RISIKO DALAM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
Bogor, 29 April 2016
Dadit Herdikiagung - Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
IMPLEMENTASI Penguatan Lingkungan Pengendalian a. Mendapatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (assurance activities) b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (anti corruption activities); dan c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (consulting activities) d. Mendorong pelaksanaan pelaporan gratifikasi e. Mendorong peningkatan peran SPI
Penguatan Pelaksanaan Pengawasan a. Optimalisasi reviu sebagai upaya pencegahan b. Optimalisasi penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal
c.
Evaluasi hasil reviu dan hasil pemeriksaan eksternal
Evaluasi Berkala Evaluasi berkala pelaksanaan penguatan lingkungan pengendalian dan pelaksanaan pengawasan
RISIKO UTAMA ITJEN SDM
1. 2.
SDM Jumlah SDM Itjen yang belum memadai Kualitas SDM Itjen yang belum memadai
Dana
1. Belum teralokasikannya dana satker Itjen yang memadai 2. Belum tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kesejahteraan pegawai secara memadai
Peralatan
1. Belum tersedianya komputer yang memadai 2. Belum tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai
Sistem & Prosedur
1. Belum tersedianya sistem dan prosedur pengawasan intern yang memadai 2. Belum tersedianya sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan yang memadai 3. Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaporan kinerja yang memadai
Sarpras
1. Belum tersedianya ruang kerja yang memadai 2. Belum tersedianya sarana transportasi yang memadai 3. Belum tersedianya perumahan dinas bagi pejabat secara memadai
STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO ITJEN
Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian peringatan dini, dan konsultasi. b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional. d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik.
e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait. f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.
Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN
PENGERTIAN
Kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran instansi pemerintah (PP No. 60/2008, Pasal 3 ayat 1b)
Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya (PMK No. 191/PMK.09/2008)
Perencanaan dan Penganggaran
Reviu Reviu Reviu
KEGIATAN
Reviu
EVALUASI RISIKO likelihood Level
Descriptor
Example detail description
5
Almost certain
Is expected to occur in most circumstances
4
Likely
Will probably occur in most circumstances
3
Possible
Might occur at some time
2
Unlikely
Could occur at some time
1
Rare
May occur only in exceptional circumstances
consequences Lev
Descriptor
1
Insignificant
2
Minor
3
4
5
Moderate
Example detail description No injuries. Minor delays. Little financial loss. $0 - $4,999* First aid required. Small spill/gas release easily contained within work area. Nil environmental impact. Financial loss $5,000 - $49,999* Medical treatment required. Large spill/gas release contained on campus with help of emergency services. Nil environmental impact. Financial loss $50,000 - $99,999*
Major
Extensive or multiple injuries. Hospitalisation required. Permanent severe health effects. Spill/gas release spreads outside campus area. Minimal environmental impact. Financial loss $100,000 - $250,000*
Catastrophic
Death of one or more people. Toxic substance or toxic gas release spreads outside campus area. Release of genetically modified organism (s) (GMO). Major environmental impact. Financial loss greater than $250,000*
Fokus pada pengendalian (manajemen bertanggung jawab atas manajemen risiko)
Fokus pada penilaian risiko (penilaian risiko bersama-sama manajemen)
Fokus pada assurance (penilaian secara independen atas manajemen risiko)
RISK BASED AUDIT
MASA LALU
OBJEK AUDIT
SEKARANG
MASA DATANG
OBJEK MANAJEMEN RISIKO
Bagaimana caranya menggunakan data masa lalu untuk mengusahakan tujuan masa depan tercapai????
HASIL PEMERIKSAAN BPK (Ristek) Tahun
Temuan (Nilai, Jml) (dlm juta)
Rekomendasi (Nilai, Jml)
Sesuai Rekomendasi (Nilai, Jml)
Proses
Nilai Penyrhn Aset/Pnyetorn ke Kas Neg
Blm TL
(Nilai, Jml)
2008
169.948 9
166.716 9
166.716 9
-
-
2009
121.729 7
7
7
-
-
2010
956 11
116 14
116 13
1
-
116
2011
928 14
928 32
928 30
1
1
928
2012
5.427 21
5.100 41
5.100 40
1
-
282
2013
0,33 10
0,33 18
0,33 17
1
-
0.33
2014
21.974 19
13.630 89
6.446 64
7.184 25
-
3.093
1.475 11
1.475 29
-
-
1.475 (29)
320.962 91
186.491 210
179.307 180
7.184 29
1.475 29
2013/14 PDTT
Total
166.716
171.136
HASIL PEMERIKSAAN BPK (Dikbud) Tahun
Temuan (Nilai, Jml)
Rekomendasi (Nilai, Jml)
(dlm juta)
2008
389.097,97 $ 9.564,50
Sesuai Rekomendasi (Nilai, Jml)
Proses
Nilai Penyrhn Aset/Pnyetorn ke Kas Neg
Blm TL
(Nilai, Jml)
NA
NA
NA
NA
NA
20
9
11
0
1.863.964,79
NA
NA
NA
NA
20
45
14
31
0
25.833,67
NA
NA
NA
NA
13
33
16
17
0
922.126,29 $ 32.764,68
NA
NA
NA
NA
50
19
30
1
3.199.229,63
NA
NA
NA
NA
37
96
27
33
36
152.140,53
NA
NA
NA
NA
29
100
17
57
28
2014
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2015
NA
NA
NA
NA
NA
NA
6.552.397,85 $42.329,18
NA
NA
NA
NA
NA
522
102
181
65
6
2009 2010 2011
NA NA NA
25
2012 2013
Total
189
NA NA
TEMUAN KEPATUHAN (1) Perjalanan Dinas tidak melakukan perjalanan dinas; tidak menerima lumpsum sesuai standar biaya; tandatangan tidak sesuai; pejabat penandatangan lembar SPPD tidak sesuai; pelaksana melakukan absensi di kantor; tidak ada surat penugasan; pelaksana perjalanan dinas tidak jelas lembaganya
(2) Pengadaan Barang tidak diketahui berapa unit barang yg diadakan dan berapa harga per unit barang; kelebihan pembayaran; pengadaan tidak didukung bukti yg sah; pengadaan tidak ada bukti penerimaan barang; pengadaan bersifat proforma; kerjasama yg menguntungkan pihak ketiga
(3) Pembayaran Narasumber tandatangan berbeda di daftar hadir, form honor dan lembar pertanggung jawaban; narasumber tidak jelas instansinya; ketidaksesuaian jumlah narasumber dan peserta rapat
(4) Penggunaan PNBP penggunaan langsung; penerimaan di Satker BLU tanpa pengesahan
(5) Hibah yang diterima belum dicatat (6) Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi dosen (7) Aset belum bersertifikat dan surat kendaraan tidak lengkap.
TEMUAN SPI (1) sistem pengendalian internal (SPI) perjalanan dinas, seperti kelemahan penyusunan SOP, TOR dan RAB, pengawasan penerbitan surat tugas, pengawasan pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas. (2) aturan internal yang mengatur narasumber untuk FGD , rapat koordinasi. (3) kejelasan output untuk membedakan narasumber dan peserta. (4) Koordinator Kegiatan seringkali tdk mencatat dan membukukan pengelolaan dana yang diterimanya (5) belum adanya SOP baku mengenai mekanisme pembayaran UP dan TUP. (6) belum ada SOP pengadaan barang
REKOMENDASI KE ITJEN DAN SPI
TAHUN
REKOMENDASI
NILAI
ITJEN
SPI
2015
5
3
2014
9
1
152.4 M
2013
5
-
3.1 T
TINDAK LANJUT TEMUAN (1) Pasal 20 UU No 15 Tahun 2004 (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebnagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
TINDAK LANJUT TEMUAN (2) Pasal 5 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 (1) Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi: a. force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan. b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan; 2) pejabat menjadi terpidana; atau 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan. c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu: 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau 2) perubahan regulasi.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
TEMUAN BERISIKO HUKUM BPK merekomendasikan kepada … agar menginstruksikan … untuk memerintahkan PPK menagih kembali pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp… BPK merekomendasikan kepada …agar menginstruksikan … untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada … PPK yang tidak cermat dalam …, … pada masing-maisng satuan kerja yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Memerintahkan … untuk menarik kelebihan pembayaran kepada … dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp…
TINDAK PIDANA KORUPSI •
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian nasional (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan TPK)
•
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 3 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan TPK)
Peran SPI dalam Pengelolaan Risiko 1. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal; Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan
3. Pengawasan Dini Pengawasan Kebijakan dan Program; Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan BMN; Pemberian Saran dan Rekomendasi
4. Pendampingan Penataan BMN Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan BMN
Terima kasih Contact:
[email protected]
