hanya 92 ekor.(badan Pusat Statistik, Kabupaten Padang Lawas Utara). masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan

hasil sensus pertanian 2013 apabila dirinci menurut kecamatan yang memiliki sapi dan kerbau paling banyak adalah Kecamatan Padang Bolak dengan jumlah populasi sebanyak 4.954 ekor, kemudian Kecamatan Simangambat (3.381 ekor), dan Kecamatan Portibi (3.335 ekor). Sedangkan Kecamatan yang memiliki sapi dan kerbau paling sedikit adalah Kecamatan Dolok dengan jumlah populasi hanya 92 ekor.(Badan Pusat Statistik, Kabupaten Padang Lawas Utara). Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum

yang mampu mengatur seluruh

perikehidupan

masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan. Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat

Hukum yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat memang semestinya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat

Universitas Sumatera Utara

secara kompleks sekalipun. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum di dalam masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu, yang justru memiliki tendensi untuk keuntugan pribadi atau golongan. Sistem hukum suatu negara terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan. Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupuan hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamnya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana pencurian.

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan ekonomi/faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak


pidana pencurian. Dalam

sejarah

peradaban

manusia

pencurian

ada

sejak

terjadi

ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari caracara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang lebih parahnya lagi banyak kasuskasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus di masa depan. Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidak-tidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasikan agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembanganya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pencurian dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula


dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian.2 Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP salah satunya tindak pidana pencurian ternak. Pencurian ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Ternak khususnya sapi dan kerbau bagi kehidupan masyarakat Paluta terutama petani sangat penting, selain itu sapi dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah. Pelaku pada pencurian ternak ini kebanyakan pelaku residivis yaitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya. Dalam Bab IX KUHP tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP mengartikan ternak sebagai yang diatur dalam pasal 101 KUHP yaitu hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan : kuda, sapi atau kerbau dan babi. Dari istilah ini dapat dimengerti bahwa objek dari pencuriannya ternak sebagai unsur objektif tambahan dalam tindak pidana pencurian pokok, sehingga dapat disimpulkan disatu pihak penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah ternak. Dan dilain pihak membatasi karena tidak termasuk didalamnya ayam, 2Suharto RM, Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal: 72.


bebek, dan sebagainya.3 Di negeri Belanda menyebutkan “diefstal van uit de weide” (pencurian ternak dari suatu padang rumput penggembalaan), dimana unsur weide itu tegas ditambahkan karena unsur inilah yang justru merupakan alasan memberatkan hukuman. Oleh karena di Indonesia tidak ada tambahan “ dari padang rumput penggembalaan”, maka alasan memperberat hukuman hanya terletak pada hal ; bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting.4 Sama halnya di Indonesia, menurut pandangan pembentuk Undangundang bahwa masyarakat Indonesia memandang ternak mempunyai nilai khusus, mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada benda maupun binatang lainnya. Nilai khusus ini misalnya ternak dapat digunakan sebagai penarik beban, mengerjakan sawah, bahkan dapat digunakan sebagai ukuran kekayaan seseorang. Tindak kejahatan pada dasarnya selalu melekat di dalam masyarakat manapun dan berbentuk apapun sistem politiknya. Lebih jauh lagi Baharuddin Lopa menjelaskan, semakin kompleks masyarakat semakin banyak pula pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena di tengah-tengah masyarakat kerap sekali terjadi tindak pidana yang sangat bervariasi. Salah satu kasus pencurian ternak, pencurian ternak merupakan suatu bentuk pencurian yang diperberat, yaitu bentuk pencurian sebagaimana 3 Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib, Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008, hal. 59. 4 Ibid., hal. 59.


yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian dalam bentuk pokoknya. Ternak ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor-faktor memperberat didasarkan pada pertimbangan mengenai keadaan khusus pada Indonesia. Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah (skipsi) dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak Kerbau (Studi Kasus Polsek Padang Bolak Kec. Portibi Kab.Padang Lawas Utara”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya pencurian ternak kerbau di wilayah hukum Polsek Padang Bolak? 2. Bagaimana upaya kepolisian Polsek Padang Bolak dalam penanggulangan pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara? 3. Bagaimana Penanganan Pencurian Ternak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan penerapan hukum pidana di Wilayah Hukum Polsek Padang Bolak? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara


2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Padang Lawas Utara 3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh kepolisian Polsek Padang Bolak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara. 4. Untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan kepolisian Polsek Padang Bolak dalam kasus pencurian ternak kerbau sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia 2. Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah : a) Manfaat (Teoritis) Penulisan skripsi ini dapat mejadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai peran Kepolisian Polsek Padang Bolak dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak kerbau di Kabupaten Padang Lawas Utara. b) Manfaat (Praktis) Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan informasi dan pengetahuan hukum umumnya dan perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang. D. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil penelurusan belum diketemukan karya ilmiah lain dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak Kerbau (Studi Kasus Polsek Padang Bolak Kec. Portibi Kab.Padang Lawas Utara)”. Penelitian


ini juga bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat, sehingga karya penulisan ini merupakan karya asli. Kekhususan karya ini adalah pada penanggulangan aparat kepolisian Polsek Padang Bolak terhadap tindak pencurian ternak (curnak) kerbau di Kabupaten Paluta serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam mencegah terjadinya pencurian hewan ternak milik warga

dan

penyelesaian kasus pencurian kerbau di Polsek Padang Bolak sesuai dengan penerapan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku pencurian kerbau E.Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Tindak Pidana Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu straf, yang kadang-kadang disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana ( strafbaar feit).Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda.5 Demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Tindak pidana adalah prilaku dalam waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak 5 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 24


dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum.6 Istilah yang digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah : a. Tindak Pidana b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.tresna dan Pompe Pompe merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan R. Tresna merumuskan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.7

Peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana, baru menjadi penting dalam hokum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan 6 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari UndangUndang hukum pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 61. 7 Adami Chazawi, Op.Cit, Hal. 72


oleh perbuatan manusia baik aktif maupun pasif. c. Delik Sebenarnya berasal dari bahasa latin “delictum” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Delik merupakan perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. d. Pelanggaran pidana. e. Perbuatan yang boleh dihukum f. Perbuatan yang dapat dihukum g. Perbuatan Pidana Istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Strafbaar feit”

atau “delict” . Dalam bahasa

Indonesia di samping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan “strafbaar feit” atau “delict” itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E Utrecth) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti8: a. Tindak pidana (Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) b. Perbuatan pidana (Prof. Mulyatmo, pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta). c. Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya, Pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta 1955. d. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni, Ringkasan tentnag Hukum 8 Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal. 36.


Pidana, Penerbitan Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959). e. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang No. 12 / Drt Tahun 1951, Pasal

3,

tentang

Mengubah

(Ordonnantie

Tijdelijk

Bijzondere

Strafbepalingen). Di antara beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau yang bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ gebod) atau tidak bertindak.9 2.Pengertian Pencurian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri”. Pengertian ini berbeda dengan pengertian sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pengertian menurut perundang-undangan haruslah memenuhi unsur-unsur yang lengkap dari suatu pasal yang didakwakan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan perundan-undangan itu sendiri maupun untuk merumuskan sebuah tindakan apakah masuk kategori tindak pidana atau bukan.10 Para sarjana hukum tidak memberikan defenisi tentang pencurian, akan tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya R. Soesilo 9 Ibid, , Hal. 37 10 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2000. Hal. 177 11

R. Soesilo.. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, Politeia.Bogor.1995.Hal.249 12 Lamintang, P.A.F. Delik-Delik Khusus Kejahata-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru. Bandung, 1989. Hal. 13


mengemukakan bahwa : “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.11 Berdasarkan rumusan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pencurian adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan jalan mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dimana barang tersebut adalah kepunyaan orang lain dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum.12 Tindak pidana pencurian dari beberapa unsur-unsur, sebagai berikut: 1. Perbuatan mengambil. Unsur pertama dari pencurian ini adalah mengambil barang, maksudnya membawa barang tersebut di bawah penguasaannya yang menyebabkan barang yang diambil tidak lagi menjadi milik dari pemilik semula. Hal ini menurut pendapat Lamintang yang secara lengkap dalam bahasa Belanda yakni sebagai berikut :Wegnemen is ene gedraging wa ardor man het goed bring thin zijn feitolijke heerrchappij, be doeling die men opzichte van dat goed verder koestert. (mengambil itu adalah suatu prilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau benda dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut.13 11 12 13 R. Sooesilo, Op.Cit,Hal: 250


Mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya untuk mengambil barang itu dan barang tersebut belum dalam kekuasaannya, apabila sewaktu memiliki barang itu telah berada di tangannya, maka perbuatan bukan pencurian tetapi penggelapan ( Pasal 372 KUHPidana ). Pengambilan ( pencurian ) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut dan belum berpindah tempat. Bilamana orang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan “mencoba mencuri”.14 Jika seseorang telah mengangkat suatu barang dengan maksud untuk membawa kedalam penguasaannya yang nyata tanpa bantuan atau izin dari pemiliknya, akan tetapi diketahui oleh orang lain bahwa telah meletakkan barang tersebut di tempat semula, maka orang itu dapat dipandang selesai melakukan perbuatan mengambil seperti yang dimaksud pada Pasal 362 KUHP. Perkembangan dibidang hukum pidana menyebabkan pengertian perbuatan “mengambil” dapat pula mengalami penafsiran luas, seperti yang dipakai oleh pembuat undang-undang yaitu tidak terbatas dengan tangan saja melainkan biasa juga mengambil dengan kaki, atau dengan menggigit atau dengan menggunakan satu macam alat lain, sebagaimana ajaran teori alat dalam hukum pidana. Misalnya dengan sepotong kayu atau besi ataupun menghabiskan bensin dalam mengendarai kendaraan tanpa seizin pemiliknya, walaupun tidak berniat mengambil kendaraan itu. Disamping itu, mengambil aliran listrik dari suatu tempat yang dikehendaki. dengan cara menempatkan sepotong kabel untuk 14 R. Sooesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1995, Pasal 362. Hal: 249


mengalirkan muatan arus listrik tanpa melalui alat ukur Perusahaan Listrik Negara ( PLN ), telah dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian. 2. Yang diambil harus “suatu barang”. Sebagaimana telah diatur dalam KUHP, bahwa pencurian digolongkan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan terhadap harta benda orang. Hal ini berarti bahwa yang menjadi objek pencurian adalah “barang”. Mengenai objek pencurian SIMONS mengemukakan pendapatnya, yaitu: “Segala sesuatu merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian”. Pendapat tersebut berarti bahwa yang dapat menjadi objek dari pencurian itu hanyalah barang-barang yang ada pemiliknya yang jelas dan sah menurut hukum. Sedangkan untuk barang yang tidak ada pemiliknya ( Res Nullius ) pada hakekatnya tidak dapat dijadikan objek pencurian15”. Disamping itu, masih terdapat lagi barang-barang yang tidak dapat dijadikan sebagai objek pencurian, yakni barang yang semula ada pemiliknya tersebut dilepaskan haknya.sebagai pemilik barang atau barang itu biasa disebut “ Res DelictaeI ”. Contohnya sepatu atau pakaian yang oleh pemiliknya telah dibuang ke tempat sampah, barang-barang yang hilang dan tidak dapat diharapkan kembali oleh pemiliknya dan lain-lain. Dalam Pasal ini, yang dimaksud dengan barang sebagai objek pencurian adalah barang berharga yang ekonomis dan barang berharga tidak ekonomis. Barang berharga ekonomis dimaksudkan adalah barang tersebut mempunyai 15 Lamintang, P.A.F, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung 1989, hal: 21


nilai uang atau setidak-tidaknya dapat ditukarkan dengan uang. Sedangkan barang berharga tidak ekonomis yaitu barang yang tidak memiliki nilai tukar uang, tetapi menurut ukuran pihak korban pencurian, barang tersebut mempunyai nilai dan berharga. Contohnya, surat biasa, beberapa helai rambut dari seseorang yang telah wafat dan sangat dicintainya ataupun beberapa kertas dari buku yang telah robek.16 Seperti dalam bukunya, mengemukakan pendapatnya tentang maksud dari barang, yaitu sebagai berikut : Barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang ( manusia tidak termasuk ) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat ataupun pipa. Barang itu tidak perlu mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu mengambil beberapa rambut wanita (untuk kenangkenangan) tanpa seizin wanita itu, termasuk pencurian meskipun helai rambut tidak ada harganya. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo tersebut, maka dapat dipahami bahwa barang yang menjadi objek pencurian dalam Pasal 362 KUHP tidak hanya termasuk barang berwujud saja, tetapi telah mencakup barang yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas yang dapat dialirkan melalui kawat, atau pipa.17 3. Barang itu “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”. 16 Ibid, , Hal: 2 17 R. Sooesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia. Bogor. 1996,

hal.250


Secara sederhana, penulis akan memberikan contoh mengenai barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Misalnya : si A membeli buku cetak yang kemudian buku tersebut dicuri oleh si B. Buku cetak ini sepenuhnya milik si A sehingga si B sama sekali tidak mempunyai hak milik atas buku cetak yang telah dicurinya. Pengertian barang sebahagian kepunyaan orang lain, contohnya : si A bersama si B membeli sepeda, maka sepeda tersebut kepunyaan si A dan si B ( milik bersama ) yang kemudian disimpan di rumah si A, si B menerima. warisan dari si C, disimpan di rumah si A kemudian kemudian dicuri oleh si B. Dalam hal ini barang yang dicuri si B sebahagian kepunyaan si A. Orang lain yang dimaksud adalah tidak termasuk suami istri khusus untuk penerapan ketentuan Pasal 362 KUHP dan orang lain diluar yang melakukan pencurian seperti contoh tersebut diatas bahwa si A orang lain dari si B atau sebaliknya.18 4. Pengambilan dilakukan dengan “maksud untuk memiliki” barang dengan cara “melawan hukum” ( melawan hak ). Dalam hai ini terdapat dua bagian yaitu “maksud untuk memiliki” dan unsur “melawan hukum”. Adapun penjelasan mengenai keduanya adalah sebagai berikut : a. Maksud untuk memiliki Unsur ini merupakan unsur batin dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan akhir dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya (sebagai niat).

18 Anwar. Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II. Alumni :

Bandung, 1986, hal. 26


Unsur memiliki adalah tujuan terdekat dari perbuatan mengambil, sebab apabila si pelaku mengambil barang tetapi tanpa maksud untuk memiliki maka tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana, tetapi mungkin dengan ketentuan lain.19 Berkaitan dengan unsur tersebut, Wirjono Projodikoro (1980 :167) mengemukakan sebagai berikut : “Pengertian maksud untuk memiliki adalah menjelmakan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memenfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri”. Dalam perbuatan dengan maksud untuk memiliki “niat” dari pelaku sudah ada sebelum barang itu diambil. Pelaku dipandang telah menyadari dan tahu bahwa barang itu kepunyaan orang lain yang dimiliki secara melawan hukum. b. Melawan hukum Melawan hukum dimaksud melekat pada unsur “dengan maksud untuk memiliki” yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini berarti bahwa “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum menurut Moch. Anwar yaitu sebagai berikut : Pendapat yang berpendirian formil menyatakan bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan

19 Ibid.hal. 27


undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum.20 Pendapat yang berpendirian ajaran materil dianut oleh HR maupun MA RI dalam yurisprudensi berpendapat : “perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum sebab hukum bukan hanya terdiri dari undang-undang saja, tetapi diluar dari pada undang-undang”.21 3. Jenis-Jenis Pencurian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam pembagian Buku I, II dan III, kejahatan telah diatur dalam buku II. Khususnya tindak pidana pencurian, termuat dalam Buku II Bab XXII, Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian tersebut, terdapat lima kualifikasi pencurian sebagai berikut : a. Pencurian biasa; b. Pencurian berat; c. Pencurian ringan; d. Pencurian dengan kekerasan; e. Pencurian dalam kalangan keluarga. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu per satu jenis-jenis pencurian ini, sebagai berikut : 20Ibid. Hal.56 21 Lamintang, Op.cit.Hal.194


a. Pencurian Biasa Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 tersebut merupakan dasar pencurian dan juga menjadi tolak ukur apakah suatu peristiwa pencurian termasuk dalam pencurian biasa, berat, ringan, dan lain-lain. Suatu hal penting yang perlu diperhatikan adalah perbuatan pembuat harus memenuhi rumusan Pasal 362 KUHP. Dari rumusan Pasal 362 KUHP tersebut, ditarik suatu rumusan yang akan dipergunakan menentukan kategori pencurian biasa sebagai berikut : 1. Perbuatan mengambil; 2. Yang diambil adalah sesuatu barang; 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; 4. Maksud hendak memiliki secara melawan hukum. Apabila semua unsur diatas telah dilakukan oleh si pencuri, maka akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak Rp. 900,--.(Sembilan ratus rupiah). b. Pencurian Berat Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, selain memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. R. Soesilo menerjemahkan Pasal 363 KUHP sebagai berikut : 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun : a. Pencurian hewan.(KUHP 101).


b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru- hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang. c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang berhak (yang punya). (KUHP 98, 167 s, 365). d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (KUHP 364). e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99 s, 364 s). 2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHP 35, 366, 486). 22 c. Pencurian Ringan Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menentukan sebagai berikut : Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima 22 R. Soesilo.. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

komentarnya, Politeia: Bogor. 1995, Hal. 252


puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-. Melihat pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan dengan ketentuan harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-- dan perbuatan yang dilakukan adalah : 1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 butir 4). 2.Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat barang dengan membongkar, memecah dan sebagainya (pasal 363 butir 5). Pengecualian dari pencurian ringan meskipun harganya tidak lebih dari Rp. 250,--; jika : 1. Barang yang dicuri adalah hewan. 2. Dilakukan pada waktu kebakaran ataupun malapetaka yang lain. 3. Pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak mengetahui kejadian itu atau tidak atas kehendak orang yang mempunyai hak. 4. Pencurian yang disertai dengan kekerasan (Pasal 365), d. Pencurian dengan Kekerasan Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut : 1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut


melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. (KUHP 89, 335). 2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. (KUHP 98,363). b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (KUHP 363 butir 4). c. Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99, 100, 364 s). d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. (KUHP 90). 3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (KUHP 35, 89, 366). 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dijatuhkan, jika

perbuatan itu menjadikan ada orang

mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir no.1 dan 3. (KUHP 339, 366, 486). e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang mengatakan sebagai berikut :


1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) dari orang yang kena kejahatan itu, tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu ini tidak dapat dituntut hukuman. 2 Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. 3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung (sendiri), maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. Jadi dalam hal ini ada dua ketentuan utama yaitu : 1.Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istrinya tidak dihukum, oleh karena orang itu sama-sama memilki harta benda suamiisteri. Hal ini pun didasarkan atas alas an tata susila. Didalam hukum Islam tidak mengenal adanya perceraian meja, tempat tidur ataupun harta benda. Oleh karena itu, pencurian antara suami-isteri yang tunduk pada hukum Islam tidak dilakukan penuntutan karena bukan merupakan delik aduan. 2. Apabila pelaku atau pembantu pencurian merupakan sanak keluarga, maka pelaku pencurian hanya dapat dituntut atau diadukan dari orang yang mempunyai hak atas barang tersebut.


3. Sanak keluarga (keturunan sedarah, turunan lurus, turunan menyimpang, dan keluarga perkawinan) yang melakukan pencurian merupakan delik aduan. 4. Hewan Ternak Pencurian ternak ( Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP ). Dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP unsur yang memberatkan pencurian adalah “ternak”. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, ”ternak” diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai”. Sementara di sisi lain, ketentuan Pasal 101 KUHP tersebut justru membatasi berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP oleh karena pengertian “ternak” dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 tidak meliputi pluimvee seperti ayam, bebek dan sebagainya sebagai hewan yang justru biasanya diternakkan. Unsur “ternak” ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat ( Indonesia ) ternak merupakan harta kekayaan yang penting. Sebagaimana sapi, dan kerbau adalah hewan pemamah biak. Ini berarti kerbau memanfaatkan mikroorganisme di dalam rumen untuk mencerna makananya. Pakan yang dimakan kerbau sebagian besar berasal dari tumbuhan hijau. Kerbau mengubah selulosa dan bahan serat lainnya menjadi susu dan


daging bermutu tinggi. Kemampuan cerna hewan pemamah biak lebih besar dari pada hewan non-pemamah biak. kerbau “mengunyah memahan”, yaitu mengeluarkan kembali makanan yang telah ditelannya ke mulut dan mengunyanya beberapa kali sehingga membantu pencernaan makanan.23 Ternak kerbau mempunyai peluang untuk dikembangkan secara komersial sebagai sumber pendapatan keluarga petani dan pendapatan Negara. Peternakan di Indonesia merupakan salah satu penghasil daging dan susu, sumber tenaga kerja, bahan kerajinan dan juga menghasilkan pupuk kadang sebagai pupuk organil. Ternak kerbau sejak lama merupakan sumber tenaga pengelolah tanah dan penarik gerobak (pedati) dalam lingkungan kehidupan petani di pedesaan. Status ternak kerbau ditujukan pada kehadiran dan pertisipasi ternak tersebut dalam kehidupab sosial ekonomi masyarakat. Ternak kerbau dibutuhkan sebagai sarana upacara adat dan keagamaan, aturan-aturan dan kebiasaan tradisional yang kompleks. Selain itu ternak kerbau merupakan lambing dari keberadaan pemiliknya dan berperan penting dalam kehidupan sosial beberapa suku bangsa di Indonesia. Ternak kerbau dikembangkan di Indonesia dibedakan atas tiga jenis, yaitu kerbau murah, kerbau lokal dan kerbau lumpur. 1. Kerbau Murah Kerbau murah ditandai dengan badannya besar dan kulitnya berwarna hitam atau kelabu kehitam-hitaman, kepalanya kecil dan tanduknya 23 http://id.wikipedia Bahasa Indonesia/ Medan, 13 Desember 2013. Pukul 18.55 Wib


berbentuk spiral. Bobot badan ternak kerbau jantan dewasa rata-rata 544 kg, sedangkan bobot badan kerbau betina dewasa rata-rata 450 kg. Jenis Kerbau murah berasal dari India, yang kini banyak terdapat di Sumatera Utara dan berbagai daerah di Indonesia. Kerbau murah memiliki ciri-ciri dengan mempunyai ambing susu yang berukuran besar sebagai tipe penghasil susu. Meskipun kerbau murah termasuk tipe perah atau penghasil susu, tetapi kadang-kadang para petani menggunakan ternak ini sebagai ternak kerja sawah. 2. Kerbau Lokal Kerbau lokal terdapat di seluruh Indonesia. Kerbau lokal dewasa mempunyai bobot badan rata-rata 400 kg, kerbau lokal ditandai dengan warna kulitnya berwarna hitam dan ada juga yang berwarna putih. Kebau lokal berwana hitam sering digunakan pada acara keagamaan, sedangkan kerbau lokal berwarna putih digunakan sebagai ternak disawah. Kelebihan kerbau lokal berwarna putih adalah lebih kuat dan lebih tahan terhadap terik matahari dari pada kerbau lokal berwarna hitam.24 E. Metode Penelitian Secara etimlogis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau cara melakukan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah medode yang berasal dari bahasa Yunani, “methodos” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal dai proposisi-proposisi akhir

24http://books.google.co.id/books? id=cPRplj/ji8kc&focus=viewport&dq=kerbau+di+indonesia&hl=id&output=html_texs, diakses pada tanggal 26 Januari, pukul 04.50 WIB


dalam dalam bidang pengtahuan tertentu. Secara khusus bagi ilmu-ilmu yang bersifat spekulatif, metode merupakan jalan menuju atau memahami mengnai apa yang ada atau yang harus ada, sedangkan ilmu-ilmu normative metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masayarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma/aturan sebagi pedoman hidup masyarakat25. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu: 1. Metode Pendekatan Masalah Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti langsung ke objek penelitian yang diteliti untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Di samping berdasarkan peraturan yang berlaku juga dilihat dari segi kenyataan yang ada di masyarakat. 2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada informasi yang diterima oleh penulis bahwa di wilayah hukum Polsek Padang bolak telah terjadi aksi pencurian ternak (curnak) 25 BahderJohan Nasution,Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal.13


dimana dalam kasus ini terbongkarnya jaringan pencurian ternak khususnya jenis kerbau, beberapa kali warga melapor pada aparat kepolisian mengenai hilangnya ternak warga, dan terbongkarnya jaringan pencuarian ternak tersebut maka menguatkan bahwa pencurian dilakukan bukan hanya sekali tetapi terjadinya pencurian telah terjadi beberapa kali di kabupaten paluta 3. Jenis dan Sumber Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara langsung dengan responden, yaitu dengan aparat Kepolisian Polsek Padang Bolak yang menangani kasus tindak pidana pencurian ternak kerbau. b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu diperoleh dari dokumen yang berupa majalah, buku literatur, surat kabar, kamus hukum, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan, artikelartikel di internet,dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh dari instansi setempat.

4. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1.

Melakukan

wawancara

langsung

dengan

reposden. Wawancara

(Interview), yaitu mengadakan penggalian data dengan wawancara yang mendalam terhadap aparat Kepolisian yang menangani kasus ini di Polsek Padang Bolak Penulis menggunakan interview bebas terpimpin (controlled interview), yaitu wawancara menggunakan interview guide berupa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dan cara mengajukan pertanyaan diserahkan sepenuhnya pada keluwesan interviewer untuk menghilangkan kekakuan dalam proses interview. 2. Melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dari referensi-referensi yang mendukung terhadap penelitian ini (melakukan studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literatur, artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan). Kemudian dilakukan sinkronisasi sehingga diperoleh data yang menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisis permasalahan dalam penelitian ini. 6. Analisis Data Setelah data relevan yang diperlukan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan bagaimana upaya penanggulangan terjadinya pencurian ternak (curnak) di wilayah Hukum Polsek Padang Bolak serta penerapan hukum pidana oleh aparat kepolisian pada pelaku curnak kerbau tersebut. Atas dasar itu, maka dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kenyataan yang ada di masyarakat, sehubungan dengan tindak pidana pencurian ternak di kabupaten


Paluta tersebut. G.Sistematika Penulisan Sesuai dengan isi dari keseluruhan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya menjadi beberapa bagian pembahasan: BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini memuat antara lain: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan,tinjauan kepustakaan,

metode penelitian dan sistematika

penulisan. BAB II: Pada bab ini akan diuraikan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencurian

ternak

kerbau di

Kabupaten Padang Lawas Utara. BAB III :

Bab ini akan membahas tentang gambaran secara keseluruhan

wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara termasuk jumlah populasi kerbau sesuai dengan sensus peternakan tahun 2012, kemudian langkah-langkah yang di ambil oleh pihak kepolisian Polsek Padang Bolak upaya penanggulanangan tindak pidana pencurian ternak kerbau partisipasi masyarakat

pada aparat kepolisian serta hambatan-

hambatan penanggulangan

tindak pidana pencurian ternak kerbau

yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara. BAB IV :

Bab ini akan membahas tentang Posisi Kasus yang berisi tentang

gambaran lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana diambil dari salah satu kasus pencurian ternak kerbau yang ditangani oleh


hanya 92 ekor.(badan Pusat Statistik, Kabupaten Padang Lawas Utara). masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan

Recommend Documents