ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR PENYALURAN DANA KREDIT MULTIGUNA PADA BANK DKI Yohanna Aprilin Mulyani, 2107287
ABSTRAK PT. Bank DKI adalah sebuah perusahaan milik Pemprov DKI yang berfungsi untuk mengumpulkan dana publik dalam jenis tabungan atau deposito yang untuk mendistribusikan kepada publik dalam jenis kredit untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Dalam penyaluran kredit harus benar-benar memperhitungakan resiko-resiko yang mungkin akan timbul dalam pemberian kredit yang dilaksanakan sehingga kredit yang diberikan menjadi efektif. Yang dilakukan pertama adalah observasi, lalu wawancara dengan staff back office untuk mendapatkan sejarah singkat Bank DKI, struktur organisasi baik bank pusat maupun bank cabang, dengan staff administrasi kredit untuk mendapatkan penjelasan mengenai tahap-tahap prosedur pemberian kredit mulai dari tahap pengajuan sampai pada tahap pencairan, dan studi terhadap dokumen dan catatan perusahaan seperti Buku Operasional Perusahaan, Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK). Informasi yang diperoleh kemudian disusun, diolah, dan selanjutnya dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang berusaha untuk memberikan gambaran cara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan. Menggunakan bagan alur berupa flowchart Sistem Akuntansi (SA) dan Data Flow Diagram (DFD) untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Menggunakan metode COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway) untuk menganalisa pengendalian internal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penerapan SIA pada prosedur pemberian kredit multiguna Bank DKI mempunyai beberapa komponen yaitu : Bagian yang terkait (SDM), Dokumen, Komputer atau Teknologi Informasi, Akuntansi Perbankan ,Teknik Dokumentasi dan Sistem Pengawasan Internal. Selain itu dengan menggunakan metode proses pengendalian internal COSO yang terdiri dari 5 elemen dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi pada prosedur pemberian kredit multiguna yang diterapkan Bank DKI juga sudah cukup memadai dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut.
Kata Kunci : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, prosedur pemberian kredit
1. PENDAHULUAN Dewasa ini perbankan merupakan salah satu unsur pengembangan perekonomian juga sebagai lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar arus kegiatan dibidang ekonomi dan moneter. Hadirnya bank umum baik negeri maupun swasta beberapa tahun belakangan ini, menambah semangat baru industri perbankan untuk melanjutkan
pertumbuhan signifikan seperti yang selama ini diraih. Biro Riset Info bank mencatat, aset perbankan per Desember 2010 mencapai Rp. 45,53 triliun. Nilai aset ini melonjak 262% jika dibandingkan dengan aset perbankan pada 2006 yang masih Rp15,26 triliun. Aset perbankan tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan aset industri kendati peningkatan pangsa pasarnya terasa berat. Jika pada 2005 pangsa aset perbankan terhadap aset bank umum sebesar 1,459 triliun hingga 5 tahun kemudian pangsanya hanya naik menjadi 3,009 trilliun. Dari segi pembiayaan, pangsa perbankan yang per Juni 2010 lalu mencapai 2,679 triliun menunjukkan bukti bahwa perbankan lebih giat menjalankan fungsi intermediasinya. Sumber : www.infobanknews.com/.../biro-riset-infobank-laba-perbankan-tumbuh-4779-pada-2010
Untuk saat ini akuntansi perbankan mengacu pada Statement of Financial Accounting (SFA) yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB). Sedangkan di Indonesia, pedoman akuntansi perbankan juga harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 tentang akuntansi perbankan. Selanjutnya pedoman ini dijelaskan dengan adanya Undang – Undang Republik Indonesia N0. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 yang diterbitkan Bank Indonesia. Sebagai suatu perusahaan, bank mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut antara lain dipeoleh dari aktivitas kredit. Kredit merupakan sarana penyaluran dana bank yang ditanam oleh pihak ketiga dengan prsetujuan tertentu dalam bentuk besarnya pokok pinjaman yang diberikan, tingkat bunga per tahun, dan jangka waktu pelunasan seta cara pelunasannya. Perkiraan akan tumbuhnya perekonomian Indonesia melampaui 6,5% memberikan angin segar bagi industri perbankan untuk menyalurkan lebih banyak kredit, dan membuat BI sangat optimis target kredit sebesar 24% sebagaimana dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) perbankan dapat tercapai. Sedangkan dari sisi kualitas kredit pun cukup terjaga, tercatat rasio kredit bermasalah (NPL) industri perbankan secara gross dan nett (tanpa kredit penerusan/channeling) per Maret 2011 masing-masing tercatat sebesar 2,8%. Sumber : http://www.infobanknews.com/2011/06/ekonomi-tumbuh-65-bi-nilai-wajar-kredit-tumbuh-24/
Penggunaan kredit tidak selalu seperti yang diharapkan, terbatasnya dana yang tersedia dibanding dengan jumlah permintaan kredit merupakan masalah yang dihadapi perbankan dewasa ini. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu manajer bank harus mengadakan seleksi terhadap permohonan kredit. Hal-hal tersebut dapat dihindari dengan sistem informasi akuntansi yang memadai dalam pemberian kredit. Sistem Informasi Akuntansi dibuat untuk memudahkan manajemen dalam mendapat informasi yang tepat, cepat dan dapat dipercaya bagi pengendalian perusahaan. Dengan adanya informasi yang dibutuhkan, manajemen dapat melakukan pencegahan terhadap tindakan – tindakan penyelewengan wewenang perusahaan. Dengan sistem yang tertata diharapkan dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat terkendali dan mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bank dan dapat mencegah terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat. Bank juga memerlukan adanya suatu pengendalian guna tercapainya tujuan perusahaan secara menyeluruh. Pengendalian ini bersifat preventif dan pengendalian represif. Untuk mencapai tujuan tersebut bank memerlukan sistem informasi yang baik sehingga kredit tersebut tidak bermasalah. Selain sistem informasi yang baik, Pengendalian Internal merupakan salah satu elemen dalam sistem pengendalian bank yang merupakan suatu mekanisme internal untuk memberikan jaminan kepatuhan kepada para stakeholder bank (Ilyas, 2004). Pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan para stakeholder kepada bank dalam menerapkan prinsip dan aturan perbankan. Suatu pengendalian internal dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank
tersebut. Pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan tertentu suatu usaha dapat dicapai. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank. Selain itu, pengurus Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan risk culture yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Bank DKI sebagai bank pembangunan daerah Jakarta juga turut meramaikan pasar kredit, dengan keunggulannya memberikan beberapa alternatif kredit yang bisa dipilih oleh nasabahnya antara lain yaitu Kredit Multiguna. Kredit yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah dengan bunga menarik, proses mudah dan cepat. Namun tidak semua nasabah bisa menggunakan fasilitas ini. Hanya nasabah yang bekerja pada instansi – instansi yang sudah mengadakan perjanjian dengan bank DKI yang bisa menikmati fasilitas kredit dengan pinjaman mencapai plafond maksimal s/d Rp. 300 juta Untuk pinjaman s/d Rp. 100 juta bebas agunan dan jangka waktu maksimal s/d 10 tahun. Dengan Melihat proyeksi trend penyaluran dana kredit kedepan, yaitu terhitung sampai april 2011, trend penyaluran dana di perbankan masih didominasi oleh pembiayaan dengan fasilitas kredit, dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana proses dan penerapan akuntansi pada prosedur penyaluran dana kredit. Serta untuk mengenal sistem yang digunakan didalamnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul ” ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR PENYALURAN DANA KREDIT MULTIGUNA PADA BANK DKI ”
2. LANDASAN TEORI 2.1 Aspek – aspek dan penilaian kredit Penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Aspek-aspek penilaian kredit menurut Kasmir (2008 : 121). a. Aspek yuridis/hukum Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga data diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. b. Aspek pemasaran Aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah : hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu, rencana
penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang, peta kekuatan pesaing yang ada, prospek produk secara keseluruhan. c. Aspek keuangan Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu hendaknya dibuatkan cash flow keuangan perusahaan. d. Aspek teknis/operasi Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan lay out. e. Aspek manajemen Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. f. Aspek sosial ekonomi Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti: 1) meningkatkan ekspor barang, 2) mengurangi pengangguran, 3) meningkatkan pendapatan masyarakat, 4) tersedianya sarana dan prasarana, 5) membuka lokasi daerah tertentu. g. Aspek amdal Amdal atau analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya Standar kualitas kredit setiap bank berpedoman pada Bank Indonesia. Namun pada umumnya kualitas kredit diukur dari tingkat NPL (Non Perfoming Loans) atau sering disebut kredit bermasalah. Kualitas penanaman dana oleh bank sangat menentukan kelangsungan usaha bank, sebab itu pengelola bank berkewajiban menjaga agar kualitas penanaman dana pada aktiva produktif senantiasa dalam keadaan baik. Dalam menilai tingkat kesehatan bank serta untuk keperluan penetapan besarnya pembentukan cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dalam menyangga operasi perkreditan bank, maka posisi portofolio kredit yang diberikan bank perlu dikelompokkan serta digolongkan menurut tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu yang menggambarkan kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman, serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. 2.2 Sistem Informasi Akuntansi Organisasi tergantung pada sistem informasi untuk mempertahankan kemampuan berkompetisi. Informasi pada dasarnya adalah sumber daya seperti halnya pabrik dan peralatan. Produktivitas, sebagai suatu hal yang peting agar tetap kompetitif, dapat ditingkatkan melalui system informasi yang lebih baik.
1. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasikan, mengumpulkan , dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu badan usaha kepada beragam orang. 2. Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. 3. Sistem adalah kumpulan sumber daya yang behubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa definisi diatas kita bisa menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi, informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. SIA mewujudkan perubahan ini dengan secara manual ataupun terkomputerisasi.(George H. Bodnar dan Hoopwood , 2004) Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan memadai jika didalamnya terkandung karakteristik dan unsur system informasi akuntansi itu sendiri. Karakteristik system informasi akuntansi, yaitu : Usefullnes, Economy, Reliability, Customer Service, Capacity, Simplicity, Flexicibility, dan unsur – unsur system informasi akuntansi, yaitu : adanya sumber daya manusia, alat- alat yang digunakan, catatan, formulir, jurnal, buku besar pembantu, laporan, computer, serta prosedur penyaluran dana kredit. 2.3 Pengendalian Internal Proses Pengendalian Internal suatu organisasi terdiri dari lima elemen menurut COSO yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian, merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangung,mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. 2. Penaksiran Resiko, merupakan proses indentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang memengaruhi tujuan perusahaan. 3. Aktivitas Pengendalian, merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. 4. Informasi dan Komunikasi , Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai,menganalisis, mengelompokan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi. 5. Monitoring atau pengawasan , melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. 3. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang berusaha untuk memberikan gambaran cara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan. Gambaran yang sistematis dan akurat diperoleh dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan data sehingga akan memberikan hasil yang konkrit pada permasalahan dan kemudian dilaksanakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan objek penelitian yaitu pada Bank DKI capem Universitas Gunadarma Kampus G, pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dengan staff back office untuk mendapatkan sejarah singkat Bank DKI, struktur organisasi baik baik bank pusat maupun bank cabang, staff administrasi kredit untuk mendapatkan penjelasan mengenai tahap-tahap prosedur pemberian kredit mulai dari tahap pengajuan sampai pada tahap pencairan, dan studi terhadap dokumen dan
catatan perusahaan seperti Buku Operasional Perusahaan, Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK). Data yang diperoleh kemudian disusun, diolah, dan selanjutnya dilakukan analisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, terdapat dua alat analisis yaitu : • Menggunakan bagan alur berupa flowchart Sistem Akuntansi (SA) dan Data Flow Diagram (DFD) untuk menganalisis masalah dengan cara mendeskripsikan penerapan Sistem Informasi Akuntansi. • Menggunakan metode COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway) untuk menganalisa pengendalian internal. 4. PEMBAHASAN 4.1 Prosedur Pemberian Kredit Multiguna pada Bank DKI PT. Bank DKI merupakan Bank yang salah satu kegiatannya adalah menyediakan fasilitas pemberian kredit kepada nasabah. Dalam Hal ini berbagai keputusan serta prosedur yang berlaku disesuikan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan yang diterbitkan Bank Indonesia. Secara umum yang dijelaskan pada calon debitur, Prosedur Pemberian Kredit Multiguna terdiri dari 5 tahap yaitu : a. Tahap Permohonan Fasilitas Pemberian Kredit Multiguna b. Tahap Penyelidikan atas Analisis Pemberian Kredit Multiguna c. Tahap Keputusan atas Permohonan Pemberian Kredit Multiguna d. Tahap Pencarian Fasilitas Pemberian Kredit Multiguna e. Tahap Pelunasan Fasilitas Pemberian Kredit Multiguna Secara terperinci tahap - tahap yang dilakukan oleh Bank DKI pada Prosedur Pemberian kredit Multiguna adalah sebagai berikut : 1. Analisa Kredit Nasabah atau calon debitur yang ingin mengajukan kredit datang ke Bank DKI untuk mendapatkan informasi pemberian kredit. Bank DKI memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan kredit yang terdiri dari : • Formulir KMG • Fotokopi Pengenal pemohon dan pasangan, • Asli slip gaji 1 bulan terakhir • Pasfoto pemohon dan pasangan ukuran 3 x 4 masing 1 buah • Foto kopi kartu keluarga • Surat nikah fotokopi • Fotokopi buku tabungan 3 bulan terakhir • Surat persetujuan suami/istri • Foto kopi surat keputusan pengangkatan pegawai • Surat kuasa untuk memotong gaji (Jika gaji dibayar diBank DKI) • Fotokopi dokumen jaminan Kantor Capem menerima aplikasi permohonan Kredit Multiguna (KMG) memeriksa dan menganalisa. Kantor Capem meneliti kontinuitas perusahaan tempat pemohon bekerja. Petugas kredit wajib melakukan verifikasi mengenai barang jaminan.
2. Persetujuan Kredit • Kewewenangan memutuskan kredit • Jika permohonan diterima maka akan dibuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). Jika tidak disetujui berkas akan dikembalikan ke pemohon. • Pengembalian surat persetujuan untuk ditandatangani dan dimaterai • Membuat Perjanjian Kredit (PK) sesuai dengan format atau ketentuan yang berlaku. • Realisasi Kredit (Jika seluruh syarat KMG telah terpenuhi) 3. Administrasi Kredit • Permohonan Kredit yang telah diputus selanjutnya dituang dalam SPPK dan PK • Penerima menandatangani perjanjian kredit dan akte pengikatan perjanjian • Perjanjian kredit dilakukan secara bawah tangan. 4. Pemantauan Petugas kredit wajib melakukan pemantauan terhadap : • Kelancaran pembayaran angsuran • Penyelesaian dokumen 5. Penyelamatan Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan penyelamatan kredit dengan Action Plan Step.
Prosedur Pemberian Kredit Multiguna
4.2 Pengawasan Internal Pada Bank DKI Ada dua elemen utama pelaksanan pengawasan internal pada Bank DKI yaitu Dewan Komisaris dan Komite dibawah Komisaris dari aspek kondisi keuangan, kepatuhan, ketentuan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank, dan pengawasan dari dalam kegiatan operasional bank. Sistem pengawasan internal pada prosedur pemberian kredit multiguna Bank DKI lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen diantaranya, Sistem pengendalian internal dalam mekanisme pengendalian internal yang terjadi pada Bank DKI adalah :
1. Perbankan dilandasi oleh kesadaran bahwa pertanggungjawaban seluruh aktivitas perbankan tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan. Dengan adanya pemahaman ini, maka mekanisme pengawasan internal pada Bank DKI harus tetap berjalan, baik kepatuhan terhadap kebijakan manajemen maupun terhadap aturanaturan pemerintah. Terlihat dari Panduan Prilaku Nilai- nilai Budaya kerja Bank DKI yang harus diterapkan oleh pegawainya. 2. Bank DKI pelaksanaaan operasional perbankan menganut sistem bank konvensional, baik dalam standar audit maupun standar otorisasi maupun validasi. 3. Pengawasan pada Bank DKI dilakukan secara berjenjang. Dan pemeriksaan kepatuhan dilakukan oleh Group Internal Audit yg terdiri dari kontrol intern cabang dan staff kontrol intern cabang yang bertindak sebagai auditor internal, dan mempunyai program kerja pemeriksaan kepatuhan baik secara berkala maupun secara insidentil. Pertanggungjawabannya tidak pada pimpinan cabang, namun pada divisi kepatuhan, yang bertanggungjawab pada direksi dan dewan komisaris, seperti terlihat dalam struktur organisasinya. 4. Standar pemeriksaan kepatuhan baik pada kebijakan manajemen maupun pada kepatuhan tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana Keputusan Direksi yang merupakan manual procedure dan terdiri dari beberapa jilid. Secara garis besar, beberapa pedoman yang terdapat dalam pelaksanaan operasional Bank DKI adalah sebagai berikut: 1. Buku Operasional Perusahaan (BOP) 2. PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan 3. Undang – Undang Republik Indonesia N0. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 yang diterbitkan Bank Indonesia. 4. Kebijakan- kebijakan perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dapat dicapai (Loudon dan Loudon, 2006: 56). Jika sistem pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Kebutuhan akan sistem pengendalian internal adalah suatu hal yang wajar, karena dengan adanya praktik pengendalian internal yang baik merefleksikan adanya praktik manajerial yang baik. Adanya praktik manajerial yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri (Iwan Triyuwono dan Roekhuddin,2000). Untuk Mengetahui apakah praktik sistem informasi akuntansi pada pemberian prosedur pemberian kredit multiguna yang diterapkan Bank DKI telah mamadai dan berjalan sesuai dengan fungsinya Maka penulis mencoba menganalisia dengan metode COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway) Proses Pengendalian Internal suatu organisasi terdiri dari lima elemen menurut COSO yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian Pada pemberian kredit multiguna faktor-faktor pengendalian lingkungan terlihat pada 1. Struktur Organisasi yang sudah ada ( Gambar 3.1), 2. Pembagian Otoritas sudah sesuai dengan bidangnya,yaitu :
Teller, Customer service, Back office, Pemasaran, Administrasi Kredit,Bagian umum yang tugas dan tanggung jawabnya telah di sepakati. 3. Kebijakan sumber daya manusia . Untuk kebijakan sumber daya manusianya. Bank DKI mengharuskan pegawainya kompeten, memiliki kemampuan dan mendapat pelatihan yang cukup terkait dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Program pengembangan terus dilakukan baik melalui pelatihan, seminar maupun pendidikan lanjutan ke jenjang S2. 4. Etika dan budaya Bank DKI (Tabel 3.1) Faktor-faktor yang ada pada lingkungan pengendalian Bank DKI ternyata mempunyai dampak untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu sehingga telah berjalan sesuai dengan fungsinya. 2. Penaksiran Resiko Penaksiran Resiko merupakan proses indentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Tahap yang paling kritis dalam menaksir risiko adalah mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Pada prosedur pemberian kredit Multiguna Bank DKI, analisa pemberian kredit multiguna merupakan landasan utama kegiatan kredit, yang berguna untuk menilai kelayakan usaha, mengukur besar, jenis dan sifat keperluan keuangan, serta menetapkan stuktur pembiayaannya. Oleh karena itu dalam pemberian Kredit Multiguna Bank DKI penerapkan 5 tahap yaitu : 1. Tahap Permohonan Fasilitas pemberian kredit Multiguna 2. Tahap Penyelidikan atas Analisis pemberian kredit Multiguna 3. Tahap Keputusan atas Permohonan pemberian kredit Multiguna 4. Tahap Pencarian Fasilitas pemberian kredit Multiguna 5. Tahap Pelunasan Fasilitas pemberian kredit Multiguna 3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Pada aktifitas pengendalian pemberian kredit multiguna yang ada di Bank DKI hal ini terlihat dari : 1. Pembinaan SDM untuk mencapai hasil yang diharapkan seperti program pengembangan terus dilakukan baik melalui pelatihan, seminar maupun pendidikan lanjutan ke jenjang S2. 2. Pemisahaan tugas dan tanggung jawab, yaitu sumber daya yang terlibat dalam aktivitas pemberian kredit multiguna pada Bank DKI sudah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dan dibagi kedalam beberapa bagian untuk memudahkan dalam mendukung proses pemberian kredit. Hal ini dapat terlihat dalam Praktek SIA Bank DKI yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai bagian-bagian yang terkait dalam dalam prosedur pemberian kredit Multiguna. 3. Dokumen dan Catatan yang memadai untuk membantu memastikan pencatatan atas kejadian dan transaski pada pemberian kredit Multiguna seperti yang terlihat dalam praktek SIA Bank DKI yang telah dipaparkan sebelumnya . Dokumen dan catatan pada Bank DKI diperlukan sebagai bukti fisik dari suatu transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pemberian kredit Multiguna dan kemudian diolah dan disimpan
dalam database bank DKI untuk mengasilkan informasi berupa Laporan keuangan ataupun laporan lainnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan pihak Manajemen maupun pihak yang berkepentingan. 4. Informasi dan Komunikasi Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai,menganalisis, mengelompokan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk memelihara akuntabilitasnya. Pada Bank DKI dalam mengatur perlakuan akuntansi dalam hal ini pengakuan, pengukuran, dan penyajian berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 dan Pencatatan transaksi akuntansi pada bank DKI dilakukan secara terkomputerisasi sehingga proses pengolaha datanya cepat. Komunikasi yang dimaksud pada pemberian kredit Multiguna Bank DKI, yaitu dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai prosedur pemberian kredit Multiguna, salah satunya adalah dengan teknik dokumentasi yang mengambarkan prosedur dan alur dokumen untuk memudahkan pengerjaan bagi tiap bagian yang terkait. 5. Monitoring atau Pengawasan Untuk memastikan bahwa operasional pemberian kredit Multiguna pada Bank DKI telah memenuhi prinsip-prinsip dari mulai prosedur pemberian kredit multiguna, perjanjian hingga tahap angsuran, maka bank DKI telah memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sistem pengawasan internal ditentukan oleh fungsi pengawasan dalam bank. Bank DKI sangat peduli dalam meningkatkan efektivitas fungsi manajemen risiko melalui upaya penerapan Enterprise Risk Management (ERM), yang bekerja sama dengan D'lloyd. ERM merupakan suatu pengelolaan risiko perusahaan secara menyeluruh dan terintegrasi, yang me-nyelaraskan visi dan misi dengan strategi pemilihan risk appetite dan risk tolerance serta tindakan mitigasi yang akan dilakukan, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Dari hasil Analisa dengan mengunakan metode COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway) yang terdiri dari 5 elemen dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan Bank DKI dalam hal pemberian Kredit Multiguna sudah cukup memadai. Dikatakan demikian karena pada praktiknya, yang telah penulis paparkan diatas, sistem informasi yang diterapkanya ternyata : 1. Mempermudah manajemen dan karyawan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya karena adanya pemisahan tugas dan wewenang yang sesuai dengan bagiannya. 2. Bahwa dengan adanya prosedur-prosedur yang diberlakukan pada pemberian kredit multiguna yang terdiri dari 5 tahap, ternyata mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan. 3. Proses pengolahan data nasabah dan pengolahan akuntansi pada Bank DKI dilakukan secara komputerisasi sehingga proses pengolahanya cepat, tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi.
4. Ketersediaan dokumen dan catatan diperlukan sebagai bukti fisik dari suatu transaksi untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbagan pihak Manajemen maupun pihak yang berkepetingan. 5. Adanya Pengawasan Internal pada Bank DKI, sehingga memudahkan Dewan Komisaris dan Dewan dibawah Komisaris untuk menilai apakah prosedurnya sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. 5. KESIMPULAN Penggunaan sistem yang memadai juga menjadikan kerja lebih efisien dan efektif, dimana waktu yang dibutuhkan lebih sedikit karena lebih banyak dikerjakan oleh komputer. Namun penggunaan sistem juga harus memperhatikan kaidah dan prinsipprinsip akuntansi yang berlaku. . Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis ,maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan Bank DKI pada prakteknya mempunyai beberapa komponen guna mendukung kehandalan sistem informasinya yaitu : a. Bagian yang Terkait dalam prosedur pemberian kredit multiguna b. Dokumen yang digunakan c. Penggunaan Komputer dan Teknologi Informasi d. Akuntansi Perbankan e. Teknik Dokumentasi prosedur pemberian kredit multiguna f. Pengawasan Internal. 2. Bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan Bank DKI dalam hal kredit multiguna tidak bermasalah dan sudah cukup memadai mengingat sistem yang diterapkan ternyata mempermudah dalam memberikan informasi berupa : a. Pembagian tugas dan wewenang yang sudah ada pada setiap bagian. b. Proses pengolahan data nasabah dan pengolahan akuntansi pada Bank dilakukan secara komputerisasi sehingga proses pengolahanya cepat, tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi c. Ketersediaan dokumen dan catatan diperlukan sebagai bukti fisik dari suatu transaksi untuk dijadikan bahan evalusi dan pertimbagan pihak Manajemen maupun pihak yang berkepentingan d. Adanya Pengawasan Internal pada Bank DKI , sehingga memudahkan Dewan Pengawas untuk menilai apakah prosedurnya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi. 3. Dengan mengunakan metode COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway) yang terdiri dari 5 elemen dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan Bank DKI dalam hal pemberian Kredit Multiguna sudah cukup memadai. Dikatakan demikian karena pada prakteknya, sistem pengendalian internal yang diterapkanya ternyata : 1. Mempermudah manajemen dan karyawan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya karena adanya pemisahan tugas dan wewenang yang sesuai dengan bagiannya. 2. Bahwa dengan adanya prosedur-prosedur yang diberlakukan pada pemberian kredit multiguna yang terdiri dari 5 tahap, ternyata mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan.
3. Proses pengolahan data nasabah dan pengolahan akuntansi pada Bank DKI dilakukan secara komputerisasi sehingga proses pengolahanya cepat, tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi. 4. Ketersediaan dokumen dan catatan diperlukan sebagai bukti fisik dari suatu transaksi untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbagan pihak Manajemen maupun pihak yang berkepetingan. Adanya Pengawasan Internal pada Bank DKI, sehingga memudahkan Dewan Komisaris dan Dewan dibawah Komisaris untuk menilai apakah prosedurnya sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan 6. DAFTAR PUSTAKA Adnan, Akhyar. 2005. Akuntansi Syariah : Arah,Prospek & Tantangannya, UII Pers,Yogyakarta. Bank Indonesia . Cetak Biru Bank Umum, Direktorat Pengawasan Bank Umum, Jakarta. 2006. Bodnar,George H dan William S.Hopewood.2004. Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9.Penerbit Andi.Yogyakarta. Didik Rimbawa, Skripsi : Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Evektifitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Studi Kasus Bank Jabar cabang suci. Universitas Widyatama Dr. Ramlan Ginting. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Bandung. 2005 Febryanty, Jurnal : Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Sistem Pengajuan Dan Persetujuan Kredit Pada PT. BPR. Universitas Gunadarma. Gozali, Ahmad. 2004. Halal Berkah Bertambah, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah. Elex Media Komputindo. Jakarta. Hosen, M Nadratuzaman dan AM.Hasan Ali. 2007. Kamus Populer Keuangan & Ekonomi Syariah. PKES. Jakarta Kasmir.2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Keenam. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Mulyadi.2001.Sistem Akuntansi.Salemba Empat. Jakarta. Sutabri, Tata .2004. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Andi. Yogyakarta Wahyono, Teguh. 2004. Sistem Informasi Akuntansi Analisis, Desain & Pemrograman Komputer. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Zaini Widya Ramadhani, Jurnal : Pengendalian Internal Sebagai Alat Dalam Meningkatkan Kualitas Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Medan Putri Hijau. Universitas Sumatera Utara. www.bi.go.id www.bankdki.com www.infobanknews.com/.../biro-riset-infobank-laba-perbankan-tumbuh-4779-pada-2010 http://www.infobanknews.com/2011/06/ekonomi-tumbuh-65-bi-nilai-wajar-kredit-tumbuh-24/
