya dengan meningkatkan kerjasama perdagangan Irak-Indonesia yang selama ini semakin menurun. “Kita mengharapkan

peningkatan kerjasama perdagangan yang sempat menurun paska invasi AS ke Irak,”paparnya. Menjawab hal tersebut, jelas Kareen, Irak telah memproduksi Sulfur dan hibrida dalam jumlah yang besar. Karena itu, pihaknya menyatakan siap untuk bekerjasama dengan Indonesia untuk menandatangani kontrak jangka panjang terkait produksi sulfur dan hibrida tersebut. “Untuk gas kami belum bisa melakukan ekspor karena mengutamakan kebutuhan dalam negeri namun setelah 6-7 tahun kami siap mengekspor gas tersebut dalam jumlah besar,”jelasnya. Terkait produk gas elpiji, tambahnya, Pemerintah Irak akan segera memproduksi gas elpiji pada tahun depan, dan apabila Indonesia berminat pemerintah Irak akan mendukung penuh peningkatan kerjasama tersebut. “kedepannya akan ada pembahasan yang penting terutama mengenai sektor minyak dan proyeknya, dan Indonesia dapat mengambil peluang besar untuk berkerjasama maupun berinvestasi pada sektor tersebut,”katanya.

Ketua DPR Marzuki Alie penandatanganan MOU sektor migas dengan pemerintah Irak

Tandatangani MoU dengan Parlemen Irak

Ketua DPR Ri Marzuki Alie menandatangani Mutual Of Understanding (Mou) Atau Nota Kesepahaman Antara Kedua Parlemen Negara Sahabat. Nota Kesepahaman Tersebut Ditandatangani Oleh Ketua DPR Ri Marzuki Alie dan ketua Parlemen Irak Usama Abdul Aziz Nujayfi yang disaksikan oleh anggota parlemen Irak. Nota tersebut berisi antara lain, pertama, kedua belah pihak menekankan atas keinginan bersama membangun hubungan bilateral dan menyesuaikan sikap terhadap masalah-masalah dunia melalui komunikasi tingkat pejabat tinggi, konsultasi, meningkatkan reaksi dan dukungan bersama pada Isu-Isu penting Internasional dan secara rutin menyelenggarakan pertemuan dan konsultasi diantara kedua belah pihak dalam kegiatan-kegiatan Internasional, Konpe-

Ketua DPR Marzuki Alie saat bersama dengan Menteri Perminyakan Irak HE Abdul Kareen Luaibi


55

LIPUTAN KHUSUS

Suasana pertemuan Parlemen Indonesia dengan Parlemen Irak di Gedung parlemen Irak

rensi dan lain sebagainya. Kedua yaitu, kedua Belah pihak bersepakat untuk berpartisipasi dalam membangun upaya-upaya bersama diantara kedua parlemen dalam bidang-bidang sebagai berikut : Kerjasama Pertukaran Pengalaman Di Berbagai Sektor Dan Tingkatan Di Bi-

56

dang Legislatif, Hukum Dan Administratif Serta Kerjasama Antara Komite Dalam Kedua Parlemen Di Seluruh Bidang. Kemudian berusaha, meningkatkan Hubungan Antara Komite Persahabatan Parlemen Dan Membangun Kerjasama Yang Erat Antara Kedua


Parlemen Termasuk Pertukaran Kunjungan. selain itu, adanya kerjasama pertukaran keahlian dalam hal mekanisme kerja mengenai peran pengawasan parlemen dan penyusunan Anggaran Belanja Umum Dan Khusus serta mekanisme pengawasan atas pelaksanaannya dan memperkuat kemampuan kedua Parlemen di Bidang tersebut melalui pelaksanaan pelatihan dan lokakarya. Yang membanggakan dari Kunjungan Ketua DPR Marzuki Alie dan rombongan, Ketua DPR Marzuki Alie menyempatkan menyampaikan pidato resminya di Gedung Parlemen Irak, yang disaksikan ratusan anggota Parlemen Irak. Dalam Pidatonya, Mantan Sekjen Partai Demokrat tersebut menjelaskan proses demokrasi yang terjadi di Indonesia serta harapan dirinya terhadap demokrasi yang berlangsung di Kawasan Timur tengah. Dalam Pidatonya, dia mengatakan, perkembangan demokratisasi yang terjadi akhir-akhir ini di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, antara lain Sudan, Palestina, Tunisia, Mesir, Yaman, Bahrain, Libiya, dan Suriah memberikan gambaran

tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di Negara-negara Muslim dan akan berujung pada realisasi harapan dari rakyat yang sekaligus menguatkan negara masing-masing. Menurutnya, Kesadaran ini juga terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 yang dikenal dengan masa Reformasi. Sejak tahun itulah Indonesia diakui sebagai Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sekaligus sebagai parlemen negara Muslim terbesar di dunia yang dilahirkan melalui proses yang sangat demokratis. “Indonesia berhasil membuktikan bahwa demokrasi dan Islam bukanlah dua kutub yang saling berlawanan. Indonesia memiliki space untuk membuktikan bahwa Islam, demokrasi dan modernitas dapat sejalan secara harmonis,”paparnya. Proses demokratisasi, lanjutnya, dapat terwujud dengan dilakukannya perubahan konstitusi, diselenggarakannya pemilihan umum secara langsung dan terbentuknya lembaga baru sebagai penyeimbang yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial. “Hal ini membuktikan bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan bersama sesuai dengan kehendak bangsa yang berlatar belakang budaya berbedabeda.Indonesia telah membuktikan bahwa perbedaan yang ada tidak menghalangi persatuan untuk menciptakan demokrasi,”tambahnya. Pada pemilihan umum tahun 1999, saat awal proses demokratisasi, Indonesia memiliki 48 partai yang menjadi peserta pemilu. Kemudian, pada pemilihan umum tahun 2004 ada 24 partai yang ikut dalam pemilu. Dan pada pemilihan umum tahun 2009 ada 34 partai. Selain banyaknya Partai yang ikut dalam pemilihan umum, Indonesia yang berpenduduk sekitar 237 juta orang juga terbagi berdasarkan 33 provinsi yang terdiri dari berbagai etnis, suku dan agama. “Sebagai Negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memandang bahwa keragaman tidak seharusnya menyebabkan perpecahan dan pertikaian. Sebaliknya, keragaman ini se-

jatinya memberikan pengayaan dalam proses demokratisasi. Cara pandang inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia, karena perpecahan hanya akan menghilangkan kekuatan,”jelasnya. Dengan pengalaman tersebut, paparnya, DPR mengharapkan proses demokratisasi di Irak dapat berlangsung secara damai dengan menghindari cara-cara kekerasan yang hanya akan menuju kepada kehancuran. “Dalam demokrasi, hal yang paling

utama perlu diperhatikan adalah tujuan dasar demokrasi itu sendiri yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan Negara, sehingga rakyat tidak perlu melakukan aksi terorisme sebagai upaya penyampaian aspirasi. Karena agama Islam secara tegas menafikan cara-cara kekerasan tersebut. Islam sendiri sebagai pembawa kedamaian dan rahmat (kasih dan sayang) bagi seluruh ummat manusia,”terangnya. (si)


57

LIPUTAN KHUSUS

Jakarta Action Plan Jadi Fondasi Pendidikan di Asia Pasifik B erbagai perubahan di dunia global kian menambah tantangan baru bagi pelaksanaan pendidikan untuk semua. Dengan tegas dan lantang, dalam pidato pembukaan The 3rd Executive Bureau Meeting Forum of Asia-Pasific Parliamentarians for Education (Faspped), pada 18-19 Juni 2011 di Tehran, Iran, Ketua Parlemen Iran Dr. Ari Larijani menyampaikan keperluan bagi parlemen di kawasan Asia Pacific untuk terus mencermati perkembangan terakhir situasi politik di kawasan. Khususnya, menurut Lari-

jani, terkait berbagai pulic uprisings yang telah menyebabkan kemunduran sektor pendidikan. Selain itu, dia berharap, kepemimpinan Iran dalam Faspped untuk periode 2 tahun mendatang dapat mendorong parlemen negara-negara anggota mewujudkan education for all (EFA) di negara masing-masing. “Iran siap mendukung adanya peningkatan capacity building dan pengembangan teknologi sektor pendidikan,” tandasnya. Dalam forum tersebut, DPR RI melalui delegasinya menandaskan

Anggota Delegasi Heri Akhmadi (kiri) dan Wakil Ketua BKSAP Nurhayati Assegaf (kanan) saat bersama Ketua Parlemen Iran Dr. Ari Larijani

58


bahwa Jakarta Action Plan merupakan pondasi penting dalam pelaksanaan education for all di Asia Pasifik. Jakarta Action Plan sendiri merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam Sidang Umum Faspped ke-1 di Jakarta, pada Juni 2010. Dalam kesempatan itu, delegasi DPR RI terdiri dari Wakil Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf yang berperan sebagai ketua delegasi, didampingi Heri Akhmadi selaku anggota delegasi. “Kami mengharapkan Iran sebagai Presiden Faspped saat ini dapat mendorong negara anggota untuk menerapkan statuta Faspped dan juga Jakarta Action Plan,” kata Nurhayati dalam pertemuan tersebut. Pertemuan Faspped ke-3 dihadiri oleh delegasi parlemen dari Indonesia, Iran, Korea Selatan, Vietnam, dan Bangladesh selaku anggota Executive Bureau of Faspped. Sedangkan turut pula hadir, delegasi dari Thailand, Rumania, Afghanistan, dan Pakistan selaku observer. Dari UNESCO juga dikirimkan perwakilannya. Nurhayati menegaskan, berbagai perubahan yang terjadi di dunia global seperti krisis keuangan, fluktuasi harga makanan, dan energi serta perubahan iklim telah menambah tantangan baru bagi pelaksanaan EFA (pendidikan untuk semua) di dunia. Walau begitu, kata dia, dorongan bagi komunitas regional untuk bekerja sama kian erat dan menguat. “Faspped harus memastikan bahwa pendidikan tetap

Sidang Umum FASPPED Hasilkan Jakarta Action Plan

menjadi elemen penting dalam pembangunan di Asia Pasifik,” tandasnya.

Implementasi kesepakatan

Agenda pertemuan itu terdiri dari paparan dari setiap negara terkait topik ‘Challenges and accomplishment with respect to EFA: future orientations, with special reference to the Faspped mission and objectives’. Selain itu, di-sampaikan pula pertukaran pandangan atas implementasi Jakarta Action Plan. Pada kesempatan itu, delegasi juga mengikuti Regional Workshop on the Role of Education in Meeting Challenges of the Contemporary World: Quality Education, a Key Instrument in the Recognition of Sustainable Development Goals. Dalam kesempatan itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor dalam penetapan 1 Oktober sebagai Day for Supporting Education of the Palestinian Women and Children Towards Achieving EFA Goals. “Kami meminta UNESCO untuk meng-endorse-nya pada tataran internasional,” pungkas Nurhayati. Sementara itu, dalam presentasinya, Heri Akhmadi menuturkan, ada sejumlah tantangan dan hambatan Indonesia dalam meraih EFA. Dia mengungkapkan

Delegsai DPR RI, Hidayat Nur Wahid (kiri), Marzuki Alie (tengah) dan Nurhayati Assegaf (Kanan)

tantangan di Indonesia yang memiliki wilayah relatif luas, kontur wilayah berbukit-bukit dan kepulauan, serta mempunyai keragaman budaya, adat istiadat, dan masyarakat. “Namun begitu, angka pencapaian partisipasi sekolah dasar telah mencapai 95% dari target nasional. Amendemen UUD 1945 juga telah menggariskan bahwa pendidikan sebagai hal terpenting dalam pembangunan bangsa. Terkait itu diwajibkan adanya alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN atau Rp207,41

triliun yang menjadi anggaran terbesar sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia,”ujarnya. Diketahui, output dari pertemuan tersebut adalah butirbutir resolusi. Seiring dengan hal itu, delegasi DPR RI berhasil menegaskan bahwa Jakarta Action Plan merupakan kerangka kerja implementasi EFA di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, kebijakan Indonesia terkait alokasi anggaran pendidikan 20% dari anggaran belanja menjadi konsensus bersama. (si)


59

LIPUTAN KHUSUS

DPR DUKUNG PENINGKATAN KERJASAMA RI - RUSIA Kunjungan Muhibah Delegasi DPR ke Negara Federasi Rusia 3- 8 Juli 2011

Rombongan delegasi mendapat hiburan tari tradisional dari keluarga besar kedutaan RI di Moscow

D

PR RI mendukung setiap upaya peningkatan kerjasama antara

pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Rusia. Demikian di-

Suasana pertemuan antara Delegasi DPR RI dengan Duma Negara Rusia di Moscow

60


sampaikan Ketua DPR RI DR.H. Marzuki Alie di hadapan Ketua Duma Negara Rusia HE,Mr.Boris Vyacheslavovich Grylov, saat Courtesy Call di Okhotny Ryad 1 Moscow,Kamis (7/7) lalu. Rombongan Muhibah DPR RI yang diketuai oleh Marzuki Alie, beranggotakan 6 (enam) orang, datang ke Republik Federasi Rusia atas undangan resmi dari Duma Negara.Dalam kesempatan tersebut, Marzuki juga mengungkapkan perlunya peningkatan hubungan bilateral antar Parlemen. “ Rusia dan Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik, oleh karenanya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia jangan hanya terbatas pada satu bidang saja,hubungan dengan sesama Parlemen pun harus ditingkatkan, ujarnya.

Boris Grylov yang memiliki nama lengkap Boris Vyachheslavvovich Gryzlov, menyambut baik apa yang disampaikan oleh delegasi DPR RI. Ia menyatakan sangat senang dengan kedatangan delegasi DPR RI, “kami menghargai kedatangan delegasi dari Indonesia yang telah memenuhi undangan kami. Kami berharap kedatangan delegasi dapat lebih meningkatkan kerjasama hubungan baik antara pemerintah Rusia dengan pemerintah Indonesia.Kerjasama diberbagai bidang, seperti ekonomi,budaya,sosial harus lebih ditingkatkan” Lanjutnya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Boris, Marzuki yang juga didampingi oleh Dubes RI untuk Rusia, Hamid Awaluddin dalam pertemuan tersebut, menguraikan perlunya peningkatan kerjasama pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. “ kami melihat, masih sedikit sekali mahasiswa atau pelajar indonesia di Rusia, begitu juga tenaga kerja, oleh karenanya kami mengharapkan agar Rusia bisa lebih sedikit proaktif memberikan kesempatan kepada putra dan putri Indonesia untuk belajar di Rusia, terang Marzuki. Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat banyak, selama ini tenaga kerja mayoritas hanya terkonsentrasi di wilayah Asia, “Rusia memiliki potensi yang sangat baik bagi tenaga kerja kita. Mudah-mudahan kedepan nanti, hubungan antara Indonesia dan Rusia juga bisa merambah ke sektor tenaga kerja dan pendidikan” katanya. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam lebih tersebut, tidak ada hal hal spesifik yang dibicarakan, inti pembicaraan tidak terlepas dari topik awal yang dikedepankan, selesai pertemuan, delegasi DPR RI di jamu makan siang dengan hidangan khas Rusia Kaviar dan Vodka.

Peningkatan Ekspor dan Impor

Sementara itu, dalam pertemuan antara delegasi DPR RI dengan Dewan

Ketua DPR Marzuki Alie bersalaman dengan Ketua Duma Negara Rusia HE. Mr. Boris Vyacheslavovich

Ketua DPR Marzuki Alie bersalaman dengan Ketua DPRD ST. Petersbrugh VS Yagya di Istana Mariinskiy

Federasi Rusia, di jalan B.Dmitrova 26 Moscow, beberapa pokok persoalan yang menyangkut hubungan kedua negara dibicarakan secara hangat kekeluargaan. “Rusia adalah kawan lama” ujar Marzuki. Persoalan mendasar dalam bidang ekonomi,serta kerjasama lainnya menjadi hal menarik yang dibicarakan selama hampir satu setengah jam Alexander Porfirievich Torshin mengungkapkan bahwa kerjasama yang sudah terjalin erat dengan Indonesia saat ini, perlu lebih ditingkatkan, “Rusia sangat berharap adanya pe-

ningkatan kerjasama dengan Indonesia, ekspor \impor harus terus dikembangkan dan ditingkatkan”, katanya. Diakhir pertemuan, Ketua DPR RI menyerahkan kenang-kenangan kepada Dewan Federasi Rusia. Istana Mariinskiy di St.Petersbrugh menjadi saksi bisu pertemuan delegasi Muhibah DPR RI dengan Pimpinan DPRD St.Petersbrugh, Selasa (5/7). Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, menghasilkan kesepakatan mengenai perlunya dibina hubungan yang lebih baik antara Indonesia dengan Rusia. (djst)


61

SELEBRITIS

Dewi Sandra

yang lahir di Brazil ini untuk datang dan datang lagi. “Tapi saya rasa pulau Bali serta pulau-pulau lain di seluruh Indonesia memiliki daya tarik yg sama-sama menarik. Which is why I’m proud to be Indonesian. Kita adalah bangsa yg begitu kaya, setujukan..” jelasnya sambil tersenyum. Itulah pembicaraan pertama Parle dengan Dewi Sandra yang terpaksa tidak bisa dilanjutkan karena panggilan untuk menaiki pesawat Garuda Indonesia sudah terdengar. Sesaat Dewi masih sempat memanggil Rani menejernya untuk mengatur wawancara nanti di Jakarta. Setelah berbagi nomor telepon, rombongan yang cukup besar itu bergegas menaiki pesawat, terbang menuju Ibukota meninggalkan Bali yang penuh kesan. ** Pertemuan kedua dengan artis multi talenta ini berlangsung di Jakarta. Maraknya pemberitaan media tentang upaya keras DPR RI untuk menuntaskan RUU BPJS (Badan Penye lenggaraan Jaminan Sosial) membuat Parle tertarik menanyakan masalah ini. Ternyata Dewi langsung nyambung

Kesenjangan Antara Miskin dan Kaya Menunjukkan Ada yang Salah di Negeri Ini

B

erjalan diantara keramaian Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, sosok Dewi Sandra terlihat anggun. Dibalut baju terusan putih, celana jeans biru, berkaca mata hitam, membawa tas tangan dan buku bacaan tebal, ia tidak terlalu menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang. Ketika akhirnya Parle menyapa, ia langsung membalas sambil membuka kaca mata hitamnya. “Hallo apa kabar?” begita sapaan pertama yang keluar dari mulutnya. Pembicaraan selanjutnya berkisar tentang kegiatan Dewi di pulau Dewata.

62

Sebagai bintang iklan salah satu label kecantikan ia juga harus mengikuti rangkaian kegiatan promosi ke beberapa daerah di seluruh Indonesia. Sudah hampir seluruh wilayah Indonesia telah dikunjunginya, semuanya mendatangkan kesan tersendiri. Tapi Bali memang paling sering didatanginya, baik untuk kepentingan pekerjaan atau pada waktu lain, wisata. Budayanya yang eksotis, sejarahnya, keanggunan bangunan pura yang khas, keindahan pantai, keramahan masyarakatnya membuat Bali seakan selalu mengundang wanita


dan mengaku cukup memberi perhatian pada isu ini. “Saya selalu tertarik akan hal-hal baru dan pasti berusaha mengupdate diri saya via media cetak maupun elektronik atau bertanya, diskusi dengan teman-teman tentang apa-apa yang sedang terjadi di sekililing saya,” jelasnya. Pembicaraan mengalir, Dewi Sandra mengkritisi peran negara dalam melindungi orang-orang tidak mampu. Ia ternyata masih ingat pelajaran tentang konstitusi seraya mengutip pasal 34 ayat 1 ; Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

oleh negara. Nada suaranya menjadi sedikit bergetar ketika ia menyampaikan keprihatinan. “Yang saya rasakan semakin lama jumlah penduduk miskin makin banyak sementara ada sebagian orang yang bisa dengan leluasanya menghambur-hamburkan uang. Ini merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang salah di negara tercinta kita,” tandasnya. Artis yang pernah mendapat penghargaan presenter terbaik salah satu program musik di televisi ini menekankan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan jaminan sosial semua terkait komitmen. Tidak hanya dari pemerintah tetapi dari seluruh warga negara. Sebagai contoh, warga negara diwajibkan membayar pajak sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagai regulator pemerintah harus memiliki komitmen untuk menyalurkan pajak tersebut dan menindak siapapun warga negara yang tidak memiliki komitmen sesuai kesepakatan. Apabila ini dilaksanakan menurut ‘jalurnya’ pembangunan akan menjadi lebih baik, lebih merata dan dirasakan oleh seluruh warga negara. Dewi Sandra memberikan apresiasi kepada anggota DPR yang telah memperjuangkan RUU BPJS. Ia mengaku merekam beberapa nama wakil rakyat yang menunjukkan konsistensi dalam bekerja di parlemen. Baginya riuh rendah politik di gedung wakil rakyat ini memang meriah namun beberapa hal cendrung kebablasan. “Saya setuju meriah, tapi cenderung kebablasan karena menurut saya tidak semua pihak memiliki komitmen yang penuh untuk menjadi lebih baik,” ujarnya. Putri pasangan George Killick asli Inggeris dan Prihartini campuran Betawi Yogya ini mengaku masih akan setia menggeluti dunia seni yang telah membesarkan namanya. “Belum terfikir untuk banting setir,” katanya tegelak. Ia kembali tertawa renyah ketika ditanya mana yang lebih menarik modelling atau menyanyi? Dewi yang pernah dinobatkan salah satu majalah sebagai perempuan terseksi

ketujuh di dunia mengaku kedua bidang tersebut telah menawan hatinya, sama-sama menantang. “I love doing both so I guess saya termasuk beruntung karena saya mencintai pekerjaan saya.” Peraih AMI Award untuk kategori R & B ini menjelaskan bakat seni yang dimilikinya merupakan perpaduan minat yang dimiliki kedua orang tuanya. Sambil tersenyum Dewi menggambarkan ibunya sebagai peminat musik keroncong sekaligus pengagum kelompok musik The Beatles dan Rolling Stones. Sedangkan ayahnya sangat mencintai musik klasik terutama karya komponis terkenal Mozart dan Beethoven. “Saya termasuk beruntung karena dari umur yang cukup belia saya dididik untuk appresiasi dan menikmati segala bentuk seni yang ada di muka bumi ini dan itu karena mereka berdua. Jadi boleh dibilang darah seni saya adalah perpaduan dari Ibu dan Ayah,” imbuhnya. Tidak banyak yang dapat diingatnya dari Brazil negara tempat kelahirannya. Dewi mengaku di negeri samba itu hanya numpang lahir, setelah itu keluarga Killick pindah ke Singapura. Penyanyi yang sudah merilis lima album ini masih menyimpan hasrat untuk suatu saat kembali mengunjungi

negara yang memiliki bejibun bintang sepak bola dunia. Sebenarnya ia sudah melirik kalender dan pilihan yang paling tepat untuk berkunjung ke Brazil adalah tahun 2014 saat negeri ini menjadi tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia Sepakbola. Ia tertegun sejenak ketika ditanya tentang kehidupan pribadinya. Tak banyak yang bisa diungkap. Dewi Sandra kembali tersenyum ketika Parle menyebutnya perempuan tegar dan mandiri. Sambil menghirup nafas panjang Dewi Sandra memberi jawaban, “Saya adalah orang yang apa adanya. Kalaupun publik menganggap saya ‘tegar dan mandiri’ mungkin karena saya pernah melewati berbagai proses yang pada akhirnya orang-orang memilki persepsi sedemikian rupa. Tapi saya bukan wanita hebat. Sayapun sering menangis dan sangat amat membutuhkan orang lain yang mendukung saya seperti keluarga tercinta, sahabat saya dan tentunya saya tidak pernah lupa Tuhan yg Maha Esa.” Itulah sang dewi yang mengaku tidak punya kiat rahasia dalam menghadapi hidup. Ia menekankan hidup adalah perjalanan yang harus dilewati dan disyukuri. Soal obsesi? “Banyak.. hahaha. Semoga semua obsesi saya akan tercapai. Amin.” (iky)


63

PERNIK PERNIK

Harapan Petugas

Kebersihan Gedung DPR Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau. Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri atau orang lain.

64


N

ah prinsip inilah yang dipegang oleh Muhammad Subakir (57 tahun) salah satu petugas kebersihan yang bekerja membersihkan sampah di sekitar Gedung Wakil Rakyat. Pria paruh baya ini bersama teman seprofesinya sehari-hari bekerja membersihkan halaman Gedung DPR RI agar tetap terjaga kebersihan dan keindahannya. Dua puluh tahun sudah Subakir (panggilan akrabnya) bertugas menyapu halaman gedung tempat wakil rakyat bekerja. Mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB ia menjalankan tugas rutinnya dengan penuh rasa tanggung jawab serta keikhlasan, karena menurutnya hal ini sudah menjadi tugasnya dalam menjaga kebersihan. Pria yang sangat bersahaja ini awalnya bekerja di DPR sebagai tenaga honorer tahun 1991 di bagian perumahan, namun sejak tahun 1996 ia bekerja pada perusahaan jasa kebersihan yang menjadi rekanan DPR sebagai petugas kebersihan halaman Gedung DPR. Saat ditanya mengapa tidak mencoba menjadi pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI setelah 5 tahun bekerja sebagai tenaga honorer di Bagian Perumahan DPR, Subakhir tersenyum malu sambil menunduk sejenak, “Sudah ketuaan mbak. Ijazah saya memang sampai SD, dan untuk diangkat menjadi pegawai tetap, umurnya sudah lewat”, ucapnya dengan nada rendah. Menjadi petugas kebersihan bukanlah cita-cita bagi Subakhir, cita-citanya adalah menjadi seorang guru. Cita-citanya kandas ketika kesempatan mengenyam pendidikan hanya putus sampai di bangku Sekolah Dasar. Meskipun demikian, pekerjaan sebagai petugas kebersihan tetap dilakoninya dengan ikhlas. Menurut anak keempat dari sembilan bersaudara yang sehari-hari pulang dan pergi ke Gedung DPR naik angkutan

Muhammad Subakir bekerja membersihkan sampah disekitar Gedung Wakil Rakyat DPR

kereta api, penghasilannya selama ini dirasakan cukup untuk menghidupi Ibu dan keluarga adik perempuannya dengan satu anak. Dia paham kalau ia bekerja di kantor wakil rakyat, namun ia tidak pernah merasa iri melihat wakil rakyat dengan segala kemewahannya. Subakir sangat menyadari keadaan dirinya. Tabah, sabar, dan apa adanya, semuanya kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa, kata-kata dari ibunya itulah yang selalu dia ingat dan menjadi pegangan dalam menjalani hidup. Selama bekerja Subakir mengalami beberapa kali pergantian tampuk pemerintahan. Ia menilai lebih mudah hidup di era Presiden Soeharto dilihat dari segi ekonomi dan keamanan. Sambil menarik napas dalam menurutnya hidup di era setelah itu sangat sulit, karena semua harga-harga cukup mahal dan susah mencari kerja.

Ketika ditanya hal yang paling menyenangkan selama bekerja di DPR, Pria asla Cianjura ini dengan lugu menjawab bahwa dia senang bekerja sebagai petugas kebersihan karena memiliki teman-teman yang baik, saling pengertian dan perhatian. “Di sini saya senang, temannya baikbaik. Tapi yang susah ya kalau pas lagi demo, sampahnya banyak”, ujarnya. Harapannya setelah selama 20 tahun mengabdi sebagai petugas kebersihan ingin mendapatkan penghargaan. Tapi dia tidak bisa menyebutkan bentuk penghargaan apa yang diinginkannya. Lelaki kecil kurus dan berkulit agak legam ini juga punya anganangan jika ada rejeki ingin membuka warung sebagai bekal hidup dikemudian hari jikalau tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi sebagai petugas kebersihan di DPR. Membuka warung dia anggap tidak sulit, karena ia tidak punya keahlian apa-apa. (sc)


65

POJOK PARLE

Bijaknya Pimpinan Baleg Dari sejumlah RUU yang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, mungkin RUU Pemilu yang paling hangat dan paling sering mendapat interupsi dari para anggota Baleg.

66


T

ak heran RUU ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan, baik dari insan media Pers sampai Anggota Dewan sendiri, karena RUU ini membahas tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Seperti sore itu, Senin 13 Juni 2011, Baleg mengagendakan Rapat Pleno tahap finalisasi Pengambilan Keputusan RUU tersebut dan selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna menjadi usul inisiatif DPR RI. Suasana rapat sedikit tegang, karena pada rapat-rapat sebelumnya, persoalan Pasal 202 yang mengatur ambang batas perolehan suara masih menjadi masalah serius yang belum disepakati seluruh fraksi. Masing-masing Fraksi masih tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan angka ambang batas (parliamentary threshold) dari fraksinya masing-masing. Fraksi Partai Demokrat tetap pada angka 4%, Fraksi Partai Golkar 5%, Fraksi PDI Perjuangan 5%, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 3-4% dan F.PAN, F-PPP, F-PKB, F-Gerindra dan F-Hanura masing-masing 2,5%.

Ketua Baleg Ignatius Mulyono yang memimpin rapat saat itu meminta sekretariat untuk menghidupkan in fokus agar para anggota baleg dapat lebih mencermati isi Pasal yang masih belum mendapatkan titik temu tersebut. In Fokus dihidupkan, tapi yang tampil di layar buram dan kurang jelas terbaca. Mulyono berkata :” Wah……. Layarnya kok buram begitu, seperti suasana sore ini yang masih suram belum ada kata sepakat,” kata mulyono diiringi tawa anggota yang hadir. Mulyono pun menambahkan :”Mas……… mas…….mbok sebelum main dicoba dulu in fokusnya,” katanya tenang dengan nada biasa. Kemudian salah seorang sekretariat segera membetulkan in fokus, tapi ……. setelah dicoba diperbaiki hasilnya masih belum maksimal. Melihat layar yang tetap buram, Pak Mul pun berkata:” ya sudah disentrongkan saja mas, yang penting masih bisa dibaca kan,” katanya dengan tenang. Salah satu wartawan yang sedang menyimak pembahasan RUU ini berkata :”Tadi itu Pak Mul marah atau enggak sih,” katanya kepada teman disebelah. Temannya pun berkata : Wah….. susah juga dilihat kelihatannya sih biasa-biasa saja. Mungkin itu sekedar mengingatkan saja, lain kali dicek dulu,” tambah temannya. Berkatalah temannya lagi :” Duh……… bijaknya Pak Mul, sampai kita nggak tahu antara marah dan tidak. Disinilah kehebatan Pak Mul, ditengah-tengah interupsi yang bertubi-tubi untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing, pak Mul tetap bisa memimpin rapat dengan tenang, tanpa terpancing sedikit pun emosinya,” tambahnya lagi. Sampai rapat ini dilanjutkan, layar yang ada tampak masih buram dan Pimpinan Rapat adem-adem saja tidak mempersoalkan hal itu. Duh bijaknya Pimpinan seperti pak Mul ini…………………… (tt)


67

POJOK PARLE

68


PESAN PIMPINAN PARLEMENT ARIA ARLEMENT ARIA PARLEMENT ARIA ARLEMENT

Recommend Documents