PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DI WILAYAH SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DI WILAYAH SURAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : SIGIT PRASETYO F 1306610

S1 NON REGULER JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN

PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DI WILAYAH SURAKARTA

SKRIPSI Diajukan untuk Penyusunan Skripsi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : SIGIT PRASETYO F 1306610

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 29 November 2010 Dosen Pembimbing,

(Drs. Eko Arief Sudaryono, M.Si., Ak) NIP. 19611231 198803 1 006

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi.

Surakarta,

Desember 2010

Tim Penguji Skripsi 1. Prof. Dr. Rahmawati. M.Si, Ak.

(.....................................)

NIP. 19680401 199303 2 001

Ketua

2. Drs. Eko Arief Sudaryono, M.Si, Ak NIP. 19611231 198803 1 006

(.....................................) Pembimbing

3. Dra. Setianingtyas Honggowati, M.M. Ak NIP. 19600427 198601 2 001

(.....................................) Penguji

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

v Tiadalah merekadiperinta, kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama, lurus, dan mendirikan sholat, mengheluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. (Qs. Al bayyinah : 5) v Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh sungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap (Qs. Al Insyirah :6-8) v Awali dengan Bismillah, landasi dengan ikhlas, akhiri dengan Alhamdulillah. v Jadilah orang yang selalu mensyukuriu nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, berperilaku sederhana,menerima apa adanya, bergaul dengan siapa saja, kelak akan berguna bagi kita sendiri.Allah bersama orang- orang yang sabar. v Mengetahui kekurangan diri kita sendiri adalah tangga buat mencapai cita-cita, berusahalah terus untuk mengisi kekurangan adalah keberanian yang luar biasa. (Prof. Dr. Hamka) v Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadan yang lalu baik ataupun jelek itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi hari esok. (Imam Al Ghozali)

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang menciptakan alam semesta, Muhammad Rosul umat mu’min, Alquran dan Al-hadist sebagai petunjuk, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua dengan

Orangtuaku

tercinta

ikhlas

merawat

mendidikku,

telaga

yang

kan

tak

yang

kasih

pernah

dan sayang kering

mengalirkan doa untukku. 2. Kakakku dan Adikku, terima kasih atas do’a nya. 3. Calon Isteriku Tias Dwi Pramita, Yang

telah

sabar

menanti

dan

menemani setiap langkahku. 4. Semua

keluarga

besarku,

teman-

teman dan sahabatku yang tak bisa saya

sebutkan

satu

persatu,

terima kasih atas semua pelajaran hidup yang telah kalian berikan. 5. AD4383QA, AD5454AS, AD5777U, yang selalu mengantarku dengan selamat kemanapun tempat tujuanku. 6. Almamaterku

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DI WILAYAH SURAKARTA Sigit Prasetyo F 1306610 ABSTRAKSI Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah untuk segera menindak tegas semua pelaku praktik penggelapan pajak, setelah diadakan penelitian tentang persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan upaya analisa data dengan memberikan gambaran tentang suatu data. Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta. Populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di wilayah Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 75 wajib pajak di Wilayah Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa 85,74% pegawai swasta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak; 82,13% wiraswasta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak; dan 95,56% pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak. Kata kunci: wajib pajak, penggelapan pajak.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ETHICAL PERCEPTIONS TAX EVASION FOR TAXPAYERS IN THE REGION SURAKARTA

Sigit Prasetyo F 1306610 ABSTRACT

A goal to be achieved in the presence of this research is to investigate the perception of tax evasion unethical for Taxpayers in the region of Surakarta. Based on the results of this study is expected to encourage the Government to immediately take action against all perpetrators of the practice of tax evasion, having conducted research on ethical perceptions of tax evasion for Taxpayers in the region of Surakarta. The method used in analyzing data of this research is descriptive analysis. Descriptive analysis is a data analysis effort to provide a snapshot of the data. While the definition in this study is to provide a snapshot of the perception of tax evasion unethical for Taxpayers in the region of Surakarta. The populations used in this study are all taxpayers residing in the territory of Surakarta. The samples in this study were 75 taxpayers in the region of Surakarta. Based on the results of research on ethical perceptions of tax evasion for Taxpayers in the Surakarta region can be deduced that 85.74% private employees do not agree with the existence of various forms of tax evasion; 82.13% selfemployed do not agree with the existence of various forms of tax evasion; and 95.56% of civil servants do not agree with the existence of various forms of tax evasion. Keywords: taxpayer, for tax evasion.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb. Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. DR. Bambang Sutopo, M. Com., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah meberikan ijin menyusun skripsi. 2. Bapak Drs. Jaka Winarna, M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui permohonan skripsi ini. 3. Ibu Dra. Falikhatun, M.Si., Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui permohonan skripsi ini. commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

4. Bapak Drs. Eko Arief Sudaryono. M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penulisan skripsi ini. 5. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak, dan Ibu Dra. Setianingtyas Honggowati, M.M., Ak, selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memperjuangkan dan mempertahankan hasil penulisannya. 6. Bapak Drs. Agus Budiatmanto, M.Si., Ak; Bapak Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com., Ak., Ph.D., dan Bapak Anis Widjajanto, SE., M.Si., Ak. selaku tim dosen penguji ujian komprehensif yang telah membuka wawasan penulis mengenai seluruh mata kuliah yang telah dipelajari selama kuliah. 7. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu- ilmu teori maupun terapan. 8. Ayah, Ibuku, Kakak, dan adikku tercinta yang telah memberikan doa yang tak ada hentinya, semangat, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira. 9. Sahabat-Sahabat D3 AKuntansi angkat 2003 dan S1 Non Reguler Jurusan Akuntansi angkatan 2006 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan kebersamaannya. 10. Bapak Drs. Rachmad Wahyudi, S.E., Ak., CPA, beserta seluruh Staff KAP. Rachmad Wahyudi, terima kasih atas dukungan moril yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 11. Semua pihak yang telah membantuku dalam penulisan skripsi ini. commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalaamu’alaikum Wr.Wb Surakarta, Desember 2010

Penulis

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................

iii

HALAMAN MOTTO .................................................................................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................

v

ABSTRAK ..................................................................................................

vi

ABSTRACT ................................................................................................

vii

KATA PENGANTAR ................................................................................

viii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

xi

DAFTAR TABEL .......................................................................................

xiii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................

xiv

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

xv

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................

1

A. Latar Belakang Penelitian ..................................................

1

B. Perumusan Masalah ............................................................

5

C. Tujuan Penelitian .................................................................

5

D. Manfaat Hasil Penelitian .....................................................

6

TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................

7

A. Pengertian Persepsi .............................................................

7

B. Pajak ....................................................................................

8

C. Etika ....................................................................................

16

D. Wajib Pajak .........................................................................

17

E. Penggelapan Pajak .............................................................. commit to user F. Penelitian Terdahulu ...........................................................

23

BAB II

xi

27


BAB III

BAB IV

BAB V

digilib.uns.ac.id

G. Kerangka Pemikiran ............................................................

28

H. Hipotesis ..............................................................................

28

METODA PENELITIAN .........................................................

30

A. Jenis Penelitian ....................................................................

30

B. Populasi dan Sampel ...........................................................

30

C. Sumber Data ........................................................................

32

D. Teknik Pengumpulan Data ..................................................

33

E. Definisi Operasional ............................................................

33

F. Metode Analisis Data ..........................................................

34

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................

38

A. Sebaran Data Penelitian .......................................................

38

B. Karakteristik Responden .....................................................

39

C. Analisis Data .......................................................................

42

D. Pembahasan .........................................................................

69

PENUTUP .................................................................................

72

A. Kesimpulan ..........................................................................

72

B. Implikasi ..............................................................................

72

C. Keterbatasan Penelitian .......................................................

73

D. Saran .....................................................................................

73

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Hasil Uji Validitas .................................................................

35

Tabel 4.1.

Sebaran Data Penelitian ....................................................

38

Tabel 4.2.

Distribusi Jenis Responden ...............................................

39

Tabel 4.3.

Distribusi Tingkat Pendidikan Responden ..........................

40

Tabel 4.4.

Distribusi Pekerjaan Responden ........................................

41

Tabel 4.5.

Distribusi Tingkat Penghasilan Responden ........................

41

Tabel 4.6.

Rangkuman Persepsi Wajib Pajak yang Bekerja Sebagai Pegawai Swasta terhadap Penggelapan Pajak .....................

Tabel 4.7.

Rangkuman Persepsi Wajib Pajak yang Bekerja Sebagai Wiraswasta terhadap Penggelapan Pajak ...............................

Tabel 4.8.

66

67

Rangkuman Persepsi Wajib Pajak yang Bekerja Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggelapan Pajak ................

commit to user

xiii

68


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Gambar

2.1 4.1

Gambar

4.2

Gambar

4.3

Gambar

4.4

Gambar

4.5

Gambar

4.6

Gambar

4.7

Gambar Gambar

4.8 4.9

Gambar

4.10

Gambar

4.11

Gambar

4.12

Gambar

4.13

Gambar

4.14

Gambar

4.15

Kerangka Pemikiran ......................................................... Penggelapan Pajak Etis Jika Jumlahnya Signifikan dan Uang yang Terkumpul, Masuk dalam Kantong Politisi Korup, Keluarga, dan Teman-Temannya ......................... Penggelapan Pajak Etis jika Kemungkinan Tertangkap atau Diketahui oleh Aparat Pajak Rendah ....................... Penggelapan Pajak Etis jika Sistem Perpajakan Tidak Adil ................................................................................... Penggelapan Pajak Tetap Etis Walaupun Tarif Pajak Tidak Terlalu Tinggi Karena Pemerintah Tidak Memberikan Timbal Balik Sebanyak yang Dia Ambil dari Saya ........................................................................... Penggelapan Pajak Etis Jika Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan Secara Boros ............................... Penggelapan Pajak Etis jika Uang yang Terkumpul Digunakan untuk Mendukung Perang yang Menurut saya Tidak Adil ................................................................ Penggelapan Pajk Etis jika Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan untuk Proyek yang Tidak Menguntungkan Bagi Saya .............................................. Penggelapan Pajak Etis bila Tarif Pajak Terlalu Tinggi .. Penggelapan Pajak Etis jika Saya Tidak Sanggup untuk Membayarnya ................................................................... Penggelapan Pajak Etis jika Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan untuk Proyek yang Secara Moral Tidak saya Setujui ............................................................ Penggelapan Pajak Tetap Etis Walaupun Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan untuk Proyek yang Menguntungkan Bagi Saya ..................................... Penggelapan Pajak Tatap Etis Walaupun Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan Secara Bijaksana .......................................................................... Penggelapan Pajak Etis jika Semua Orang Melakukannya .................................................................. Penggelapan Pajak Tetap Etis Walaupun Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan untuk Proyek Yang Bermanfaat ............................................................. Penggelapan Pajak Tetap Etis Walaupun Artinya jika Saya Membayar Kurang, Maka Akan Ada Orang Lain yang Membayar Lebih ..................................................... commit to user

xiv

28

42 44 45

47 49

50

52 53 55

56

58

59 61

62

64


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Kuesioner Penelitian Lampiran 2 Data Try Out Lampiran 3 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Lampiran 4 Data Penelitian Lampiran 5 Hasil Penelitian

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Perlunya peraturan perudangan-undangan tentang perpajakan dibuat adalah untuk menanggulangi banyaknya penyelewengan yang berkaitan dengan pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Rapina, 2008: 174). Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tampaknya berkomitmen serius untuk merangsang penerimaan negara dari pajak. Salah satu upayanya, dengan membuka tax center, yakni wadah informasi, pendidikan dan pelatihan mengenai perpajakan di lingkungan kampus. Pajak berkontribusi besar terhadap sumber pendanaan negara dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini pemerintah mematok target penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 742 triliun atau sekitar 67% untuk commit to user


digilib.uns.ac.id

mendanai APBN-P 2010 sebesar Rp 1.126 triliun (www.pajak2000.com, 20 Mei 2010). Penerapan self assesment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela

(voluntary

(Darmayanti,

2004).

compliance) Kenyataannya

pada saat

masyarakat ini

banyak

telah

terbentuk

sekali

terjadi

penyelewengan pajak. Menurut berita Kompas.com (10 April 2010) penerimaan negara dari perpajakan mengalami kebocoran sekitar 23 persen akibat adanya mafia perpajakan. Martin Hutabarat, anggota DPR Komisi DPR dari Fraksi Gerindra, mengatakan, potensi penerimaan perpajakan seharusnya bisa mencapai Rp 700 triliun per tahun. Apabila markus perpajakan diberantas, pertumbuhan ekonomi juga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipatok oleh pemerintah, yang hanya 7 persen pada tahun 2014. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi juga bisa lebih merata dibandingkan saat ini (Kompas.com, 10 April 2010). Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 6 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50.500 WP dikatagorikan sebagai pembayar pajak aktif. Pembayar pajak aktif terdiri dari 500 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Besar (KPP LTO) dan 50.000 lainnya adalah Wajib Pajak yang terdaftar di 250 unit Kantor Pelayanan Pajak. Berita yang sama juga menyatakan bahwa penerimaan pajak semester I tahun 2008 mencapai Rp 256,18 triliun. Sebesar 80% dari penerimaan ini (atau senilai Rp 212,144 triliun) diperoleh dari kontribusi commit to user


pembayaran

digilib.uns.ac.id

pajak

oleh

50.500

Wajib

Pajak

tersebut

di

atas

(www.guskun.com). Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan dari aspek hukum, hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Dari aspek keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Dan dari aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat.. Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan baru, yaitu kasus penggelapan pajak. penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengatur suatu commit to user


digilib.uns.ac.id

peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Setelah kasus Gayus H.P. Tambunan terkuak, satu-persatu kasus penggelapan pajak mulai terungkap. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak paling tidak menemukan tiga kasus baru yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliaran rupiah. Saat ini Ditjen Pajak tengah menyelidiki tiga kasus yang merugikan negara hingga Rp 607 miliar tersebut. Kasus pertama, sebuah kasus restitusi pajak yang dilakukan perusahaan berinisial PHS di Sumatera Utara senilai Rp 300 miliar. Kasus kedua, penerbitan faktur pajak fiktif yang melibatkan konsultan pajak tidak resmi berinisial SOL. Kerugian negara yang diakibatkan dari tindakan SOL diperkirakan sebesar Rp 247 miliar, dan Ketiga, kasus penggelapan pajak senilai Rp 60 miliar dengan modus penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh biro jasa di bawah pimpinan berinisial TKB. Total kerugian negara dari tiga kasus tersebut mencapai lebih dari Rp 600 miliar (Liputan6.com, 3 Mei 2010). Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat (private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan commit to user


digilib.uns.ac.id

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu pemberantasan terhadap kasus penggelapan pajak, harap segera dituntaskan sehingga tidak merubah persepsi wajib pajak terhadap kegunaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian Utami (2008) terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum terhadap Etika Penggelapan Pajak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum terhadap etika penggelapan pajak. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada obyek penelitian, penelitian ini dilakukan pada wajib pajak di wilayah Surakarta yang berdasarkan pada tingkat pekerjaan.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta?”.

C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta. commit to user


digilib.uns.ac.id

D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi: 1. Manfaat Bagi Praktisi Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilihat kecenderungan persepsi wajib pajak dalam menilai etika penggelapan pajak, dimana hasil dari penggelapan pajak tersebut digunakan untuk berbagai tujuan tertentu setelah diadakan penelitian tentang persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menangani kasus penggelapan pajak 2. Manfaat Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai informasi, serta bahan acuan untuk perbandingan penelitian serupa.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Persepsi Secara umum persepsi diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Pengertian Persepsi menurut KBBI (2002:863) adalah tanggapan dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya melalui panca indera. Jadi persepsi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya melalui pancainderanya (melihat, mendengar, mencium, menyentuh, dan merasakan). Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya (Hammer dan Morgan, 1999 : 33). Menurut Abizar (1998: 18) mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana seseorang individu memilih, mengevaluasi dan mengorganisasi stimulus dari lingkungannya. Persepsi juga menentukan cara kita berperilaku terhadap suatu obyek atau permasalahan, bagaimana segala sesuatu itu mempengaruhi persepsi seseorang nantinya akan mempengaruhi perilaku yang dipilihnya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubunganhubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan commit to user 7


digilib.uns.ac.id

pesan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal tersebut Atkinson dan Hilgard (1991: 201) dalam Abizar (1998: 18) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Berdasarkan hal itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah

pandangan

pikiran

seseorang

yang

muncul

dari

kegiatan

mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya.

B. Pajak 1. Pengertian Pajak Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan definisi tentang pajak, daiantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani (2005: 10) adalah iuaran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. commit to user


digilib.uns.ac.id

Pengertian pajak menurut Siahaan (2005: 10) adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Soemitro (2000: 8) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berbeda dengan definisi pajak menurut para ahli di atas, pengertian pajak menurut Meliala (2007: 4) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas, terdapat ciri-ciri yang mendasar yaitu: a. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara. b. Pajak dipungut berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. c. Pajak dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. d. Pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. commit to user


digilib.uns.ac.id

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang sangat signifikan antara pakar tersebut diungkapkan oleh Meliala (2007). Pembayaran pajak tidak hanya berdasarkan undang-undang saja, tetap juga merupakan wujud pengabdian seseorang terhadap negaranya. Hal ini tidak diungkapkan oleh para pakar lainnya sehingga terkesan bahwa pajak ini merupakan paksaaan kepada rakyat. Jadi sebenaranya pajak itu bersifat sukarela sekaligus dapat dipaksakan oleh undang-undang. Sebenarnya kedua hal ini tidak bertentangan karena pajak merupakan wujud pengabdian masyarakat kepada negaranya sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia, sehingga walaupun tidak dapat dipaksakan oleh Undang-Undang masyarakat tetap akan berinisiatif membayar pajak dengan sukarela. Dengan definisi seperti yang diungkapkan oleh Meliala (2007) diharapkan semua warga negara membayar pajak denga lebih taat. 2. Fungsi Pajak Menurut Meliala (2007: 17-18) fungsi pajak dapat dibagi menjadi: a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Fungsi pajak terletak di sektor masyarakat dan pajak-pajak ini merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukkan uang ke kas Negara sebanyak-banyaknya

yang

nantinya

akan

dipergunakan

untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti di bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut: 1) Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman kerasa dapat ditekan. 2) Dalam bidang sosial (Keluarga Berencana) bagi keluarga yang memiliki jumlah anak lebih dari 3 orang maka tidak diberikan tambahan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak. 3. Sistem Pemungutan Pajak Sistem

pemungutan

pajak

dapat

dibagi

berdasarkan

dua

penggolongnya: a. Menurut dasar penetapan pajak 1) Stelsel/Sistem Fiktif (Anggapan) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang- undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. commit to user


digilib.uns.ac.id

2) Stelsel/Sistem Riil (Nyata) Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) 3) Stelsel/ Sistem Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut

anggapan,

maka

wajib

pajak

harus

menambah

kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. b. Menurut yang menetapkan pajaknya 1) Official assesment system Suatu

sistem

pemungutan

pajak

yang

memberikan

kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif

dan

kegiatan menghitung commit to user

serta

memungut

pajak


digilib.uns.ac.id

sepenuhnya ada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan. Ciri-ciri dari sistem ini: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus. b) Wajib pajak bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiscus. 2) Self assessment system Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya

sesuai

dengan

ketentuan

undang-undang

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Ciri-ciri dari system ini : a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c) Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. commit to user


digilib.uns.ac.id

3) With holding system Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-unbang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan memprtanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 4. Penggolongan Pajak a. Berdasarkan Organisasi Pengelolaannya 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum (negara) 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. b. Berdasarkan Sifat Pajak 1) Pajak Perorangan, adalah pajak yang dalam penetapannya memerhatikan dari diri serta keluarga wajib pajak. Hal ini dalam penentuan besarnya utang pajak harus memerhatikan keadaan dan kemampuan wajib pajak. commit to user


digilib.uns.ac.id

2) Pajak kebendaan, adalah pajak yang dipungut tanpa memerhatikan diri dan keadaan wajib pajak. Pajak jenis ini umumnya merupakan pajak tidak langsung sehingga siapapun

dan dalam keadaan

bagaimanapun, wajib pajak akan dikenai pajak secara sama. c. Berdasarkan golongannya 1) Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. 2) Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya atau pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. d. Berdasarkan Sifatnya 1) Pajak Subyektif Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Pada pajak subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya, kemudian baru dicari objeknya. Dalam pemungutan pajak subyektif ini harus ada hubungan antara negara pemungut pajak dengan subyek pajak. Jadi yang penting adalah subyeknya, yang dapat dibedakan antara perorangan dan badan usaha. 2) Pajak Obyektif Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari commit to user


digilib.uns.ac.id

objeknya. Pada pajak objektif dimulai dengan obyeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan, dan lainnya, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya yaitu subyeknya. Dalam pemungutan pajak obyektif harus ada hubungan antara negara pemungut pajak dan obyek pajak. Pajak obyektif selalu dipungut berdasarkan asas sumber, sedangkan pajak subyektif selalu dipungut berdasarkan asas domosili dan asas nasionalitas.

C. Etika Secara etimologis etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti , etika berkaitan dengan nilai-nilai , tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. (Keraf, 1998: 14) Etika didefisinisikan sebagai A set of rules that define right and wrong conducts. Seperangkat aturan undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah (Muclis, 2004 :1) Etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena commit to user


digilib.uns.ac.id

ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang individu (Beekun, 2004 : 3)

D. Wajib Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 1. Kewajiban Wajib Pajak Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah: a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. d. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat

usaha

berbeda

dengan

tempat

tinggal,

selain

wajib

mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya

melaporkan

pajak

terutangnya

dalam

bentuk

Surat

Pemberitahuan (SPT). Selain kewajiban pendaftaran, pembayaran dan pelaporan wajib pajak juga mempunyai kewajiban pembukuan. Kewajiban pembukuan telah diatur dalam Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan no. 28 tahun 2007 pasal 28. Pada prinsipnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari commit to user


digilib.uns.ac.id

kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan/ atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Syarat pembukuan atau pencatatan: a. Diselenggarakan dengan memerhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. b. Diselengarakan di Indonesia. c. Menggunakan huruf latin dan angka Arab. d. Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. e. Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. f. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar akrual (accrual basis) atau dasar kas (cash basis). Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Sedangkan pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/ atau penghasilan bruto. Sedangkan kewajiban pencatatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/ PMK03/ 2007. pengaturan tersebut meliputi: commit to user


digilib.uns.ac.id

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan

pembukuan

tetapi

wajib

menyelenggarakan

pencatatan adalah: b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. d. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia. e. Pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. f. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas selama 10 (sepuluh) tahun. g. Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain: 1) Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh. 2) Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pajaknya bersifat final. h. Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/ atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas commit to user


digilib.uns.ac.id

untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan. i. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. 2. Hak Wajib Pajak Wajib Pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Derektorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, wajib pajak berhak memperoleh: a. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar pajak sekaligus. b. Pengurangan PPh pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya. c. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak. d. Pembebasan

pajak,

apabila

wajib

pajak

mengalami

musibah

dikarenakan force mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan suatu kebijakan. e. Pajak Ditanggung Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri commit to user


digilib.uns.ac.id

PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung pemerintah. f. Insentif Perusahaan, untuk merangsang investasi. g. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan, apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan

perpanjangan

penyampaian

SPT

Tahunan

Pajak

Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. h. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain. i. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan DJP. Apabila dalam

pelaksanaan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak dikarenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. j. Banding. Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. k. Peninjauan Kembali, apabila Wajib Pajak tidak atau belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat commit to user


digilib.uns.ac.id

mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

E. Penggelapan Pajak Suatu perencanaan pajak atau disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah dibedakan secara jelas dengan perbuatan penggelapan pajak. Hingga saat ini tidak ada satu pun yang memberikan indikasi dan rincian yang tegas tentang perbedaan antara perencanaan pajak dan penggelapan pajak. Sebagian

besar

ahli

berpendapat

bahwa

sesungguhnya

antara

penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisanya antara melanggar undang-undang (unlawful) dan tidak melanggan udang-undagn (lawful). Penghindaran pajak yang juga disebut tax planning, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benarbenar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak menghukum seorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam commit to user


digilib.uns.ac.id

kategori pelanggaran atau kejatahan, begitu pula mengenai pajak yang dipajaki, apabila tidak ada tindakan-tindakan/ transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan diperoleh penghematan (tax saving) dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak jelas-jelas merupakan illegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut. Definisi penggelapan pajak (Brotohardjo, 2007): Menurut Harry Graham Balter (www.dostoc.com) Penggelapan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ernest R Mortenson (www.dostoc.com) Penggelapan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang commit user ditimbulkan. Oleh karena itu topenghindaran pajak tidak merupakan


digilib.uns.ac.id

pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang memungkinkan oleh perundang-undang pajak. Menurut Robert H. Anderson (www.dostoc.com) Penggelapan pajak adalah penggelapan pajak yang melanggar udangundang pajak. Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama perencanaan pajak.

Seperti definisi sebelumnya, Oliver Oldman menegaskan bahwa pengertian penggelapan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh (Brotohardjo, 2007): 1. Ketidaktahuan (Ignorence) yaitu wajib pajak tidak sdar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan tersebut 2. Kesalahan (error) yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya. 3. Kesalahpahaman (missunderstanding) yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. 4. Kealpaan (negligente) yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku deserta bukti-buktinya secara lengkap. Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap commit to user


ketentuan

peraturan

digilib.uns.ac.id

perundang-undangan

perpajakan

seperti

berikut

(Brotohardjo, 2007): 1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu 2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya. 3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar. 4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan 5. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak- pajak lainnya yang telah dipungut 6. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak. 7. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informási pihak ketiga 8. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek. 9. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya. Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengatur suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. commit to user


digilib.uns.ac.id

F. Penelitian Terdahulu Mustikasari (2007) penelitian tentang Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tax professional yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi, pengaruh orang sekitar (perceived social pressure) yang kuat mempengaruhi niat tax professional untuk berperilaku patuh dan tax professional yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya Kartawan dan Dedi Kusmayadi (2002) penelitian tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment pada BUMS dan BUMD Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Proses belajar, motivasi dan kepribadian secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak badang mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment pada BUMS dan BUMD Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya. Indrastuti (2006) penelitiaan berkenaan masalah Persepsi wajib pajak PKP PPN terhadap pelayanan pengembalian kelebihan pembayaran pajak di KPP Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Persepsi Wajib Pajak PKP PPN terhadap Pelayanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di KPP Surakarta mempunyai persepsi positif. commit to user


digilib.uns.ac.id

Utami (2008) Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum terhadap Etika Penggelapan Pajak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum terhadap etika penggelapan pajak.

G. Kerangka Pemikiran Wajib Pajak

Penggelapan Pajak

Persepsi Wajib Pajak

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Keterangan: Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kasus penggelapan pajak merupakan salah satu kasus penting bagi para wajib pajak yang mampu merubah pemikiran wajib pajak terhadap realisasi penggunaan pajak. Penggelapan pajak akan merubah persepsi wajib pajak tentang pajak yang disetorkan pada pemerintah selama ini, sehingga akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. H. Hipotesis Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah commit to user


digilib.uns.ac.id

penting, karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat (private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang dituju adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor (Waluyo, 2008: 6). Oleh karena itu pemberantasan terhadap kasus penggelapan pajak, harap segera dituntaskan sehingga tidak merubah persepsi wajib pajak terhadap kegunaan pajak. Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis: “Diduga bahwa persepsi wajib pajak di Wilayah Surakarta tidak setuju terhadap kasus penggelapan pajak”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Berdasarkan metodenya jenis penelitian ini adalah penelitian survey, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubunganhubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Kerlinger, 1973 dalam Sugiyono, 2008: 7). Adapun berdasarkan tingkat explanansi (tingkat penjelasan) penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. Populasi dan Sampel 1. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 72). Menurut Arikunto (2006: 130) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di wilayah Surakarta. commit to user 30


digilib.uns.ac.id

Jumlah populasi wajib pajak dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan, karena peneliti kesulitan untuk memperoleh data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP berargumen bahwa data wajib pajak adalah rahasia. Pedoman yang digunakan KPP adalah UU No. 16 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 32 butir 4, bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak (WP) dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan perundang undangan perpajakan kecuali segala saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan. 2. Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008: 73). Menurut Arikunto (2006: sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 75 wajib pajak di Wilayah Surakarta. Hal ini sependapat dengan Roscoe dalam Sekaran, (2005: 227) memberikan pedoman penentuan besarnya sampel penelitian, jumlah sampel lebih besar dari 30 dan lebih kecil dari 500 telah mencukupi untuk semua penelitian. Ferdinand, (2002: 48) pengambilan sampel tergantung jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel. jumlah sampel adalah jumlah indikator dikali 5 sampai 10. Atas dasar argumen di atas, maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan non probability sampling atau commit to user


digilib.uns.ac.id

sampling aksidental. Menurut Sugiyono (2008) sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok dan sesuai yang dibutuhkan sebagai sumber data.

C. Sumber Data Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dan objeknya. Data primer dalam penelitian ini mengenai persepsi wajib pajak di wilayah Surakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket/kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden dan responden memilih alternatif jawaban yang sudah tersedia. Metode angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket langsung dan tertutup, yaitu angket yang diisi langsung oleh responden dan ada alternatif jawaban yang sudah tersedia. Adapun kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Utami (2008).

commit to user


digilib.uns.ac.id

E. Definisi Operasional 1. Penggelapan Pajak Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengatur suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibatakibat pajak yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2. Persepsi Wajib Pajak Persepsi wajib pajak adalah aspek perasaan yang dimiliki oleh tax professional yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh tax professional terhadap pajak. Dalam mengukur variabel persepsi waji pajak terhadap penggelapan pajak, responden akan dimintai pendapatnya tentang berbagai kasus penggelapan pajak yang mengadopsi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Utami (2008). Adapun seluruh variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert diberi skor sebagai berikut: 1. Sangat Tidak Setuju

Skor 1

2. Tidak Setuju

Skor 2

3. Ragu-ragu

Skor 3

4. Setuju

Skor 4

5. Sangat Setuju

Skor 5 commit to user


digilib.uns.ac.id

F. Metode Analisis Data 1. Teknik Uji Instrumen a. Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur mempunyai ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan terhadap masing-masing butir pertanyaan tersebut mempunyai dukungan total terhadap skor total. Perhitungan dilakukan dengan rumus Korelasi Product Moment sebagai berikut : (Arikunto, 2006 : 146). Error! Reference source not found. Keterangan : rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y x = skor setiap item pertanyaan y = skor total dari semua item N = jumlah sampel Selanjutnya nilai dengan harga r hitung > r tabel , maka dikatakan valid. Jika r hitung < r tabel maka dikatakan tidak valid. Bagi butir pertanyaan yang tidak valid akan digugurkan dari daftar pertanyaan. Hasil analisis uji validitas kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 commit to user Hasil Uji Validitas


digilib.uns.ac.id

No. Pertanyaan

rhitung

1. 0,512 2. 0,475 3. 0,437 4. 0,621 5. 0,516 6. 0,651 7. 0,438 8. 0,426 9. 0,411 10. 0,440 11. 0,442 12. 0,490 13. 0,450 14. 0,420 15. 0,699 Sumber: data primer diolah, 2010

rtabel

Keterangan

0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir, maka dapat diketahui dengan pasti butir-butir mana yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari validitasnya. Hasil analisis data didapatkan bahwa rhasil semua butir pertanyaan.>.rtabel dan bertanda positif yang berarti kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas. b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran itu akurat, stabil dan konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Uji Reliabilitas menggunakan rumus alpha ( Arikunto, 2006 : 171): r11

2 æ k öæç å s b ö÷ =ç ÷ 1s t2 ÷ø to user è k - 1 øçè commit


digilib.uns.ac.id

Keterangan: r11

= reliabilitas instrument

k

= banyaknya butir pertanyaan atau item

ås

2 b

 = jumlah varians butir

s t2 Error! Reference source not found.

= varians total

Jika nilai cronbach alpha lebih besar 0,60 (Nunnally, 1969 dalam Ghozali, 2001: 129) maka kuesioner dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,738. Oleh karena nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60. Maka hasil analisis data untuk uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dinyatakan bahwa kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini adalah reliabel. 2. Pengujian Hipotesis Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian hipotesis. Analisis deskriptif merupakan upaya analisa data dengan memberikan gambaran tentang suatu data. Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta. Kalkulasi data berdasarkan kelompok variabel dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk mengkuantifikasikan data kuantitatif kedalam bentuk prosentase sebagai berikut:

r=

f ´ 100% n

commit to user


digilib.uns.ac.id

Keterangan r

= Prosentase

f

= Frekuensi kejadian

n

= Jumlah sampel

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada seluruh wajib pajak yang berada di wilayah Surakarta. Adapun untuk lebih jelas hasil penelitiannya akan dijabarkan tentang hasil sebaran data, karakteristik responden, hasil analisis data dan pembahasan. A. Sebaran Data Penelitian Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak di wilayah Surakarta. Data pokok dan data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden, dan hasil jawaban dari kuesioner diolah guna pengujian hipotesis yang dimunculkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 75 wajib pajak di wilayah Surakarta. Adapun hasil penyebaran 75 eksemplar kuesioner diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.1 Sebaran Data Penelitian No

Kuesioner

1 2 3

Kuesioner yang disebar Kuesioner yang kembali Kuesioner yang rusak Jumlah Kuesioner yang diolah Sumber: data primer diolah, 2010

Jumlah

Persentase

75 72 5 67

100% 96% 6,7% 89,3%

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang berjumlah 75 lembar diketahui bahwa 96% atau 72 lembar kuesioner kembali. Namun diantaranya commit to user jumlah kuesioner yang kembali terdapat 6,7% atau 5 lembar kuesioner yang 38


digilib.uns.ac.id

rusak atau jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti tidak lengkap, sehingga tersisi 89,3% atau 67 lembar kuesioner yang bisa diolah.

B. Karakteristik Responden Analisis statistik diskriptif karakteristik responden dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui distribusi responden jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, pekerja dan penghasilan. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 1. Jenis Kelamin Berdasarkan dari distribusi data dari 67 wajib pajak di wilayah Surakarta menurut jenis kelamin dapat dideskripsikan sebagai berikut: Tabel 4.2 Distribusi Jenis Responden No

Jenis Kelamin

Jumlah

Presentase

Laki-laki Perempuan Jumlah Sumber: data primer diolah, 2010

38 29 67

56,7% 43,3% 100%

1. 2.

Hasil distribusi tentang jenis kelamin dari 67 wajib pajak di wilayah Surakarta diketahui bahwa 56,7% atau 38 orang mempunyai jenis kelamin laki-laki dan 43,3% atau 29 orang responden mempunyai jenis kelamin perempuan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

2. Pendidikan Berdasarkan dari distribusi data dari 67 wajib pajak di wilayah Surakarta menurut tingkat pendidikan dapat dideskripsikan sebagai berikut: Tabel 4.3 Distribusi Tingkat Pendidikan Responden No

Pendidikan

Jumlah

Presentase

SMP SMA Diploma Sarjana Jumlah Sumber: data primer diolah, 2010

6 17 19 25 67

8,9% 25,3% 28,4% 37,4% 100%

1. 2. 3. 4.

Hasil distribusi tentang tingkat pendidikan dari 67 wajib pajak di wilayah Surakarta diketahui bahwa 8,9% atau 6 orang mempunyai pendidikah terakhir SMP; 25,3% atau 17 orang mempunyai pendidikan terakhir SMA, 28,4% atau 19 orang mempunyai pendidikan terakhir Diploma dan 37,4% atau 25 orang responden mempunyai pendidikan terakhir.

3. Pekerjaan Berdasarkan dari distribusi data dari 67 wajib pajak di wilayah Surakarta menurut pekerjaan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.4 Distribusi Pekerjaan Responden No

Pekerjaan

Jumlah

Presentase

Pegawai Swasta Wiraswasta PNS Jumlah Sumber: data primer diolah, 2010

36 25 6 67

53,7% 37,3% 9,0% 100%

1. 2. 3.

Hasil distribusi tentang pekerjaan dari 67 wajib pajak di wilayah Surakarta diketahui bahwa 53,7% atau 36 orang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta; 37,3% atau 25 orang mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dan 9% atau 6 orang responden mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 4. Penghasilan Berdasarkan dari distribusi data dari 67 wajib pajak di wilayah Surakarta menurut tingkat penghasilan dapat dideskripsikan sebagai berikut: Tabel 4.5 Distribusi Tingkat Penghasilan Responden No 1. 2. 3.

Penghasilan

< Rp 1.500.000,Rp 1.500.000,- s/d Rp 3.000.000,> Rp 3.000.000,Jumlah Sumber: data primer diolah, 2010

Jumlah

Presentase

34 27 6 67

50,7% 40,3% 9,0% 100%

Hasil distribusi tentang tingkat penghasilan dari 67 wajib pajak di wilayah Surakarta diketahui bahwa 50,7% atau 34 orang mempunyai ratarata penghasilan kurang dari Rp to1.500.000,per bulan; 40,3% atau 27 commit user


digilib.uns.ac.id

orang mempunyai rata-rata penghasilan antara

Rp 1.500.000,-

s/d Rp 3.000.000,- dan 9% atau 6 orang responden mempunyai rata-rata penghasilan lebih dari Rp 3.000.000,- per bulan.

C. Analisis Data Untuk mengetahui gambaran umum tentang persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta dilakukan analisis data dengan analisis deskriptif. Adapun hasil analisis statistik diskriptif adalah sebagai berikut: 90.00% 83.33%

80.00% 70.00% 61.11%

60.00%

52.00%

50.00%

48.00% 38.89%

40.00% 30.00% 20.00%

16.67%

10.00% 0.00%

0.00%0.00%0.00% Sangat Setuju

0.00%0.00%0.00% Setuju

Pegawai Swasta

0.00%0.00%0.00% Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Pegawai Negeri Sipil

Gambar 4.1 Penggelapan Pajak Etis Jika Jumlahnya Signifikan dan Uang yang Terkumpul, Masuk dalam Kantong Politisi Korup, Keluarga, dan Teman-Temannya

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa persepsi pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 22 orang atau 61,11% menjawab sangat tidak commit to user setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika jumlahnya


digilib.uns.ac.id

signifikan dan uang yang terkumpul masuk dalam kantong politisi korup, keluarga dan teman-temannya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta sangat tidak setuju jika jumlahnya signifikan dan uang yang terkumpul masuk dalam kantong politisi korup, keluarga dan teman-temannya. Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 13 orang atau 52% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika jumlahnya signifikan dan uang yang terkumpul masuk dalam kantong politisi korup, keluarga dan teman-temannya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta sangat tidak setuju jika jumlahnya signifikan dan uang yang terkumpul masuk dalam kantong politisi korup, keluarga dan teman-temannya. Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 5 orang atau 83,33% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika jumlahnya signifikan dan uang yang terkumpul masuk dalam kantong politisi korup, keluarga dan teman-temannya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat tidak setuju jika jumlahnya signifikan dan uang yang terkumpul masuk dalam kantong politisi korup, keluarga dan teman-temannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

70.00% 64.00%

60.00% 50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

44.44%

40.00% 30.00% 24.00%

20.00% 10.00% 0.00%

8.00% 0.00%0.00%0.00% Sangat Setuju

4.00% 2.78% 0.00% Setuju

Pegawai Swasta

2.78% 0.00% Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.2 Penggelapan Pajak Etis jika Kemungkinan Tertangkap atau Diketahui oleh Aparat Pajak Rendah

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa persepsi responden yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 18 orang atau 50% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika kemungkinan tertangkap atau diketahui oleh aparat pajak rendah. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang

bekerja sebagai pegawai swasta sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika kemungkinan tertangkap atau diketahui oleh aparat pajak rendah.

Persepsi responden yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 16 orang atau 64% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika kemungkinan tertangkap atau diketahui oleh aparat pajak rendah. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di

commit to userwiraswasta tidak setuju terhadap wilayah Surakarta yang bekerja sebagai


digilib.uns.ac.id

penggelapan pajak etis jika kemungkinan tertangkap atau diketahui oleh aparat pajak rendah.

Persepsi responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 3 orang atau 50% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika kemungkinan tertangkap atau diketahui oleh aparat pajak rendah. Hal ini berarti bahwa wajib

pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika kemungkinan tertangkap atau diketahui oleh aparat pajak rendah. 50.00%

50.00% 45.00%

44.00%

44.44%

40.00% 35.00%

33.33%

30.00% 25.00%

25.00% 20.00%

20.00%

20.00% 16.67% 16.67% 16.00%

15.00%

13.89%

10.00% 5.00% 0.00%


0.00% Setuju

Pegawai Swasta

Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.3 Penggelapan Pajak Etis jika Sistem Perpajakan Tidak Adil

Berdasarkan data dari Gambar 4.3 menunjukkan bahwa persepsi responden yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 16 orang atau 44,44% menjawab sangat tidak setuju atas item commit to user


digilib.uns.ac.id

pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika sistem perpajakan tidak adil. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sistem perpajakan tidak adil.

Persepsi responden yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 11 orang atau 44% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika sistem perpajakan tidak adil. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sistem perpajakan tidak adil.

Persepsi responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 3 orang atau 50% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika sistem perpajakan tidak adil. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sistem perpajakan tidak adil.

commit to user


digilib.uns.ac.id

60.00% 56.00% 50.00%

50.00%

50.00% 44.44%

40.00% 36.11%

30.00% 20.00%

20.00% 13.89% 12.00%

12.00%

10.00% 5.56%

0.00%


0.00% Setuju

Pegawai Swasta

0.00% Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.4 Penggelapan Pajak Tetap Etis Walaupun Tarif Pajak Tidak Terlalu Tinggi Karena Pemerintah Tidak Memberikan Timbal Balik Sebanyak yang Dia Ambil dari Saya

Berdasarkan data dari Gambar 4.4 menunjukkan bahwa persepsi responden yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 16 orang atau 44,44% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tetap etis walaupun tarif pajak tidak terlalu tinggi karena pemerintah tidak memberikan timbal balik sebanyak yang dia ambil dari saya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta

yang bekerja sebagai pegawai swasta sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun tarif pajak tidak terlalu tinggi karena pemerintah tidak memberikan timbal balik sebanyak yang dia ambil dari saya.

Persepsi responden yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 15 orang atau 56% menjawab tidak setuju atas item commit to user


digilib.uns.ac.id

pernyataan tentang penggelapan pajak tetap etis walaupun tarif pajak tidak terlalu tinggi karena pemerintah tidak memberikan timbal balik sebanyak yang dia ambil dari saya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta

yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun tarif pajak tidak terlalu tinggi karena pemerintah tidak memberikan timbal balik sebanyak yang dia ambil dari saya.

Persepsi responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 3 orang atau 50% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tetap etis walaupun tarif pajak tidak terlalu tinggi karena pemerintah tidak memberikan timbal balik sebanyak yang dia ambil dari saya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah

Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun tarif pajak tidak terlalu tinggi karena pemerintah tidak memberikan timbal balik sebanyak yang dia ambil dari saya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

60.00% 52.00% 50.00%

50.00%

52.78% 50.00%

44.44%

44.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%


4.00% 2.78% 0.00% Setuju

Pegawai Swasta

0.00%0.00%0.00% Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.5 Penggelapan Pajak Etis Jika Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan Secara Boros

Berdasarkan Gambar 4.5 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 19 orang atau 52,78% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara boros. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang

bekerja sebagai pegawai swasta sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara boros.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 13 orang atau 52% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara boros. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di

commit to userwiraswasta tidak setuju terhadap wilayah Surakarta yang bekerja sebagai


digilib.uns.ac.id

penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara boros.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 3 orang atau 50% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara boros. Hal ini berarti bahwa wajib pajak

di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara boros.

60.00% 56.00% 50.00%

50.00%

50.00% 47.22%

40.00% 33.33%

30.00% 20.00%

20.00%

16.67% 16.00%

10.00%

8.00% 2.78%

0.00%


0.00% Setuju

Pegawai Swasta

0.00% Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.6 Penggelapan Pajak Etis jika Uang yang Terkumpul Digunakan untuk Mendukung Perang yang Menurut saya Tidak Adil

Berdasarkan Gambar 4.6 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 17 orang commit user atas item pernyataan tentang atau 47,22% menjawab sangat tidakto setuju


digilib.uns.ac.id

penggelapan pajak etis jika uang yang terkumpul digunakan untuk mendukung perang yang menurut saya tidak adil. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di

wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika uang yang terkumpul digunakan untuk mendukung perang yang menurut saya tidak adil.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 14 orang atau 56% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika uang yang terkumpul digunakan untuk mendukung perang yang menurut saya tidak adil. Hal ini berarti bahwa

wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika uang yang terkumpul digunakan untuk mendukung perang yang menurut saya tidak adil.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 2 orang atau 50% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika uang yang terkumpul digunakan untuk mendukung perang yang menurut saya tidak adil.

Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika uang yang terkumpul digunakan untuk mendukung perang yang menurut saya tidak adil.

commit to user


digilib.uns.ac.id

80.00% 72.00%

70.00% 60.00%

52.78%

50.00%

50.00%

50.00% 44.44%

40.00% 30.00% 20.00%

20.00% 10.00% 0.00%

8.00% 0.00%0.00%0.00% Sangat Setuju

0.00%0.00%0.00% Setuju

Pegawai Swasta

2.78%

0.00%

Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.7 Penggelapan Pajk Etis jika Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan untuk Proyek yang Tidak Menguntungkan Bagi Saya

Berdasarkan Gambar 4.7 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 19 orang atau 52,78% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajk etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang tidak menguntungkan bagi saya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah

Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang tidak menguntungkan bagi saya.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 18 orang atau 72% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajk etis jika sebagian besar uang yang commityang to user terkumpul digunakan untuk proyek tidak menguntungkan bagi saya. Hal


digilib.uns.ac.id

ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang tidak menguntungkan bagi saya.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 3 orang atau 50% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajk etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang tidak menguntungkan bagi saya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja

sebagai pegawai negeri sipil sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang tidak menguntungkan bagi saya.

70.00%

66.67% 60.00%

60.00% 50.00%

41.67%

40.00%

41.67% 33.33%

30.00% 20.00%

20.00% 13.89% 12.00%

10.00%

8.00% 2.78%

0.00%


0.00% Setuju

Pegawai Swasta

0.00% Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.8 Penggelapan Pajak Etis bila Tarif Pajak Terlalu Tinggi

commit to user


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan Gambar 4.8 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 15 orang atau 41,67% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis bila tarif pajak terlalu tinggi. Hal ini berarti bahwa wajib

pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis bila tarif pajak terlalu tinggi. Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 15 orang atau 60% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis bila tarif pajak terlalu tinggi. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis bila tarif pajak terlalu tinggi.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 4 orang atau 66,68% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis bila tarif pajak terlalu tinggi. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja

sebagai pegawai negeri sipil tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis bila tarif pajak terlalu tinggi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

60.00% 52.00% 50.00%

50.00%

40.00% 36.11% 33.33%

33.33%

30.00% 20.00%

20.00%

16.67% 13.89%

16.67%

16.00%

12.00%

10.00%

0.00%


0.00% Setuju

Pegawai Swasta

Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.9 Penggelapan Pajak Etis jika Saya Tidak Sanggup untuk Membayarnya

Berdasarkan Gambar 4.9 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 13 orang atau 36,11% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika saya tidak sanggup untuk membayarnya. Hal ini

berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika saya tidak sanggup untuk membayarnya.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 13 orang atau 52% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika saya tidak sanggup untuk membayarnya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

bekerja sebagai wiraswsta tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika saya tidak sanggup untuk membayarnya.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 3 orang atau 50% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika saya tidak sanggup untuk membayarnya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang

bekerja sebagai pegawai negeri sipil tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika saya tidak sanggup untuk membayarnya. 80.00%

80.00% 70.00%

66.67% 61.11%

60.00% 50.00% 40.00%

36.11%

33.33%

30.00% 20.00% 12.00%

10.00% 0.00%

8.00% 0.00%0.00%0.00% Sangat Setuju

0.00%0.00%0.00% Setuju

Pegawai Swasta

2.78%

0.00%

Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.10 Penggelapan Pajak Etis jika Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan untuk Proyek yang Secara Moral Tidak saya Setujui

Berdasarkan Gambar 4.10 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 22 orang atau 61,11% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan commit to user

pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang


digilib.uns.ac.id

secara moral tidak saya setujui. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah

Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang secara moral tidak saya setujui.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 20 orang atau 80% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang secara moral tidak saya setujui. Hal ini

berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang secara moral tidak saya setujui.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 4 orang atau 66,67% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang secara moral tidak saya setujui.

Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang secara moral tidak saya setujui.

commit to user


digilib.uns.ac.id

80.00% 72.00%

70.00%

66.67%

60.00%

55.56%

50.00% 40.00%

38.89% 33.33%

30.00% 20.00%

20.00% 10.00% 0.00%


2.78%4.00% 0.00% Setuju

Pegawai Swasta

2.78%4.00% 0.00% Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.11 Penggelapan Pajak Tetap Etis Walaupun Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan untuk Proyek yang Menguntungkan Bagi Saya

Berdasarkan Gambar 4.11 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 20 orang atau 55,56% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang menguntungkan bagi saya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di

wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang menguntungkan bagi saya.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 18 orang atau 72% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang commit to yang user menguntungkan bagi saya. Hal ini yang terkumpul digunakan untuk proyek


digilib.uns.ac.id

berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian

besar

uang

yang

terkumpul

digunakan

untuk

proyek

yang

menguntungkan bagi saya.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 4 orang atau 66,67% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang menguntungkan bagi saya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja

sebagai pegawai negeri sipil tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang menguntungkan bagi saya.

60.00% 52.00%

50.00%

50.00% 44.44%

40.00% 33.33%

30.00%

27.78% 25.00% 20.00%

20.00%

20.00%

16.67%

10.00%

8.00% 2.78%

0.00%


0.00% Setuju

Pegawai Swasta

Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.12 Penggelapan Pajak Tatap Etis Walaupun Sebagian Besar Uang yang to user Terkumpulcommit Digunakan Secara Bijaksana


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan Gambar 4.12 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 16 orang atau 44,44 % menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tatap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara bijaksana. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah

Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak tatap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara bijaksana.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 13 orang atau 52 % menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tatap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara bijaksana. Hal ini berarti bahwa wajib pajak

di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak tatap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara bijaksana.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 3 orang atau 50 % menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tatap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara bijaksana. Hal ini berarti

bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak tatap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan secara bijaksana.

commit to user


digilib.uns.ac.id

60.00% 52.00% 50.00%

50.00%

40.00%

50.00%

50.00%

38.89% 32.00%

30.00%

20.00% 12.00%

10.00%

0.00%

8.33%


4.00% 2.78% 0.00% Setuju

Pegawai Swasta

0.00% Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.13 Penggelapan Pajak Etis jika Semua Orang Melakukannya

Berdasarkan Gambar 4.13 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 18 orang atau 50% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika semua orang melakukannya. Hal ini berarti bahwa

wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika semua orang melakukannya. Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 13 orang atau 52% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika semua orang melakukannya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika semua orang melakukannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 3 orang atau 50% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak etis jika semua orang melakukannya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang

bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak etis jika semua orang melakukannya. 50.00%

50.00% 45.00%

44.00%

40.00% 36.11%

35.00%

33.33%

33.33%

30.00% 25.00% 20.00%

20.00% 15.00%

11.11%

10.00% 5.00% 0.00%

16.67% 16.67% 16.00%

16.00%

4.00% 2.78% 0.00% Sangat Setuju

0.00% Setuju

Pegawai Swasta

Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.14 Penggelapan Pajak Tetap Etis Walaupun Sebagian Besar Uang yang Terkumpul Digunakan untuk Proyek Yang Bermanfaat

Berdasarkan Gambar 4.14 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 13 orang atau 36,11% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang bermanfaat. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di

commit to user wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta sangat tidak setuju


digilib.uns.ac.id

terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang bermanfaat.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 11 orang atau 44% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang bermanfaat. Hal ini berarti

bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta sangat tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang bermanfaat.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 3 orang atau 50% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang bermanfaat. Hal ini berarti

bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek yang bermanfaat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

80.00% 72.00%

70.00%

66.67%

60.00%

58.33%

50.00% 40.00%

36.11%

33.33%

30.00% 20.00%

16.00%

10.00% 0.00%

8.00% 0.00%0.00%0.00% Sangat Setuju

2.78%4.00% 0.00% Setuju

Pegawai Swasta

2.78%

0.00%

Netral

Wiraswasta

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju


Gambar 4.15 Penggelapan Pajak Tetap Etis Walaupun Artinya jika Saya Membayar Kurang, Maka Akan Ada Orang Lain yang Membayar Lebih

Berdasarkan Gambar 4.15 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta mayoritas responden sebanyak 21 orang atau 58,33% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang Penggelapan pajak tetap etis walaupun artinya jika saya membayar kurang, maka akan ada orang lain yang membayar lebih. Hal ini berarti bahwa wajib pajak di wilayah

Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun artinya jika saya membayar kurang, maka akan ada orang lain yang membayar lebih.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta mayoritas responden sebanyak 18 orang atau 72% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang Penggelapan pajak tetap etis walaupun artinya jika saya to user membayar kurang, maka akancommit ada orang lain yang membayar lebih. Hal ini


digilib.uns.ac.id

berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun artinya jika saya membayar kurang, maka akan ada orang lain yang membayar lebih.

Persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mayoritas responden sebanyak 4 orang atau 66,67% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tentang Penggelapan pajak tetap etis walaupun artinya jika saya membayar kurang, maka akan ada orang lain yang membayar lebih. Hal ini

berarti bahwa wajib pajak di wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil tidak setuju terhadap penggelapan pajak tetap etis walaupun artinya jika saya membayar kurang, maka akan ada orang lain yang membayar lebih.

’

commit to user


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.6 Rangkuman Persepsi Wajib Pajak yang Bekerja sebagai Pegawai Swasta terhadap Penggelapan Pajak No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rata-Rata

SS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 0 0.00% 0.07 0.19%

Jawaban Responden S N TS 0 0 14 0.00% 0.00% 38.89% 1 1 16 2.78% 2.78% 44.44% 5 6 9 13.89% 16.67% 25.00% 2 5 13 5.56% 13.89% 36.11% 1 0 16 2.78% 0.00% 44.44% 1 6 12 2.78% 16.67% 33.33% 0 1 19 0.00% 2.78% 52.78% 1 5 15 2.78% 13.89% 41.67% 5 6 12 13.89% 16.67% 33.33% 0 1 22 0.00% 2.78% 61.11% 1 1 20 2.78% 2.78% 55.56% 1 10 9 2.78% 27.78% 25.00% 1 3 14 2.78% 8.33% 38.89% 4 6 12 11.11% 16.67% 33.33% 1 1 21 2.78% 2.78% 58.33% 1.60 3.47 14.93 4.44% 9.63% 41.48%

STS 22 61.11% 18 50.00% 16 44.44% 16 44.44% 19 52.78% 17 47.22% 16 44.44% 15 41.67% 13 36.11% 13 36.11% 14 38.89% 16 44.44% 18 50.00% 13 36.11% 13 36.11% 15.93 44.26%

Sumber: data primer diolah, 2010 Berdasarkan hasil tabulasi secara keseluruhan tentang persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta terhadap penggelapan pajak diketahui bahwa rata-rata sebesar 85,74% atau 31 orang wajib pajak di wilayah Surakarta tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap berbagai bentuk penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak commit to user


digilib.uns.ac.id

di Wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai swasta tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak. Tabel 4.7 Rangkuman Persepsi Wajib Pajak yang bekerja sebagai Wiraswasta terhadap Penggelapan Pajak No Pernyataan 1

SS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 0 0.00% 0.07 0.27%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rata-Rata


STS 13 52.00% 6 24.00% 5 20.00% 5 20.00% 11 44.00% 5 20.00% 5 20.00% 5 20.00% 4 16.00% 3 12.00% 5 20.00% 5 20.00% 8 32.00% 5 20.00% 4 16.00% 5.93 23.73%

Sumber: data primer diolah, 2010 Berdasarkan hasil tabulasi secara keseluruhan tentang persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta terhadap penggelapan pajak diketahui bahwa

rata-rata

sebesar

82,13% atau 21 commit to user

orang

wajib

pajak

di


digilib.uns.ac.id

wilayah Surakarta tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap berbagai bentuk penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak di Wilayah Surakarta yang bekerja sebagai wiraswasta tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak. Tabel 4.8 Rangkuman Persepsi Wajib Pajak yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggelapan Pajak No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rata-Rata

SS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%


Sumber: data primer diolah, 2010 commit to user

STS 5 83.33% 3 50.00% 3 50.00% 3 50.00% 3 50.00% 3 50.00% 3 50.00% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 3 50.00% 3 50.00% 2 33.33% 2 33.33% 2.73 45.56%


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan hasil tabulasi secara keseluruhan tentang persepsi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil terhadap penggelapan pajak diketahui bahwa rata-rata sebesar 95,56% atau 6 orang wajib pajak di wilayah Surakarta tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap berbagai bentuk penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak di Wilayah Surakarta yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak.

D. Pembahasan Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan baru, yaitu kasus penggelapan pajak. penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengatur suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Setelah kasus Gayus H.P. Tambunan terkuak, satu-persatu kasus penggelapan pajak mulai terungkap. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak paling tidak menemukan tiga kasus baru yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliaran rupiah. Saat ini Ditjen Pajak tengah menyelidiki tiga kasus yang merugikan negara hingga Rp 607 miliar tersebut. Kasus pertama, sebuah kasus restitusi pajak yang dilakukan perusahaan berinisial PHS di Sumatera Utara senilai Rp 300 miliar. Kasus kedua, penerbitan faktur pajak fiktif yang commit to user


digilib.uns.ac.id

melibatkan konsultan pajak tidak resmi berinisial SOL. Kerugian negara yang diakibatkan dari tindakan SOL diperkirakan sebesar Rp 247 miliar, dan Ketiga, kasus penggelapan pajak senilai Rp 60 miliar dengan modus penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh biro jasa di bawah pimpinan berinisial TKB. Total kerugian negara dari tiga kasus tersebut mencapai lebih dari Rp 600 miliar (Liputan6.com, 3 Mei 2010). Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta diketahui bahwa untuk wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta 85,74% atau 31 orang wajib pajak di wilayah Surakarta tidak setuju terhadap berbagai bentuk penggelapan pajak. Wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta 82,13% atau 21 orang wajib pajak di wilayah Surakarta tidak setuju terhadap berbagai bentuk penggelapan pajak dan wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil 95,56% atau 6 orang wajib pajak di wilayah Surakarta tidak setuju terhadap berbagai bentuk penggelapan pajak. Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan dari aspek hukum, hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan commit to user


digilib.uns.ac.id

Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Dari aspek keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Dan dari aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat. (Waluyo, 2008: 3). Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat (private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor. (Waluyo, 2008: 6).

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa 85,74% pegawai swasta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak; 82,13% wiraswasta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak; dan 95,56% pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak.

B. Implikasi Adanya kasus penggelapan pajak ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi pendapatan negara. Oleh karena itu implikasi dari hasil penelitian ini adalah: 1. Menindak tegas semua pelaku penggelapan pajak karena dilihat dari persepsi wajib pajak tidak setuju terhadap berbagai bentuk praktik penggelapan pajak. 2. Keberhasilan

dalam

menangani

kasus

penggelapan

pajak

akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang dipungut dari mereka, sehingga masyarakat akan lebih proaktif sebagai Wajib Pajak. commit to user 72


digilib.uns.ac.id

C. Keterbatasan Penelitian Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak di wilayah Surakarta. 2. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya sebesar 67 responden. 3. Pengukuran instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga ada kemungkinan responden menjawab pertanyaan dengan tidak jujur.

D. Saran Adanya berbagai kekurangan maupun keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1. Penelitian sebaiknya tidak terbatas pada wilayah Surakarta, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk wilayah-wilayah yang lain. 2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas penelitian dengan meningkatkan jumlah responden penelitian serta memperluas jangkauan obyek penelitian sehingga hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi untuk daerah-daerah yang lain. 3. Bagi peneliti lain diharapkan untuk menggunakan tambahan metode pengumpulan tambahan selain kuesioner untuk mendapatkan data yang lebih valid. commit to user

PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DI WILAYAH SURAKARTA

Recommend Documents