TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No.5720
PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Padjadjaran. Statuta. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169). PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PADJADJARAN
I. UMUM Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi peran perguruan tinggi menghadapi tantangan besar karena dituntut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, dan berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa serta bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pemerintah pusat yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan konstitusi untuk menyelenggarakan pendidikan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia yang mencakup pengaturan; perencanaan; pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; serta pembinaan dan koordinasi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan
www.peraturan.go.id
No.5720
2
evaluasi dan menetapkan pola pengelolaan suatu perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, yang memiliki otonomi yang lebih luas baik pengelolaan dalam bidang akademik maupun nonakademik, dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing baik regional maupun global. Unpad sebagai penyelenggara pendidikan tinggi didirikan oleh pemerintah pusat pada tanggal 11 September 1957. Dasar waktu pendirian ini ada pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran di Bandung. Pada awalnya Unpad memiliki 4 (empat) Fakultas yang terdiri atas Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran. Saat ini Unpad telah berkembang hingga memiliki 16 (enam belas) Fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Psikologi, Fakultas Peternakan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Teknik Geologi. Berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 296/E.E1/OT/2014 tanggal 28 Maret 2014, Unpad mendapat mandat dari pemerintah pusat untuk berubah status menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Mandat ini didasarkan pada evaluasi kinerja Unpad selama ini dalam bidang akademik dan nonakademik yang dipandang telah memenuhi kriteria untuk penetapan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Setelah melalui proses evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Unpad telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan status ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada Unpad baik secara akademik maupun nonakademik. Saat ini Unpad dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan beserta peraturan turunannya, antara lain Statuta Unpad dan organisasi dan tata kerja. Pengelolaan Unpad masih berpedoman pada Statuta Unpad berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0436/O/92 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, namun organisasi dan tata kerjanya berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran.
www.peraturan.go.id
3
No.5720
Dengan adanya penetapan Unpad sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya maka perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Padjadjaran. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Selain itu, mengingat perubahan kondisi eksternal yang dihadapi oleh Unpad di luar aspek hukum tersebut, maupun kondisi internal Unpad itu sendiri, maka diperlukan upaya-upaya guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk menghadapi persaingan global. Hal ini dapat dicapai apabila perguruan tinggi memiliki keleluasaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi secara mandiri (otonomi perguruan tinggi). Berdasarkan kerangka pikir di atas Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur organisasi dan tata kelola Unpad dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Statuta Unpad secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: identitas mencakup status, kedudukan, hari jadi, lambang, bendera, himne, dan mars; penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; sistem pengelolaan mencakup MWA, Rektor, SA, organisasi Fakultas dan Sekolah, ketenagaan, Mahasiswa dan alumni; kerja sama; sistem penjaminan mutu internal mencakup pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, pengawasan penjaminan mutu internal, akuntabilitas dan laporan; kode etik; bentuk dan tata cara penapan peraturan; perencanaan; pendanaan dan kekayaan mencakup sumber pendanaan, kekayaan, pengadaan barang dan jasa, investasi, akuntansi, pengawasan, dan pelaporan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5720
4
Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Budaya kerja Unpad merupakan realisasi nilai yang perlu dimiliki setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam bekerja untuk kemajuan Unpad. Budaya kerja Unpad terdiri atas tanggung jawab, unggul, teliti ilmiah, profesional, semangat, kreatif, dan percaya (responsible, excellent, scientific rigor, professional, encourage, creative, dan trust yang disingkat RESPECT). Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Unpad berkedudukan di Kota Bandung dan mempunyai beberapa kampus antara lain di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Pasal 6 Dies Natalis Unpad tanggal 11 September ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Pajajaran di Bandung. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Mars Unpad” adalah Karatagan Padjadjaran. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
5
No.5720
Pasal 9 Ayat (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperlukan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan” merupakan pengakuan yang diberikan oleh Unpad kepada para pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya yang luar biasa dalam pengembangan nilai-nilai akademik, sosial dan ekonomi, intektual, budaya, nasionalisme, serta kepeloporan dan kepemimpinan, dan telah memberikan makna positif bagi Unpad dalam melaksanakan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara luas. Para pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya adalah perorangan, kelompok, institusi dan/atau lembaga, baik yang berasal dari dalam maupun luar Unpad, warga negara Indonesia atau warga negara asing, yang masih hidup atau yang telah wafat. Gelar doktor kehormatan dapat berupa Doktor Honoris Causa atau gelar/bentuk lain yang dipandang tepat oleh Unpad. Bentuk penghargaan dapat berupa surat keputusan, piagam, plakat, medali, lencana, prasasti pengabdian, dan bentuk penghargaan lain yang dipandang tepat oleh Rektor. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5720
6
Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sesuai dengan misi dan tujuan Unpad, bahasa Sunda sebagai bahasa lokal di Jawa Barat digunakan sebagai bahasa pengantar bila dipandang perlu, demikian pula bahasa asing lainnya. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Unpad menjamin tidak ada Mahasiswa yang putus studi karena alasan kesulitan keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
7
No.5720
Ayat (7) Unpad memfasilitasi penelitian peneliti Unpad, dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga termasuk untuk komersialisasi. Hasil komersialisasi menjadi pendapatan Unpad dan peneliti yang diatur proporsinya berdasarkan prinsip keadilan dengan memperhatikan besaran kontribusi masing-masing pihak. Proporsi perolehan keuntungan dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Unpad dan peneliti juga diatur berdasarkan prinsip keadilan dengan memperhatikan besaran kontribusi masing-masing pihak. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok orang di luar pegawai Unpad dan mahasiswa.
www.peraturan.go.id
No.5720
8
Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Satu orang Mahasiswa yang menjadi anggota MWA merupakan perwakilan Mahasiswa dari seluruh jenis dan jenjang Program Studi. Ayat (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA tidak bergantiganti agar dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota MWA. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “jabatan struktural di Unpad dan/atau pada perguruan tinggi lain” adalah tugas tambahan dosen sebagai:
www.peraturan.go.id
9
No.5720
1. Rektor; 2. wakil Rektor; 3. Dekan; 4. wakil Dekan; 5. kepala Departemen; dan 6. ketua Program Studi; atau jabatan lain yang setara. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5720
10
Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Contohnya adalah sakit jasmani dan/atau rohani selama 6(enam) bulan, bertugas ditempat lain selama 6 (enam) bulan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
11
No.5720
Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5720
12
Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
13
No.5720
Pasal 67 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kekayaan berupa tanah yang diperoleh Unpad” adalah kekayaan berupa tanah yang dibeli bukan dari dana Bantuan Pendanaan PTNBH. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Unpad” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha Unpad, kecuali tanah wakaf. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5720
14
Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
