1/3/2014
Paparan Sekretaris Jenderal Kemdikbud
PENERAPAN PK-BLU PADA PERGURUAN TINGGI
9 AGUSTUS 2012 1
JENIS INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
SATUAN KERJA (SATKER)
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) INSTANSI BADAN HUKUM (NON-PROFIT)
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN - PROFIT) 2
1
1/3/2014
DASAR HUKUM PTN PK-BLU •
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
•
PP No. 23/2005 tentang PK BLU;
•
PP No. 66/2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
•
Peraturan-peraturan Menteri Keuangan: – Persyaratan Administratif Penetapan Satker PK BLU; – Pengadaan Barang/Jasa pada BLU; – Dewas pada BLU; – Penetapan Remunerasi BLU; – RBA dan DIPA BLU; – Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU; – Dll. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang pedoman Organisai Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan PPK-BLU
•
Pedoman penyusunan SPM Pendidikan Tinggi
•
Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada PTN yang menerapkan PK BLU
3
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
4
2
1/3/2014
KARAKTERISTIK BLU 1. Berkedudukan sebagai lembaga kekayaan negara yang dipisahkan)
pemerintah
(bukan
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik 3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba) 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung dikonsolidasikan pada instansi induk
jawaban
6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS 8. Bukan sebagai subyek pajak 5
SATKER BLU KEMDIKBUD NO
KODE SATKER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
189946 189815 189726 415310 415216 414964 415128 208962 415165 415196 414989 189882 189662 415061 415092
1 2 3 4
SATUAN KERJA
TAHUN
NO
KODE SATKER
UNIV. NEGERI YOGYAKARTA 2009 16 189899 UNIVERSITAS DIPONEGORO 2008 17 415009 UNIVERSITAS PADJAJARAN 2008 18 414970 UNIVERSITAS BENGKULU 2009 19 189822 UNIVERSITAS HASANUDDIN 2008 20 415112 ITS 2008 21 UNIVERSITAS LAMPUNG 2009 22 UNIVERSITAS HALUOLEO 2010 23 UNIVERSITAS MULAWARMAN 2009 24 UNIVERSITAS GORONTALO 2009 25 UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2008 26 UNIV. SEBELAS MARET 2009 27 UNIV. NEGERI JAKARTA 2009 UNIVERSITAS ANDALAS 2009 UNIVERSITAS RIAU 2010 PERGURUAN TINGGI BHMN UNIVERSITAS INDONESIA 5 UNIVERSITAS GAJAH MADA 6 INSTITUT TEK. BANDUNG 7 INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SATUAN KERJA
TAHUN
UNIV. JEND SUDIRMAN 2009 UNIV. NEGERI MALANG 2008 UNIV. NEGERI SURABAYA 2009 UNIV. NEGERI SEMARANG 2008 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2010 UNIVERSITAS TERBUKA 2011 POLTEK NEGERI MALANG FEB'12 UNIV.S SULT.A TIRTAYASA JAN'12 UNIV. TADULAKO APRL'12 UNIVERSITAS UDAYANA DES'12 UNIV. NEGERI PADANG 2012 UNIVERSITAS MATARAM JUL'12
USU UPI UNAIR
6
3
1/3/2014
TATA KELOLA PTN PK-BLU KELEMBAGAAN
• tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku pada masing-masing kementerian. • Jika terjadi perubahan kelembagaan, berpedoman pada ketentuan Menteri PAN & RB •terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
PEJABAT PENGELOLA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
REMUNERASI
•dapat terdiri dari PNS dan profesional non PNS •Nomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Instansi BLU
• Pembinaan teknis oleh Menteri • Pembinaan keuangan oleh Menteri Keuangan (Dalam pelaksanaannya oleh Dewan Pengawas)
• Pejabat pengelola dapat diberi remunerasi • Ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atas usul Menteri
7
KELEMBAGAAN PTN PK-BLU 1.
PEJABAT PENGLOLA BLU Pimpinan BLU
2.
Pejabat Teknis
•Fakultas/Jurusan •Lembaga/Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat •Biro •UPT • unit teknis lainnya
3.
Pejabat Keuangan
Pejabat yang tugasnya relevan (PR/ Kepala Biro yang mengelola keuangan/pejabat yang ditunjuk)
4.
Satuan pemeriksaan intern
•Satuan Pengawas Intern (SPI) •Inspektorat Jenderal Kemdikbud
5.
Dewan Pengawas
Dewan Pengawas
NO.
NAMA UNIT/PEJABAT PADA PTN Rektor
8
4
1/3/2014
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 1 Pimpinan BLU:
a. menyiapkan rencana strategis bisnis; b. menyiapkan rencana bisnis anggaran (RBA); c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai peraturan perundang-undangan; d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
9
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 2
Pejabat Keuangan: a. b. c. d. e. f.
mengkoordinasikan penyusunan RBA; menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran; melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; menyelenggarakan pengelolaan kas; melakukan pengelolaan utang-piutang; menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi BLU;
g. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; dan h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 10
5
1/3/2014
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 3
Pejabat Teknis BLU : 1. menyusun kegiatan teknis di bidangnya; 2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan 3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
11
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
4
Satuan Pengawas Internal : Melaksanakan pemeriksaan intern Berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLU Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kemdikbud
12
6
1/3/2014
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 5 DEWAN PENGAWAS Tugas melakukan pengawasan terhadap PT PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PT PK-BLU Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kewajiban: 1. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PT PK-BLU; 2. melaporkan kepada Menteri penurunan kinerja PT PK-BLU;
dan
Menteri
Keuangan apabila
terjadi
gejala
3. mengikuti perkembangan kegiatan PT PK-BLU, termasuk perkembangan kegiatan akademik melalui laporan rutin yang disusun Senat 4. memberikan nasihat kepada Pimpinan PT PK-BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU; 5. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PT PK-BLU; dan 6. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PT PK-BLU kepada Pejabat PT PK-BLU. 13
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU DEWAN PENGAWAS (lanjutan) •
•
Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan Pengawas: mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PT PK-BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; menganalisis laporan keuangan triwulanan dan laporan kinerja semesteran PT PK-BLU; menganalisis laporan rencana dan realisasi investasi, hutang piutang, dan halhal lain yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan PT PK-BLU; menelaah dan memberikan persetujuan RBA, usulan tarif, dan usulan standar biaya yang diusulkan. Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
14
7
1/3/2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS PTN PK-BLU Ketua
• Dipilih dari anggota melalui rapat Dewas
Anggota
• Masa jabatan (lima) 5 tahun • Dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
Sekretariat
• Dipimpin oleh seorang Sekretaris • Berasal dari PTN dan diangkat oleh Pimpinan PTN dengan persetujuan Dewas
15
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PTN PK-BLU 1. RBA berfungsi sebagai dokumen penganggaran serta dasar pelaksanaan kegiatan BLU. 2. BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis. 3. RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU. 4. RBA disusun berdasarkan: a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya; b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan dan c. basis akrual. 5. RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) dengan suatu Persentase Ambang Batas 16
8
1/3/2014
SUMBER PENDAPATAN PTN PK-BLU 1. Pendapatan dari layanan 2. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat 3. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya (hasil usaha lainnya a.l.pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa)
17
BELANJA PTN PK-BLU 1. Terdiri dari unsur biaya sesuai struktur biaya dalam RBA definitif 2. Diselenggarakan secara fleksibel mengikuti praktek bisnis yang sehat 3. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas yang ditetapkan dalam RBA 4. Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam ambang batas dapat dilakukan mendahului revisi DIPA BLU. 5. Belanja melebihi ambang batas harus mendapat persetujuan Menkeu atas usulan pimpinan K/L (revisi DIPA). 6. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L
18
9
1/3/2014
SURPLUS ANGGARAN PADA PTN PK-BLU 1. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menkeu, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara. 2. Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya 3. Surplus BLU adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran 4. Penggunaan saldo awal kas BLU: a. Menambah pagu belanja pada DlPA BLU (melalui DIPA BLU). b. Menutup selisih (mismatch) antara jumlah kas tersedia ditambah dengan aliran kas masuk diharapkan dengan jumlah pengeluaran diproyeksikan.
revisi yang yang yang 19
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA PTN PK-BLU 1. 2.
3. 4. 5.
Penggunaan dana yg bersumber dari pendapatan BLU dapat digunakan langsung dan dipertanggungjawabkan dengan SP3B. SP3B diajukan kepada KPPN setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan. (paling kurang 1 kali dalam 1 triwulan. Untuk SP3B Triwulan IV, pengajuannya mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran. SP3B dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ). Berdasarkan SP3B tersebut, KPPN menerbitkan SP2B sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLU.
20
10
1/3/2014
REKENING PADA PTN PK-BLU SATKER PK BLU REKENING PENERIMAAN
REKENING PENGELOLAAN KAS BLU
REKENING LAINNYA
REKENING OPERASIONAL BLU
REKENING PENGELUARAN
REKENING DANA KELOLAAN
REKENING PENGELOLAAN KAS
REKENING OPERASIONAL
REKENING DANA KELOLAAN
Untuk penempatan idle cash pada Bank umum yg terkait dengan pengelolaan kas BLU a. dapat dibuka mendahului persetujuan dari Kuasa BUN Pusat b. pembukaan rekening dilaporkan paling lambat 3 hari sejak tanggal pembukaan untuk mendapatkan persetu-juan kepada Kuasa BUN Pusat. c. jika Kuasa BUN Pusat tidak setuju, rekening tersebut harus ditutup
1. Dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari PNBP BLU pada Bank Umum. 2. Pembukaan rekening harus mendapat persetujuan dari Kuasa BUN Pusat dan diajukan melalui K/L
1. Dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU, antara lain menampung : a. Dana bergulir, dan/atau b. dan yang belum menjadi hak BLU 2. Pembukaan rekening harus mendapat persetujuan dari Kuasa BUN Pusat dan diajukan melalui 21 K/L
SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU 1. SISTEM AKUNTANSI : Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 2. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN : Prinsip akuntansi yg ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha 3. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH : Prinsip akuntansi yg ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah 22
11
1/3/2014
SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU
Transaksi
Cetak sesuai SAK
Sistem Akuntansi Berbasis SAK
Data untuk Konsolidasi
LK
Pembuatan SP3B /SP2B & MP
LK SAP
Data untuk konsolidasi ADK
23
LAPORAN KEUANGAN BLU LAPORAN KEUANGAN BLU
LAPORAN KEUANGAN KL
Laporan Keuangan Utama BLU
Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian
1
1
Standar Akuntansi Keuangan
Standar Akuntansi Pemerintahan
2
2
Accrual Basis
Accrual Basis
3
3
Sistem Akuntansi dibuat sendiri oleh BLU
SAI dan BAS
24
12
1/3/2014
LAPORAN KEUANGAN BLU ...komponen Laporan Keuangan sesuai dengan SAK...
Laporan Operasional
• Laporan perasional menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. • Basis accrual
Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu
Neraca
Laporan Arus Kas
Menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
Catatan atas Laporan Keuangan
Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU 25
LAPORAN KEUANGAN BLU ...komponen Laporan Keuangan sesuai dengan SAP...
Laporan Realisasi Anggaran
• LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLU secara tersanding dengan tingkat capaian targetnya • Berbasis Accrual
Neraca
Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu
Catatan atas Laporan Keuangan
Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU
26
13
1/3/2014
SISTEM AKUNTANSI PK-BLU 1
Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan BLU dan belanja yang bersumber dari APBN maupun dari Pendapatan BLU. LK yang dihasilkan mencakup semua transaksi keuangan.
2
BLU harus memiliki sistem akuntansi yang dapat menghasilkan : a. LK untuk tujuan pertanggungjawaban berdasarkan SAK b. LK untuk tujuan konsolidasi berdasarkan SAP. c. Untuk tujuan konsolidasi diharapkan juga dapat menghasilkan data elektronis (berupa file Buku Besar/ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA-E1 dengan aplikasi SAI tingkat Eselon l. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan ditingkat Eselon I sudah mencakup LK-BLU. d. Data untuk keperluan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap triwulan, agar transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan BLU juga tercatat di KPPN.
3
SP3B menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan SP2B BLU, sehingga KPPN dapat membukukan transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan BLU. Dengan SP3B ini BLU akan mencatat Pendapatan BLU yang diterimanya dan belanja operasionalnya yang telah dibelanjakan selama 1 triwulan. 27
LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL 1. BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan keuangan. 2. Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga. 3. Laporan Keuangan BLU untuk konsolidasi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Laporan keuangan BLU untuk konsolidasi terdiri dari : a.Neraca; b.Laporan Realisasi Anggaran; c. Catatan atas Laporan Keuangan. 5. Laporan keuangan BLU untuk Konsolidasi dimaksudkan untuk penyusunan Laporan Keuangan K/L. 6. LK untuk konsolidasi disampaikan oleh entitas akuntansi ke entitas pelaporan secara periodik dan berjenjang. 28
14
1/3/2014
LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL 7. BLU menggunakan sistem akuntansi yg dapat menghasilkan Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan SAP serta ADK. 8. Sistem akuntansi yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada BLU. 9. Laporan Realisasi Anggaran memuat pendapatan BLU, belanja yang bersumber dari APBN, dan belanja yang bersumber dari pendapatan BLU. 10. Dokumen sumber untuk membukukan pendapatan BLU dan belanja BLU yang bersumber dari pendapatan BLU dalam rangka menghasilkan LK adalah SPM Pengesahan dan SP2D pengesahan. 11. Sebagai pengguna BMN, Menteri wajib menyajikan Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan. 12. Neraca yang dihasilkan berdasarkan konversi perkiraan Neraca BLU sesuai SAK ke dalam Bas yang telah ditetapkan oleh Menkeu untuk dikonsolidasikan menjadi BMN K/L 29
DIAGRAM PELAPORAN BLU DIT. APK
10
1. 2. 3. 4.
UAPA
9
7/8
UAPPA-E1 6 3/5
KPPN
2
BLU
1
BLU merekam dan memproses dokumen sumber. BLU melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap Triwulan. BLU kirim ADK ke UAPPA-E1 setiap bln dan LRA & Neraca setiap trwln. BLU setiap triwulan mengirimkan LK berdasarkan SAK ke Ditjen Pb.Cq. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. 5. BLU mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPPA-E1 dilampiri Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK setiap semester. 6. UAPPA-E1 menggabungkan ADK seluruh UAKPA dibawahnya termasuk UA-BLU dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU. 7. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca setiap triwulan, dan file data transaksi berupa ADK ke UAPA setiap bulan. 8. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPA dilampiri lembar muka LK-BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya setiap semester. 9. UAPA menggabungkan ADK seluruh UAPPA-E1 dalam lingkungannya dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU. 10.UAPA mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK dilampiri lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Dirjen. Pb.c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. 11.UAPA mengirimkan lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Ditjen. Pb.c.q. Direktorat PPK-BLU setiap semester. 12.Direktorat Pembinaan PK-BLU setiap semester dan tahunan mengirimkan Ringkasan LK-BLU kepada Direktorat APK.
11 4
12
DIT. 30 PPK-BLU
15
1/3/2014
REVIU ATAS LK PK-BLU 1. Laporan Keuangan BLU direvieu terlebih dahulu oleh satuan pengawasan intern sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan. 2. Dalam hal tidak terdapat satuan pengawasan intern, maka revieu terhadap laporan keuangan dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga. 3. Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BLU. 4. Dewan Pengawasan mendorong perbaikan dan koreksi sesuai rekomendasi hasil reviu dan audit 31
EVALUASI LK-BLU TA 2011 1. Belum seluruh satker PK-BLU mengembangkan dan/atau mengimplementasikan Sistem Akuntansi serta menyusun Tarif Layanan sesuai PP No. 23 Tahun 2005 a. Belum semua satker BLU mengembangkan dan/atau mengimplementasikan Sistem Akuntansi, dan seluruh sistem akuntansi yang sudah ada belum mendapat persetujuan dari Mendikbud b. Sebanyak 20 satker belum memiliki sistem akuntansi biaya serta besaran tarif layanan yang ditetapkan melalui PMK (Hanya UNHAS yang telah ditetapkan) 2. Dana Titipan Pemda dan Penerimaan serta Realisasi Belanja dari Kerjasama/Block Grant selain Beasiswa yang bersumber dari Dana APBN dilaporkan sebagai Realisasi Penerimaan dan Belanja dalam LRA PTN BLU 3. Status PTN eks BHMN Belum Jelas dan Proses Konsolidasi Pendapatan dan Belanja serta Neraca PTN eks BHMN TA 2011 ke dalam LK Kemdikbud bermasalah a. Status pola pengelolaan keuangan PTN ex BHMN belum jelas b. Pengesahan pendapatan dan belanja dilakukan pada akhir tahun sehingga berpotensi terjadi kesalahan dan tidak ada pengendalian yang memadai untuk mengantisipasi kesalahan tersebut. 1) Lebih saji dan kesalahan reklasifikasi belanja: 2) Pendapatan dan belanja yang dibiayai dari DIPA satker lain (APBN) disahkan sebagai Pendapatan dan Belanja PTN Eks BHMN 3) Mengesahkan transaksi pengalihan kas menjadi dana abadi 4) Adanya ketidakkonsistenan penggunaan Bagan Akun Standa 5) Terdapat ketidak seragaman perlakuan atas saldo awal Kas c. Tidak mengesahkan Belanja Modal d. Tidak seluruh akun neraca PSAK dikonsolidasikan dalam LK berdasarkan SAP 32
16
1/3/2014
EVALUASI LK-BLU TA 2011 4. PNBP BLU Belum Disahkan 5. Pencatatan dan Pengelolaan Kas belum memadai: a. Saldo Kas pada BLU tidak mencerminkan saldo riil b. Kelemahan dalam pengelolaan dan pengungkapan saldo Dana Lancar BLU
6. Pengelolaan dan Pencatatan Piutang belum memadai: a. Kemdikbud belum memiliki SOP pengelolaan piutang b. PTN tidak menyajikan saldo piutang c. Perlakuan Akuntansi atas piutang/uang muka kepada pihak internal tidak seragam
33
SISTEM AKUNTANSI BLU YG HARUS DISELESAIKAN Ditetapkan Mendikbud
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN Menghasilkan laporan keuangan pokok berdasarkan SAK & SAP
1. Kebijakan Akuntansi -Prinsip-Prinsip, - Dasar-dasar, - Konvensi, - peraturan dan prosedur, - Penyajian Wajar, - Materialitas 2.
SISTEM AKUNTANSI
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP
Sub Sistem Akuntansi -Penerimaan Kas - Pengeluaran Kas - Piutang - Investasi - Penjualan - Pembelian - Aplikasi
Menghasilkan : 1. Laporan aset tetap untuk mendukung data neraca dan keperluan manajerial 2. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU dan pihak lain yang berada dlm pengelolaan BLU Dapat menggunakan SIMAK-BMN yang ditetapkan Menkeu
3. Prosedur Akuntansi : • Untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan di laporan keuangan • Mengacu pada siklus akuntansi
SISTEM AKUNTANSI BIAYA Menghasilkan a.l.: 1. informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, harga pokok produksi, dan analis varians 2. informasi yg berguna dlm perencanaan, pengambilan keputusan, dan penentuan tarif
4. Bagan Akun Standar • Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan & disusun secara sistematis utk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi & pelap. keuangan • Untuk konsolidasi LK BLU dengan LK K/L digunakan BAS yang telah ditetapkan MK 34 KETENTUAN : 1. Masa pengembangan : 2 tahun sejak ditetapkan; 2. Sanksi : Pengurangan fleksibiltas dan remunerasi BLU, 34 dan penurunan status BLU
17
1/3/2014
Terima Kasih
35
18
