PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA. OLEH : Fitria, S.H., M.H

Pertanggungjawaban, Pengelolaan, Keuangan Daerah

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA OLEH : Fitria, S.H., M.H. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk:1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 2.Untuk mengetahui pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari pengelolaan Keuangan Negara, oleh karenya asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat dilepaskan dari asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan dari pengelolaan Keuangan Negara. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada aparat yang ada dibawahnya.Pelimpahan kekuasaan tersebut dimaksudkan jangan sampai terjadi kekuasaan menumpuk pada Kepala Daerah saja yang mengakibatkan beban yang begitu berat pada Kepala daerah, dan yang lebih penting dari itu adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang.Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan uyang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.Pengawasan atau kontrol yang dapat dilakukan oleh DPRD maupun organisasi kemasyarakatan mulai dari perencanaan anggaran daerah (RAPBD) sampai pelaksanaan anggaran. Dari tahapan perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah, tahapan perencanaan tersebut mempunyai peran yang sangat strategis karena dalam tahapan ini akan sangat menentukan dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian nanti diharapkan jelasnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan tegasanya pengawasan terhadap pengelolaan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pengelolaan, Keuangan Daerah. I. Pendahuluan. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Kepala Daerah sebagai pemegang

JMP Volume I Nomor I Juni 2014

83

kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada aparat yang ada dibawahnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan sebagai berikut: (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa

perencanaan,

pelaksaan,penatausahaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada para pejabat perangkat daerah. (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima mengeluarkan uang. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo.Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa: Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan uyang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah menyangkut 2 hal: Pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah serta menginformasikan kepada masyarakat 9Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004); kedua, menyampaikan laporan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 jo. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

84

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengawasan DPRD dan masyarakat harus sudah dilakukan sejak tahap persiapan dan penyusunan APBD. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam tahap penyusunan APBD merupakan fungsi yang sangat strategis karena pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah akan lebih terarah dan terkendali. Disamping itu Peraturan Daerah tentang APBD dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan Keuangan Daerah. Pengawasan atau kontrol yang dapat dilakukan oleh DPRD maupun organisasi kemasyarakatan mulai dari perencanaan anggaran daerah (RAPBD) sampai pelaksanaan anggaran. Dari tahapan perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah, tahapan perencanaan tersebut mempunyai peran yang sangat strategis karena dalam tahapan ini akan sangat menentukan dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah. Hal-hal tersebutlah yang kemudian menarik minat penulis untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam suatu penelitian yang mengambil judul “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”. Dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 1. Bagaimana Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ? 2. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah ? II. Pembahasan 1. Pengertian Hukum Keuangan Negara Menurut Pasal 1.1 Undang-undang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

85

2. Kerugian Negara Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif hukum administrasi negera, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan: 1. Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. 2. Setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian negara yang berada dalam pengurusannya. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pada Pasal 1 angka 22 bahwa kerugian negara/daerah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Rumusan pengertian kerugian negara ini sama dengan rumusan pengertian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikasaan Keuangan.1 2. Sumber Keuangan Daerah Adapun yang dimaksud dengan sumber Keuangan Daerah adalah asal Keuangan Daerah itu didapat. Hal ini jika dicerna dapat dilihat dari pemecahan kata sumber Keuangan Daerah yaitu sumber yang berarti asal mula atau berasal dari, sedangkan Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 3. Kewenangan pemerintah daerah Adapun yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah daerah adalah dilihat dari dua sudut pandang yaitu pertama, dilihat dari pengertian kewenangan. Kewenangan berasal dari kata wewenang, menurut Robert Bierstedt dalam karangannya An 1

Fitri Noor Azizah dalam Marwan Efendi, Pengertian Keuangan Negara dari Perspektif Hukum Administrasi Negara, Perdata dan Pidana, Makalah, Jakarta: Workshop Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungannya dalam Tindak Pidana Korupsi, 11 Desember 2007.

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

86

analysis of social power yang mengatakan “ bahwa wewenang (authority) adalah institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan)”(2). 4. Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang keuangan Pemerintah daerah juga mememiliki kewenangan dibidang Keuangan Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah juga mempunyai keterkaitan dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Ketentuan yuridis tentang kewenangan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah dengan DPRD melaui format peraturan daerah tentang APBD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Pengelolaan Keuangan pemerintah Daerah di Indonesia Pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan daerah. Ketentuan yuridis tentang kekuasaan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa peraturan yang mengatur tentang Keuangan Negara yang sekaligus terkait dengan pemerintah daerah. Ketentuan dalam undangundang yang dimaksud adalah : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan dalam undang-undang ini juga memberikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah kepada Kepala daerah dan perangkat penyelenggara pemerintahan daerah. Selain itu juga terkait dengan DPRD sebagai lembaga yang

2

Robert Bierstedt “ An Analysis of social Volume 15, desember 1950, hal. 732.

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

power, American Sociological Revieuw,

87

berperan dalam pembentukan dan pengesahan APBD serta pelaporan pelaksanaan APBD dalam setiap tahun anggaran. I.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Oleh Kepala Daerah ( Eksekutif) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada aparat yang ada dibawahnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan sebagai berikut: (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa

perencanaan,

pelaksaan,penatausahaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada para pejabat perangkat daerah. (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima mengeluarkan uang. (4) Pelimpahan kekuasaan tersebut dimaksudkan jangan sampai terjadi kekuasaan menumpuk pada Kepala Daerah saja yang mengakibatkan beban yang begitu berat pada Kepala daerah, dan yang lebih penting dari itu adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sewenangwenang. RAPBD yang telah mendapatkan persetujuan oleh DPRD harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan oleh APBD. Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo.

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

88

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo.Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa: Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan uyang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah menyangkut 2 hal: Pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah serta menginformasikan kepada masyarakat 9Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun

2004);

kedua,

menyampaikan

laporan

Raperda

tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 jo. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdapat tiga lembaga yang terlibat yaitu (1). Kepala Daerah sebagai pimpinan pemerintahan daerah, (2). DPRD sebagai Lembaga Legislatif daerah dan (3). Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) sebagai lembaga yang berwenang memeriksa Keuangan Negara. Adapun mekanisme yang digunakan adalah sebelum laporan pertanggungjawaban disampaikan ke DPRD terlebih dahulu diperiksa oleh BPK. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketika ada permasalahan dalam pelaksanaan APBD, maka BPK memberikan kesempatan untuk menyempurnakan administrasi laporan tersebut, tetapi jika tidak dapat dipenuhi dengan jangka waktu tertentu maka akan berlanjut pada ketentuan hukum pidana yang menjadi kewenangan KPK.

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

89

II.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengawasan DPRD dan masyarakat harus sudah dilakukan sejak tahap persiapan dan penyusunan APBD. Fungsi pengawasan DPRD dapat dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah yang modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat peraturan hukum yang sesuai dengan prinsipprinsip ‘good financial governance” yang berupa keterbukaan (“transparency) dan peran serta masyarakat (“public paricipation”.)3 Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Gurbenur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuanagan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah tersebut di atas: 1. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD; 2. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. 3. Sistem Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Sistem Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah APBD merupakan wujud pengelolaan Keuangan Daerah karena di dalam APBD di samping mencantumkan jumlah anggaran ditentukan pula tentang arah dan strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejateraan dan kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Gurbenur/Bupati/Walikota 3

Ibid., hal. 4.

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

90

selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuanagan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah tersebut di atas: a. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD; b. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. 3. Sistem Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaga pemeriksa dan pengawas pengelola Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga yang kompeten dalam tugasnya dan profesional. Untuk lembaga pengawas (pengendalian) internal terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Badan Pengawas Daerah Propinsi (Bawasdaprop), Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kotamadya (Bawasda Kab/Bawasko), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan audit eksternal (lembaga pemeriksa) adalah BPK, yang merupakan lembaga pemeriksa Independen.4 Lembaga BPK bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diwujudkan dengan penyampaian kinerja BPK dalam setiap sidang tahunan MPR dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Lembaga Perwakilan (DPR), untuk pengelola Keuangan Daerah kepada DPRD. Sedangkan lembaga

pengawas

(pengendalian)

internal

bertanggungjawab

kepada

Pemerintah, BPKP bertanggungjawab kepada Presiden, Itjen bertanggungjawab kepada

Menteri,

Bawasda

bertanggungjawab

kepada

Gubernur

atau

Bupati/Walikota. Kewenangan Lembaga Pemeriksa BPK dalam kaitannya dengan pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat 91) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. 4

Ibid., hal. 157.

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

91

Pasal 31 ayat 91 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan: Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dinyatakan: “Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah”. Pembentukan audit internal adalah membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengawasan dan atau pemeriksaan tanggung-jawab Keuangan Daerahsecara terpadu efisien dan efektif dalam rangka menertibkan pelaksanaan anggaran dan penyusunan pertanggungjwaban Keuangan Daerah. III. PENUTUP 1. Kesimpulan a. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 184 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 jo.Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005

yang

menyatakan

bahwa:

Gubernur/Bupati/Walikota

menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan uyang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdapat tiga lembaga yang terlibat yaitu (1). Kepala Daerah sebagai pimpinan pemerintahan daerah, (2). DPRD sebagai Lembaga Legislatif daerah dan (3). Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) sebagai lembaga yang berwenang memeriksa Keuangan Negara. Adapun mekanisme yang digunakan adalah sebelum laporan pertanggungjawaban disampaikan ke DPRD terlebih dahulu diperiksa oleh BPK. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketika ada permasalahan dalam pelaksanaan APBD, maka BPK memberikan

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

92

kesempatan untuk menyempurnakan administrasi laporan tersebut, tetapi jika tidak dapat dipenuhi dengan jangka waktu tertentu maka akan berlanjut pada ketentuan hukum pidana yang menjadi kewenangan KPK. b. Lembaga pemeriksa dan pengawas pengelola Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga yang kompeten dalam tugasnya dan profesional. Untuk lembaga pengawas (pengendalian) internal terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Badan Pengawas Daerah Propinsi (Bawasdaprop), Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kotamadya (Bawasda Kab/Bawasko), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan audit eksternal (lembaga pemeriksa) adalah BPK, yang merupakan lembaga pemeriksa Independen. Pembentukan audit internal adalah membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengawasan dan atau pemeriksaan tanggungjawab Keuangan Daerahsecara terpadu efisien dan efektif dalam rangka menertibkan pelaksanaan anggaran dan penyusunan pertanggungjwaban Keuangan Daerah. 2. Saran 1. Diharapkan pengaturan yang lebih tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengenai pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan antara Kepala Daerah dan DPRD dikarenakan ketimpangan prosedur. Kepala daerah lebih berat dalam hal mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Daerah dibandingkan dengan DPRD. Atas terjadinya ketimpangan prosedur tersebut nampak dari luar terjadi “arogansi” pemakaian anggaran oleh DPRD. 2. Diharapkan pengaturan yang lebih tegas mengenai eksistensi BPK agar lebih berperan lagi sebagai pengawas eksternal bukan hanya sebatas memberikan opini (pendapat) terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Daerah oleh Kepala Daerah.

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

93

DAFTAR PUSTAKA Buku Andrian Sutedi. 2010. Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika, Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. Sepintas mengenal BPK Menurut Undang-Undang Di Bidang Keuangan Negara. Ditama binbankum, Jakarta. La Ode Husen. 2005. Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Cv. Utomo, Bandung. N.E. Algra Et.al., 1983. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia, terjemahan Saleh Adiwinata, A.Teloeki, Boerhanuddin St. Batoeah, Bina Cipta, Jakarta. Nur Basuki Minarno. 2009. Penyalahgunaan Wewenang dan tindak Pidana korupsi Dalam Pengelolaan keuangan Daerah. Laksbang Mediatama,Surabaya. Ni’matul Huda. 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. FH UII Press,Yogyakarta. Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Prenada Media Group, Jakarta. Philipus M. Hadjon. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah mada University Press, Yogyakarta. W. Riawan Tjandra. 2006. Hukum Keuangan Negara. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Sebelum Amandemen. _______________, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Setelah Amandemen. _______________, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. _______________, Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. _______________, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. _______________, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.

94

_______________, Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

_______________, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. _______________, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Cara penghapusan Piutang Negara/Daerah.

JMP Volume I Nomor I Juni 2014.