FUNGSI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2009-2014
Naskah publikasi diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana bidang Ilmu Pemerintahan
Oleh
RAHMA DEWI NIM. 100565201323
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2014
ABSTRAK
Anggota legislatif merupakan individu maupun kelompok orang yang menduduki badan legislatif (DPRD) yang mewakili masyarakat untuk menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Fungsi Anggota Legisatif Perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014. Fungsi yang dimaksud diantaranya adalah fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan teori fungsi anggota legislatif pada buku Profesor. Miriam Budiardjo yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang dalam menjalankan fungsinya, baik itu fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sudah dapat dikatakan baik. Berbagai upaya maupun terobosan-terobosan telah mereka lakukan untuk menunjukkan eksistensinya sebagai anggota legislatif, namun kendala yang mereka hadapi adanya beda pendapat dengan anggota legislatif yang umumnya laki-laki dimana ide-ide maupun usulan-usulan mereka itu tidak didengarkan, disepelekan bahkan dianggap kurang bermanfaat. Selanjutnya, kaum perempuan yang pada umumnya kurang memahami arti pentingya partisipasi dalam kegiatan politik. Sehingga, upaya maupun peran yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Disisi lain, secara kuantitas minimnya keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD Kota Tanjungpinang diperparah dengan posisi mereka yang tidak mendapat porsi maksimal bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kesan ini dapat dirujuk bahwa ketiga perwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah dari partai yang berbeda sehingga dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai.
Kata Kunci : Fungsi Anggota Legislatif Perempuan, Partisipasi Politik
ABSTRACT Legislators are individuals or groups of people who occupied the legislature (Parliament) representing the public to perform its functions. In this study the authors take the title of Member Functions Legisatif Women in Parliament Tanjungpinang 2009-2014. The intended function of which is the function of legislation, budgeting, and supervision. This study uses the theory of legislative functions to the book Professor. Miriam Budiardjo entitled "Basics of Political Science". By using a qualitative method approach. The results showed that all three women legislators in Parliament Tanjungpinang in carrying out its functions, be it a legislative function, budgeting, and supervision could have been said better. Various efforts and breakthroughs they have done to show their existence as a member of the legislature, but the obstacles they face the existence of differences of opinion with legislators generally men where the ideas and proposals they were not listened to, taken for granted even considered less useful . Furthermore, women who are generally less understand the importance of participation in political activities. Thus, the effort and the role that they do become useless. On the other hand, the quantity of the lack of representation of women in politics in Parliament Tanjungpinang compounded by the position of those who did not receive the maximum portion impress even just as a complement. This impression can be referred that the third representation of women in legislative bodies are of different parties so that they can be interpreted representation only to the appeal of the mobilization of women for the sake of the victory party. Keywords: Legislative Functions of Women, Political Participation
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ABSTRAK…………………………...................................................................
i
ABSTRACT……………………………………………………………………...
ii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………… iii A. Latar Belakang …………………………………………………………….
1
B. Perumusan Masalah………………………………………………………..
7
C. Tujuan Penelitian………………………………………………………….
7
D. Metode Penelitian……………………………………….........................
7
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data………………………………………
7
F. Landasan Teori…………………………………………………………….
9
1. Fungsi Perempuan dalam Politik……………………………………...
9
2. Partisipasi Politik Perempuan................................................................
11
3. Fungsi Anggota Legilatif (DPRD)……………………………………
20
G. Hasil Penelitian…………………………………………………………….
21
1. Fungsi Perundang-Undangan (Legislation)…………………...............
21
2. Fungsi Penganggaran (Budgeting)…………………………………….
22
3. Fungsi Pengawasan (Controlling)…………………………………………... 22 H. Penutup…………………………………………………………………….
24
1. Kesimpulan……………………………………………………………
24
2. Saran………………………………………………………………….
25
DAFTAR PUSTAKA
A. Latar Belakang Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi memiliki pemikiran mendasar mengenai konsep partisipasi politik. Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan bahwa kegiatan sesorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Budiardjo, (2008:367). Negara yang kehidupan masyarakatnya masih tergolong tradisional dan sifat kepemimpinan politiknya ditentukan oleh segolongan elit penguasa, maka partisipasi warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara relatif sangat rendah. Sementara itu, di Negara yang proses modernisasi politiknya telah berjalan baik, maka tingkat partisipasi politik warga negara cenderung meningkat. Partisipasi masyarakat dalam dunia politik sangat menentukan laju pembangunan Negara tersebut. Karena pembangunan sebuah negara pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembangunan, tetapi sudah menjadi subyek pembangunan. Sehingga peran serta masyarakat sangat menentukan berhasil tidaknya program-program pemerintah yang dijalankan khususnya dalam hal politik. Peran serta masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup bangsa dan Negara tidak luput dari keterlibatan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan politik masih dinomorduakan. Perempuan selalu diasosiasikan
mengambil peran sebatas urusan-urusan domestik yang hanya seputar urusan rumah tangga. Hal ini bukan suatu kebetulan tapi sudah menjadi konstruksi budaya yang sudah menjadi tradisi dan merugikan pihak perempuan, karena akan berimbas kepada ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam kehidupan politik. Negara yang masyarakatnya masih tergolong tradisional, perempuan ditempatkan pada posisi yang dilirik setelah kelompok laki-laki. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Fungsi dan peran yang diemban perempuan dalam masyarakat tersebut secara tidak sadar biasanya dikonstruksikan oleh budaya setempat sebagai warga negara kelas dua. Pada posisi inilah terjadi bias gender dalam masyarakat. Meski disadari bahwa ada perbedaan-perbedaan kodrati makhluk perempuan dan laki-laki secara jenis kelamin dan konstruksi tubuh, namun dalam konteks budaya peran yang diembannya haruslah memiliki kesetaraan. Hingga saat ini masih terjadi ketidaksejajaran peran antara laki-laki dan perempuan, yang sebenarnya lebih didasarkan pada kelaziman budaya setempat. Terkait dalam kehidupan keseharian, konstruksi budaya memiliki kontribusi yang kuat dalam memposisikan peran laki-laki terhadap perempuan. Banyaknya ketidaksetaraan ini pada akhirnya memunculkan gerakan feminis yang menggugat dominasi laki-laki atas perempuan. Berdasarkan sejarah tradisi budaya Indonesia, kedudukan perempuan cenderung terbatas, yang dimulai dari diri perempun itu sendiri yang didominasi oleh sistem patriarkhi, hingga pada faktor eksternal yang juga berperan dalam
membatasi peran perempuan di ruang publik maupun parlemen. Sejarah sistem politik di sebagian besar negara juga menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam proses politik, mulai tingkat lokal hingga nasional. Hal ini mengakibatkan terpotongnya akses perempuan dalam partisipasi politik dan terdiskriminasi dalam sistem politik. Kini demokrasi telah terbuka dengan luas dan peluang perempuan untuk turut mengaktualisasikan dirinya juga telah dijamin. Adanya Undang-undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislatif oleh partai politik tentunya secara logika mampu mendobrak
stagnasi kuantitas
perempuan di wilayah publik. Sejalan dengan perkembangan zaman, perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-undang tersebut, yang menyebutkan pentingkan aksi affirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat Nasional maupun lokal. Keterwakilan perempuan di DPR RI pusat mulai dari tahun 1992 hingga tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Keterwakilan Perempuan Anggota DPR RI Tahun 1992-2009 Periode
Total Anggota DPR
Jumlah Anggota Perempuan
Persentase (%)
1992 1997
500 500
62 54
12,50 10,80
1999
500
45
9,00
2004 2009
550 560
61 101
11,09 17,86
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kaum perempuan sudah mulai untuk terjun berpartisipasi aktif di dalam kegiatan politik. Dengan demikian, begitu juga yang terjadi di lembaga legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2009–2014, yang menunjukkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang secara kuantitas walaupun tidak signifikan. mulai dari periode 2004–2009 dengan periode tahun 2009–2014. Data berikut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel I.2 Jumlah Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode
Total Anggota DPRD Kota
Jumlah Anggota Laki-Laki
Jumlah (%)
Anggota Perempuan
(%)
2004-2009
16
12
72,2
4
27,8
2009-2014
18
13
72,2
5
27,8
Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya, berbeda pula yang terjadi di parlemen legislatif DPRD Kota Tanjungpinang yang dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 1.3 Jumlah Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang
(%)
25
Jumlah Anggota Laki-Laki 24
25
22
Periode
Total Anggota DPRD Kota
2004-2009 2009-2014
(%)
88
Jumlah Anggota Perempuan 1
96
3
12
4
Sumber : KPU Kota Tanjungpinang, pada tahun 2009 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam hal ini terjadi peningkatan
partisipasi
perempuan
dalam
panggung
politik
di
Kota
Tanjungpinang khususnya di parlemen legislatif DPRD Kota Tanjungpinang sebesar 8% dari periode sebelumnya. Tabel I.4 Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Perempuan di Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 No.
Nama
Partai Asal
Pendidikan
1
Hj. Vonny Angelin L.
PDP
Sarjana
2
Hj. Ismiyati
PKS
SMA
3
Reni
PPIB
SMA
Sumber : KPU Kota Tanjungpinang, tahun 2009 Berdasarkan uraian dari tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan keterwakilan perempuan yang secara kuantitas walaupun tidak signifikan di DPRD Kota Tanjungpinang. Sehingga, dalam hal ini penulis semakin tertarik ingin mengetahui bagaimana fungsi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya selama mereka menjabat sebagai anggota legislatif
(DPRD) Kota Tanjungpinang periode 2009-2014. Untuk itu, peneliti mengambil judul “Fungsi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam hal ini dengan minimnya keterwakilan perempuan yang menduduki dikursi DPRD Kota Tanjungpinang, apakah bisa menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif perempuan yang hanya 3 (tiga) orang tersebut dengan baik, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014 ?” C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah keinginan-keinginan penulis atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; ”Untuk mengetahui sejauh mana fungsi anggota legislatif perempuan yang hanya 3 (tiga) orang tersebut di kursi DPRD Kota Tanjungpinang periode 20092014”? D. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan instrument paling penting dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara bagaimana penelitian ilmiah bekerja menurut kaidah-kaidah keilmuan yang ada.
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif, maka desain penelitian ini bersifat fleksibel sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan temuan data sehingga desain ini bersifat “emergent, envolving, dan developing” (sementara, menyesuaikan, dan berkembang). 2. Objek Penelitian Penelitian ini mengambil objek penelitian Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014. 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Suatu penelitian dikatakan berkualitas dilihat dari instrunen penelitian dan teknik penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data yaitu : a. Wawancara Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung yang ditujukan terhadap informan dilokasi penelitian dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara. Wawancara dengan melakukan komunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengekplorasi pertanyaan pada informasi dengan mengacu pada interview quid yang telah dirumuskan peneliti. Sehingga
data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut merupakan data pendukung bagi terlaksananya penelitian. b. Dokumentasi Dokumentasi adalah data yang relevansi dengan masalah yang di teliti melalui dokumen-dokumen tertulis. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal digunakan untuk mengkaji. c. Studi kepustakaan (library research) Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah. Mengumpulkan data dari berbagai referensi, berupa penelitian terdahulu yang di anggap berkaitan dengan judul yang penulis dapatkan, dengan untuk mempermudah penulis dalam mengeksplorasi permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini. E. Landasan Teori 1. Fungsi Perempuan dalam Politik Pertimbangan mengapa perempuan perlu duduk dalam lembaga legislatif dalam representasi yang memadai, hal ini dikarenakan terkait dengan upaya maupun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menyetarakan gender. Keberadaan perempuan yang dibuka peluangnya melalui kebijakan kuota 30% bukan merupakan perlakuan yang semata-mata mengistimewakan perempuan. Tindakan khusus semacam ini biasa dilakukan diberbagai negara dalam rangka mengangkat kelompok rentan yang tidak memiliki akses yang sama dengan kelompok lain terhadap berbagai sumber daya kesejahteraan yang ada
dalam masyarakat. Dalam hal ini perempuan, meskipun jumlahnya melebihi separuh dari jumlah penduduk, dikategorikan sebagai kelompok rentan, bersama anak-anak, orang lanjut usia, orang cacat, kaum minoritas dan masyarakat adat. Selama ini dapat dipahami bahwa perempuan tidak pernah diikutsertakan dalam berbagai perumusan kebijakan dan Perundang-undangan sehingga implikasinya sangat merugikan perempuan. Selama ini posisi perempuan sebagai mayoritas pemilih belum memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan politik perempuan, bahkan ada kecenderungan kuat bahwa setiap pemilu partai politik akan mengunakan isu kuota 30% sebagai salah satu strategi dalam meraih dukungan suara perempuan. Artinya suara perempuan hanya menjadi alat pengumpul suara dan belum menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan atau kebijakan negara berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan. Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang seringkali dijadikan slogan oleh partai politik menjelang pemilu. Slogan itu dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik tersebut. Itu hanya terjadi sebatas slogan, dikarenakan saat pemilu berakhir parpol lupa dengan janjinya. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai terkait penurunan keterwakilan perempuan di DPR. Pertama, partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan dikarenakan minimnya kualitas. Alasan ini perlu kiranya dicurigai karena jangan-jangan minimnya kader perempuan terkait dengan sistem
pengkaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian serta peluang pada perempuan. Kedua, parpol mengaku kesulitan mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik karena banyak perempuan yang masih alergi politik dan belum sadar politik. Alasan ini juga perlu dicurigai karena jangan jangan kesadaran politik perempuan tidak pernah muncul dikarenakan wilayah politik selama ini diklaim sebagai wilayah laki-laki.1 Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga politik menegaskan bahwa sistem politik di Indonesia masih mengucilkan perempuan dan keterwakilan perempuan dianggap tidak begitu penting. Dari sedikit keterwakilan itupun diperoleh melalui perjuangan yang panjang dengan beragam rintangan. Dengan kata lain, bahwa peminggiran perempuan dalam arena publik berarti telah menyia-nyiakan bakat, kemampuan dan kearifan mereka dalam membuat keputusan. Pengalamannya sebagai penjaga dan pemelihara kehidupan, memberi kearifan kepada perempuan untuk melihat pembangunan sebagai satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai kemiskinan harta benda, akan tetapi meliputi juga kemiskinan personal atau sosial, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pengambilan keputusan yang membuat mereka tidak dapat keluar dari situasi kemiskinannya itu. Perbincangan tentang perempuan dan politik pada umumnya terfokus pada
1
Lihat, Imam Cahyono, “Paradok Kepemimpinan Perempuan”. www.kompas.com. 4 Oktober 2004. lihat pula dalam Ani Soecipto, “Perjuangan Politik Perempuan : Sebuah Refleksi”, www.kompas.com. 27 September 2004. Di akses 25 Juni 2014.
masalah peningkatan fungsinya dalam politik khususnya dalam parlemen serta transformasi atau perubahan relasi gender dalam institusi-institusi politik yang ada, serta dalam keluarga dan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan meningkat di lembaga-lembaga pengambil keputusan khususnya di parlemen, tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.2 Masalahnya adalah karena sebagian perempuan yang terjun dalam dunia politik juga mengalami kendala kultural maupun struktural baik yang berkenaan dengan substansi kebijakan yang ada maupun mekanisme pembuatan kebijakan itu sendiri. Kendala kultural terkait dengan masih kentalnya budaya partiarkhi dalam masyarakat yang menetapkan pola dan peran sosial yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. 2. Partisipasi Politik Perempuan Partisipasi politik merupakan kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). (Budiardjo, 2008:367). Gender adalah behavioral differences antara laki-laki dan perempuan yang socially constructed yakni perbedaan yang bukan kodrat melainkan diciptakan oleh baik kaum laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Dengan kata lain gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-
2
Siti Nur Aini, 2009, Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2009. Skripsi pada sarjana jurusan siyasah jinayah Fakultas syariah Institut agama islam negeri (iain) walisongo Semarang 2009. Di akses 25 Mei 2014
laki maupun perempuan yang dikonstruksi baik secara sosial maupun kultural (Fakih, 2004:8). Gender juga merupakan konsepsi yang mengharapkan kesetaraan status dan peranan antara laki-laki dan perempuan. (Daulay, 2007:3). Gender jika dikaitkan dengan partisipasi politik, dimana partisipasi berarti perilaku, bertindak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat (Harahap, 2007:854). Sedangkan politik menurut Aristoteles (dalam Takariawan,
2002:48)
merupakan
segala
sesuatu
yang
sifatnya
dapat
merealisasikan kebaikan di tengah masyarakat. Peran politik erat kaitannya dengan partisipasi politik. Sejalan dengan hal tersebut seperti yang dikemukakan Budiardjo (2008:5-6), antara lain; “Partisipasi politik di sini kita artikan sebagai macam kegiatan seperti membuat keputusan yang mengikat, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi cara pembuatan keputusan, menentukan orang yang membuat keputusan, mengumpulkan informasi untuk pembuatan keputusan, mentaati keputusan serta menghambat keputusan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan.” Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa partisipasi politik mencakup segala macam aktifitas politik atau keikutsertaan. Dalam hal ini partisipasi politik khussunya perempuan dalam menjalankan fungsinya, sebagai warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin di dalam suatu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan terdiri dari lembaga ekskutif, legislatif dan yudikatif, namun dalam penelitian ini penulis fokus pada permasalahan mengenai fungsi
mereka sebagai anggota legislatif. Antara lain; fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran di lembaga legislatif (DPRD) Kota Tanjungpinang. Lembaga legislatif (DPRD) adalah badan deliberatif pemerintah yang mengawasi jalannya pemerintahan, lembaga legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, kekuasaan legislatif ada di DPR, (pasal 20 ayat (1) bukan MPR atau DPD. Kekuasaan pada DPR diperbesar dengan diantaranya : DPR diberikan kekuasaan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima penempatan Duta Besar lain pasal 13 ayat (2) dan (3); memberikan amnesti dan abolisi pasal 14 ayat (2), DPR juga diberikan kekuasaan dalam bentuk pemberian persetujuan apabila Presiden hendak membuat perjanjian dengan negara lain, menyangkut bidang perekonomian, perjanjian damai, menyatakan perang serta perjanjian internasional lainnya yang berpengaruh terhadap integritas wilayah (pasal 11 ayat (2) dan (3). Anggota legislatif (DPR) juga diberi hak budget pasal 23 ayat (3), memilih anggota BPK, dengan memperhatikan saran DPD pasal 23 F ayat (1), memberikan hak persetujuan dalam hal presiden mengangkat atau memberhentikan anggota komisi yudisial pasal 24B ayat (3), menominasikan tiga orang hakim mahkamah konstitusi pasal 24C ayat (3) (Huda, 2007:108). Sistem pemerintahan saat ini telah memperhatikan peran serta perempuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Peran serta perempuan tidak dapat diabaikan begitu saja. Setidaknya untuk keterwakilan perempuan dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia telah ditentukan dengan kuota 30 %
yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwakilan (reprentation) biasanya ada dua kategori yang dibedakan. Kategori pertama adalah perwakilan politik (political representation) dan perwakilan fungsional (functional representation). Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representation). Budiardjo, (2008:317). Proporsi keterwakilan dalam demokrasi perwakilan partai untuk menghadirkan suatu kandidat untuk dipilih, serta secara sadar mengurangi perbedaan antara pembagian partai. Sistem daftar proporsional adalah tipe umum dari sistem pemilihan representasi proporsional yang dibentuk oleh representasi proporsional, dalam kursi representasi proposional. Digunakan untuk mengkompensasi berbagai ketidaksepadanan yang dihasilkan kursi. Sehingga dengan sistem representasi proporsional, perempuan dapat menerjemahkan tuntutan-tuntutan ini dalam hal representasi yang lebih besar. Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasannya pada pasal 46, bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif menuju keadilan dan kesetaraan gender.
Menyimak pernyataan dari Undang-undang di atas, maka menjadi jelas dalam rangka untuk menyetarakan suatu kedudukan. Jadi tanpa perbedaan atau diskriminasi dalam kedudukan sosial, politik, eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju kesetaraan dan keadilan gender. Keadilan gender dalam hal ini merupakan keikutsertaan perempuan dalam menempatkan posisi tersebut, namun upaya untuk meningkatkan keikutsertaan ini tidak jarang ditemukan faktor pengambat dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dikemukakan Sridanti (2010:4) bahwa ada 2 (dua) faktor yang menjadi penghambat terhadap keterwakilan perempuan antara lain; 1. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dan berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan. Dalam hal ini Terdapat 3 (tiga) faktor antara lain sebagai berikut; a. Sistem Pemilu Menurut Sridanti (2010:4) menjelaskan bahwa sistem pemilu ada banyak jenisnya, antara lain; sistem pluralisme (mayoritas), sistem representatif (sistem perwakilan berimbang), juga sistem proporsional. Berdasarkan catatan Pippa Norris (dalam Sridanti, 2010:4) tentang keterwakilan perempuan dan sistem pemilu, juga Insiklopidia Pemilu, tercatat bahwa perbandingan rata-rata keterwakilan perempuan dalam berbagai sistem pemilu tersebut, antara lain sebagai berikut: Sistem pluralisme (mayoritas) (10,8%), sistem campuran dan seni proporsionalisme (15,1%), dan sistem representasi proporsional mencapai
19,8%. Sistem campuran dan semi proporsionalisme (15,1%), dan sistem representasi proposional mencapai (19,8%). Berdasarkan angka-angka tersebut dan pendapat dari ilmuwan politik bahwa sistem representatif proporsional memberikan kesempatan terbaik bagi perempuan untuk keterwakilnya dalam badan legislatif. b. Partai Politik Sigmun Neuman (dalam Budiardjo, 2008:16-17) dalam bukunya “Partisipasi Politik dan partai Politik” mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut : “Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelakupelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaankekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.” Berdasarkan pengertian di atas, partai politik merupakan organisasi yang didalamnya terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Mereka memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat. Partai politik juga merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. c. Kultural Kendala nilai-nilai budaya, dan interprestasi ajaran agama yang bias gender, dan bias nilai-nilai patriarki. Pada umumnya kondisi sosial budaya
masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima keterlibatan perempuan dalam politik, karena selama ini masih ada kesan bahwa persoalan politik tersebut merupakan urusan laki-laki, karena politik merupakan arena keras dan “permainan kotor” yang dianggapnya tidak cocok dengan karakter perempuan. 2. Faktor Internal Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri sendiri, faktor-faktor dari dalam diri perempuan mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik, seperti kurangnya pendidikan politik bagi perempuan, kurangnya pengalaman dan partisipasi perempuan dalam berorganisasi, karena kebanyakan perempuan lebih suka menyibukkan diri dengan peran domestiknya. Selain itu, secara umum kaum perempuan juga kurang percaya diri dan kurang berani dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang terkait dengan kebijakan publik. Sridanti, (2010:4). Berbeda halnya diungkapkan oleh Anugerah, (2009:11) terdapat beberapa faktor mengapa kaum perempuan tertinggal dalam kepengurusan parpol antara lain, sebagai berikut; 1. Dalam kancah perpolitikan di dalam partai, kaum pria memang jauh lebih banyak memiliki pilihan untuk menjadi SDM yang bermutu ketimbang kaum perempuan. Kultur sosial kita masih dominan memandang, khususnya di perdesaan, kaum pria lebih di dahulukan dalam banyak segi kehidupan. Sebut saja khususnya bidang pendidikan (bersekolah). 2. Kaum perempuan dengan perannya sebagai ibu pengurus rumah tangga, tidak selalu dapat “siap pakai” dalam peran mengurus organisasi.
Kebanyakan kaum perempuan lebih memperhatikan kepentingan rumah tangga. Contoh “Jika saya nanti sudah menikah, saya berusaha menjadi istri yang baik, dan mengurusi anak-anakku supaya mereka menjadi anak yang baik”. Ungkapan demikian mewakili sejumlah besar kaum perempuan di Negeri ini. Simak pula kaum laki-laki tidak pernah mengungkapkan “aku akan mengurusi anak-anakku supaya kelak berguna”. Tetapi lebih sering mengungkapkan: “mudah-mudahan aku menjadi manusia berguna kelak di tengah masyarakat”. Singkatnya terdapat orientasi pemikiran yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan disini pola pikirnya internal-eksklusif sementara laki-laki eksternal-inklusif. 3. Terkait dengan aspek nature, karena sifat alam yang melekat pada seorang perempuan (hamil, menyusui, mengurus anak, mentruasi), mematahkan gairah kaum perempuan berpolitik. 4. Belum lagi nilai-nilai yang masih dominan dalam masyarakat. Dikalangan umum perempuan dipandang “janggal” sebagai praktisi politik. 5.
Tentu tidak bisa ditampik juga faktor lainnya. Yakni karena egonya lakilaki terkait pada rasa superiornya, sehingga “menyepelekan” kehadiran perempuan dilingkungan partai. Keegoan lain adalah, kaum suami tidak mengkondisikansang istri berperan diluar aktifitas rumah tangga. Suami merasa terganggu kenyamananya jika istrinya banyak “melayani” di luar (organisasi/partai/pemerintahan).
Berdasarkan
beberapa faktor di atas menjadi bermakna bagi output
legislasi dalam pemajuan kehidupan perempuan disegala bidang dan aktifitas. Menyikapi hal tersebut sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang masalah hak-hak perempuan atau isu gender, di atur pada pasal 45 s/d 51 mengenai hak perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari totalias HAM. HAM ialah kebebasan asasi setiap insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam mencapai cita-citanya. Hak perempuan adalah hak asasi manusia. Karena itu dalam sistem kemasyarakatan dan politik, perempuan memiliki hak dan akses yang tidak boleh diperkecil dan dipinggirkan dari segala hak yang telah ada. Dengan demikian, disimpulkan bahwa upaya untuk menyetarakan gender, dimana yang dilakukan pemerintah dengan dikeluarkan Undang-undang tersebut untuk melakukan terobosan dan keterlibatan perempuan kedalam dunia politik. Terobosan untuk mencapai keadilan gender demikian diperkenalkan dengan Affirmative Action, yakni semacam program khusus untuk lebih memungkinkan kaum perempuan memainkan perannya dalam masyarakat sesuai kemampuan atau talentanya. Sementara itu, terdapat peluang/kesempatan bagi kaum perempuan pada umumnya termotivasi untuk meraih posisi yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Tanpa Affirmative Action, kaum perempuan tidak akan mampu bergerak secara leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan atau talentanya di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara.
Di dalam sistem politik seperti pemilihan parlemen, diberikan kesempatan secara khusus bagi kalangan perempuan untuk berkemungkinan luas menjadi anggota parlemen. Mekanismenya dapat dilakukan melalui, misalnya setiap 3 atau 4 calon yang ada, ditentukan supaya terdapat seorang calon perempuan. Upaya tersebut di atas merupakan upaya dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan untuk terlibat kedalam politik menjalankan fungsinya. Dengan tujuan untuk menyetarakan gender dan memperebut hak-haknya yang selama ini dinomorduakan. Dalam hal ini diharapkan partisipasi politik perempuan lebih meningkat dan mampu menjalankan fungsinya ketika ia menjabat di anggota legislatif (DPRD). 3. Fungsi Anggota Legilatif (DPRD) Berbicara fungsi badan legislatif itu terdapat beberapa fungsi, diantaranya fungsi yang paling penting sebagaimana dijelaskan Budiardjo, (2008;322) antara lain, sebagai berikut; 1. Menentukan kebijakan (policy) dan membuat Undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama dibidang budget atau anggaran. 2. Mengontrol badan ekskutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan ekskutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (scrutiny,oversight). Untuk menjalankan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya.
Disamping fungsi legislasi dan kontrol anggota badan legislatif juga mempunyai beberapa fungsi lain. Dengan meningkatnya peranan badan ekskutif dan berkurangnya peranan badan legislatif dibidang Perundang-Undangan, dewasa ini lebih ditonjolkan peranan edukatifnya. Badan legislatif di anggap sebagai forum kerjasama antara berbagai golongan serta partai dengan pemerintah. Badan legislatif terbuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan beraneka ragam pandangan yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat. Dengan demikian, jarak (gap) memerintah dengan yang diperintah dapat diperkecil. Untuk mengembangkan secara dinamis pandangan masyarakat dan sebagai pembawa suara rakyat, anggota badan legilatif menggunakan sebuah partai politik sebagai kendaraannya untuk melakukan peran maupun fungsinya dalam kegiatan politik dan pemerintahan. F. Hasil Penelitian 1. Fungsi Perundang-Undangan (Legislation) Merupakan fungsi yang menentukan kebijakan dan membuat UndangUndang, untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-Undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama bidang budget atau anggaran. Fungsi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang dalam membuat kebijakan khususnya fungsi legislasi sudah dapat dikatakan baik, namun ada beberapa faktor yang menjadi hambatan mereka, baik itu di internal maupun
eksternal, antara lain; kaum perempuan itu sendiri, partai politik, bahkan kaum laki-laki atau anggota legislatif yang umumnya laki-laki yang kurang mendukung upaya yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan. 2. Fungsi Penganggaran (budgeting) Merupakan fungsi yang menentukan seberapa anggaran pemerintah dapat disetujui, dan pada akhirnya menentukan berapa dan dengan cara bagaimana uang rakyat dipergunakan. Pada tahapan fungsi penganggaran ini juga menurut penulis bahwa anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang sudah dapat dikatakan baik. Berbagai upaya maupun peran mereka dalam menjalankan fungsinya,
khususnya
menganggarkan
fungsi
program
untuk
penganggaran peningkatan
(budgeting). perekonomian
Antara
lain
masyarakat,
penambahan anggaran untuk bidang kesehatan dan juga menganggarkan program dalam rangka menibgkatkan partisipasi politik perempuan. 3. Fungsi pengawasan (controlling) Merupakan fungsi yang dimana menjaga agar semua tindakan badan ekskutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (scrutiny, oversight). Untuk menjalankan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Pada tahapan fungsi pengawasan juga dalam hal ini dapat dikatakan sudah dijalankan oleh anggota legislatif perempuan tersebut Berdasarkan Penjelasan di atas, dapat di analisa bahwa fungsi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang dalam menjalankan ketiga fungsinya tersebut, antara lain; fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan itu mereka sudah berupaya semaksimal mungkin. Namun, itu tidak mudah yang dibayangkan karena dengan minimnya keterwakilan perempuan yang ada di DPRD tersebut merupakan faktor yang menghambat mereka dalam menjalankan fungsinya. Sehingga, dalam hal ini wajar kalau pernyataan kaum perempuan itu dinomorduakan, karena kaum lakilaki tidak memberi kesempatan kepada kaum perempuan, dan kebijakan yang diambil memihak kesebelah pihak. Dengan demikian, upaya yang dilakukan pemerintah pun untuk menyetarakan antara kaum laki-laki dan perempuan dengan 30% keterwakilan perempuan dijabatan publik itu menjadi tertutup, hanya sebagai pemenuhan kouta saja di DPRD, dengan kata lain sebagai pelengkap. Padahal visi dan misi daripada kaum perempuan ini sangat baik untuk diutarakan, namun tidak didukung. Sehingga menimbulkan kesenjangan antara kaum anggota legislatif perempuan dengan anggota legislatif laki-laki di DPRD dalam menjalankan fungsinya. Harapan kedepan keterwakilan perempuan semakin meningkat dijabatan politik, dengan harapan bisa seimbang dalam menjalankan fungsinya, untuk menyetarakan kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya.
Selanjutnya hal seperti pada pembahasan sebelumnya semoga tidak terjadi kedepannya, begitu juga dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legilatif di DPRD, khususnya anggota legislatif perempuan Kota Tanjungpinang diharapkan lebih mampu menunjukkan eksistensinya dalam politik dan menunjukkan bahwa kaum perempuan itu bisa terlibat ke dalam kegiatan politik. Dengan demikian, supaya kaum perempuan pada umumnya menjadi yakin kalau mereka itu bisa berkecimpung ke dalam kegiatan politik aktif, dan mengubah pola pikir mereka yang selama ini cenderung bersikap apatis menjadi kaum perempuan yang diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. A. Penutup 1. Kesimpulan Fungsi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang dalam menjalankan ketiga fungsinya, antara lain; fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dikatakan sudah baik. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan mereka, baik itu di internal maupun eksternal. Dengan demikian, aspirasi yang ingin diutarakan anggota legislatif perempuan tersebut belum ditanggapi sepenuhnya dengan baik. Faktor tersebut, antara lain mulai dari minimnya keterwakilan anggota legilatif perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang dan partai politik yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik untuk menyiapkan kader-kader perempuan, dalam hal ini fungsi rekrutmen politik, ditambah kaum laki-laki yang menjabat di anggota legislatif tidak mendukung, selain itu, kaum perempuan pada umumnya itu sendiri yang
tidak percaya diri mengenai perpolitikan, dan kurang memahami arti pentingnya partisipasi, sehingga menimbulkan sikap apatis untuk tidak mau ikut di dalam kegiatan politik aktif dalam menjalankan fungsinya di jabatan publik. Dengan demikian, wajar kalau pernyataan kaum perempuan itu dinomorduakan, karena kaum laki-laki tidak memberi kesempatan kepada kaum perempuan, dan kebijakan yang diambil memihak kesebelah pihak. Dalam konteks ini, upaya yang dilakukan pemerintah pun untuk menyetarakan antara kaum laki-laki dan perempuan dengan 30% keterwakilan perempuan dijabatan publik itu menjadi tertutup, hanya sebagai pemenuhan kouta saja di DPRD, dengan kata lain sebagai pelengkap. Padahal visi dan misi daripada kaum perempuan ini sangat baik untuk diutarakan, namun tidak didukung. 2. Saran Untuk kedepannya anggota legislatif perempuan khususnya di DPRD Kota Tanjungpinang diharapkan terus mampu menunjukkan eksistensinya di dalam kegiatan politik dan menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif di DPRD. Khususnya anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, anggota legislatif pada umumnya kaum laki-laki harus saling bekerjasama dan mendukung upaya yang dilakukan anggota legislatif perempuan. Memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk berekspresi dan mengutamakan ide maupun gagasan terkait aspirasi perempuan. Disisi lain, partai politik diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, dalam hal ini fungsi rekrutmen politik untuk menyiapkan kaderkader perempuan yang akan ditempatkan dijabatan publik. Bukan hanya sekedar
pemenuhan kouta 30% keterwakilan perempuan saja, tetapi melakukan proses pendidikan politik dan kaderisasi sesuai aturan yang ada dan untuk kaum perempuan lainnya diharapkan dari yang bersifat apatis menjadi bersifat dinamis, untuk turut bergabung di kegiatan politik memperjuangkan aspirasi kaum perempuan yang selama ini dinomorduakan.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Anugrah, Asrid. 2009, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Jakarta: Pancuran Alam. Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Damsar, 2010, Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Perdana Group. Daulay, Harmona, 2007, Perempuan dalam kemelut gender. Medan: USU Press. Fakih, Mansour, 2004, Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Islamy, M. Irfan, 2004, Agenda Kebijakan Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang. Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida, 2005, Perempuan dan Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ni’Matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta : UII Press. Riduwan. 2009, Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung : Alfabeta. Sanit, Arbi. 2005, Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Sastriyani, Hariti Siti, 2009, Gender and Politics, Yogyakarta : Tiara Wacana. Sridanti, Luh Putu, 2010, Peranan Politik Perempuan Di Indonesia Peluang dan Hambatan, Artikel.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”. Bandung : Alfabeta. Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta : Andi. Sulaeman, Munandar, dan Homzah, Siti. 2010. Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung : PT. Refika Aditama. Takariawan, Cahyadi. 2002. Fikih Politik Kaum Perempuan: Pedoman Peran Sosial Politik Muslimah Tinjauan Shirah Shahabiyah, Yogyakarta: Tiga Lentera Utama. Umar, Husain. 2007. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Bisnis. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Wahab, Abdul Solichin. 2001. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta: Renika Certa. Bambang Pujiono. 2004. “Mengefectifkan Peran Perempuan dalam Politik”, dimuat di Suara Pembaharuan pada tangal 1 Mei 2004. Burhanudin. 2004. “Islamisme, PKS dan Representasi Politik Perempuan”, dalam Media Indonesia, 5 Februari 2004. Djajaatmadja, Iriana Bambang. 2006. “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 3 No 1 Jakarta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Elvy Pasaribu. 2000. Indonesia Masa Depan Dari Perspektif Perempuan, Salatiga: Yayasan Bina Darma. Hastuti, Kurniawati. 2004. Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia, Jakarta : Kompas. Indiwan Seto Wahyu Wibawa. 2002. “Di Bidang Politik Perempuan Tetap Di bawah Pria”, dalam Media Indonesia, 15 Oktober 2002. Lely Zailani. 2007. “Perempuan dan Politik”, artikel dimuat di Soeara Rakjat, Edisi No.16/Thn.IV Februari 2007. Sri Lestari Wahyuningrum. 2004. Perempuan dalam Demokrasi : Di Negara Eropa Pasca Komunisme,Jakarta : Kompas.
Susiana, Sali. 2008. Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jurnal Umum Vol 13, No. 3, September 2008. B. Skripsi dan Jurnal Penelitian Aini, Nur Siti. 2009. Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004–2009. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang. Di akses 13 Juni 2014. Supraptiningsih, “Efektivitas Kuota 30% dan Keterwakitan Perempuan di Legislatif JawaTengah”, Skripsi, FS. IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2005. Di akses 13 Juni 2014 C. Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asas Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang \Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang. 2010. Profil 25 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang. Irandito. 2009. http://irandito.wordpress.com/2009/06/02/pemilu-legislatif-ditanjungpinang/, 02 Juni 2009 Pukul 06.08 WIB. Di akses 12 Mei 2014
