PERSEPSI ANGGOTA LEGISLATIF LAKI-LAKI TERHADAP PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DPRD PROVINSI BALI PERIODE 2014-2019 1)
2)
3)
Ni Luh Komang Ifa Ristanty , Bandiyah , Tedi Erviantono 123) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 1) 2) 3) Email
[email protected] ,
[email protected] ,
[email protected]
ABSTRACT Perception of male legislative members towards gender mainstreaming in Bali Provincial DPRD Period 2014-2019 used the theory of female existentialism, Simone de Beauvoir. The method used is a sequential explanatory design by cencus sampling technique. The findings if this study, firstly: variable x it was found rejection if female legislators become leaders with 73% percentage, because female legislators are considered not wise. Second; variable y it was found that male legislators considered women legislators to have performed in the legislative functions properly and seriously. Third; the patriarchal culture in Bali is not a problem of the lack of women who plunge in the legislative institution, but the strategy of women in showing their existence. Based from the data, author found that the strategy of gender mainstreaming had been work well in parlement and need to improved in legislative function so thet the whole concept of gender mainstreaming can work effectively in the council of Bali Province for the period 2014-2019. Keywords: perception, gender mainstreaming, members of the legislature
dipengaruhi oleh berbagai aspek sehingga
1. PENDAHULUAN
menghasilkan
Dalam berbagai pelaksanaan aktivitas
menimbulkan
sosial, gender penting untuk dipahami
Menurut
agar dapat melihat apakah perbedaan jenis
kelamin
perempuan
antara dapat
laki-laki
antara
menimbulkan
keseluruhan
sehingga
bisa
(2016),
ketidakadilan
laki-laki
dan
perempuan
mengatasi ketidakadilan gender, melalui Inpres No.9 Tahun 2000 di Indonesia
secara
secara
membuka
resmi
mengadopsi
Pengarusutamaan Gender (PUG) guna
peluang yang sama dalam menggeluti
mencapai keadilan gender di arena politik.
berbagai bidang tanpa harus dibeda-
Menurut Hartian (2006), pengarusutamaan
bedakan.
gender
Seiring dengan perkembangan zaman, pembentukan
Alfian
gender.
mengorbankan salah satu pihak. Dalam
dapat merekonstruksi hubungan antara perempuan
ketidakadilan
dan
berlangsung timpang, merugikan bahkan
belah pihak. Konsep gender diharapkan
dan
gender
gender merupakan kondisi dimana relaasi
dan
diskriminasi dalam arti merugikan satu
laki-laki
perbedaan
identitas
gender
adalah
mulai
atau
gender
strategi
mainstreaming
untuk
mencapai
kesetaraan dan keadilan gender, yang
1
berarti
adanya
perubahan
baik
yang
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka
tangible dalam kondisi dan relasi antara
Guna mencapai tujuan penelitian yang
laki-laki dan perempuan. Kuranganya
perwakilan
telah
perempuan
disebutkan,
telah
dilakukan
kajian
merupakan kenyataan kehidupan politik
pustaka dari penelitian terdahulu yang juga
yang tidak dapat dipungkiri, hal itu juga
membahas tentang persepsi dan gender.
terjadi perpolitikan di Provinsi Bali. Jumlah
Kajian pustaka yang dilakuka meliputi; buku,
perempuan yang terlibat dalam lembaga
jurnal dan penelitian serupa sebelumnya. Penelitian
legislatif Provinsi Bali sebanyak lima orang
pertama
yang
digunakan
dari total anggota legislatif sebanyak lima
sebagai kajian pustaka adalah skripsi oleh
puluh
Representasi
Alwin Taher pada tahun 2009 mengenai
perempuan di dalam lembaga legislatif
Persepsi Mahasiswa Terhadap Kesadaran
tidak hanya berbicara soal bagaimana
Gender di Fakultas Ekologi Manusia Institut
perempuan
Pertanian Bogor.
empat
orang.
harus
mendapatkan
bertindak
posisinya
atau
untuk
Penelitian
hanya
kedua
yang
digunakan
berbicara menyangkut kuota perempuan,
sebagai kajian pustaka adalah penelitian oleh
tetapi harus masuk dalam sistem politik
M.Mahpur
dan sistem pemerintahannya terutama
persepsi civitas akademikan UIN Malang
pada saat menjalankan fungsi legislatif.
terhadap pengarusutamaan gender.
pada
tahun
2012
mengenai
2.2 Landasan Teori
Pemahaman mengenai konsep gender
2.2.1 Teori Eksistensialisme Perempuan
terlebih strategi pegarusutamaan gender
Teori
harus dipahami oleh anggota legislatif agar
Eksistensialisme
Perempuan
PUG tidak semata-mata hanya menjadi
dikemukakan oleh Simone de Beauvoir pada
terminologi. Tentu untuk menyukseskan
tahun 1989 melalui bukunya yang berjudul
terealisasinya PUG yang berawal dari
Second
lingkungan legislatif di Provinsi Bali harus
eksistensialisme perempuan adalah adanya
diketahui terlebih dahulu seberapa besar
ketimpangan
dan seberapa jauh
persepsi anggota
perempuan, dimana laki-laki menjadi subjek
legislatif terutama kaum laki-laki akan
public sedangkan perempuan menjadi second
strategi pengarusutamaan gender karena
sex. Keterlibatan perempuan di ranah public
persepsi dari perempuan itu sendiri sering
belum dipercaya untuk menduduki posisi yang
menimbulkan jalan buntu dari pencarian
strategis,
solusinya.
menjadi pemimpin. Perempuan yang ingin
Sex.
Menurut
Simone
pengakuan
laki-laki
masih
(1989),
terhadap
mendominasi
diatas,
mendapatkan posisi strategus harus berbekal
adapun permasalahan yang akan diteliti
eksistensi dan juga status sosial yang baik.
adalah:
Eksistensi
Berdasarkan
legislatif
latar
Bagaimana
belakang
persepsi
laki-laki
anggota
yang
pengetahuan,
terhadap
dimaksud
kompetensi, integritas.
kapasitas,
pengarusutamaan gender (PUG) di DPRD
kapabilitas
Provinsi Bali Periode 2014-2019?
perempuan harus bekerja keras dua kali lipat
2
dan
adalah
Selain
itu,
dibandingkan sebuah
laki-laki
relasi
untuk
sehingga
membentuk
kemampuan politisi perempuan untuk berada
mendapatkan
di ranah publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa
pengakuan.
permasalahan gender yang bergulir di arena
Di dalam ranah politik, khususnya
politik juga memerlukan bantuan dari persepsi
perpolitikan di Bali, perempuan yang berhasil
itu sendiri. Representasi politik dapat terjadi
menjadi
bisa
apabila aktor politik berbicara, contoh: politisi
membuktikan bahwa memiliki kemampuan
laki-laki berbicara tentang politisi perempuan,
untukmemberikan
dan
melakukan advokasi dan bertindak atas nama
yang
yang diwakili. Persepsi politis laki-laki menjadi
anggota
legislatif
harus
gagasan
mempengaruhi
setiap
kebijakan
dihasilkan.
sangat
2.3
kehidupan politis perempuan. Pola hidup dan
Kerangka Konsep
penting
untuk
keberlangsungan
pola pikir laki-laki menjadi bagian utama
2.3.1 Persepsi istilah
dalam kehidupan, persepsi laki-laki menjadi
persepsi sosial, persepsi sosial dalam hal
standar tentang apa yang dianggap normal
mengenal orang lain dapat dikatakan menjadi
bagi perempuan dan laki-laki itu sendiri. Untuk
suatu kegiatan yang sangat kompleks karena
mencapai kesetaraan gender di dunia politik,
orang lain juga merupakan sesuatu yang
kita perlu melibatkan laki-laki guna merubah
sangat kompleks. Menurut Baron dan Byrne
mindset mereka yang masih patriarkal bahwa
dalam Hanurawan (2015), persepsi sosial
kesetaraan
merupakan suatu usaha seseorang untuk
manusia dan perempuan juga merupakan
memahami
bagian dari manusia.
Dalam
persepsi
orang
lain
terdapat
dalam
kerangka
Persepsi
memperoleh gambaran menyeluruh tentang kepribadian
yang
melingkupi
diri
akan
orang
kepemimpinan.
Dalam melakukan aktivitas sosial pada interaksi
sosial,
persepsi
persoalan
anggota
digunakan
perempuan
tersebut.
lingkup
adalah
untuk
laki-laki
memilai
kualitas
syarat-syarat Kartini
terdapat beberapa syarat untuk
sosial
asasi
legislatif
berdasarkan Menurut
hak
Kartono, menjadi
menjadi bagian yang sangat penting karena
seorang pemimpin, seperti: memiliki kapasitas
hal itu akan menjadi kerangka berpikir untuk
(kecerdasan,
mempermudah
hubungan
ketegasan), beberapa sifat yang melekat
interaksi antara individu yang satu dengan
(tanggung jawab, bijaksana, kooperatif, bisa
individu
kesan,
bekerja sama), dan status sosial ekonomi.
penilaian, dan streotype sulit untuk dihindari.
Persepsi anggota legislatif laki-laki dapat
Hal
dan
menentukan bagaiman menyusaikan tindakan
komunikasi dan juga bisa dimanfaatkan untuk
sendiri dengan keberadaan anggota legislatif
membina hubungan yang lebih lanjut.Jika
perempuan berdasarkan pengetahuan dan
dilihat pada konteks perpolitikan saat ini
pembacaan terhadap orang tersebut.
persepsi politisi laki-laki menjadi satu hal yang
2.3.2 Pengarusutamaan Gender
lainnya.
itu
penting
dan
akan
karena
digunakan
mengatur
Pembentukan
membatasi
persepsi
sebagai
suatu
persepsi
mereka rujukan
kemampuan
Pengarusutamaan
dapat
berbicara
gender
dan
(PUG)
menjadi fokus utama dalam pembentukan
dari
3
PUG
dalam fungsi anggaran diharapkan dapat
mengarah pada tujuan untuk memastikan
menghasilkan gender responsive budgeting,
proses yang berjalan di arena pengambilan
dimana hal tersebut menempati peran kunci
keputusan untuk mengintegrasikan prinsip
karena krusialnya peran anggaran dalam
keadilan
sesungguhnya
suatu kebijakan daerah. Anggaran responsif
bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi yang
gender menyangkut anggaran yang tidak
bersifat substantif di arena pengambilan
terpisah antara laki-laki dan perempyan, tetapi
keputusan atau kebijakan publik ( Squires,
lebih
2007). Upaya PUG adalah sebagai strategi
menjadi pertimbangan utama dalam setiap
percepatan
kebijakan anggaran (Dati,F. 2012:52). Dalam
kesetaraan
di
ranah
gender.
perpolitikan.
PUG
peningkatan
kesejahteraan
untuk
memastikan
fungsi
keadilan gender sebagai mitra yang sejajar
pengarusutamaan gender bertujuan untuk
dan
menjamin
berbagi
peran
dalam
ranah
domestik juga ranah publik.
dan
penerapan
gender
perempuan dan terwujudnya kesetaraan serta
dapat
pengawasan,
bahwa
memastikan
konsep
bahwa
keberhasilan kebijakan dan anggaran tidak
Parlemen merupakan lembaga politik
berpihak pada satu gender sehingga dapat
yang sangat penting bagi suatu negara
berdampak positif dan dapat dirasakan oleh
demokratis, karena disinilah kebijakan yang
masyarakat.
meyangkut kelangsungan hidup masyarakat
3.
di pertaruhkan. PUG menjadi satu bagian
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode
penting dalam menjalankan fungsi di lembaga
penelitian
kombinasi
legislatif, hal itu dikarenakan fungsi dan
sequintal
explanatory.
kewenangan
model
legislatif
dalam
menentukan
adalah
model
atau
Metode
metode
desain
kombinasi
kombinasi
model
kebijakan daerah, perimbangan gender dalam
dengan
lembaga ini bisa menjadi salah satu tolak ukur
kuantitatif dan kualitatif secara berurutan,
apakah strategi kesetaraan gender sudah ada
dimana metode kuantitatif berperan untuk
di lembaga publik. Dalam lembaga legislatif
memperoleh
terdapat 3 fungsi yang harus dilaksanakan
deksriptif dan metode kualitatif berperan untuk
oleh seluruh anggota legislatif baik laki
membuktikan dan memPerdalam hasil dari
maupun perempuan, yaitu: fungsi legislasi,
metode
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Dalam pelaksanaannya, pada tahap awal
Penerapan pengarusutamaan gender
peneliti
menggabungkan
data
terukur
kuantitatif
akan
turun
antara
yang
(Sugiyono.
ke
metode
bersifat
2016:415).
lapangan
untuk
dalam fungsi legislasi dimaksudkan agar
memperoleh data kuantitatif dengan cara
perencanaan kebijakan hingga menghasilkan
menyebar kuesioner kepada responden yang
kebijakan yang netral gender yaitu kebijakan
telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahap
yang tidak mengarah kepada kepentingan
kedua
salah satu laki-laki atau perempuan, akan
untuk menguatkan hasil temuan dari data
tetapi
kuantitaif kepada responden yang bersedia
menghasilkan
kebijakan
yang
memberikan manfat bagi seluruh rakyat,
peneliti akan melakukan wawancara
untuk di wawancara.
sedangkan konsep pengarusutamaan gender
4
Dalam
pengambilan
sampel
Anggota legislatif laki-laki didominasi
sampling.
oleh rentang usia 51-60 tahun yaitu sebanyak
Dimana sensus sampling adalah perhitungan
19 orang dari total 49 orang. Pada tingkat
seluruh elemen populasi dan digunakan untuk
pendidikan anggota leisaltif laki-laki 61,2%
menggambarkan
sampel.
merupakan lulusan Sarjana (S1/D4). Partai
Dengan kata lain, seluruh jumlah pupolasi
yang mendominasi di DPRD Provinsi Bali
digunakan
Menurut
periode 2014-2019 yaitu PDIP sebanyak
Sugiyono, teknik sensus sampling dapat
44,9%, hal itu juga terjadi pada karakteristik
membuat
fraksi.
menggunakan
teknik
sensus
karakteristik
menjadi
generalisasi
sampel.
dengan
kesalahan
yang sangat kecil.
dua
yaitu;
menadi
Dapil
yang
mendominasi pada periode 2014-2019 yaitu
Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi
Buleleng
variabel
sebanyak 11 angota legisaltif laki-laki berasal
independen
dari Dapil Buleleng.
(variabel x) adalah persepsi anggota legislatif
4.2
laki-laki dan variabel dependen (variabel y)
Legislatif Perempuan dalam DPRD Bali
adalah pengarusutamaan gender.
Kualtias dan Kehadiran Anggota
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Setelah mengumpulkan data kuantitatif
Daerah (DPRD) Provinsi Bali terletidak di
melalui kuisioner akan dilanjutkan dengan
Jalan DR. Kusuma Atmaja N0.3 Renon,
wawancara pada beberapa narasumber untuk
Denpasar, Bali.Mengingat kondisi masyarakat
memperkuat data kuantitatif. Setelah itu, data
Bali yang masih kental dengan budaya
kuantitatif akan dianalisis menggunakan tabel
patriakal lambat laun mulai melunak dan
frekuensi dan tabel silang pada program
mentoleransi akan adanya perempuan di
SPSS 20. Data akan disajikan dalam tiga
ranah publik. Persepsi anggota legislatif laki-
bentuk
laki
yaitu:
penyajian
berbentuk
teks,
terhadap
kualitas
dan
kehadiran
berbentuk tabel dan berbentuk grafik.
perempuan di dalam lembaga legislatif dapat
4.
HASIL DAN PEMBAHASAN
menunjukkan
jalannya
4.1
Gambaran Umum
pengarusutamaan
gender
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
legislatif. Anggota legislatif laki-laki tidak
di
menunjukkan
Jalan DR. Kusuma Atmaja N0.3 Renon,
anggota legislatif perempuan di dalam ranah
Denpasar, Bali. Dalam DPRD Provinsi Bali
legisalatif, seperti yang ditunjukkan gambar
terdiri dari: Pimpinan, empat komisi dengan
tabulasi silang di bawah ini,
Golkar, Demokrat, Gerindra, Panca Bayu), badan kehormatan, badan legislasi, badan musyawarah,
badan
anggaran,
bagian
publikasi dan komunikasi, bagian persidangan dan risalah, bagian umum, dan bagian keuangan.
5
dengan
lembaga
Daerah (DPRD) Provinsi Bali terletidak di
masing-masing bidang, lima fraksi (PDIP,
penolakan
strategi
adanya
dengan
PENDAPAT RESPONDEN MENGENAI PEREMPUAN MENJADI ANGGOTA DPRD YA TIDAK Total FRAKSI PDIP RESPO Golkar NDEN Partai Demokrat Partai Gerindra Panca Bayu Total
Berdasarkan
mudah
mengambil
strategis.
Keberadaan
memang
sangat
yang
perempuan dalam
roda
pemerintahan, namun menempati posisi yang strategis rupanya masih menjadi cita-cita bagi perempuan itu sendiri. Seperti ditinjukkan
0 1
22 9
6
1
7
laki-laki
6
1
7
pemimpin dibawah ini
3
1
4
45
4
49
tabulasi
kaum
penting
22 8
hasil
posisi
pada gambar hasil persepsi anggota legislatif apabila
perempuan
menjadi
silang
diatas, persepsi anggota legislatif yang dilihat dari
asal
fraksi
menerangkan
bahwa
mayoritas anggota legislatif laki-laki setuju
Pada diagram diatas, menunjukkan
apabila dalam lembaga legislatif terdapat
bahwa 73% anggota legislatif laki-laki tidak
anggota perempuan di dalamnya. Dari fraksi
setuju bahwa perempuan menjadi pemimpin.
PDIP
legislatif
Oka Antara sebagai salah satu anggota
perempuan paling banyak yaitu dua orang,
legislatif laki-laki menjelaskan alasannya tidak
menunjukkan
adanya
setuju apabila perempuan menjadi pemimpin
perempuan di dalam lembaga legislatif. Salah
karena menjadi pemimpin adalah tugas yang
satu anggota legislatif yang berasal dari fraksi
sangat berat dan tidak bisa asal pilih.
PDIP, Oka Antara menjelaskan bahwa tidak
Pendidikan
menolak apabila
perempuan mulai mau
menentukan seseorang menjadi pemimpin,
masuk dalam kehidupan publik terutama
bagian terpenting adalah pengalaman dan
menjadi wakil rakyat. Anggota legislatif laki-
sifat
laki
menambahkan
dengan
jumlah
bahwa
berusaha
perempuan
anggota
mendukung
untuk
sudah
menjamin
melekat.
apabila
Oka
perempuan
untuk
Antara yang
ada
berada di dalam legislatif saat ini belum cukup
diterima
oleh
mampu untuk menjadi seorang pemimpin
perempuan. Terkadang laki-laki juga tidak
terutama menjadi pimpinan DPRD Provinsi
bisa
Bali.
khusus
yang
menghadapi
berhubungan
dan
yang
dapat
tidak
perlakuan
seimbang
memposisikan
tidak
dengan
permasalahan kaum
yang
perempuan,
Kenyataannya
masih
sulit
bagi
sehingga membutuhkan posisi perempuan
perempuan untuk mengambil posisi yang
guna menghadapi permasalahan terkait kaum
memang sudah dilekatkan pada kaum pria.
perempuan.
Karakter yang sudah terlanjur melekat pada
Akan tetapi, masuk sebagai anggota
perempuan
legislatif tidak menjadikan perempuan akan
nampaknya
juga
sulit
untuk
dilupakan. Streotype yang sudah terlanjur
6
dibentuk pada diri perempuan masih menjadi
Dalam produk legislasi, kualitas kerja
permasalahan yang penting. Data tersebut
anggota legislatif dapat dinilai dalam dua hal.
diperkuat dengan persepsi anggota legislatif
Pertama,
laki-laki tentang kualitas bijaksana yang harus
tuntutan yang berkembang di tingkat publik ke
dimiliki
dalam alternatif isu kebijakan atau dalam
untuk
menjadi
pemimpin
juga
dalam
Raperda
merumuskan
(Rancangan
isu
dan
mempengaruhi posisi perempuan di dalam
bentuk
lembaga legislatif, dijelaskan pada diagram
Daerah),
berikut:
anggota legislatif memiliki kekuatan untuk
dengan
mengkonversi
Peraturan
mengajukan
Raperda
tuntutan/kepentingan
disampaikan
masyarakat
yang
menjadi
isu
kebijakan. Aspirasi masyarakat menjadi satu poin penting dalam pengajuan Raperda.Pada tahap kedua, kualitas anggota legislatif dalam merumuskan
kebutuhan
publik
tersebut
kedalam aturan perundang-undangan dengan baik sehingga menghasilkan kebijakan publik (Perda) Salah satu syarat menjadi seorang
yang
langsung
ideal.
Keterlibatan
secara
legislatif
sangat
anggota
pemimpin adalah dengan memiliki karakter
mempengaruhi kebijakan yang nantinya akan
bijaksana, sedangkan pada diagram 4.3,
dihasilkan dan dampaknya dapat dirasakan
78% anggota legislatif laki-laki menyatidakan
secara langsung oleh masyarakat terutama
bahwa anggota legislatif perempuan belum
dampak yang positif.
bijaksana. Karakter ini menjadi factor utama
Fungsi kedua dari anggota legislatif
perempuan sulit untuk menduduki posisi
yaitu fungsi anggaran. Anggaran berdampak
sebagai pemimpin.
langsung terhadap kehidupan masyarakat.
4.3
Penerapan
Pengarusutamaan
Sebagai masyarakat, kita akan bergantung
Gender di DPRD Bali
pada pemerintah daerah khususnya DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk
Strategi pengarusutamaan gender yang menjadi
wacana
utama
dalam
menyediakan
hal
pelayanan
penyediaan
tubuh DPRD. Melihat terlaksananya strategi
Anggaran menjadi instrumen penting yang
pengarusutamaan gender secara konkret di
dimiliki
dalam tubuh DPRD dapat dinilai melalui
pernyataan komperehensif tentang prioritas
kinerja dalam menjalankan fungsi legislatif,
daerah.
luasnya
ruang
dan
memadai.
menggambarkan
Anggaran dipandang sebagai arena
lingkup
pengarusutamaan gender itu sendiri.
pemerintah
yang
dan
menyetarakan gender harus tumbuh di dalam
karena
infrastruktur
dasar
perebutan
Tiga
sumber
daya
publik
antara
fungsi utama legisaltif yaitu: fungsi legislasi,
berbagai kepentingan, baik aktor yang berada
fungsi anggran dan fungsi pengawasan.
di
dalam
kepentingan
7
lembaga lainnya
maupun yang
kelompok
berpengaruh
terhadap
keputusan
Melibatkan
anggota
politik
anggaran.
legislatif
perempuan
dalam fungsi anggaran diharapkan mampu merepresentasikan kebutuhan
dan
masyarakat
menyuarakan
khususnya
kaum
perempuan. Pada
fungsi
pengawasan
ketiga
kinerja
yaitu
anggota
fungsi legislatif
perempuanyang pertama akan dilihat melalui efektivitas dalam melakukan pengawasan pada
berjalannya
sebagaimana
Perda
telah
legislatif.Kehadiran memiliki
serta
APBD
ditetapkan
oleh
anggota
peranan
penting
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governence pada saat penyelenggaraan kerja daerah, kerja sama antara anggota
perempuan pada
legislatif baik laki maupun perempuan sangat
fungsi
penting. Dari diagram diatas, 92% anggota
pengawasan yang pada dasarnya upaya
legislatif laki-laki menyatidakan tidak adanya
penegakan disiplin nasional dan mencegah
kesulitan dalam menjalankan kerja sama
terjadinya deviasi sekaligu menanggulangi
fungsi legislatif dengan anggota legislatif
ekonomi biaya tinggi serta menciptidakan
perempuan. Data diatas juga menunjukkan
efesiensi nasional. Esensi dari pengawasan
bahwa, perempuan dalam legislatif dapat
itu sendiri agar dapat membantu dalam menghindari
terjadinya
mengimbangi kinerja anggota legislatif laki-
penyimpangan,
laki tanpa melihat identitas yang ada pada diri
penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan
perempuan itu sendiri.
pembocoran dana-dana pembangunan.
4.4
Dari ketiga fungsi tersebut, anggota
Perempuan dalam DPRD Provinsi
Bali
legislatif laki-laki menyatakan bahwa anggoat
Pertimbangan
legisaltif perempuan telah menjalankan fungsi
mengapa
perempuan
legisaltif dengan baik, sehingga tidak adanya
perlu duduk dalam lembaga legislatif dalam
kesulitan
representasi
anggota
dalam
bekerja
legislatif
sama
dengan
perempuan
yang
memadai,
hal
ini
dikarenakan terkait dengan upaya maupun
yang
kebijakan yang akan dihasilkan agar dapat
ditunjukkan dengan diagram dibawah ini:
menyetarakan
gender.
Keberadaan
perempuan di dalam lembaga legislatif Bali merupakan suatu hal yang cukup penting, terlebih budaya patriarki yang melekat dalam tubuh masyarakat Bali. Akan tetapi, budaya patriarki yang dianggap sebagai salah satu faktor utama sulitnya perempuan untuk terjun di dunia politik di tepis secara langsung oleh salah satu anggota legislatif perempuan Bali.
8
Menurut Utami Dwi Suryadi yang merupakan
Kalangan perempuan yang berada di dalam
anggota dari komis IV dan berasal dari Fraksi
arena pengambilan keputusan ternyata masih
Demokrat bahwa budaya patriarki tidak lagi
terus
menjadi masalah yang utama akan tetapi
terpinggirkan. Perempuan yang terpilih duduk
permasalahn
dalam
financial
permasalah
utama
yang
kelompok
lembaga
minoritas
perwakilan
rakyat,
yang
tidak
perempuan
memiliki otonomi dan menjadi kepanjangan
yang bisa duduk di lembaga legislatif dan juga
tangan dari kepentingan politik maskulin.
status
Representasi
sosial
perempuan
minimnya
menjadi
menjadi
yang
itu
dimiliki
sendiri.
oleh
Dua
caleg
bagian
itu
perumusan
perempuan kebijakan
dalam
hingga
setiap
penentuan
membuat perempuan harus berjuang dua kali
kebijakan sangat diperlukan, karena hal itu
lipat lebih keras dibandingkan dengan laki-
akan menjadi pertanyaan publik seperti apa
laki.
peranan signifikan dalam kebijakan yang telah Meskipun
telah
masuk
ke
dalam
dilakukan oleh anggota legislatif perempuan.
lembaga legislatif, hal itu tidak serta merta
Pengarustamaan
gender
nyatanya
membuat perempuan dapat bernapas lega.
belum teraktualisasi secara sempurna dalam
Peranan
roda pemerintahan lembaga legisaltif Provinsi
perempuan dalam menjalankan
fungsinya
di
belum
Bali, meskipun anggota legislatif laki-laki
strategis,
memberikan persepsi yang positif terkait
mendominasi.
kinerja anggota legislatif perempuan dalam
Seperti yang dinyatakan oleh Simone de
menjalankan fungsi legislatif, tetapi masih
Beauvoir, bahwa kaum pria selalu menjadi
terdapat persepsi negatif apabila anggota
kaum
kaum
legislatif perempuan berada dalam posisi
masih
strategis yaitu menjadi pemimpin.
mendapatkan kedudukan
tempat
laki-laki
yang
perempuan.
badan
legisaltif yang
masih
diunggulkan Struktur
dari
sosial
mendominasi laki-laki menjadi pemimpin dan belum
mempercayakan
kepada
perempuan.
menyangkal
akan
status Ibu
hal
itu,
4.5
pemimpin
Utami
Analisis Hasil Temuan Meningkatnya
jumlah
perempuan
tidak
dalam DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019
menurutnya
merupakan suatu kebanggaan. Bukan hal
diskriminasi masih terasa, tetapi tidak begitu
yang
menonjol untuk posisi yang strategis seperti
perempuan
pada saat pemilihan ketua lebih di mengacu
pelbagai manifestasi ketidakadilan gender
kepada pilihan laki-laki. Hal yang sudah lazim
menjadi
di dalam lembaga legislatif, menjadi kaum
menghambat masuknya perempuan dalam.
minoritas dalam lembaga menjadi salah satu
Pelabelan
penghambat perempuan untuk dapat menjadi
menjadi sumber dari diskriminasi gender yag
seorang pemimpin. Dukungan masyarakat
kerap terjadi di dalam suatu lembaga, sering
juga menjadi satu poin penting, masyarakat
kali peran perempuan di sektor publik hanya
juga lebih mempercayakan laki-laki untuk
sekadar
memangku jabatan.
domestiknya.
mudah
anggota
9
untuk
dalam
salah
suatu
satu
atau
menambah
utama
penandaan
Dalam
legislatif
kelembagaan,
faktor
perpanjangan
posisi
yang
(streotype)
dari
peran
perannya
sebagai
perempuan
mempunyai
tugas yang cukup besar agar dapat bersinergi
Dalam
menjalankan fungsi legislatif,
bersama dengan laki-laki yang sebelumnya
perempuan telah menunjukkan peran aktifnya
jauh sudah lebih dulu memasuki wilayah
serta keterlibatannya secara konkret pada
publik.
saat menjalankan fungsi legislasi, anggaran,
Berdasarkan penelitian yang penulis
dan pengawasan. Seluruh kegiatan yang ada
lakukan melalui analisis statistik deskriptif dari
selalu melibatkan kaum perempuan, adanya
49 kuisioner yang disebarkan kepada seluruh
perempuan dalam badan anggaran menjadi
anggota legislatif laki-laki DPRD Provinsi Bali
satu contoh perempuan selalu dilibatkan
Periode 2014-2019, jika dilihat persepsi yang
dalam
diberikan
anggota
gender awareness yang ada dalam lembaga
legislatif perempuan dalam lembaga legislatif
legislatif membuat kaum perempuan tidak
yaitu anggota legisaltif laki-laki setuju akan
perlu khawatir untuk menjalankan fungsi
adanya anggota legisaltif perempuan dalam
bersama dengan anggota legislatif laki-laki.
lembaga, akan tetapi tidak menjadi pemimpin
Hal itu dibuktikan dengan tingginya nilai positif
dan juga satu sifat yang tidak dimiliki oleh
yang diberikan oleh seluruh anggota legislatif
anggota
laki-laki terkait kinerja yang dilakukan anggota
tentang
legisaltif
bijaksana
keberadaan
perempuan
sehingga
yaitu
anggota
sifat
legislatif
setiap
legislatif
fungsi
perempuan
legislatif.
dalam
Tingginya
menjalankan
perempuan dianggap belum mampu menjadi
fungsi legislatif dan tidak adanya kesulitan
pemimpi karena bijaksana merupakan salah
dalam
satu syarat menjadi pemimpin. Kesenjangan
fungsi legisaltif. Selain itu, data kuantitatif
gender masih terjadi dalam penentuan posisi
yang ada diperkuat oleh data kualitatif yang
terutama untuk kaum perempuan. Anggota
diperoleh
dari
legislatif
beberapa
anggota
perempuan
masih
merasakan
diskriminasi apabila terdapat pemilihan terkait kepemimpinan,
anggota
legislatif
bekerja sama untuk
hasil
menjalankan
wawancara
legislatif
denga
laki-laki
dan
beberapa anggota legisalti perempuan.
laki-laki
Dari hasil wawancara, anggota legislatif
masih mendominasi.
laki-laki memang membenarkan bahwa tidak
Akan tetapi, jika dilihat dari persepsi
pernah terjadi Gender gap yaitu perbedaan
yang diberikan oleh anggota legisaltif laki-laki
dalam
hubungan berpolitik
terkait kinerja anggota legislatif perempuan
antara
laki-laki
menjalankan
dihindari dalam kehidupan politik lembaga
fungsi
legislatif
memberikan
hal
itu
dan
dan bersikap
perempuan
sangat
persepsi yang positif. Anggota legislatif laki-
legislatif
dikarenakan agar
tidak
laki Provinsi Bali telah paham akan konteks
berimbas pada kebijakan yang dihasilkan.
gender yang sesungguhnya, bahwa tidak bisa
Dari hasil wawancara dengan anggota
melekatkan siapa itu perempuan atau siapa
legisaltif perempuan, menyatidakan bahwa
itu laki-laki di dalam menjalankan fungsi
diskriminasi masih saja dirasakan akan tetapi
legislatif. Kehadiran perempuan tidak hanya
tidak begitu mencolok. Permasalahan yang
semata-mata sebagai pelengkap, akan tetapi
ada
sangat menunjang dalam setiap fungsi yang
menjalankan fungsi legislatif akan tetapi pada
dimiliki anggota legislatif.
saat
10
pada
saat
penentuan
ini
bukan
posisi-posisi
pada
saat
startegis,
perempuan harus berusaha dua kali lipat agar
2019
dapat
berikut:
memangku
posisi
yang
strategis.
Seperti yang dinyatidakan oleh Simone de Beauvoir
dalam
kesimpulan
sebagai
Pertama, pada variabel X melalui hasil
Eksistensialisme
tabulasi silang antara fraksi anggota legislatif
Perempuan bahwa perempuan yang berasal
laki-laki terhadap adanya perempuan di dalam
dari kaum elit akan memiliki hak istimewa dan
lembaga legislatif menunjukkan bahwa 91,8%
perempuan dengan status sosial yang mapan
anggota legislatif laki-laki menyetujui adanya
dapat menunjang kebebasan dalam bergerak
perempuan di dalam lembaga legislatif. Akan
di arena politik. Permpuan saat ini memang
tetapi, 73% menyatidakan bahwa tidak setuju
sudah seharusnya tidak dibayang-bayangi
apabila anggota legislatif perempuan hadir
oleh permasalahan budaya patriarki karena
sebagai pemimpin. Hal itu dikarenakan 78%
pada
perempuan
anggota legislatif laki-laki menyatakan bahwa
membangun
anggota legislatif perempuan tidak memiliki
saat
adalah
ini
Teori
menghasilkan
permasalahan
bagaimana
eksistensialisme sehingga dapat bersaing
karakter
dengan laki-laki.
bijaksana merupakan syarat menjadi seorang
Kesenjangan
yang
terjadi
dalam
bijaksama,
dimana
karakter
pemimpin dengan persentase.
lembaga legisaltif Provinsi Bali tidaklah pada
Kedua, pada variabel Y 92% anggota
bagian menjalankan fungsi legislatif akan
legislatif laki-laki menyatidakan bahwa tidak
tetapi pada kesenjangan posisi strategis.
adanya kesulitan dalam menjalankan kerja
Simone de
sama
Beauvoir
juga menyatidakan
fungsi
legislatif
anggota
Anggota
legisaltif
bahwa perempuan yang berhasil duduk di
legisaltif
kursi pemerintahan khususnya legisaltif harus
perempuan dinyatidakan telah serius dalam
berjuang lebih keras dibandingkan dengan
menjalankan fungsi legislatif.
laki-laki,
perempuan
mampu
Ketiga, dari hasil wawancara dengan
menunjukkan eksistensinya. Eksistensi yang
anggota legislatif perempuan bahwa dalam
dimaksud adalah pengetahuan, kompetensi,
kehidupan politik khususnya di Bali eksistensi
kapasitas, kapabilitas dan integritas agar
perempuan saat ini menjadi penentu utama
dapat
dalam
bersanding
harus
perempuan.
dengan
sejajar
dan
dapat
menunjang
karir
politik.
Dimana
memangku posisi yang strategis meskipun
eksistensi adalah bagaimana pengetahuan,
perempuan hanyalah kaum minoritas. Agar
kompetensi,
terwujudnya pengarusutamaan gender erat
integritas
yang
kaitannya dengan eksistensi yang harus
anggota
legislatif
dimiliki terlebih dahulu oleh kaum perempuan
berada pada posisi strategis dan semakin
sehingga dapat sejajar dengan kaum laki-laki.
terciptanya kesetraan gender.
5.
KESIMPULAN
6.
Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif
Buku
kapasitas, harus
kapabilitas
dan
ditunjukkan
oleh
perempuan
sehingga
DAFTAR PUSTAKA
dan kualitatif mengenai persepsi anggota
Beauvoir, Simone de. (2016). Second Sex,
legislatif laki-laki terhadap pengarusutamaan
Kehidupan Perempuan. Ter :Toni,B.
gender di DPRD Provinsi Bali periode 2014-
Jakarta :PT.Buku Seru.
11
Hunarawan, F. (2015). Psikologi Sosial Suatu Pengantar.
Bandung:
PT.
Hasil wawancara dengan Made Arini pada tanggal 31 Mei 2017. Pukul 15.4516.30
Remaja
Rosdakarya Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar Gender dan
Feminisme.
Yogyakarta:
Garudhawaca Sugiyono.
(2016).
Metode
Penelitian
Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Jurnal/Skripsi Fatimah, D. (2012). Korupsi, Perempuan dan Anggaran. Jurnal Perempuan:Berantas Korupsi.
Jakarta:
Yayasan
Jurnal
Perempuan. Vol.72:47-58 Mahpur. Persepsi Civitas Akademika UIN Malang Terhadap Pengarusutamaan Gender. UIN: Malang Silawati,
H.
Gender:
(2006). Mulai
Perempuan:
Pengarusutamaan Dari
Mana?
Jurnal
Pengarusutamaan
Gender. Vol.50: 19-32 Taher,
A.
(2009).
Persepsi
Mahasiswa
Terhadap Kesadaran Gender. Skripsi. Institut Pertanian Bogor: Bogor. Internet www.ejournal.com/syaratsyaratkepemimpinan 24 Mei 2017. Pukul 12;42 WITA Peraturan Daerah Peraturan DPRD Provinsi Bali No.21 Tahun 2014. Tata Tertib DPRD Provinsi Bali. Tahun 2014. Bali. Hasil wawancara Hasil wawancara dengan Oka Antara, di Ruang Legislasi DPRD Provinsi Bali, pada tanggal 12 April 2017, pukul 11.00-11.25 Hasil wawancara dengan Utami Dwi Suryadi pada tanggal 31 Mei 2017. Pukul 15.00-15.45
12
