PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DARI PERUM MENJADI PERSEROAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) TESIS

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DARI PERUM MENJADI PERSEROAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH: BINSAR HUTABARAT 097005083/ HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL TESIS

: PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DARI PERUM MENJADI PERSEROAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)

NAMA

: BINSAR HUTABARAT

N.I.M.

: 097005083

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

MENYETUJUI KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., MH. Ketua

Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum Anggota

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH.

Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum


Telah di uji pada Tanggal 15 Pebruari 2013

PANITIA PENGUJI: Ketua

: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., MH

Anggota : Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH Dr. Jelly Leviza, SH., MS


ABSTRAK Awalnya status Perusahaan Listrik Negara adalah Perusahaan Jawatan yang kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum hingga terakhir menjadi Persero. Sebagai Perusahaan Jawatan usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dalam rangka pelayanan umum sebagai misi utamanya yang dikelola langsung oleh pemerintah/negara. sebagai Perusahaan Umum di samping melaksanakan pelayanan umum, juga bertujuan mencari untung yang pengelolaannya tetap menjadikan pemerintah sebagai pemilik modal utama. Ketika PLN diubah menjadi Persero, pengusahaan tenaga listrik tetap dilaksanakan untuk pelayanan umum dan sekaligus mencari untung berdasarkan prinsip-prinsip perseroan dan terlepas dari pemerintah yang hanya sebagai pemegang saham. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan tentang pengusahaan ketenagalistrikan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menjelaskan, memaparkan, menguraikan secara analitis tentang asas-asas, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Permasalahan yang diteliti adalah: pertama, bagaimanakah alasan-alasan yang menjadi dasar perubahan status Perusahaan Listrik Negara dari Perusahaan Umum menjadi Persero? Kedua, bagaimanakah kondisi perubahan-perubahan status Perusahaan Listrik Negara sebelum dan sesudah menjadi Persero? Ketiga, bagaimanakah pengelolaan Perusahaan Listrik Negara dengan status Persero yang diwajibkan melaksanakan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO)? Kesimpulan diperoleh: pertama, alasan perubahan status dari Perum menjadi Persero untuk melaksanakan efisiensi dan efetivitas pengelolaan tenaga listrik. Kedua, kondisi perubahan status Perusahaan Listrik Negara sebelum Persero ketika sebagai Perusahaan Jawatan murni melaksanakan kewajiban pelayanan umum, Perusahaam Umum listrik tidak murni melaksanakan pelayanan umum karena Pemerintah sekaligus mencari untung. Ketiga, Pengelolaan PT. PLN (Persero) tetap diwajibkan melaksanakan PSO sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan merupakan perintah Pasal 66 ayat (1) UU BUMN. Tetapi untuk melaksanakan tata kelola perseroan terlepas dari Pemerintah sebagai pemilik saham. Disimpulkan: pertama, agar pengusahaan tenaga lsitrik dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik. Kedua, agar penyediaan tenaga listrik dapat mendorong perekonomian masyarakat. Ketiga, agar pengelolaan tenaga listrik harus memprioritaskan dana untuk PSO bukan berupa subsidi. Kata Kunci : Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, Perusahaan Listrik Negara Persero, dan Kewajiban Pelayanan Umum


ABSTRACT Initially the status of the State Electricity Company is a department which is then converted into a public company until the latter being a limited company. As a corporate department, electricity business conducted in order to service the general public as its primary mission is managed directly by the government. As a public company, as well as carrying out public services, it also aims for profit that management keeps the government as the owner of a major capital. When PLN converted into a limited company, exploitation of power remain in force for public service and at the same time make a profit based on the principles of the company and besides of the government as the only shareholder. Type of research is the normative juridical, research that refers to the legal norms contained in the legislation on electricity utilization. The nature of research is descriptive analysis to explain, describe, elaborate analytically about the principles, norms, and rules contained in the legislation. Problems studied are: first, how the reasons for which the change in status of the State Electricity Company from Public Company into Limited Company? Second, how is the condition status changes State Electricity Company before and after a Limited? Third, how does the management of the State Electricity Company with Limited Company status required to perform its obligation of public service or public service obligation (PSO)? Conclusions obtained: first, the reason for the change of status of Perum be Limited to implement the efficiency and effectiveness of power management. Secondly, the condition of the State Electricity Company status changes before Limited when a pure Bureau Company perform public service obligations, the General Electric Company impure perform public service as well as rent-seeking government. Third, the management of PT. PLN (Persero) is still required to implement the PSO, as mandated in the Constitution in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and is the command of Article 66 paragraph (1) of SOEs. But to implement corporate governance in spite of the Government as the owner of the shares. It concluded: first, that the exploitation of power is managed by the principles of good governance and good corporate governance. Second, in order to supply electricity to stimulate the economy of the community. Third, in order to prioritize power management funds for PSO is not a subsidy. Keywords : Department Office, Public Company, State Electricity Company Limited, and Public Service Obligation.


KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat serta kasih karunia-NYA yang selalu menyertai dan menguatkan penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan atas penyertaan Tuhan penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: “Perubahan Status Perusahaan Listrik Negara Dari Perum Menjadi Perseroan Dalam Kaitannya Dengan Public Service Obligation (PSO)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Magister Hukum (MH) di Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum. Penulis menyadari sungguh bahwa sebagai manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, sehingga penulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran kearah penyempurnaan sangat penulis harapkan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyelesaian penulisan ini banyak suka dan duka yang dihadapi, namun kesemuanya dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan, pengarahan serta nasihat yang sangat berharga dari para pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat yang setinggi-tingginya dari lubuk hati yang paling dalam kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DMT dan H.Sc (CTM)., Sp.A(K), Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Budiman Ginting, SH., M.Hum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


4. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., MH, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang sangat memperhatikan penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 5. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum, selaku Anggota Komisi Pembimbing dengan penuh perhatian memberikan dorongan, semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 6. Bapak Dr. Mahmul Siregar., SH, M.Hum, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan dan arahan, masukan, semangat, petunjuk serta nasehat yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 7. Bapak Prof. Dr.Suhaidi, SH., MH, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara selaku penguji yang telah banyak memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 8. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH., MS, selaku penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam rangka penyelesaian tesis ini. 9. Seluruh Guru Besar dan Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. 10. Karyawan Tata Usaha Kampus Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Kakanda Fika, Kakanda Fitri, Kakanda Yuli, Mas Udin, Bang Hendrik, Bang Hendra Sibarani, Bang Julhiman, yang memberikan dorongan, semangat kepada penulis selama mengikuti studi Program Studi Magister Ilmu Hukum. 11. Bapak Daud Brahmana, SH, Bapak Faisal Putra, SH dan adinda Hisar P. Sinaga, SH, MH, adinda Gabriel Brahmana, SH di Kantor Hukum D & F Medan yang telah memberikan semangat, dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan secara khusus kepada isteri tercinta dan tersayang Rieke Magdalena Langi yang dengan sabar memberikan semangat,


dorongan, nasihat, yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, juga kepada anak-anakku Riry Elizabeth Hutabarat, SH, Matius Kesar Nidyarso Hutabarat, Yohanes Pattijaya Hutabarat atas dorongan dan semangat yang telah diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, yang adalah sumber segala berkat, senantiasa menyertai dan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua.

Medan,....Pebruari 2013 Penulis,

Binsar Hutabarat 097005083


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: BINSAR HUTABARAT

Tempat/Tanggal Lahir

: Palembang /17 April 1952.

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Alamat Domisili

: Jalan Tuasan Gang Mulyo No.34 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung, Medan-20222.

Pekerjaan

: Advokat

Alamat Kantor

: Kantor Hukum D & F Jalan Airlangga No.14 Medan– 20112

Agama

: Kristen Protestan

Hobby

: Bermain organ dan menyanyi

Status

: Menikah

Isteri

: Rieke Magdalena Langi

Anak-anak

: Riry Elizabeth Hutabarat,SH Matius Kesar Nidyarso Hutabarat Yohanes Pattijaya Hutabarat

Pendidikan : 1.

Sekolah Dasar Negeri Nomor 56 Palembang ( Lulus Tahun 1964).

2.

Sekolah Menengah Pertama Negeri III Palembang ( Lulus Tahun 1967).

3.

Sekolah Menengah Atas Negeri III Palembang (Lulus Tahun 1971).

4.

S-1 Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang (UNSRI - Lulus Tahun 1986)

5.

S-1 Hukum Universitas Pattimura Ambon (UNPATTI - Lulus Tahun 1996)

6.

S-2 Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (USU - Lulus Tahun 2013).

Pekerjaan -

:

Staff Pembukuan dan Keuangan PT PLN (Persero) Cabang Palembang di Palembang.(Tahun 1977 – 1985)


-

Staff Akuntansi PT PLN (Persero) Wilayah IV di Palembang. (Tahun 1985 – 1987)

-

Kepala Seksi Akuntansi Umum PT PLN (Persero) Wilayah IV di Palembang. (Tahun 1987-1991)

-

Kepala Bagian Keuangan Pengusahaan PT PLN (Persero) Wilayah Maluku di Ambon.(Tahun 1991 – 1997)

-

Pemeriksa Administrasi dan Keuangan PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh di Medan. (Tahun 1997-1999)

-

Kepala Bagian Umum PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh di Medan. (Tahun 1999-2004)

-

Kepala Staf Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Keuangan PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh di Medan. (Tahun 2004-2008)

-

Advokat pada Kantor Hukum D & F di Medan, tahun 2008 - Sekarang.


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ............................................................................................................

i

ABSTRACT ...........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................

vi

DAFTAR ISI .........................................................................................................

viii

BAB I

: PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A. Latar Belakang ..............................................................................

1

B. Perumusan Masalah .......................................................................

13

C. Tujuan Penelitian ...........................................................................

14

D. Manfaat Penelitian .........................................................................

14

E. Keaslian Penelitian .........................................................................

15

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional.................................

16

1. Kerangka Teori.........................................................................

16

2. Landasan Konsepsional............................................................

26

G. Metode Penelitian ..........................................................................

28

1. Jenis dan Sifat Penelitian .........................................................

28

2. Sumber Data .............................................................................

29

3. Teknik Pengumpulan Data .......................................................

30

4. Analisis Data ............................................................................

31


B II

: ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR PERUBAHAN STATUS PLN DARI PERUSAHAAN UMUM MENJADI PERSERO ...........................................................................................

33

A. Perkembangan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara ..........

33

B. Sejarah Singkat Perusahaan Listrik Negara ...................................

48

C. Alasan-Alasan yang Menjadi Dasar Perubahan Status PLN dari Perusahaan Umum Menjadi Persero ..............................................

56

1. Alasan Yuridis..........................................................................

56

2. Alasan Non Yuridis ..................................................................

68

BAB III : KONDISI PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI PERSERO ...

74

A. Kondisi Perusahaan Listrik Negara Sebelum Persero....................

74

1. PLN Sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan)..............................

74

2. PLN Sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (Perum) .......

80

B. Kondisi Perusahaan Listrik Negara Sesudah Menjadi Persero .....

87

1. Kondisi PT. PLN (Persero) Pada Periode Tahun 2005-2009...

87

2. Kebutuhan PT. PLN (Persero) Terhadap Dana Investasi ........

93

C. Analisis Hukum pada Status Perusahaan Listrik Negara Menjadi Persero ............................................................................................ BAB IV : PENGELOLAAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DENGAN STATUS PERSERO YANG DIWAJIBKAN MELAKSANAKAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) ....

98

106

A. Persoalan-Persoalan Pengelolaan BUMN Sehingga Diubah Menjadi Persero .............................................................................

106


B. Kerangka Hukum dan Mekanisme Kewajiban Melaksanakan Pelayanan Umum ...........................................................................

111

C. Pengelolaan PLN dengan Status Persero yang Diwajibkan Melaksanakan Public Service Obligation ......................................

120

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................

133

A. Kesimpulan ....................................................................................

133

B. Saran...............................................................................................

135

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................

137


PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DARI PERUM MENJADI PERSEROAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) TESIS

Recommend Documents