PERUBAHAN STATUS PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH (BHPP) DITINJAU DARI HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TESIS

PERUBAHAN STATUS PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH (BHPP) DITINJAU DARI HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TESIS

OLEH: MERCY MONIKA R. SITOMPUL 087005010 / ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

i

Universitas Sumatera Utara

PERUBAHAN STATUS PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH (BHPP) DITINJAU DARI HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TESIS

OLEH: MERCY MONIKA R. SITOMPUL 087005010 / ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

ii


Judul Tesis

Nama N.I.M. Program Studi

: PERUBAHAN STATUS PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH (BHPP) DITINJAU DARI HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA : Mercy Monika R. Sitompul : 087005010 : Ilmu Hukum

MENYETUJUI KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum Ketua

(Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum (Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH., M.Hum) Anggota Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan

(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.)

(Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum.)

Tanggal Lulus : 03 Pebruari 2010

iii


ABSTRAK UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) merupakan amanah dari pasal 53 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Dasar (UU Sisdiknas) yang menyebutkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.Ini berarti semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada saat ini harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dalam waktu paling lama 3 (tahun) untuk PTN ex Badan Hukum Milik Negara (BHMN), 4 (empat) tahun untuk PTN ex Unit Pelaksanaaan Teknis (UPT) Pemerintah dan PTN berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan status tersebut telah menimbulkan banyak reaksi, ada yang setuju dan ada yang menolak. Pihak yang setuju umumnya dari kalangan pemerintah dan pimpinan PTN dengan alasan bahwa status BHPP ini akan memberi otonomi dan kemandirian yang lebih luas kepada PTN agar mampu berkembang menuju world class univerity. Sedangkan yang tidak setuju sebagian besar adalah kalangan mahasiswa khawatir akan semakin mahalnya pendidikan tinggi di negeri ini karena dengan UU BHP ini PTN-BHPP mempunyai otonomi yang luas sehingga PTN-BHPP bebas menentukan besaran biaya kuliah atas ‘dalih’ membiayai biaya operasionalnya. Penelitian terhadap peralihan status PTN menjadi BHPP ini dilakukan dengam menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research) dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan mengacu pada kerangka teoritis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, pada saat ini setelah lahirnya UU BHP, ada beberapa status PTN di Indonesia, yaitu PTN berstatus UPT Pemerintah, PTN berstatus BHMN, PTN berstatus BLU. Dan kelak setelah masa transisi yang disebutkan di atas terpenuhi, maka semua PTN akan berubah status menjadi BHPP. Kedua, belum ada pengaturan pendanaan yang khusus mengatur pendanaan PTN. Pengaturan pendanaan yang ada hanya mengatur pendanaan pendidikan secara umum, yaitu pada pasal 46-49 UU Sisdiknas yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dan beberapa pasal dalam UU BHP. Terakhir, pengelolaan keuangan PTNBHPP dibedakan atas dana hibah yang berasal dari APBN dan dana yang berasal dari penerimaan sah PTN-BHPP. Untuk dana APBN, PTN-BHPP wajib membuat Laporan Keuangan (LK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LK Kementerian Pendidikan Nasional yang memuat neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan PTN-BHPP dan lembaga yang berwenang mengauditnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan atas dana yang berasal dari penerimaan sah PTNBHPP, maka PTN-BHPP wajib membuat LK yang diaudit oleh auditor independen (ditentukan oleh organ audit), disahkan oleh organ representatif pemangku kepentingan, lalu digabung dengan laporan tahunan PTN-BHPP dan diajukan dalam rapat pleno organ representasi pemangku kepentingan untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional lalu diumumkan kepada publik melalui surat kabar nasional. Untuk

i


pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBN tunduk pada ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 dan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana PTNBHPP tunduk pada ketentuan AD/ART PTN-BHPP. Wewenang audit oleh BPK hanya atas dana yang berasal dari APBN, sehingga hanya penyalahgunaan terhadap penggunaan dana APBN saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikan negara. Sedangkan jika terjadi penyalahgunaan dana yang bukan berasal dari APBN maka itu bukanlah perbuatan merugikan negara, melainkan merugikan PTN BHPP, yang mekanisme pertanggungjawabannya diatur dalam AD/ART PTN BHPP tersebut. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana dari UU BHP terutama yang menyangkut tata cara pengelolaan keuangannya, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat serta investasi yang dilakukan oleh PTN BHPP, serta pengaturan mengenai penyertaan modal negara dalam PTN BHPP sehingga segenap organ PTN BHPP dan mahasiswa sebagai peserta didik dapat saling mendukung dalam pelaksanaan UU ini. Kata kunci : Peralihan status PTN menjadi BHPP, Pengelolaan keuangan

ii


ABSTRACT

The Act No. 9 of 2009 concerning to Educational Legal Entity (UU BHP) is a mandat of Article 53 of Act No. 20 of 2003 concerning to Basic Education System (UU Sisdiknas) said that institution and/or formal educational unit established by government or society must be in an educational corporated body. It means that all of the State Owned Higher University (PTN) must change its form and adjust its management as a government educational Legal Entity (BHPP) in not more than 3 (three) years for PTN as former of State Onwed Legal Entity (BHMN), 4 (four) years for PTN as former of Government Technical Organization Unit (UPT) and PTN in Public Service Organization Board (BLU). The change of status cause any reaction either pro or contra. The pro side are government and the management of PTN in the reason that status of BHPP will provide the PTN with widest autonomy and self sufficiency to be a world class university. While the contra side are students who fear the higher educational fee because based on this Act of BHP, PTN-BHPP has a widest autonomy in which PTN-BHPP can determine the educational fee in the reason of the operational cost. The research on change of status of PTN to be BHPP was conducted by descriptive normative law research method. The corporate bodies data were collected by library research and analyzed by qualitative normative analysis method refers to the relevant theoretical study. The results of research indicates : first, in the present after the issuance of Act of BHP, there are any status of PTN in Indonesia, i.e. PTN in government UPT status, PTN in BHMN status, PNH in BLU status. And during the transision periode, all of PTN will have a status as BHPP. Second, there is not yet regulation about the special financial that regulated the funding of PTN. The applied rule on the financial only regulate the educational funding generally, i.e. article 46 – 49 UU Sisdiknas that followed by Government regulation Number 48 of 2008 concerning to Educational Funding and any articles in Act of BHP. And last, the financial management of PTN-BHPP is classified into grant from government budget and fund from the earning of PTN-BHPP. For Government budget, PTN-BHPP must prepare a financial statement as an integrated part of financial report of National Education Ministry that consist of balance sheet, report on budget realization and record or notes on the financial statement of PTN-BHPP and the institution as auditor is Financial Auditing Board (BPK). While on the fund from the earning or revenue of PTN-BHPP, PTN – BHPP must prepare the financial statement audited by independent auditor (determined by audit organ) and validated by representative of interest holder and integrated to the annual report of PTN-BHPP and submitted in the plenary meeting of the representative of the interest holder and then submitted to the Minister of National Education and than published to the public in national mass media. For the purchasing of goods and service using the government budget must subjected to provision of Presidensial Decree No. 80 of 2003 and purchasing of goods and service using the PTN-BHPP fund must subjected to the Statutes of PTNBHPP. The auditing by BPK only on the fnd supplied by government budget (APBN), it

iii


means only the abuse of the government budget that categorized cause the loss to the government. While the abuse of the fund from another sources is not cause the loss to the government but to the PTN BHPP in which the accountability determined in the statutes of PTN BHPP. This research ask the government to prepare the implementation regulation of Act of BHP specially about the financial management either from the government budget or from the public and the investment of PTN BHPP) and the regulation about the state capital participation in PTN BHPP in which all of organ of PTN BHPP and collecte student can support the implementation of this act. Kwywords : Change of PTN status to be BHPP status, Financial Management.

iv


KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan tugas akhir berupa tesis yang berjudul “Perubahan Status Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) Ditinjau Dari Hukum Pengelolaan Keuangan Negara”. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada : 1. Kedua orangtua penulis, Papa tercinta W. Sitompul, S.H., yang selalu mendoakan, mendorong dan memotivasi penulis untuk terus belajar dan melanjutkan sekolah dan kepada Mamaku, mama yang paling baik dan sabar serta tiada hentinya mendoakan, mencurahkan kasih sayang, nasehat dan perhatiannya kepada penulis, bahkan menjaga cucunya ketika penulis harus bekerja dan kuliah. Terima kasih Tuhan atas limpahan berkatMu kepada hamba, terima kasih atas orangtua yang bijaksana, penuh kasih dan sayang yang Tuhan berikan kepada hamba. Juga kepada anakku terkasih, my little angel

Rachel Rianika Prima Artha yang dengan keriangan dan celotehnya telah

menjadi hiburan dan sumber inspirasi yang tidak ternilai bagi penulis. Serta suamiku dr. Harianto Lumban Raja, SPOG yang telah menjadi suami yang baik dan setia serta dapat memahami kesibukan penulis sebagai mahasiswa. Kepada Alm. Abangku

v


tercinta Boy Tulus Sitompul, M.B.A., yang pada tanggal 30 November 2009 telah menghadap Sang Khalik, abang yang penuh kasih, perhatian dan semangat yang luar biasa dalam hal pendidikan. Tesis ini tidak sempat abang baca, tapi adinda yakin abang melihat semua ini dari surga yang baka. Sejak kepergianmu, seperti hampa rasanya hidup ini, hanya iman dan taqwa yang membuat kami orangtua dan saudarasaudaramu dapat menghadapi semua ini. Bahagialah bersama Tuhan. Selamat jalan Abang tersayang. Amin. Kepada seluruh Kakak-kakakku, Dian Sitompul, S.H, Sp.N, Lucy Sitompul, S.H., Ida Sitompul, S.H., Ir. Silvya Sitompul, Dame Sitompul dan adik-adikku, Sahat Sitompul, S.H., MKN, Pahala Sitompul, S.P., M.Si., Irfan Sitompul, S.E. dan ipar-iparku, Drs. Antoni Purba, Leonardo Siahaan, S.E., S.H., MKN., Drs. Amperawan Marpaung, Marolop Simorangkir, S.E., Ak., MBA, Sri Ulina Tarigan serta semua keponakan yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama penulis. menjalani perkuliahan. 2. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp. A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah menerima penulis menjadi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga selaku dosen yang telah memberi pengetahuan yang berguna bagi penulis.

vi


4. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas segala perhatian dan ilmu pengetahuan yang diajarkan beliau selama penulis menjadi mahasiswa. Ilmu pengetahuan mana

sangat berguna dalam penulisan tesis ini serta dalam

pengembangan karir penulis di kantor. 5. Terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum juga sebagai Ketua Komisi Pembimbing, dan Dr. Mahmul Siregar, S.H., M. Hum dan Dr.T. Keizerina Devi A, S.H., C.N., M. Hum selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, ide, motivasi dan saran serta kritik yang konstruktif untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam penulisan tesis ini. 6. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., dan Syafruddin S. Hasibuan, S.H., M.H., DFM, selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan dan arahan kepada penulis guna kesempurnaan tesis ini. 7. Para Guru Besar dan segenap Civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu di dalam perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya. 8. Rekan-rekan seangkatan kelas Hukum Ekonomi, Edy Siong, Tambok Nainggolan, Fritz Partogi, Harianto, Wawan Irawan, Gidion Arif Setyawan, Jukiman Situmorang, Amakhoita Hia, Irfan Hakim, Elfi Haris, Tommy Adhyaksa, Pirmawan Sitorus, Aswin

vii


Tampubolon, yang telah melalui 3 semester perkuliahan yang sarat dengan kenangan indah. Semoga persahabatan ini abadi selamanya. 9. Seluruh staf sekretariat Program Studi magister Ilmu Hukum, Fika, Juli, Fitri, Bu Niar, Bu Ganti, Udin, Hendra, dan Herman yang selalu melayani dengan senyum dan ikhlas tanpa kenal lelah selama penulis kuliah. 10. Sulis, pengasuh anakku yang dengan ketelatenannya mengurus Rachel sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan tesis ini dengan pikiran tenang serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril untuk penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, tapi kiranya dapat menjadi setitik air dalam samudera ilmu pengetahuan, menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya. Untuk itu segala saran dan kritik yang baik dan bersifat membangun diterima dengan senang hati demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Medan, 03 Februari 2010

Mercy Monika R. Sitompul

viii


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Mercy Monika R. Sitompul

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 24 Oktober 1971 Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Kristen Protestan

Pekerjaan

: PNS pada KPPN Medan II Ditjen PBN Depkeu

Pendidikan

: -SD St. Antonius V Medan (Lulus Tahun 1984) -SMP Tri Sakti Medan (Lulus tahun 1987) -SMA N. IV Medan (Lulus Tahun 1990) -Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Lulus Tahun 1994) -Program Spesialisasi Kenotariatan USU (Lulus Tahun 1998) -Program Studi Magister Ilmu Hukum USU (Lulus Tahun 2010)

ix


DAFTAR ISI

ABSTRAK.............................................................................................................. ABSTRACT ........................................................................................................... KATA PENGANTAR............................................................................................ RIWAYAT HIDUP................................................................................................ DAFTAR ISI .......................................................................................................... BAB I

i iii v ix x

: PENDAHULUAN ............................................................................... A. Latar Belakang ...............................................................................

1 1

B. Perumusan Masalah ........................................................................

15

C. Tujuan Penelitian ............................................................................

16

D. Manfaat Penelitian ..........................................................................

16

E. Keaslian Penelitian .........................................................................

17

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional...................................

18

1. Kerangka Teori .........................................................................

18

2. Landasan Konsepsional.............................................................

25

G. Metode Penelitian ...........................................................................

29

1. Jenis dan Sifat Penelitian...........................................................

30

2. Sumber Data .............................................................................

30

3. Teknik Pengumpulan Data ........................................................

31

4. Analisis Data.............................................................................

32

BAB II : STATUS PTN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU BHP ............................................................................................. A. Berbagai Status PTN di Indonesia Sebelum

33

Berlakunya UU BHP.......................................................................

33

1. PTN Berstatus UPT Dari Dirjen Dikti .......................................

33

2. PTN Berstatus BHMN ..............................................................

35

3. PTN Berstatus BLU ..................................................................

46

x


B. Status PTN Setelah Berlakunya UU BHP........................................

56

1. Tanggapan Berbagai Pihak Atas RUU BHP Khususnya Mengenai PTN ..........................................................................

57

2. Mekanisme Perubahan PTN dan PTN BHMN Menjadi PTN-BHPP..................................................................

74

BAB III : PENGATURAN PENDANAAN PTN BHPP..................................... A. Pengaturan Umum ..........................................................................

80 80

1. UUD 1945 ................................................................................

80

2. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara..............

82

3. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.......

83

B. Pengaturan Khusus .........................................................................

84

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional....................................................................................

84

2. PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pemerintah .......

87

3. UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan...

95

BAB IV : SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PTN-BHPP DITINJAU DARI HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ............................................................................................ 104 A. Pengelolaan Keuangan PTN BHPP Terhadap Dana Yang Bersumber Dari Pemerintah ............................................................ 104 1. Laporan Keuangan .................................................................... 106 2. Rekonsiliasi Data ...................................................................... 112 3. Pengadaan Barang Dan Jasa Pada PTN BHPP........................... 114 B. Pengelolaan Keuangan PTN BHPP Terhadap Dana Yang Tidak Bersumber Dari Pemerintah .................................................. 117 C. Pengelolaan Penyertaan Modal Negara Pada PTN BHPP ................ 120

xi


BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 125 A. Kesimpulan..................................................................................... 125 B. Saran .............................................................................................. 131

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................. 132

xii


PERUBAHAN STATUS PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH (BHPP) DITINJAU DARI HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TESIS

Recommend Documents