Pertanahan Belum Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Edisi 30

Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA Indah PERS FB: Laras Post

TH. 1 08 - 21 Desember

2014

Tegakkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Website : www.laraspostonline.com

Email : [email protected]

Tweet : @Laraspost

Rp. 5.000 (luar Kota +Ongkos Kirim )

Pertanahan Belum Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Foto: ist

Kabid Humas, Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rikwanto

Polda Minta Masyarakat Waspada Memilih Taksi Jakarta, Laras Post – Perampokan menggunakan taksi kembali terjadi, kali ini perampokan berlangsung di kawasan SCBD Jakarta Selatan, pada Senin (1/12/2014). Terkait itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya mengimbau masyarakat agar teliti dalam memilih taksi, dengan cara memilih taksi dari perusahaan yang memiliki rekam jejak bagus. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan, masyarakat jika hendak naik taksi, perlu terlebih dahulu mengenali taksi tersebut dari perusahaan mana. “Pilih taksi yang perusahaannya dikenal dan sudah memiliki track record bagus,” ujarnya, pada Rabu (3/12/2014) di Jakarta. Rikwanto melanjutkan, selain itu juga harus diperhatikan nomor taksi yang ada di pintu kendaaraan dan nomor polisi serta tanda pengenal pengemudi yang tertera di dalam taksi. Menurutnya, jika tanda pengenal yang biasanya terdapat di dasbor taksi tidak sesuai dengan wajah pengemudinya, maka penumpang sebaiknya mengurungkan naik taksi tersebut.

.Berita Bersambung hal 7....

Persoalan pertanahan semakin kompleks dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dituntut untuk melakukan penataan melalui peningkatan kompetensi dan kapabilitas jajarannya.

Jakarta, Laras Post - Pengurus DPP National Corrution Watch (NCW) yang juga Ketua DPW NCW DKI Jakarta, C. Herry. SL mengatakan, masalah pada bidang pertanahan dan keagrariaan secara nasional semakin komplek dan menyinggung rasa keadilan masyarakat. Untuk mengatasi masalah pertanahan diperlukan peningkatan kompetensi dan kapabilitas jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN. “Peningkatan kompetensi dan kapabilitas merupakan kebutuhan bagi pejabat pertanahan agar mampu mengatasi masalah pertanahan yang belum diselesaikan dan dapat mengantisipasi masalah yang berpotensi timbul dimasa akan datang,” ujarnya kepada Laras Post, pada Minggu (7/12/2014) di Jakarta. Ia pun berharap, Kementerian

Foto: DOK Foto: Sugih

Humas Kementerian Angraria dan Tata Ruang/BPN RI yang diwakilkan Kantor Wilayah BPN Prov. Jawa Barat ketika mengikuti Pelayanan Pertanahan pada Bakohumas Expo 2014, di Bandung.

Agraria dan Tata Ruang/ BPN, dapat melanjutkan agenda reformasi birokrasi salah satunya dengan melakukan penataan kelembagaan melalui penataan bersifat penyegaran, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan Pertanahan (SOPP). Menurutnya, dalam melakukan penataan melalui penyegaran pejabat pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursydan

Baldan, dalam menempatkan pejabat eselon 3 harus memperhatikan pejabat yang benar benar memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan tuntutan tugas dan kewenangan jabatannya serta tuntutan dari masalah pertanahan yang berkembang. “Jadi, hasil kinerjanya tidak hanya standar tapi diatas standar oprasi pelayanan,” ujarnya. Ia mencontohkan, kantor pertanahan kota atau kabupaten di suatu daerah baik kelas atau tipe A, B maupun C

Kantor Pertanahan Perkuat Layanan Inovasi Ketua BPK Harry Azhar Azis

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Senilai Rp25,74 Triliun Jakarta, Laras Post - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 8.323 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp30,87 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 4.900 kasus senilai Rp25,74 triliun merupakan temuan berdampak finansial yaitu mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, Presiden Joko Widodo menyambut baik hasil pemeriksaan BPK .Berita Bersambung hal 7....

Bandung, Laras Post - Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, kini terus berpacu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuat sejumlah layanan inovasi. Layanan inovasi itu, diantaranya Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), Layanan jemput bola atau Larasita, Quick Service, One Day Service, Layanan malam hari, Weekend Service, Layanan Tujuh Menit (Lantum), sistem pembayaran non tunai, SMS Pertanahan dan layanan SabtuMinggu serta inovasi-inovasi lainnya. Mensikapi sejumlah program kantor pertanahan, Pengurus DPP NCW dan juga Ketua DPW NCW DKI Jakarta, C. Herry. SL menyatakan, dari berbagai layanan inovasi itu, layanan week and service atau di luar hari kerja (Sabu

Foto : IST

Foto: Sugih

Ketua DPW NCW DKI Jakarta, C. Herry. SL salam komando bersama Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat, Syafriman, SH, MHum saat menghadiri Bakohumas Expo 2014, di Bandung.

– Minggu) merupakan layanan menarik yang ditawarkan kantor pertanahan. “Week and service merupakan layanan inovasi yang bagus dan dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu,” ujarnya kepada Laras Post, pada Minggu (7/12/2014) di Jakarta. Namun, ia menyarankan,

sebaiknya layanan pada hari kerja (Senin-Jumat) juga ditingkatkan secara epektif dan seepisien mungkin. Artinya, tupoksi kerja sesuai dibidangnya masingmasing dan benar benar dilaksanakan dengan baik.


harus dipimpin pejabat yang memiliki berbagai pengalaman kerja terkait dalam pelayanan pertanahan, baik itu pelayanan pertanahan tertentu (pengecekan sertipikat, balik nama, roya, dan peningkatan hak), pengakuan hak pertama kali (pensertpikatan) dan maupun sengketa konflik pertanahan serta bagaimana cara penyelesaiannya.


Kejari Periksa Pejabat Terkait Dugaan Korupsi TPA Sampah Baturaja, Laras Post – Penyelidikan dugaan perkara korupsi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Kurup Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan, segera berjalan. Pasalnya, kejaksaan setempat akan memeriksa sejumlah pihak terkait dengan perkara itu. Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja, Sugeng Soemarno, SH mengatakan, pihaknya akan memanggil sejumlah pejabat untuk dimintai keterangan, terkait dengan dugaan perkara korupsi pembangunan TPA Kurup. “Kita akan periksa secara marathon pihak yang terkait dengan dugaan perkara korupsi itu,” ujar Kajari Baturaja. Sementara itu, penggiat anti korupsi National Corruption Watch (NCW), C Herry SL menyatakan, mendukung langkah Kajari Baturaja untuk mengusut dugaan perkara korupsi pembangunan TPA Sampah di Baturaja.

Kades Sukamaju, Baturaja Barat, H. Erekson, S. Sos,

Menurutnya, publik di Baturaja menunggu langkah kongkrit kejaksaan setempat untuk mengusut dugaan perkara korupsi yang melibatkan mantan bupati OKU. “Yang bersangkutan saat ini juga telah menjadi terpidana pada kasus korupsi lain, sebab itu masyarakat menunggu langkah Kejari Baturaja, ” terangnya.


Kesepakatan Jual Beli Berujung Ke Pengadilan H Wuntoro Akan Ajukan Banding

Rina Maryana dan Tya

Foto: Sugih

Wilujeng Sumping di Bakohumas Expo 2014 Bandung, Laras Post - “Wilujeng Sumping” di Bakohumas Expo 2014 (selamat datang di Bakohumas Expo 2014) begitu sapaan dua mojang bandung cantik ini kepada para tamu undangan baik dari masyarakat umum, pejabat daerah maupun para awak media yang hendak meliput pagelaran Bakohumas Communication and Information Expo atau Bakohumas Expo 2014 Convention Hall Hotel Haris, Festival City Link, Jalan


Jakarta, Laras Post – Sengketa antara H Wuntoro sebagai penggugat dengan Tus Oevang Mering sebagai tergugat terus berlanjut. Belum puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, penggugat menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. H Wuntoro mengung kapkan, dirinya akan meng ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, sekalipun sebagian gugatannya di kabulkan oleh majelis hakim PN Jakarta Timur. “Saya akan ajukan banding,” ujarnya, kepada Laras Post pada Sabtu (6/12/2014) di Jakarta. Menurutnya, perkara ini berawal dari Perjanjian

Pengikatan Jual Beli antara dirinya selaku pembeli dengan Tus Oevang Mering, selaku penjual (kini sebagai tergugat) sesuai dengan akta PPJB No 53 Notaris H Harjono Moekiran, SH, pada 26 Juni 2012, atas dua bidang tanah milik tergugat, sesuai SHM No187/Lubang Buaya seluas 4.216m2 dan sesuai girik C No 1736 dengan luas 134 m2. Sesuai kesepakatan, pembayaran atas tanah tersebut disepakati untuk dilakukan secara bertahap atau termint dengan jumlah 7 termin. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 3% X nilai setiap pembayaran. Ia menjelaskan, dalam

kesepakatan jual beli itu diatur hak dan kewajiban keduabelah pihak antara lain, pihak penjual berkewajiban melunasi PBB sepuluh tahun terakhir, membayar Pph dan komisi mediator. Pihak pembeli bekewajiban membayar BPHTB, Akta Jual Beli, Balik Nama sertipikat dan biaya lain yang timbul akibat peralihan hak tersebut. Pihak pembeli juga diperbolehkan menggarap tanah, membangun rumah contoh berikut prasarananya dan mengkavling kavling tanah. Berdasarkan kesepakatan itu, H Wuntoro selaku pembeli kemudian memperbaiki rumah induk untuk dijadikan kantor

pemasaran, renovasi pagar, mempersiapkan alat alat kantor untuk keperluan operasional dan lainnya. “Untuk itu saya mengeluarkan biaya sebesar dua ratus juta rupiah,” ungkapnya. Selain itu, ia juga telah melakukan pembayaran, pada termin pertama sebesar Rp50 juta dan pada termin kedua s e b e s a r Rp500juta.


2

LarasTPolkam Utama Edisi 30 / TH I / 08 - 21 Desember 2014

DPR Sahkan Revisi UU MD3 Revisi Undang-Undang (RUU) No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akhirnya disahkan sidang paripurna DPR, Jumat (5/12/2014) malam, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Pengesahan revisi UU MD3 tersebut berjalan lancar tanpa perdebatan.

Akbar Faisal

Legislator Desak Kembali Bentuk Dewan Pengawas Century Jakarta, Laras Post – Kasus Bank Century telah membuat wajah DPR tercoreng, sebab itu legislator mengusulkan pembentukan kembali Dewan Pengawas Century DPR. Anggota DPR dari Partai Nasdem, Akbar Faisal meminta kembali dibentuk Dewan Pengawas Century. “Penjualan bank mutiara (dulu Bank Century) didiclared oleh beberapa pihak terkait penjualannya. Saya meminta kasus Dewan Pengawas Century dibentuk lagi. Ini hutang dan membuat wajah DPR tercerong karena belum tuntas,” ujar saat Rapat Paripurna, pada Selasa, (2/1 2/2014) di Gedung DPR. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat penjualan Bank Century harus segera diseret dan diadili karena telah memainkan hukum. “Dengan dibentuknya Dewan Pengawas Century, DPR menjadi lebih bermartabat kembali,” ujarnya. Ia juga meminta, BPK memberikan laporan keuangan kepada anggota DPR per-daerah Pemilihan. “Dengan ada laporannya kita dapat meningkatkan sisi pengawasan agar lebih terukur mengawasi kinerja pemerintahan,”tegasnya. Pada hasil laporannya BPK menyimpulkan bahwa proses penambahan modal oleh LPS senilai Rp. 1.25 Triliun terhadap Bank Mutiara penambahan modal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu terdapat pengelolaan kredit oleh manajemen PT Bank Mutiara diduga tidak sesuai ketentuan. PT BM tidak menyampaikan posisi kewaijban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada laporan keuangan publikasi bulan Juni s.d November 2013. Selain itu penanganan PT BM oleh LPS belum sepenuhnya efektif yang ditunjukkan antara lain adanya restrukturisasi dan penyaluran kredit tidak sesuai peraturan perbankan, pelaporan koletibiltas kredit atas persetujuan PT BM tidak ssuai dengan ketentuan. (jaya)

Jakarta, Laras Post – Ketua Pansus Revisi UU MD3 Saan Mustopa, sempat membacakan sejumlah substansi yang berubah dalam UU MD3, diantaranya adalah menghapus hak interpelasi, hak bertanya, dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. Kursi wakil ketua di setiap alat kelengkapan Dewan akan ditambah satu, dari semula tiga menjadi empat. Aturan mengenai sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat negara apabila tidak melakukan rekomendasi DPR, juga ditiadakan. Kemudian Ketua DPR Setya Novanto yang memimpin sidang paripurna menanyakan kepada seluruh anggota DPR yang hadir apakah mereka setuju dengan revisi yang akan dilakukan. Seluruh anggota DPR yang hadir menjawab setuju UU MD3 direvisi. Diwarnai Beda Pendapat Sebelumnya, sejumlah pihak meragukan DPR dapat mengesahkan revisi UU MD 3, bahkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Totok Daryanto menyatakan, pihaknya bukan tidak ingin segera menyelesaikan masalah revisi UU MD3. Namun, karena masih terdapat perbedaan pendapat antar fraksi, sehingga pembahasan pun cukup berlarut-larut. Ia menegaskan, pihaknya ingin mempercepat proses revisi UU

MD3 supaya DPR bisa menjalankan fungsinya secara utuh. “Kalau bicara soal sah sebenarnya sudah sah karena DPR sudah berjalan. Namun menjadi tidak enak kalau ada teman-teman (anggota DPR - red) yang belum terakomodasi,” terangnya dalam diskusi publik bertema, Revisi UU MD3, Tarik Menarik Tiga Kekuatan KIH, KMP dan DPD, Selasa (2/11/14) di Press Room, Gedung Nusantara III. Menurutnya, ada beberapa perubahan terkait materi UU, untuk mengakomodasi seluruh fraksi di DPR. Hal yang paling utama akan direvisi adalah mengenai perubahan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI. Nantinya, akan ada penambahan satu wakil ketua di 16 AKD. Ia menjelaskan, ada perubahan

pasal yg perlu dibahas serius.”Kita cari terobosan melalui UU No 12 tahun 2011 Pasal 20. RUU MD3 ini dapat diajukan DPR dan Presiden di luar Prolegnas. Dari sisi prosedur, apakah ini dapat dipenuhi, dengan menganggap RUU ini di luar Prolegnas. Biarkan ini tetap berjalan di paripurna,” tegasnya. Selain itu, menurut Totok, hal krusial yang saat ini menjadi kendala adalah masalah waktu. Pasalnya, mulai tanggal 5 Desember DPR memasuki masa reses. Menanggapi hal ini, anggota DPD RI, I Wayan Gede Pasek mengatakan, jika waktu yang mepet menjadi hal yang krusial, namun DPR malah justru terkesan mempersulit keadaan yang ada. “Kami melihat, jika alasannya adalah waktu, seharusnya waktu

pertama kali kami (DPD) mengajukan usulan revisi sudah harus direspon. Kalau alasannya tanggal 5 Desember, usulan DPD diterima saja tanpa harus dibahas,” kata Pasek. Ia menambahkan, putusan MK yang memenangkan DPD untuk dapat terlibat dalam pembahasan UU MD3 tidak diindahkan oleh DPR, sehingga perdebatan tidak dapat dihindari. Namun, ia menegaskan, bukan berarti pihaknya merengek-rengek meminta untuk dilibatkan, namun karena ini sudah diatur secara konstitusional. “Kenapa putusan MK yang sudah mengikat kenapa tidak dijalanjakan. Perlu kebesaran jiwa untuk menerima putusan tersebut. DPD siap menyelesaikan polemik ini, meski akan memakan waktu yang lama dalam prosesnya,” tegasnya. (tim)

Susunan Pengurus Partai Golkar Lebih “Gemuk”

Pembayaran Ganti Rugi Lumpur Sidoarjo Selesai Pada 2015 Jakarta, Laras Post – Kewajiban membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak lumpur Sidoarjo oleh PT Minarak Lapindo dapat selesai pada 2015. Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto mengatakan, masih ada kewajiban pemerintah Rp300 miliar dan kewajiban dari Lapindo Rp781 miliar, untuk membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak lumpur di Sidoarjo. Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah baru bisa membayarkan Rp300 miliar, jika Lapindo juga membayarkan kewajibannya. “Jadi sekarang kami sedangkan mencari cara bagaimana caranya ke depan 2015 kewajibankewajiban itu bisa diselesaikan,” tegasnya, pada Kamis (4/12/2014) di Istana Negara Jakarta. Andi menyatakan, sedang mencari solusi bagaimana agar warga terkena dampak lumpur Lapindo dapat segera menerima hak ganti rugi. “BPLS lakukan koordinasi dengan Kepala Bappenas cari cara supaya Lapindo dengan aset-aset yang ada bisa lakukan kewajibannya,” ujarnya. Menyangkut penanggulangan tanggul yang mengalami retak dan saat ini dalam kondisi kritis, Andi menyatakan, telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk membahas mengenai penanganan kondisi tanggul yang kritis. Menurutnya, pemerintah telah mengkaji penanggulangan tanggul yang kondisinya saat ini telah kitis, karena tidak akan mampu lagi menampung lumpur hingga lumpur berpotensi meluap ke wilayah lain. “BPLS sudah bekerja untuk perbaiki tanggul-tanggul yang kritis terutama untuk beberapa wilayah. Selama ini kendalanya, ada hambatan dari masyarakat sekitar yang ganti ruginya belum dibayarkan,|” tuturnya. Andi menegaskan, masyarakat sekitar meminta ganti rurgi dibayarkan terlebih dulu sebelum mengizinkan BPLS bekerja untuk mengamankan tanggul yang perlu perbaikan. “Tapi dengan beberapa langkah persuasif BPLS dibantu aparat keamanan daerah akhirnya masyarakat mengijinkan BPLS bekerja perbaiki tanggultanggul itu,” ungkapnya. (ram)

Foto: IST

Suasana sidang di Gedung Nusantara I MPR RI.

foto: Ist

Ketua Umum Abu Rizal Bakri foto bersama pengurus Golkar Periode 2014-2019.

Nusa Dua, Laras Post – Setelah terpilih untuk yang kedua kalinya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar)

Foto: IST

Aburizal Bakrie mengumumkan susunan pengurus DPP Partai Golkar yang berisi 199 orang. Aburizal pada rapat paripurna

Munas IX Partai Golkar, Kamis (4/12/2014) di hotel Westin Nusa Dua, Bali mengungkapkan, total seluruh pengurus ada 199 orang dengan sembilan wakil ketua umum dan satu orang Ketua Harian, MS Hidayat serta Sekretaris Jenderal, Idrus Marham. Rapat paripurna terakhir itu dihadiri oleh Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Anis Matta, mantan Ketum DPP PPP Surya Dharma Ali dan Ketum DPP PPP Djan Faridz. Berikut susunan pengurus DPP partai Golkar periode 2014—2019, Ketua Umum Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Nurdin Halid, Theo Sambuaga, Setya Novanto, Sharif Cicip S, Fadel Muhammad, Titiek Soeharto, Ahmadi Noer Supit, Akom dan Azis Syamsuddin.

Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Bendahara Umum Bambang Soesatyo, Ketua Bidang Industri dan Perdagangan Airlangga Hartarto, Ketua Bidang Kaderisasi Gandung Pardiman, Ketua DPP Bidang Hankam George Toisuta, Ketua Bidang Komunikasi Media dan Penggalangan Opini Tantowi Yahya, Ketua Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal, Ketua Bidang Pengkajian Idologi dan Legislasi Ponco Sutowo dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Akbar Tandjung. Dengan komposisi ini, kepengurusan Golkar periode 2014 - 2019 dinilai “gemuk” karena memiliki jumlah pengurus yang lebih banyak daripada kepengurusan sebelumnya. Pada periode sebelumnya, wakil ketua umum ada lima orang, sekarang sembilan orang. (tim)

Ketua DPR Lantik Pengurus PIA

Pengurus Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI Periode 2014 2019 dilantik oleh Ketua DPR RI. Foto: IST Jakarta, Laras Post – Pengurus Persau daraan Istri Anggota (PIA) DPR RI Periode 2014 2019 dilantik oleh Ketua DPR RI. “Peran istri sangat besar bagi perkembangan karir suami, bahkan istri menjadi pendukung utama tugas dan peran suami baik sebagai pemimpin keluarga juga sebagai

anggota DPR,”ujar Ketua DPR RI, Setya Novanto, pada pelantikan pengurus PIA DPR RI, Rabu (26/11) di Gedung Pustakaloka, Senayan Jakarta. Novanto menjelaskan, tugas dan peran suami sebagai anggota DPR yang notabene merupakan wakil rakyat tidaklah mudah, bahkan bisa dikatakan

sangat besar. Disinilah perlunya peran dan dukungan dari istri. Lebih lanjut Novanto menyatakan, istri juga berperan strategis dalam pendidikan dan perkembangan masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan segala program yang telah disusun baik untuk keanggotaan PIA itu sendiri, maupun program sosial untuk masyakat luas, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, DPR saat ini sudah jauh lebih solid dari sebelumnya, yakni sudah tidak ada lagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). “Melainkan yang ada keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat yang mengemban amanat dan aspirasi rakyat,” ujarnya. Ia melanjutkan, pada era parlemen modern saat ini, segala kegiatan keparlemenan dari DPR RI, termasuk PIA dapat dengan mudah di akses melalui berbagai jaringan pemberintaan di DPR, seperti website resmi DPR, Buletin Parlementaria, Majalah Parlementaria, TV Parlemen,

bahwa Sosial Media seperti Twitter dan Facebook. “Dengan demikian semuanya sangat terbuka dan diharapkan bisa mendapat feed back positif juga dari masyarakat,” terangnya. Ketua PIA yang baru saja dilantik, Deistia Novanto menyatakan, rasa syukur kepengurusan PIA periode 2014-2019 telah diresmikan dan anggota PIA sudah jauh lebih solid, karena pada dasarnya terbentuknya PIA itu sendiri sebagai sebuah ajang silaturahim antar istri anggota, disamping juga ada misi-misi sosial yang tetap harus dijalankannya. Ia menyatakan, PIA akan segera menjalankan program yang telah disusun, salah satu diantaranya menunjukkan kepedulian kepada korban bencana. “Dalam waktu dekat kami juga akan langsung mendatangi beberapa daerah yang tengah terkena bencana. Meski tidak banyak yang bisa kita perbuat, namun paling tidak keberadaan PIA akan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang tengah terkena bencana,” tuturnya.(tim)

Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke nomor 081213523457 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat.

Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA Indah PERS SK. Kemenkumham No: 50801.AH.01.01. 2013 NPWP : 03.312.240.9-009.000

Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji, Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB); Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. H. Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Arruhi, Hornaedi, SH, Arnold Siahaan, SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi / Penangung Jawab: C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi/ Redaktur Pelaksana : Akram SM, SH; Pemimpin Perusahaan : T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan : Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR; Firman Kelana, Akram, SH, Drs. Syaiful Nazar; Mabes Polri, KPK dan Polda Metro Jaya : C. Herry SL, Binsar S; Dispenad : C. Herry SL, Akram, SM, SH; MenkoKesra: S. Lestari. Manager Iklan: Sugiarto; Staf Redaksi: Titiek Harum, S.Pd, Erlangga, Djoko Ruwahono, Drs. Erwan HMZ, Liogu Mr. Lexy, Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Adenan Wijaya Kusuma, Sugih, Maslim, Edwin RN, Maria, S. Lestari, Edy Suryadi, Suryati, Dhonny Hendriana, Bena GJ, H. Wuntoro ; Fotografer : Aries Prabowo, Sugiarto; Perwakilan/Biro: Kota Bekasi: Ramoti KS, M. Pohan; Kabupaten Bekasi: Haposan S, Edy Yanto Pakpahan, R. Agah Handoko; Bogor Raya: David Malau, Nurmansyah. AK, Adenan Manurung, Bonteros Goklas G, Hendra Isnandang, M Amsar H; Depok: Salim Sujadi, David Malau, Dinar Kurtubi ; Tangerang Selatan: Yayay Sugiarto. Karawang : Agus Safutra, Eman ; Bandung, Jabar: Citrawijaya Lim; Sukabumi: Edis Wijaya, Gum Gum Gumilang; Ciamis: Nendi Permana; Cirebon: Aries PS; Subang : Edy Mulyana; Jawa Tengah : RB. Waluyo, Sumono, Fery N; Prov. Jawa Timur: Surabaya: Rudi Siswanto. Gresik Raya: Eko Bayu Aji, Probolinggo Raya: Singgih Wijanarko, Lamongan : Munawar ; Tulung Agung: Topan Kristiantoro; Malang Raya : Mohamad Saroni, Bagus Yudistira; Kediri : Drs Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida, Nurayati; Pasuruan Raya : Nugroho Tatag Yuwono, Blitar: Edi Purwoko. Prov. Bali : Wayan S, A. Shukani Hanafi ; Kabupaten Tapanuli Selatan: Fernando Simamora; Sulawesi Selatan : Hadi Kuswanto (Kota Makasar); Layout: sugihlayout.blogspot.com, Idris; Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kadiv/No. HP: 081380495781), Idris Saputra, Yandi Permana; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26. Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur Telp. 021 - 84311368, 021 - 84311397, Fax: 021 - 84311373. HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1560000794935, 1290010193593. Email : [email protected], Website: www.laraspostonline.com Percetakan: PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Hukum & Kriminal LarasT Utama

Sabtu, 16 maret 2013

Edisi 30 / TH I / 08 - 21 Desember 2014

3

Pemerintah Maksimalkan Fungsi Informasi Publik Dengan Pengaturan Informasi

Gedung Mahkamah Konstitus

Foto: IST

MK Gelar Sidang Uji Materi UU Tentang MK Jakarta, Laras Post – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 pada Kamis (4/12), dengan agenda sidang memeriksa perbaikan permohonan. Perkara yang terdaftar dalam nomor 131/PUU-XII/2014 ini dimohonkan oleh Alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, Riyanti, yang mempersoalkan pembatasan masa jabatan hakim konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU MK, yang berbunyi, Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. “Permohonan sudah kami perbaiki sesuai nasihat majelis pada sidang lalu, Yang Mulia,” kata pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Vivi Ayunita Kusumandari kepada Majelis Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman dengan anggota Aswanto dan Wahiduddin Adams. Sebelumnya, Pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan tersebut karena merasa khawatir dengan potensi terhambatnya proses rekrutmen hakim konstitusi oleh DPR. Pemohon bercermin pada munculnya perseteruan yang terjadi pada anggota DPR periode 2014-2019 antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pemohon berpandangan perseteruan tersebut dapat berimbas pada pemilihan hakim konstitusi apabila ada Hakim Konstitusi yang berasal dari pilihan DPR habis masa jabatannya. Selain itu, Pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut menimbulkan perlakuan berbeda antara Hakim Konstitusi dengan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, padahal kedua lembaga kekuasaan kehakiman itu diatur pada pengaturan yang sama yaitu Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Pemohon juga berpendapat berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUUX/2012, MK dan MA merupakan lembaga yang setara, sehingga Pemohon menilai menjadi aneh jika masa jabatan hakim pada kedua lembaga tersebut berbeda atau dibedakan. Lebih lanjut, Pemohon menyatakan, norma yang ada pada Pasal 22 UU MK tidak selaras dengan Pasal 23 ayat (1) UU MK yang mengatur bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam tuntutannya pemohon meminta kepada MK untuk memberikan penafsiran konstitusional, bahwa Pasal 22 UU MK bertentangan dengan konstitusi jika tidak dimaknai, masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi sejak mengucapkan sumpah pelantikan sampai memasuki usia pensiun yaitu berusia 70 tahun. (tim)

Terkait Kasus Dugaan Korupsi

Tim Jakpidsus Sita Kapal Milik Disperhub DKI Jakarta

Staf Ahli Menkominfo Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Djoko Hariyadi mengatakan, pada prinsipnya setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945.

Jakarta, Laras Post - “Agar hak warga negara tersebut dapat dipenuhi, maka fungsi informasi publik perlu dimaksimalkan dengan selalu mengedepankan prinsip pengaturan informasi publik,” jelasnya pada sidang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin langsung oleh Hamdan Zoelva. Sebagai wakil pemerintah, Djoko menyampaikan tanggapannya terhadap permohonan Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dimohonkan oleh 22 orang komisioner Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi serta satu orang warga negara Indonesia selaku pembayar pajak. Djoko menyatakan, pada prinsipnya setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945. “Agar hak warga negara tersebut dapat dipenuhi, maka fungsi informasi publik perlu dimaksimalkan dengan selalu mengedepankan prinsip pengaturan informasi publik,” jelasnya pada sidang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin langsung oleh Hamdan Zoelva. Menurut Djoko, sesuai tujuannya Komisi Informasi dibentuk untuk menjalankan UU KIP, termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui media sidang ajudikasi non-litigasi. “Komisi Informasi bersifat mandiri dalam menjalankan tugas tersebut,” jelasnya. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan, para komisioner di Komisi Informasi tidak dapat menjalankan tugas

foto: Ist Staf Ahli Menkominfo Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Djoko Hariyadi saat sidang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin langsung oleh Hamdan Zoelva.

dan wewenangnya akibat diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU KIP, keempat ayat tersebut pada intinya menyatakan Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan keanggotaannya ditetapkan oleh menteri bidang komunikasi dan informatika. Para Pemohon menilai, campur tangan Pemerintah dalam ketentuan tersebut telah menyebabkan para komisioner tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan optimal. Terutama, sengketa informasi yang melibatkan pemerintah maupun Kementerian Kominfo. Menurut Djoko, Komisi Informasi merupakan badan yang diatur langsung oleh Konstitusi yang menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Informasi menurut Pemerintah merupakan quasi rechtspraak (Badan Pengadilan Administratif Semu). Komisi Informasi secara hierarki terletak pada kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi ajudikasi non-litigasi.

Djoko menegaskan, Komisi Informasi sebagai pelaksana dari fungsi pemerintah dalam tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang KIP, wajib tunduk pada undang-undang yang melahirkannya. Terkait kemandirian dan kemerdekaan Komisi Informasi yang dipertanyakan oleh Para Pemohon, Djoko mengatakan, hal tersebut telah ditetapkan oleh pembentuk undangundang sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam membentuk Undang-Undang KIP. Djoko menjelaskan, pembentuk UU KIP telah menempatkan kebebasan yang penuh kepada komisioner Komisi Informasi yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPR. “Adanya dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola lembaga Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi merupakan bagian tanggung jawab dari Pemerintah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan,” ujarnya. Ia menyatakan, kemandirian Komisi Informasi dijamin sejak pemilihan anggota komisi yang dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif, sampai dengan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan fit and proper test yang selanjutnya ditetapkan pengangkatannya oleh Presiden dan atau kepala daerah. Menurutnya, anggapan Para Pemohon mengenai ketidakmandirian Komisi Informasi akan terganggu ketika Pemerintah menjadi pihak yang bersengketa merupakan prasangka atau asumsi belaka. Pemerintah beranggapan diperlukannya unsur pemerintah dikarenakan tidak semua informasi bersifat terbuka. Oleh karenanya terhaadap sengketa informasi yang sifatnya tertutup perlu adanya unsur pemerintah di dalamnya. “Selain itu, informasi yang terbuka juga telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang KIP melalui suatu mekanisme dalam memperoleh informasi,” ungkap Djoko. (tim)

APSI Tingkatkan Mutu Advokat

Gedung Kejagung RI

Jakarta, Laras Post - Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyita kapal penyeberangan milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penyitaan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal penyeberangan Kepulauan Seribu, tahun anggaran 2012 senilai Rp 24 miliar. “Penyitaan (pengadaan) kapal, di daerah Muara Angke, tempat Pos Pelabuhan Ikan,” kata Kasubdit Pidsus Kejagung Sarjono Turin di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (3/12/2014). Turin mengatakan, pihaknya menurunkan tim sebanyak 6 orang guna menyita kapal tersebut. “Saya yang langsung pimpin ada 6 orang,” tambah dia. Jaksa penyidik Kejagung pada 16 Oktober 2014 juga telah menyita 1 kapal Katamaran milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sebagai barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan kapal penyeberangan Kepulauan Seribu, tahun anggaran 2012. Kasus dugaan korupsi yang telah menyeret mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono ini, terungkap setelah penyidik Kejagung menemukan ketidaksesuaian kapal yang disediakan, dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak perjanjian. Dalam kasus ini, selain Udar penyidik telah menetapkan 5 tersangka lain, 4 di antaranya pegawai Dishub DKI dan 1 tersangka lainnya dari pihak swasta. 4 Pegawai Dishub itu, yakni Drajat Adhyaksa yang juga menjadi tersangka kasus mark up pengadaan Bus Transjakarta tahun anggaran 2013. Sedangkan 3 tersangka lain, yakni Kepala Seksi Sarana Prasarana Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Kamaru Zaman Budyanto (KZB), dan 2 pejabat di Unit Pelayanan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub DKI di antaranya tersangka berinisial THS dan BU. Sedangkan 1 tersangka lagi, pengusaha kapal dari PT Sanur Marindo Shipyard, Amru Bentara Siregar. (Tuti)

Kawanan Pemalsu Buku KIR Dibekuk Jakarta, Laras Post - Kawanan pemalsu buku kir, yakni BN, TS, dan NB, mampu mengeluarkan 30 buku kir palsu tiap hari kepada para konsumennya. Sepaket buku kir palsu beserta pelat tanda lulus uji kir dijual seharga Rp 50.000. “Sebuah buku kir hasil perpanjangan dihargai Rp 50.000. Kalau baru Rp 100.000,” ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Didik Sugiarto di Mapolda Metro Jaya, pekan lalu Jika dihitung, berarti kawanan ini bisa membawa pulang uang sebesar Rp 1,5 juta setiap harinya. Didik mengatakan, sebelum ditangkap, BN, TS, dan NB sudah beroperasi selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, diperkirakan jumlah uang yang mereka dapat mencapai Rp 270 juta. Kawanan pembuat buku kir palsu itu berasal dari Cakung, Jakarta Timur. Mereka tertangkap Tim Resmob Polda Metro Jaya berkat informasi dari masyarakat. BN (41), TS (19), dan NB (25) di sebuah rumah kontrakan. Dalam aksinya, BN berperan sebagai penulis buku kir sekaligus menandatangani dan memberi cap. TS berperan sebagai tukang ketok pelat uji kendaraan bermotor (peneng). Sedangkan NB berperan sebagai pengetik buku kir (Tuti)

Jakarta, Laras Post – Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) menilai advokat perlu meningkatkan kualitas dalam rangka mengantisipasi pasar bebas ASEAN. Dalam rangka meningkatkan mutu advokat syariah, APSI akan melakukan pembekalan pada anggotanya. “Rencananya kita akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pembekalan advokat-advokat syariah menghadapi ASEAN Economic Community 2015,” ungkap Ketua Umum APSI, Afdal Zikri kepada wartawan disela-sela Musyawarah Nasional (Munas), baru baru ini di Jakarta. Afdal menyatakan, pembekalan akan berujung pada sertifikasi advokatadvokat syariah di Indonesia. Dengan adanya sertifikasi itu, diharapkan ada parameter yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas advokat syariah. Menurut Afdal, pihaknya akan memberikan pembekalan dan sertifikasi kepada advokat syariah tanpa memandang organisasi advokat yang diikutinya. Dengan demikian, institusinya tidak melihat apakah

Munas APSI yang digelar di Jakarta, Kamis lalu (27/11)

advokat yang mengikuti pembekalan dan sertifikasi tersebut adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau Kongres Advokat Indonesia (KAI). Sebab, hal itu bersifat personal. Ia menegaskan, APSI tak ingin ikut campur dalam konflik antar-organisasi advokat. Bahkan, Afdal menyatakan akan membawa APSI menjadi perekat bagi organisasi-organisasi yang ada.

foto: ist

Hal ini telah dimulai dari pelaksanaan Munas APSI yang lalu. “Munas lalu, Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan, dan pentolan KAI, Suhardi Sumomuljono, hadir. Ini tanda APSI punya daya tarik dan bargaining,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Otto Hasibuan menyatakan, perpecahan di organisasi advokat adalah sebuah nostalgia. Menurutnya, perpecahan yang terjadi

pada advokat, bukan disebabkan diadopsinya sistem single bar. Sebab sebelum ada PERADI perpecahan advokat sudah terjadi. Otto menyatakan, tujuan utama penggunaan sistem single bar adalah dalam rangka melindungi pencari keadilan. Perlindungan itu bisa dicapai dengan melakukan peningkatan mutu advokat dan dengan sistem single bar standardisasi mutu advokat bisa diatur secara baik. Ketua Umum Peradi melanjutkan, perlindungan para pencari keadilan sangat berkaitan dengan kualitas advokat. Advokat yang tidak berkualitas dan nakal akan merugikan pencari keadilan. Ia menegaskan, hampir semua organisasi advokat di dunia menganut single bar. Pada waktu pembahasan RUU Advokat dulu, tidak ada satu pun yang menentang perlu dan baiknya single bar itu. “Sekarang, sudah ada UU Advokat sebagai legal substance, sudah ada organisasi tunggal sebagai legal structure, lalu kenapa masih pecah? Ternyata ada legal culture yang belum beres,” tandas Otto. (tim)

Chairul Huda : Anak Anak Tak Dapat Jadi Saksi Perkara Pidana Jakarta, Laras Post - Seorang anak tak dapat menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana, tetapi keterangannya dapat menjadi keterangan petunjuk dengan didukung alat bukti yang lain. Demikian disampaikan Dosen Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda dalam sidang perkara pidana kasus pelecehan seksual terhadap siswa Jakarta International School (JIS) yang berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saksi ahli pada sidang perkara pidana kasus pelecehan seksual itu, kepada wartawan usai persidangan, Selasa (2/11/2014) menyebutkan, dirinya sebagai saksi ahli diminta menjelaskan beberapa hal, diantaranya apakah seorang anak bisa menjadi saksi dan apakah seorang bisa menjadi saksi atas keterangan yang diberikan oleh orang lain. Chairul menyatakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seorang anak hanya bisa menjadi saksi bagi terdakwa anak-anak, bukan terdakwa orang dewasa. “Bisa dalam hal terdakwanya anak- anak. Kalau yang diadili bukan anak-anak, tidak ada relevansi. Bisa menjadi alat bukti petunjuk apabila bersesuaian degan alat bukti lain. Tapi tidak bisa berdiri sendiri,” ujarnya. Ia menjelaskan, UU Sistem Peradilan Anak, membolehkan anak untuk menjadi saksi jika yang diadili juga anak-anak.

“Tetapi kalau di dalam KUHAP tidak ada,” terangnya. Chairil menyebutkan, seorang anak tidak dapat memberikan keterangan seorang diri. Untuk meminta keterangan seorang anak harus didampingi oleh ahli sehingga dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. “Anak ini kan masih labil, dalam memberi keterangan harus dibantu sama ahli. Harus menggunakan alat peraga untuk bertanya,” jelasnya. Sementara itu, pengacara terdakwa, Patra M Zen menilai keterangan Chairul Huda, Ahli Pidana sangat membantu dan sangat menjelaskan duduk perkara. Patra mengatakan berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh saksi ahli dalam persidangan, bahwa keterangan anak tidak dapat dijadikan alat bukti dalam sistem hukum di Indonesia. “Keterangan anak tidak bisa dijadikan alat bukti, apalagi sekarang tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya sodomi,” tambahnya. Menurutnya, hasil visum dan pemeriksaan yang diterimanya dari SOS Medika, Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM), dan Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), tidak menunjukkan luka-luka atau tanda tersebut, sehingga tidak ada alat bukti yang kuat untuk mendukung keterangan dari korban. “Terkait dengan adanya kejahatan sodomi di anak, baik dari medis maupun dari keterangan ahli, tidak dapat seorang

foto: ILustrasi

Tersangka kasus pelecehan seksual terhadap siswa Jakarta International School (JIS). berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

dihukum karena alasan kemungkinan. Harus ada alat bukti yang sah yang membuktikan,” ungkap Patra. Menurutnya, hal yang terpenting dari penjelasan saksi ahli ialah mengenai asas In Dubio Pro Reo. “Asas In Dubio Pro Reo ialah kalau ada keraguan sedikitpun mengenai kesalahan seseorang maka putusan yang diambil yang menguntungkan terdakwa, misalnya jika ahli satu mengatakan tidak ada herpes, dan ahli satu mengatakan ada herpes, maka yang diambil ialah yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Maka sudah semestinya majelis memutuskan yang paling menguntungkan terdakwa. Karena tidak bisa dibuktikan,” jelasnya. Selain Chairul Huda, persidangan ke-18 kasus JIS ini juga menghadirkan

ahli investigasi kekerasan terhadap anak dari Australia, Chris O’Connor. Saksi ahli ini menyatakan, anak-anak sangat mudah mengalami sindrom ingatan palsu atau mudah meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi sehingga kesaksiannya tidak kuat. Sebelumnya, korban kekerasan seksual di JIS berinisial AK (6) pada Maret lalu menceritakan pada ibunya, TH, bahwa ia telah disodomi oleh enam petugas kebersihan sekolah internasional tersebut secara berulang-ulang di toilet sekolah. Berdasarkan laporan tersebut pihak kepolisian berhasil menetapkan enam petugas kebersihan di sekolah itu sebagai terdakwa yakni Virgiawan, Agun Iskandar, Zainal Abidin, Syahrial, Afrischa Setyani, dan Azwar. (tim)

2

LarasTTipikor Utama


Mantan Kepala PT Nindya Karya Heru Sulaksono

Dituntut Penjara 10 Tahun dan Denda Rp600 juta Jakarta, Laras Post – Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut, mantan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh, Heru Sulaksono, pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp600 juta “Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan,” kata penuntut umum KPK, Riyono, dalam persidangan pada Senin (1/12/2014) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Penuntut Umum juga, menuntut Heru membayar uang pengganti sebesar Rp23,127 miliar dikurangi nilai harta benda yang telah disita dan dirampas untuk negara. Jika uang pengganti tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Heru akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dan, jika harta benda yang disita dan dilelang tersebut tidak mencukupi pembayaran uang pengganti, Heru diwajibkan menjalani pidana penjara selama lima tahun. Riyono menjelaskan, tuntutan disusun setelah pihaknya mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan Heru. Perbuatan Heru yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi menjadi hal yang memberatkan. Sementara, sikap sopan terdakwa selama di persidangan, dan penyesalan serta mengakui terus terang perbuatannya, menjadi hal yang meringankan. Penutut Umum menuturkan, Heru bersama-sama para pejabat informasi Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek pembangunan Dermaga Sabang pada kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang tahun anggaran 2004-2011. Heru menyatakan, perbuatan terdakwa bersama dengan para pejabat informasi BPKS itu, telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Heru juga terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d UU No.25 Tahun 2003 tentang TPPU dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU. “Terdakwa terbukti mentransferkan, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, dan menukarkan dengan mata uang harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bersumber dari tindak pidana korupsi dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaannya,” ungkap Heru. (Tuty)

KPK Umumkan Nominasi Festival Film Anti Korupsi 2014 Jakarta, Laras Post - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan nominasi Festival Film Antikorupsi (Anti Corruption Film Festival/ACFFest) 2014. Pengumuman dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) Alex Komang dan Ketua Dewan Juri Arturo GP, pada Rabu (3/12) di Gedung KPK, Jakarta. Para nominator itu antara lain, untuk katagori Film Pendek Fiksi Pelajar, Rujak Rusak Mbok Parni karya Asep Subarkah dari Semarang. Film Lima Nol Nol karya Alan Budi Kusuman dari Pati, film Cuma Dikit karya Jethro dari Jakarta, film Nilai karya Cynthia Pn dari Depok, film Serat karya Annisa Nur Fitriana dari Yogyakarta, film Ijolan karya Eka Susilawati dari Purbalingga, Untuk Katagori Film Pendek Fiksi Umum, film Izah karya Assidiq A. Manggala dari Makassar, film Jumrah karya Mulyantojoyo dari Depok, film Lembar Jawaban Kita, karya Sofyana Ali Bindar dari Bandung, film Besok Saya Tidak Masuk Sekolah karya I Putu Oka Sudarsana dari Denpasar, film Rp 1.000 karya Cressenda Tendri Prima Lingga dari Karo Sumut, film Merah Itu Berani karya Mazda Radita Roromari dari Surakarta Katagori Film Pendek Dokumenter Pelajar, film Sang Relawan karya Putra Dasong Olabahim dari Malang, film Robohnya Sekolah Kami karya Uli Retno Dewanti dari Purbalingga, film Blak-Blakan karya Yuli Oktavia dari Purbalingga, film Mana Janjimu karya Eko Junianto dari Purbalingga, film Ujian karya Sudibyo Saputro dari Ponorogo Katagori Film Pendek Animasi, film Aku Bukan Tikus karya Winda Annisa Ulhaifa dari Semarang, film Adit & Sopo Jarwo – Ojek Payung Bikin Bingung karya IR Wardana Riza dari Jakarta, film Stop Corruption karya Rivaldo dari Jakarta, film Jangan Kaya Anak Kecil karya Merry Wijaya dari Jakarta, film Juru Parkir Difabel yang Kuat dan Jujur karya Mulyadi Abdillah dari Tarakan. Katagori Video Jurnalisme Warga, video Proyek Jembatan Terbengkalai karya Nedi Panjaitan dari Asahan, video Kampanye Anti Korupsi dengan Gambar Menggelitik karya Is Ariyanto dari Surakarta, video Pembangunan Pos Polisi di Trotoar yang Melanggar Aturan karya Fahmi dari Cilegon. (ram)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara dalam proyek KTP elektronik (E-KTP). Jakarta, Laras Post - Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengungkapkan, potensi kerugian negara pada proyek E-KTP mencapai Rp24,90 miliar. BPK juga menemukan 11 kasus lain terkait ketidakefektifan senilai Rp357,20 miliar dan menemukan masalah lain yang berkaitan dengan pendistribusian E-KTP. “Dalam pendistribusian KTP elektronik, BPK menemukan masalah tidak tercapainya target pendistribusian KTP elektronik sampai dengan tanggal kontrak berakhir,” kata Harry saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014, pada Selasa (2/12/2014) di Jakarta. Menurutnya, berdasarkan catatan BPK, E-KTP yang didistribusikan ke kabupaten/kota/kecamatan baru sebanyak 120,11 juta keping dari jumlah 145 juta keping yang ditetapkan. Maka itu, masih terdapat penduduk yang belum memperoleh E-KTP sebanyak 27 juta orang. Dan, minimal sebanyak 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh E-KTP. Sementara anggaran yang dialokasikan dalam proyek ini sebesar Rp5,59 triliun. Harry menjelaskan, BPK melakukan pemeriksaan kinerja

Ketua BPK Harry Azhar Aziz

BPK Temukan Potensi Kerugian Pada Proyek E-KTP terkait proyek E-KTP untuk menilai efektivitas penerapan E-KTP tahun 2013 pada Kementerian Dalam Negeri dan tujuh pemerintah provinsi. Ia menegaskan, BPK berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti temuan ini, untuk mencegah kerugian semakin meluas. “Tindak lanjut secara cepat oleh pemerintah akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian negara dan berbagai dampak ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dari pelaksanaan program dan kegiatan,” ujarnya.

Jika berminat hubungi kantor redaksi laras post

Jl. Raya Mabes Hankam No 26 Bambu Apus, JakartaTimur

Telp.

021 - 84311368

Pada kesempatan yang sama, auditor utama BPK, Bambang Pamungkas mengatakan, BPK berwenang menentukan subjek dan lingkup pemeriksaan. Ia menyatakan, pemeriksaan EKTP dilakukan lantaran hal tersebut masuk kategori kegiatan besar sehingga memiliki dampak yang luas ke masyarakat. “BPK tak melulu mengaudit kinerja, tapi pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melihat urgensinya, besaran nilai, ini memang berdampak luas,” kata Bambang. Pemeriksaan dengan tujuan

tertentu yang dilakukan BPK berkaitan dengan kartu dan chip dari E-KTP tersebut. Kemudian BPK melakukan pengujian kartu yang ada khususnya mengenai validitas data dengan yang ada di kabupaten/kota/desa dan dicocokkan dengan data di pusat. Menurutnya, dengan adanya potensi kerugian negara tersebut bisa menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menjadikan sebuah kasus. Meski begitu, kewenangan untuk menjadikan kasus atau tidak seluruhnya berada di tangan aparat penegak hukum. (tim)

Ditemukan 6 Permasalahan Dana Optimalisasi Jakarta, Laras Post – Setidaknya ada enam titik potensi korupsi Dana Optimalisasi, demikian hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan fokus studi dana optimalisasi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan, enam titik potensi korupsi Dana Optimalisasi itu antara lain, pertama, pengalokasian dana optimalisasi tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. “Hasil reviu BPKP menyebutkan 15 K/L yang menerima tambahan belanja tidak mengalokasikan dananya pada program/kegiatan/rincian kegiatan sesuai kriteria yang ditetapkan sebelumnya dengan nilai sebesar 4,4 triliun rupiah,” jelasnya saat memaparkan hasil kajian, Senin (1/12/2014) di Gedung KPK, Jakarta. Busyro melanjutkan, kedua, besaran usulan DPR terkait tambahan belanja tidak sesuai ketentuan undangundang. Berdasarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU No. 17/2003 disebutkan, perubahan RUU APBN dapat diusulkan DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit. Pada pelaksanaannya, terjadi peningkatan defisit dari 154,2 triliun rupiah di RAPBN 2014 menjadi 175,35 triliun rupiah pada UU APBN 2014. Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dengan DPR tidak ditetapkan kembali. Hal ini membuka ruang RKP tersebut untuk terus berubah sampai penetapan

Busyro Muqodas

APBN dan menyebabkan ambiguitas RKP yang dijadikan acuan dalam evaluasi serta memberikan hasil yang bias untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya. Keempat, proses penelaahan dana optimalisasi belum optimal. Temuan hasil reviu BPKP atas ketidaksesuaian kriteria penggunaan dana optimalisasi menunjukkan bahwa proses penelaahan belum efektif menyaring program yang tidak sesuai dengan renja K/L atau RKP. Kelima, mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi pada masing-masing K/L tidak transparan. Pembagian alokasi ini diserahkan ke Badan Anggaran dan Komisi yang ditetapkan dalam rapat internal dan tidak melibatkan Pemerintah sehingga K/L tidak mengetahui alasan mendapatkan besaran tertentu dalam alokasi tambahan belanja dan tidak siap dalam menjalankan program/kegiatan. Keenam, tidak ada peraturan

tentang kriteria pemanfaatan dana optimalisasi. Hal ini dapat membuka peluang bagi oknum untuk menambah/mengubah/ menghilangkan poin-poin kriteria agar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu serta membuat K/L dan komisi-komisi tidak mematuhi kriteria yang telah disepakati. Busyro menyatakan, sebab itu KPK memberikan saran perbaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk meminimalisasi penyimpangan penetapan dana optimalisasi. Antara lain; Menyempurnakan mekanisme terkait pembahasan anggaran antara K/L dengan DPR; Menguatkan regulasi terkait kriteria pengalokasian dan penggunaan dana optimalisasi dan memformalkan perubahan RKP agar tidak terus berubah; Mengontrol besaran defisit atas usulan perubahan APBN oleh DPR pada saat proses pembahasan; Meningkatkan transparansi kepada

publik terkait RKP hasil pembahasan serta usulan prioritas penggunaan dan pembagian besaran tambahan belanja versi pemerintah dan hasil pembahasan DPR. Tiga saran lainnya, yakni perlunya kajian lanjutan terkait proses penganggaran yang transparan dan akuntabel, pembenahan sistem informasi perencanaan dan penganggaran dengan harmonisasi nomenklatur, kode program serta kegiatan sebagai dasar penyusunan RKA-K/L dan RKASKPD, dan menjaga konsistensi dan kesinambungan RAPBN dan RAPBD, serta penyempurnaan mekanisme dan penyelenggaraan Musrenbang sebagai forum pengambilan keputusan akhir dalam prioritas program, kegiatan dan jenis belanja yang akan dilaksanakan yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kajian berfokus pada proses penganggaran nasional terkait dana optimalisasi, dengan aspek yang dikaji meliputi regulasi dan tata laksana khususnya dari sisi eksekutif dengan mengambil studi kasus penyusunan APBN Tahun Anggaran 2014. Pemaparan hasil kajian itu, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu praja dan Zulkarnain, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirjen Anggaran Kementerian keuangan Askolani, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata, Deputi Polsoskam BPKP Binsar H Simanjuntak dan Deputi Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia. (her)

Fuad Amin Sebagai Tersangka Dugaan Perkara Suap

Lowongan Membuka lowongan sebagai wartawan, kepala biro (kabupaten/kota), Kepala perwakilan (provinsi), di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Depok, Tangerang, Bogor, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, DI Yogyakarta. Kualifikasi : - Pendidikan Minimal SMA/Sederajat - Menguasai (Ms Office) - Komunikatif, mampu bernegosiasi dan membangun tim kerja

Foto: IST

Jakarta, Laras Post – Ketua DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Fuad Amin Imron, jadi tersangka perkara dugaan menerima hadiah atau janji dari PT Media Karya Sentosa (MKS) terkait penjualan gas alam untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gresik dan PLTG Gili Timur, Bangkalan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, pada Selasa (2/12/2014) di gedung KPK kepada wartawan mengatakan, penetapan sebagai tersangka diputuskan setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Fuad dan tiga orang lainnya, yang ikut diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK juga menetapkan tiga

tersangka lainnya, yakni Antonio Bambang Djatmiko dari PT MKS, Darmono (perantara dari pihak pemberi), dan Rauf (perantara dari pihak penerima). Darmono diduga merupakan orang suruhan Antonio dan berstatus sebagai anggota TNI. Wakil Ketua KPK menuturkan, OTT dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap ajudan Fuad yang bernama Rauf pada 1 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 WIB di parkiran Gedung A di Bangkalan. KPK menemukan uang senilai Rp700 juta di dalam mobil Rauf. Uang tersebut diduga sebagai uang pemberian dari Antonio untuk Fuad. KPK kemudian menangkap Antonio di sebuah lobi gedung di Jl

Bangka Raya, Jakarta Selatan. Dan pada Selasa (2/12/2014) pukul 00.15 WIB dini hari, KPK menangkap Darmono yang merupakan perantara dari pihak pemberi di Gedung EB di Jakarta. Lalu, pada hari yang sama pukul 01.00 WIB, KPK menangkap Fuad di rumahnya di Bangkalan. Bambang menjelaskan dari OTT tersebut, KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang yang ditemukan di rumah Fuad. “Uang disita di rumah FA di berbagai tempat, misalnya di balik lukisan. Untuk ABD dan Drm dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan/atau Pasal Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. FAI dan Rf dikenakan Pasal 12 huruf a, b, Pasal 5 ayat (1), dan/atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujarnya. Menyangkut oknum anggota TNI yang terlibat dalam perkara itu, Bambang menyatakan, pihaknya menyerahkan pemeriksaan Darmono kepada Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Gunung Heru. KPK juga turut menyerahkan surat laporan hasil pemeriksaan dan Darmono secara fisik kepada Danpuspom AL. Penahanan Darmono juga diserahkan kepada Danpuspom AL, Sementara itu, Antonio sebagai pihak pemberi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang Kelas I Cipinang cabang KPK. Tersangka lainnya, Fuad dan Rauf ditahan di Rutan Korupsi Jakarta Timur kelas I Cabang KPK di Detasemen Polisi Militer Guntur.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, KPK hingga kini masih mendalami motivasi para tersangka. KPK juga belum dapat memastikan, siapa pihak yang berinisiatif memberikan atau meminta uang, karena Antonio maupun Fuad memberikan keterangan yang berbeda. Fuad menerangkan pemberian uang itu bukan atas permintaannya. Menurutnya, berdasarkan pengakuan Antonio, pihaknya sudah biasa memberikan uang kepada Fuad. Sementara itu, Fuad mengaku tidak pernah meminta untuk diberi uang. “Namun, biasanya, dalam konteks seperti ini, masing-masing pihak, baik dari pemberi maupun penerima mempunyai kepentingan,” jelasnya. Selain itu, KPK juga masih mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat atau memiliki kepentingan dalam jual beli gas tersebut. PT MKS diketahui sebagai perusahaan swasta yang bekerja sama dengan PD Sumber Daya untuk memasok gas ke PLTG Gresik dan Untuk itu, KPK masih mendalami kedudukan PD Sumber Daya apakah hanya sebagai trader atau sebatas calo. “Tapi, yang ada sekarang ada pemberi dan penerima. Apa FAI menerima pemberian sejak menjabat Bupati Bangkalan hingga Ketua DPRD, itu yang sedang didalami. Mengenai PT MKS yang membeli gas dari Pertamina dan bekerja sama dengan PD SD juga sedang didalami, apakah dia sebagai sarana saja atau pelaku,” tutur Bambang. (ram)

LarasT Utama Ekonomi & Bisnis Menkeu Beri penghargaan Pada Peserta Lelang SBSN Jakarta, Laras Post - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menyerahkan penghargaan bagi dua peserta lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terbaik tahun 2013 dan tiga agen penjual terbaik Sukuk Negara Ritel Seri SR-006. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menkeu di sela acara investor gathering Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 2014, Tantangan dan Strategi Pembiayaan Tahun 2015 pada Rabu (3/12/2014) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Untuk kategori peserta lelang SBSN terbaik tahun 2013, Menkeu menyerahkan penghargaan kepada PT Bahana Sekuritas dan PT Bank OCBC NISP, masing-masing sebagai peserta lelang SBSN terbaik peringkat pertama dan kedua. Selanjutnya, untuk kategori agen penjual terbaik Sukuk Negara Ritel Seri SR-006, Menkeu menyerahkan penghargaan terbaik pertama kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, terbaik kedua kepada PT Bank Mandiri Tbk dan terbaik ketiga kepada PT Bank Central Asia Tbk.(tim)

Soothe & Glow Seahorse, Solusi Menidurkan Bayi Jakarta, Laras Post - Tiga kegiatan yang dianggap penting bagi pertumbuhan seorang anak adalah tidur, mengobrol dan bermain. Kualitas tidur yang baik dan bermain adalah unsur-unsur penting dalam memaksimalkan bakat bakat potensi anak. Hal tersebut didasarkan oleh sebuah survei yang melibatkan 600 responden orang tua yang diadakan oleh salah satu perusahaan mainan ternama di dunia, Fisher-Price. Senior Brand Manager Infant & Preschool Southeast Asia, Tan Shu Mei mengatakan, bahwa Fisher-Price menyadari pentingnya tidur bagi perkembangan otak bayi. Karena itulah, Fisher-Price meluncurkan Soothe & Glow Seahorse di Indonesia, sebagai solusi bagi para ibu dalam menidurkan bayi mereka. dari pentingnya tidur, banyak ibu mengalami kesulitan untuk membuat anak mereka menikmati tidur yang berkualitas. Beberapa ibu mungkin merasa frustasi dan sangat lelah dalam upaya mereka menidurkan anak. Rasa frustasi dan kelelahan tersebut sebenarnya dapat dihindari jika ibu memahami kondisi-kondisi yang mendukung untuk tidur nyenyak dan menghilangkan semua hal yang mencegah kondisi tersebut terjadi. “Produk ini dikhususkan untuk anak usia dini, bayi yang baru lahir sampai anak-anak umur tiga tahun,” ujar Shu Mei. Selama masa peluncurannya, produk ini dipatok dengan harga Rp299.000, padahal harga normalnya Rp499.000. Pemasarannya sudah menyebar ke beberapa negara, seperti Tiongkok yang sejak peluncurannya sudah memiliki respon yang baik dari para orang tua. Dengan remasan lembut, Fisher-Price Soothe & Glow Seahorse akan menyala dan memainkan musik lembut, lagu pengantar tidur dan suara laut yang menyenangkan. Setelah lima menit, musik akan mati dan lampu akan redup, sehingga dapat membantu bayi tertidur. “Ibu adalah perawat anak terbaik. Fisher-Price menghargai pengalaman tiap ibu dan melalui pengalaman-pengalaman ini, Fisher-Price memahami apa yang ibu butuhkan untuk bayi mereka,” Shu Mei menambahkan. (Maslim)

Perwakilan Adira Finance memerima penghargaan dari panitia HIN 2014 karena telah mendukung acara tersebut. Foto: Sugih

Adira Finance Berpartisipasi di HIN 2014 Jakarta, Laras Post - Adira Finance salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan terkemuka ini berpartisipasi sebagai sponsor utama pada event kompetisi mobil modifikasi dan automotive lifestyle terbesar di Indonesia yakni Hot Import Night Series (HIN) 2014 di Ecovention Ecopark Ancol dari tanggal 29-30 November 2014. Dalam event ini Adira Finance mengadakan aktifasi dalam bentuk Bursa Mobil Adira dimana terdapat 27 mobil yang didisplay dengan berbagai brand diantaranya yaitu Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Nissan, Suzuki dan KIA yang akan memanpilkan beberapa mobil unggulannya. Adira Finance juga mengandeng beberapa partnershipnya yaitu 3M, Osella dan Sushi Miya 81 dimana beberapa partnership tersebut akan melakukan kegiatan direct selling. Dalam kegiatan bursa mobil Adira ini para konsumen juga akan mendapatkan banyak keuntungan pada setiap transaksi pembelian unit mobil dengan menggunakan pembiayaan Adira Finance serta melakukan tanda jadi sebesar 1 juta rupiah berhak mendapat paket perawatan mobil premium dari 3M, 1 botol 4 liter Fastron, 1 unit DVD Player, serta merchandise dari Adira Finance. ini merupakan salah satu bentuk komitmen Adira Finance kepada para konsumennya. Dengan keikutsertaan dalam acara ini Adira Finance berharap dapat merangkul para konsumen baru yang memiliki ketertarikan dengan dunia modifikasi mobil, dan tetntu saja dapat membantu mereka untuk mewujudkan impian memiliki kendaraan, karena dengan menggunakan pembiayaan Adira Finance membeli mobil terasa akan lebih mudah. (Sugih)



3

OJK Dan Polri Lakukan Kerjasama Penanganan Tindak Pidana Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan. Jakarta, Laras Post Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Drs. Sutarman. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengungkapkan, nota kesepahaman ini merupakan amanat dari UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang mengamanatkan OJK untuk melaksanakan fungsi penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, meliputi tindak pidana di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun. Ia menjelaskan, UU OJK tetap memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan demikian OJK dan Polri sama-sama mengemban amanah UU OJK untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. “Dalam rangka mencapai sinergi dalam melaksanakan amanat UU OJK tersebut, diperlukan koordinasi yang baik antara OJK dan Polri yang secara formal dituangkan dalam Nota Kesepahaman,” ujarnya.

Foto: IST

Kapolri, Jenderal Drs. Sutarman dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad menandatangani MoU tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan

Ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini mencakup bidang-bidang sebagai berikut, Bidang pencegahan tindak pidana di sektor jasa keuangan, melalui kegiatan-kegiatan penyampaian informasi dan edukasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat, baik tentang tindak pidana di sektor jasa keuangan maupun tindak pidana lain yang memiliki dampak terhadap sektor jasa keuangan. Bidang penegakan hukum, melalui pertukaran data atau informasi dan bantuan dalam penyidikan, baik bantuan yang bersifat teknis maupun taktis. Bantuan penyidikan oleh Polri kepada OJK sangat diperlukan mengingat berbagai pertimbangan, antara lain, keterbatasan jumlah Penyidik di OJK, khususnya pada awal pelaksanaan fungsi penyidikan oleh OJK, Potensi terjadinya tindak pidana di daerah, sehingga

memerlukan koordinasi antara OJK dengan kepolisian di daerah, Keterbatasan kewenangan PPNS OJK, misalnya dalam melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan tersangka dan fasilitas pendukung penyidikan yang dimiliki oleh Polri yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, misalnya Laboratorium Forensik Polri. Bidang Pengamanan, melalui kegiatan pengamanan OJK dan kegiatan OJK. Bidang koordinasi, melalui pembentukan forum koordinasi antara pimpinan OJK dan Polri atau antarpejabat pengendali, membahas arah dan strategi penegakkan hukum di sektor jasa keuangan, serta membahas efektivitas penyelesaian penanganan, analisis dan evaluasi pelaksanaan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain itu, dalam rangka

koordinasi tersebut akan dibentuk kelompok kerja dalam tataran yang lebih teknis yang melibatkan unsur pimpinan OJK dan Polri di daerah. Bidang penugasan dan pengakhiran penugasan anggota Polri (SDM Penyidik), melalui penempatan personel penyidik Polri di OJK untuk melaksanakan tugas penyidikan. Bidang pendidikan dan pelatihan, melalui kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia baik OJK maupun Polri, khususnya yang melaksanakan fungsi penyidikan, baik kompetensi mengenai sektor jasa keuangan, maupun keahlian teknis penyidikan. Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Luthfy Zain mengungkapkan, untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, OJK dan Polri bersama-sama menyusun pedoman kerja yang menuangkan secara lebih rinci bidang-bidang kerjasama tersebut di atas. Ia menjelaskan, pedoman kerja akan ditetapkan segera setelah ditandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Melalui kerjasama OJK dan Polri, diharapkan pencegahan terjadinya tindak pidana dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan efektif dan optimal demi kemaslahatan masyarakat bersama. Luthfy menegaskan, OJK terus mendorong perkembangan sektor jasa keuangan agar tumbuh sehat, berkesinambungan, dan dapat berkontribusi lebih maksimal dalam peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. (tim)

BI Atur Batas Nominal Transaksi Menggunakan BI-RTGS Jakarta, Laras Post – Dalam rangka mendorong terciptanya keseimbangan pemanfaatan infrastruktur layanan sistem pembayaran nasional non tunai, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan yang mengatur batas nominal transaksi nasabah yang dapat diproses melalui sistem BI RTGS. Kebijakan yang tertuang dalam SE No 16/18/DPSP tanggal 28 November 2014 itu, akan diberlakukan mulai tanggal 15 Desember 2014. Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs mengungkapkan, kebijakan tersebut menetapkan, bahwa transfer kredit atas nama nasabah melalui sistem BI-RTGS hanya diperuntukkan bagi transaksi yang lebih besar dari Rp100 juta per transaksi. Ia menjelaskan, dengan diberlakukannya kebijakan ini maka transfer kredit antar bank atas nama nasabah dengan nominal Rp100 juta ke bawah diarahkan untuk menggunakan layanan kliring.

Petugas percetakan negara sedang menyusun uang yang siap diedarkan.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) saat ini menyelenggarakan layanan sistem pembayaran nasional non tunai yang didukung oleh dua infrastruktur utama, yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) untuk layanan transaksi transfer dana dengan nominal kecil (ritel) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) untuk layanan transaksi transfer dana yang bernilai besar (Large Value Payment System-LVTS).

Foto: IST

Peter menjelaskan, selain bertujuan untuk menyeimbangkan penggunaan infrastruktur sistem pembayaran BI, kebijakan nominal transaksi BI-RTGS untuk nasabah bank juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya transaksi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Menurutnya, dengan mendorong nasabah menggunakan SKNBI atas transaksi Rp100 juta ke bawah maka akan tercipta efisiensi dari sisi biaya transaksi yang harus ditanggung

oleh nasabah dengan penyelesaian/ setelmen juga dalam 1 hari yang sama. Lebih lanjut ia menyatakan, dengan semakin tingginya porsi penggunaan SKNBI (yang di setel dengan mekanisme net settlement) maka penyediaan dana oleh perbankan guna memfasilitasi keperluan transaksi pembayaran nasabahnya lebih efisien dibandingkan jika transaksi tersebut diproses dengan menggunakan RTGS (yang di setel dengan mekanisme gross settlement). Peter menyatakan, dengan pengalihan sebagian volume transaksi untuk nasabah kepada SKNBI, diharapkan jam operasional Sistem BI-RTGS akan menjadi lebih efektif. “Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari terciptanya biaya transaksi yang lebih efisien di level nasabah, penyediaan likuiditas guna penyelesaian transaksi akhir di level bank, dan peningkatan efisiensi di level penyelenggara,” pungkasnya. (tim)

Wedding Ring Koleksi Terbaru Dari Belva Jewellery Jakarta, Laras Post - Pernikahan merupakan salah satu momen penting yang membahagiakan dalam kehidupan. Tidak lengkap rasanya apabila menikah tanpa menggunakan cincin sebagai simbol kebersamaan dan komitmen yang abadi. Guna memenuhi kebutuhan calon pasangan pengantin yang mengiginkan cincin pernikahan dengan desain menarik dan tidak lekang oleh waktu, BELVA jewellery berupaya terus berinovasi dengan menghadirkan koleksi unggulan terbaru wedding ring collections yaitu love sign wedding ring. Salah satu pasangan prngantin yang telah menggunakan koleksi terbaru tersebut yaitu Donita dan Adi Nugroho. “Saya dan suami sengaja memilih cincin pernikahan love sign wedding ring karena modelnya yang elegan dan dapat mengingatkan pada janji, kesetiaan serta perjalanan cinta yang telah dialami bersama,” ujar Donita yang merupakan brand ambassador datri BELVA Jewellery.

Menurutnya, keunikan dari cincin kawin love sign wedding ring yaitu tidak hanya cantik disematkan dijari, namun janji setia tersebut dapat membekas di jari manis. Vincent Claudius sebagai Ceo Swan Group menambahkan, bahwa selain Love Sign Wedding Ring terdapat beberapa koleksi dari wedding ring collections belva jewellery yang dapat dimiliki oleh pasangan calon pengantin. Tidak perlu ragu dengan kualitas yang ditawarkan oleh belva jewellery karena menggunakan berlian yang berkualitas tinggi dengan tingkat kejernihan VVSI dan seluruh produk berlian dari belva jewellery dijamin keasliannya dengan adanya sertifikat keaslian serta garansi seumur hidup. Produk perhiasan dari belva jewellery dapat dimiliki dengan harga mulai dari RP 5.999.000. Jadi, tuggu apalagi langsung saja datang ke Belva Jewellery di mall Taman Anggrek lt 1 No 133 telepon 0215639383. (Maslim)

Yaska Wu, managing director PT Aristoli (kiri)

Foto: Sugih

HD Car Care Mampu Kilaukan Mobil Jakarta, Laras Post - Perawa tan mobil High Definition Car Care hadir di Indonesia. Produk yang dipasarkan oleh PT Aristoli ini hadir untuk membantu merawat mobil kesayangan, khususnya bagian eksterior. Perawatan mobil High Defini tion Car Care mempunyai tiga varian, yaitu car wash, auto detailing, dan paint protection. Produk ini diklaim mampu menghasilkan kilau sempurna pada permukaan cat mobil dan hemat pemakaian air hingga 1000 liter. “HD car care proses kerjanya lebih singkat dan lebih bagus. Setelah dilakukan proses auto detailing, permukaan cat tidak mudah terkena debu,” jelas Yaska Wu, managing director PT Aristoli

pada acara HIN 2014 di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara (28/09). Jika ingin mencoba produk baru tersebut, Anda bisa menyambangi Rukan Citta Graha No. 1M, Jl. Panjang No. 26 Kedoya, Jakarta Barat. Ada beragam jenis produk dengan keunggulan masingmasing seperti HD Polish, HD Poxy, HD Cut, HD Free, dan HD Uno. Perawatan Mobil High Definition Car Care baru memiliki satu cabang di area Muara Karang, Jakarta Utara. Targetnya akan ada 30 cabang yang tersebar di kota-kota Indonesia. “Kami pasti akan membuka cabang baru, dan target sampai akhir tahun 2014, harapannya sudah ada cabang baru di kawasan Jaksel dan Jakut,” tambah Yaska Wu. (Sugih)

2

Pendidikan & Kebudayaan LarasT Utama Edisi 30 / TH I / 08 - 21 Desember 2014

Cari Masukan Masalah Pendidikan Mendikbud Undang Pemimpin Redaksi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan

Pemda Harus Lakukan Analisis Kondisi Pendidikan

Jakarta, Laras Post - Untuk memperoleh gambaran solusi apa yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meminta pemerintah daerah untuk menganalisis kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing. Mendikbud mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan pada silaturahmi dengan 650 kepala dinas provinsi, kabupaten dan kota, di Kantor Kemendikbud, Senin (1/12), terdapat hal yang menunjukkan bahwa kondisi pendidikan Indonesia saat ini sedang bermasalah. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Ia menegaskan, berbagai masalah hendaknya tidak dinilai sebagai sebuah kewajaran, namun harus dicari akar permasalahannya sehingga ditemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. “Jangan biarkan angka-angka masalah ini dianggap sebagai sebuah kelaziman. Dan Pemda jangan hanya urun angan, tapi juga harus turun tangan,” kata Mendikbud dalam paparannya. Mendikbud mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka diri untuk membantu dan berdiskusi dengan pemda. Disebutkan, hubungan pemerintah pusat dan daerah, saat ini, bukan lagi instruksional, tapi fasilitator dan mentor. Proyeksi yang dilakukan oleh Pemda harus memiliki target penyelesaian. “Jangan melihat ini sebagai bagian-bagian, yuk kita kerjakan bersama-sama,” ajaknya. Selain itu, Mendikbud juga mengajak Pemda untuk mendorong tumbuhnya gerakan pendidikan. Bentuk gerakan ini bisa dimulai dengan keterlibatan pemda dalam kegiatan-kegiatan pendidikan. “Dinas datang ke sekolah-sekolah, hadiri upacara, datang ke MGMP, KKG,” ujarnya. Menyinggung soal, kondisi geografis Indonesia cukup berat, Mendikbud menyatakan, hal itu jangan dipandang sebagai masalah, namun jadikan kondisi geografis dan kendala alam sebegai tantangan untuk maju. (sg)

Ilustrasi kegiatan Jelang Ajar Pembina Pramuka 2014.

Pramuka Gerakan Sarat Dengan Nilai Nilai Pendidikan Karakter Bogor, Laras Post – Gerakan Pramuka gerakan yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan karekter. Sebab itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Gerakan Pramuka. Dukungan Kemendikbud itu, salah satunya dengan mendukung dibentuknya Satuan Karya Pramuka (Saka) Widya Budaya Bakti (SWBB), yakni organisasi pendukung Gerakan Pramuka yang menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat generasi muda terhadap peran pendidikan masyarakat dan pelestari budaya bangsa, khususnya anak usia dini, nonformal dan informal, seni dan film, tradisi, sejarah, nilai budaya, cagar budaya dan museum. Melalui Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud pun melakukan sosialisasi Saka Widya Budaya Bakti ke berbagai daerah, belakangan diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (04/12/2014). Sosialisasi dibuka oleh Dirjen Kebudayaan, Kacung Marijan, selaku Majelis Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Kemendikbud. Tujuan sosialisasi ini salah satunya untuk mewujudkan saka baru setelah Tim Saka Utama terbentuk dan dilantik di Solo, Jawa Tengah, pada bulan Mei lalu, bersamaan dengan Kemah Budaya Nusantara (KBN). Selain itu, sosialisasi juga dimaksudkan sebagai upaya meneguhkan kembali arti pentingnya kegiatan Saka Widya Budaya Bakti secara sistematis. Kacung berharap, Kwartir Nasional (Kwarnas) senantiasa membimbing kegiatankegiatan di Saka Widya Budaya Bakti. Wakil Kwarnas Bidang Binawasa, yang juga mantan Dirjen PAUDNI Kemendikbud, Lidya Freyani Hawadi menyampaikan, tentang implementasi Permendikbud No. 62 dan 63 tahun 2014 tentang ekstrakurikuler wajib dengan krida dalam Saka Widya Budaya Bakti. Di sesi ini pula, Kepala Pusat Pendidikan Kwarnas Joko Mursito menyampaikan materi Saka Widya Budaya Bakti yang terkait dengan pelatihan para pamong. Hadir sebagai pembicara, Direktur Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud, Enjat Djaenuderajat, selaku Ketua Komunikasi dan Informasi Saka Widya Bakti Budaya. Ia memaparkan krida bidang kebudayaan dalam Saka Widya Bakti Budaya. Kemudian Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Wartanto, sebagai Ketua Harian SWBB juga menyampaikan paparan tentang krida bidang PAUDNI dalam Saka Widya Bakti Budaya. (sg)

Agar tak ada masalah pendidikan yang luput dari perhatian, hendaknya berbagai permasalahan yang kerap ada pada bidang pendidikan, hendaknya tidak dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi. Jakarta, Laras Post - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan itu, pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi, Senin, (01/12/2014) di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mendikbud menyatakan, pertemuan ini ia gagas sebagai upaya untuk mendorong kemajuan pendidikan. “Sebab, teman-teman media yang bergerak bukan di lingkungannya, tetapi justru melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan,” ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan, dengan mendengar apa yang disampaikan oleh media masa tentang tantangan

Foto: IST

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan ketika menghadiri pertemuan.

pendidikan ke depan, diharapkan Kemendikbud dapat segera bergerak untuk menuju pendidikan yang lebih baik. “Kalau kita mau santai-santai, kami rasa berat konsekuensinya untuk menata pendidikan yang lebih baik,”

jelasnya. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin redaksi menyampaikan tantangan pendidikan diantaranya terkait hasil Ujian Nasional, kualitas guru, pendidikan karakter, dan

evaluasi Kurikulum 2013. Sebelumnya, Mendikbud juga melakukan pertemuan dengan para Kepala Dinas Pendidikan pada tingkat propinsi dan kabupaten serta kota di berbagai daerah. (sg)

Akibat Mengejar Status SBI SMPN1 Probolinggo Menanggung Hutang 700 juta Probolinggo, Laras Post - Akibat mengejar status (Sekolah Bertaraf International) SBI pada tahun 2012 silam SMPN1 Probolinggo hingga kini menanggung hutang sebesar kurang lebih Rp.700 juta,- kepada salah satu lembaga Perbankan di Kota Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Bendahara Komit e SMPN1 Probolinggo, Suhartono Jodang kepada Laras Post mengungkapkan, pinjaman ke salah satu bank itu, dengan menggunakan agunan sertipikat tanah beserta bangunannya milik pribadinya. Ia mengisahkan, pada tahun 2012 SMPN1 yang semula berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) untuk menuju ke SBI perlu penambahan fasilitas yang lebih lengkap, diantaranya adalah penambahan ruang kelas, taman, kantin, musholah, dan fasilitas lainnya. Menurutnya, tuntutan wali murid agar sekolah meningkatkan status dari RSBI menjadi SBI saat itu cukup tinggi. Sementara untuk mengejar atau mewujudkan fasilitas tentu butuh dana, sedang bantuan dari negara tidak mencukupi untuk mewujudkan tuntutan wali murid tersebut. Disebutkan, agar bisa mendapatkan dana untuk mewujudkan fasilitas,

Foto: IST

SMP Negeri 1 Probolinggo

akhirnya diputuskan untuk pinjam ke salah satu bank. “Dengan harapan nanti cara pembayarannya dimintakan dari wali murid baru yang sifatnya insidentil, karena SMPN1 adalah SBI, tentu saja biaya sekolah cukup mahal dan tidak sama dengan SMPN yang bukan SBI,” tuturnya. Namun, masih kata Suhartono Jodang, tiba tiba pada tahun 2013 SBI dibubarkan oleh Pemerintah, padahal pihak Sekolah sudah terlanjur memiliki hutang ke Bank dan pembangunan fasilitas sekolah

telah selesai bahkan telah digunakan. “Saat ini untuk membayar hutang di bank tersebut masih dirundingkan dengan para wali murid,” ujar Suhartono. Ketua Komite SMPN 1 Probolinggo, Joko Hardiyo, saat dikonfirmasi mengakui, bahwa saat itu (tahun 2012) bersama dengan Kepala Sekolah dibuat MoU dengan Bank Bukopin untuk pinjam dana sebesar Rp.500 juta,- sedang yang Rp.200 juta,- pinjam kepada rekanan yang mengerjakan proyek

penambahan fasilitas. “Tapi pada tahun 2013 tahu-tahu SBI dianulir atau bubar,” terang Joko Hardiyo. Ia menyatakan, sebelumnya telah disepakati, bahwa untuk mencicil pinjaman ke bank akan menggunakan bantuan dari para wali murid yang sifatnya insidentil. “Pada tahun 2013 SMPN1 dapat sumbangan dari para wali murid baru sebesar Rp.200 juta,Namun telah habis. Selanjutnya untuk membayar hutang tersebut direncanakan dibentuk paguyuban masing-masing kelas untuk diminta bantuannya dalam membayar hutang di Bank Bukopin,” jelas Joko. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Probolinggo, Endro Suroso terkait masalah hutang yang ditanggung oleh SMPN1 Probolinggo saat dikonfirmasi diruang dinasnya mengatakan, bahwa pihaknya tidak tahu menahu tentag hutang yang ditanggung oleh SMPN1. “Waktu mau membangun fasilitas untuk standar SBI saat itu, pihak sekolah maupun Komitenya tidak pernah kordinasi dengan saya selaku Kadisdik, juga tidak pernah mingirim surat resmi terkait pembangunan fasilitas tersebut,” ujarnya. (Singgih)

Kondisi Pendidikan Nasional Memprihatinkan

Jakarta, Laras Post – Kondisi pendidikan dan kebudayaan nasional saat ini dalam keadaan memprihatinkan dan dinilai gawat darurat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatkan hal itu, pada acara silaturahim bersama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota, Senin (01/12/2014)di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta. Menurutnya, perlu dilakukan kajian dan penelaahan terhadap kondisi pendidikan dan kebudayaan nasional sehingga dapat dicari solusi yang tepat. “Harus kita renungkan data dan fakta yang memberatkan dan pahit. Kalau kita tidak buka fakta ini, maka kita akan selalu merasa nyaman dengan situasi yang ada,” ungkapnya. Disebutkan, kondisi pendidikan di Indonesia dilihat dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh

Kemendikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012, 75 persen sekolah tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Demikian juga hasil uji kompetensi guru pada tahun 2012 terhadap 460.000 guru adalah 44,5, dibawah standar yang diharapkan yaitu 70. Ia menyebutkan, kondisi pendidikan di Indonesia berdasarkan pada pemetaan The Learning CurvePearson tentang akses dan mutu pendidikan pada tahun 2013 dan 2014 masuk pada posisi 40 dari 40 negara. Sedangkan pemetaan oleh Universitas 21 pada tahun 2013, Indonesia memperoleh peringkat 49 dari 50 negara. Lebih lanjut Mendikbud mengungkapkan, berdasarkan pemetaan pendidikan dari Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS) tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat 40 dari 42 negara. Begitu juga kajian yang dibuat oleh Programme for International Student Assessment

(PISA), pada tahun 2012 Indonesia memperoleh peringkat 64 dari 65 negara. Tren kinerja Indonesia pada pemetaan PISA tidak menunjukan peningkatan atau penurunan signifikan, cenderung jalan ditempat, pada nilai kinerja rendah. “Paling darurat sekali adalah minat baca orang Indonesia masih 0,001 persen berdasarkan kajian UNESCO pada tahun 2012,” jelas Mendikbud. Tidak hanya hasil kajian, beberapa pemberitaan di media nasional Indonesia juga menunjukan gawatnya pendidikan. Pemberitaan tersebut mengenai kekerasan fisik di dalam dan luar lingkungan pendidikan, kekerasan seksual terhadap pelajar yang terjadi di dalam dan luar lingkungan sekolah. Berkaca dari gawatnya dunia pendidikan di Indonesia, Mendikbud menegaskan semua pihak harus berubah, dan menghimbau untuk tidak saling menyalahkan, tetapi bersama-sama turun tangan untuk

Kondisi gedung sekolah memprihatinkan

menyelesaikan permasalahan pendidikan. Menurutnya, untuk membenahi masalah pendidikan dan kebudayaan perlu dilakukan perubahan pada berbagai hal. “Mininal kita menyadari ini masalah yang besar. Jangan diam, tetapi langsung turun tangan,” kata Mendikbud. (sg)

Implementasi Kurikulum 2013 Bakal Dihentikan Jakarta, Laras Post – Salah satu opsi hasil evaluasi Tim evaluasi Kurikulum 2013 merekomendasikan menghentikan implementasi Kurikulum 2013. Tim evaluasi Kurikulum 2013 menyerahkan hasil evaluasi kurikulum 2013 kepada Mendikbud Anies Baswedan, pada Rabu, (03/12/2014) di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan itu, Ketua tim evaluasi yang juga mantan Dirjen Pendidikan Dasar, Suyanto mengatakan, ada tiga opsi yang dapat dilakukan terhadap implementasi Kurikulum 2013. Opsi pertama adalah menghentikan implementasi Kurikulum 2013 sambil

menyempurnakan seluruh komponen dan perangkat Kurikulum 2013. Opsi kedua, meneruskan implementasi Kurikulum 2013 untuk sekolah yang sudah siap melaksanakan sambil melakukan perbaikan. Opsi ketiga, meneruskan implementasi Kurikulum 2013 di seluruh sekolah sambil melakukan perbaikan. Dalam memberikan rekomendasi tiga opsi tersebut kepada Mendikbud, tim evaluasi juga memberikan pertimbangan kebijakan dan implikasi opsi. Suyanto menyatakan, ada satu hal yang mencuat dalam rapat tersebut, yaitu rencana membuat prototipe sekolah yang baik dalam implementasi Kurikulum 2013. “Itu yang berperan utama adalah guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah

harus dilatih secara benar dan betulbetul memiliki kompetensi,” ujarnya kepada wartawan usai melaporkan hasil evaluasi Kurikulum 2013, pada Rabu (03/12/2014) di Gedung Ki Hadjar Dewantara Kemendikbud, Jakarta. Menurutnya, sekolah yang dapat jadi sekolah prototipe itu, bisa merupakan sekolah yang sejak 2013 sudah menjalankan Kurikulum 2013, yaitu sebanyak 6.326 sekolah, maupun sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013. Ia mengatakan, Mendikbud meminta tim evaluasi Kurikulum 2013 untuk mengembangkan rencana prototipe itu, dan melakukan penggandaan. “Dibuat kloning. Kalau prototipe yang 6.000 sudah hebat, akan dikloning kemana-mana. Bupati-bupati mau ditelepon Pak Menteri supaya melakukan

penggandaan atau multiplikasi dari proses yang telah dilakukan di sekolahsekolah model atau di sekolah prototipe itu,” katanya. Rencana membuat prototipe tersebut dinilainya sesuai dengan salah satu teori belajar. “Teori mengatakan ketika orang belajar melihat sebuah model maka akan lebih cepat belajarnya,” ujar Suyanto. Ia menjelaskan, pengembangan prototipe itu akan dilakukan secepatcepatnya, dengan tujuan membuat sekolah prototipe sebanyak-banyaknya. Suyanto juga mengatakan, jika opsi kedua menjadi pilihan, maka sekolah yang merasa kesulitan dalam implementasi Kurikulum 2013 boleh kembali menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2006. (sg)

Sambungan LarasT Utama



BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Senilai Rp25,74 Triliun.............................. Sambungan dari Hal1............................... dan mengharapkan agar rekomendasi temuan hasil pemeriksaan itu bisa dituntaskan sehingga tidak terjadi lagi pada tahun mendatang. “Presiden menyampaikan supaya rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintahan ini harus ditindaklanjuti agar tidak lama dan bisa diselesaikan. Menugaskan Menko Perekonomian, supaya jangan berulang-ulang tiap tahun rekomendasi itu muncul lagi. Rekomendasi yang muncul tahun itu diselesaikan,” tutur Harry kepada wartawan usai menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 kepada Presiden RI pada Rabu (3/12/2014) di Istana Presiden, di Jakarta. Ketua BPK menjelaskan, IHPS I Tahun 2014 mengungkapkan , sebanyak 6.531 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 8.323 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan senilai Rp30,87 triliun. Dari jumlah kasus ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.900 kasus senilai Rp25,74 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp6,34 triliun. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Semester I Tahun 2014 menunjukkan adanya 5.948 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10,92 triliun. Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah senilai Rp540,56 miliar. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 16 objek pemeriksaan, terdiri atas 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, dan 2 objek pemeriksaan BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai Rp419,59 miliar. Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 45 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp42,28 miliar. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester I Tahun 2014 mengungkapkan adanya 1.494 kasus yang terdiri atas 538 kasus kelemahan SPI dan 956 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp19,40 triliun. Dari total kasus temuan PDTT tersebut, sebanyak 550 kasus senilai Rp18,11 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp18,11 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp5,80 triliun. Hasil Pemeriksaan yang Signifikan pada Semester I Tahun 2014 yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan, antara lain, Persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke Daerah. Selain itu, Penambahan modal oleh LPS kepada PT Bank Mutiara pada 23 Desember 2013. Program penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN pada Kementerian BUMN. Pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi kewajiban pelayanan umum (PSO) dan Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. (tim)

Wilujeng Sumping di Bakohumas Expo 2014

............... Sambungan dari Hal1........... Peta, Bandung, Jawa Barat (26/11/2014). Tya dan Rina Maryana diantara sekian aster yang ditemui Laras Post pada pembukaan Bakohumas Expo 2014, dua mojang manis ini sengaja dilibatkan pihak panitia untuk menarik perhatian para pengunjung. “Baru kali ini kami berdua mengikuti acara yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami bangga dilibatkan disini karena menjadi pengalaman yang menarik buat kami,” ujar dua dara cantik ini kepada LP. Kedua gadis berkelahiran Bandung ini mengakui sering diajak untuk mengikuti event-event semacam pameran, seminar bahkan menjadi SPG pada suatu perusahaan. Acara Bakohumas Expo ini dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dihadiri pula Gubenur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Deputi VII Kemenkopolhukam Marsdya Agus R. Barnas Ketua Bakohumas Freddy H. Tulung dan Ketua Pelaksana kegiatan Bakohumas Dedet Surya Nandikan, serta jajaran muspida Pemprov Jabar dan Kota Bandung. Bakohumas Expo ini merupakan pertama kalinya digelar di Jabar dengan tujuan untuk mensosialisasikan kebijakan sektoral berbasiskan pelayanan publik kepada pemangku kepentingan, serta penyediaan ragam kategori informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi. (sugih/dam)

3

Pertanahan Belum Penuhi Rasa Keadilan ..........Sambungan dari Hal1....... Tindak Tegas Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menyatakan, persoalan pertanahan yang belum memberikan rasa keadilan dan kenyamanan, merupakan tantangan, sekaligus menjadi peluang dan kesempatan bagi jajarannya untuk meningkatkan kinerja. Disebutkan, pihaknya saat ini telah menyusun dan melaksanakan sejumlah program pelayanan guna meningkatkan kinerja petugas pertanahan. “Kita mampu mewujudkan bahwa tanah itu adalah sebuah karunia Tuhan yang akan mensejahterakan kita semua. Kesadaran itu yang harus kami bangun dan kami tidak akan main-main dengan itu,” kata

Ferry saat menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pada Selasa (25/11/2014) di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta. Untuk itu, Ferry menandaskan, akan menindak tegas jajarannya atau dari PPAT yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas. “Siapapun baik dari jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN atau dari PPAT bermain-main dengan itu maka saya perintahkan segera tinggalkan profesi ini,” jelasnya. Perluas Wilayah Kerja PPAT Pada kesempatan yang sama Ferry menyatakan, pihaknya berupaya membangun dunia

ke-PPAT-an di Indonesia. Salah satunya dengan menyusun rencana pembagian wilayah kerja PPAT secara regional. Jika sebelumnya wilayah kerja PPAT hanya mencakup wilayah kabupaten atau kota, kedepan wilayah kerja PPAT dengan sistem regionali diperluas hingga tingkat provinsi atau bahkan lebih dari satu provinsi. Disebutkan, pembagian wilayah kerja PPAT melalui system regional yang akan diterapkan sejak awal tahun 2015 ini, terdiri dari, Jawa 1 meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Jawa II meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Jawa III wilayah Provinsi Jawa Timur.

Untuk wilayah Sumatera bagian Utara meliputi Kepulauan Riau hingga Aceh, Sumatera Sumatera Selatan dan Lampung. Regional Bali yakni NTB dan NTT, serta regional Papua Barat bersatu dengan Papua, Maluku dan Maluku Utara. Sementara untuk regional Kalimantan dan Sulawesi masih dalam pengkajian apakah digabung atau dibagi dua wilayah. Sementara untuk batasan usia PPAT dalam memulai jabatan dan berakhirnya jabatannya akan disamakan dengan jabatan Notaris Pada akhir sambutannya, Ferry mengucapkan selamat bekerja kepada PPAT dan membantu tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. (her)

Kantor Pertanahan Perkuat Layanan Inovasi ................... Sambungan dari Hal1............................ “Jadi, Sabtu Minggu tidak perlu ada pelayanan penerimaan berkas masuk, sekalipun dilakukan program week and service hanya utuk melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum selesai dan tuntas,” tutur C. Herry. SL. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, Drs. Syafriman, S.H., M.Hum mengungkapkan, layanan week and service ditujukan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk mengurus sertipikat pada hari kerja. “Dengan adanya layanan week and service masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dapat mengurus sertipikat sendiri tanpa harus menggunakan jasa perantara,” ujarnya, kepada Laras Post disela-sela Bakohumas Expo 2014 yang digelar pada (25-27/11/2014) di Harris Hotel Convention Hall Bandung. Menurutnya layanan ini juga dimaksudkan untuk mendorong semangat kerja pegawai BPN agar lebih bertanggung jawab terhadap

tupoksinya masing-masing. Dijelaskan, layanan week and service hanya menerima berkas masuk saja. “Artinya, tidak ada transaksi pembayaran biaya PNBP dalam bentuk apapun,” ujar Syafriman. Adapun berkas yang masuk diantaranya seperti, pengecekan sertipikat, roya, balik nama, penerimaan pendaftaran berkas pengakuan hak pertama kali (pensertipikatan), pemisahan, pemecahan dan kosultasi hukum pertanahan. Ia menyatakan, layanan week and service mendapat sambutan masyarakat secara antusias, karena masyarakat pada hari libur sambil liburan bisa memanfaatkan waktu untuk mendatangi kantor pertanahan. Lebih lanjut Syafriman mengatakan, kantor pertanahan yang telah membuka layanan Sabtu-Minggu di Jawa Barat ada sekitar 9 yakni, Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi,

Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Lampau Target Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam mengikuti Bakohumas Information dan Comunication Expo 2014 di Bandung, diwakili Kanwil BPN Jabar. Pada perhelatan tingkat nasional itu, kantor pertanahan dapat melampaui target. Syafriman, mengungkapkan, dalam Pameran Bakohumas Expo 2014 itu, pihaknya dapat melampau target yang yang ditentukan, yakni sebanyak 75 bidang sertipikat. “Namun hingga hari penutupan Bakohumas Expo, kita menerima permohonan sebanyak 119 dan mengeluarkan sertipikat sebanyak itu,” ujarnya kepada Laras Post, Selasa (2/12/2014) di Bandung. Ia menyatakan, jenis pelayanan yang diberikan pada Pameran tersebut adalah Pelayanan Pengecekan Sertipikat, Peralihan Hak – Jual Beli, Peningkatan Hak dan Penghapusan Hak

Tanggungan (Roya). “Pelayanan Pertanahan tersebut diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat,” katanya. Menurutnya, kegiatan pelayanan spesial itu merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut Syafriman mengatakan, Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, kini terus berpacu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuat sejumlah layanan inovasi, diantaranya Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), Layanan jemput bola atau LARASITA, Quick Service, One Day Service, Layanan malam hari, Weekend Service, Layanan Tujuh Menit (Lantum), sistem pembayaran non tunai, SMS Pertanahan dan layanan SabtuMinggu serta inovasi-inovasi lainnya. (her)

Kejari Periksa Pejabat Terkait Dugaan Korupsi TPA Sampah ..........Sambungan dari Hal1.................. Ia juga mengaku optimis, Kejaksaan Negeri Baturaja akan sunggu-sungguh untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan perkara korupsi pembanguan TPA Sampah Kurup itu. C Herry menegaskan, jika dugaan tindak pidana korupsi ini dibiarkan menguap tanpa ada upaya tindakan hukum dari penegak hukum setempat, maka akan menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten OKU kedepan. “Karena itu, kami masih mempertimbangkan untuk membuat laporan ke KPK,” terangnya.

Lahan Belum Dibebaskan Dugaan perkara korupsi ini, berawal dari rencana Pemerintah Kabupaten OKU untuk merelokasi TPA Sampah ke Desa Kurup, Baturaja. Namun belakangan lahan seluas 20 hektar yang digunakan untuk TPA Sampah, ternyata belum dibebaskan. Padahal pembebasan lahan dan pembangunan TPA Sampah itu dianggarkan melalui APBD OKU Tahun 2004. Kepala Desa Sukamaju Kecamatan, Baturaja Barat, Kabupaten OKU, H. Erekson, S. Sos, selaku pemilik tanah

menyatakan belum pernah menerima pembayaran pembebasan tanah miliknya dari pemerintah setempat. “Hingga kini saya belum pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah itu kepada pihak mana pun, termasuk ke Pemerintah Kabupaten OKU,” ujarnya. Merasa dirugikan, H. Erekson, S. Sos sempat menyampaikan surat pengaduan ke berbagai pihak diantaranya kepada Bupati OKU dan kepada Ketua DPRD OKU, namun tidak mendapat tanggapan. Ironisnya, relokasi TPA Sampah

ke Desa Kurup yang didanai APBD 2004 itu, ternyata urung dilaksanakan, karena relokasi berubah menjadi ke Desa Simpang Gandis dan kembali dianggarkan melalui APBD Tahun 2005. Lahan yang semula untuk TPA Sampah di Desa Kurup, sempat digunakan oleh Dinas Peternakan sebagai tempat penggemukan sapi. Belakangan, H Erekson, S. Sos mengambil-alih tanah tersebut dengan memagar sekeliling lahan menggunakan seng. “Ini hak saya karena saya belum pernah menjual,” ujarnya (tim)

Kesepakatan Jual Beli Berujung Ke Pengadilan.............. Sambungan dari Hal1........................ H Wuntoro menyatakan, sesuai dengan kesepakatan setelah pembayaran tahap kedua, kemudian dibuatkan PPJB No 53 Notaris H Harjono Moekiran, SH. Setelah pembuatan PPJB, H Wuryanto mendapat kuasa dari penjual untuk memasarkan sebagaimana surat tertanggal 17

Juli 2012. Menurutnya, pembayaran termin ke 3 mengalami keterlambatan, seharusnya dibayarkan pada 15 Agustus 2012 sebesar Rp1,5 milyar. Namun karena tanggal tersebut bertepatan dengan Bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka H Wuryanto

mengirim surat kepada penjual untuk menyampaikan adanya keterlambatan pembayaran pada termin ke tiga. Namun, kata H Wuryanto, keesokan harinya tanggal 16 Agustus 2012, ia mendapat informasi bahwa, pihak penjual bersama beberapa orang datang ke lokasi dan mengunci pagar kantor

pemasaran dan mencopot spanduk serta merusak papan nama. Merasa dirugikan H Wuryanto kemudian mengajukan gugatan perdata di PN Jakarta Timur dan membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya. Sementara itu, Tus Oevang Mering hingga berita ini diturunkan belum diperoleh konfirmasi. (tim)

Polda Minta Masyarakat Waspada Memilih Taksi............... Sambungan dari Hal1........... Selain itu, perlu juga menanyakan tempat yang hendak dituju, jika pengemudi taksi tidak mengetahui tempat yang dituju, maka patut dicurigai pengemudi tersebut sebagai sopir gadungan, karena sebagian besar pengemudi taksi mengetahui jalan-jalan di Jakarta “Apabila telah menaiki taksi tersebut, hubungi keluarga dengan mencantumkan nomor dari taksi,” tambahnya. Sebelumnya, terjadi perampokan terhadap dua penumpang taksi pada dua tempat terpisah, korban berinisial RW mengalami perampokan pada Jumat (28/11) di kawasan Kuningan Jakarta dan korban RP mengalami perampokan pada Senin (1/12/2014) di SCBD Jakarta Selatan. Korban RP kepada polisi mengisahkan, kejadian di sekitar

kawasan SCBD pada Senin (1/12/2014) sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu RP memberhentikan taksi, namun saat naik ke taksi tiba-tiba dikejutkan oleh pelaku perampokan yang mendorong kursi belakang dari bagasi mobil, seraya mengancam agar korban tidak berteriak. Para pelaku kemudian mengambil barang berharga milik karyawati perusahaan swasta yang menjadi korban itu. Sebelumnya, kejadian serupa menimpa korban RW di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (28/11). Penyidik menduga pelaku merupakan kelompok yang sama. Taksi Express Membantah Sementara itu, manajemen perusahaan Taksi Express membantah, peristiwa perampokan

di kawasan Kuningan pada Jumat (28/11) dengan nomor pintu DP 8015 dan SCBD Jakarta Selatan pada Senin (1/12) nomor pintu DP 8012 menggunakan armada perusahaan itu. Direktur Executive Express Group Herwan ghozali mengatakan, kendaraan yang digunakan merampok bukan merupakan kendaraan taksi perusahaannya. “Itu bukan taksi kami karena saat kejadian taksi dengan nomor yang sama tidak berada di tempat kejadian peristiwa,” jelasnya dalam konferensi pers, pada Kamis (4/12/2014) di Jakarta. Menurutnya, saat kejadian pada Senin (1/12) malam lalu taksi dengan nomor DP 8012 sedang dalam kondisi kosong berdasarkan pantauan dari Global Positioning System (GPS) dari pool. “Walaupun itu taksi putih namun itu bukan

taksi kami,” tegasnya. Ia menyatakan, perampokan di dalam taksi yang disebut sebagai “Express” tersebut sangat mencoreng nama baik perusahaannya, karena dari pengakuan korban taksi tersebut adalah “Express”. Sebab itu pihaknya merasa menjadi korban dalam kasus perampokan tersebut. Secara senada dikatakan, Direktur keuangan “Express” group David Santoso, bahwa taksi tersebut bukan armadanya, sebab itu pihaknya telah bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus perampokan tersebut. Ia menegaskan, pihaknya mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan mengutuk pihak yang melakukan tindakan kriminal tersebut. (sar)

2

Seni, Budaya & Hiburan Edisi 30 / TH I / 08 - 21 Desember 2014

HIN Tour Series 2014 di Ecopark, Ancol

Kontes Modifikasi & Life Style Automotif Terbesar di Indonesia Ivan’s Motor Hot Import Nights kembali sukses digelar di Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta pada tanggal 29-30 November 2014. Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan event HIN di 9 kota besar Indonesia pada tahun ini dengan melibatkan ribuan mobil modifikasi dan prestige terbaik, Hot Import Nights Tour Series sebagai event kompetisi mobil modifikasi & automotive lifestyle show pertama –diselenggarakan sejak 2001- sekaligus yang terbesar di Indonesia. Model Arida

Model Winda

Sejumlah Model Seksi Semarakan HIN 2014 Jakarta, Laras Post - Sejumlah foto model tampil pada acara HIN (Hot Import Nigth) series 2014 di Ecopark Ancol, Jakarta. Modelmodel tersebut sengaja disuguhkan untuk menghibur para pecinta automotive Style Jakarta dan sekitarnya yang berantusias ikut meriahkan pada acara tahunan bergengsi tersebut. Ratusan merk mobil dimodifikasi mulai dari Eropa dan Asia terpajang berikut model-model cantik dan seksi memanaskan acara tersebut. Model-model tersebut merelakan tubuhnya untuk dishoot para potografer yang ikut menyemarakkan acara kompetisi modifikasi dan Lifestyle automotif ini. Salah satu model sebut saja Winda sedang berpose di stand automotif Nikon perusahaan kamera terbesar di dunia yang turut mensponsori pagelaran automotif terbesar di Indonesia itu. Gadis cantik bernama lengkap Winda Kakura Betta ini lahir di Jakarta, 30 Januari 1993, pernah mengikuti beberapa event semacam IMMS 2014 di Kemayoran, Winda menjadi model di Stand Toyota. Dara manis berdarah Manado - Bandung ini mengakui untuk season foto perharinya mendapat honor sekitar 1,5 Juta rupiah. “Lumayan untuk tambah-tambah bayar uang kuliah,” ujarnya. Gadis yang masih duduk di bangku kuliah salah satu perguruan tinggi Jakarta, Universitas Mustopo, dirinya merasa nyaman menggeluti seorang model. Tak hanya Winda ada seorang model finalis Miss Celebrity 2014, Arida Nuraini Primastiwi berpose bersama mobil eropa yang dimodifikasi. Arida dengan nama panggilannya Riri menjadi Icon Miss HIN Girlfriends di acara itu. Riri mengatakan, saya bangga menjadi bagian dari HIN, saya sering mengikuti acara model seperti ini dan tahun lalu saya menjadi pemenang Mis HIN 2013. (Sugih)

Jakarta, Laras Post - Dengan dipenuhi sekurangnya 350 mobil indoor dan outdoor yang diselenggarakan oleh PT. HIN Promosindo kembali menyapa ribuan pehobi otomotif di Jakarta dan sekitarnya dengan menghadirkan ratusan mobil peserta show maupun kompetisi yang terdiri dari privateer maupun klub, diantaranya Asalvo, Nozzle, Connection, Speedfreak, Revenge, Option, Freedom, Galaxy Autoconcept, Judgemental Community, dan lain-lain. Sebagai event terbesar kompetisi mobil modifikasi di tanah air, Hot Import Nights (HIN) menjadi ajang pembuktian kualitas dan keberanian mobil-mobil modifikasi terbaik dengan memperebutkan sebanyak 112 trofi HIN yang bergengsi. Berbagai perusahaan otomotif dan lifestyle pendukung seperti Ivan’s Motor, Prince Lubricant, Astra Daihatsu Motor Indonesia, GT Radial, Murano, Zact, YouC1000, Sony, Nikon Indonesia, HD Car Care, Firuduzu, ADIRA Finance dan lainlain. Disamping turut digelar pula Murano Awards, kompetisi fotografi dan branding mobil modifikasi oleh Nikon Indonesia, special class dari GT Radial, serta kompetisi

Para kontestan Lifestyle Automotif di HIN 2014, Ecopark, Ancol.

audio mobil oleh European Mobile Media Association (EMMA) Indonesia. Sebagai performance utama, dihadirkan penampilan dari Female DJ Leng Yein, disamping HIN Girlfriends runway fashion serta pemilihan Miss HIN yang juga dihadirkan sebagai tradisi event HIN yang selalu ditunggu-tunggu. Hadir pula tuner (modifikator) Jepang kenamaan pendiri Liberty Walk (libertywalk.co.jp), Wataru Kato, yang memberikan special awards di Hot Import Nights Jakarta. Pada tahun ini juga untuk pertama kalinya diperkenalkan HIN ELITE, pengumpulan poin bersistem klasemen (championship) para

Foto: Sugih

peraih trofi-trofi HIN dari puluhan kategori yang bergengsi. Poin HIN ELITE bersifat akumulatif dari 10 kota Tour Series 2014 di Indonesia, untuk memperebutkan hadiah utama berupa satu unit Daihatsu Sirion persembahan Astra Daihatsu Motor Indonesia pada event pamungkas Hot Import Nights 2014 di Jakarta. Saat ini terdapat 2 mobil yang bersaing ketat dalam perolehan point HIN Elite, yaitu Toyota Yaris dari workshop Kupu-kupu Malam, serta Mitsubishi Grandis dari Galleria Jhon’s Speed. Satu unit Daihatsu Sirion lainnya juga dipersembahkan kepada peraih Best of the Best Daihatsu di putaran final Jakarta, yang diperebutkan

Crew, sponsor foto bersama para juri HIN 2014 di Ecopark, Ancol.

Foto: Sugih

oleh para peraih trofi Best Daihatsu dan Best Daihatsu Sirion di seluruh kota penyelenggaraan HIN Tour Series 2014 di Indonesia. Masih ada pula Daihatsu Sirion ketiga yang akan diberikan kepada satu orang pengunjung HIN Tour Series 2014 yang beruntung. Seperti pada seriseri sebelumnya, pihak organizer akan kembali mendatangkan jurijuri independen internasional dari Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, maupun pendamping dari Indonesia untuk menjaga kenetralan penjurian serta kredibilitas event HIN yang telah terbentuk selama ini. Bertempat di area outdoor putaran final HIN di kota Jakarta ini juga diselenggarakan Hot Import Daze (HID), event kompetisi mobil modifikasi dengan sistem kategori baru mild dan wild yang bekerjasama dengan Jakarta Modification Festival (JAKMODFEST). JAKMODFEST sendiri sebelumnya telah sukses menyelenggarakan event meet-up mobil modifikasi Cars’N’Burgers di area outdoor Ecovention Ecopark Ancol Agustus lalu dengan menghadirkan 204 peserta. (Sugih)

Seminar dan Launching Buku “Main Properti Gaya Anak Muda” Karya Fuza Aulia Barisila Diterbitkan Gramedia Group

BRI Infinite Persembahkan Michael Buble Live in Jakarta

Jakarta, Laras Post – Penyanyi dengan segudang talenta, Michael Buble akan menggebrak Jakarta, pada awal tahun depan, melalui konser bertajuk Michael Buble Live in Jakarta. Dyandra Entertainment yang telah menjadi salah satu promotor konser ternama dan terdepan di Indonesia, bakal menjadi promotor konser perdana Michael Buble itu, melalui kerjasama dengan BRI Infinite. Dalam konser yang akan digelar pada (29/1/2015) di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang Selatan itu, Dyandra Entertainment bekerja sama dengan Dainty Group International dan didukung oleh TEM Asia. Pelantun dari lagu ‘Eveything’ ini sudah mulai didekati oleh pihak promotor sejak bulan Mei 2014. Michael Buble sendiri merupakan salah satu penyanyi, pengarang lagu, bahkan aktor yang telah memiliki banyak penghargaan dari bakatnya tersebut. Banyaknya karya yang sudah dihasilkan oleh dirinya sejalan dengan harapan dari para penggemarnya di tanah air yang ingin menikmati suara khas dari Buble. Tiket yang telah terjual sebayak 4.000 tiket terhitung sejak tanggal 7 November 2014. Hal tersebut dikatakan oleh pihak Dyandra Entertainment saat acara press conference pada hari ini, Rabu (26/11) di Blitz Megaplex, Grand Indonesia, Jakarta. Berikut terlampir harga tiket dari konser Michael Buble Live In Jakarta, 1. Platinum : Rp 6.000.000 2. VIP : Rp 4.500.000 3. RED : Rp 3.250.000 4. YELLOW : Rp 2.250.000 5. GREEN : Rp 1.500.000 6. PURPLE : Rp 850.000 Pihak penyelenggara hanya menyediakan sebanyak 9.000 tiket untuk konser “Micheal Buble Live in Jakarta 2015”. Bagi yang belum memiliki tiket konsernya, tanggal 27 November 2014 pihak BRI juga akan memberikan kemudahan dengan menggunakan kartu kredit BRI maupun debit BRI.(Maslim)

Michael Buble

Jakarta, Laras Post - Masih muda kaya dan berkarya, masa tua menikmati hasilnya itulah motto dari acara ini seminar dan launching buku “Main Properti Gaya Anak Muda” dihadiri sekitar 350 peserta, di Gedung Indosat lt. 4, Jakarta, (30/11/2014). Bu k u y a n g di t e r b i t k a n P T Gramedia Pustaka Utama dan ditulis seorang pengusaha muda Fuza Aulia Barisila, alumni Akademi Trainer, berharap agar para kaula muda menginspirasi dari buku ini untuk menjadi pengusaha yang sukses.

Sofie Beatrik dan Didi Cahya, Fuza yang berkelahiran Pontianak 25 tahun silam ini berhasil menulis buku hingga peluncuran. Buku ini bertujuan mengajak para pembaca untuk menjadi pengusaha yang berkarakter, mengenal siapa dirinya, apa tugasnya di dunia, mendekatkan diri pada Tuhannya, peduli terhadap sesama, dan memberikan andil terhadap kemajuan bangsa. Besar harapan Fuza bahwa pengusaha-pengusaha yang muncul setelah membaca buku ini nantinya adalah pengusaha yang sukses. (sugih)

Fuza Aulia Barisila bersama perwakilan Gramedia saat peluncuran buku.

Co writer, Sofie Beatrik

Acara tersebut juga dihadiri tokoh terkemuka diantaranya motivator Jamil Azzaini dan Teuku Wisnu artis yang sekarang aktif menjalani bisnis property juga sebagai pembicara pada acara seminar tersebut. Hadir juga sebagai pembicara Aryo Dipenogoro, tukang jualan rumah dan bagi-bagi motivaksi dan Elang Gumilang, Kontraktor dan owner Elang Group. Bagi Fuza usia muda bukan masalah untuk melakukan bisnis

Foto: Sugih

dalam hal ini bisnis properti, pada buku ini, dia menulis tentang bisnis property untuk kaum muda. “Buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya usaha di bidang properti, bisnis ini sangat menjajikan dan modal awal tidak harus banyak yang penting ada lahan yang akan kita kelola dan punya nyali dan relasi, untuk jelasnya baca saja buku, Main Properti Gaya Anak Muda,” ujar Fuza. Dengan dibantu Co writer terkenal

Teuku Wisnu, artis dan pengusaha properti

Anjungan Jambi Gelar Bulan Promosi Tahunan

Walikota Jambi, H. syarif Fasha M.E Jakarta, Laras Post – Bulan Promosi Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi Melaksanakan jadwal kalender tahunan, pada Sabtu (06/12/2014) di anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Hadir pada kegiatan itu, para tamu undangan dari perwakilan Duta Besar diantaranya Dubes Srilanka, Taiwan, Jepang dan Zimbabwe. Juga dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Dengan menyuguhkan tarian persembahan khas Kota Jambi acara pembukaan Bulan promosi sekaligus

penyambutan duta besar negara sahabat berjalan meriah dengan tepuk tangan para tamu undangan, Kota Jambi memang memiliki beragam seni tradisi khas yang diwariskan leluhur orang Jambi seperti Tari Japin Kampung Manggis, Tari Dana Bedana. Selain itu, ada juga yang lahir belakangan ini, yakni seni tradisi yang merupakan hasil kreatifitas para seniman Jambi dan masih syarat dengan unsur budaya khas Kota Jambi, seperti Tarian Angso Duo, Tari Kompang Bedana, Japin Selendang Mayang dan Japin Lapan Bekait. Pada ajang bulan promosi ini Kota Jambi bermaksud memperkenalkan jati dirinya kepada para tamu undangan dan mempresentasikan peluang-peluang investasi di Kota Jambi dibidang perdagangan dan jasa. Walikota Jambi, H. syarif Fasha M.E mengatakan, Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam seperti batu bara, emas dan gas bumi. Namun Kota Jambi membuka peluang kepada para investor untuk berinvestasi dibidang industri, perdagangan dan jasa.

Nampak hadir Ir. H. Tagor Melia, MM. Sigit Gunarjo, MM sebagai nara sumber dan Junaidi, SH, MH sebagai moderator saat rapat Koordinator dan Evaluasi.

Menyinggung bulan promosi ini, walikota menyatakan dukungan sepenuhnya dan mengharapkan acara positif seperti ini bisa terus berlangsung dan lebih baik kedepannya. Event bulan promosi juga mendapat dukungan penuh dari seluruh pemerintah kota dan kabupaten se Provinsi Jambi melalui rapat koordinasi dan evaluasi di anjungan Jambi. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Tagor Melia, MM. Adapun para nara sumber yaitu, Manager Budaya Anjungan Daerah

dan Museum TMII Sigit Gunarjo, MM sebagai nara sumber pertama, Plh Kepala Anjungan Jambi Bayu Sanyoto SE sebagai nara sumber kedua dan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jambi Junaidi, SH, MH sebagai moderator. Hadir pula pada kegiatan ini, Kepala Disperindagkop, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dekranasda se-Propinsi Jambi. Rapat Koordinasi ini menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan event bulan promosi di tahun 2015 yang akan datang. (yandi)

Pertanahan



3

Ubah Paradigma Pertanahan Sebagai Sumber Konflik Jadi Faktor Perekat Sosial Foto: ist

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Luncurkan Inovasi Layanan Prioritas

Jakarta, Laras Post - Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat membuat inovasi layanan kepada masyarakat melalui Loket Prioritas dan layanan konfirmasi berkas pelayanan melalui Teleconference. “Tujuan layanan melalui Teleconference antara pemohon dan petugas yang ingin mengkonfirmasi tentang posisi penyelesaian berkas,” ujar Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat Drs. Sumanto, S.H., M.Si, pada Minggu (30/11/2014) di kantornya. Sumanto menyebutkan, layanan Prioritas dilakukan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan ruangan yang terpisah dengan loket umum dan cukup representatif, dengan biaya dapat dijangkau karena tidak menggunakan jasa pengurusan dan mudah. “Masyarakat dapat menanyakan langsung tentang pelayanan pertanahan di loket layanan Prioritas,” ujarnya. Ia menyebutkan, anggapan masyarakat yang selama ini mengurus sertipikat di BPN berbelit-belit, mahal dan lama, maka dengan pelayanan BPN prioritas ini bisa ditepis yang pengurusannya mudah, murah dan cepat. Sumanto menyebutkan, layanan loket Prioritas dibuka untuk umum dari Senin – Jumat. “Bagi masyarakat yang sibuk atau tidak ada waktu mengurus di hari tersebut, dapat mengurus sendiri/ pemohon langsung sertipikat hak atas tanah pada hari Sabtu dan Minggu,” terangnya. (her)

BPN Kabupaten Malang Buka Pelayanan Sabtu Dan Minggu Malang, Laras Post - Dalam meningkatkan pelayanan pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang telah satu bulan ini melaksanakan layanan pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 pagi sampai pukul 1 siang. Pelayanan Sabtu Minggu dikhususkan bagi pemohon yang mengurus sertipikat sendiri tanpa kuasa. “Layanan ini diberikan kepada masyarakat yang pada hari Senin sampai Jum’at tidak bisa meninggalkan pekerjaannya maka diberi kesempatan pada hari Sabtu dan Minggu,” kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Bambang Sutjahjo, SH. Ia menjelaskan, pelayanan Sabtu dan Minggu dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Nomor 12/ SE/XI/2014 tertanggal 6 Nopember. “Untuk pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu itu, semua jenis layanan di BPN hanya jangka waktu penyelesaiannya sesuai standar pelayanan, seperti pengecekan itu sehari sudah jadi, kalau peralihan biasanya 5 hari sudah jadi,” terang Bambang kepada Laras Post, baru baru ini, di ruang kerjanya. Bukan hanya penambahan pelayanan di hari Sabtu dan Minggu, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, juga memberikan pelayanan Quick Wins dan One Day Service (ODS) yang digunakan untuk kegiatan peralihan hak seperti (jual-beli, hibah, waris, lelang dan pembagian hak bersama), perubahan HGB menjadi HM tanpa ganti blanko dan kegiatan Roya. Sedangkan untuk persyaratan pelayanan ODS, masyarakat bisa mendaftarkan pada setiap hari Selasa dan didaftarkan sendiri oleh pemegang hak atas tanah. Untuk Quick wins merupakan program percepatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan keputusan kepala BPN RI nomor 42/KEP-100.6.1/ II/2014, untuk kegiatan pengecekan sertifikat ha katas tanah, peralihan hak karena jual-beli,roya dan perubahan HGB menjadi HM. “Sudah satu minggu ini, kita rintis juga program Larasita yang pelayanannya pada malam hari, mulai dari pukul 18 hingga selesai,” ujar Bambang. Menurutnya, guna melaksanakan program Larasita layanan malam hari, pihaknya terlebih dahulu memberi pemberitauan kepada desa yang akan dituju untuk pelayanan Larasita, terutama untuk desa-desa yang jauh dari kantor Pertanahan. “Sasarannya adalah pemohon langsung yang mempunyai hak atas tanah,” tambah Bambang. Ia juga berharap agar dengan adanya berbagai jenis program pelayanan yang diadakan Kantor Pertanahan, masyarakat agar dapat mengurus sendiri sertipikatnya tanpa melalui perantara atau kuasa, sehingga masyarakat mengerti cara mengurus proses sertipikat dan dengan mengurus sendiri dapat meminalisir permasalahan-permasalahan tanah. (gus/her)

Galeri Foto

Menyikapi hal itu, Menteri Agaria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, jajaran Kementerian Agaria dan Tata Ruang/BPN harus dapat merubah paradigma pertanahan yang selama ini selalu dianggap sebagai sumber konflik, menjadi faktor perekat sosial, faktor yang menghadirkan perdamaian, faktor yang kemudian mendatangkan kesejahteraan secara kolektif.

Surabaya, Laras Post – Ia menegaskan, jajarannya atas nama negara, memiliki kewenangan untuk mengekspresikan penguasan dan pemilikan tanah sehingga tercipta rasa keadilan akan pemanfaatn sumber daya tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Ferry juga menginstruksikan kepada seluruh jajaranya, jangan ragu mengambil keputusan dan jangan pernah ada sikap membiarkan konflik pertanahan berlarut-larut. “Semakin kita biarkan tanah maka semakin bertambahlah dosa kita karena membiarkan ketidakmanfaatan, mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan ketidakpastian bagi berbagai pihak”, ujar Ferry, saat menyerahkan secara simbolis sertipikat hak atas tanah hasil kegiatan legalisasi aset, program prioritas dan pelayanan rutin, baru baru ini di Aula Gedung Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi

Foto: ist

Menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan ketika menyerahkan sertipikat hak atas tanah hasil kegiatan legalisasi aset, program prioritas dan pelayanan rutin, kepada Walikota Surabaya di Aula Gedung Kanwil BPN Prov Jawa Timur.

Jawa Timur, Surabaya. Lebih lanjut Ferry menyatakan, penyerahan sertipikat tersebut mewakili sebuah semangat baru yang dihadirkan bahwa sertipikat adalah hak azasi dari setiap warga negara Indonesia. “Tanah itu merupakan sebuah karunia Tuhan. Kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Maka ketika kita masih hidup di dunia, kita memiliki masalah dengan tanah itu berarti ada kehidupan kita yang tidak membawa keberkahan,” ungkapnya. Acara tersebut selain dihadiri oleh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kanwil Provinsi Jawa

Timur, juga dihadiri oleh Sekretaris Utama dan Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya, Pangdam V Brawijaya serta tamu undangan lainnya. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, H. Muchtar, S.H., M.M pada kesempatan itu mengatakan, program strategis pertanahan yang dilakuan oleh jajaran Kanwil Provinsi Jawa Timur, meliputi kegiatan sertipikasi Prona, UKM, Pertanian, Nelayan, Menpera, Redistribusi Tanah, dan BMN. “Sampai dengan November 2014, program sertipikasi yang telah dilakukan telah melampaui

target yang ditetapkan yaitu sebanyak 103.228 bidang,” ungkapnya. Muchtar menjelaskan, layanan Quickwins yang semula hanya empat layanan pertanahan dapat ditingkatkan menjadi 11 layanan (Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan) dan 25 pelayanan pertanahan (Kantor Pertanahan Kota Madiun). Selain itu disebutkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Kota Mojokerto sudah memanfaatkan Peta Tunggal dalam layanan pertanahan yang akan dijadikan embrio informasi pertanahan secara lengkap. (her)

Tingkatkan Profesionalisme Humas Dalam Pelayanan Informasi Publik Bandung, Laras Post - Humas pemerintah pada semua institusi kini punya peran strategis. Humas tak sebatas memoles citra, tapi juga meningkatkan kinerja lembaga. “Tugas-tugas kehumasan ke depan tak lagi mudah dan tak bisa dianggap ringan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara ketika membuka Bakohumas Expo 2014, pada Selasa (25/11/14) di Hotel Harris Bandung. Bakohumas Expo 2014 digelar Kementerian Kominfo cq. Bakohumas bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam rangka meningkatkan profesionalisme humas dalam pelayanan informasi kepada public. Menurut Rudiantara, ada kompleksitas masalah yang harus ikut diselesaikan oleh praktisi Humas, karena itulah, di waktu mendatang Humas merupakan profesi yang dibutuhkan. “Profesionalisme Humas kian ditantang. Dengan begitu, jabatan

Foto:sugih)

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan bersama Menteri Kominfo Rudiantara memotong pita pembukaan Bakohumas Expo 2014, di Bandung.

di bidang kehumasan harus diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu,”ungkapnya. Bakohumas Expo 2014 yang bertemakan, Humas Pemerintah Yang Inklusif, Membangun Bangsa Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, diikuti oleh 600an instansi pemerintah baik pusat, daerah, BUMN dan PTN. Rudiantara menyebutkan, Bak o h u m a s e x p o b e r t u j u a n

mensosialisasikan kebijakan sektoral berbasiskan pelayanan publik kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, juga bertujuan untuk menggali dan rnengembangkan potensi kehumasan serta penyediaan ragam kategori informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi. “Hal tersebut selaras dengan implementasi hak konstitusional warga Negara

dalam memperoleh informasi proporsional,” ungkapnya. Disebutkan, Kominfo mendorong setiap stand berpartisipasi dalam Bakohumas Expo tidak semata pasif menyajikan informasi, tapi juga rnenyediakan konselor untuk rnemberikan edukasi kepada masyarakat atas kebijakan institusinya. Bahkan bila dimungkinkan ada kebijakan terkait pelayanan atau perizinan yang bisa diproses melalui kegiatan pameran ini. Rudiantara menjelaskan, Badan Koordinasi Kehumasan merupakan wadah koordinasi dan media katalisator bagi insan humas pemerintah dalam melakukan penyerapan aspirasi isu sektor dan diseminasi informasi lintas sektoral. Lembaga koordinasi fungsional ini berdiri sejak tahun 1971 dan secara ex officio berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika tujuannya meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi antara instansi pemerintah dan masyarakat. (Her/ram/Sugih)

Humas Kementerian AgraRia dan tata Ruang/BPN RI yang diwakili Kanwil BPN Provinsi jawa barat mengikuti Bakohumas Expo, di Bandung, jawa Barat 25-27 November 2014

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan memberikan cendera mata kepada Menteri Kominfo Rudiantara pada Bakohumas Expo 2014, di Bandung.

Pelayanan pertanahan yang dilakukan petugas stand BPN pada Bakohumas Expo 2014, di Bandung.

Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat Syafriman foto bersama jajaran pada Bakohumas Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat Syafriman foto bersama petugas stand BPN pada Expo 2014, di Bandung. Bakohumas Expo 2014, di Bandung.

Ketua DPW NCW DkI Jakarta, C. Herry SL foto bersama Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat Syafriman dan Staf NCW pada Bakohumas Expo 2014, di Bandung.

Dua mojang Bandung menjadi petugas pemberi informasi layanan SMS Pertanahan pada Bakohumas Expo 2014, di Bandung.

2

SeputarLarasT Pertanahan Utama

10


Kantor Pertanahan Kota Semarang Beri Layanan Khusus Melalui Loket Prioritas FOTO :IST Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan foto bersama jajaran Kanwil BPN Banten

Kakanwil BPN Banten Lakukan Ekspose Masalah Pengadaan Tanah

Jakarta, Laras Post – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Sri Mujitono, SH., MH, menyampaikan ekspose kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan perihal Permasalahan Pengadaan Tanah. Ekspose Permasalahan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Waduk Sindang Heula di Kabupaten Serang dan Waduk Karian di Kabupaten Lebak Provinsi Banten itu, dilakukan, pada Selasa (2/12/2014) di Ruang Rapat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. (her)

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Yulia Jaya Nirmawati, SE, SH, MM

Foto: ist

Bogor, Laras Post - Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Yulia Jaya Nirmawati, SE, SH, MM mengikuti Test Kompetensi Pemetaan Individu yang pelaksanaannya selama dua hari sejak 26 Nopemb er s/d 27 Nopember 2014 di Hotel Ibis Jalan Braga Bandung. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini berjumlah 13 orang, terdiri dari Kabid dan Para kepala Kantor. (her)

Pagaralam Siapkan 1.080 Persil Sertipikat Melalui Prona Pagaralam, Laras Post – Kantor Pertanahan Kota Pagaralam, Propinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2015 mendatang akan menyiapkan 1.080 persil sertipikat melalui program Prona. Kepala Kantor Pertanahan Pagaralam, Zulfikar Z, pada penyuluhan pertanahan di Kelurahan Pagaralam Rabu (26/11/2014) mengungkapkan, jumlah penduduk Kota Pagaralam terus mengalami peningkatan sehingga kebutuhan akan tanah menjadi meningkat pula. Jika berdasarkan data tahun 2003 terdapat penduduk sebanyak 119.000 jiwa dan pada pada 2014 menjadi 129.000 jiwa. Pada sisi lain jumlah tanah tidak bertambah. Menurutnya, dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah potensi konflik pertanahan menjadi semakin meningkat pula. Sebab itu, perlu dilakukan pengamanan tanah agar tidak ada permasalahan ke depan. Ia menegaskan, melalui sertipikasi tanah upaya pencegahan dini terjadinya masalah sengketa tanah dapat dilakukan. “Dikhawatirkan akan terjadi masalah ke depan jika tanah tidak diamankan dengan sertipikat,” ujarnya. Zulfikar menyatakan, pihaknya pada tahun 2015 akan kembali menggelar program prona secara gratis. Jika masyarakat berminat silahkan mendaftarkan diri untuk segera didata. Namun pemohon harus melengkapi data sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. “Permohonan sertipikat melalui prona tidak dikenakan biaya. Jika ada petugas yang memungut biaya maka akan saya tindak tegas,” ujarnya. Disebutkan, selama ini akibat berbagai kendala, jumlah pemohon sertipikat pada kantor Pertanahan Kota Pagaralam sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pelayanan pertanahan pada setiap bulan paling tinggi 50 kegiatan. “Jumlah itu tidak hanya permohonan sertipikat,” terangnya. (her)

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Dirwan Dachri

Foto: ist

Kantor Pertanahan Tawarkan Program Access Reform Bekasi, Laras Post – Untuk membantu memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah mendapat pinjaman modal perbankan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggelar program Acces Reform. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Dirwan Dachri, menyebutkan, dalam rangka turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, pihaknya berupaya memfasilitasi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya melalui pinjaman bank dengan program Access Reform. “Kami siap menjembatani para pemohon dengan perbankan untuk mempermudah dalam permodalan usaha mereka,” ujarnya kepada wartawan, pada Sabtu (6/12/2014) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi di Cikarang. Ia menegaskan, pihaknya tidak hanya membantu pelaku UKM tapi juga para petani dapat pula memanfaatkan program Access Reform. Dirwan menjelaskan, pengembangan access reform bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah bawah dengan memanfaatkan aset sertipikat tanah. Menurutnya, melalui program access reform ini, para pelaku UMKM dapat menerima bantuan modal usaha melalui penyaluran kredit dengan agunan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Sementara pihaknya, bertindak sebagai fasilitator dengan menggandeng pihak perbankan. (djoko r)

Kantor Pertanahan Kota Semarang membuka loket prioritas bagi masyarakat yang mengurus sendiri keperluannya berkaitan dengan pelayanan pertanahan. Semarang, Laras Post - Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jonahar mengungkapkan, pihaknya membuka layanan prioritas sejak (19/11/2014). “Layanan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengajukan pelayanan pertanahan secara sendiri atau tanpa surat kuasa,” ujarnya, pada Selasa (1/12/2014) di Semarang. Ia mengungkapkan, pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang mencapai ± 15000 bidang perbulan. Dengan volume yang luar biasa banyak tersebut, Kantor Pertanahan Kota Semarang, telah mengelompokkan pemohon pengurusan sertipikat hak atas tanah sendiri (yang tidak dikuasakan). Bagi pemohon dari kelompok ini, difasilitasi oleh seorang manajer loket yang berada di front office dengan sebutan loket pelayanan khusus untuk menerima berkas permohonan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jonahar mengunjungi loket pelayanan.

“Mulai tanggal 19 Nopember 2014, Kantor Pertanahan Kota Semarang membuat loket tersendiri untuk menerima berkas permohonan langsung dari pemohon yang tidak menggunakan surat kuasa. Loket tersebut disebut Loket Prioritas,” tuturnya. Ia menyatakan, dalam rangka implementasi Loket Proritas tersebut,

pihaknya telah menyiapkan Petugas front office tersendiri khusus untuk pelayanan Prioritas. Layanan Prioritas ini, juga menggunakan nomor antrian elektronis khusus dan ruang tunggu terpisah dengan pelayanan lainnya, serta pembayaran melalui loket pembayaran khusus atau melalui ATM BRI yang tersedia di ruang front office Kantor Pertanahan Kota

Inovasi Terbaru Kantor Pertanahan Madiun Madiun, Laras Post – Saat gencarnya revolusi mental yang digagas Presiden RI, Ir. Joko Widodo, dalam usahanya merubah sudut pandang warga negara Indonesia terutama di kalangan PNS, Kantor Pertanahan Kota Madiun membuat inovasi dan kreatifitas untuk turut mendukung upaya Pemerintah RI. Kegiatan yang dianggap memberikan suasana baru di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Madiun itu adalah tercermin dalam kegiatan rutin yaitu apel pagi. Apel pagi kali ini menjadi lain disaat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun, Koes Widarbo,SH,MM,Mkn, menginstruksikan apel pagi dilaksanakan dengan agenda pencerahan melalui penyampaian peraturan-peraturan yang berlaku

Foto: ist

Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun, Koes Widarbo,SH,MM,Mkn, menginstruksikan apel pagi dilaksanakan dengan agenda pencerahan melalui penyampaian peraturan-peraturan yang berlaku terkait pertanahan

terkait pertanahan, termasuk melakukan pembahasan dan tanya jawab. Materi pencerahan disampaikan oleh Pembina Apel yang bertugas

yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun dan semua Kepala Seksi. Pencerahan dilakukan dengan membahas peraturan

Foto: DOk LP

Semarang. Jonahar menjelaskan, Loket Prioritas dibuat setelah mendengar masukan dari pemohon terutama pemohon perseorangan dan tidak dikuasakan. “Saya mendengar masukan dari pemohon khususnya yang tidak dikuasakan. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah lama antri pada Loket 2b,” ujarnya. (her)

yang dianggap akan membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga menambah pengetahuam dan wawasan pegawai. Disamping itu dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam melayani masyarakat dibidang pertanahan. “Apel pagi ini diharapkan mampu merubah sikap mental pegawai dalam keseharian terutama dalam meningkatkan kedisiplinan dan wawasan serta pengetahuan pegawai,” tegas Koes Widarbo, saat apel pagi pada Rabu (3/12/2014). Pada kesempatan yang sama Kepala Seksi HTPT, Joko Madiyono menyatakan, bahwa pelaksanaan apel pagi harus dilaksanakan dengan ikhlas sehingga mampu menyerap ilmu yang bermanfaat. (her)

BPN Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Tanah Jakarta, Laras Post – Untuk meningkatkan iklim investasi, terutama pada bidang property, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengawasi penggunaan lahan dan mengatasi sengketa atau konflik pertanahan. Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Budi Mulyanto kepada wartawan belum lama ini mengatakan, pihaknya akan mengawasi penggunaan tanah dan mengatasi sengketa atau konflik pertanahan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Ia menjelaskan, sengketa dan konflik pertanahan lebih sering dipicu oleh tidak sempurnanya

perolehan tanah dan tidak lengkapnya persyaratan untuk legalisasi tanah atau pembuatan sertipikat. Budi menjelaskan, perjanjian pengalihan hak atas tanah yang tidak memenuhi syarat dan tumpang tindihnya peraturan menyangkut pertanahan, sering menjadi pemicu terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Oleh sebab itu, menurutnya, BPN sejak beberapa waktu belakangan ini, telah meningkatkan perhatian demi mencegah dan mengatasi sengketa pertanahan. Disebutkan, BPN pada tahun 2012 telah menyelesaikan sengketa tanah sebanyak 4.291 kasus dan pada tahun 2013 sebanyak 2.771 kasus.

Tingkatkan Kinerja Sementara itu, menyangkut pelayanan, ia menyatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan pertanahan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa tidak dipersulit. Budi menegaskan, untuk meningkatkan pelayanan, BPN telah melaksanakan berbagai program layanan, salah satunya Kantor Pertanahan Bergerak (Larasita) dan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), Pembangunan Infastruktur Data Pertanahan, mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional, Pembangunan Database Pertanahan Digital, penataan kelembagaan dan sumber daya

manusia, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur. Lebih lanjut ia mengatakan, BPN harus turut memberikan kontribusi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perlu bisa mengelola tata kehidupan bersama supaya adil dan harmonis. “Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960, pemerintah wajib mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi (tanah), air dan ruang angkasa,” kata Budi. Ia juga menyebutkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam pembangunan memiliki peran melaksanakan pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan. (her)

Kanwil BPN Jateng Lakukan Pembinaan SDM

Kunjungan kerja Kakanwil BPN Jawa Tengah ke Kantor Pertanahan Blora

Blora, Laras Post – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan (BPN) Propinsi Jawa Tengah,

Foto: ist

Ronny Kusuma Y, mengadakan kunjungan kerja dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

pada (1-2/12/2014) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Dalam kunjungan itu, Kakanwil BPN Jateng didampingi oleh Kabid SPP Endri, Kabid PPPM Rahardjo dan Kabid PSKP Joko Budianto. Rangkaian kegiatan diawali dengan melihat kondisi sarana prasarana pelayanan di kantor sementara dan kinerja pegawai khususnya petugas loket. Kemudian dilanjutkan dengan apel pagi, pembinaan SDM dan diakhiri dengan meninjau pembangunan gedung kantor baru.

Pada kegiatan Pembinaan SDM, Kakanwil BPN Jateng mengajak, segenap jajaran BPN Kabupaten Blora untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan yang lebih ramah, santun, tanpa pungli dan profesional. Selain itu, karyawan diajak untuk membiasakan gaya hidup sederhana sebagai contoh bagi masyarakat. Kakanwil juga mengingatkan untuk menyediakan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan nyaman. (her)

Megapolitan LarasT Utama



BPSK Kota Bogor Apresiasi Keluhan Konsumen Dan Mengajak Konsumen Untuk Cerdas Bogor, Laras Post - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadikan Kota Bogor sebagai pimpinan klasemen dalam hal penanganan penyelesaian antara konsumen dan pengusaha. Hal ini dikatakan pimpinan BPSK, Drs M Sinaga MM, saat melakukan audiens dengan wartawan yang bergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Forum Wartawan Pemantau Peradilan (FORWARA) Kota Bogor, pada (1/12/2014) di Kantor BPSK Kota Bogor. Ia mengatakan, sekarang ini masyarakat semakin pintar dan mau menyelesaikan persoalan sengketa yang mereka alami melalui BPSK, seperti diantaranya penarikan motor, mobil dan bahkan pengosongan rumah yang masih dalam tahapan kredit di beberapa bank. “Kami sangat senang kalau masyarakat Kota Bogor mau belajar atau membantu kami dalam penyelesaian sengketa yang terjadi saat ini,” ujarnya. Disebutkan, BPSK sebagai wadah perlindungan penyelesaian keluhan konsumen juga didukung penuh oleh Walikota Bogor Bima Arya. Pada tahun 2014 agenda sidang yang sering kami lakukan yakni mencari solusi agar kesulitan yang dialami oleh konsumen dapat juga dipahami oleh perusahaan atau pengusaha. “Maka dari itu saya sebagai pimpinan BPSK Kota Bogor mengajak dan menghimbau kepada seluruh konsumen yang mengalami atau dirugikan haknya dalam pembelian suatu produk dikarenakan tidak teliti untuk mengadukan kepada BPSK,” ungkapnya. Ia juga menyatakan, memberi apresiasi kepada salah satu konsumen, berinisial Ri yang berani menyampaikan kepada FORWARA, peristiwa yang dialaminya yakni pembelian Emas di Toko Emas New Kenangan di Plaza Bogor dijalan Dewi Sartika Lantai Dasar Blok.A No 5. Kota Bogor. Peristiwa itu, berawal dari Ri yang membeli kalung dan liontin dengan berat 3,6 gram, kadar atau karatase 21 karat. Namun setelah dilakukan penaksiran oleh pihak Pegadaian ternyata diketahui kadar yang sebenarnya hanya 17 Karat. Merasa tertipu, Ri kemudian menyampaikan peristiwa ini kepada DPD FORWARA Bogor, yang kemudian mengarahkan dan mendampingi Ri untuk mengadukan masalahnya ke BPSK Kota Bogor. BPSK Kota Bogor kemudian menggelar mediasi antara penggugat (Ri) dan tergugat yaitu pengusaha Toko Emas. Mediasi pada (1/12/2014) itu, juga dihadiri petugas dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Namun pada mediasi kali ini belum dapat putusan karena pengusaha toko emas hanya bisa membeli kembali barang yang telah sudah terjual,dengan harga yang sama. (david)

Alat Kelengkapan DPRD Kota Depok Fokus Pada Pelayanan Publik DPRD Kota Depok belum lama ini mengggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka Peresmian dan Penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kota Depok Masa Jabatan Tahun 20142019 yang terdiri dari Komisi dan Badan. Depok, Laras Post - Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo,S.Sos dalam sambutannya mengatakan, bahwa dengan terbentuknya AKD ini, maka DPRD Kota Depok akan bekerja dengan semangat tinggi dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai aspirasinya yang selama ini sudah disampaikan yaitu, fokus pada pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, selain itu pembenahan tentang pembangunan dan insfrastruktur akan menjadi fokus perhatian utama. DPRD Kota Depok akan segera melakukan rapat kerja dengan dinas terkait sebagai mitra kerjanya sesuai Tupoksi masing-

Pimpinan DPRD kota Depok saat rapat paripurna.

masing AKD untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga akan mengetahui secara pasti permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu semua Komisi yang ada di DPRD Kota Depok

Foto: David

melakukan sosialisasi Perda di 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok dengan maksud agar masyarakat akan mengetahui dan memahami Perda yang ada di Kota Depok terutama PerdaPerda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat contohnya,

Kunjungi website kami:

www.laraspostonline.com Untuk Pemasangan iklan Hub:

081212593535

Komisi A melakukan sosialisasi Perda tentang KTP dan Akta Catatan Sipil, Komisi B Perda tentang Pajak Daerah, Komisi C tentang Persampahan dan Lingkugan Hidup dan Komisi D Perda tentang Jamkesda dan BPJS. (david)

Pemkot Jaktim Gelar Penyuluhan dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat

Kepala Desa Cihowe M Samad Saman S Bawa Perubahan Bogor, Laras Post- Sejak menjabat Kepala Desa Cihowe Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, M. Sanad Saman S, banyak pekerjaan yang sudah dirampungkan, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan Rumah Tidak Layak Huni[ RTLH] walaupun masih ada yang belum terselesaikan. D e m i k i a n juga pelayanan terhadap ma s y a r a k a t berjalan dengan baik. Sejumlah warga Desa Cihowe menyebutkan, Kepala Desa Cihowe, M. Samad Saman S. membawa perubahan yang signifikan, hasil pembangunannya sudah kelihatan dan mamfaatnya telah dirasakan oleh warga. M. Samad Saman S mengatakan, menjadi kepala desa adalah pengabdian kepada masyarakat. “Tujuan saya menjadi kepala desa adalah untuk membangun desa kearah yang lebih baik dan maju, agar kesejahteraan warga semakin membaik,” ujarnya. Pada kesempatan itu, ia juga men gajakseluruh elemen masyarakat untuk bersama – sama membangun Desa Cihowe demi kepentingan warga. “Kalau bukan kita siapa lagi, perbedaan itu hal yang biasa , akan tetapi bukan untuk perpecahan,” katanya. Menurutnya, pendistribusian beras Raskin kepada masyarakat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran kepada yang membutuhkan, pelayanan kepada warga cepat dan mudah itu sudah dirasakan oleh masyarakat Cihowe, pengajian berjalan dengan baik,” ujarnya. Ia juga menyebutkan, seluruh staf desa sudah sepakat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. “Kami pun manusia biasa banyak kekurangan dan kesalahan akan tetapi kami berusaha sebaik mungkin,” terangnya. Lebih lanjut M. Samad Saman S mengajak semua warga Cihowe untuk menjaga dan merawat pembangunan yang sudah ada agar tetap awet. “Seluruh lapisan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun desa Cihowe,” pungkasnya. (amsar)

3

11

Foto: sugih

Walikota Jaktim Drs. H.R. Krisdianto, M.Si, membuka Acara Penyuluhan hukum yang dihadiri tiga narasumber dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Polres Jakarta Timur yang dipandu seorang moderator perempuan dari Bag. Hukum Pemkot Jaktim, Roro.

Jakarta, Laras Post - Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dianggap masih rendah sehingga sosialisasi, edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dianggap penting terutama di bidang Lalu Lintas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Bahaya Narkotika. Berangkat dari persoalan di atas Pemerintah Kota Adm. Jakarta Timur melalui Bagian Hukum menggelar penyuluhan dan edukasi hukum yang diikuti 125 peserta, perwakilan masyarakat dari Kecamatan Cakung dan Pulogadung. Penyuluhan hukum ini dibuka secara langsung Walikota Jakarta Timur Drs. H.R. Krisdianto, M.Si, pada Selasa (25/11/2014) di Ruang

Serba Guna Blok C Kantor Walikota Jakarta Timur,. Pada kesempatan itu, Walikota Jaktim mengatakan, kegiatan seperti ini dianggap penting sehingga k e de p a n d i h a r a p k a n d a p a t melibatkan masyarakat dari 10 kecamatan di Jakarta Timur. “Saat ini masyarakat yang diundang hanya dari Kecamatan Cakung dan Kecamatan Pulogadung. Kedepannya saya berharap masyarakat yang diundang harus dari 10 kecamatan yang ada di Jakarta Timur, mengingat begitu pentingnya materi yang disampaikan,” kata Walikota. Menurut Walikota, saat ini kesadaran hukum masyarakat dinilai masih sangat rendah. Contoh

sederhana, masih banyaknya kendaraan bermotor yang masuk ke jalur busway padahal sudah jelas ada denda Rp 500 ribu untuk pengendara sepeda motor dan Rp 1 juta untuk pengendara mobil yang masuk ke jalur Busway. Lebih lanjut ia menyatakan, jika masyarakatnya sudah sadar hukum maka tidak perlu lagi jalur busway dijaga, karena mereka sudah sadar bahwa ada aturan dan sanksi bagi yang melanggar berlalu lintas. “Tetapi sampai saat ini masih sedikit dari masyarakat yang memahami betul tentang sadar hukum,” katanya. Selain masalah tertib lalu lintas, masalah hukum lainnya yang masih sering terjadi seperti KDRT,

pelanggaran HAM atau kekerasan seksual. “Jakarta Timur saat ini menjadi sorotan dimana kekerasan rumah tangga sangat tinggi, ini tentu perlu dicarikan solusinya. Kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum bagi masyarakat diharapkan juga bisa mengurangi tingginya kasus hukum di Jakarta Timur,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur, H. Sukrawinata, SH, M.Si, mengatakan, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan bagi masyarakat Jakarta Timur dibidang hukum. Masyarakat yang hadir sekitar 125 orang yang terdiri dari unsur LMK, FKDM dan RW dari Kecamatan Cakung dan Kecamatan Pulogadung dibekali empat buku undang-undang yaitu, UU RI No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas Jalan, UU RI No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU RI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak dam UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika. Narasumber yang diundang pada kegiatan ini, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta, serta Polres Jakarta Timur yang dipandu seorang moderator muda dan cantik dari bagian Hukum Kota Jakarta Timur bernama Roro. (Sugih)

DPRD Kota Depok Sosialisasikan Perda Depok, Laras Post - Anggota DPRD Kota Depok dari berbagai komisi terus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) di semua kecamatan yang ada di Kota Depok. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait produk hukum yang telah diberlakukan di Kota Depok. Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo,S. Sos mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi Perda sangat penting karena DPRD dapat mendengar dan mendapat informasi langsung dari masyarakat, termasuk mengenai keluh kesah tentang pelayanan kesehatan yang terjadi, baik di Puskesmas maupun di RSUD Depok yang belum sesuai dengan harapan. Ketua DPRD Kota Depok menyampaikan hal itu, dalam kegiatan sosialisasi Perda di Kecamatan Pancoranmas bersama OPD terkait yaitu sosialisasi Perda Kota Depok Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sekaligus penjelasan tentang BPJS Kesehatan, Hendrik menyatakan, untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka pihak RSUD Depok dan Dinas Kesehatan harus duduk bareng untuk membicarakan bagaimana membuat terobosan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Depok dapat ditingkatkan. Ia juga mengatakan, untuk menjalankan dengan baik Perda ini, maka masyarakat harus merubah logika berpikir terhadap Perda yang telah dibuat oleh

DPRD dan Pemerintah Kota Depok. Sebab selama ini implementasinya dilapangan masyarakat hanya mengandalkan Pemerintah yang menjalankan semua Perda yang telah dibuat. Seharusnya semua Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dijalankan bersama oleh semua pihak. “Perda merupakan produk hukum daerah agar kita semua dapat menjalankannya dan menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu Pemerintah dan masyarakat,” ujar Hendrik. Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Lahmudin Abdullah,S.Kom mengatakan, bahwa antusias dan minat masyarakat untuk masuk dalam BPJS sangat tinggi akan tetapi karena minimnya informasi yang didapat masyarakat sehingga banyak yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kegiatan sosialisasi Perda ini sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Jamkesda maupun BPJS Kesehatan. Yang terjadi saat ini Masyarakat pemegang Kartu Jamkesda selalu dipersulit dan ditolak di RSUD Depok dengan alasan tidak ada tempat dan berbagai alasan lain, untuk itu kedepan Dinas Kesehatan Kota Depok harus bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Kota Depok melalui Puskesmas maupun pelayanan di RSUD Depok.

Kepala UPT Jamkesda Kota Depok, Yulia Oktavia yang mewakili Dinas Kesehatan Kota Depok menyampaikan, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Untuk mewujudkan apa yang diamanatkan dalam Undangundang tersebut Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat baik melalui Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi semua warga negara Indonesia. Bagi Pemerintah Kota Depok dengan terbitnya Perda Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Jamkesda merupakan bukti keseriusan Pemkot Depok untuk mewujudkan komitmen tersebut. Jamkesda dimaksudkan untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat miskin yang tidak tercover dalam Jamkesnas dan BPJS sehingga diharapkan seluruh masyarakat Kota Depok yang kurang mampu dapat terlayani jaminan kesehatannya. Sementara itu, narasumber dari BPJS Kota Depok Bety Indriasari Parapat dalam pemaparannya menyampaikan, bahwa terkait rencana peleburan/penggabungan antara BPJS dan Jamkesda yang

baru akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang akan lebih baik agar tidak membingungkan masyarakat seperti yang terjadi saat ini. Menurutnya, penggabungan BPJS dan Jamkesda ini akan lebih simple dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui rumah sakit yang telah bekerjasama dengan Pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan baik. Camat Pancoranmas Lienda Ratnanurdianny,SH.MM dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi Perda ini sangat penting dan ditunggutunggu masyarakat karena masih banyak masyarakat di wilayah Kecamatan Pancoranmas yang belum mengetahui bagaimana caranya masuk sebagai peserta Jamkesda atau BPJS Kesehatan. “Kami atas nama masyarakat Kec.Pancoranmas menyampaian ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok bersama OPD terkait yang melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda di Kecamatan Pancoranmas,” ujarnya. Ia berharap, agar semua Peraturan Daerah Kota Depok akan benarbenar berjalan sesuai yang diharapkan. “Kegiatan sosialisasi Perda ini akan berjalan efektif di masyarakat apabila semua stakeholder yaitu para ketua RT/RW, kader PKK dan Karang Taruna dapat menyampaikan kepada warganya tentang Jamkesda dan kaitannya dengan pelayanan BPJS Kesehatan,” terangnya. (David)

2

Megapolitan LarasT Utama

12


Kepala Desa Cibeuteung Udik Terus Berbenah Bogor, Laras Post - Kepala desa Cibeuteng Udik, Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Ir. Bambang Indra Gunawan yang baru satu periode menjabat kepala desa terus mengadakan perubahan pada segala bidang, mulai dari pelayanan adminstrasi sampai ke bidang pembangunan. Salah satu pembangunan fisik yang telah dilaksanakan, yakni pembangunan jalan penghubung antara Desa Cibeutang Udik ke jalan Desa Cendahi Kecamatan Kemang. Dengan selesainya pembangunan jalan tersebut, maka arus transportasi antara kedua desa menjadi berjalan dengan baik, sehingga diharapkan dapat memicu meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat setempat. Ir.Bambang Gunawan menyebutkan, program lainnya yang telah dilaksanakan, yakni penyuluhan peternakan dan perikanan untuk warga Cibeuteng Udik. Diharapkan melalui penyuluhan ini, warga dapat meningkatkan usaha peternakan dan perikanan sehingga akan berdampak baik pada upaya peningkatan ekonomi warga. Demikian juga, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sarana pendidikan, ibadah dan kesehatan adalah program yang paling diutamakan karena program tersebut yang sangat bermanfaat bagi warga masyarakat Cibeuteng Udik. “Saya mengajak seluruh warga Desa Cibeuteng Udik dari golongan muda dan tua untuk bersama-sama membangun desa karena pembangunan adalah kepentingan bersama, kalau bukan kita siapa lagi,” tuturnya. Lebih lanjut ia menyebutkan, untuk tahap awal dirinya berusaha menjadikan Desa Cibeuteng Udik menjadi desa yang teladan se Kecamatan Ciseeng, selanjut menjadi desa terbaik se Kabupaten Bogor. Dalam rangka mewujudkan itu, ia berupaya keras melakukan berbagai perbaikan, diantaranya dengan pendistribusian beras Raskin berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, pelayanan publik yang cepat dan mudah, serta kegiatan keagamaan dapat berlangsung. “Bahwa kepala desa yang baru ini beda dengan kepemimpinan kepala desa yang lama, baru beberapa tahun menjabat sudah kelihatan hasilnya, yakni ada perubahan pembangunan secara signifikan dan manfaatnya sudah dapat dirasakan oleh warga sekitar terutama warga Cibeuteng Udik,” ujar salah seorang warga. (M amsar)

Kepala Desa Bojong Sempu

FOTO:M Amsar

Kepala Desa Bojong Sempu Siap Membawa Desa Ke Arah Lebih Baik

Bogor, Laras Post - Pembangunan desa merupakan pembangunan daerah , sehingga apabila setiap desa giat membangun akan membawa pengaruh besar terhadap kemajuan pembangunan desa karena desa adalah satu ujung tombak pembangunan nasional. Kepala Desa Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Pitung ABD Rahman S.Sy kini telah berhasil membawa desa kearah yang lebih baik, salah satunya dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang baru di laksanakan dengan dana bantuan infrastuktur Kabupaten Bogor dan Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp100juta dari kabupaten dan Rp100 juta dari propinsi. Jalan yang dihotmik dengan anggaran itu adalah perbatasan desa Bojong Sempu dengan Waru Jaya dengan panjang jalan 1.200 meter dan lebar 3 meter. Pembangunan jalan ini sangatlah dinanti nantikan oleh masyarakat ataupun warga dua desa tersebut. Saat Laras Post menemui Kepala Desa, Pitung ABD Rahman S.Sy, saat pelaksanaan pengaspalan jalan mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan, khususnya bidang pembangunan jalan sesuai dengan harapan masyarakat. “Saya dulu sejak pertama memimpin Desa Bojong Sempu ini, saya sangat berantusias ingin memajukan dan ingin melakukan banyak perubahan agar lebih maju dan berguna untuk masyarakat,” katanya. Salah seorang warga SR mengatakan, selama menjabat dua priode Kepala Desa Bojong Sempu Pitung ABD Rahman S.Sy sudah banyak kemajuan pembangunan desa dan langsung di rasakan masyarakat, baik itu pendidikan, kesehatan, pengajian hampir setiap RT berjalan, juga beras raskin tetap tersalurkan kepada masyarakat miskin, pelayanan terhadap masyarakat cepat dan mudah itu sudah kami rasakan,” tuturnya . (M Amsar).

Lahan Kosong Kerap Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Walikota Jaktim Himbau Masyarakat Berpartisipasi Masalah Sampah Kesadaran mengatasi sampah masih sangat minim dilakukan oleh pejabat wilayah setingkat kelurahan dan RT/RW yang ada di wilayah Jakarta Timur. Terbukti keberadaan bank sampah di setiap kelurahan di sana masih sangat minim, meski Wali Kota Jakarta Timur sudah mengimbau untuk membuatnya. Segala upaya dan janji sudah Jakarta, Laras Post - Diberikan Wali Kota Jakarta Timur, Krisdianto termasuk akan memberikan hadiah hadiah sepeda motor bagi setiap kelurahan yang di seluruh RW-nya memiliki bank sampah. “Saya akan memberikan bonus sepeda motor kepada lurah yang di seluruh RW-nya memiliki bank sampah,” ujar Krisdianto beberapa waktu lalu. Menurut Krisdianto, upaya yang dilakukannya tersebut tidak lain untuk merangsang para Lurah untuk ikut mengatasi masalah sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. “Sampah itu masalah yang pelik, karena tiap orang menghasilkan sampah. Disamping sudah tugas pemerintah, masyarakat juga diminta minta berpartispasi sampah,” katanya. Dipilihnya bank sampah, karena selain dapat mengatasi masalah sampah, juga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi warga. Sebelum sampah di buang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS), sampah dipilah-pilah terlebih dahulu di setiap rumah. “Jadi sebelum dibuang ke TPS, sampah sudah dipilah di setiap rumah tangga. Mana yang bisa dijual, contohnya botol bekas air mineral dan kardus dapat dikumpukan warga untuk dikirim ke bank sampah,” kata Walikota. Pembuatan bank sampah di beberapa tempat, sangat membantu pemerintah untuk mengatasi masalah sampah. “Bank sampah sangat bermanfaat. Selain sampah berkurang, lingkungan juga menjadi bersih dan warga setempat mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau setiap RW punya bank sampah, bereslah Jakarta Timur,” ujar Walikota. Misi Walikota Kurang Didukung Bawahannya Sementara itu, misi Walikota

Foto: dok

Tempat pembuangan sampah liar, terlhat saluran air tertutup tumpukan sampah.

Jakarta Timur untuk membebaskan sampah di daerahnya kurang didukung bawahannya dan warga yang kurang peduli terhadap sampah. Hal itu terjadi di lahan kosong depan pintu gerbang belakang Perumahan Royal City wilayah Rt. 05 Rw. 016 Kelurahan Pulo Gebang, Cakung Jakarta Timur terlihat tumpukan sampah merusak pemandangan. Tumpukan sampah tersebut mencemari lingkungan dan mengganggu pernapasan karena bau yang menyengat. Sampah tersebut dibuang warga yang tidak peduli terhadap sampah. “Saya sebagai warga sangat terganggu dengan adanya tumpukan sampah itu karena persis di sebelah rumah saya,” ujar warga yang tidak mau disebut namanya. Seharusnya tempat tersebut dijadikan penghijauan, kalaupun dijadikan tempat pembuangan sampah seharusnya dibuatkan Bak penampungan sampah yang layak dan selanjutnya sampah tersebut diangkut truk sampah oleh petugas terkait jadi bukan tempat pembuangan sampah akhir namun dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Dipasang Plang Larangan Membuang Sampah Setelah berkali-kali melayangkan surat pengaduan baik ke tingkat kelurahan sampai tingkat Gubernur. Bahkan beberapa waktu lalu sudah melayangkan SMS pengaduan kepada

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (waktu itu masih menjadi Plt. Gubernur). Lalu hasil dari pengaduan tersebut, perwakilan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta datang ke lokasi untuk mengecek tempat pembuangan sampah tersebut dan bertanya, “Siapa yang bertanggung jawab di wilayah ini kemana RTnya, seharus mereka bertangung jawab dan melaporkan bila ada kejadian seperti ini bukan warganya yang langsung mengadukan kepada Pak Gubernur,” ujar warga meniru ucapan petugas yang datang ke lokasi tersebut. Kerja Bakti Belum lama ini petugas UPTD Dinas Kebersihan Kec. Cakung mengajak warga kerja bakti untuk membersihkan lokasi tersebut dan memasang plang Larangan “Dilarang Buang Sampah Disini”. “Sekarang sih mendingan sampah tidak terlalu menumpuk karena beberapa waktu lalu ada kerja bakti dari petugas kebersihan dan warga setempat,” ujar warga. Namun warga berharap bantuan bak sampah segera tiba di lokasi dan warga meminta kepada pengurus RT/ RW mau terlibat dalam hal ini karena ini sudah menjadi tanggung jawab bersama bahkan tokoh setempat harus proaktif. Bantuan Bak Sampah tak Kunjung Tiba Menurut warga yang tinggal dekat lokasi pembuangan sampah, dirinya

sudah melaporkan dan memohon supaya diberikan bantuan Bak Sampah untuk menampung sampah tersebut. Beberapa kali telah mengirimkan surat pengaduan, pertama ke kantor Kelurahan Pulo Gebang pada tanggal 4 Mei 2010, kemudian pada tanggal 11 Februari 2014 mengirimkan surat pengaduan ke Camat Cakung dan yang ketiga mengirimkan surat pengaduan lagi ke Walikota Jakarta Timur pada tanggal 4 Juni 2014. Namun hingga saat ini belum ada bantuan berupa bak sampah, sementara hingga saat ini masih ada oknum warga yang tidak peduli kebersihan lingkungan tetap membuang sampah pada tempat yang bukan semestinya. Dia berharap bantuan berupa bak sampah segera direalisasikan agar kebersihan terjaga di daerahnya. Juga berharap agar ada penyuluhan dan sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Dalam isi surat pengaduan yang ketiga berbunyi “Kami segenap Warga RT 05 RW 016 dan RT 04 RW 02 Jl Swadaya Pos Kelurahan Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur, merasa sangat terganggu dan merasa tidak nyaman atas adanya sampah yang menumpuk di wilayah RT 05 RW 016 di sekitar lingkungan warga, dan kami berharap pihak terkait segera bertindak,” itulah bunyi surat pengaduan tersebut yang ditujukan kepada Walikota Jakarta Timur. (Sugih)

Galakkan Program Ketahanan Pangan

Ribuan Hektar Lahan Tidur di Bogor Bakal Ditanam Jagung Bogor, Laras Post - Meski era kelautan tengah digadang-gadang pemerintahan Presiden Jokowi diantaranya untuk mencapai ketahanan lalu ditingkatkan menjadi kedaulatan pangan, namun bukan berarti pertanian lalu ditinggalkan. Bagi daerah yang tak punya laut seperti Bogor justru lahan tidur jadi peluang merealisasikan ketahanan pangan. Karenanya, Komandan Kodim 0621/Kab. Bogor Letkol Inf Nugroho Imam Santoso, S.E., M.M, merangkul pengusaha dan petani sukses Bogor, H. Maman Daning. Keduanya bertekad menjadikan Bogor pionir ketahanan pangan dengan mengubah lahan tidur jadi produktif ditanami jagung manis yang laris manis. “Rencananya kita akan mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, yakni dengan ditanami jagung dan bawang. Komoditas ini dipilih karena sangat dibutuhkan pasar dan relatif masa tanamnya pendek,” kata Nugroho usai melakukan pertemuan dengan H. Maman Daning, di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa (24/11).

Menurut Nugroho, program tersebut merupakan langkah nyata untuk merealisasikan program ketahanan pangan. “Saat ini banyak gagasan dan konsep yang berkembang tapi yang terealisasi sedikit. Karena itu tanam jagung di lahan tidur di wilayah Kabupaten Bogor ini merupakan langkah nyata. Daripada banyak bicara lebih baik banyak kerja,” tandasnya. Diharapkan program tersebut, kata dia, bukan hanya dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, namun lebih dari itu dapat menumbuhkan gotong royong dan semangat bekerja keras di kalangan petani. “Saat ini banyak orang menginginkan uang secara instan tanpa mau bekerja keras. Akibatnya, marak tindak kriminal dan sebagainya,” katanya. Nugroho menegaskan, ketahanan pangan merupakan proggram nasional. Dalam hal ini Panglima TNI secara umum turut mengambil bagian untuk mewujudkannya. Di Bogor kebijakan itu ia terjemahkan dengan memanfaatkan

lahan tidur untuk ditanami tanaman produktif. “Rencananya panen raya nanti akan dilakukan oleh Kasad. Kita berharap Kabupaten Bogor dapat menjadi pionir dan pilot project nasional dalam memberdayakan lahan tidur,” kata Nugroho. Sementara itu H. Maman Daning menyambut positif gagasan Dandim itu. Pasalnya, selain menjanjikan dari sisi bisnis, program itu juga bermanfaat bagi orang banyak. Sementara jenis tanaman palawija dirasa paling tepat mengingat lahan pertanian di Kabupaten Bogor kebanyakan non irigasi teknis dan masih mengandalkan tadah hujan. Sejauh observasi yang telah dia lakukan tanaman padi di beberapa wilayah Kabupaten Bogor kurang menguntungkan akibat masih mengandalkan tadah hujan. “Paling banyak panen dua kali yang hasilnya kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari petani. Dengan alih kultur ke palawijaya ternyata memang lebih produktif,” katanya.

H. Maman Daning sendiri langsung menyiapkan 6 hektar lahan miliknya untuk ditanami jagung. Nantinya menyusul puluhan hektar lahan miliknya di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Cariu dan Suka Makmur. “Di Kabupaten Bogor banyak lahan tidur yang bisa dimanfaatkan untuk program ini. Sebagai langkah awal kita akan langsung tanam di lahan seluas 6 hektar. Nantinya kita berharap tiap kecamatan di Kabupaten Bogor bisa mengikuti program ini. Jika bisa diwujudkan maka ribuan hektar lahan tidur bisa diubah menjadi produktif sehingga kita bukan hanya swa sembada tapi juga bisa menjadi penyuplai. Saat ini kita tengah mematangkan skema yang akan dijalankan,” kata Maman Daning. Program ini akan melibatkan kelompok-kelompok tani di wilayah Bogor dengan supervisi dari pihak Kodim 0621. Beberapa item yang tengah dimatangkan antara lain menyangkut lahan, bibit, pupuk dan lainnya. “Kalau pemasaran justru tidak masalah karena pasar Jabodetabek masih sangat membutuhkan,” tandas Maman Daning. (Adenan Manurung)

Jamaludin : Rahasia Sekses Porda Jabar XII Adalah Kesabaran Muhyidin : Bonus Bagi Atlit Masih Menunggu SK Bupati

FOTO:DOK Kepala Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Budaya Kabupaten Bekasi, H Jamaludin SH, MM.

Bekasi, Laras Post – Keberhasilan Kabupaten Bekasi menyelenggarakan Porda Jabar ke XII dan berhasil menyabet gelar juara umum, tak lepas dari peran Kepala Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Budaya Kabupaten Bekasi, H Jamaludin SH, MM. Ketika ditanya tentang apa rahasia dibalik suksesnya penyelenggaraan Porda Jabar XII. Padahal sebelumnya banyak kalangan meragukan akan suksesnya Porda Jabar XII karena

selain stadion utama Kabupaten Bekasi yang belum usai dan masih banyak hal lain yang belum rapih. H. Jamaludin dengan gaya bicaranya yang santai mengatakan, bahwa rahasia suksesnya Porda Jabar XII adalah kesabaran karena memanage ratusan bahkan ribuan orang tidaklah mudah. “Apalagi semua temem–temen tahu masih banyak kekurangan sana-sini. Namun dengan kesabaran dan tidak terpancing suasana akhirnya sekarang semua bisa membuktikan,” ujarnya. Rahasia sukses lainnya adalah diperlukan kesungguhan yag kuat lewat tenaga dan pikiran. Seperti yang dikatakan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, bahwa sebagai tuan rumah, harus bekerja keras dan memfokuskan koordinasi dengan berbagai pihak. H Jamaludin SH, MM juga menyebutkan, kebanggaan lain yang dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi adalah dengan hadirnya Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Menteri

Pemuda dan Olah Raga, Imam Nahrawi. Sekedar catatan, kontingen Kabupaten Bekasi berhasik menjadi juara umum pada Porda Jabar XII, dengan menyabet medali 387 yang terdiri dari 154 medali emas, 118 medali perak, dan 115 medali perunggu. Peringkat kedua klasemen ditempati Kota Bandung yang merupakan juara umum Porda XI/2010 Jabar, dengan 145 emas, 117 perak, dan 137 perunggu, dengan jumlah total 398 medali. Posisi ketiga diraih Kabupaten Bogor yang mengum pulkan 75 emas, 59 perak, 87 perunggu dengan jumlah total medali 221. Sementara peringkat keempat secera mengejutkan diraih Kabupaten Bandung Barat yang mampu unggul atas Kota Bogor di peringkat kelima. Kabupaten Bandung Barat mengumpulkan 44 emas, 41 perak, dan 61perunggu. Sementara Kota Bogor hanya meraih 38 emas, 37 perak, dan 57 perunggu.(edi yp)

Bekasi, Laras Post – Masih banyak “PR” yang harus dikerjakan Pemerintah Kabupaten Bekasi, setelah berhasil menjadi juara umum Porda Jabar XII, salah satunya adalah bonus yang pernah dijanjikan kepada para atlit yang berhasil meraih emas, perak dan perunggu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Muhyidin menyebutkan, pemberian bonus belum dapat dilakukan karena masih dalam proses dan menunggu SK dari Bupati Bekasi Dr.Hj Neneng Hasanah Yasin. “Bonus untuk para atlet yang berhasil meraih emas, perak dan perunggu pasti diberikan, tapi harus bersabar ya karena tinggal menunggu SK Bupati dulu ya,” ujarnya, belum lama ini di Stadion Utama Kabupaten Bekasi. Janji untuk memberikan bonus kepada para atlit yang berhasil mengukir prestasi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk merangsang para atlit agar lebih semangat merebut kemenangan. Hal tersebut juga dilakukan Pemerinta Kabupaten Bekasi, melalui

Kepela Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Budaya (Disporabud) H Jamaludin, SH, MM dengan menganggarkan bonus bagi para atlet yang meraih mendali emas, perak dan perunggu. Dan kini kemenangan sudah diraih oleh kontingen Kabupaten Bekasi dengan meraih Juara Umum pada Porda Jabar XII. Kontingan Kabupaten Bekasi pada Porda Jabar XII meraih emas sebanyak 115, perak 118, sedangkan perunggu 115. Jadi, total jumlah medali yang berhasil disabet kontingen Kabupaten Bekasi sebanyak 387 mendali. Dengan demikian anggaran yang harus dikeluarkan untuk bonus bagi atlet periah medali menjadi cukup besar, sehingga membutuhkan proses administrasi dan waktu. “Hanya tinggal menunggu waktu saja, diharapkan para atlet bersabar dulu, pasti bonus akan diberikan karena sudah dianggarkan kok,” ujar Jamaludin beberapa waktu yang lalu,saat akan menggelar apel. Masalah pemberian bonus yang belum dilaksanakan ini, mencuat setelah sejumlah atlet peraih medali mempertanyakan bonus bagi mereka,

karena Pemerintah Kabupaten Bekasi dan KONI Kabupaten Bekasi serta Pengurus Cabang Olah Raga seperti Pengurus Persatuan Tinju Nasional (Pertina) setempat, sebelum Porda Jabar XII digelar menjanjikan bonus bagi atlet peraih medali. Sekedar catatan, KONI Kabupaten Bekasi pernah menjajikan bonus sebesar Rp.50 Juta bagi atlet yang meraih medali emas pada Porda Jabar ke XII. Ketua KONI Kabupaten Bekasi, HM Romli, mengatakan, pihaknya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12 Milyar dari pemerintah daerah untuk bonus atlet berprestasi. Dikatakan, untuk memacu atlet berprestasi, maka pihaknya akan memberikan bonus sebesar Rp.50 juta bagi atlet yang meraih medali emas. “Bonus itu diberikan bagi atlet perorangan maupun beregu,” ujarnya saat pembukaan Porda Jabar XII. Setelah berhasil meraih Juara Umum pada Porda Jabar ke XII, pemberian bonus belum dapat dilaksanakan karena terbentur soal adiminstrasi, sehingga para atlet berprestasi pun “berteriak” menagih janji. (edi yp)

Laras LarasT Jabar Utama



3

13

Pemerintah Gelar Sosialisasi UU Bidang Kepegawaian Tahun 2014

Foto: dok

Wakil Bupati karawang saat memberikan sambutan didampingi Muspida Ketua DPRD, Kejari Karawang, Kodim 0604 Karawang perwakilan oleh Kasdim, dan hadir Shohibul Bait konser Danyonif 305 Karawang.

Iwan Fals Gelar Konser Bersih Karawang. Laras Post - Penyanyi legendaris Iwan Fals menggelar pertunjukan di Kota Pangkal Perjuangan Karawang, pada Rabu (3/12/2014) di Markas Yonif 305 Karawang. Wakil Bupati Karawang bersama Muspida Ketua DPRD, Kejari Karawang, Kodim 0604 Karawang perwakilan oleh Kasdim, dan hadir Shohibul Bait konser Danyonif 305 Karawang. Pada Konser tersebut pihak event Organizer ingin pelopori Oi Konser Bersih, tidak ada pedagang masuk dan saat masuk penonton di geledah tidak boleh membawa barang senjata tajam dan alat rusuh seperti bendera dll. sedangkan itu semua komitmen dilakukan oleh para hadirin. Iwan Fals menyanyikan 17 lagu konser dimulai jam 8 malam hingga 11 malam. daerah sekitar Telukjambe sangat padat dan penuh. Dalam Sambutannya Wakil Bupati mengatakan, para fans Iwan Fals merupakan pendukung luar biasa karena dapat menjaga ketertiban selama konser berlangsung. “Jaga terus eksistensi kalian menjadi fans santun,” terangnya. Ia juga menyatakan, memberikan apresiasi dengan di gelar Konser Bersih ini maka bisa mencontohkan konser lainnya agar tidak menyisakan sampah di lokasi konser. “Saya ucapkan selamat dating kepada Iwan Fals terimakasih kepada sponsor Karawang menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk konser keliling bang Iwan ini, mari bersama kita menjaga kondusifitas kabupaten Karawang yang sama sama kita cintai ini walaupun ada beberapa pendatang,” ujarnya Usai sambutan dilakukan penyerahan bibit pohon untuk penghijauan, Iwan Fals kepada Wakil Bupati Karawang dan kepada perwakilan Oi Karawang. Pada kesempatan ini ribuan Fans yang tergabung dan dikenal dengan nama Oi, itu sangat puas dan gembira terhibur oleh Iwan Fals. (Agus Safutra)

Guna menyamai persepsi mengenai pemahaman para pegawai di lingkup Pemkab Karawang, Pemkab Karawang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kab Karawang menggelar sosialisasi UU Bidang Kepegawaian Tahun 2014, kegiatan ini di gelar di Aula Husni Hamid Komp Kantor Bupati Karawang pada Kamis (4/12), kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Karawang dr.Cellica. Karawang, Laras Post - Pada kesempatan itu, Wabup dr Cellica mengatakan, aparatur Pemkab Karawang harus selalu bekerja serius, bersih dan memiliki integritas tinggi serta memiliki kompetensi yang baik. Wakil bupati menyatakan, aparatur Kabupaten Karawang juga harus selalu dapat memberikan pelayanan prima, karena mau tidak mau aparatur akan menjadi bahan perhatian dilingkungannya masing masing di tetangga misalnya. Maka untuk menimbulkan tanggapan positif di masyarakat tunjukan dengan disiplin bekerja. Menyinggung soal assessment,

Foto: dok

Wakil Bupati Karawang memberikan sambutan pada sosialisasi undang-undang.

ia menekankan kepada aparatur agar mengikuti program itu. Menurutnya, berdasarkan laporan, ada 11 orang yang tidak ikut assessment. Padahal hanya 7 orang yang atas izinnya tidak ikut karena mengikuti rapat Dewan Pengupahan Buruh, 1 orang meninggal dan 4 orang tanpa keterangan. “Kepada 4 orang

itu saya sangat sayangkan saya akan berikan sanksi tegas, karena saya pikir aturan pusat saja tidak diikuti bagaimana dengan aturan dari Pemkab,” ujarnya. Ia juga mempersilahkan BKD untuk membuat surat panggilan untuk bisa dievaluasi. “Saya ingin semua pegawai memiliki karir pegawai yang bagus,

kalian semua yang hadir disini bukan tidak mungkin nanti menjadi kadis menjadi sekda,” terangnya. Pada kesempatan ini peserta sosialisasi ialah Kasubag Kepegawaian dimasing masing OPD di Kecamatan dan di Kelurahan sebagai pengelola kepegawaian. ( Agus Safutra )

SMKN 1 Karawang Gelar Job Fair se-Jabar

Kepala Sekolah SMKN 1 Karawang, Agus Rukmawan

Karawang, Laras Post – Sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang, Pemerintah pusat menunjuk SMK Negeri 1 Karawang, sebagai tuan rumah dalam ajang Job Fair se-Jawa Barat. Kegiatan Job Fair se Propinsi Jawa Barat itu, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana pada Senin (24/11/2014).

Foto: dok

Wakil Bupati berdialog dengan peserta Job fair

Pada kesempatan itu, bupati mengatakan, dengan pesatnya pembangunan di Karawang dan makin banyaknya Perusahaan hingga mencapai ribuan perusahaan di Karawang, hendaknya dapat dimanfaatkan oleh warga setempat untuk meningkatkan kesejahteraan. “Saya rasanya tidak ikhlas kalau anak-anak kita hanya menjadi penonton dan menjadi pengangguran saja,” ujarnya. Ia menyatakan, Pemerintah

Daerah berharap dengan dikeluarkan Perda LP2B (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) dimana walaupun banyaknya industri di Karawang, namun Karawang tetap berusaha mempertahankan sebagai lumbung padi Jawa Barat dan sebagai pusat ketahanan pangan nasional. “Ketika Karawang mengalami pembangunan besar besaran diharapkan anak anak kita yang ada di Jawa Barat khususnya yang ada

di Karawang nantinya dapat mengisi pembangunan tersebut,” ujarnya. Tentunya dalam menghadapi pembangunan di Karawang, para pelajar harus dibekali dengan kemampuan yang memadai. “Sebab, dimana persaingan kedepan pasti akan sangat ketat dalam mendapatkan pekerjaan,” kata bupati. Cellica menyatakan, dengan adanya Job Fair ini diharapkan kedepannya dapat terjadi sinergitas yang baik antara Perusahaan dengan calon pekerja sesuai dengan kemampuan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Karawang, Agus Rukmawan menyebutkan, kegiatan ini diikuti oleh 20 perusahaan yang ada di Karawang yaitu yang berada di Kawasan KIIC, Surya Cipta dan KIM. “Job fair berlangsung selama 2 hari, untuk job fair kali ini diprioritaskan untuk SMK saja, sedangkan untuk SMA ada hanya sedikit dan itu juga yang jurusan IPA saja,” terangnya. (Agus Safutra)

Dziarah Tanah Pasundan Majlis Ahbaburrosul Resmi Dilepas Oleh Wabup Karawang Wakil Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana

Foto: IST

Unsika Gelar Seminar Dan Pelatihan Jurnalistik Karawang, Larast Post - Karawang sangat bangga dengan keberadaan Universitas Singaperbangsa yang baru disahkan statusnya menjadi Universitas Negeri. “Saya himbau terus adakan kegiatan positif untuk terus membawa nama harum Universitas Negeri Singaperbangsa ini secara khusus dan Kabupaten Karawang secara umumnya,” kata dr Cellica. Ia menyatakan hal itu, saat berlangsung acara seminar dan pelatihan jurnalistik yang digelar BEM Unsika. “Kedepan banyak bahasan untuk kita bisa meningkatkan skill kita masing masing dan meningkatkan SDM Kabupaten Karawang secara menyeluruh, ini semua di persiapkan untuk menyongsong AFTA 2015,” ujarnya, pada Selasa (2/12/2014) di Aula Unsika Karawang. Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, Karawang memiliki potensi mengenai Migas, terdapat saluran Migas yang dikelola oleh Pertamina tepatnya di Kecamatan Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan, maka kebutuhan Enegi Migas menjadi treding topic tidak hanya di tingkat daerah maka sampai kepada tingkat nasional. “Saya yakin Kabupaten Karawang sudah menjadi daerah pendukung penghasil Migas, mak a untuk pemannfaatannya tinggal tergantung adik adik mahasiswa ini nanti di masa depan,” katanya. Sementara itu mengenai jurnalistik, Wakil Bupati mengatakan, bahwa Pers ialah profesi untuk melakukan kontrol sosial, baik bagi legislatife dan eksekutif. Namun perlu disadari etika jurnalistik itu juga ada di atur dalam UU. “Maka saya percaya dan yakin di Kabupaten Karawang Pers seluruhnya bisa jalankan amanat UU tersebut, dan juga bisa menjalankan tugas dengan sebaik baiknya,” ujarnya. Ia menyatakan, pada intinya dunia jurnalistik itu keseluruhannya ialah untuk meng ekpose kebaikan. “Maka saya sangat menghimbau agar pers di seluruh daerah juga bisa ekpose kinerja kami, dan harus berimbang tidak hanya ekspose negative saja,” ungkapnya. Cellica menegaskan, pihanya menyatakan hal itu, sebagai bentuk bahwa pers adalah mitra kerja Pemerintah Kabupaten Karawang. Terakhir kepada para peserta seminar Wakil Bupati berpesan agar mengikuti seminar ini dengan sebaik baiknya hingga dapat menyerap pengetahuan dan ilmu yang disampaikan para nara sumber. (Agus Safutra)

Karawang, Laras Post - Merupakan agenda rutin yang dilakukan tiap triwulan oleh Majlis Ahbaburrosul adakan dziarah ke makam para leluhur, kali ini tempat dziarah yang akan didatangi oleh Majlis Ahbaburrosul yaitu yang berada di Tanah Pasundan diantaranya, Pamijahan, Panjalu, Suryalaya, Abah Anom dan sekitarnya. Keberangkatan rombongan secara resmi di lepas oleh Wakil Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana yang secara kebetulan masih keturunan family dari Alm Abah Anom di Markas Maljis Ahbaburrosul Perumnas Telukjambe Blok NQ – 16 pada sabtu (29/11/2014). ”Ibadah Dziaroh merupakan ibadah untuk mengingat dan mendoakan para leluhur Kita yangdahulu

Foto : AGUS

Wakil Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana bersama Al Habib Alwi Ba Alawy serta istri Ibu Mutia,

memperjuangkan agama Islam, pada Dziaroh ini juga Kita bisa mengetahui asal usul para Aulia Alloh SWT” ungkap Wabup. Ditambahkannya, pada moment ini juga Wabup titip pesan dan doa,

mohon doa kepada Al Habib Alwi Ba Alawy serta istri Ibu Mutia, Agar Karawang bisa menjadi daerah maju, subur, makmur. “Doakan Kami jajaran Pimpinan Pemkab Karawang agar bisa selalu amanah untuk bisa membangun

Karawang yangsama – sama Kita cintai ini. Ingin rasanya Saya pribadi ikut berdziaroh ini, karna Saya menyukai sekali Dziaroh,” ujarnya. Terakhir Wabup berpesan kepada peserta dziaroh Majlis Ahbaburrosul untuk menjaga kesehatan agar tetap kuat hingga sampai lalui seluruh titik Makam para Ulama,” Saya doakan mulai dari berangkat hingga nanti kembali senantiasa mendapat lindungan serta berkah dari Alloh SWT,” katanya. Sementara itu menurut perwakilan dari Panitia dziarah Iki Mustika Nagari, dziarah ini diikuti oleh 360 Jamaah yang terbagi menjadi 7 bus dan 2 bus diantaranya berasal dari Cikarang dan Bekasi , dziaroh ini dilaksanakan selama 2 hari lamanya dari Tanggal 29-30 Nopember 2014. (Agus Safutra)

FK-MTA Kabupaten Karawang Menggelar Kegiatan Outbond Tadabur Alam Karawang, Laras Post - Sebagai wujud kepedulian kepada dunia pendidikan pada tingkat usia Dini, Minggu (23/11), Wakil Bupati Karawang dr.Cellica hadiri sekaligus membuka kegiatan outbond yang di selenggarakan Forum Komunikasi Majlis Talim Anak Kabupaten Karawang (FK-MTA) di Lapangan Masjid Al Barokah Lingkungan Pabrik Texmaco Klari - Karawang. Wakil Bupati berpendapat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas proses pendidikannya hendaknya harus dimulai dari sejak usia dini, usia tersebut dibawah lima tahun merupakan golden age pada perkembangan seorang anak. Wakil Bupati juga berpendapat anak anak usia PAUD TK ini, merupakan suatu masa yang sangat ideal dalam pembentukan landasan jiwa dan kepribadian, baik dalam pembinaan jasmani melalui pemenuhan gizi yang cukup, maupun pendidikan rohani, yaitu pembentukan mental

spiritual atau akhlak mulia. Sebab, beranjak dari masa tersebut, paling tidak akan sangat berpengaruh pada pembentukan moral dan budi pekerti seseorang dalam tahap perkembangan selanjutnya. “Saya berpesan kepada guru guru untuk terus mendidik anak anak untuk bisa memiliki kompetensi yang baik, agar nanti pada saat Kabupaten Karawang maju, maka pelakunya adalah anak anak disini, tidak hanya menjadi penonton,” terangnya. Cellica juga menyatakan, anak anak juga agar terus cintai hormat kepada orang tua dan guru. “Pemerintah Kabupaten Karawang tidak hanya membutuhkan anak anak yang nilai sempurna namun tidak berakhlak mulia, namun membutuhkan anak yang memiliki akhlak yang baik soleh dan juga cerdas, maka kontribusi kalian sangat ditunggu untuk kemajuan Kabupaten Karawang,” ujarnya Dalam laporannya Direktur Eksekutif FK-MTA Kab Karawang Drs

Foto : AGUS

Kegiatan outbond yang di selenggarakan Forum Komunikasi Majlis Talim Anak Kabupaten Karawang (FK-MTA) di Lapangan Masjid Al Barokah Lingkungan Pabrik Texmaco Klari - Karawang.

Muhyiddien, MM mengatakan pertama tama mengucapkan, terima kasih kepada Wakil Bupati Karawang dr Cellica yang menyempatkan hadir saat ada kesibukannya. Untuk jumlah peserta kegiatan ini diikuti oleh sekitar 400 anak, tujuan sendiri yaitu membentuk

generasi Qurani yang kreatif dan mandiri. Kegiatan dilakukan di alam terbuka agar para anak anak juga biasa dengan alam terbuka terlatih juga kepandaiannya, kecekatannya, kecepatan dalam berpikir dalam menemukan solusi pada game strategi dan banyak lainnya. (Agus Safutra )

2

LarasT LarasUtama Jatim

14


Pembuangan Sampah Di Kenep Beji Ganggu Kesehatan

Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP Melisa sedang memeriksa dokumen kendaraan, surat-surat dan SIM pengemudi, Senin (1/12) terjun langsung dalam giat Ops Zebra 2014

Ratusan Motor Terjaring Ops Zebra 2014 Probolinggo, Laras Post - Sepekan lebih sejak dilaksanakan Ops Zebra 2014, mulai 26-Nopember lalu, Jajaran Sat Lantas Polres Probolinggo Kota berhasil menindak pelanggaran (Dakgar) kendaraan bermotor, khususnya kendaraan motor R2 yang saat terjaring razia pengemudinya tidak memakai Helm standar SNI, tidak menyalakan lampu, perlengkapan motor tidak ada/tidak dipasang, menyalahi marka jalan, dan tidak bisa menunjukkan SIM, dan STNK. Sedang dakgar R4 rata rata para pengemudi yang melanggar marka, sabuk pengaman, muatan lebih, ada juga MPU yang uji kirnya mati. Terkait dengan pelaksanaan Ops Zebra 2014 yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonenisia sejak 26-November lalu, Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP. Melisa kepada Laras Post mengatakan, Ops Zebra 2014 ini target utamanya adalah, Pelanggaran Helm, Pelnggaran Marka, Pelanggaran kelengkapan. “Sedang tujuan dari Ops Zebra adalah untuk meminimalisir jumlah kecelakaan lalu lintas dijalan umum,” ungkapnya Kasat Lantas juga mengatakan, sejak 26-Nopember giat Ops. Zebra 2014 dilaksanakan, hingga saat ini, Senin (1/12/2014) sedikitnya ada sejumlah 500 kendaraan, khususnya R2 ditindak oleh Petugas. Dari sejumlah kendaraan yang ditindak Ops Zebra karena melanggar tersebut jumlah tindak pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran SIM dan STNK, kemudian disusul pelanggaran tidak menyalakan lampu, untuk jumlah pelanggaran Helm, marka dan lain-lain malah sedikit. Ia menegaskan, semua yang kena tindak pelanggaran dikenakan sangsi dengan penilangan, untuk pengambilan barang bukti (BB) yang diamankan oleh petugas semuanya melalui proses persidangan di PN. Dalam pelaksanaan giat Ops Zebra 2014 ini, kata Kasat Lantas lebih lanjut, hasil tidak bisa maksimal dikarenakan terbentur dengan situasi dan kondisi alam saat ini, jadwal giat Ops sudah direncanakan namun terpaksa dibatalkan karena turun hujan. Selama giat Ops hari ini, Senin (1/12) pagi tadi giat dilakukan mulai jam 08.00, tempat didepan terminal Bayuangga, berhasil menindak sejumlah 39 pelanggar, dan itupun giat terpaksa diberhentikan karena turun hujan, sedang sorenya giat jam 16.00 dilaksanakan di Jalan Sukarno Hatta barat perempatan Brak dan berhasil menindak sejumlah 55 pelanggar. “Sesuai jadwal, giat Ops Zebra 2014 ini pelaksanaannya tiap hari 4 kali dilkakukan ditempat-tempat yang berbeda,” terang Kasatmenambahkan. (Singgih)

Tempat Pembuangan Sampah (TPA) di Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan membuat resah masyarakat, terutama yang berada dekat dengan lokasi pembuangan sampah tersebut, selain menimbulkan bau busuk yang menyengat, juga menyebabkan berkembangbiaknya lalat. Pasuruan, Laras Post - Masyarakat juga mengkhawatirkan, keberadaan TPA akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, terlebih pada musim penghujan ini. Sebab itu, masyarakat meminta pemerintah untuk menutup TPA Kenep - Beji. Menurut sumber yang tak mau disebut jati dirinya, TPA di Kenep Beji yang merupakan TPA milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ini, sejak kurang lebih 6 tahun lalu, sudah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sumber juga menyebutkan, beredar kabar beberapa oknum warga sekitar telah menerima

FOTO:IST

kompensasi sebesar 1 juta rupiah dari pemerintah per bulan. Penerimaan kompensasi ke sejumlah warga serta oknum perangkat desa inilah yang sempat disayangkan oleh warga. “Mereka yang terima uang satu juta per bulan, kami yang terima bau busuk serta lalatnya,” ujarnya. Masyarakat juga kesal karena seharusnya dana kompensasi bukan untuk orang per orang mengingat dampaknya dirasakan oleh hampir semua warga desa,

juga para pengguna jalan yang melintas Desa Kenep merasa terganggu. Menurut sumber, beberapa warga dan perangkat desa setempat sudah menyampaikan keluhan dan usulan akan penanggulangan dampak TPA Desa Kenep, namun hampir 9 bulan ini baik pemerintah dan BLH sendiri sepertinya belum merespon keluhan warga Kenep tersebut. Pemerhati sosial dan tokoh masyarakat di Bangil, Gatot

menyayangkan sikap dari pemerintah yang kurang pro aktif terhadap gejolak kecil yang terjadi di tengah masyarakat. “Pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara pemerintahan melalui aparat di tingkat bawah sepatutnya segera merespon temuan sekecil apapun,” ujarnya, pada Selasa (2/12/2014) di Warung Teko Bangil. Ia juga mengharapkan, semoga cepat ada titik temu yang nanti pasti membawa kemaslahatan pada kita semua. (e/n).

Pengurusan SIM Baru Dan Perpanjangan Terapkan tarif Resmi

Pasuruan, Laras Post - Surat Ijin Mengemudi (SIM) wajib dimiliki oleh para pengguna jalan kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat. SIM bisa diperoleh di Mapolres terdekat atau Satuan Lalu Lintas yang menangani masalah pelayanan SIM. Kepala Urusan SIM Polres Pasuruan, Iptu Bambang

mengatakan, masyarakat Kabupaten Pasuruan bisa memperoleh pelayanan penerbitan ataupun perpanjangan SIM di Mapolres Pasuruan yang beralamat di jalan Dr.SoetomoBangil. Ia menjelaskan, tarif Resmi Pembuatan SIM didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk perpanjangan SIM, tersedia Mobil SIM Keliling. Pemohon harus menyerahkan SIM asli yang akan diperpanjang beserta dengan fotokopi KTP Setelah itu, pemohon tinggal mengantri dan menunggu panggilan. “Setelah dipanggil, Anda akan masuk ke mobil menemui

seorang petugas administrasi yang menerima pembayaran yang relatif murah, Rp 100.000, dan melakukan tanda tangan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/12/2014) di Kantor Pelayanan SIM Polres Pasuruan. Mobil SIM keliling menyediakan perpanjangan untuk SIM A dan SIM C. “Proses di dalam mobil sangat cepat, langkah (3-4-5) hanya 10 menit, yang membuat lama adalah antrian yang ada di luar kurang lebih 1 jam. Total waktu sekitar 1 jam 10 menit dengan otal biaya Rp 100.000,” tutur Iptu Bambang. Ia menyatakan, namun bila SIM mati masa berlakunya atau p emb uat an SIM b aru mak a masyarakat harus datang langsung Kantor Polisi/Satuan Lalu Lintas

bagian Pelayanan SIM. Lebih lanjut Iptu Bambang menjelaskan, tarif resmi penerbitan SIM A. Penerbitan SIM A Baru Per Penerbitan Rp 120.000 Perpanjangan Per Penerbitan Rp 80.000 Penerbitan SIM B I 1. Baru Per Penerbitan Rp 120.000 2. Perpanjangan Per Penerbitan Rp 80.000. Penerbitan SIM C 1. Baru Per Penerbitan Rp 100.000 2. Perpanjangan Per Penerbitan Rp 75.000 “Pelayanan penerbitan maupun perpanjangan SIM akan lebih murah apabila masyarakat mengurus sendiri tanpa harus melalui calo ataupun biro jasa, karena pengurusan melalui biro jasa tentunya akan lebih mahal dibanding peserta mengurus sendiri,” pungkasnya. (E/n)

Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Kelangkaan Pupuk Sejumlah Siswa SD N 2 Sedayu

FOTO:Singgih

SDN 2 Sedayu Lawas Ukir Prestasi

Lamongan, Laras Post - Sekolah Dasar Negeri 2 Sedayu Lawas di Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan termasuk kategori Sekolah Dasar Negeri Inti Gugus Dua Kecamatan Brondong dalam dua tahun terakhir. Jumlah murid total 376, jumlah ruang kelas ada 15 satu gedung perpustakaan, satu musholla, satu kantin, dan koperasi sekolah, sementara disekolah dasar negeri tersebut masih ada 4 ruang kelas yang kondisinya sudah tak layak dan seharusnya sudah direhab, juga masih perlu ada tambahan satu ruang kelas baru. Pada akhir tahun 2014 SDN tersebut juga mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dengan sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehab lantai kramik, plafon, pengecatan dan istalasi listrik. Prestasi Sekolah Dasar Negeri Dua Sedayu Lawas antara lain, Juara Umum PAI (Pendidikan Agama Islam), Materi pidato Bahasa Arab, Tartil Qur’an, Kaligrafi. Juara umum tingkat Kecamatan Brondong, juara O2SN (Olimpiade Olah Raga Seni Nasional) meliputi, atlet putra-putri, sepak takraw dan bulu tangkis, juara POR ATLETIK lompat tinggi putri tingkat Kabupaten meraih juara satu. Tahun 2014 Juara Umum POR Kecamatan Brondong antara lain, cabang Tolak peluru, Lompat jauh, Bulu tangkis dan Sepak takraw. Pada tingkat Kabupaten yakni L.G.S (Lamongan Grend Scool) juara terbaik tingkat kabupaten. Kepala SD Negeri 2 Sedayu Lawas, Suyanto, S.Pd mengatakan, untuk prestasi juara lomba baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten akan diusahakan untuk dapat dipertahankan. “Tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan sehingga nantinya bisa menjadi sekolah percontohan khususnya di Kecamatan Brondong dan umumnya di Kabupaten Lamongan,” ujarnya. (WAR)

Lamongan, Laras Post –Memasuki masa tanam tahun, Komisi B DPRD Lamongan, Propinsi Jawa Timur, meminta pemerintah setempat, segera menyiapkan ketersediaan pupuk, agar pasokan pupuk tak terganggu sehingga tak menyulitkan para petani. Anggota komisi B DPRD Lamongan Okta Rosadinata mengatakan, agar tak terjadi kelangkaan pupuk yang dapat menyulitkan petani, antisipasi ini perlu dilakukan sejak dini. “Kami minta SKPD terkait untuk lebih serius menangani persoalan

pupuk,” ujarnya, pada Kamis (4/12/2014) di Lamongan. Menurutnya, belajar dari tahun sebelumnya, setiap musim tanam kerap terjadi kelangkaan saat petani membutuhkan pupuk. Dia berharap kelangkaan tak terjadi pada masa tanam tahun ini yang justru merugikan petani serta mengantisipasi terjadinya kelangkaan karena ulah tengkulak pupuk. Didit sapaan akrabnya menyatakan, untuk antisipasi kelangkaan pupuk ini komisi B akan memanggil Dinas Pertanian

dan Kehutanan untuk meminta penjelasan terkait perencanaan dan pasokan pupuk. Komisi B, tutur Didit, juga akan memanggil sejumlah distributor pupuk di Lamongan agar saat penyaluran pupuk tidak menyalahi aturan. Sebab peran distributor cukup penting untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk. “Para distributor juga akan kami panggil untuk meminta keterangan (terkait pupuk-red),” ujar dia. Ketua Komisi B DPRD Lamongan Suetardjo Syafi’i, juga

berharap, tak ada lagi kelangkaan pupuk. Untuk itu, ia meminta semua pihak mengatasi adanya ancaman kelangkaan pupuk “Semua pihak harus terlibat,” tegasnya. Secara terpisah, kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Aris Setiadi mengatakan, jatah pupuk di Lamongan masih cukup hingga akhir tahun 2014. “Stok pupuk cukup sampai Desember 2014,” ujarnya tanpa menyebutkan jumlah ketersediaan pupuk. (WAR)

Dampak Ops Zebra 2014 Pemohon SIM Membludak Probolinggo, Laras Post - Jumlah pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM) baru, khususnya SIM C di Kantor SATPAS Polres Probolinggo mulai akhir bulan November atau semenjak dilaksanakannya Giat Ops Zebra 2014 pada 26November-2014 lalu terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hampir setiap harinya di halaman belakang Kantor SATPAS dipenuhi oleh para pemohon yang mengurus SIM baru, khususnya pemohon SIM C. Kabag Urusan SIM SATPAS Polres Probolinggo, AIPDA Hariyono mengatakan, data yang tercatat di bagian urusan SIM SATPAS Sat Lantas Polres Probolinggo, pada Selasa (2/12/2014) menunjukkan jumlah pemohon SIM baru khususnya SIM C mengalami kenaikan sebesar 5% atau peningkatan antara 25-30 pemohon dari waktu sebelum adanya giat Ops Zebra 2014 dilaksanakan. Sedangkan untuk jumlah pemohon

yang mengurus perpanjangan jumlahnya relative tetap, begitu juga untuk pemohon SIM A/B jumlahnya juga relatif tetap. Brigpol Tri Yulianto SH BA bagian Unit Tilang Sat Lantas Polres Probolinggo mengatakan, data hasil tindak pelanggaran (Dakgar) Tilang semenjak pelaksanaan giat Ops Zebra 2014, hingga Selasa malam (2/12/2014) tercatat sebanyak 553 pelanggaran, dengan rincian pelanggaran R2 (sepeda motor)karena helm sebanyak 127, boncengan lebih dari satu ada 1(satu), pelanggaran Rambu sebanyak 8 pelanggar, pelanggaran lampu siang hari 78 pelanggar, surat sejumlah 233 pelanggar, kelengkapan sebanyak 44 pelanggar. Sedang untuk pelanggaran R4 (mobil), terinci pelanggaran terkait dengan sabuk pengaman 13 pelanggar, melebihi muatan sebanyak 11 pelanggar, melanggar marka jalan sebanyak 24 pelanggar, dan surat sejumlah 14 pelanggar. Dari sejumlah tindak

FOTO:Singgih

Terlihat suasana para pemohon SIM baru di SATPAS Polres Probolinggo, meningkat semenjak adanya giat Ops Zebra 2014

pelanggaran tersebut semua ditindak sesuai UU dengan ditilang untuk disidangkan di PN Probolinggo. Dan barang bukti (BB) yang disita /diamankan oleh Petugas adalah SIM sebanyak 76, STNK sebanyak 408 kendaraan bermotor R2 (sepeda motor ) sebanyak 69 unit. Sementara itu Kabag Ops

Polres Probolinggo Kompol Budi menegaskan, sesuai deng an perint ah Kapolda Jatim, bahwa pihaknya dalam dalam melaksanakan giat Ops Zebra 2014 ini sudah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur. “Setiap harinya dijadwalkan 4 kali dilaksanakan ditempat yang berbeda,” tegasnya. (Singgih)

LarasT Regional Utama Laras



3

15

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang Jadi Agenda Sidang Paripurna Area proyek Pemasangan Paving

FOTO:DUL

Proyek Pemasangan Paving Rawan Korupsi

Pasuruan, Laras Post – Warga mempertanyakan pemasangan paving di Dusun Satak, Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Pasal di lokasi proyek tersebut tidak terpasang papan proyek. Salah seorang warga menyatakan, proyek pavingisasi di Desa Manaruwi Bangil, tidak dipasang papan proyek, masyarakat menjadi tidak mengetahui sumber anggaran, nilai anggaran, volume proyek, pelaksana proyek, maupun batas waktu pengerjaan. “Akibatnya warga juga menjadi sulit untuk melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut,” ujar warga. Untuk itu, Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan diminta menegur kontraktor pelaksana proyek pavingisasi di Desa Manaruwi, sehingga proyek dikerjakan sesuai dengan ketentuan. Pavingisasi di desa Manaruwi diakui warga amat dibutuhkan sekali mengingat Desa Manaruwi adalah wilayah langganan banjir di musim penghujan. Dengan pavingisasi yang tengah berjalan setidaknya nanti banyak membantu bila banjir datang. (e@DUL)

FOTO:IST

Polda Jatim, Kajati Jatim, Dindik Jatim, Dispendik Surabaya, serta para pegiat anti korupsi foto bersama

Tanamkan Jiwa Kejujuran Sejak Dini

Surabaya, Laras Post – Sifat kejujuran harus mulai ditanamkan sejak dini kepada para siswa, karena jiwa kewirausahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bilamana didasari dengan kejujuran. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia, Polda Jatim, Kajati Jatim, Dindik Jatim, Dispendik Surabaya, serta para pegiat anti korupsi lakukan kunjungan ke Kantin Kejujuran di SMAN 4 Surabaya, Jumat (5/12/204). Pada kesempatan ini, Kepala Dispendik Surabaya Dr. Ikhsan, S. Psi, MM menyampaikan pengembangan karakter anak dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menumbuh kembangkan lewat jiwa kewirausahaan. Ikhsan mengatakan, selain dapat mengembangkan potensi anak dalam dunia wirausaha, kantin kejujuran ini merupakan sebuah cara untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak. Ikhsan menambahkan, dalam memberikan bekal anak dalam dunia wirausaha, Dispendik bekerjasama dengan Dinkop & UMKM juga telah melatih para siswa dalam mengelola koperasi siswa. Koperasi siswa (kopsis) merupakan wadah para siswa untuk berlatih tentang belajar berorganisasi, belajar manajemen mengelola sebuah usaha, belajar gotong royong, serta belajar bertanggung jawab dan bertindak jujur. Kopsis juga merupakan sebagai laboratorium ekonomi yang didalamnya mencakup kegiatan pelajaran, pengajaran dalam meraih pengetahuan, managerial skills, koperasi sebagai learning place. Kepala SMAN 4 Drs. Nur Hasan menjelaskan melalui kantin kejujuran ini merupakan salah satu cara dalam menumbuhkan jiwa wirausaha anak. Dengan memiliki kemampuan berwirausaha dapat menjadi bekal kedepannya nanti. Sementara itu, mantan Kepala SMAN 4 yang kini menjadi Kabid. Dikmenjur Drs. Sudarminto mengungkapkan, pendirian kantin kejujuran ini berawal ketika dirinya menjadi kepala sekolah di SMAN 4. Secara teknis pengelolaan, kantin kejujuran ini mengajarkan para siswa tentang bagaimana menjaga modal kantin agar tetap stabil, melatih siswa berbuat jujur, serta dapat beriringan bersama kopsis untuk terus berkembang. Sudarminto menambahkan perlu adanya tim khusus untuk mendampingi para siswa dalam mengembangkan kantin kejujuran ini. Tim khusus ini, nantinya akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. “Barang yang dijual harus betul-betul bermanfaat dan dibutuhkan oleh anak. selain itu harga jual dapat lebih murah ataupun sama dengan harga pasaran,” ujarnya. (tim)

Villa penginapan yang sejuk dan Asri di Puncak Bogor

Kamar tidur: 124 Luas tanah: 5415 m2 Kamar mandi: 185 Luas bangunan: 4800 m2

Alamat Graha Dinar : Jl. Raya Puncak Km. 79,3 Bogor

(0251) 825 - 5047, (0251) 825 - 5062

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1.254 menjadi agenda rapat paripurna istimewa masa persidangan pertama tahun pertama DPRD Kabupaten Malang. Malang, Laras Post – Ketua DPRD Kab.Malang, Drs Hari Sasongko mengatakan, tema Hari Jadi Kabupaten Malang kali ini mengambil tema, Dengan Semangat Hari Jadi Kabupaten Malang yang ke 1254, Kita Entaskan Desa Tertinggal Demi Terwujudnya Masyarakat yang Madep Manteb. Menurutnya, tema tersebut telah mengingatkan bahwa masih ada desa yang tertinggal di wilayah Kabupaten Malang. “Oleh karena itu hendaknya dapat memberikan inspirasi sekaligus kewajiban pada kita sebagai pejabat dan aparatur pemerintah untuk melakukan tindakan nyata, saling bekerja sama guna mensukseskan dan mewujudkan tema Hari Jadi Kabupaten Malang,” ujarnya pada rapat paripurna, Jumat (28/11/2014). Ia menjelaskan, dalam usianya yang ke 1254 tahun ini, Kabupaten Malang telah mengalami pergantian Bupati sebanyak 22 kali, mulai Bupati pertama yaitu Raden Tumenggung Notodiningrat I pada tahun 1819 sampai Bupati yang ke 22 yaitu H. Rendra Kresna. “Pergantian kepemimpinan adalah merupakan hal biasa di Republik kita, sehingga siapapun nanti yang menjadi bupati, pembangunan di Kabupaten Malang harus terus berjalan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Lebih lanjut Hari Sasongko mengatakan, peringatan Hari jadi Kabupaten Malang ke 1254, merupakan wujud dalam mengapresiasi jerih payah para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sebagai pelaku sejarah perjuangan bangsa, khususnya Kabupaten Malang, sekaligus juga sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai generasi penerus bangsa. Sejarah Kabupaten Malang Pada kesempata itu, Hari Sasongko

FOTO:IST

DPRD Kabupaten Malang sedang melaksanakan rapat paripurna.

juga membacakan sejarah singkat (Sinopsis) yang disadur dari buku Pura Kanjuruhan Menuju Kabupaten Malang, Tinjuan Sejarah Hari Jadi ke1254 Kabupaten Malang (28 Nopember 760-28 Nopember 2014) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 1984. Hari Sasongko menyatakan, dengan menyandarkan diri pada bukti-bukti sejarah serta upaya yang sungguhsungguh dalam mencari pertautan historis perjalanan Kabupaten Malang dengan masa lalunya, maka pada tanggal 28 Nopember 1984 ditemukan keyakinan bahwa kesinambungan sejarah Kabupaten Malang dengan Kerajaan Kanjuruhan, teruntai dalam prasasti Dinoyo atau prasasti Kanjuruhan 760 sebagai dokumen resmi pemerintahan yang dikeluarkan oleh Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Prasasti Dinoyo yang ditulis dengan huruf Kawi,berbahasa Sansekerta berangka Tahun Candra Sangkala Nayana Vayu Rase (682 caka) Bulan Margacirsa paro terang hari Jumat atau Jumat Legi 28 Nopember 760. Peristiwa besar kala itu ditandai dengan upacara peresmian Valahajiridyah,sebagai tempat suci untuk Resi Agastya sekaligus mengganti

patung Sang Resi yang semula dari kayu cendana diganti patung batu hitam agar dapat dilihat seluruh lapisan masyarakat. Gajayana yang ketika masih bernama Liswa menganugerahkan kepada Ramandanya (Dewasimha) sebuah tempat tinggal di surga, Pura Kanjuruhan yang agung. Kata ”Liswa” artinya anak komedi atau badut, sebuah kata yang masih dapat dijumpai pada nama Candi Badut di Desa Badut. Dalam kaitannya dengan bukti tersebut, dengan sikap bijak para pihak menggunakannya sebagai pedoman atas upaya menjawab pertanyaan, “Bilamana daerah yang kemudian berkembang menjadi Kabupaten Malang, meretes kehidupan pada awal sejarahnya?” Oleh karenanya tanggal 28 Nopember 760 disepakati dan ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Malang. Sejak tanggal itu pula catatan sejarah tentang pertumbuhan pemerintahan teratur, dimana Kabupaten Malang dewasa ini mendapatkan pertautan historisnya dengan Kerajaan Kanjuruhan. Perkembangan sejarah selanjutnya peranan Malang makin mengalami pasang surut, namun tidak pernah hilang dari percaturan sejarah.

Pada jaman penjajahan Belanda yang panjang itu, Malang merupakan basis para pejuang bangsa yang sangat tidak mudah ditaklukkan. Baru sekitar tahun 1767 Malang dapat dengan susah payah dikuasai Belanda, dengan status Kabupaten dalam Karesidenan Pasuruan. Dengan merujuk uraian sejarah dan bukti-bukti pendukung yang ada, urutan Bupati Malang akan diawali dari masa Malang sebelum jatuh ke tangan Belanda sampai dengan Bupati yang diangkat pada masa Kolonial Belanda. Bupati Malang sebelum masa Pemerintahan Kolonial Belanda antara lain sebagai berikut : 1. Mas Penganten yang juga bernama Raden Adipati Wironegoro Bupati Pasuruan yang merupakan anak Surapati mengungsi ke Malang tahun 1740 karena diserang kompeni yang bersekutu dengan Patihnya Kyai Tumenggung Mertonegoro dan menjadi Bupati di Malang selama 17 tahun (1740 - 1777) 2. Malayakusumo adik dari Wironegoro (1777-….) meninggal di pantai selatan (Wanalapa) setelah itu Malang dibawah kekuasaan Bupati yang berada di Pasuruan yaitu Raden Adipati Notodiningrat I yang merupakan Bupati Pertama,sedangkan Bupati yang ke 22 yaitu Drs.Rendra Kresna sampai sekarang. (her/gus)

BPBD Buleleng Siap Siaga Hadapi Bencana Buleleng, Laras Post - Meski diprediksi hujan datang pada akhir Desember nanti, namun hujan sudah mulai turun di Kabupaten Buleleng dan tak menutup kemungkinan hujan datang lebih awal. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng Bali, Ketut Yasa mengatakan, Posko siaga bencana sudah dilakukan, untuk mengantisipasi bencana lainnya, seperti putting beliung atau gelombang pasang. “Bencana ini susah ditebak, makanya Posko induk sudah dibuat di Kantor BPBD sekaligus jadi sentra komunikasi,” ujarnya. Posko siaga bencana akan menjadi pusat informasi dan komunikasi, bencana yang ada di Kabupaten Buleleng. BPBD Buleleng tidak hanya melibatkan elemen dari TNI atau POLRI, badan SAR nasional, serta

FOTO:IST

Siap Siaga Bencana, BPBD Buleleng Bali Gelar simulasi Penyelamatan Korban

taruna siaga. Tetapi juga melibatkan masyarakat umum. Keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting sekali mengantisipasi terjadinya bencana. Saat ini BPBD Buleleng sudah menetapkan dua desa untuk

dibentuk kelompok masyarakat tanggap bencana. Desa Galungan dan Desa Lemukih kecamatan Sawan, selama ini di kedua desa menjadi langganan bencana pada setiap tahunnya. Baik bencana tanah longsor ataupun banjir

bandang. Nantinya masing-masing desa ditunjuk 50 orang warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat tanggap bencana. Mereka diberikan peralatan dari BPBD Buleleng. “Bukan bererti mereka jadi relawan gratis, tapi kami ingin bagaimana masyarakat itu bisa melakukan tahap tanggap bencana, sambil menunggu personel kami terjun kelokasi, jadi kalau ada longsor, menutup jalan, itu bisa diselesaikan lebih cepat,” ungkap Ketut Yasa. Ketut Yasa menghimbau masyarakat yang tinggal dikawasan perbukitan agar pertimbangkan rencana evakuasi dan meninggalkan pemukiman mereka saat ini, khususnya bagi warga yang tinggal di lereng perbukitan, dengan tingkat kemiringan 40derajat karena bukit itu sangat riskan sekali terjadi bencana tanah longsor. (AS)

Minimnya Fasilitas Jadi Tantangan KONI Jateng Semarang, Laras Post - Minimnya fasilitas latihan serta pendanaan masih menjadi masalah klasik yang mempengaruhi pembinaan para atlet. Persoalan itu pula yang akan menjadi tantangan bagi ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah terpilih. Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH menyampaikan hal itu, saat membuka Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa KONI Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu (6/12/2014) di Hotel Patrajasa. Gubernur menilai, persoalan seputar minimnya pendanaan yang berakibat pada ketidakmampuan memberi gaji dan bonus atlet serta tidak bagusnya fasilitas adalah persoalan memprihatinkan. Hal ini perlu dimanage untuk membuat linkage dengan para donatur. Misalnya menghubungkan dengan program CSR perusahaan.

“Ini tantangan yang dihadapi siapapun yang akan terpilih. Maka tadi saya katakan yang terpilih segera bertemu saya untuk kita siapkan perencanaannya,” kata ayah satu putra itu. Disinggung soal calon ketua KONI, gubernur mengaku sejak awal tidak mengetahuinya. Tapi sejak awal dia berpesan agar calon ketua KONI dipilih secara terbuka. “Terbuka dalam bahasa saya semacam dilelang. Tapi karena ini sifatnya pergantian antar waktu, monggo silahkan mereka yang punya kepengurusan mengusulkan. Saya tidak tahu proses di dalam internal. Tapi pasti ada mekanismenya,” ungkapnya. Berdasarkan laporan KONI, imbuhnya, pada pendaftaran yang ditutup (5/12) pukul 13.00 WIB ada enam pendaftar yang memenuhi syarat. Dari jumlah tersebut mengerucut menjadi dua orang. Gubernur berharap

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH

dua calon yang terjaring bisa bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua. Tidak perlu berebut. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat M Riyanto. Dia menegaskan kursi ketua bukan ajang perebutan kekuasaan. Menurutnya yang terpenting adalah membangun misi perdamaian untuk menyatukan

FOTO:IST

insan olahraga demi kejayaan dan kesejahteraan bangsa. Apalagi tugas KONI Jawa Tengah dalam waktu dekat cukup berat, yakni menerjunkan atlet terbaiknya dalam PON IX di Jawa Barat pada bulan September 2016 dan mempertahankan prestasi para atlet Jawa Tengah yang selama ini menjadi tumpuan meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. (tim)

2

LarasT Ragam Utama

16


Penglima TNI :

Indonesia Harus Membangun Politik, Ekonomi Militer dan Diplomasi Latihan parjurit TNI dalam penanggulangan teroris

Foto:IST

TNI Bebaskan Sandera ISIS Jakarta, Laras Post - Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Penanggulangan Teror (Gultor) TNI berhasil membebaskan sandera dari kelompok Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Indonesia pimpinan Sierra Militan yang memiliki kemampuan menembak, merakit bom, menguasai medan dan pelolosan serta mengintimidasi masyarakat kampung. Anggota ISIS yang telah dilatih di Poso tersebut, bergeser ke wilayah Bima untuk mencari simpatisan baru guna mendukung aksi teror di Jakarta dengan sasaran bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Setelah merencanakan secara matang, maka kelompok radikal pendukung ISIS melaksanakan pembajakan pesawat yang di dalamnya terdapat pejabat VIP. Selain itu, kelompok radikal juga memutus jalur suplai bahan bakar avtur pesawat, menguasai depo pertamina, gedung otoritas bandara dan menyandera kepala bandara serta seluruh staf yang bertugas mengatur regulasi di bandara. Mengetahui kelompok ISIS menguasai Bandara Soekarno - Hatta, selanjutnya melalui Direktif Panglima TNI, Satgas Gultor TNI melaksanakan aksi penindakan teror dengan berbagai manuver mulai dari infiltrasi hingga pasukan terakhir melaksanakan eksfiltrasi. Sasaran pembebasan sandera terbagi dalam tiga lokasi yaitu: sasaran pembebasan sandera (Basra) di pesawat dilakukan oleh Tim Aksi Khusus (Aksus) Alpha melaksanakan infiltrasi udara dengan Free Fall Grasstrip Runway Utara. Sasaran berikutnya gedung Angkasa Pura II oleh Tim Aksus Delta diawali dengan fastrope dan sasaran terakhir Tim Aksus Charlie melaksanakan infiltrasi udara dengan free fall di gedung Shafti Pertamina. Dengan gerakan taktis yang cepat dan tepat, prajurit TNI akhirnya berhasil menewaskan 16 teroris serta berhasil menyelamatkan seluruh sandera sejumlah 79 orang. Demikian skenario latihan pembebasan sandera yang dilaksanakan oleh Satuan Khusus TNI yang tergabung dalam Latihan Gultor Tri Matra IX TA. 2014 sesaat sebelum ditutup secara resmi oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin mewakili Panglima TNI, pada Jumat (5/12/2014) di lapangan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Bandara Soekarno Hatta, Tangerang-Banten. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Irjen TNI antara lain mengatakan, satu Dasawarsa ke depan, konflik angkatan bersenjata antar negara sangat kecil kemungkinan terjadi. “Instrumen internasional telah menjadi pagar terjadinya konflik, namun demikian TNI harus tetap siaga, manakala instrumen internasional tersebut tidak mampu melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional”, kata Panglima TNI. Menurutnya, hal itu harus menjadi kewaspadaan karena, bentuk perang telah berubah dalam bentuk perang terorisme hybrida dan proxy war yang memiliki dimensi fisik dan psikologis yang dilakukan oleh negara atau non negara. (her)

Demo buruh.

Foto:IST

Tuntut Revisi UMP Buruh Akan Mogok Nasional Jakarta, Laras Post – Puluhan federasi serikat pekerja mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran, bahkan melakukan mogok nasional pada 10-11 Desember mendatang, untuk menuntut revisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 yang sudah ditetapkan di berbagai daerah. Kalangan buruh menuntut revisi atas upah minimum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota layak dilakukan, sebab penetapan UMP 2015 belum memperhitungkan kenaikan harga BBM bersubsidi. “Revisi upah minimum harus disesuaikan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yakni 30 persen atau sekitar Rp500 ribuan,” ungkap Sekjen KSPI, Muhammad Rusdi, dalam jumpa pers, pada Kamis (04/12.2014) di kantor LBH Jakarta. Menurutnya, buruh tak hanya menuntut revisi UMP, tapi juga menuntut perbaikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 jadi 84 komponen, menolak kenaikan harga BBM dan menolak pelaksanaan Jaminan Pensiun per 1 Juli 2015. “Selain itu, buruh meminta perbaikan pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan pengangkatan pekerja outsourcing,” ujarnya. Ia menyatakan, demonstrasi besar dan rencana mogok kerja nasional, merupakan sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah baru yang dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan buruh. Rusdi menyatakan, buruh selama ini tak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, seharusnya Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional bisa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan tersebut. “Sebelumnya buruh sudah dua kali demonstrasi di depan gedung Kemenaker, tapi tidak mendapat respon positif dari Menaker,” ujar Rusdi. Menurutnya, menjelang masa jabatan Presiden SBY berakhir, rapat pleno terakhir Tripartit Nasional dilakukan. Namun isu-isu yang dituntut buruh yakni masalah pengupahan, Jaminan Pensiun, Jamkes dan kenaikan BBM bersubsidi belum pernah sekalipun dibahas Tripartit Nasional selama tiga bulan terakhir. Sementara itu Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan mengatakan, sebelum upah minimum ditetapkan buruh telah mengingatkan agar kenaikan harga BBM bersubsidi diakomodir. Sebab pihaknya yakin kenaikan itu akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok, namun ternyata usulan itu tidak mendapat respons. Ia menegaskan, jika tidak ada penyesuaian, kesenjangan ekonomi semakin besar. “Kenaikan harga BBM bersubsidi 30 persen sedangkan kenaikan upah minimum rata-rata 8 persen,” paparnya. Menurutnya, 60 komponen KHL saat ini sudah tidak layak. Apalagi pemerintah tidak mengatur pengupahan untuk pekerja yang sudah berkeluarga dan pengalamannya di atas satu tahun. “Sebab itu, pemerintah patut merevisi KHL dari 60 jadi 84 komponen,” tegasnya. Bertambah Perusahaan Yang Gulung Tikar Kenaikan UMP telah menyebabkan perusahaan yang gulung tikar bertambah, apalagi jika harus melakukan revisi UMP setiap tahun, akan semakin memberatkan perusahaan. Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakhiri mengatakan, sektor industri dalam negeri sulit berkembang dengan baik karena ada tuntutan merevisi UMP setiap tahun. “Tuntutan itu dipukul rata dan tidak diikuti penilaian produktivitas. Pekerja yang produktivitasnya pas-pasan pun ikut menikmati kenaikan UMP,” ujarnya, pada Senin (01/12/2014) di Jakarta. Ia menegaskan, kemampuan setiap perusahaan berbeda-beda sehingga revisi UMP tidak perlu dilakukan secara merata. “Apalagi mayoritas yang menikmati kenaikan UMP adalah pekerja sektor formal, bukan informal,” ungkapnya. (tim)

Dalam konteks kepentingan nasional dan komunitas internasional, pada era globalisasi terdapat empat substansi penting yang harus dibangun oleh Indonesia, yaitu politik, ekonomi, militer dan diplomasi. Jakarta, Laras Post - “Secara spesifik, kemampuan diplomasi merupakan salah satu faktor penting dalam penguatan politik, ekonomi dan militer,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, saat menutup kursus Atase Pertahanan (Athan) RI dan Penataran Istri Calon Athan RI Angkatan ke-10 TA 2014, pada Kamis (4/12/2014) di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Panglima TNI menjelaskan, dari pemahaman ini peran Atase Pertahanan maupun Atase Angkatan menjadi agen informasi dalam pembangunan dan pengembangan TNI yang professional dihadapkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, baik dampak yang menguntungkan dan merugikan. “Para perwira sebagai perwakilan militer RI, baik Atase Pertahanan maupun Atase Angkatan agar menggunakan intelijensia dan ketajaman analisa dalam mengelaborasi negara

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, saat menutup kursus Atase Pertahanan (Athan) RI dan Penataran Istri Calon Athan RI Angkatan ke-10 TA 2014, pada Kamis (4/12/2014) di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap. Foto:IST

a k r e di t a si b a g i k e p e n t i n g a n penguatan TNI dan peningkatan pertahanan negara,” lanjutnya. Moeldoko menyatakan, pihaknya juga menyiapkan rewards bagi para Calon Atase yang mampu menunjukkan aplikasi tugas dengan hasil outstanding dan pusnishment bagi yang tidak mampu membangun komunikasi sosial dengan lingkungan Perwakilan Militer dan Kedutaan RI sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas. Untuk itu, kata Moeldoko, seluruh perwira agar terus membangun soliditas dan sinergitas di lingkungan kerja. “Apapun kinerja, sikap dan tindakan para perwira merupakan representasi

TNI di perwakilan RI dan di negara akreditasi,” tegasnya. Lebih lanjut Panglima TNI menyarankan, untuk menggunakan setiap kesempatan di negara akreditas guna meningkatkan kapasitas serta kapabilitas individu, dengan tanpa melalaikan tugas pokok. “Gunakan setiap detik waktu untuk membangun networking, yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas saat ini dan masa yang akan datang,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI juga menyinggung peranan dukungan istri dan keluarga dalam keberhasilan tugas para Calon Atase. Menurutnya, keberhasilan para perwira, juga akan sangat ditentukan

oleh dukungan istri dan keluarga, yang secara cerdas harus mampu memisahkan kepentingan tugas dengan kepentingan keluarga. “Kode etik IKKT harus menjadi pedoman para istri dalam membantu tugas suami, dan dalam membina komunikasi sosial, baik di lingkungan kedutaan maupun di lingkungan organisasi diplomat militer,” terang Panglima TNI. Kursus Athan RI Angkatan keX T.A. 2014, berlangsung selama tiga bulan di Pusdik Intelstrat Cilendek Bogor. Para calon Athan RI berjumlah 46 orang, terdiri dari TNI AD 23 orang, TNI AL 12 orang dan TNI AU 11 orang. Mereka nantinya akan ditempatkan di 33 negara. (her)

Jadi Pembina Pramuka DKI Jakarta, Kopassus Gelar Gelang Ajang Pembina Pramuka Jakarta, Laras Post - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (TNI AD) menjadi pembina Pramuka seluruh DKI Jakarta dan melakukan Gelang Ajar Pembina Pramuka. Kegiatan untuk yang pertama kali dilaksanakan di Markas Kopassus ini, diharapkan menjadi ajang transformasi pengetahuan dan informasi. Pada kesempatan itu, Danjen Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo mengatakan, merupakan suatu kehormatan khusus bagi Kopassus yang dipercaya untuk melaksanakan Gelang Ajar Pembina Pramuka. “Kami tentunya akan berusaha semaksimal mungkin gelang ajar yang berlangsung selama 3 hari ini dan dapat memberikan sebuah kontribusi yang baik dalam pembina gerakan Pramuka di wilayah DKI Jakarta,”kata Danjen Kopassus, saat membuka Gelang Ajar Pembina Pramuka, pada Sabtu (6/12/14) di Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Menurut Danjen Kopassus, Kopassus dapat memberikan pelatihan dalam bentuk kebersamaan, kedisiplin, ketangguhan dalam menghadapi berbagai macam mungkin terjadi yang bisa untuk berhadapan kondisi sekarang ini seperti hujan, banjir, atau angin kencang. “Untuk itu kita harus memberikan himbauan kepada para peserta Gelang

Galeri Foto

Foto:Sugih

Danjen, Mayjen Doni Monardo dan Wadanjen Kopassus Brigjen TNI M Herindra foto bersama Ketua Kwarcab DKI Jakarta Sylviana beserta para Ketua Kwarcab wilayah dan para pengurus.

Ajar ini untuk mempersiapkan diri. Mengingat masyarakat kita agar berhati-hati dalam menghadapi musim penghujan dan kalau nanti ada pohon tumbang serta banjir, kita segera cepat dapat mengatasinya, agar jangan sampai ada timbul korban,”ujarnya. Sementara itu Deputy Gubernur Bidang Parawisata juga Ketua Kwartir Daerah Jakarta Sylviana Murni mengatakan, Kopassus adalah Pasukan khusus yang artinya khusus dipersiapkan untuk hal-hal yang khsusus, karena itu dari Pramuka yakin betul kepada Kopassus. Gelaran ajar ini juga sebuah media informasi sekaligus tukar menukar

informasi antara siaga ibukota dengan siaga di wilayah kota lainnya. “Kegiatan ini untuk penggalang dengan penggalang lainnya dan ini jika nantinya pembinanya sudah bagus akan mengimplementasikan kepada peserta didik lainnya juga kita bekali dengan karakter building kedisiplinan, rasa tanggung jawab yang luar biasa yang memang dipersiapkan oleh Kopassus ini secara khusus. Saya yakin betul mereka juga akan mengimplementasikan dengan baik dan tadi kita sudah menandatangani MoU untuk masa bhakti saya hingga 2018. Kegiatan seperti ini akan di lakukan setahun 2 kali,” kata Sylviana.

Para peserta yang mengikuti latihan ini diantaranya, dari Kwarcab Jakarta Pusat 94 peserta, Kwarcab Jakarta Utara 84 peserta, Kwarcab Jakarta Selatan 110 peserta, Kwarcab Jakarta Timur 107 peserta, Kwarcab Jakarta Barat 122 peserta, total peserta 517 orang. Tampak hadir pada acara itu Wadanjen Kopassus Brigjen TNI M Herindra, Dansat 81, Kolonel Inf Taufik Shobri, Asops Kopassus Kolonel Inf Binsar Sianipar, Asren Kopassus Kolonel Inf Tevi Zebua, Wadan Grup 3 Kopassus Letkol Inf J.O Sembiring, Asintel Kopassus Kolonel Inf I Putu Danny. (Her/sg/dam)

Gelang Ajar Pembina Pramuka, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Th. 2014, di Mako Kopassus, Cijantung, Jaktim Ketua Kwarda DKI Jakarta Sylviana Murni menandatangani MoU Gelang Ajar Pembina Pramuka masa bhakti hingga 2018 disaksikan Danjen dan Wadanjen Kopassus

Ketua Kwarda DKI Jakarta Sylviana Murni mengalungkan tanda peserta Ajar Pembina Pramuka tahun 2014.

Danjen, Mayjen Doni Monardo dan Ketua Kwarda DKI Jakarta Sylviana saat diwawancara awak media. Danjen, Mayjen Doni Monardo dan Wadanjen Kopassus Brigjen TNI M Herindra foto bersama Ketua Kwarda DKI Jakarta Sylviana beserta para peserta Gelang Ajar Pembina Pramuka tahun 2014. Letda Suroto ketika menjadi Kwarda saat gladiresik pra upacara Gelang Ajar Pembina Pramuka 2014

Danjen, Mayjen Doni Monardo dan Wadanjen Kopassus Brigjen TNI M Herindra foto bersama group Marching Band SMPN 103 Jakarta Timur. Foto-foto: Sugih/Damit

Pertanahan Belum Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Recommend Documents