16
BAB II PENGATURAN HUKUM YAYASAN DIINDONESIA MENURUT UU NO.16 TAHUN 2001 jo. UU NO.28 TAHUN 2004
A. Pengertian Yayasan Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “stichting” dan dalam bahasa Inggris “foundation”. Stichting berarti lembaga atau yayasan, berasal dari kata stichten yang berarti membangun atau mendirikan. 19 Gatot Supramono dalam tulisannya memberikan defenisi yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahtraan hidup orang lain. 20 Mahadi mengutip dari kamus Van Dale mengatakan bahwa yayasan adalah sebagai suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu akte atau testament, sipendiri menyisihkan sebahagian dari hartanya untuk tujuan tertentu, sipendiri juga menetapkan pengurusnya. 21 Abdul Muis mengemukakan pengertian Yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang telah dipisahkan dari pemiliknya,
19
Ibid. Gatot Supramono, Op.Cit, hlm. 1. 21 Mahadi, Badan Hukum, Fakultas Hukum USU, hlm. 18. 10
16
17
sehingga bersifat mandiri dengan maksud dan tujuan tertentu yang bersifat adil dan diurus oleh suatu badan pengurus tanpa anggota. 22 Pemikiran bahwa Indonesia memerlukan suatu Undang-Undang yayasan telah berlangsung cukup lama. Pada umumnya pemikiran itu bertolak dari kenyataan bahwa dalam ketidakadaan undang-undang. Yayasan telah berkembang dengan pesat dan telah terjadi pula penyimpangan dari tujuan yang seharusnya dimiliki oleh suatu yayasan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan perundangundang sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum yayasan. Hanya dalam beberapa Undang-Undang disebut adanya yayasan, seperti Pasal 899, 900, 1680 dan pasal 365 KUH Perdata, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv. Dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak memberi rumusan tentang yayasan. Menurut Scholten Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan dengan penunjukan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan. 23 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan : “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusian yang tidak mempunyai anggota”.
22
Abdul Muis, Membuka Peluang Yayasan Berkarakter Komersil, makalah Seminar “sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, Fakultas Hukum USU. 23 R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni 2001), hlm. 107.
18
Defenisi yayasan di atas mengandung empat catatan utama yaitu: 24 1. Yayasan merupakan badan hukum. Artinya yayasan secara hukum dianggap bisa melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nanti secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas maupun pengurusnya. 2. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan. Artinya, yayasan mempunyai aset, baik bergerak maupun tidak, yang pada awalnya diperoleh dari modal atau kekayaan yang telah dipisahkan. Maka, yayasan secara hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri.
25
Pemisahan harta kekayaan
tersebut sebenarnya bertujuan mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama pendiri. Jika tidak demikian nantinya harta tersebut masih tetap sebagai kekayaan milik pendiri yayasan. 3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai , baik keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan. Dari hal ini diketahui bahwa yayasan sejak awal didesain sebagai organisasi nirlaba yang tidak bersifat untuk mencapai keuntungan (profit oriented) sebagaimana badan usaha, seperti perseroan terbatas, CV, Firma dan lain-lain. 4. Yayasan tidak mempunyai anggota. Maksudnya, yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana perseroan terbatas atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Namun, yayasan tentu saja digerakkan oleh organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas dan 24 25
Adib Bahari, Prosedur pendirian yayasan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 2. Gatot Supramono, Op. Cit, hlm. 37.
19
terlebih lagi peran utama pengorganisasian yayasan berada di tangan pengurus dengan pelaksana hariannya. Undang-Undang tentang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, yang menjamin kepastian dan ketertiban hukum atau persyaratan formal berdasarkan UndangUndang. Pendirian Yayasan dilakukan melalui akta notaris dan kemudian status badan hukum akta pendiriannya disahkan Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Yayasan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. 26 Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Hal tersebut sama kedudukannya dengan perkumpulan yang berbentuk berbadan hukum, dimana dipandang sebagai subjek hukum karena dapat melakukan perbuatan hukum, menyandang hak dan kewajiban dapat digugat maupun menggugat di Pengadilan. Pasal 8 disebutkan bahwa kegiatan usaha badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, antara lain di bidang pendidikan. Lebih lanjut ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Kata “kegiatan” merujuk pada kegiatan badan usaha dan pada kegiatan yayasan. Untuk 26
Mulyadi, Artikel: Bedanya Perkumpulan www.hukumonline.com. (diakses bulan Desember 2012).
Dengan
Yayasan,
diakses
dari
20
dapat mendirikan suatu badan usaha, suatu yayasan terlebih dahulu harus mempunyai kegiatan di bidang sosial, misalnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah dasar, menengah, dan atau pendidikan tinggi) atau lembaga pendidikan non formal, misalnya kursus-kursus. Yayasan yang sudah berkegiatan di bidang pendidikan, misalnya untuk dapat lebih mendukung kehidupan yayasan, atau lebih dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, yayasan lalu mendirikan badan usaha yang menjadi badan hukum, syaratnya harus mempunyai kegiatan tersebut baru dapat didirikan oleh Perseroan Terbatas (PT). contoh, yayasan yang berkegiatan di bidang penyelenggaraan rumah sakit dan rumah penanggulangan psikotropika, yang berkegiatan rumah sakit dan penangganan penyakit-penyakit psikotropika. Penjelasan dari tim sosialisasi Departemen Hukum dan HAM tentang Undnag-Undang Yayasan dan perkembangan persetujuan akta yayasan selam ini, Yayasan mempunyai tiga jenis kegiatan. Kegiatan itu adalah kegiatan utama (implisit dalam pasal 1 nomor 1), kegiatan penunjang (Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8), dan kegiatan penyertaan (Pasal 7 ayat (2). Kegiatan utama adalah kegiatan untuk melaksanakan maksud dan tujuan pendirian di salah satu bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. 27 Dalam hal ini adalah pendidikan yang diatur dalam akta anggaran dasar yayasan standar yang dibuat Departemen Hukum dan HAM dalam Pasal 3. Kegiatan penunjang adalah kegiatan usaha untuk menunjang maksud dan tujuan yaitu dengan membentuk badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan 27
Thomas Suryatno, Yayasan Tidak Dapat Menyelenggarakan Pendidikan, Suara Pembaruan Daily, diakses dari www.google.com (Diakses bulan Desember 2012).
21
maksud dan tujuan (kegiatan utama yayasan), sesuai Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Yayasan. Dengan demikian, yayasan dapat menyelenggarakan pendidikan secara langsung sebagai salah satu kegiatan utama, dalam kenyataannya sudah ratusan bahkan ribuan akta perubahan anggaran dasar yayasan dibuat oleh notaris dan disahkan Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan akta standar anggaran dasar yayasan tersebut diatas.
B. Sejarah Yayasan Hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga yang disebut yayasan (Stichting, Fonundation), organisasi dengan tujuan tertentu. Subjek hukum yang baru dan berdiri sendiri itu yang dimaksudkan ialah badan hukum. Badan hukum yayasan dapat didirikan dengan tidak adanya campur tangan dari penguasa dan bahwa kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama menetapkan aturan itu. Dengan demikian, kedudukan badan hukum itu diperoleh dengan bersama-sama berdirinya yayasan itu. Praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa Indonesia dapat didirikan yayasan dan yayasan itu mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. 28
Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku di masyarakat, maka dapat dikemukan ciri-ciri Yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai berikut: 29 a. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 28
Ali Ridho, Op.Cit, hlm. 114. Nindyo Pramono, Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia, dalam Reformasi Yayasan Persfektif Hukum dan Manajemen, (Yogyakarta: PT Andi, 2002), hlm. 4. 29
22
b. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas, berbeda halnya dengan perseroan terbatas, koperasi dan badan hukum yang lain; c. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religus, sosial, keagamaan dan kemanusiaan; d. Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan; e. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak memiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merelisasikan tujuan yayasan; f. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat dari adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan tersendiri beda atau lepas dari tujuan pribadi pendiri atau pengurus; g. Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan apabila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum, dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit; h. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti ia diakui sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyandang hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Setempat. Menanti sekian lama dan dibiarkan yayasan berkembang dimasyarakat tanpa aturan main yang jelas, akhirnya pada tahun 2001 lahirlah Undang-Undang Nomor 16 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara
23
RI Nomor 4142 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Diberikannya jangka waktu pemberlakuan Undang-Undang ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan penyesuian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, disebutkan bahwa dasar pertimbangan dikelurkannya Undang-Undang ini adalah bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Yayasan. Namun demikian, kurang lebih 2 tahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, tepatnya tanggal 6 Oktober tahun 2004, melalui lembaran Negara No.115 dan tambahan berita Negara Republik Indonesia No.4430 diundangkanlah Undang-Undang No.28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan. Tujuan diubahnya Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusian. Pertimbangan didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan disebutkan bahwa mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus tahun 2002, namun Undang-Undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat
24
beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Perubahan Undang-Undang Yayasan dilakukan bukan untuk mengganti Undang-Undang sebelumnya atau menganti seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang itu. Namun perubahan tersebut hanya mengubah beberapa Pasal saja, sehingga Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Saat ini juga, telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan dari UndangUndang Yayasan yaitu Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008. Tepatnya tanggal 23 september 2008, melalui Lembaran Negara Republik Inddonesia No.134 tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.4894. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai pemakaian nama Yayasan, kekayaan awal Yayasan, pendirian Yayasan berdasarkan surat wasiat, syarat dan tata cara pendirian Yayasan oleh orang asing, dan tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Yayasan. Adanya
Undang-Undang
Yayasan
dan
ditindak
lanjuti
dengan
dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang Yayasan tersebut, diharapkan Yayasan yang akan didirikan maupun yang sudah menyesuikan dengan aturan perundang-undang Yayasan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk beraktivitas dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusian.
25
C. Pendirian Yayasan Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak pemula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum yayasan. Ini merupakan salah satu alasan untuk berpendapat bahwa Yayasan adalah milik masyarakat, serta orang asing pun pada dasarnya dapat mendirikan yayasan. 30 Lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001, belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai yayasan atau yang dapat dijadikan pegangan yang mengatur kehidupan yayasan. Meskipun Pasal 365 dan Pasal 899 KUH Perdata menyebutkan istilah yayasan. Hukum di Indonesia tentang pendirian yayasan ternyata untuk menemukan pendapat-pendapat para ahli dan yurisprudensi-yurisprudensi mengenai yayasan tidak mudah, tetapi dalam praktik hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa Indonesia itu dapat didirikan yayasan dan yayasan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. 31 Dalam kenyataannya yayasan-yayasan yang didirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subjek hukum yang lain. Yayasan dapat didirikan baik pada waktu pendirinya masih hidup atau surat wasiat. Untuk mendirikan suatu yayasan diperlukan: 32 a. Syarat Materil yang terdiri dari: 1. Harus ada suatu pemisah kekayaan; 30
Chatamarrasjid Ais, Op.Cit, hlm. 27. R. Ali Ridho, Op.Cit, hlm. 109. 32 Ibid, hlm. 110. 31
26
2. Suatu tujuan; 3. Suatu organisasi. b. Syarat Formil pendirian yayasan secara umum menurut Undang-Undang tentang Yayasan jo. Pasal 15 PP No.63 tahun 2008 syarat pendirian Yayasan diatur dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) adalah sebagai berikut: 33 1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. 2. Salinan akta yayasan bermaterai cukup yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia 1 (eksemplar); 3. Surat penyataan tempat kedudukan yang disertai alamat lengkap yayasan yang ditanda tangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat; 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yayasan; 5. Bukti pembayaran Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 100.000; 6. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan; 7. Bukti penyetoran biaya pengumuman yayasan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
33
Ibid.
27
Kekayaan yang terpisahkan itu untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Tujuan itu sendiri harus tujuan yang idiil. Dengan demikian, tidak dibenarkan tujuan yang komersil atau tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Pendiri adalah sama sekali bebas untuk mengaturnya sesuai dengan kehendaknya, tetapi harus dijaga yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan. Dalam akta pendirian memuat aturan-aturan tentang penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus dan wewenang serta kewajiban pengurus. Terjadinya suatu sengketa di muka pengadilan dan salah satu pihak atau pihak-pihak adalah Yayasan, kedudukan badan hukum adalah diperoleh bersamasama dengan berdirinya yayasan itu sepanjang tenyata bahwa yayasan itu didirikan memenuhi syarat materil, syarat formil, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. 34 Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Dalam Pasal 875 KUHPerdata disebutkan bahwa wasiat adalah suatu akta yang menurut pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dinyatakannya, dapat dicabut lagi oleh pembuatnya, pada intinya wasiat itu adalah kehendak seseorang yang ditulis kepada orang lain agar dilaksanakan setelah ia meninggal dunia nantinya. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila terdapat surat wasiat yang berisi pesan untuk mendirikan yayasan, hal ini dianggap sebagai kewajiban yang ditunjukan kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat selaku penerima
34
R. Ali Ridho, Op.Cit, hlm. 112.
28
wasiat untuk melaksanakan wasiat. Penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Dalam hubungan ini bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan Yayasan, atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan wahli waris atau penerima untuk melaksanakan wasiat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri harus melaksanakan tugasnya berdasarkan “fiduciary duty”. 35 Surat wasiat tersebut dapat dibuat seseorang baik dengan persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan untuk kepentingan: a. Para keluarga sedarah terdekat (diatur dalam pasal 877 KUHPerdata), b. Orang lain seperti fakir miskin (diatur dalam pasal 878 KUHPerdata), c. Pengangkatan waris atau pemberian hibah (diatur dalam pasal 879 KUHPerdata). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 2004 tentang Yayasan menyatakan: 1. Dalam pembuatan akta pendirian yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa; 2. Dalam hal pendirian yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat; 3. Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.
35
Chatamarrasjid Ais, Op.Cit, hlm. 28.
29
Penjelasan Pasal 10 diatas, maka sesuai dengan prinsip umum hukum yang berlaku maka: bagi harta benda wasiat yang merupakan kebendaan bergerak, maka pengadilan yang berhak adalah pengadilan yang meliputi tempat kediaman atau domisili pemberi wasiat (asas domisili), bagi harta benda wasiat yang merupakan kebendaan tidak bergerak dapat dipergunakan asas lex rei sitae yang berarti pengadilan dimana kebendaan tidak bergerak tersebut tersebut terletaklah yang berhak. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, harus memohon kepada Mentri sosial melalui Departemen Sosial untuk ditunjuk sebagai badan hukum. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan atau yang bergerak dalam bidang kebudayaan memohon kepada Mentri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau demikian, maka tentu saja Yayasan sebagai layaknya badan hukum lainnya juga mempunyai hakhak dan dibebani dengan kewajiban yang diantaranya adalah membayar pajak. Namun demikian pendaftaran yang dilakukan di instansi-instansi pemerintah lainnya merupakan suatu tindakan yang paling penting juga untuk memperoleh izin operasional bagi Yayasan yang bersangkutan dan merupakan tindakan administrasi saja. 36 Perjalanan yayasan kadang tidak semulus yang dicita-citakan pada awal pendirian. Yayasan sebagai sebuah badan hukum, dapat menemui berbagai
36
Ibid.
30
hambatan, baik dalam melaksanakan kegiatannya, posisi keuangan, maupun permasalahan terhadap organ yayasan sendiri secara internal atau masalah dengan pihak ketiga (luar) secara eksternal. Kegiatan hukum yayasan dengan pihak ketiga, seperti jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya kadang bisa juga menyisakan permasalahan yang menyebabkan kondisi yayasan menjadi ambaradul. Namun, tentu saja hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan pihak ketiga ini harus diselesaikan karena bisa bermasalah secara hukum, baik pidana maupun perdata, yang harus ditanggung yayasan, bahkan bisa juga bermasalah bagi organ pengurus yayasan bila memang karena kelalaiannya. 37 Berdasarkan Undang-Undang Yayasan, ada beberapa alasan yayasan bubar, yakni: 38 1. Berakhirnya jangka waktu berdirinya yayasan, sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan; 2. Tujuan yayasan sudah tercapai atau malah tujuan yayasan tidak tercapai; 3. Yayasan bubar berdasarkan keputusan pengadilan karena yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, maupun harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.
D. Organ-Organ Yayasan Yayasan sebagai badan hukum harus mempunyai organ yang nantinya akan mewakili Yayasan dalam menjalankan hak dan kewajiban dari Yayasan itu. 37 38
Adib Bahari, Op.Cit. hlm. 51. Ibid.
31
Dalam Undang-Undang Yayasan, sudah ditentukan ada 3 organ yang harus ada yaitu pembina, pengurus dan pengawas. 1. Pembina Pembina dalam suatu yayasan merupakan organ tertinggi. Jika dalam koperasi ada Rapat Anggota Tahunan dan dalam Perseroan Terbatas ada Rapat Umum Pemegang Saham, maka dalam yayasan ada pembina. Kedudukan pembina sebagai organ tertinggi dalam Undang-Undang Yayasan diatur dalam Pasal 28 ayat (1), bahwa pembina memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar. Pembina dalam sebuah yayasan memiliki kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan pengurus maupun pengawas yang dianggap tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Selain itu, kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pengurus dan pengawas Yayasan harus dipertanggung jawabkan kepada pembina. Kriteria siapa yang akan diangkat menjadi pembina, Undang-Undang Yayasan menggariskan sebagai berikut: a. Pendiri yayasan selaku pribadi, b. Orang yang bukan pendiri yayasan, atau c. Pendiri yayasan selaku pribadi dan orang yang bukan pendiri Yayasan. Untuk menjadi seseorang Pembina pada prinsipnnya tidak melalui proses pemilihan, tapi dilakukan melalui proses pengangkatan. Pengangkatan anggota Pembina dilakukan melalui Rapat Pembina. Kecuali untuk yayasan yang baru didirikan, maka yang mengangkat adalah pendiri atau para pendiri yayasan.
32
Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan secara lengkapnya menyebutkan orang perorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dalam hal nanti terjadi kekosongan sama sekali Pembina, bisa karena mengundurkan diri ataupun meninggal dunia, maka Undang-Undang Yayasan memberikan jalan keluar yaitu paling lambat 30 hari sejak terjadi kekosongan tersebut, maka harus segera diangkat Pembina untuk memgisi lowongan tersebut melalui rapat gabungan yaitu Rapat yang dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan. Seorang pembina diberhentikan atau tidak lagi menjabat sebagai seorang pembina karena disebabkan oleh: 39 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis; 3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Diberhentikan berdasarkan rapat pembina; 5. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengambuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; 6. Dilarang menjadi anggota pembina karena peraturan perundangundangan yang berlaku.
39
Anggaran Dasar Yayasan Tri Karsa Utama, pasal 7 dari www.google.com, (diakses pada bulan Desember 2012).
33
Menjalankan tugasnya sebagai pembina memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut: 40 1. Mengambil keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan; 2. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas; 3. Memberikan penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; 4. Pengesahan program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan; 5. Mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut, pembina harus melakukan rapat tahunan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun demikian undang-undang tidak mengatur kapan waktunya. Dalam Rapat Tahunan tersebut, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) pembina dapat melakukan evaluasi tentang kekayaan yayasan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai prakiraan perkembangan yayasan tahun berikutnya. Menjadi anggota pembina ada larangannya, yaitu merangkap pengurus maupun pengawas. Larangan ini diatur dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 29. Begitupun sebaliknya untuk pengurus dan pengawas dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pembina. Hubungan dengan kekuasaan atau wewenang pembina yayasan yang amat besar, perlu dipertanyakan apakah pembina dapat memperoleh imbalan atau 40
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pasal 28 ayat (2).
34
keuntungan yang bersifat materi dari yayasan. Pendapat yang umum, seperti yang diikuti oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2001 bahwa para organ yayasan itu pada dasarnya adalah pekerja sosial sehingga tidak seharusnya memperoleh kontra prestasi dari yayasan. Chatamarrasjid Ais menyatakan bahwa terhadap 150 (seratus lima puluh) yayasan hanya 5 (lima) Yayasan 3,3% (tiga koma tiga persen) yang mencantumkan dalam Anggaran Dasarnya, ketentuan yang menyatakan bahwa kepada Pembina dan Pengurus tidak diberi imbalan atau keuntungan yang bersifat materi dari yayasan. Tidak banyak atau hanya sedikit yang menyatakan secara tegas bahwa pembina dan pengurus tidak memperoleh imbalan atau keuntungan yang bersifat materi dari yayasan, memberikan kesan terselubung bahwa ada pembina atau pengurus yang memperoleh kontra prestasi dari yayasan yang bersangkutan. 41 2. Pengurus Pengurus yayasan memiliki tugas utama untuk melaksanakan kegiatan dan program kerja Yayasan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Untuk diangkat menjadi pengurus yayasan tidak ada ketentuan yang spesifik sebagaimana halnya syarat untuk diangkat menjadi pengawas. Namun demikian tata cara maupun kriteria untuk diangkat menjadi pengurus dapat ditambah juga dalam Anggaran dasar Yayasan. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. penggantian
41
Chatamarrasjid Ais, Op Cit, hlm. 61.
35
pengurus harus diberitahukan kepada Mentri Kehakiman dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya penggantian pengurus. Pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dapat dibatalkan oleh Pengadilan atas permohonan yang berkepentingan atau atas nama permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: 42 a. Seorang ketua; b. Seorang sekretaris; dan c. Seorang bendahara. Kewenangan Pengurus dibatasi oleh Undang-Undang yaitu Pasal 37 ayat (1) dalam hal: a. Mengikat yayasan sebagai penjamin hutang; b. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina; c.
Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan lain. Sesuai dengan asas persona standi in judicio maka pengurus yayasan
mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan. Pengurus yayasan menerima pengangkatannya berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan fiduaciary duty hal ini terlihat dalam Pasal 35 ayat 2. Selain itu juga terdapat larangan bagi pengurus yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut:
42
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pasal 32 ayat (3).
36
1. Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi atau pihak yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengawas dan pengurus atau pihak yang bekerja pada yayasan, 2. Larangan tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian itu bermamfaat bagi maksud dan tujuan yayasan. Anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan jika terjadi perkara didepan Pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan. Juga dalam hal terdapat conflict of inferest antara anggota tersebut dengan yayasan. Jika pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan, Anggaran dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pembina dan atau pengawas misalnya, untuk menjamin kekayaan yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit. Pengurus juga dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, organ yayasan dan karyawan yayasan kecuali bila perjanjian tersebut bermamfaat bagi tercapainya tujuan yayasan. 43 3. Pengawas Organ yang terakhir adalah pengawas. Dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa pengawas bertugas untuk mengawasi pekerjaan pengurus yayasan, selain itu pengawas juga memiliki tugas untuk member nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Jumlah pengawas yayasan ditentukan dalam undang-undang, berbeda dengan pembina yang tidak diatur jumlahnya. Pasal 40
43
Chatamarrasjid Ais, Op Cit.
37
ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditetapkan minimal 1 (satu) oleh pengawas. Mungkin pembuatan undang-undang ini tidak menghendaki beban yang terlalu besar bagi yayasan jika pengawas ditetapkan angka minimal lebih dari 1 (satu) orang, juga pembuat undang-undang tidak ingin dalam yayasan justru tidak ada pengawas yang akan menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya kegiatan yayasan tersebut. Persyaratan untuk diangkat menjadi pengawas, dimana undang-undang hanya menyebutkan yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Yayasan). Namun demikian, anggaran dasar yayasan dapat menambahkan persyaratan atau kriteria bagi seseorang yang akan diangkat menjadi seseorang pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf F Undang-Undang Yayasan. pengawas diangkat oleh pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Yayasan. Larangan untuk merangkap jabatan sekaligus sebagai pembina dan pengurus juga berlaku bagi pengawas. Kewenangan yang diberikan oleh undangundang kepada pengawas adalah dapat memberhentikan sementara pengurus dengan menyebutkan alasannya. Tentu saja hal ini adalah sebagai penguat fungsi pengawasan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengawas. Namun demikian, setelah melakukan pemberhentian sementara pengurus yayasan, pengawas wajib melaporkan tindakannya kepada pembina paling lambat 7 (tujuh) hari, setelah itu kewajiban pembina untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan
38
untuk mengambil keputusan apakah akan memberhentikan pengurus atau memulihkan nama baiknya. Hal ini diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Yayasan. Pengawas di dalam melakukan tugasnya haruslah berdasarkan duty of skill and care yaitu harus berdasarkan kecakapan dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengawas. Oleh karena itu, bila terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian seperti juga pada pengurus setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali anggota yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota tersebut. Anggota pengawas yang dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun. 44 Tugas dan wewenang pengawas adalah sebagai berikut: 1. Pengawas berhak melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, keuangan, pembukuan yayasan. Oleh karena itu selayaknya ditunjuk orang yang memiliki keahlian dan pengalaman yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan tata kelola yayasan yang baik; 2. Pengawas berhak mengetahui segala tindakan yang telah di jalankan oleh pengurus;
44
Ibid.
39
3. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan; 5. Pengawas berwenang : a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan yayasan, b. Memeriksa dokumen, c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus, e. Memberi peringatan kepada pengurus. 6. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Pemberhentian sementara itu harus diberhentikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya; 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina; 9. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud ayat 6, maka Pembina wajib
40
memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri; 10. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (7), pembina dengan keputusan rapat pembina wajib: a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. 11. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula; 12. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus yayasan. Pengawas menempati kedudukan sentral dalam mengendalikan yayasan dan hal ini memberikan tanggung jawab yang besar, baik kedalam maupun keluar. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka berbagai ketentuan di atur didalamnya mengenai tugas dan pertanggung jawabab organ yayasan baik internal maupun eksternal. 45 Pengawas bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengingat yayasan dengan pihak lain dengan yayasan serta menjalankan
45
Chatamarrasjid Ais, Op Cit, hlm. 93.
41
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa: 46 1. Pengawas tidak boleh mengikat yayasan sebagai peminjam utang dan atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain; 2. Pengawas tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafilisasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan pengawas atau seseorang yang bekerja pada yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermamfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari bantuan pembina. 47
46
Nindyo Pramono, Op Cit, hlm. 24. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pasal 35. 47
