Pertemuan Task Force LAM : Pembahasan Permen LAM Jakarta, 29 Maret 2012
Peserta Pertemuan • • • • •
Usman C. Warsa Riana D. N. M. Hadi Nurul Falah Kamanto S
• Lido Cahyadi (Hiro Hukum) • Soedarmono (Konsultan) • Arsitawati (HPEQ)
Pimpinan Sidang : Usman C Warsa Waktu Pelaksaan : 29 Maret 2012, Pkl. 9.30 – 12.30 Tempat : Dikti, Lantai 3
Arahan : Usman C. Warsa • Sesuai dengan pendekatan Ketua TF LAM dengan dirjen Dikti maka disepakati bahwa LAM yang akan dibentuk merupakan LAM PTKes dari 7 profesi kesehatan • Pada LAM PT-Kes yang akan terbentuk, diharapkan megikut sertakan KKI • Concern : operasional LAM • Sesuai RUU PT, LAM berdiri atas rekomendasi BAN dan keputusan Menteri
Diskusi Pembahasan Permen LAM • Mengingat Ditambahkan, rujukan dari draf permen LAM adalah : 1. PP No. 19 tahun 2005 2. Permen BNSP tentang pendidikan tinggi; 3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNI • Pasal 1 : tidak ada komentar • Pasal 2 o Ayat (1) : tetap o Ayat (2) : huruf a & b tetap sedangkan c dihapus Alasan : Agar lebih efisien, Organ pengawas diletakkasn dalam pemangku kepentingan
Diskusi Pembahasan Permen LAM Pengawasan yan dilakukan oleh LAM : 1. Pengawas internal LAM adalah pemangku kepentingan 2. Pengawas eksternal LAM adalah BAN PT Pengawasan lebih baik dilakukan oleh organ yang berada di luar LAM sehingga pengawasan lebih accountable o Ayat 3 : tetap o Ayat 4 : diganti menjadi pasal 5 o Ayat 4 berisi : LAM menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas dan semaksimal mungkin memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi
Diskusi Pembahasan Permen LAM • Pasal 3 o Ayat (1) : o Huruf a – c tetap o Huruf d : melakukan fungsi pengawasan; o Huruf e : melakukan penilaian kinerja organ pelaksanaan o Huruf f : mengangkat dan memberhentikan anggota organ pelaksana dan organ pengawas o Ayat (2) o Huruf a dihapus Karena anggota organ pemangku kepentingan dapat berasala dari luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan proses assesment dan benchmarking o Huruf b – d tetap
Diskusi Pembahasan Permen LAM o Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan organ pemangku kepentingan ditentukan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LAM • Pasal 4 o Ayat (1) diubah menjadi ayat (2) Ayat (1) menjadi Organ pelaksana terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Divisi Akreditasi; d. Asesor; dan e. Organ lain sesuai kepentingan
Diskusi Pembahasan Permen LAM o Ayat (2) diubah menjadi ayat (3) Ayat (2) : Organ pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas : o Huruf a tetap o Huruf b berubah menjadi huruf d Huruf b : Membuat program kerja tahunan dengan target-target kualitatif dan kuantitatif yang jelas; o Huruf c berubah menjadi huruf e Huruf c : mengangkat tim ahli, tim asesor, dan panitia ad hoc sesuai dengan kebutuhan; o Huruf d berubah menjadi huruf g o Huruf f : memutuskan hasil akhir akreditasi; dan
Diskusi Pembahasan Permen LAM
• • • •
o Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) Ayat (3) : anggota organ pelaksana terdiri …… (tetap) Input task force : ahli bidang pendidikan dan bidang lain sesuai kebutuhan dan point-point tersebut diatas menjadai kriteria tenaga fungsional (asesor dan divisi akreditasi) o Ayat (4) diubah menjadi ayat (5) Ayat (4) : persyaratan keanggotaan anggota organ pelaksana adalah : o Huruf a dihapus o Huruf b – c tetap Pasal 5 dihapus Pasal 6 menjadi pasal 5, ditambah….dan Anggaran Rumah Tangga LAM Pasal 7 dihapus Pasal 8 diubah menjadi pasal 6
Diskusi Pembahasan Permen LAM • Pasal 8 diubah menjadi pasal 6 Mekanisme pengakuan Menteri adalah sebagai berikut : o Huruf a – e tetap
• Pasal 9 diubah menjadi pasal 7 Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit berisi tentang : o Huruf a – b tetap o Huruf c : ruang lingkup dan beban kerja akreditasi; o Huruf d – f tetap
• Pasal 10 diubah menjadi pasal 8 • Pasal 11 diubah menjadi pasal 9
Input : Kamanto • Dalam menyusun permen LAM, diharapkan dapat mengcover akreditasi LAM yang akan dilakukan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah
Input : Soedarmono • Diharapkan LAM memiliki dashboard yang dapat digunakan untuk audit • Organ pemangku kepentingan akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan spesifikasi tertentu • Dalam memutuskan hasil akreditasi, ketua memiliki tugas untuk mensahkan hasil akreditasi dari keputusan yang diambil oleh divisi akreditasi • Policy analysis dibutuhkan untuk mengetahui kelayakan Permen • Dalam pembentukan Permen LAM memerlukan Naskah Akademik
Input : Soedarmono • Diperlukan exercise manajerial task force • Perlakukan proses akreditasi pada prodi baru dan prodi lama harus dibedakan
Plan of Action • Pertemuan task force LAM dengan stakeholders dengan agenda penentuan ketua dan sekretaris LAM • Task force LAM akan melakukan rekruitmen divisi LAM sebagai bentuk exercise fungsi LAM
