SIARAN PERS
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pusat HUMAS Departemen Perdagangan Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 Phone/Fax: 021-385-8216/021-3812016 www.depdag.go.id
Pertemuan “Retreat” Para Menteri Ekonomi ASEAN di Bali: Perkuat Komitmen Implementasi ASEAN Economic Community Blueprint
Nusa Dua, Bali, 5 Mei 2008 - Para Menteri Ekonomi ASEAN telah mengadakan pertemuan informal dalam format “retreat” pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2008 di Nusa Dua, Bali. Menteri Ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN hadir dalam pertemuan ini. Pejabat setingkat menteri dari 4 (empat) mitra dialog ASEAN juga hadir untuk membahas kerjasama perdagangan dengan ASEAN, diwakili Menteri Perdagangan dan Industri India Mr. Kamal Nath, Menteri Perdagangan Australia Mr. Simon Crean, Menteri Perdagangan New Zealand Mr. Phil Goff, dan Utusan Perdagangan Amerika Serikat (United States Trade Representative) Ambassador Susan C. Schwab. Pertemuan informal di Nusa Dua ini membahas dua kelompok pembahasan. Pertama adalah hal-hal yang menyangkut kerjasama internal ASEAN, khususnya program kerja integrasi ekonomi ASEAN. Kedua adalah hal-hal terkait kerjasama eksternal ASEAN, khususnya perkembangan implementasi FTA dan kerangka kerjasama yang ada serta perkembangan perundingan FTA ASEAN dengan mitra dialog. Hal-hal penting yang dibahas oleh para menteri antara lain meliputi: 1. Piagam ASEAN. Para menteri bertukar pandangan mengenai penerapan Piagam ASEAN dan implikasinya pada prosedur, mekanisme dan kelembagaan ASEAN khususnya yang terkait dengan program kerja di bidang ekonomi. Juga dibahas persiapan penerapan single chairmanship mulai tahun 2009, di mana negara anggota yang mendapatkan giliran mengetuai dan menjadi tuan rumah KTT ASEAN akan memegang kepemimpinan badanbadan ASEAN dari tingkat KTT sampai tingkat pejabat senior. 2. Implementasi ASEAN Economic Community Blueprint. Sekretaris Jenderal ASEAN melaporkan perkembangan penyusunan Comprehensive ASEAN Economic Community Scorecard (AEC Scorecard) dan ASEAN Economic Community Communication Plan (AEC Complan). AEC Scorecard akan menjadi instrumen untuk mengukur kemajuan implementasi AEC Blueprint yang telah disepakati oleh para pemimpin negara anggota ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura bulan November 2007. Sementara itu AEC Complan merupakan communication platform bagi Sekretariat ASEAN maupun negaranegara anggota untuk mengkomunikasikan gagasan ASEAN Economic Community kepada masyarakat luas. Para menteri sepakat bahwa baik AEC Scorecard maupun AEC Complan harus mudah dipahami oleh publik, obyektif dan memberikan perhatian khusus pada UKM. Terkait dengan implementasi AEC Blueprint, para menteri juga mendapatkan laporan mengenai (i) penyusunan ASEAN Trade in Goods Agreement yang merangkum berbagai
kesepakatan perdagangan barang ASEAN yang berlaku saat ini dan menyesuaikannya dengan tuntutan perkembangan; (ii) pemenuhan komitmen integrasi perdagangan jasa-jasa yang dilakukan secara bertahap; dan (iii) penyusunan ASEAN Comprehensive Investment Agreement yang akan menggantikan kesepakatan ASEAN Investment Area tahun 1998. Untuk hubungan ASEAN dengan mitra dialog, pembahasan terutama difokuskan pada hubungan dengan tiga mitra ASEAN, yakni Australia-New Zealand, India , dan Amerika Serikat (AS). 3. ASEAN – Australia-New Zealand. Para menteri ekonomi ASEAN melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Australia, Simon Crean dan Menteri Perdagangan New Zealand Phil Goff guna membahas perundingan ASEANAustralia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Perjanjian ini direncanakan untuk ditandatangani pada bulan Agustus 2008 di Singapura. Perundingan yang melibatkan 12 negara ini bersifat single undertaking (seluruh bidang yang disepakati dirundingkan secara bersamaan), dan para menteri memberikan arahan kepada Pejabat Senior untuk menyelesaikan sejumlah hal dimana belum dicapai kesepakatan antara ASEAN dan Australia dan New Zealand. 4. ASEAN – India. Para menteri ekonomi ASEAN juga melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri India, Kamal Nath, untuk membahas perundingan ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) yang telah berlangsung selama 5 tahun. Salah satu penyebab belum diselesaikannya AIFTA adalah kesulitan untuk mengelompokkan produk dalam kategori Sensitive Track. Para menteri sepakat untuk lebih fleksibel dalam menyelesaikan FTA ini. 5. ASEAN - Amerika Serikat. Para menteri ekonomi ASEAN juga melakukan pembicaraan dengan The United States Trade Representative Ambassador Susan C. Schwab. Pembicaraan yang dipandu oleh Menteri Perdagangan Mari Pangestu selaku ASEAN Country Coordinator untuk hubungan antara ASEAN dan Amerika Serikat ini sepakat untuk mengaktifkan ASEAN-US Trade dan Investment Framework Arrangement Joint Council dan ASEAN-US TIFA Private Sector Roundtable. Direncanakan kedua forum ini akan digelar pada bulan Desember 2008. Kedua pihak sepakat bahwa partisipasi dunia usaha dalam roundtable sangat penting untuk menelurkan rekomendasi bagi Joint Council guna mendorong lebih dekat lagi kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat di bidang perdagangan dan investasi. Selain hal-hal tersebut di atas, dan sebagai tanggapan atas perkembangan terakhir, para menteri juga berdiskusi mengenai situasi pangan dunia yang ditandai oleh meningkatnya harga pangan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk beras. Para menteri menyepakati sebuah pernyataan bersama “Joint Ministerial Statement on Food Security”. Pernyataan bersama tersebut menekankan tekad untuk menghindari kebijakan yang dapat mengganggu pasar, dan untuk bekerjasama meningkatkan produksi. Selain itu para menteri ekonomi
2
ASEAN juga membahas perkembangan terakhir perundingan perdagangan multilateral di bawah Doha Development Agenda atau DDA. Para menteri kembali menekankan pentingnya penyelesaian perundingan DDA yang memberikan perhatian khusus pada aspek pembangunan negara-negara berkembang. Pertemuan dalam format “retreat” dilakukan oleh para menteri ekonomi ASEAN sejak beberapa tahun terakhir. Pertemuan informal semacam ini dimaksudkan sebagai “pertemuan paruh waktu” menjelang pertemuan formal berikutnya guna mendiskusikan perkembangan baru maupun permasalahan dalam pelaksanaan program kerja yang sedang berjalan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh para Pejabat Senior. Dengan adanya pertemuan “retreat” ini diharapkan para menteri dapat mencapai kesepakatan final pada pertemuan (formal) menteri-menteri ekonomi ASEAN yang direncanakan berlangsung pada bulan Agustus 2008 di Singapura. ---selesai---
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Kepala Pusat HUMAS Departemen Perdagangan Gedung 1 Lantai 2, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 Telepon : 3858216, Fax : 3812016 Email :
[email protected]
3
Joint Ministerial Statement on Food Security ASEAN Economic Ministers’ Retreat Bali, 3 May 2008
1. The ASEAN Economic Ministers discussed the important issue of food security, and especially noted with concern the current high prices of rice, caused by factors such as increased demand; increased cost of inputs; decreased land devoted to agriculture; and temporary disruptions such as poor weather conditions and plant disease. The Ministers expressed concern that the longer-term shortage of rice supply might have an adverse impact on the economies of ASEAN Member States. 2. The Ministers affirmed that access to adequate and reliable supply of rice, and stable prices are fundamental to the region’s economic and social well-being. 3. The Ministers agreed that effective responses would require a broad range of measures. The Ministers recognised the importance of creating suitable and favourable conditions to increase productivity through, among others, effective transfer of technology, research and development, increase in agricultural land, and substantially increased public and private investment. 4. The Ministers pledged to continue fair trade practices and to achieve an orderly regional rice trade.
--------------------------------
4
ASEAN Economic Ministers Statement on the Doha Development Agenda We, the ASEAN Economic Ministers, gathering for our 14th Retreat in Bali, Indonesia, strongly reaffirm ASEAN’s commitment to concluding the Doha Development Agenda (DDA) negotiations by the end of 2008. at a critical time when the global economy is encountering serious turbulence and uncertainty with rising inflationary pressures, increases in food and oil prices, and the threat of a global recession, we should not allow further delays in finalising an outcome of the Doha Round that would open new markets, especially for developing countries, foster development and reinforce openness on a multilateral basis, through the application of strengthened trade rules. We have, over the past months, made substantive and significant progress in our negotiations in Geneva. To take us forward to the final phase of the negotiations, we expect revisions to the negotiating texts for Agricultural and NAMA that are comprehensive and balanced to provide a firm basis for us to make decisions on the trade offs necessary to finalise modalities. The horizontal process of negotiating in parallel agriculture and industrial goods must show the way forward. In this regard, we see strong merit for our senior officials to meet in order to further narrow the remaining gaps as much as they can and substantively prepare the ground for an appropriate Ministerial conference. But in moving ahead, it is vital that efforts in all other areas in the single undertaking should also make progress to give all necessary comfort to the Membership. In the case of Services, preparations are being made for the Ministerial Signalling Conference. Any report arising from the said meeting should be balanced, reflecting the position of Members, taking into account the Hong Kong Mandate on services. Similarly, in the case of Rules, we reiterate the importance of a new text from the Chair that reflects the reality of the negotiation and adheres to the DDA mandate. At this decisive juncture fot the Doha Round, we reiterate our deep appreciation and firm support for the efforts of WTO Director-General Pascal Lamy and the Chairs of the Negotiating Groups. The responsibility for delivering an outcome rests with all Members but none more so than on the major players. The imperative to deliver a strong Doha Round outcome has never been more urgent. This is the time for resolve and leadership. ASEAN undertakes to make our own contributions, and will work closely with all our partners to conclude the Doha Round by end of 2008. We also reiterate our strong support to the Lao PDR’s early accession to the WTO. In this regard, we emphasise that the Lao PDR is acceding to the WTO as a least-developed country whose eventual commitments shall correspond to such status, especially its development, financial, and trade needs as well as its institutional capacities.
5
