PANCASILA Modul ke:
Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Manajemen www.mercubuana.ac.id
Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.
Pendahuluan • Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menunjukkan bahwa manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, maka geraka massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-ara yang demokratis. • • Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. • Penyelenggaraan negara yang demokratis merupakan cita-cita dari negara modern.
• •
•
•
Makna yang terkandung dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah sebagai berikut : Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Permusyawaratan. Artinya, mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa kensekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaasn secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat.
Aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dapat dipertimbangkan alternative berikut : • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama • Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. • Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. • Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Bidang Politik Mengenai dasar politik negara berkedaulatan rakyat kesimpulannya ialah bahwa : • Merupakan penjelmaan dari sila ke empat, maka dasar politik negara berkedaulatan rakyat tidak boleh disamakan dengan demokrasi, lebih-lebih demokrasi politik akan tetapi lebih luas berarti di dalam negara rakyat adalah pendukung kekuasaan yang tertinggi di dalamnya tersimpul demokrasi termasuk demokrasi politik kedua-duanya dalam kedudukan dan makna sebagai cita-cita politik. • Merupakan penjelmaan juga dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demokrasi sosial dalam arti luas. • • Dengan demikian telah dapat dijelaskan lebih lanjut pula bahwa sifat demokrasi dari pada negara kita memiliki dua dasar yang kuat, kekal tak berubah di dalam hidup kenegaraan kita ialah dasar filsafah negara kita dan dasar politik negara kita sebagai penjelmaan dari pada dasar filsafat negara kita.
Sila ini mengandung arti bahbwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok (bersosialisasi). Sikap yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sila ini adalah : • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. • Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. • Menghargai pendapat orang lain. • Mengakui adanya persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan dalam bermasyarakat. • • Dalam sila keempat Pancasila ada dua kata kunci, yaitu : kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. • Kerakyatan sebagai dasar negara berarti bahwa kepentingan rakyatlah yang harus menjadi sumber inspirasi seluruh kebijakan negara. Konsep kerakyatan merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan/kerajaan feudal yang lebih berpusat pada kepentingan raja atau elit, atau pemerintah kapitalis yang lebih melayani kepentingan kelas kaya. Konsep kerakyatan kini lebih dikenal dengan konsep pemerintahan dimana kedaulatan tertingginya di tangan rakyat atau pemerintahan demokrasi.
• Secara sederhana, pembahasan sila keempat adalah demokrasi. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisik/jasmaniah, sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhati nurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. • • Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai negara demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang professionaldewasa melalui system musyawarah (government by discussion).
Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah : • Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi. • Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. • Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat. • Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat. • Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. • Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. • Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. • Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. • Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. • Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab. • Menjunjung tinggi atas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab. • Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapai.
Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi •
Melalui sila keempat apparat negara yang membuat kebijakan negara diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan, maka mereka akan ingat bahwa apapun pemikiran yang dimiliki harus didasarkan pada kepentingan masyarakat Indonesia secara umum, terlepas dari partai politik atau golongan si wakil rakyat.
• Dalam rangka mengaktualisasikan sila keempat dalam bidang ekonomi dapat dipertimbangkan alternative perilaku sebagai berikut : • Keseimbangan hak dan kewajiban. • Mewujudkan rasa keadilan sosial. • Hak masyarakat atau warga pekerja untuk tahu. • Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main yang berlaku. • Membiasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. • Selalu bertanggung jawab atas keputusan musyawarah. • Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. • Itikad baik dengan penuh tanggung jawab dalam menerima suatu tugas dan jabatan. • Dan lain-lain.
Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Sosial Budaya
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memiliki makna : • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. • Tidak memaksakankehendak kepada orang lain. • Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. • Bermusyawarah sampai mencapai consensus atau mufakat dengan semangat kekeluargaan.
• •
•
•
Di bawah ini adalah arti dan makna sila keempat yang dibahas sebagai berikut : Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Permusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Permusyawatan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat.
Aktualisasi sila keempat dalam kehidupan sosial budaya dapat kita jadikan pedoman sebagai berikut : • Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. • Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. • Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. • Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. • Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. • Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Sosial Budaya Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan. Untuk membangun postur kekuatan Hankam terdapat empat pendekatan yang digunakan, yaitu : • Ancaman. • Misi. • Kewilayahan. • Politik.
Dalam rangka mengaktualisasikan sila keempat dalam bidang Hankam dapat dipertimbangkan alternative perilaku sebagai berikut : • Keseimbangan hak dan kewajiban. • Mengutamakan persatuan demi kepentingan dan keamanan masyarakat. • Melindungi hak-hak minoritas. • Mewujudkan rasa keadilan sosial. • Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main yang berlaku. • Membiasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. • Selalu bertanggung jawab atas keputusan musyawarah. • Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. • Itikad baik dengan penuh tanggung jawab dalam menerima suatu tugas dan jabatan. • Lain-lain.
Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Bidang Hukum dan HAM Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi yang harus diperhatikan, Pertama, pemantapan jati diri bangsa. Kedua, pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain : • Perdamaian, bukan perang. • Demokrasi, bukan penindasan. • Dialog, bukan konfrontasi. • Kerjasama, bukan eksploitasi. • Keadilan, bukan standar ganda.
Dalam mengaktualisasi sila keempat dalam pengembangan hukum dan HAM perlu memiliki prinsip untuk dijadikan pedoman antara lain : • Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi. • Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. • Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat.
• Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat. • Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. • Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. • Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. • Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. • Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. • Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
Terima Kasih Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.
