PERSEPSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN HUTAN KOTA DI KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA

ISBN 978-602-19559-7-0

Prosiding Ekspose Hasil Penelitian Tahun 2014 Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli Medan, 6 Nopember 2014

PERSEPSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN HUTAN KOTA DI KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA (Perception and The Role Of People in Relation to Development in Urban Forest Medan City, North Sumatera) Johansen Silalahi dan Rospita O.P. Situmorang Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli Kampus Kehutanan Aek Nauli; Km.10,5 Sibaganding, Parapat E-mail:[email protected] dan [email protected]

Abstrak Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya pemenuhan kebutuhan penduduk berupa fasilitas seperti jalan, kendaraan bermotor dan gedung akibatnya fasilitas ini akhirnya menggeser hutan kota yang ada diperkotaan. Melihat kenyataan-kenyataan diatas menunjukkan bahwa penelitian persepsi dan peran masyarakat dalam pengembangan hutan kota/lanskap perkotaan, menjadi sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan peran masyarakat pengembangan hutan kota/lanskap perkotaan di Kota Medan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif deduktif dengan analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Secara umum masyarakat di Kota Medan memiliki persepsi bahwa masyarakat memiliki peran dalam pembangunan hutan kota. Peran masyarakat terdiri dari: penyediaan lahan, penyandang dana, pemberi masukan dalam penentuan lokasi, identifikasi potensi, kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, pemberian informasi dan saran, pemanfaatan hutan kota, bantuan pelaksanaan pembangunan dan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota, bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan serta menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota. Peran dominan masyarakat dalam pengelolan hutan kota di Kota Medan adalah menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota dan memanfaatkan hutan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Model hutan kota yang diperlukan di Kota Medan/ model hutan kota yang cocok di Kota Medan adalah model tipe permukiman karena Kota Medan sebagai salah satu pusat perekonomian, adminsitrasi, pendidikan, kedatangan penduduk dari luar Kota Medan (urbanisasi) sehingga kualitas lingkungan perlu ditingkatkan dengan adanya hutan kota. Kata Kunci: Hutan kota, penduduk, biofisik, peran masyarakat

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Isu-isu lingkungan dewasa ini tidak luput dari perhatian dalam negeri dan luar negeri, banyaknya bencana-bencana alam yang ada di Indonesia dan luar negeri tentunya tidak lepas dari akibat kerusakan lingkungan yang ada. Salah satu isu lingkungan yang mendapat perhatian di wilayah perkotaan beberapa tahun terakhir adalah tentang hutan kota. Minimnya keberadaan hutan kota diikuti dengan perkembangan suatu kota akan berdirinya bangunan-bangunan mewah, pusat perbelanjaan dan lain-lain adalah salah satu permasalahan yang timbul di perkotaan.

Persepsi dan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Hutan Kota di Kota Medan, Sumatera Utara (Perception and The Role Of People in Relation to Development in Urban Forest Medan City, North Sumatera)

| 54

Prosiding Ekspose Hasil Penelitian Tahun 2014

Hutan Kota (urban forest) menurut Fakuara (1987) adalah tumbuhan atau vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memberikan manfaat lingkungan yang sebesar-besarnya dalam kegunaan-kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dan kegunaan-kegunaan khusus lainnya sedangkan hutan kota menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/ Menhut-II/2009

tentang

Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Tujuan diselenggarakan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Fungsi hutan kota adalah untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Melihat kenyataan-kenyataan diatas menunjukkan bahwa penelitian persepsi dan peran masyarakat dalam pengembangan hutan kota/lanskap perkotaan, menjadi sangat penting dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia

Nomor

:

P.71/

Menhut-II/2009

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Hutan Kota, peran serta masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan hutan kota. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

persepsi

dan

peran

masyarakat

dalam

pengembangan

hutan

kota/lanskap perkotaan di Kota Medan, Sumatera Utara? 1.2. Tujuan Penelitian 1.

Mendeskripsikan persepsi dan peran masyarakat dalam pengembangan hutan kota di Kota Medan, Sumatera Utara.

2.

Menentukan model pelibatan masyarakat dalam pembangunan hutan kota berdasarkan persepsi dan peran masyarakat Kota Medan.

55 | Persepsi dan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Hutan Kota di Kota Medan, Sumatera Utara

(Perception and The Role of People in Relation to Development in Urban Forest Medan City, North Sumatera)

Johansen Silalahi dan Rospita O. P. Situmorang

II. METODE PENELITIAN 2.1. Pendekatan Penelitian Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif deduktif dengan analisis kuantitatif dan deskriptif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang bersifat inferens yang lebih menekankan pada aspek kuantitatif. Ukuran yang dipakai biasanya angka atau nilai (kuantitatif) sehingga mudah dalam analisisnya (Aswatini, 2007). 2.2. Bahan dan Alat Bahan dan alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kuisioner, perlengkapan lapangan, alat tulis, kamera, tape recorder, kaset serta alat pendukung kegiatan penelitian lainnya. 2.3. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian dilaksanakan dengan teknik observasi langsung di lokasi yang ditunjuk secara sengaja (purposive sampling) kepada pejabat pemerintah, dan secara

acak/random sampling kepada pengunjung/masyarakat yang berada di

sekitar dan yang sedang berada di dalam hutan kota Taman Beringin, Kebun Binatang, dan Bumi Perkemahan Cadika. Pejabat pemerintah yang diwawancarai berasal dari Dinas Pertanaman Kota Medan, Badan Perencanaan Daerah Kota Medan, Perusahaan Daerah Kota Medan yang mengelola Hutan Kota Kebun Binatang dan Pengelola Hutan Kota Taman Beringin. Jumlah sampel yang diwawancarai dari pejabat pemerintah berjumlah 7 orang dan masyarakat dan pengunjung berjumlah 79 orang. 2.4.Teknik Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, pengisian kuesioner oleh responden, wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan judul. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan kunci yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah. Untuk mendapatkan peran masyarakat, teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur melalui kuisioner penelitian dengan point-point kuisioner terlampir yang mengacu kepada

Pasal

46

Permenhut

P.71/Menhut-II/2009

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Hutan Kota. Point-poit yang ditanyakan adalah: a.

penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;

b.

penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;


| 56


c.

pemberi masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;

d.

pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;

e.

kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;

f.

pemberian

informasi,

saran,

pertimbangan

atau

pendapaat

dalam

penyelenggaraan hutan kota; g.

pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h.

bantuan pelaksanaan pembangunan;

i.

bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;

j.

bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;

k.

menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota

Kelengkapan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka pada penelitian sebelumnya, dan pengumpulan data dari instansi yang menangani hutan kota. 2.5. Analisis Data Data yang dikumpulkan ditabulasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan persentase. Persentase dihitung secara kumulatif untuk setiap pertanyaan yang sama dari seluruh responden di lokasi hutan kota yang berbeda. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dianalisis secara kuantitatif. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan peran masyarakat dalam pengembangan hutan kota. III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Keberadaan Hutan Kota di Kota Medan Kemerosotan

lingkungan

perkotaan

menuntut

perbaikan

kualitas

lingkungan di perkotaan. Kebutuhan terhadap hutan kota merupakan salah satu solusi

yang

dibutuhkan

untuk

mengatasi

menurunnya

kualitas

lingkungan

perkotanaan. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 merupakan peraturan-peraturan

pemerintah

yang

secara

langsung

mengatur

tentang

pengelolaan hutan kota. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

57 | Persepsi dan peran masyarakat dalam pengembangan hutan kota di kota medan, sumatera utara

(perception and the role of people in relation to development in urban forest medan city, north sumatera)


No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan. Aksi Pemerintah Kota Medan terwujud dalam penyediaan lahan hutan kota dan penunjukannya seperti yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut. Tabel 1. Hutan kota di Kota Medan No.

Lokasi

Kecamatan

Luas (Ha)

1

Taman Beringin

Medan Baru

1,2

2

Bumi Perkemahan Pramuka

Medan Johor

25

Medan Polonia

40

Medan Tuntungan

30

Medan Johor

2

Medan Labuhan

1,5

Medan Tuntungan

8,7

Cadika 3

Hutan kota CBD Polonia

4

Kebun Binatang

5

Kanal Sungai Deli Zona A dan D

6

Hutan kota

7

Hutan kota Kelurahan Baru Ladang Bambu LUAS HUTAN KOTA

108,4

Sumber: RTRW Kota Medan 2010-2030

Luas hutan kota di Kota Medan yang ada hanya mencapai 108,4 Ha sementara luas area Kota Medan adalah 26.510 Ha dan pertambahan penduduk yang meningkat sementara hutan kotanya tidak. Persentase keberadaan hutan kota di Kota Medan berdasarkan kondisi eksisting hanya 0,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan hutan kota yang defenitif ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah belum memenuhi target 10% dari luas wilayah seperti yang diamantkan dalam perundang-undangan. 3.2. Persepsi dan Peran Masyarakat dan Pengelolaan Hutan Kota Kota Medan merupakan ibukota Propinsi Sumatera Utara, sehingga menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan menjadi salah satu tujuan kedatangan penduduk baik dari dalam propinsi dan luar propinsi. Demografi penduduk di ibukota pemeritahan dan pusat perekonomian ditandai dengan pertumbuhan penduduk dan kepadatan yang tinggi. Kondisi tersebut mengancam ketersediaan ruang hutan kota dalam menopang lingkungan perkotaan. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan hutan kota khususnya kota-kota besar. Masyarakat merupakan faktor sosial yang memiliki mobilitas yang tinggi dalam melestarikan atau merusak lingkungan. Manusia dalam melakukan suatu tindakan biasanya dilatarbelakangi oleh pemahaman terhadap tindakan yang akan


| 58


dilakukan yang disebut sebagai persepsi. Persepsi masyarakat terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan hutan kota yang diwakili oleh 79 responden yang berada di dalam dan sekitar hutan kota yang ada di Medan dapat dilihat pada tabel 2 berikut: Tabel 2. Persepsi responden terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan hutan kota di Kota Medan No.

Persentase Persepsi

Peran Masyarakat

SS

S

KS

TS

Abs

Total

1

Penyediaan lahan

46.84

40.51

7.59

2.53

2.53

100.00

2

Penyandang dana

24.05

41.77

22.78

1.27

10.13

100.00

3

Pemberi masukan dalam penentuan

27.85

54.43

12.66

1.27

3.80

100.00

20.25

70.89

6.33

0.00

2.53

100.00

56.96

35.44

2.53

0.00

5.06

100.00

43.04

54.43

2.53

0.00

0.00

100.00

49.37

41.77

7.59

0.00

1.27

100.00

lokasi 4

Pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi

5

Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan

6

Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat

7

Pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan

8

Bantuan pelaksanaan pembangunan

30.38

45.57

18.99

1.27

3.80

100.00

9

Bantuan keahlian

31.65

56.96

8.86

2.53

0.00

100.00

10

Bantuan dalam perumusan rencana

27.85

62.03

7.59

1.27

1.27

100.00

72.15

24.05

1.27

0.00

2.53

100.00

39.13

47.99

8.98

0.92

2.99

pembangunan dan pengelolaan 11

Menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota Rata-rata

Sumber : Data primer diolah (2013). Keterangan :

SS = Sangat Setuju,

S = Setuju,

KS = Kurang Setuju,

TS = Tidak Setuju,

Abs = Abstain (tidak ada komentar)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa secara umum masyarakat berpersepsi bahwa masyarakat seharusnya berperan dalam pembangunan hutan kota. Hal ini terbukti dari persepsi masyarakat yang sebagian besar menyatakan sangat setuju dan setuju (87.11%), dan menyatakan kurang setuju dan tidak setuju hanya 9.90%. Untuk mengetahui bidang-bidang peran yang harus dilakukan oleh




masyarakat Kota Medan dalam pengembangan hutan kota dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1. Grafik persentase persepsi masyarakat terhadap peran masyarakat dalam pembangunan hutan kota di Kota Medan (Sumber: data primer diolah, 2013) Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa bagian peran masyarakat yang sangat disetujui harus dilakukan oleh masyarakat adalah menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota. Peran berikutnya yang harus dilaksanakan oleh masyarakat adalah memberi bantuan dalam identifikasi potensi, perumusan rencana, kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, pemberian saran dan infomasi. Menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota dianggap sebagai peran utama dari masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan kota dan menikmati hutan kota secara langsung dapat merasakan dampak positif dari keberadaan hutan kota. Kondisi iklim di Kota Medan menurut BPS Kota Medan (2012) relatif panas yaitu 32,15° C – 34,21° C di siang hari mengakibatkan perubahan suhu yang sangat nyata ketika berada di kawasan hutan kota. Hutan kota yang berada di pusat kota dan dekat dengan pemukiman penduduk seperti


| 60


Taman Beringin dan Bumi Perkemahan Cadika cenderung sering dikunjungi dan dijadikan tempat mendapatkan udara segar dan sejuk. Disamping itu, hutan kota tersebut

mudah diakses, tidak ada pungutan biaya masuk, dan terlihat indah.

Dampak positif yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat mengakibatkan masyarakat memilki pendapat bahwa hutan kota tersebut harus dijaga, dipelihara dan ditingkatkan fungsinya. Peran tersebut juga dapat langsung dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara tidak merusak tanaman serta menjaga kebersihan hutan kota. Menurut Susiloadi (2006) peran atau peran serta berarti mengambil bagian, ikut serta, atau penggabungan. Peran serta memiliki makna yang sama dengan partisasi. Peran serta masyarakat dalam pembangunan hutan kota dimaksudkan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan kota. Tabel 3 terdapat peran yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kota Medan di sekitar dan di dalam hutan kota. Tabel 3. Peran responden dalam pengelolaan hutan kota di Kota Medan No.

Peran Masyarakat

Persentase (%)

1

Penyediaan lahan

1.33

2

Penyandang dana

0.00

3

Masukan dalam penentuan lokasi

1.33

4

Bantuan identifikasi potensi

0.00

5

Kerjasama dalam Peneltian dan Pengembangan

2.78

6

Pemberian informasi, saran, pertimbangan dan pendapat

1.33

7

Pemanfaatan hutan kota

11.39

8

Bantuan pelaksanaan pembangunan

2.78

9

Bantuan keahlian

0.00

10

Bantuan dalam perumusan rencana

1.33

11

Menjaga, memelihara & meningkatkan fungsi hutan kota

100.00

Sumber: data primer diolah (2013) Berdasarkan Tabel 3, peran yang saat ini telah dilakukan oleh masyarakat Kota Medan dalam pembangunan hutan kota medan adalah peran menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota yaitu mencapai 100% disusul pada peran memanfaatkan hutan kota sebesar 11,39. Selebihnya, peran-peran tersebut sangat sedikit dikerjakan oleh masyarakat dan bahkan tidak pernah terlibat karena tidak tahu atau tidak pernah dilibatkan/diberdayakan. Lokasi hutan kota yang berada di daerah yang mudah diakses dan dekat dengan pemukiman dapat dirasakan manfaatkan secara langsung dan tidak




langsung oleh masyarakat. Tanggungjawab yang melekat pada masyarakat sebagai pemanfaat adalah menjaga keberadaan hutan kota agar tetap bersih dan terjaga. Hal ini mengakibatkan masyarakat menganggap bahwa setiap penduduk dapat berperan menjaga keberadaaan hutan kota. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa kota seperti halnya yang terdapat dalam penelitian Rusliansyah (2005) yang menyebutkan bahwa di Kota Srengseng Jakarta Barat mayoritas masyarakat di sekitar kawasan hutan kota hanya berpartisipasi dalam bentuk menjaga dan memelihara hutan kota serta pemberian sumbang saran dalam pengembangan hutan kota. Peran yang selanjutnya telah dilakukan masyarakat adaah pemanfaatan hutan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hutan kota dapat memerikan manfaat tidak langsung yaitu manfaat sosial dan ekonomi. Manfaat sosial keberadaan hutan kota adalah sebagai ruang publik, relaksasi dan rekreasi, interaksi sosial, serta sebagai sarana pendidikan lingkungan. Di kawasan hutan kota, masyarakat dapat melaksanakan interaksi sosial seperti tempat pertemuan dan diskusi kelompok. Interaksi ini dapat bermanfaat pada peningkatan hubungan sosial anggota masyarakat. Secara ekonomi, hutan kota bermanfaat sebagai tempat meningkatkan pendapatan ekonomi. Beberapa bidang pekerjaan yang dapat dilakukan di kawasan hutan kota adalah sebagai tempat berjualan makanan dan minuman, aksesoris, dan lain-lain.

Datangnya

pengunjung

dengan

angkutan

pribadi

mengakibatkan

dibutuhkannya jasa parkir, petugas kebersihan, jasa pengawas dan lain-lain, yang secara langsung dapat menambah lapangan pekerjaan. Pemanfaatan kawasan hutan kota harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yaitu tidak merubah fungsi hutan kota sebagai kawasan resapan air, penyeimbang lingkungan secara klimatologis, tempat hidup keragamaman flora dan fauna, serta peningkatan estetika kota. Peraturan tersebut dapat diwujudkan dengan tidak merusak, menebang pohon, atau memindahkan objek-obejk yang terdapat dalam kawasan.


| 62


a

b

c

d

Gambar 2. Manfaat sosial dan ekonomi dari keberadaan hutan kota. (a) tempat rekresi dan interaksi sosial; (b) sebagai tempat pendidikan lingkungan; (c) meningkatkan penghasilan seperti tempat berjualan; dan (d) menambah lapangan pekerjaan seperti jasa parkir Peran masyarakat pada beberapa peran tertentu dalam pengembangan hutan kota justru berbanding terbalik dengan persepsi masyarakat Kota Medan yang secara umum menganggap bahwa masyarakat harus berperan dalam seluruh aspek peran dalam pembangunan hutan kota. Menurut persepsinya, masyarakat seharusnya berperan dalam memberi bantuan dalam identifikasi potensi, perumusan rencana, kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, pemberian saran dan infomasi, penentuan lokasi, bantuan keahlian, penyediaan lahan dan pemberian dana, namun kenyataannya sangat sedikit bahkan hampir tidak ada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut responden peran-peran tersebut dapat dikerjakan jika terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelibatan

pengembangan

masyarakat

dipandang

dapat

dalam

kegiatan

memaksimalkan

peran

pembangunan masyarakat

dan dalam

pembanguan hutan kota. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Pretty (1995) yang




menyatakan asumsi bahwa jika rakyat dilibatkan, maka besar peluangnya mereka akan sepakat dan memberi dukungan serta dorongan pada kegiatan pembangunan tersebut. Realita ini tentunya menjadi pendorong bagi Pemerintah Kota Medan untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengembangan hutan kota. Menurut responden, masyarakat kurang terlibat karena minimnya sosialiasi tentang perundang-undangan tentang hutan kota sehingga masyarakat relatif tidak mengetahui fungsi hutan kota dan pentingya keberadaan hutan kota. Masyarakat pada

umumumnya

beranggapan

bahwa

pembangunan

hutan

kota

hanya

dilaksanakan oleh pemerintah sementara masyarakat berperan sebagai pemanfaat hutan kota. Penyediaan lahan untuk dibangun menjadi hutan kota dipandang sangat tidak mungkin diperankan oleh masyarakat. Penyediaan lahan dipandang sebagai tanggungjawab pemerintah kota. Di satu sisi, kondisi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang pesat di Kota Medan mengakibatkan pemerintah kesulitan dalam penyediaan lahan karena keterbatasan lahan dan harga jual tanah yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan citra satelit, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan mencapai 48,85% dengan kondisi sebagai berikut: Tabel 4. Hasil Interpretasi Peta Penggunaan RTH di Kota Medan Luas (Ha) Publik 1. Hutan Lindung (Bakau) 2. Lap. Olah raga 3. Rawa 4. TPU 5. Danau 6. Sungai

Luas (Ha) Private

%

(Ha)

0,19 %

50,37

1. Belukar

0,76 0,45 0,48 0,15 3,17

201,48 119,30 127,25 39,77 840,37

% % % % %

7. Taman Kota 0,095 % 25,32 JUMLAH 1.403,84 Sumber: Bappeda Kota Medan (2012)

%

( Ha)

7,68%

2.035,97

2. Empang 0,48% 3. Kebun 7,45% 4. Sawah 5,41% 5. Tambak 4,38% 6. Tanah 11,36% Kosong 7. Ladang 6.90% JUMLAH

127,25 1.975,00 1.434,19 1.134,63 3.011,54 1.829,19 11.547,76

Berdasarkan Tabel 4 dapat terdapat 43.66% RTH yang dikuasai oleh masyarakat. RTH tersebut masih memungkinkan dapat dikembangkan menjadi hutan kota jika pemerintah berkomitmen untuk memenuhi amanah 10% luas hutan kota dati dari total luas wilayah. Hutan kota yang dapat dikembangkan adalah hutan


| 64


hak/hutan milik privat. Usaha-usaha yang dilakukan sebaiknya memberikan insentif kepada masyarakat yang bersedia menyediakan lahan untuk hutan kota seperti amanah undang undang dengan membuat peraturan daerah tentang pemberian insentif bagi masyarakat yang menyediakan lahannya untuk hutan kota. Sampai dengan saat ini, peraturan daerah tentang pemberian insentif bagi masayarakat masyarakat yang menyediakan lahannya untuk dikembangkan menjadi hutan kota belum ada. Pemerintah Kota Medan sebaiknya merangkul dan memberdayakan partisipasi masyarakat yang bersedia menyediakan lahannya untuk pengembangan hutan kota di Kota Medan dan menampung dana untuk penyelenggaran hutan kota hal ini sesuai juga dengan penelitian Asyahari (1997) yang menyebutkan bahwa masyarakat Kota Medan menunjukkan adanya kesediaan membayar untuk pengembangan hutan kota terutama pada masyarakat yang pendapatan dan pendidikan tinggi yang secara signifikan bersedia membayar untuk pengembangan hutan kota. Greene et al. (2011) dan Dwyer et al. (1992) juga menyatakan bahwa keberhasilan program penanaman hutan kota tergantung pada peran warga kota/masyarakat dan tersedianya kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi. 3.3. Pelibatan Masyarakat dalam Pembanguan hutan kota Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa peran masyarakat dalam pembangunan hutan kota pada umumnya adalah menjaga, merawat dan meningkatkan fungsi hutan kota serta memanfaatkan hutan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara peran-peran yang lainnya terlihat sangat

minim.

Pelibatan

masyarakat

dalam

kegiatan

pembangunan

dan

pengembangan hutan dipandang dapat memaksimalkan peran masyarakat dalam pembangunan hutan kota. Beberapa tipe pelibatan yang dapat dilakukan adalah: 1.

Pengembangan hutan kota privat Keterbatasan Pemerintah Kota Medan dalam menyediakan lahan dan tingginya nilai tanah menjadi kendala Pemko Medan dalam membangun hutan kota. Hutan kota privat yaitu hutan kota yang dibangun diatas tanah hak/milik dapat dilakukan. Beberapa bidang usaha yang dikerjakan oleh masyarakat seperti pusat wisata, taman, dan perumahan-perumahan skala besar yang dikelola oleh pihak swasta sering menyediakan lahan yang dapat memenuhi kriteria hutan kota yaitu ditumbuhi oleh pohon-pohonan yang kompak dan luas minimal 0,25 Ha. Hutan privat tersebut dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai hutan kota




dengan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban penyedia lahan dan pemerintah yang dapat diterima dan harus dilakukan kedua belah pihak. Hal ini sangat diperlukan untuk mendorong masyarakat/penyedia lahan yang menyediakan lahannya Penetapan lokasi hutan kota bertujuan untuk menjamin keberadaan hutan kota sesuai dengan waktu yang tertera dalam perjanjian.

Hal ini sesuai dengan penelitian Subarudi dan Samsoedin

(2012) yang menyatakan bahwa perluasan RTH di ruang privat dapat dilakukan dengan memberikan insentif berupa diskon pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi ruang privat yang ditanamai pepohonan untuk jangka waktu 2-3 tahun dengan besaran diskon proporsional dengan luas RTH yang dibangunnya. 2.

Pelibatan stakeholders yang fokus pada pelestarian lingkungan perkotaan Pelibatan stakeholders dalam membangun hutan kota sangat diperlukan dalam membangun hutan kota. Stakeholders yang terlibat dapat mendukung dan mengkontrol kegiatan pembangunan hutan kota yang akan dikembangkan. Pemberdayaan stakeholders seperti komunitas hijau dalam membangun hutan kota dapat diberdayakan dengan melibatkan masyarakat Kota Medan.

3.

Partisipasi dalam dukungan dana Pembangunan hutan kota di kota-kota besar akan membutuhkan biaya yang sangat mahal akibat harga jual tanah yang sangat tinggi. Kota Medan termasuk kota yang harga jual tanahnya sangat tinggi. Pembangunan RTH/ hutan kota di Kota Medan dapat ditingkatkan untuk memenuhi amanah undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dilakukan dengan menggalang partisipasi masyarakat lewat penggalangan dana. Persepsi masyarakat medan dalam pembangunan hutan kota dengan peran penyandang dana adalah sangat setuju/setuju. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bagi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan luasan RTH/hutan kota di Kota Medan. Kebutuhan sumber dana untuk memperluas RTH di Kota Medan dapat dilakukan dari APBD, APBN, Pajak dan dana CSR dari perusahaan besar dan perbankan nasional dan multi nasional yang berkantor pusat di Kota Medan serta lembaga donor internasional yang peduli lingkungan (Subarudi dan Samsoedin, 2012). Penggalangan

dana

dari

masyarakat

dapat

juga

dilakukan

dengan

mencantumkan iuran untuk perluasan RTH/hutan kota seperti iuran sampah di kota-kota besar.


| 66


IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1.

Secara umum masyarakat di Kota Medan memiliki persepsi bahwa masyarakat memiliki peran dalam pembangunan hutan kota. Peran-peran tersebut terdiri dari penyediaan lahan, penyandang dana, pemberi masukan dalam penentuan lokasi,

identifikasi potensi, kerjasama dalam penelitian dan pengembangan,

pemberian informasi dan saran, pemanfaatan hutan kota, bantuan pelaksanaan pembangunan dan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota, bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan serta menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota. 2. Peran dominan saat ini dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan kota adalah menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota dan memanfaatkan hutan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Model hutan kota yang diperlukan di Kota Medan/ model hutan kota yang cocok di Kota Medan adalah model tipe permukiman karena Kota Medan sebagai salah satu pusat perekonomian, adminsitrasi, pendidikan, kedatangan penduduk dari luar Kota Medan (urbanisasi) sehingga kualitas lingkungan perlu ditingkatkan dengan adanya hutan kota. B. Saran-Saran 1. Pemerintah Kota Medan sebaiknya memiliki komitmen yang tinggi disertai dengan tindakan untuk mencapai amanah undang undang tentang pencapaian target 10 persen luas hutan kota dari luas wilayah Kota Medan dengan melibatkan peran masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya. Upaya yang perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang fungsi pentingnya keberadaan hutan kota, pelibatan dalam kegiatan

pembangunan dan pengelolaan,

pendekatan kepada pemilik RTH privat yang kemungkinan dapat dikembangkan menjadi lokasi hutan kota melalui pemberian insentif kepada pemilik lahan privat yang sudah menyediakan lahan untuk pembangunan hutan kota, pelibatan

stakeholders yang fokus kepada kelestarian lingkungan, dan penggalangan dana untuk memperluas RTH di Kota Medan melalui APBD, APBN, Pajak dan dana CSR dari perusahaan besar dan perbankan nasional dan multi nasional yang




berkantor pusat di Kota Medan serta lembaga donor internasional yang peduli lingkungan. 2. Penelitian tentang variabel lain perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk pengembangan hutan Kota Medan.


| 68


DAFTAR PUSTAKA Akbari, H., M. Pomerantz, H. Taha. 2001. Cool surfaces and shade trees to reduce

energy use and improve air quality in urban areas. Solar Energy, 70: 295-310. Aswatini. 2007. Modul Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI. Cibinong. Asyahari, N. 2007. Pengembangan Hutan Kota Dalam Hubungannya Dengan

Pembangunan Wilayah Kota Medan. Tesis. Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada. Badan Pusat Statistik Kota Medan. 2012. Kota Medan Dalam Angka. Medan: Badan Pusat Statistik. Balitbanghut. 2010. Rencana Penelitian Integratif 2010-2014. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta. Bappeda Kota Medan. 2012. Laporan Draft Rencana Induk Kota Hijau. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Medan. Biao, Z., L. Wenhua, X. Gaodi, X. Yu. 2010. Water conservation of forest ecosystem

in Beijing and its value. Ecological Economic 69: 1416-1426. Carreiro, M.M. 2008. Introduction: the growth of cities and urban forestry. In: Carreiro, M.M., Song, Y.C. & Wu, J. (eds). Ecology, planning and management

of urban forest international perspectives. Springer-Verlag, New York. pp: 3-9. Dwyer, J.F., E.G. McPherson, H.W. Schroeder, R.A. Rowntree. 1992. Assesing the

benefits and costs of the urban forest. Journal of Arboriculture, 18: 227-234. Fuchs R J dkk. 1994. Mega-city Growth and the Future. United Nations University Press. Tokyo. Greene, C.S., A.A. Millward, B. Ceh. 2011. Who is likely to plant a tree? The use of

public socio-demographic data to characterize client participants in a private urban forestation program. Urban Forestry & Urban Greening, 10 : 29-38. Bambang, 1995. Hutan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. PT. Gramedia. Jakarta Fakuara, Y. 1987. Hutan Kota Ditinjau dari Aspek Nasional. Seminar Hutan Kota. Jakarta.




Haeruman Js, H. 1979. Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proyek Pengelolaan lingkungan Hidup. Jakarta: Kantor Menteri Negara PPLH. Kompas, Lingkungan Kota Secara Ekologis Turun, Juni 2005. Kuhns, M.R., D.K. Reiter, B. Lee. 2005. Characteristics of urban forestry program in Utah, US. Journal of Arboriculture, 31: 285-295. Lafortezza, R., G. Carrus, G. Sanesi, C, Davies. 2009. Benefits and well-being

perceived by people visiting green spaces in periods of heat stress. Urban Forestry & Urban Greening, 8: 97-108. Nowak, D.J., D.E. Crane, J.C. Stevens. 2006. Air pollution removal by urban trees

and shrubs in the United States. Urban Forestry & Urban Greening, 4: 115 – 123.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71Menhut-II/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

PP No. 63 tahun 2002 tentang hutan kota. Pretty, J.N. 1995. Regenerating Agriculture. Earthscan. London Rusliansyah E.2005. Kajian Peluang Pelibatan Masyarakat Dalam Pengembangan

Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat. Tugas Akhir. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Saputra M H dkk.2012. Kajian Jenis Pohon Potensial Untuk Pengembangan Hutan

Kota Wilayah Kajian Sumbar dan Sumut. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli. Subarudi, Samsoedin. 2012. Kajian Kebijakan Hutan Kota: Studi Kasus di Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI). Jurna; Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol 9 N0.2, Agustus 2012: 144 – 153. Sugiyono, 2006. Statistika Untuk Penelitian Bisnis. Cetakan Kesembilan. Alfabeta. Bandung. Susiloadi, P. 2006. Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan

Publik. Jurnal Spirit Publik. Vol. 2, No. 2 Halaman 81- 90.


| 70


Watt,K.E.F. 1973. Principles of Environmental Science. New York San Fransisco. Toronto: McGraw Hill. Yekti R P, 2009. Faktor Demografi yang Berhubungan Dengan Penyakit Turunan

Hasil Rikesdas di Indonesia. Jurnal Penyakit Tidak Menular Indonesia Vol.1.2.2009. Badan Litbang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.



PERSEPSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN HUTAN KOTA DI KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA

Recommend Documents