SOP PK BLU PERGURUAN TINGGI NEGERI Oleh:
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum UNS – Wakil Rektor II UNS)
Disampaikan dalam Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLU Jajaran Pimpinan di Lingkungan Universitas Negeri Padang Padang, 6 April 2015 www.jamalwiwoho.com
1
BIODATA Nama
: Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH, MHum
NIP / Karpeg Tempat, Tanggal Lahir
: 196111081987021001/ E.203450 : Magelang, 8 Nopember 1962
Jabatan/ Golongan Jabatan Struktural
: Guru Besar/IV C : Wakil Rektor II Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pekerjaan
: Staff Pengajar S1, S2, S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pangkat Alamat Kantor
: Pembina Utama Madya : Fakultas Hukum UNS. Jl Ir Sutami 26 A Surakarta, Jawa Tengah
Alamat Rumah website
: Jl Manunggal I/ 43 Sukorejo, Kadipiro, Solo, Jateng www.jamalwiwoho.com
E-mail Blog
:
[email protected],
[email protected] dan
[email protected] : jamalwiwoho.staff.hukum.uns.ac.id
Facebook Twitter
jamalwiwoho @Jamalwiwoho
Telpon
: 0271 856848 ®, 0271 666450 (K), 081 2260 1681 (HP) 0271 5860734 (fleksi)
Nama Bapak Nama Ibu
: Alm Djuraemi Hardjo Perwito : Alm Suratinah Harjo Perwito
Nama Istri Nama Anak
: Budhi Widjajanti, SE : Aldilla Rahma Kusuma Wardhani Wiwoho
dan
Aldita Ratna Firdayanti Wiwoho Aldinar Ridha Fauzarani Wiwoho
www.jamalwiwoho.com
2
PENGERTIAN SOP KEUANGAN BLU
SOP (standard operating procedures) adalah seperangkat aturan, alur dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pimpinan/staff suatu organisasi dalam melaksanakan suatu proses pencatatan dan pelaporan keuangan. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 PP No. 23/2005)
3
PERSYARATAN BLU 1. Persyaratan Substantif 2. Persyaratan Teknis 3. Persyaratan Administratif
4
PERSYARATAN ADMINISTRATIF BLU 1. Pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat 2. Pola Tata Kelola (Corporate Governance) 3. Akuntabillitas program, kegiatan dan keuangan (kebijakan, mekanisme atau prosedur, media pertanggungjawaban dan periodisasi pertanggungjawaban 4. Transparansi 5. Rencana strategis bisnis 6. Laporan keuangan pokok 7. Standar pelayanan minimum 8. Laporan audit terakhir 5
Fleksibilitas Status BLU Penuh 1.1 Pengelolaan Pendapatan 1.2 Pengelolaan Belanja 1.3 Pengadaan Barang dan/atau Jasa 1.4 Pengelolaan Barang 1.5 Pengelolaan Utang 1.6 Pengelolaan Piutang 1.7 Pengelolaan Investasi 1.8 Perumusan Standar, Kebijakan, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Keuangan. 6
ASPEK KEPATUHAN PER36/PB/2012 1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif. 2. Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. 3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU. 4. Tarif layanan. 5. Persetujuan Rekening. 6. Sistem akuntansi. 7. Standard Operating Procedurs (SOP) Pengelolaan Kas. 8. SOP Pengelolaan Piutang. 9. SOP Pengelolaan Utang. 10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa. 11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris. 7
PENCABUTAN STATUS BLU 1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif; 2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif; atau 3. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutan ini dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN TUJUAN/ TARGET
Management Control
STRATEGI
STRUKTUR
Anggaran Akuntansi Penilaian Kinerja
Human Resource Management
Kinerja
Culture Sistem Pengendalian Manajemen adalah sistem untuk mengarahkan sumber daya Perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan dan upaya terus menerus dalam peningkatan kinerja. 9
LATAR BELAKANG BLU memiliki masa maksimal 2 tahun untuk melengkapi semua persyaratan BLU SOP Keuangan salah satu syarat memenuhi persyaratan administratif SOP merupakan sarana untuk menjadi pedoman pencapaian sasaran, pemenuhan butir mutu dan penguatan pengendalian internal. SOP merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengendalian manajemen 10
TUJUAN SOP KEUANGAN 1. Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh IAI. 2. Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan-peraturan lain terkait. 11
TUJUAN SOP KEUANGAN 3. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan (consistency). 4. Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan (accuracy), netral / tidak berpihak (neutrality), memberikan informasi yang lengkap (full disclosure / completeness), dan dapat diperbandingkan (comparability). 12
TUJUAN SOP KEUANGAN 5. Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu (timelines) dan dapat dimengerti (understandability), sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (decision supports) bagi semua pemakai laporan. 6. Memperkuat sistem pengendalian internal
© syncore.co.id 13
REVIEW TATA ATURAN 1. Memastikan bahwa institusi kita telah menerapkan secara penuh dan konsisten semua kententuan peraturan yang berlaku 2. SOP disusun untuk memudahkan staff dan pimpinan dalam menjalankan proses sesuai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 3. Oleh karenanya dalam tahap awal kita menyusun SOP harus dipastikan kita mengetahui dan memahami tata aturan yang terkait. 14
TATA ATURAN UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH (PP) PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN DIRJEN
SURAT KEPUTUSAN / BLU
SOP JUKLAK 15
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kekayaan negara yang dipisahkan) Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk Pendapatan BLU dapat digunakan langsung Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional NonPNS Bukan sebagai subyek pajak
16
FLEKSIBILITAS PENGANGGARAN 1. 2. 3. 4.
Pendapatan dapat digunakan langsung Belanja flexible budget dengan ambang batas. Pengelolaan Kas pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLU Pengelolaan Piutang dapat memberikan piutang usaha, penghapusan piutang sampai batas tertentu 5. Utang dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung jawab pelunasan pada BLU 6. Investasi jangka panjang ijin Menkeu 7. Pengelolaan Barang dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU 8. Remunerasi sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalisme 9. Surplus/Defisit surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN. 10. Pegawai : PNS dan Profesional Non-PNS 11. Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU ybs dengan persetujuan Menpan & RB) 17
MATERI REVISI PP 23/2005...(1) 1.TARIF LAYANAN Adanya pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD dan/atau pemimpin BLU
2.PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Standar Biaya: RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya. Pengalokasian: Pagu Anggaran BLU dalam RKA K/L, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. 18
MATERI REVISI PP 23/2005...(2) 3.PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan diatur sebagai berikut: a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah. b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.
Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pengelola barang
19
MATERI REVISI PP 23/2005...(3) 4.PENGELOLAAN SDM Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional non-pegawai negeri sipil (baik tenaga teknis maupun administratif) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. Pejabat perbendaharaan pada BLU yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil diatur oleh pemimpin BLU. 20
MATERI REVISI PP 23/2005...(4) 5.PENETAPAN EKS BHMN MENJADI BLU BERSTATUS PENUH Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada,Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor,Universitas Sumatera Utara,Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status BLU Secara Penuh. Penyesuaian penerapan PPK-BLU diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
21
MATERI REVISI PP 23/2005...(5) 6.MASA TRANSISI PENGELOLAAN BMN BAGI EKS BHMN Pengalihan seluruh kekayaan pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga kepada Menteri Pendidikan Nasional diselesaikan paling lambat tanggal 28 September 2013. Kerjasama aset tetap dengan pihak ketiga sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
22
PROSES BISNIS & SISTEMATIKA SOP 1. 2. 3. 4.
Langkah penyusunan SOP Keuangan Teknik pemetaan proses bisnis Penyusunan Sistematika SOP Keuangan Teknik-teknik pengumpulan data
23
PROSES PENYUSUNAN SOP 1. Pemahaman terhadap tata aturan 2. Pemahaman terhadap proses bisnis 3. Pemahaman terhadap struktur organisasi dan tata kelola 4. Pemahaman terhadap proses dan system yang ada 5. Penyusunan sistematika SOP 6. Pengumpulan data SOP 7. Penulisan SOP 8. Sosialisasi SOP 9. Pelaksanaan SOP 10. Evaluasi SOP 24
PEMAHAMAN TERHADAP TATA ATURAN 1. Tata aturan terkait pengelolaan BLU harus dipahami dan dipantau karena peraturan tersebut terus di update dan direvisi 2. Salah satu teknik dalam melakukan pemahaman terhadap tata aturan BLU adalah dengan membuat matrik
25
MATRIK TATA ATURAN Jenis Peraturan (1)
No Peraturan (2)
Pasal
Ayat
Ketentuan
Sanksi Pelanggaran
(3)
(4)
(5)
(6)
Keterangan (1) Jenis peraturan ditulis apakah undang-undang, peraturan pemerintah, permen dll (2) No peraturan ditulis lengkap misal PP No 23/2005 (3) Pasal (4) Ayat (5) Ketentuan ditulis dalam format”prasyarat” “siapa” “harus melakukan apa” “kapan” “format seperti apa”, “dilaporkan/diserahkan ke siapa” (6) Konsekuensi tidak terpenuhinya ketentuan tersebut atau keterlambatan penyerahan 26
PEMAHAMAN THD PROSES BISNIS 1. SOP harus disesuaikan dengan proses bisnis di instansi 2. Proses bisnis adalah bagaimana institusi dapat memenuhi kebutuhan dari customernya 3. Proses tersebut dibagi menjadi dua yaitu proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. 4. Ada dua metode yang membantu kita memetakan proses bisnis yaitu dengan menggunakan Business Model Generation dan Value Chain Analysis 27
PEMAHAMAN THD STRUKTUR Struktur yang baik harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang harus ada untuk mencapai tujuan dan mencapai target-target yang ditetapkan di RSB/RBA Struktur yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (Good Governance). Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness Strutkur yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties) untuk memenuhi System Pengendalian Internal Struktur yang baik harus dilengkapi Job Desc yang jelas.
28
STRUKTUR ORGANISASI
syncore.co.id - 29
STRUKTUR vs SOP 1. SOP yang akan disusun harus dikaitkan dengan pelaksana dan job desc, sehingga tidak terjadi konflik di lapangan. 2. Apabila pembagian tugas dan job desc tidak jelas, maka harus dibenahi terlebih dahulu, baru bisa disusun SOP.
30
PERLU DIPERHATIKAN Struktur Pengelola BLU, Struktur pengelola anggaran dan struktur pengelola institusi bisa jadi berbeda. DIREKTUR BLU
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA BLU
BENDAHARA
KA SPM PPK/PTK
REKTOR/ DIREKTUR RS
WAKIL REKTOR/ WAKIL DIIREKTUR
KABAG KEUANGAN
31
PEMAHAMAN PROSES PROSES terkait dengan siklus/tahapan akan dibagi menjadi 4 tahapan yaitu 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan / Realisasi Keuangan 3. Pencatatan/Akuntansi 4. Pemeriksaan PROSES terkait dengan Fungsi akan dibagi menjadi 3 yaitu 1. Proses Operasional 2. Proses Keuangan 3. Proses Akuntansi 32
PROSES – PENGELOLAAN KEUANGAN
PROSES PENCATATAN KEUANGAN
Proses Pengelolaan Keuangan
KAITAN OPERASIONAL – KEU – AKUNTANSI
OPERASIONAL
KEUANGAN
AKUNTANSI
(1) Bagian operasional adalah bagian yang menjalankan kegiatan, mereka berhubungan dengan pihak luar, tetapi tidak bisa melakukan eksekusi pembayaran. Eksekusi pembayaran harus diajukan ke bagian keuangan dan harus ada dalam anggaran. (2) Bagian keuangan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan melakukan pembayaran, tetapi harus sesuai dengan anggaran, kebijakan atau otorisasi dari pimpinan. Bagian keuangan bisa melakukan pembayaran tetapi tidak bisa membuat permintaan pembayaran. (3) Bagian akuntansi bisa mengakses semua data keuangan dan berwenang dalam melakukan pembukuan maupun penyesuaian. Namun akuntansi tidak bisa membuat permintaan pembayaran dan melakukan pembayaran. 36
PENYUSUNAN SISTEMATIKA 1. Setelah memahami tata aturan, struktur, proses maka kita bisa lanjutkan dengan penyusunan sistematika SOP 2. Sistematika SOP adalah bagaimana cara kita membagi proses yang saling terkait tersebut ke dalam prosedur-prosedur / langkah-langkah. 3. Prosedur-prosedur / langkah-langkah tersebut apabila dijalankan harus sinkron satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 37
CONTOH SISTEMATIKA SOP Perencan aan Renstra
Operasional
Pendapatan
Keuangan
Realisasi Pemasukan/ Kas Masuk
Akuntans i
Kas
Pelaporan
Laporan Keuangan
Pengadaan RBA
LRA Penggajian
RKAT Persedia an
Realisasi Pengeluaran Kas/Realisasi Belanja
Rekonsiliasi Penyesuaian Non Kas
Aktiva Tetap 38
PENGUMPULAN DATA SOP Setelah kita menyusun sistematika maka kita akan mulai menyusun / menulis prosedur di masing-masing proses. Antara satu proses dengan proses lain bisa jadi agak sedikit berbeda, namun secara umum data-data yang harus dikumpulkan adalah 1. Ketentuan yang harus dipenuhi misal untuk prasayarat, level kewenangan/otorisasi, (bisa melihat dari matriks tata aturan yang sudah disusun) 2. Observasi / Wawancara tata urutan langkah yang dijalankan saat ini (apabila proses tidak konsisten, maka dimasukkan ke agenda pembahasan) 3. Wawancara mekanisme dalam menjalankan langkah-langkah tersebut (apabila mekanisme kompleks maka perlu dituangkan dalam Juklak) 4. Wawancara terjadinya alternatif, insiden, atau kasus 5. Dokumen-dokumen Input dan Output yang digunakan 6. Format isian formulir atau entri ke software (jika suatu langkah menggukan software) 7. Format laporan yang harus dihasilkan 8. Potensi resiko dan sistem pengendalian internal yang dipasang 9. Tata cara pengkodean dan pengarsipan 39
BENTUK / FORMAT DATA SOP 1. Narasi hasil wawancara / minutes of meeting 2. Gambar proses / Data flow diagram/Bagan Alir/Flowchart 3. Format dokumen input/formulir 4. Format laporan/ output 5. Format Kode , dan tata cara pengisian kode 6. Ringkasan kendala, ketidakkonsistenan, dan hal-hal yang harus dibicarakan dengan klien/PIC/Pimpinan 40
PENULISAN SOP Format SOP biasanya ada dua: 1. Prosedur / Narasi 2. Flowchart Terdapat beragam cara dan format dalam penyusunan prosedur dan flowchart. Kita harus mengacu pada format yang berlaku umum. 41
LANGKAH PENULISAN SOP 1. Identifikasi unit terkait 2. Identifikasi urut-urutan kegiatan (titik mulai sd selesai) 3. Identifikasi hasil akhir (Output) 4. Identifikasi dokumen (input/output) 5. Identifikasi alternatif / keputusan 6. Identifikasi ketentuan 7. Identifikasi hubungan antar SOP / Sistematika 42
FORMAT - FORMAT 1. 2. 3. 4. 5.
SOP Flowchart Tatacara Ketentuan Checklist
43
Catatan .......... 1. Jangan sampai ada garis terputus 2. Jangan sampai salah “kamar” 3. Memakai tiga bentuk simbol “proses”, “dokumen”, “alternatif / keputusan” 4. Jangan mencoba menggambar semua proses dalam satu flowchart. Fokus pada alur utama/normal/rutin 5. Hindari looping dan bottleneck 44
SOSIALISASI SOP 1. Setelah draft selesai maka draft tersebut perlu di review oleh user dan pimpinan 2. Temuan-temuan di lapangan di serahkan untuk dibahas dan disetujui secara tertulis 3. Apabila draft 1 sudah lolos di user dan pimpinan, maka bisa dijadikan draft 2 untuk disosialisasikan ke pihak yang lebih luas. 4. Apabila dari sosialisasi umum tersebut sudah bisa diterima maka SOP di jadikan draft final dan siap di sahkan. 45
PELAKSANAAN SOP 1. Prinsip SOP adalah perbaikan terus menerus (continous improvement) jadi jangan berharap pada proses sekali jadi. 2. Kita baru akan tahu apakah SOP sesuai atau tidak adalah ketika dijalankan. 3. Setiap adanya ketidaksesuaian maka dicatat dan dilaporkan oleh user ke pihak yang ditunjuk, dan diagendakan revisi untuk masukan-masukan tersebut. 4. Setiap ada revisi dituliskan di status kolom revisi. 46
EVALUASI SOP SOP dievaluasi secara periodik minimal satu tahun sekali untuk melihat : 1. Kesesuaian antara SOP dengan tata aturan 2. Kesesuaian SOP dengan proses bisnis 3. Kesesuaian SOP dengan kecukupan/keandalan SPI 4. Kesesuaian SOP dengan konsep efektivitas dan efisiensi 5. Kesesuaian SOP dengan perubahan struktur organisasi 47
CONTOH SOP ATAU PROSEDUR MUTU UNIVERSITAS SEBELAS MARET
www.jamalwiwoho.com
48
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN. BAGIAN KEUANGAN
Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman
UN27.16.3. PM01 15 Mei 2013 01 1/3
Tujuan Ruang Lingkup Referensi
Definisi/Penjelasan Umum
Rekaman Mutu Sasaran Kinerja
PROSEDUR MUTU PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI GAJI
Prosedur ini ditetapkan untuk pengajuan belanja pegawai gaji meliputi Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan dan Uang Duka Wafat Prosedur ini mencakup tindakan verifikasi dan validasi berkas ajuan, pembuatan SPP, pencatatan SPM dan pengiriman SPM ke KPPN - PMK 133/PMK.05/2008; - PMK 190/PMK.05/2012 - Per37/PB/2009 - Klausal ISO 9001:2008 Persyaratan 7.5;7.2 ADK = Arsip Data Komputer KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SPM = Surat Perintah Membayar SPMT = Surat Perintah Melaksanakan Tugas SSBP = Surat Setoran Bukan Pajak SSPB = Surat Setoran Pengembalian Belanja UDW = Uang Duka Wafat Checklist, ADK SPP, SPP, ADK SPM, Tanda Terima SPM dari KPPN Pengajuan dokumen SPM Gaji maksimal 3 hari
www.jamalwiwoho.com
49
No
1
2
3 4 5
6
Aktivitas
Pelaksana
Terima ADK dan berkas SPP, ADK GPP dan SSP ajuan yang telah dilakukan proses Pembebanan Dana DIPA BLU dan RM, Pencatatan SPM
BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa
Penandatanganan SPP Penandatanganan berkas SPM dan injeksi ADK SPM Penandatanganan lampiran rekening
PPSPM dan PPK Pejabat Penandatangan SPM Pejabat Penandatangan SPM
Pengiriman dokumen SPM ke KPPN
Petugas Pengirim SPM dan Pengambil SP2D
Petugas Pembuat SPM
Penanggung Jawab/Verifikator BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa
Kasubbag Anggaran Rutin dan APBN
www.jamalwiwoho.com
Rekaman Mutu
ADK SPP,SPP, ADK GPP, daftar perubahan, SSP ADK SPM,SPM, Lampiran Rekening SPP terotorisasi SPM terotorisasi Lampiran rekening terotorisasi Tanda terima SPM dari KPPN
50
www.jamalwiwoho.com
51
www.jamalwiwoho.com
52
www.jamalwiwoho.com
53
www.jamalwiwoho.com
54
www.jamalwiwoho.com
55
www.jamalwiwoho.com
56
www.jamalwiwoho.com
57
www.jamalwiwoho.com
58
www.jamalwiwoho.com
59
www.jamalwiwoho.com
60
www.jamalwiwoho.com
61
www.jamalwiwoho.com
62
www.jamalwiwoho.com
63
www.jamalwiwoho.com
64
www.jamalwiwoho.com
65
www.jamalwiwoho.com
66
Company
LOGO
www.jamalwiwoho.com
67
