TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013
Volume II Nomor 1
PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN YAYASAN ATAS PAILITNYA YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN Nur Hidayah1 Ramli Siregar2 Windha3 ABSTRACT Foundation is a legal entity generally in education, health, the field of religion, culture, social areas,and humanitarian who has no members. Foundation runs its activities througt organ foundation, namely builder, administrators, and supervisors. Organ foundation in managing foundations can lead to a foundation for bankruptcy is not always caused by negligence organ foundation in managing the foundation. The issue in this skripsi is how legal regulation on the management of the foundation according to law number 16 year 2001 Jo. Law number 28 year 2004 on the foundation, how bankruptcy foundation, as well as how accountability organ foundation bankruptcy foundations. The research method used type of normative legal research. Source of data used are secondary data, which consists of primary legal materials, secaondary, and tertiary. Data was collected by the engineering literature study and analysis of data using qualitative and inductive approach dedukatif. Setting the foundation by law include the eatablishment of the foundation that requires the establishment of foundations in the notarial deed, also be set on a foundation consisting of organ builder, administrators, and supervisors. A foundation can suffer due to bankruptcy because the foundation has two or more creditors and not pay in full at least one debt that has matured and can be billed, declared bankruptcy by court. Organ responsible for bankruptcy foundation is provided for in law foundation that is if bankruptcy occurred because of errors or omissions in the wealth management and supervisory foundation is not enough to cover the losses caused by bankruptcy.
Kata kunci : Tanggung Jawab, Organ, Yayasan,Kepailitan
1 2 3
Penulis Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
PENDAHULUAN
risiko hukum yang kurang atau mungkin karena pandangan, penyikapan, kesadaran, kepatuhan
Yaysan adalah badan hukum yang terdiri
hukum
kekayaan
dan
terhadap aspek hukum dan/atau resiko hukum
diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu
yaitu menganggap bahwa aspek atau masalah
dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan
hukum dan resiko hukum bisa diatur. Hal ini bisa
yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat
terjadi karena penegakan hukum di negara kita
mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai
yang memang masih sangat rendah. Berdasarkan
dengan maksud dan tujuan yayasan.
hal tersebut penulis merumuskan permasalahan
atas
yang
dipisahkan
dan/atau
tindakan
kita
yang
keliru
Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun
dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan
2001 tentang Yayasan adalah trobosan baru bagi
hukum tentang pengelolaan yayasan menurut
yayasan yang beroperasi di Indonesia. Undang-
Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang-
Undang ini setidak-tidaknya telah menjadi payung
Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, dan
hukum bagi masyarakat yang berkecimpung dan
bagaimana
berurusan
bagaimana pertanggungjawaban organ yayasan
dengan
yayasan
seperti
pendiri,
pembina, pengawas serta anggota masyarakat
kepailitan
dalam
yayasan,
serta
atas pailitnya yayasan.
pada umumnya. Pada tahun 2004 UndangUndang
Yayasan
ini
telah
diubah
dengan
METODE PENELITIAN
Undang-Undang No. 28 tahun 2004. Peraturan
perundang-undangan
terkait
A. SPESIFIKASI PENELITIAN
Yayasan yang telah diundangkan Pemerintah,
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
telah memaksa pihak-pihak terkait mengubah
normatif
cara pandang tentang badan hukum Yayasan.
pendekatan
Pemahaman yang tidak lagi sesuai dengan
mengacu
peraturan
berlaku
mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan
berpotensi menimbulkan resiko hukum bagi para
akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi
pelakunya.
objek penelitian dengan mendasarkan penelitian
finansial,
perundang-undangan Risiko maupun
dapat
yang
bersifat
immaterial,
material,
seperti
risiko
dan
bersifat
yuridis kepada
deskriptif
normatif.
dengan
Penelitian
Undang-undang
ini dan
pada ketentuan hukum normatif.
hukum. Risiko material dapat dinilai atau dapat diukur. Sedangkan risiko immaterial seperti risiko
B. SUMBER DATA
hukum sering tidak terukur, tidak terbatas dan
Data penelitian yang dipergunakan adalah data
kadang
berbagai
sekunder yang terdiri dari: Pertama, bahan hukum
aktivitas, resiko hukum masih sering luput dari
primer antara lain Undang-Undang yang terkait;
perhatian. Padahal kita tahu bahwa risiko hukum
Kedua, bahan hukum sekunder adalah bacaan
sering tidak teratur dan tidak terbatas jenis,
yang relevan dengan materi yang diteliti; Ketiga,
sasaran,
waktu,
bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan
demikian
dapat
tak
terduga-duga.
dan/atau terjadi
Dalam
besarannya. mungkin
Hal akibat
kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia
pengetahuan kita mengenai masalah hukum dan
2
ANGELINE, PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2001 Jo. UU NO. 28 TAHUN 2004
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
3
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
adalah adanya kekayaan yang dikumpulkan untuk
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan
mencapai
penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini
membedakan antara yayasan dan perkumpulan.
adalah melalui studi pustaka (library research)
Dalam hal perkumpulan (yang ditujukan untuk
yang berupa pengambilan data yang berasal dari
kegiatan sosial) maka karakter pembentukannya
bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan
adalah orang yang berkumpul untuk mencapai
dengan objek yang diteliti.
tujuan sosial. Dalam Undang-undang yayasan
tujuan
sosial.
Hal
ini
yang
Pasal 1 ayat (1) dijelaskan mengenai bagaimana D. ANALISIS DATA Jenis
analisis
yayasan itu dapat memperoleh suatu badan dalam
hukum, yaitu : Pasal 11 ayat (1) Yayasan
penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif
memperoleh status badan hukum setelah akta
yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan
pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam
berdasarkan
Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari
seperti
yang
ketentuan
dipergunakan
hukum
perundang-undangan.
diperoleh dianalisis
dari dengan
menggambarkan
penelusuran deskriptif secara
yang
berlaku
Data
yang
Menteri.
kepustakaan, kualitatif
ada
keseragaman
tentang
cara
mendirikan
pokok
yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan
permasalahan dan menganalisis data tersebut
pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum
menurut kualitas dan kebenarannya kemudian
ada
dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari
mengatur tentang cara pendirian yayasan, serta
penelitian
keharusan pembentukan yayasan melalui akta
kepustakaan
menyeluruh
yakni
Sebelum berlakunya UU Yayasan, belum
sehingga
diperoleh
jawaban atas permasalahan yang diajukan.
peraturan
perundang-undangan
yang
notaris. Akibatnya perdebatan mengenai status yayasan sebagai badan hukum atau bukan,
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
masih terus berlangsung. Lebih parah lagi, karena tidak ada suatu ketentuan yang menyebutkan
A. PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 Jo. UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN
bahwa yayasan konkordansi mengikuti hukum
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari
Sebelum membahas mengenai cara mendirikan
atas
dan
yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di
Yayasan No. 16 Tahun 2001, maka terlebih
bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang
dahulu dijelaskan syarat yang harus dipenuhi
kekayaan
yang
tidak mempunyai anggota.
dipisahkan
4
Belanda, apalagi di Belanda sendiri pengaturan yaaysan sudah mengalami perubahan setelah Indonesia meredeka.
Definisi tersebut
untuk dapat dikategorikan sebagai badan hukum.
menunjukkan bahwa karakter dasar yayasan
Ada beberapa syarat agar perkumpulan atau
4
Republik Indonesia , Undang-Undang No. 16 tentang Yayasan, Pasal 1.
badan/badan
usaha
disebut
sebagai
badan
hukum. Hal ini berkaitan dengan sumber hukum,
khususnya dalam kaitan dengan sumber hukum
salah satu aspek pembangunan hukum diarahkan
yang formal. Tentang syarat badan hukum yang
pada
dikaji dari sumber hukum formal memberikan
undangan
beberapa kemungkinan, bahwa badan hukum
perekonomian
5
tersebut telah memenuhi: rapat
pengembangan yang
kepentingan nasional.
paripurna
Berdasarkan
Rakyat
kegiatan
menghadapi
bebas
Dalam keterangan pemerintah di hadapan Perwakilan
perundang-
mendukung
dalam
perdagangan
Dewan
peraturan
tanpa
pertimbangan
era
merugikan
tersebut,
maka
mengenai Rancangan Undang-Undang Yayasan
setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan No.
tanggal 26 Juni 2000 dijelaskan bahwa, pokok
16 Tahun 2001, di dalamnya telah dicantumkan
pikiran,
dengan jelas syarat untuk mendirikan yayasan.
yaitu:
kebutuhan
pertama,
untuk
perkembangan
masyarakat
mengenai
Yayasan.
hukum
dalam
peraturan
Kenyataan
menunjukan,
memenuhi
dalam
Yayasan
sekarang
tentang
Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
masyarakat
1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.
ini
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan
tumbuh
bagaikan cendawan dan berkembang begitu pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan. Namun pendirian yayasan selama ini
pendiriannya 3. Harus dilakukan dengan akta notaries dan dibuat dalam bahasa Indonesia
hanya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat,
4. Harus memperoleh pengesahan Menteri
karena
5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara
belum
ada
peraturan
perundang-
undangan yang mengatur mengenai yayasan. Kedua, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum
serta
maksud
dan
berfungsinya tujuannya
Rebuplik Indonesia 6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai
yayasan
sesuai
secara
berdasarkan
prinsip
bertentangan
keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan yayasan. Di samping itu, untuk memberikan pemahaman dan kejelasan kepada
sah
oleh
yayasan
dengan
lain,
ketertiban
atau umum
dan/atau kesusilaan 7. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan
masyarakat mengenai maksud, tujuan, dan fungsi
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka
bahwa yayasan walaupun subjek hukum, tetapi
mencapai
bukanlah
makhluk
hidup
seperti
manusia,
dengan arahan-arahan yang terdapat dalam
melainkan
adalah
badan
hukum.
Yayasan
Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-
kehilangan daya berpikir dan kehendaknya, serta
2004,
tidak mempunyai central bewustzijn, karenanya
tujuan
bahwa
mewujudkan
yayasan.
Ketiga,
pembangunan sistem
hukum
berkaitan
hukum
harus
nasional
yang
yayasan
tidak
dapat
sendiri.6
perbuatan-
menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak
perbuatan
asasi
manusia yang dapat bertindak sendiri, Yayasan
manusia
kebenaran.
berdasarkan
Sehubungan
keadilan
dengan
itu,
dan
5
4
Chaidir Ali, Op., cit., hlm. 79-98.
Berbeda
dengan
maka
pembangunan terhadap materi hukum sebagai
hukum
melakukan
6
Ali Ridho, Badan Hkum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf (Bandung: Alumni, 1986), hlm, 17.
ANGELINE, PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2001 Jo. UU NO. 28 TAHUN 2004
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
5
sekalipun sebagai badan hukum merupkan subjek
adanya acuan yang dapat digunakan untuk
hukum mandiri.
mengatakan bahwa sesuatu boleh atau tidak
Sebelum
diundangkannya
Indonesia,
dalam
UU
praktiknya
Yayasan
boleh.
tidak
Kelemahan lain adalah yayasan dikelola
mempunyai anggota, melainkan hanya pengurus.
secara tidak profesional. Pendiri yayasan adalah
Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata
juga
belum ada keseragaman dalam kepengurusan
diangkat untuk megawasi kegiatan dan keuangan
yayasan.
yayasan
Bermacam-macam
yayasan
di
istilah
untuk
pengurus.
Peran
tidak
dari
pengawas
melaksanakan
penyebutan pengurus. Selain pengurus, ada pula
secara
sungguh-sungguh,
yang menyebutkan dengan dewan pengurus, atau
pengangkatan
badan pengurus. Di dalam organ pengurus,
formalitas belaka.7
mereka
yang
pekerjaannya
bahkan
terkesan
dilakukan
sebagai
dijumpai pula pengurus harian, dewan pendiri, dewan
penyantun, dewan pelindung, dewan
B. KEPAILITAN DALAM YAYASAAN
kehormatan, dewan penasihat, dan sebagainya, bahkan
ada
menyebutkan
yang
sangat
anggota.
keliru
Pasal
1
Faillissementsverordening
dengan
sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat
yang
dipailitkan, bahwa debitur harus dalam keadaan
Keseragaman
dimiliki oleh yayasan adalah struktur pengurusnya
telah
terdiri dari: ketua, sekretaris, dan bendahara.
Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-
Namun
limitatif disebutkan, bahwa yayasan mempunyai
mempunyai dua atau lebih kreditornya dan tidak
organ yang terdiri atas: Pembina, pengurus, dan
membayar sedikitnya satu utangnya yang telah
pengawas.
masing-masing
jatuh waktunya dan dapat ditagih. Apabila syarat-
mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas yang
syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit, bukan
terpisah. Dengan demikian UU Yayasan yang
dapat menyatakan pailit. Sehingga dalam hal ini
baru
kepada hakim tidak diberikan judgment yang luas
organ
Yayasan,
utang-utangnya.
Undang Kepailitan mensyaratkan debitur yang
Ketiga
UU
membayar
secara
tidak
dalam
berhenti
ino
memungkinkan
untuk
melukukan
penambahan organ. Sumber
kelemahan
seperti pada kasus-kasus lainnya. utama
dari
Bilamana suatu perusahaan dapat dikatakan
pengelolaan yayasan adalah tidak adanya aturan
pailit, menurut UU Kepailitan adalah jika suatu
yang mengatur tentang yayasan. Yayasan dapat
perusahaan
dikelola secara bebas tanpa ada peraturan yang
kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2
harus diperhatikan. Keberadaan yayasan selama
UU Kepailitan meliputi adanya debitor yang
ini hanya didasarkan pada praktek-praktek yang
mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak
terpelihara. Kekuatan hukum dari praktek-praktek
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah
ini tentunya sangat lemah. Akibat lain adalah tidak
jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit
terjaminnya kepastian hukum mengingat praktek
dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal
yang satu berbeda dengan praktek lainnya. Ketiadaan pengaturan yayasan juga berarti tidak
memenuhi
syarat-syarat
yuridis
7
Bappenas, www.bappenas.go.id/get-fileserver/node/8582/ diakses tanggal 20 Januari 2013
ini
adalah
kreditor
baik
konkuren,
kreditor
yang berwenang menetapkan putusan adalah
separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan
pengadilan
utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban
tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Pasal
untuk membayar utang yang telah jatuh waktu,
3 UUK disebutkan, dalam hal debitur berupa
baik
persero suatu firma, yang mengadili adalah
karena
telah
diperjanjikan,
karena
percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian
pengadilan
ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau
tempat
8
majelis arbitrase.
yang
daerah
yang
hukumnya
daerah
kedudukan
meliputi
hukumnya
hukum
firma
meliputi tersebut.
sedangkan dalam hal debitur tidak berkedudukan
Permohonan
pernyataan
pailit
dapat
di
wilayah
RI, pengadilan
yang
berwenang
diajukan, jika persyaratan kepailitan tersebut telah
memutuskan adalah pengadilan yang daerah
dipenuhi yaitu:
hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum
1. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih
kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya
krediturnya.
dan bila debitur badan hukum maka kedudukan
2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.
ditagih.
Putusan
Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 37
pernyataan
pailit
yayasan
membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal
Tahun 2004 tentang Kepailitan secara tegas
21
menentukan
adalah
menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh
Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan
kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan
umum. Apabila di perhatikan Pasal 3, walaupun
pailit diucapkan serta segala sesuatu yang
tidak secara eksplisit ditentukan namun diketahui
diperoleh selama kepailitan.
bahwa
harus
Dari ketentuan Pasal 21 diatas diketahui bahwa
diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah
kepailitan yayasan yang merupakan sita umum.
hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan
Dengan adanya sita umum ini hendak dihindari
hukum debitor.
adanya sita perorangan. Pembentuk Undang-
bahwa
permohonan
Menurut
Pengadilan
pernyataan
pailit
No.37
Tahun
2004
kepailitan,
undang memandang perlu untuk memungkinkan
pengadilan yang berwenang untuk mengadili
adanya eksekusi massal dengan cara melakukan
perkara
sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor
adalah
undang-undang
Undang-Undang
permohonan pengadilan
pernyataan
yang
daerah
kepailitan hukumnya
untuk
kepentingan
kreditor
bersangkutan
Yang dimaksud pengadilan menurut UUK adalah
pengawasan seorang Hakim Pengawas. Sita
pengadilan niaga yang merupakan pengkhususan
umum tersebut haruslah bersifat konservatoir
pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk
yaitu bersifat penyimpanan bagi kepentingan
dalam lingkupan peradilan umum. Bila debitur
semua kreditor yang bersangkutan.
telah meninggalkan wilayah RI, maka pengadilan
Para kreditor harus bertindak secara bersama-
Hukum Kepailitan, www.hukumkepailitan.com/2012/01/04/pengertian-dansyarat-kepailitan/ di akses tanggal 23 Januari 2013
6
dijalankan
yang
meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
8
yang
semua
dengan
sama sesuai dengan asas dalam Pasal 1132 KHUPerdata. Perlu ditekankan bahwa tujuan
ANGELINE, PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2001 Jo. UU NO. 28 TAHUN 2004
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
7
kepailitan itu adalah untuk membagi seluruh
3. uang yang diberikan kepada Debitor untuk
kekayaan debitor oleh curator kepada semua
memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah
kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka
menurut undang-undang.
masing-masing. Dengan terjadinya kepailitannya
yayasan berlakulah “general statutory attachment”
C.
PERTANGGUNGJAWABAN
ORGAN
atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan
YAYASAN ATAS PAILITNYA YAYASAN
para
Banyaknya
kreditor.
berbicara
Undang-undang
secara
netral
bentuk
tanggung
jawab
kepailitan
menyebabkan terasa sulit merumuskannya dalam
menyangkut debitor yang berada dalam keadaan
bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah
berhenti membayar.
tentang
kepailitan
9
dimengerti. Tetapi kalau kita amati lebih jauh,
Harta pailit meliputi seluruh kekayaan
pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada
Debitor pada saat putusan pernyataan pailit
kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk
diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh
melakukan, dan kemampuan untuk melakukan.
selama kepailitan. Harta tersebut pengurusannya
Dalam kebudayaan kita, umumnya "tanggung
beralih ke tangan kurator. Namun, tidak semua
jawab"
harta
dalam
"menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian
kepailitan. Pasal 22 UUK menyebutkan, ada tiga
lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung
jenis kekayaan debitor yang tidak termasuk ke
akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang
dalam harta pailit, yaitu :
dalam rangka menjawab suatu persoalan. dalam
1. benda, termasuk hewan yang benar-benar
keluarga
kekayaan
debitor
dalam
disita
diartikan
perlu
sebagai
keharusan
ditanamkan
rasa
atau
untuk
sifat
dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan
tanggung jawab dengan memberikan tugas-tugas
pekerjaannya,
kecil kepada anak dalam kehidupan sehari-hari.
perlengkapannya,
alat-alat
medis yang dipergunakan untuk kesehatan,
Dan
tempat
yang
berkeinginan untuk menanamkan rasa tanggung
dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya,
jawab. yang teguh bahwa anak harus setia
dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari
melakukan
bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat
menimbulkan
di tempat itu;
bersamaan dengan itu bisa juga timbul suatu
tidur
dan
perlengkapannya
2. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari
sebagai
pengaruh
orang
tua
tugas-tugas ketaatan.
yang
tidak
tentunya
kecil
itu,
Namun kita
kita
pun
memang demikian
inginkan
bagi
pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari
pembentukan watak anak, karena pada dasarnya
suatu
rasa tanggung jawab bukanlah hal yang dapat
jabatan
atau
jasa, sebagai upah,
pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan,
diletakkan
sejauh
tanggung jawab tumbuh dari dalam, mendapatkan
yang
ditentukan
oleh
Pengawas; atau
Hakim
pada
seseorang
dari
luar,
rasa
pengarahan dan pemupukan dari sistem nilai yang kita dapati dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Rasa tanggung jawab yang tidak
9
MR.J.B.Huizink, Op.,Cit., hal 1.
bertumpuk pada nilai-nilai positif, adakalanya
berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam
dapat berubah menjadi sesuatu yang asosial.10
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
Seperti halnya Yayasan yang mempunyai
tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan
organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan
hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi
Pengawas.
Pengurus Yayasan manapun.
pelaksanaan
Pengelolaan kegiatan
kekayaan
dilakukan
Dalam Pasal 47 menegaskan bahwa: Dalam
sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib
hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau
membuat laporan tahunan yang disampaikan
kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas
kepada Pembina mengenai keadaan keuangan
pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup
dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas
untuk
bertugas melakukan pengawasan serta memberi
tersebut,
nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan
tanggung
kegiatan
pengawas
kerugian tersebut. Anggota Pengawas Yayasan
melibatkan
yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan
yayasan.
yayasan
yayasan
dan
Pengurus
dituntut
kecapakan/keahlian menjalankan
untuk dan
kehati-hatian
mereka
dalam
karena
setiap
kerugian
akibat
anggota
renteng
Pengawas
bertanggung
kesalahan
kepailitan
atau
secara
jawab
kelalaiannya,
atas
tidak
masing-masing.
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
Prinsip tersebut sudah diatur dalam UU Yayasan.
kerugian tersebut. Setiap anggota Pengawas
Hal
yang
ini
tugas
dan
menutup
merupakan
sebuah
bentuk
upaya
dinyatakan
bersalah
Yayasan
dalam
yang
melakukan
antisipatoris yayasan sekiranya pengurus dan
pengawasan
menyebabkan
pengawas melakukan kesalahan dan lalai dalam
kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau
menjalankan tugas mereka.
Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam
Dalam pasal 39 dan pasal 47 UU yayasan di
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
jelaskan bahwa: Dalam hal kepailitan terjadi
putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum
karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan
tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas
kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup
Yayasan manapun.
kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap
Orang yang duduk dalam organ, dapat
Anggota Pengurus secara tanggung renteng
bertindak sebagai kualitas organ dan dapat juga
bertanggung
bertindak
jawab
atas
kerugian
tersebut.
secara
pribadi.
Apabila
organ
Anggota Pengurus yang dapat membuktikan
melakukan tindakan dalam kualitasnya sebagai
bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau
organ,
kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara
perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum
tanggung renteng atas kerugian sebagaimana
yang dilakukan oleh organ tersebut. Sebaliknya,
dimaksud dalam ayat (1). Anggota Pengurus yang
jika tindakan yang dilakukan oleh organ dalam
dinyatakan
bersalah
kualitasnya
pengurusan
Yayasan
dalam
yayasan
sebagai
dapat
pribadi,
digugat
maka
untuk
dengan
menyebabkan
sendirinya harus ditanggung oleh pribadi sendiri,
kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara
dan badan hukum sama sekali tidak terikat. Hal ini
10
yang
melakukan
maka
Romario, romario.blogspot.com/2011/12/manusia-tanggungjawab.html diakses tanggal 25 Januari 2013
8
telah menjadi yurispridensi tetap, yang tidak dikemukakan di dalam undang-undang.
ANGELINE, PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2001 Jo. UU NO. 28 TAHUN 2004
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
Yayasan yang dikelola dan dijalankan oleh
9
lainnya,
seperti
Undang-Undang
perseroan
pengurus. Berbeda dengan bentuk organisasi
terbatas.
lainnya, misalnya, perkumpulan yang wadahnya
Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001
berbentuk dari hasil keputusan rapat anggota
hanya
pendiri. Dalam anggaran dasar perkumpulan
pengurus dan pengawas. Beberapa pasal yang
diatur tentang syarat menjadi anggota, hak dan
mengatur
kewajiban, serta penentuan kekuasaan tertinggi
terlihat
ada pada rapat umum anggota. Oleh karena itu,
dilakukan secara renteng antara organ dan
segala aspek dan kegiatannya didomisili oleh
yayasan, ada pula yang dilakukan secara renteng
rapat anggota, sedangkan yayasan dominasi ada
antar organ, dan ada pula pertanggungjawaban
pada pengurus. Dengan demikian, pengurus
yang dilakukan secara perorangan.
merupakan pusat dari segala aspek dalam
Pertanggungjawaban secara renteng antar organ
kegiatan
dapat dilihat dalam beberapa pasal. Pasal 25
yayasan.
Dengan
demikian
organ
meletakkan
tanggung
jawab
pertanggungjawaban
bahwa
ada
organ
tanggung
jawab
yang
Undang-Undang
tujuan pendiriannya.
menyebutkan bahwa selama pengumuman belum
Perbuatan dari pengurus Organ yang oleh hukum
dilakukan,
dipertanggung-jawabkan kepada badan hukum
jawabn secara renteng atas seluruh kerugian
merupakan suatu pengakuan, bahwa pengurus
yayasan. Demikian pula dalam hal dokumen
mewakili badan hukum. Hal ini sesuai dengan
laporan
Pasal 1655 KUH Perdata yang mengatakan,
menyesatkan, maka pengurus dan pengawas
bahwa
secara tanggung renteng bertanggung jawab
dapat
mengikatkan
badan
pengurus
tahunan
16
dapat
yayasan tidak dapat berfungsi dan mencapai
pengurus
No.
kepada
Tahun
yayasan
ternyata
2001
bertanggung
tidak
benar
dan
hukum dengan pihak ketiga. Anggaran dasar
terhadap pihak yang dirugikan.12
dan/atau
peraturan-
Pengaturan pertanggungjawaban secara renteng
peraturan lainnya merupakan ketentuan yang
antara organ dengan yayasan itu sendiri dapat
memuat syarat konstitusif dari badan hukum yang
dilihat
menunjukan orang-orang yang dapat bertindak
kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian
untuk
pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup
undang-undang
dan
atas
serta
pertanggungjawaban
badan
hukum. Di
untuk
dalam
Undang-Undang
yayasan
telah
dalam
beberapa
menutup
pasal.
kerugian
Dalam
akibat
hal
kepailitan
tersebut, maka setiap anggota pengurus secara
ditetapkan, bahwa yang mewakili kepentingan
tanggung
yayasan adalah pengurus,11 hanya saja sistem
kerugian tersebut, kecuali jika dapat membuktikan
pertanggungjawaban yang ada di dalam Undang-
bahwa
Undang
kesalahan atau kelalaiannya, maka dibebaskan
yayasan
pertanggungjawaban
berbeda badan
dengan hukum
sistem perdata
11
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 31 Ayat (1)
renteng
bertanggung
kepailitan
tersebut
jawab
bukan
dari tanggung jawab.13
12 13
Ibid., Pasal 51 Ibid., Pasal 39 Ayat (1) dan (2)
atas
karena
Di dalam Undang-Undang yayasan ada beberapa
larangan
yang
pengurus.
Bagi
organ
merangkap
jabatan.
ditetapkan yayasan
dilarang
bertindak
pengurus untuk
untuk
serta
mewakili,
atas
nama
guna
yayasn.
Sedangkan pada sisi lain, kewenangan pengurus
merangkap sebagai Pembina atau pengawas,
mewakili yayasan ataupun kewenangan bertindak
dan demikian pula sebaliknya. Setiap anggota
pengurus
tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi
pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam
perkara di depan pengadilan antara yayasan
anggaran dasar.
anggota
tidak
kekuasaan
boleh
dengan
Pengurus
bagi
ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu
segala
persyaratan
Yayasan
yang
anggota
pengurus
yang
pailitnya yayasan adalah Dalam hal yayasan
kepentingan
yang
menjadi debitor karena yayasan mempunyai
atau
bersangkutan
mempunyai
bertentangan dengan kepentingan yayasan. kemungkinan
di
samping
Pertanggungjawaban
organ
serta
Pengurus
bersangkutan,
Ada
dengan
terhadap
utang, tidak menutup kemungkinan yayasan ini
badan
untuk
dipailitkan.
Persoalannya,
bagaimana
hukum, organ yang duduk di dalamnya secara
tanggung jawab organ yayasan dan yayasan itu
pribadi
sendiri
dapat
dipertanggung
jawabkan.
jika
yayasan
pailit.
Pada
prinsipnya
Pertanggungjawaban badan hukum ada, jika
tanggung jawab organ atau yayasan yang jatuh
organ berindak sedimikian dalam batas-batas
pailit sama saja seperti tanggung jawab pada
suasana
yayasan
formal
dari
menyelenggarakan
wewenangnya.
keadaan
normal,
Pertanggungjawaban organ terhadap pailitnya
badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-
yayasan adalah sebagaimana yang diatur dalam
kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum
UU Yayasan yaitu jika kepailitan terjadi karena
dan merupakan perbuatan melanggar hukum
kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan
yang
yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian
mereka
yang
dalam
mengikat
mewajibkan
tugasnya
Dalam
untuk
mengganti
kerugian secara pribadi pula. Jadi organ yang
akibat kepailitan.
melakukan perbuatan masih dalam batas-batas
Banyak
sebab
mengapa
berbagai
wewenangnya, di samping pertanggungjawaban
yayasan di Indonesia menyimpang dari tujuan
badan hukum, organ secara pribadi mungkin saja
filosofis dari didirikannya yayasan. Pertama, sulit
harus bertanggungjawab sendiri atas perbuatan
untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan
melawan hukum.
kegiatan sosial. Namun dalam kenyataan banyak
Pertanggungjawaban
pengurus
institusi pendidikan yang mengejar keuntungan,
merupakan landasan kegiatan para pengurus
bahkan
pada
mendapatkan pendidikan yang baik seseorang
tugas
kewenangan
dan
wewenangnya.
bertindak
Mengenai
dikatakan
bahwa
untuk
serta
harus membayarnya dengan mahal. Di Amerika
sebagai
suatu
Serikat, universitas-universitas pilihan umumnya
tindakan-tindakan
yang
adalah universitas swasta. Mereka menjaring
dilakukan pengurus terhadap pihak ketiga, maka
tidak saja calon mahasiswa yang pandai tetapi
disini pengurus yayasan mewakili yayasan di
juga calon mahasiswa yang berasal dari kalangan
dalam dan di luar Pengadilan.Dalam hubungan ini
berada. Demikian pula dengan pendirian rumah
pertanggungjawaban badan
10
hukum
atas
pengurus
sering
yayasan
ANGELINE, PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2001 Jo. UU NO. 28 TAHUN 2004
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
11
sakit: apakah dapat dikatakan sebagai kegiatan
dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan,
sosial? Praktek menunjukkan bahwa ada rumah
bidang
sakit yang didirikan untuk melayani mereka-
bidang sosial, dan kemanusiaan yang tidak
mereka yang menginginkan pelayanan prima,
mempunyai anggota.
tidak berdesak-desakan dan berada di rumah
2.
keagamaan,
Kepailitan
bidang
yayasan
kebudayaan,
disebabkan
dari
sakit seolah-olah berada di hotel mewah. Oleh
terpenuhinya persyaratan Pailitnya Yayasan
karenanya
secara
disebabkan karena yayasan tersebut tidak
sederhana apa yang dipahami sebagai kegiatan
dapat membayar lunas hutang kepada yang
sosial benar-benar merupakan kegiatan sosial
telah
yang sama sekali terhindar dari aspek komersial.
yayasan
sulit
untuk
menentukan
Sebagai badan hukum yayasan tentunya
dipinjamkannya.
tersebut
melakukan
membayar
hukum
pailit
sebab
dan
itu
yayasan
tersebut haruslah dalam keadaan yayasan
dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum, dapat perbuatan
dinyatakan
Oleh
melalui
berutang
dan
dalam
hal
tidak
sanggup
bagaimana
pun
perngurusnya. Perbuatan hukum yang dilakukan
sehingga yayasan tersebut dapat dinyatakan
dapat
pailit.
berupa
transaksi
jual
beli,
pinjam-
meminjam., sewa-menyewa dan banyak lagi
3.
Pertanggungjawaban pengurus merupakan
aktivitas lainnya. Akibat yang timbul dari aktivitas
landasan kegiatan para pengurus pada tugas
tersebut, bahwa yayasan dapat mempunyai utang
dan wewenangnya. Mengenai kewenangan
atau piutang, dengan kata lain dapat menjadi
bertindak
debitur atau kreditor. Persoalannya, bagaimana
pertanggungjawaban yayasan sebagai suatu
tanggung jawab organ yayasan dan yayasan itu
badan hukum atas tindakan-tindakan yang
sendiri
prinsipnya
dilakukan pengurus terhadap pihak ketiga,
tanggung jawab organ atau yayasan yang jatuh
maka disini pengurus yayasan mewakili
pailit sama saja seperti tanggung jawab pada
yayasan
yayasan dalam keadaan normal, seperti halnya
Pengadilan.Dalam hubungan ini ada dua sisi
dengan tanggung jawab seorang direksi pada
yang harus diperhatikan, yaitu kekuasaan
perseroan terbatas.
pengurus untuk mewakili, guna bertindak
jika
yayasan
pailit.
Pada
pengurus
di
dalam
serta
dan
di
luar
untuk serta atas nama yayasan. PENUTUP
B. SARAN Berdasarkan
paparan
tersebut
penulis
A. KESIMPULAN
memberikan saran sebagai berikut:
Setelah melihat uraian di atas maka dapat diambil
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo.
kesimpulan bahwa:
Undang-Undang
1. Pengaturan Yayasan menurut Undang-Undang
tentang Yayasan hendaknya diamandemen
Yayasan antara lain adalah yayasan sebagai
untuk memberikan ketentuan yang lebih jelas
badan
dan
hukum
pada
umumnya
bergerak
tegas
Nomor
terkait
28
Tahun
perumusan
2004
pengertian
tujuan sosial dan kemanusiaan juga tentang
3. Hendaknya
dengan tanggung jawab dalam pengelolaan
memberikan
yayasan.
perlindungan
2. Perlunya
adanya
mengatur
ketentuan
mengenai
batas
lain
yang
kewenangan
Menteri Keuangan serta sanksi jika Menteri Keuangan
tidak
mengajukan
meneruskan
permohonan
untuk kondisi
peran
pemerintah
kepastian hukum
bersama-sama yang
hukum
kepada
dan
masyarakat
mewujudkan
kondusif
dalam
suatu
dalam
hal
kepengurusan yayasan harus ditingkatkan.
atau
kepailitan
di
Pengadilan Niaga DAFTAR PUSTAKA Buku Ali, Chidir. Badan Hukum. Bandung : Alumni, 1991 Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya, 2001. Asser, C. Handleiding tot de Beoefening van Het Nederlands Burgerlijk Recht. Uitgeversmaatschappij, W.E.J.Tjeenk Willink-Zwolle, 1968. Bruggink, J.J.H. Alih bahasa Arief Sidarta. Refleksi Tantang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Chatamarrasjid, Ais. Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. Chatamarrasyid, Ais. Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba. Bandung: Citra Aditya, 2000. Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Website Pengurus Yayasan. http://www.wikipedia.com. (diakses tanggal 30 Januari 2013). Wirawan, Helex. Tanggung Jawab Hukum Bagi Organ Yayasan, http://www.baginantheworld.com. (diakses tanggal 22 Juli 2013).
12
ANGELINE, PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2001 Jo. UU NO. 28 TAHUN 2004
