PENERAPAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN TRIDHARMA DI JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG Novitasari1), Prof. Dr. Suko Wiyono, SH., M.H2), Siti Awaliyah, S.Pd., SH., M.Hum3) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Indonesia Jalan Semarang No. 5, Malang, 65144 E-mail:
[email protected] ABSTRAK: Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk otonomi Perguruan Tinggi yang dimiliki Universitas Negeri Malang dan penerapan otonomi Perguruan Tinggi yang dimiliki UM yang dapat menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan ( HKn) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM). Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penulisan skripsi menunjukkan (1) bentuk otonomi Perguruan Tinggi yang dimiliki UM. (2) Penerapan otonomi Perguruan Tinggi yang dimiliki UM yang dapat menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn FIS UM. Kata kunci: otonomi Perguruan Tinggi, Tridharma.
Otonomi Perguruan Tinggi adalah kemandirian dalam pengelolaan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi. Sedangkan Tridharma adalah sebuah kewajiban untuk diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi sehingga visi dan misi Perguruan Tinggi mengandung unsur Tridharma. Tridharma terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, seluruh anggota sivitas akademika berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, penerapan otonomi Perguruan Tinggi dapat menunjang pelaksanaan Tridharma karena pengelolaan Perguruan Tinggi dilakukan sesuai dengan kemampuan Perguruan Tinggi.
1
METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian sosial yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis suatu kondisi di dalam sebuah lembaga yang melaksanakan kebijakan baru sehingga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kemudian hasil pengetahuan dan analisis tersebut akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi data penerapan otonomi Perguruan Tinggi di lokasi penelitian secara objektif karena penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian untuk memecahkan masalah. Sesuai dengan pernyataan Moleong (2007: 6) sebagai berikut. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, peresepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.” Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan, meringkas suatu kondisi di suatu lembaga yang menerapkan kebijakan baru dan menarik realitas itu sebagai suatu gambaran dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Peneliti bertindak sebagai instrument utama penelitian yang mengambil lokasi penelitian di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan merupakan jurusan memiliki program studi yang menerapkan matakuliah KKN sebagai Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat yang wajib ditempuh mahasiswa dalam sistem perkuliahan. Oleh karena KKN merupakan bentuk penerapan dharma ketiga dari Tridharma yaitu pengabdian kepada
2
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Jurusan HKn FIS UM. Kemudian sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan: (a) Wakil Rektor I UM, (b) Wakil Rektor IV UM, (c) Wakil Dekan I FIS, (d) Wakil Dekan II FIS, (e) Kepala Sub Bagian Umum Fakultas Ilmu Sosial, (f) Ketua Jurusan HKn, (g) Sekretaris Jurusan HKn, (h) Karyawan Laboratorium Jurusan HKn, dan (i) para mahasiswa Jurusan HKn. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi berupa Katalog jurusan HKn FIS UM tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang Statuta UM, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UM dan Peraturan Rektor UM No. 6 Tahun 2013 Tentang Pegawai Non PNS UM. Berdasarkan keperluan penelitian maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Tahapan analisisnya terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/pemaparan kesimpulan. Kemudian pengecekan keabsahan temuan dilakukan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek data berbagai sumber dan berbagai teknik. Fokus data yang sama diperoleh dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pandangan yang sama, yang berbeda, dan lebih spesifik dari beberapa sumber tersebut.
3
HASIL DAN PEMBAHASAN Bentuk Otonomi Perguruan Tinggi yang Dimiliki UM UM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum sehingga menyelenggarakan otonomi Perguruan Tinggi dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. UM menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan UM dalam pengelolaan institusi untuk mencapai tujuan UM serta ditentukan oleh evaluasi dari menteri terhadap kinerja UM. Penerapan otonomi Perguruan Tinggi yang berlaku di UM meliputi bidang akademik dan bidang non akademik. Otonomi Akademik UM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menerapkan otonomi Perguruan Tinggi di bidang akademik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemerintah atau badan yang bertindak atas nama pemerintah tetap terlibat dalam pelaksanaan kemandirian UM di bidang akademik. Pemerintah bukan hanya sebagai pengawas penerapan otonomi Perguruan Tinggi di bidang akademik melainkan juga terlibat dalam beberapa bagian di proses penerapan otonomi UM. Penentuan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima belajar di UM, pemerintah melalui Dijen Pendidikan Tinggi terlibat di dalamnya. Kemudian dalam pembukaan dan penutupan program studi di UM, pemerintah melalui menteri terlibat di dalamnya dalam persoalan perijinan dan penilaian. Selain itu, pemerintah juga terlibat penjaminan mutu UM. Penjaminan mutu ekternal Perguruan Tinggi dilakukan BAN PT dengan menetapkan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh UM. Namun, 4
UM memiliki kemandirian untuk menentukan cara dalam memenuhi standar mutu tersebut. Sedangkan dalam penentuan jalur seleksi mahasiswa baru, penggunaan bahasa pengantar dalam perkuliahan, pemilihan lembaga akreditasi prodi dan penyusunan kurikulum program prodi, UM melaksanakannya secara mandiri. Otonomi non Akademik Otonomi non akademik yang dimiliki UM dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan Perguruan Tinggi yang baik. Otonomi non akademik yang dimiliki UM meliputi: (1) organisasi dan tata kelola, (2) kepegawaian, (3) keuangan, (4) pengelolaan sumber daya. Bentuk otonomi non akademik dalam organisasi dan tata kelola yang berlaku di UM meliputi: (1) prosedur pemilihan pimpinan organ pengelola, (2) kriteria pemilihan pimpinan organ pengelola, (3) penghentian pimpinan organ pengelola, (4) masa jabatan pimpinan organ pengelola. Prosedur pemilihan, kriteria pemilihan, penghentian pimpinan, dan masa jabatan pimpinan organ pengelola di UM di atur secara mandiri dan ditetapkan dalam Permendikbud RI No. 71 Tahun 2012 Tentang Statuta UM.Sedangkan terkait dengan Majelis Wali Amanat dan badan hukum, UM belum memiliki Majelis Wali Amanat dan belum ditetapkan oleh pemerintah sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Selajutnya ruang lingkup otonomi Perguruan Tinggi bidang non akademik dalam hal kepegawaian yang berlaku di UM terdiri atas: (a) prosedur rekrutmen dosen, (b) prosedur rekrutmen karyawan/tenaga kependidikan, (c) gaji dosen, (d) gaji tenaga kependidikan, (e) promosi dosen, (f) promosi karyawan, (g) pemberhentian dosen, dan (h) pemberhentian karyawan. Perekrutan dosen di UM terbagi menjadi 5
dua yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap terbagi menjadi dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS. Dosen tetap PNS pengangkatannya di UM dilakukan oleh pemerintah atas dasar kebutuhan dosen di UM. Sedangkan pengangkatan dosen tidak tetap di UM dilakukan oleh UM sesuai dengan kebutuhan prodi dan berdasarkan aturan yang ditetapkan Rektor UM. Demikian halnya dengan perekrutan karyawan/tenaga kependidikan di UM. Pengangkatan karyawan PNS di UM dilakukan oleh pemerintah sedangkan pengangkatan karyawan non PNS dilakukan oleh UM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Rektor UM. Begitu pun juga mengenai promosi dosen dan karyawan, pemberhentian dan pemberian gaji disesuaikan dengan kategori termasuk pegawai tetap atau tidak tetap. Sedangkan otonomi keuangan yang berlaku di UM terdiri atas: (a) siklus penganggaran pendanaan publik, (b) bentuk pendaan publik, (c) boleh berhutang, (d) luncuran sisa anggaran, (e) kepemilikan aset, dan (f) penetapan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dari mahasiswa. Siklus penganggaran pendanaan publik yang diperoleh dari berbagai macam pendanaan publik termasuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dari mahasiswa di UM masuk ke dalam dana Badan Layanan Umum sehingga luncuran sisa anggaran diakumulasikan ke dalam anggaran tahun berikutnya. Kemudian ketentuan mengenai kepemilikan aset di UM dilakukan sesuai dengan aturan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum karena UM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum. Kemudian penetapan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk UKT di UM dilakukan secara mandiri berdasarkan rumus nasional yang ditentukan oleh pemerintah. Demikian
6
halnya dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki UM dilakukan secara mandiri berdasarkan kebutuhan untuk mencapai visi misi serta tujuan institusi. Penerapan Otonomi Perguruan Tinggi yang Dimiliki UM untuk Menunjang Pelaksanaan Tridharma bagi Mahasiswa di Jurusan HKn Penerapan otonomi Perguruan Tinggi yang dimiliki UM untuk menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn dapat dilihat dari bentukbentuk otonomi Perguruan Tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik tersebut yang menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn. Bentuk-bentuk otonomi Perguruan Tinggi yang dapat menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn teridiri atas: penyusunan kurikulum program studi, perekrutan dosen tidak tetap, kepemilikan aset dan pengelolaan sumber daya. Otonomi Perguruan Tinggi dalam penyusunan kurikulum program studi PPKn menentukan wujud Tridharma yang dilaksanakan oleh mahasiswa HKn. Kurikulum jurusan memuat matakuliah yang diwajibkan secara nasional dan diwajibkan oleh fakultas. Selain matakuliah-matakuliah tersebut, matakuliah-matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa HKn ditentukan dalam rapat dewan dosen di Jurusan HKn. Mahasiswa HKn melaksanakan Tridharma dalam beberapa perwujudan. Pendidikan dilaksanakan melalui perkuliahan dan PPL. Penelitian dilaksanakan mahasiswa saat mengerjakan skripsi, tugas matakuliah PKn dan SMI. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui KKN. Dirjen Pendidikan Tinggi dan UM tidak mewajibkan KKN. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka mengerjakan tugas matakuliah PKn dan SMI tidak diwajibkan oleh Dikti 7
maupun UM tetapi berdasarkan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah. Dengan demikian dapat dilihat bahwa wujud pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn ditentukan oleh kurikulum yang disusun dan dikembangkan dewan dosen di Jurusan HKn yang ditunjang oleh otonomi dalam penyusunan kurikulum program studi. Perekrutan dan pemberhentian dosen tidak tetap di UM dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Rektor UM. Dosen sebagai salah satu unsur dalam kegiatan perkuliahan di Jurusan HKn maka semakin meningkat kebutuhan akan pembelajaran di Jurusan semakin berkembang terkait kebutuhan kualifikasi dosen. Dengan demikian, apabila perekrutan dan pemberhentian dosen tidak tetap dilakukan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan maka dapat menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn. Otonomi dalam kepemilikan aset di UM dapat menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn. Aset yang dimiliki UM baik aset tetap maupun tidak tetap dapat menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn. Gedung dan alat penunjang pelaksanaan pembelajaran yang dimiliki yang berasal dari pendapatan UM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum selain APBN/APBD maka dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn. Pengelolaan sumber daya baik manusia maupun fisik dikelola secara madiri oleh UM sehingga dapat menunjang pelaksanaan Tridharma bagai mahasiswa di Jurusan HKn. Pengelolaan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan di UM khususnya Jurusan 8
HKn dilakukan dengan mengadakan workshop, pembinaan dan pelatihan. Sedangkan pengelolaan sumber daya fisik dilakukan oleh jurusan dengan berkoordinasi dengan fakultas.
PENUTUP Kesimpulan Bentuk-bentuk otonomi dalam bidang akademik yang dimiliki di UM meliputi: (a) penentuan jumlah mahasiswa, (b) seleksi mahasiswa baru, (c) pembukaan program studi, (d) penutupan program studi, (e) penggunaan bahasa pengantar dalam perkuliahan, (f) sistem penjaminan mutu eksternal, (g) pemilihan lembaga akreditasi, dan (h) kurikulum program studi. Sedangkan bentuk-bentuk otonomi Perguruan Tinggi di bidang non akademik yang dimiliki di UM terdiri atas: (a) organisasi dan tata kelola, (b) kepegawaian, (c) keuangan, dan (d) pengelolaan sumber daya. Otonomi Perguruan Tinggi dalam bidang non akademik yang mengenai organisasi dan tata kelola yang dimiliki UM, meliputi: (a) prosedur pemilihan pimpinan, (b) kriteria pemilihan pimpinan, (c) penghentian pimpinan, dan (d) masa jabatan 102 pimpinan. Kemudian otonomi Perguruan Tinggi dalam hal kepegawaian yang dimiliki UM terdiri atas: (a) prosedur rekrutmen dosen, (b) prosedur rekrutmen karyawan/tenaga kependidikan, (c) gaji dosen, (d) gaji tenaga kependidikan, (e) promosi dosen, (f) promosi karyawan, (g) pemberhentian dosen, dan (h) pemberhentian karyawan. Lalu otonomi Perguruan Tinggi dalam hal keuangan yang dimiliki UM meliputi: (a) siklus penganggaran pendanaan publik, (b)
9
bentuk pendaan publik, (c) boleh berhutang, (d) luncuran sisa anggaran, (e) kepemilikan aset, dan (f) penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan. Sedangkan bentuk-bentuk otonomi yang dimiliki di UM yang dapat menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn meliputi: (a) penyusunan kurikulum program studi, (b) perekrutan dan pemberhentian dosen, (c) kepemilikan aset, dan (d) pengelolaan sumber daya. Penyusunan kurikulum program studi melibatkan seluruh dosen di Jurusan HKn yang diwujudkan dalam matakuliahmatakuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa di Jurusan HKn. Berdasarkan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh dewan dosen HKn dan pengembangannya dalam matakuliah-matakuliah yang diampu oleh masing-masing dosen maka diperoleh wujud Tridharma yang dilaksanakan oleh mahasiswa di Jurusan HKn berupa perkuliahan, PPL, penelitian dalam skripsi, penelitian dalam pengerjaan tugas matakuliah PKn dan SMI serta pelaksanaan KKN. Dengan demikian, wujud Tridharma yang dilaksanakan oleh mahasiswa di Jurusan HKn ditentukan oleh kurikulum yang disusun serta dikembangkan oleh dewan dosen HKn. Kemudian perekrutan dan pemberhentian dosen tidak tetap di Jurusan HKn dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan atas dasar peraturan Rektor UM. Lalu kepemilikan aset dan pengelolaan sumber daya baik fisik dan non fisik dilakukan oleh Jurusan HKn untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu, otonomi dalam perekrutan dan pemberhentian dosen tidak tetap, kepemilikan aset dan pengelolaan sumberdaya menunjang pelaksanaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn.
10
Saran Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait sebagai berikut: (1) bagi organ pengelola di UM, perlu ditingkatkan komunikasi antarpimpinan organ pengelola di UM agar pengelolaan UM baik di bidang akademik maupun non akademik semakin harmonis dan berkesinambungan, (2) bagi Kajur dan Sekjur HKn, perlu mempertegas keberadaan Tridharma bagi mahasiswa di Jurusan HKn, (3) bagi dewan dosen di Jurusan HKn, perlu lebih memanfaatkan otonomi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
DAFTAR RUJUKAN Abadi, Bayu Rahman. 2012. Motivasi Mahasiswa Memilih Program Study PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (Study Kasus Mahasiswa Angkatan 2011/2012), (Online), (http://journal-online.um.ac.id, diakses tanggal 30 April 2014). Anonim. 2013. Kuliah Kerja Nyata, (Online), (http://id.m.wikipedia.org, diakses 31 Desember 2013). Anonim. 2014. Pentingnya Akreditasi Program Studi, (Online), (http://larispa.or.id, diakses 10 Maret 2014). Brodjonegoro, Satryo S. 2012. Artikel Landasan Implementasi Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara dalam Buku Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan Editor Sulistyowati Irianto. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. Hal. 138. Bungin, Burhan M. 2008. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Christanto. 2013. Tujuh PTN Rilis Pernyataan Bersama Terkait Otonomi Perguruan Tinggi, (Online), (http://www.itb.ac.id, diakses 31 Desember 2013). Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2010. Buku Pedoma Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Edisi 1. (Online), (http://luk.staff.ugm.ac.id, diakses tanggal 12 Mei 2014).
11
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. 2013. Katalog 2013 Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Edisi 2013. Malang: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial. HP, Rochsid Tri. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1), (Online), (http://www.unnes.ac.id, diakses 10 Maret 2014). Irianto, Sulistyowati. 2012. Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Manan, Bagir. 2013. Keterangan Disampaikan di Hadapan Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi RI tanggal 3 Juli 2013 dalam Perkara No. 33/PUUXI/2013 Perihal Permohonan Uji Yudisial (Judicial Review) terhadap UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Online), (http://www.luk.staff.ugm.ac.id, diakses 01 Febuari 2014). Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nizam. 2012. Mengapa Otonomi Perguruan Tinggi Perlu, (Online), (http://www.luk.tsipil.ugm.ac.id.htm, diakses 31 Desember 2013). Nugroho, Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Prasetya. 2012. Kurikulum Berbasis KKNI Tingkatkan Kualitas Lulusan, (Online), (http://prasetya.ub.ac.id, diakses tanggal 12 Mei 2014). Purbayanto, Ari dan Titik Sumartini. 2012. Artikel Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam Buku Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan Editor Sulistyowati Irianto. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. Hal. 243-244. Riduwan. 2013. Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2011.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2012. (Online), (http://www.sipuu.setkab.go.id, diakses 30 Desember 2013). Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. (Online), (http://www.jdih.bpk.go.id, diakses 30 Desember 2013). Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Pendidikan UM Edisi 2010. Malang: Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. 2013. Katalog UM 2013. Malang: Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi Universitas Negeri Malang. 12
