PEDOMAN OPERASIONAL DINIYAH PERSATUAN ISLAM KOTA BANDUNG
Diterbitkan oleh :
Bidang Garapan Pendidikan PD. Persatuan Islam – Kota Bandung
2013
PEDOMAN OPERASIONAL DINIYAH PERSATUAN ISLAM KOTA BANDUNG Disusun guna melengkapi dan memberi penjelasan secara operasional tentang Pengelolaan Pendidikan Diniyah di Lingkungan Jam’iyyah Persatuan Islam Kota Bandung
Penyusun NIAT Jabatan e-mail web site
: A. Rofik Husen : 01.01.30489.179 : Bidgar Pendidikan PD. Persis Kota Bandung :
[email protected] : http://rofikhusen.blog.com
- Digunakan untuk kemaslahatan Ummat - Buku ini bersifat bebas untuk digandakan - Bagi yang ingin memperbanyak / mengcopy, dipersilakan, dengan syarat : 1. Tidak menghilangkan nama penyusun 2. Menginformasikan kepada kami, bahwa buku ini telah dicopy guna kepentingan yang tidak bertujuan komersil
Diterbitkan oleh : Bidang Garapan Pendidikan PD. Persis Kota Bandung Edisi Perdana, Februari 2013
2
KATA PENGANTAR
Ada sebuah pertanyaan yang selalu muncul ketika bertemu dengan Komunitas Pendidikan Persatuan Islam di berbagai kesempatan dan berbagai tempat. Pertanyaan itu adalah : Bagaimanakah Bentuk Kurikulum Persis itu ? Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, dan seharusnya sudah dijawab sejak dahulu oleh para pemegang tampuk Pimpinan Persatuan Islam mulai dari level Pimpinan Daerah, Wilayah, apalagi Pimpinan Pusat. Namun sampai hari ini, semua belum mampu menjawab, hal itu terjadi dikarena mereka para pemegang kebijakan serta para Pimpinan Pesantren Persatuan Islam ternyata tidak pernah berkumpul untuk duduk bersama dan merumuskan kurikulum Persatuan Islam yang disepakati dan dipakai bersama. Akibat sikap pengabaian yang berlarut-larut dari Pimpinan Pusat, khususnya Bidang Tarbiyah, maka kenyataan yang terjadi hari ini, tiap pesantren mengembangkan kurikulum tersendiri dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Pesantren tersebut yang tentu saja akan berbeda dengan kurikulum pesantren Persis lainnya. Semua punya alasan yang ‘masuk akal’ untuk menerapkan kurikulum ‘khas’-nya, sementara pihak Pimpinan Pusat juga membiarkan itu semua terjadi seolah tidak terjadi apa-apa atau memang kondisi inilah yang diharapkan, wallohu a’lam... Dari paparan diatas, terlihat bahwa kondisi pesantren tidaklah terlalu mengkhawatirkan, karena banyak fihak yang memperhatikan mereka, baik dari segi pendanaan, peningkatan kualitas pendidik, sarana maupun dalam hal administratif, terutama bantuan dari pemerintah. Yang menjadi korban dari sikap apatis PP. Persis adalah pendidikan Diniyah yang sejak awal menjadi urat nadi
3
da’wah Jam’iyyah Persatuan Islam, karena jelas bukan merupakan program prioritas pemerintah. Pendidikan Diniyah bagaikan ‘anak yatim’. Semua tahu betapa penting dan berharganya Pendidikan Diniyah, tapi semua orang tidak peduli dengan keberadaannya. Buku Pedoman Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung ini disusun sebagai bentuk ikhtiar kami guna membenahi kondisi lembaga pendidikan di bawah naungan Jam’iyyah Persatuan Islam setidaknya di wilayah Kota Bandung. Harapannya, semoga buku pedoman ini mampu menjawab pertanyaan umum yang muncul. Buku Pedoman ini jelas belum sempurna karena banyak hal yang belum dibahas, tapi sebagai langkah awal, kami dari Bidang Garapan Pendidikan PD Persis Kota Bandung, setidaknya ikut bergerak dan tidak hanya diam dalam mengurai benang kusut masalah pendidikan di Jam’iyyah Persatuan Islam yang dulu pernah besar ini. Saran, masukan, dan berbagai hal yang akan semakin melengkapi buku pedoman ini sangat kami nantikan. Bisa melalui kontak 08122194023 atau melalui email :
[email protected].
Bandung, Februari 2013
Bidang Garapan Pendidikan PD. Persatuan Islam Kota Bandung
4
MENGAPA BUKU PEDOMAN INI HARUS ADA Ketentuan Umum tentang pendidikan di Jam’iyyah Persatuan Islam baik pendidikan formal maupun non formal sebenarnya telah tercantum dalam Buku Kaifiyat Kerja & Pedoman Jam’iyyah Persatuan Islam yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam pada tahun 2012. Namun sangat disayangkan dalam banyak hal, terutama yang berkenaan dengan masalah teknis operasional, pedoman tersebut masih belum menjawab kebutuhan para pelaku pendidikan di level bawah, baik Mudir apalagi Guru atau Asatidz, khususnya pelaku pendidikan non formal, dalam hal ini komunitas pelaku pendidikan Diniyah. Selain itu, buku tersebut tidak menjelaskan perbedaan lembaga pendidikan formal dan non formal, yang tentu saja akan membuat bingung para Mudir dan Asatidz di tataran teknis operasional, yang berdampak pada pengabaian berbagai ketentuan yang telah dibuat karena dinilai pembuat pedoman tersebut tidak menguasai masalah yang terjadi. Buku Pedoman Operasional Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung ini disusun untuk menjawab sekaligus melengkapi buku pedoman yang sudah ada yang diterbitkan oleh PP. Persatuan Islam, walau dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang sangat prinsip dan cenderung bertolak belakang. Namun hal tersebut tetap harus diungkap agar para pemegang kebijakan di tingkat Pimpinan Pusat tahu dan memahami permasalahan yang terjadi, dan tidak menganggap ‘’semua baik-baik saja”.
5
Kami yakin, akan banyak resistensi dari berbagai fihak dengan terbitnya pedoman ini, namun kami juga yakin, resistensi itu akan disikapi dengan kepala dingin dan hati terbuka, dalil beradu dalil, pendapat beradu pendapat, sehingga upaya perbaikan demi kemajuan bersama akan menjadi dasar dialog untuk merumuskan kebijakan terbaik untuk semua fihak yang berkecimpung di dunia pendidikan Persatuan Islam, khususnya Diniyah. Semoga buku pedoman operasional
yang kami terbitkan, sedikitnya
mampu menjawab satu diantara sejuta pertanyaan tentang keadaan pendidikan Diniyah Persatuan Islam di masa sekarang dan masa yang akan datang.
6
PENDAHULUAN Lembaga Pendidikan Persatuan Islam di Kota Bandung dengan mengacu kepada Buku Pedoman Jam’iyyah Persatuan Islam terbitan tahun 2012 serta UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdiri dari jalur pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal. Jalur Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN
2007
TENTANG
PENDIDIKAN
AGAMA
DAN
PENDIDIKAN
KEAGAMAAN Pasal 15 dan 16 dikenal juga istilah Pendidikan Diniyah Formal Pendidikan Diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Diniyah Dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan Diniyah Menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Pendidikan Diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan Diniyah Menengah Atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Penamaan satuan pendidikan Diniyah dasar dan menengah merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
7
Di Pondok Pesantren Modern Gontor satuan pendidikan-nya dikenal dengan nama Kulliyatul Mu’allimin al Islamiyyah (KMI), sedangan di pondok pesantren lain dikenal juga dengan nama Tarbiyyatul Mu’allimin al Islamiyyah (TMI) dan Madrasah Mu’allimin al Islamiyyah (MMI) Pada pasal 18 PP No 55 tersebut disebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Diniyah Dasar formal wajib memasukkan muatan Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Kurikulum Pendidikan Diniyah Menengah formal wajib memasukkan muatan Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, serta Seni dan Budaya. Selanjutnya pada pasal 19 masih dalam PP yang sama dikemukakan bahwa Ujian nasional pendidikan Diniyah Dasar dan Menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan Diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. Jalur Pendidikan yang berikutnya adalah Jalur Pendidikan Non Formal. Pendidikan
Non
Formal
diselenggarakan
bagi
warga
masyarakat
yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan
8
kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan Non Formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal
pengetahuan,
keterampilan,
kecakapan
hidup,
dan
sikap
untuk
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan Non Formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai penjabaran dari UU diatas, pemerintah dalam hal ini Kementeria Agama RI mengeluarkan PP no 55 yang mengatur lembaga pendidikan Non Formal yang terdapat pada pasal 21 berupa Pendidikan Diniyah Non Formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan Diniyah Non Formal dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan Diniyah Non Formal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. Dalam PP No 55 tersebut, terdapat beberapa jenis Lembaga Pendidikan Non Formal, yaitu : 1. Pendidikan Al-Qur’an yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur’an.Lembaga Pendidikan Al-Qur’an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
9
2. Lembaga Pendidikan Al-Qur’an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. 3. Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. 4. Penyelenggaraan
Diniyah
Takmiliyah
dapat
dilaksanakan
secara
berjenjang atau tidak berjenjang. 5. Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Penamaan atas Diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara. Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Diniyah saja. Berdasarkan Manhaj Pesantren Persatuan Islam yang dikeluarkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam tahun 1984 dan dikutip juga oleh Pedoman Jam’iyah Persatuan Islam tahun 2012, bahwa penamaan jenjang Madrasah Diniyah yang digunakan di Jam’iyyah Persatuan Islam adalah Diniyyah Ulaa dan Diniyyah Wusthaa, serta satu tahapan persiapan yang disebut Tajhiziyyah. Dalam pedoman tersebut belum dikenal istilah Diniyah ‘Ulya. Dampak dari perbedaan penamaan tersebut adalah terjadinya perbedaan penamaan bagi Diniyah Persatuan Islam, khususnya yang terjadi di Kota Bandung. Sebagian Diniyah menamakan diri tetap dengan nama Diniyah Ula sesuai konsep Jam’iyah, dan sebagian lainnya menamakan diri Diniyah Takmiliyah Awaliyah dengan alasan penyesuaian diri dengan perubahan. Guna
mensikapi
perbedaan
tersebut,
Bidang
Garapan
Pendidikan
Persatuan Islam Kota Bandung menetapkan penggunaan nama Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) untuk jenjang setingkat MI/SD serta DTW dan DTU untuk jenjang setingkat SMP & SMA sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, karena kalau menilik langkah para Founding Father 10
Jam’iyyah ini, mereka tidak terlepas dari penyesuaian diri terhadap perubahan zaman bila dirasa hal itu lebih baik. Salah satu bukti adaptasi terhadap perubahan adalah penggunaan kelas dan seragam pada kegiatan pembelajaran di Pesantren atau dikenal dengan istilah Pesantren Modern, padahal sebelumnya kegiatan pembelajaran di Pesantren hanya mengenal konsep sorogan dan bandungan, serta dengan fasilitas yang sangat sederhana, tanpa seragam. Hal tersebut memberi indikasi, bahwa perubahan itu perlu kalau memang dianggap membawa kea rah yang lebih baik. Jalur Pendidikan yang terakhir adalah Jalur Pendidikan Informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan Non Formalsetelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pedoman
ini
dibuat
dengan
maksud
agar
dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan pendidikan Non Formal Persatuan Islam Kota Bandung dapat berjalan dengan tertib, teratur dan terarah sehingga mencapai sasaran yang dituju. Kelembagaan pendidikan Non Formal yang dikenal dan digunakan di Jam’iyyah Persatuan Islam adalah Pendidikan Diniyah, bukan Pendidikan Al Quran. Oleh karena itu yang menjadi objek dari buku pedoman ini hanyalah Pendidikan
Diniyah
saja,
sedangkan
bagi
lembaga
pendidikan
yang
menggunakan konsep pendidikan Al Quran (TKA, TPA, TPQ, dll), dipersilakan mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan ketentuan tersebut.
11
PEDOMAN OPERASIONAL DINIYAH PERSATUAN ISLAM KOTA BANDUNG Pedoman ini terdiri dari beberapa BAB yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah yang berada di bawah naungan Persatuan Islam Kota Bandung. Pedoman
ini
dibuat
dengan
maksud
agar
dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan Pendidikan Diniyah berjalan dengan tertib, teratur, dan terarah sehingga mencapai sasaran yang dituju.
BAB I VISI & MISI 1. Visi Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung adalah terwujudnya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. 2. Misi
Pendidikan
Diniyah
Persatuan
Islam
Kota
Bandung
adalah
pemanusiaan insan ulul albab selaku Muslim yang kaffah dan tafaqquh fiddien.
BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN, & PRINSIP PENDIDIKAN
Dasar Pendidikan Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung berdasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.
Fungsi Pendidikan Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung berfungsi membina dan mengembangkan kepribadian manusia beriman, berilmu, beramal saleh, dan berakhlaq mulia. 12
Tujuan Pendidikan Tujuan Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung adalah terwujudnya thaifah mutafaqqihiina fiddien.
Prinsip Pendidikan Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung dilaksanakan dengan prinsip : 1. Tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikannya. 2. Tetap memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat dan anggota Jam’iyyah Persatuan Islam yang memiliki kelainan dan atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa guna memperoleh pendidikan yang sama 3. Proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang masa. 4. Pendidikan Diniyah Persatuan Islam diselenggarakan dengan memberi uswah, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran. 5. Memberdayakan semua komponen Jam’iyyah dalam pengendalian mutu layanan pendidikan.
BAB III SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN
Syarat Umum Pendirian Didirikan di atas tanah wakaf Persatuan Islam dengan memperhatikan ketentuan pertanahan, demografi, dan sanitasi lingkungan.
Syarat Khusus Pendirian 1.
Diselenggarakan oleh orang atau kelompok orang yang diberi wewenang oleh Pimpinan Jama’ah, Ranting, atau Cabang. 13
2.
Orang atau kelompok orang tersebut harus mempunyai Program pengembangan
Pendidikan
Diniyah
yang
jelas
dan
berkesinambungan. 3.
Pada saat pembukaan, harus sudah memiliki seorang pimpinan (Mudir/Mudiroh) dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara.
4.
Tersedia santri yang memenuhi syarat sedikitnya 5 (lima) orang.
5.
Tersedia gedung/ruang belajar dengan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik Pemerintah atau lembaga lain.
6.
Surat permohonan pendirian
7.
Membuat Profil Lembaga
8.
Daftar susunan Pengurus.
9.
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan beserta foto copy Ijazah Terakhir yang dilegalisir
10. Foto copy surat tanah. 11. Rekomendasi dari PC Persis setempat
Tata Cara Pendirian 1. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah diajukan oleh Pimpinan Cabang yang bersangkutan kepada Pimpinan Daerah. Bila dianggap memenuhi kualifikasi dan memiliki peluang akan semakin berkembang di masa mendatang, PD. Persis akan mengajukan untuk mendapat nomor urut Pesantren dari PP. Persis. 2. PD Persis Kota Bandung melakukan peninjauan mengenai kelayakan pendirian bentuk satuan pendidikan yang diajukan berdasarkan data pengajuan dan fakta dari lapangan. 3. PD Persis Kota Bandung setelah mendengarkan pertimbangan Bidang Garapan
Pendidikan
PC.
Persis
terkait,
dapat
memberikan
menangguhkan pengesahan pendirian bentuk satuan pendidikan. 14
atau
BAB IV NAMA & NOMOR 1. Lembaga Pendidikan Diniyah Persatuan Islam di Kota Bandung dinamakan Diniyah Takmiliyah (DT) Persatuan Islam. a. Untuk usia Pra Sekolah dinamakan Tahdliri b. Untuk usia MI/SD dinamakan Diniyah Taklimiyah Awwaliyah (DTA) c. Untuk usia SMP dinamakan Diniyah Takmiliyah Wustho (DTW) d. Untuk usia SMA dinamakan Diniyah Takmiliyah Ula (DTU) 2. Setiap Lembaga Pendidikan Diniyah yang terdaftar di Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Bandung dan menempati lahan yang berstatus WAKAF Persatuan Islam akan mendapat nama dan nomor sesuai urutan pendaftaran. 3. Bagi yang menempati lahan dengan status BUKAN WAKAF PERSATUAN ISLAM, maka hanya akan mendapat pembinaan saja (disebut Diniyah Binaan),
dan
tidak
akan
mendapat
penamaan
serta
penomoran
sebagaimana ketentuan diatas. 4. Diniyah Binaan akan mendapat penamaan dan penomoran sesuai ketentuan apabila status tanah yang digunakan sudah berstatus WAKAF PERSATUAN ISLAM.
BAB V STRUKTUR KURIKULUM
Usia & Lama Belajar 1. Usia untuk jenjang Tahdliri, diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tahdliri A, untuk usia 4 – 5 tahun b. Tahdliri B, untuk usia 5 – 6 tahun 2. Usia dan lama belajar jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah terdiri dari : a. DTA untuk usia 6-12 tahun, lama pendidikan 6 tahun. 15
b. DTW untuk usia 12 – 15 tahun, lama pendidikan 3 tahun. c. DTU untuk usia 15 – 18 tahun, lama pendidikan 3 tahun
Hakikat Kurikulum 1. Kurikulum Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Diniyah. 2. Kurikulum Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung disusun untuk mewujudkan kepribadian muslim taqwa yang tafaqquh fid dien.
Isi Kurikulum Kurikulum Pendidikan Diniyah sedikitnya memuat 7 mata pelajaran, terdiri atas Tauhid, Akhlaq, Al Quran, Al Hadits, Fiqih/Syariah, Bahasa Arab, dan Tarikh dengan pengembangan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran lembaga.
Rincian Struktur Kurikulum 1. Tahdliri NO 1 2 3 4 5
Mata Pelajaran
KELAS
Tauhid Al Quran Al Hadits Fiqih Bahasa Arab a. Qiroah b. Kitabah c. Muhadatsah/Muhawaroh J UMLAH
16
A 2 2 2 2
B 2 2 2 2
2 2 2 14
2 2 2 14
2. Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA) NO 1 2
3 4
5
6
Mata Pelajaran Ilmu Tauhid Al Quran a. Hifdlon b. Tilawah c. Tajwid d. Tafsir Al Hadits/Mahfudot Akhlaq Lughotul Arobiyah a. Qiroah b. Kitabah/Khat c. Imla d. Insya e. Nahwu/I’rob f. Shorof/I’lal g. Hisab h. Muhadatsah/Muhawaroh i. Adabiyah Syariah/Fiqih a. Fiqih Ibadah b. Ushul Fiqih Tarikh JUMLAH
KELAS 3 4 1 1
1 1
2 1
5 1
6 1
2 2
2 2
2 1 1 2
1 1 1 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
2 2 1 1 1 -
2 2 1 1 1 -
2 2 1 1 1 -
1 2 1 1 2 2 1 -
1 1 1 2 2 1 -
1 2 2 1 1
2 14
2 14
2 16
2 1 18
2 1 18
2 1 1 18
3. Diniyah Takmiliyah Wustho NO 1 2
3
4
Mata Pelajaran Ilmu Tauhid Al Quran a. Hifdlon b. Tilawah & Tajwid c. Tafsir Al Hadits a. Mahfudot Akhlaq b. Mustholah Hadits Lughotul Arobiyah a. Mutholaah b. Imla & Insya c. Nahwu/I’rob 17
7 1
KELAS 8 1
9 1
1 2 2
1 1 2
1 1 2
1 1
1 1
1 1
1 1 2
1 1 1
1 1 1
5
6
d. Shorof/I’lal e. Balagoh f. Muhadatsah/Muhawaroh Syariah/Fiqih a. Fiqih Ibadah b. Ilmu Faroidl c. Ushul Fiqih Tarikh JUMLAH
1 1
1 1 1
1 1 1
2 1 1 18
2 1 1 1 18
2 1 1 1 18
10 1
KELAS 11 1
12 1
1 2
1 2
1 2
1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 18
1 1 1 1 1 1 18
1 1 1 1 1 1 18
4. Diniyah Takmiliyah ‘Ulya NO 1 2
3
4
5
6
Mata Pelajaran Ilmu Tauhid Al Quran a. Hifdlon b. Tafsir Al Hadits a. Takhrij Hadits b. Mustholah Hadits Lughotul Arobiyah a. Mutholaah b. Nahwu/I’rob c. Shorof/I’lal d. Balagoh e. Muhadatsah/Muhawaroh f. Ilmu Mantiq Syariah/Fiqih a. Fiqih Ibadah b. Fiqih Muamalah c. Fiqih Jinayah d. Fiqih Munakahah e. Ushul Fiqih Tarikh JUMLAH
18
Alokasi Jam Pelajaran 1.
Jam pembelajaran untuk setiap jenjang dan mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum
2.
3.
Satu hari pembelajaran terdiri dari sekurang-kurangnya : a. Tahdliri
: 2 jam pelajaran/hari
b. Diniyah Takmiliyah
: 2 - 3 jam pelajaran/hari
Alokasi waktu satu jam pembelajaran untuk semua jenjang Pendidikan Diniyah adalah 30 menit/jam pelajaran.
4.
Hari Belajar diawali pada hari Sabtu dan berakhir hari Kamis (6 hari kerja)
5.
Bagi lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 5 hari kerja, dilakukan penyesuaian jam pelajaran agar tetap mencapai target kurikulum yang telah ditetapkan
Kalender Pendidikan 1. Kalender Pendidikan diterbitkan oleh Bidang Garapan Pendidikan PD. Persis Kota Bandung setiap tahun. 2. Kegiatan Pembelajaran dimulai bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
Ekstra Kurikuler Pada setiap lembaga Pendidikan Diniyah diusahakan menyelenggarakan kegiatan Ekstra Kurikuler yang disesuaikan dengan ciri khas serta ketersediaan SDM & sarana di lembaga tersebut.
BAB VI BAHASA PENGANTAR 1. Bahasa
Indonesia
merupakan
bahasa
pengantar
dalam
proses
pembelajaran dan penelaahan Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung sehari-hari. 19
2. Khusus hari Rabu, bahasa pengantar pada kegiatan pembelajaran menggunakan Bahasa Sunda. 3. Bahasa Arab dan bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penguasaan bahan kajian tertentu sesuai kemampuan dan kebijakan Diniyah yang bersangkutan.
BAB VII PESERTA DIDIK
Ketentuan Umum : 1. Pendidikan
Diniyah
Persatuan
Islam
Kota
Bandung
memberikan
keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan dalam lingkungan yang Islami. 2. Peserta didik di Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung disebut SANTRI.
Ketentuan Khusus : 1. Untuk dapat diterima sebagai santri Tahdliri sekurang-kurangnya telah berusia 4 (empat) tahun. 2. Untuk dapat diterima sebagai santri DTA sekurang-kurangnya telah berusia 6 (enam) tahun. 3. Untuk dapat diterima sebagai santri DTW sekurang-kurangnya telah berusia 12 (dua belas) tahun atau telah mempunyai Ijazah MI/SD. 4. Untuk dapat diterima sebagai santri DTU sekurang-kurangnya telah berusia 15 (lima belas) tahun atau telah mempunyai Ijazah MTs/SMP.
Hak Santri : 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan jenis kelamin, bakat, minat dan kemampuannya.
20
2. Memperoleh pendidikan secara serasi dan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Mengikuti
program
pendidikan
terkait
atas
dasar
prinsip
pendidikan
berkelanjutan, guna mengembangkan kemampuan diri dan memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu. 4. Mendapat bantuan layanan pemecahan masalah kesulitan belajar, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Memperoleh hasil evaluasi prestasi belajar dan perilaku pribadinya secara shahih.
Kewajiban Santri : 1. Berperan serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan 2. Mematuhi ketentuan peraturan Pendidikan Diniyah Persatuan Islam 3. Menghormati tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan sesama peserta didik. 4. Berperan
serta
memelihara
sarana-prasarana
pendidikan,
kebersihan,
kesehatan, ketertiban dan keamanan.
BAB VIII TENAGA PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Pendidik merupakan tenaga yang memiliki kompetensi dan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk sesuai kompetensi yang dimilikinya. 2. Sebutan untuk Pendidik di Lembaga Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung adalah Ustadz untuk Pendidik Pria dan Ustadzah untuk Pendidik Wanita. 3. Tenaga Kependidikan atau Tata Usaha (TU) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. 21
4. Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan atas dasar kriteria kualifikasi persyaratan yang dibakukan. 5. Kriteria kualifikasi persyaratan yang dibakukan dan tata cara pengangkatan diatur oleh Bidang Garapan Pendidikan Persatuan Islam Kota Bandung. 6. Pembinaan
dan
pengembangan
kompetensi
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan dilakukan secara berkesinambungan. 7. Penerbitan Surat Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Bidang Garapan Pendidikan PP.Persis didelegasikan kepada Pimpinan Jam’iyyah dibawah Pimpinan Pusat dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk jenjang Tahdliri & Diniyyah Takmiliyah Awwaliyah didelegasikan kepada Pimpinan Cabang (SK ditandatangani oleh Ketua PC Persis). 2. Untuk jenjang Diniyyah Wustho & Diniyah Ulya didelegasikan kepada Pimpinan Daerah (SK ditandatangi oleh Ketua PD Persis)
BAB IX PENGANGKATAN MUDIR 1. Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Keputusan Pemberhentian Mudir Pendidikan Diniyah ditandatangani oleh Ketua PD. Persis Kota Bandung setelah menerima usulan dari Pimpinan Cabang. 2. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian diajukan oleh penyelenggara pendidikan kepada Bidang Garapan Pendidikan PD. Persis melalui Bidang Garapan Pendidikan PC. Persis. 3. Bagi Diniyah yang sudah mendapat nomor urut Pesantren dari PP. Persis, ketentuan tentang pengangkatan
Mudir
dan
berbagai
kelengkapan
administrasi lainnya mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh Bidang Tarbiyah PP. Persis.
22
BAB X STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB
Struktur Organisasi 1. Setiap Lembaga Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung dikelola oleh mudir, staf administratif, dan wali kelas sesuai dengan keperluan lembaga yang bersangkutan. 2. Lembaga Pendidikan Diniyah yang memiliki lebih dari satu jenjang, maka perlu diangkat seorang Mudir al-‘Am yang dipilih melalui mekanisme musyawarah asatidz setiap jenjang dan dihadiri oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Cabang.
BAB XI EVALUASI PENDIDIKAN 1. Evaluasi pendidikan dilaksanakan oleh setiap jenjang sesuai ketentuan yang berlaku. a. Pada
setiap
akhir
Semester
dan
Akhir
tahun
Pelajaran
diselenggarakan kegiatan penilaian umum dalam bentuk Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) b. Pada akhir jenjang, diselenggarakan Ujian Akhir guna memperoleh Ijazah c. Bahan UAS, UKK, & Ujian Akhir dibuat oleh Pimpinan Daerah guna memperoleh standarisasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Kota Bandung dengan melibatkan perwakilan Asatidz dari beberapa lembaga yang dianggap memiliki kompetensi serta dianggap mewakili wilayah tertentu. 2. Tenaga Pendidik berkewajiban mengevaluasi kegiatan dan pengalaman pembelajaran peserta didik serta perencanaan dan pelaksanaan kurikulum yang berada dalam wewenang-tanggung jawabnya dalam bentuk Ulangan
23
Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, Ulangan Kenaikan Kelas, serta Ujian Akhir. 3. Mudir berkewajiban mengevaluasi kurikulum secara menyeluruh, tenaga kependidikan, peralatan dan sarana-prasarana pendidikan dalam lingkup satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Mufatisy
berkewajiban
mengevaluasi
segi
teknis
manajemen
dan
administrasi yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya. 5. Tenaga kependidikan lainnya berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang garapan yang menjadi wewenang serta tanggung jawabnya masing-masing. 6. Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Ranting, Cabang serta Daerah berkewajiban mengevaluasi konsepsi, perencanaan, kegiatan dan produk pendidikan umumnya dan kurikulum khususnya pada jenjang Pendidikan Diniyah yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya. 7. Evaluasi yang dilakukan dilakukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar.
BAB XII SERTIFIKAT PENDIDIKAN 1. Sertifikat bagi santri yang sudah menyelesaikan pendidikan mulai jenjang Tahdliri, DTA, DTW, dan DTU berbentuk Ijazah. 2. Ijazah diberikan kepada santri sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh PD. Persatuan Islam Kota Bandung. 3. Bagi lembaga yang pelaksanaaan Ujian Akhirnya menggabung langsung ke PP. Persis, maka Ijazah dikeluarkan oleh PP. Persis 4. Bagi lembaga yang melaksanakan Ujian Akhir dengan menggabung ke PD Persis, maka Ijazah dikeluarkan oleh PD. Persis 5. Bagi lembaga yang tidak menggabung baik ke PP maupun ke PD serta Diniyah Binaan, maka Ijazah dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan. 24
6. Bagi lembaga yang memiliki program khusus, dipersilakan membuat Syahadah atau bentuk pengakuan terhadap prestasi santrinya, seperti Syahadah Tahfizh Quran.
BAB XIII SUMBER DAYA & PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 1. Pengadaan
dan
pendayagunaan
sumber
daya
Pendidikan
Diniyah
Persatuan Islam di Kota Bandung dilakukan oleh Jam’iyyah, anggota, keluarga peserta didik, masyarakat, pemerintah dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap lembaga pendidikan bersangkutan. 2. Sarana pembelajaran Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung meliputi ruang belajar, masjid, buku sumber pelajaran, perpustakaan, kantor, serta sarana lain yang dibutuhkan. 3. Untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan Diniyah, pengelola dapat meminta kontribusi pendanaan kepada orang tua santri, dermawan, masyarakat dan pemerintah setempat. 4. Pembiayaan dialokasikan untuk : a. Ratibah (Honor) Pendidik & Tenaga Kependidikan. b. Pengadaan dan pemeliharaan saran-prasarana pendidikan. c. Operasional harian penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
BAB XIV SERAGAM Seragam yang digunakan oleh Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung adalah : 1. Santri Putra
: Kemeja Tangan Panjang Warna Krem : Celana Panjang Warna Cokelat Pramuka : Badge & Lokasi
2. Santri Putri
: Baju Padang Warna Krem : Rok Panjang Warna Cokelat Pramuka 25
: Kerudung Warna Kuning Khaki : Badge & Lokasi
BAB XV PENERIMAAN SANTRI BARU 1. Penerimaan Santri Baru dilaksanakan secara serempak mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tiap tanggal 10 Juli. 2. Hal-hal teknis yang berkenaan dengan Penerimaan Santri Baru, akan diatur khusus setiap tahun
BAB XVI AKREDITASI Akreditasi dilakukan dengan tujuan : 1. Untuk menentukan kelayakan program dan kegiatan sebuah jenjang Pendidikan Diniyah. 2. untuk mendapatkan bahan pertimbangan mengenai nilai dan arti konsep, konten, proses dan produk pendidikan melalui pembalajaran dalam upaya pencapaian pendidikan dasar.
Akreditasi mencakup: 1. aktivitas pembelajaran peserta didik (Standar Kegiatan) 2. perencanaan dan keberhasilan pelaksanaan kurikulum (Standar Kurikulum) 3. dayaguna tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lain (Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan) 4. dayaguna
peralatan
dan
sarana-prasarana
pendidikan
dasar
(Standar Sarana & Prasarana) 5. dayaguna manajemen satuan pendidikan dasar secara keseluruhan (Standar Pengelolaan & Pembiayaan)
26
Standar Kegiatan 1. Evaluasi kegiatan dan pengalaman pembelajaran peserta didik dilakukan untuk memperoleh data mengenai perkembangan prestasi belajar dan penerapan strategi pembelajaran. 2. Evaluasi perkembangan prestasi belajar peserta didik untuk setiap satuan waktu belajar dilakukan untuk memperoleh bahan pertimbangan mengenai nilai dan arti laporan pendidikan berkala. 3. Evaluasi perkembangan prestasi belajar peserta didik pada akhir pendidikan dilakukan untuk memperoleh bahan pertimbangan mengenai nilai dan arti Tanda Tamat Belajar. 4. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan visi, misi serta tujuan kurikulum.
Standar Kurikulum 1. Evaluasi
perencanaan
dan
pelaksanaan
kurikulum
dilakukan
untuk
melengkapi data mengenai kurikulum sebagai konsep dan sebagai produk sehingga diperoleh nilai dan arti kurikulum menyeluruh. 2. Evaluasi kurikulum secara menyeluruh dilakukan untuk mendapatkan bahan pertimbangan mengenai kesesuaian kurikulum Pendidikan Diniyah dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan Persatuan Islam.
Standar Sarana & Prasarana 1. Evaluasi peralatan dan sarana-prasarana pendidikan mencakup pengadaan, pemeliharaan dan pendayagunaan peralatan dan sarana-prasarana baik phisik maupun non phisik. 2. Evaluasi peralatan dan sarana-prasarana dilakukan untuk memperoleh bahan pertimbangan tentang nilai dan artinya untuk mendukung pendidikan.
27
Standar Pengelolaan & Pembiayaan 1. Evaluasi manajeman satuan pendidikan dasar mencakup manajeman keseluruhan komponen pendidikan untuk memperoleh bahan pertimbangan nilai dan arti kemampuan pengelolaan pendidikan. 2. Evaluasi manajeman komponen Pendidikan Diniyah meliputi komponen: a. kelembagaan satuan pendidikan dasar; b. kurikulum sebagai rencana tertulis dan sebagai kegiatan; c. peserta didik satuan pendidikan dasar; d. pembinaan dan pengembangan tenga kependidikan; e. fungsionalisasi sarana dan prasarana pendidikan; f.
pengadministrasian kompoinen pendidikan;
3. Produk evaluasi manajemen digunakan untuk menentukan : a. kemampuan profesional Pendidik & Tenaga Kependidikan b. pembinaan 4. Setiap Lembaga harus memiliki konsep tentang pengadaan pengelolaan, serta penggunaan dana 5. Setiap Lembaga harus memiliki kelengkapan administrasi yang seragam, meliputi : a. Buku Induk Santri b. Stempel Diniyah c. Kop Surat d. Raport e. Syahadah
BAB XVII PEMBANTU PENYELENGGARA PENDIDIKAN 1. Setiap lembaga Pendidikan Diniyah membentuk suatu komite sebagai pembantu penyelenggara pendidikan satuan pendidikan terkait dengan tugas utama membantu pengadaan dana dan sarana untuk memperlancar terselenggaranya pendidikan. 28
2. Komite pembantu penyelenggaraan pendidikan beranggotakan unsur tenaga kependidikan, pimpinan jam'iyyah, pemerintah, orang tua peserta didik dan tokoh fungsional masyarakat. 3. Struktur pimpinan komite pembantu penyelenggaraan pendidikan sekurangkurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan beberapa orang pembantu pimpinan sesuai keperluan. 4. Untuk beberapa jenjang pendidikan yang berada dalam tanggungjawab koordinasi seorang Mudir ‘Am dapat dibentuk satu komite pembantu penyelenggaraan pendidikan dengan tambahan pembantu pimpinan komite sesuai keperluan.
BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan Pembinaan dan pengembangan sistem Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung menjadi tanggung jawab Bidgar Pendidikan PD. Persis Kota Bandung
Pengawasan 1. Bidgar Pendidikan PD. Persis Kota Bandung secara bertahap, berkala, terbuka,
dan
berkesinambungan
melakukan
pengawasan
atas
penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan Diniyah Persatuan Islam. 2. Pengawasan dilakukan oleh Bidgar Pendidikan PD. Persis Kota Bandung melalui para mufatisy. 3. Para Mufatisy diangkat oleh Bidgar Pendidikan PD. Persis Kota Bandung
29
BAB XIX PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 1. Pendidikan bersifat dinamis, oleh karena itu, perubahan dan perkembangan serta dinamika yang muncul harus terus disikapi dan diaplikasikan apabila hal tersebut membawa Pendidikan Diniyah ke arah yang lebih baik 2. Bidgar Pendidikan PD. Persis Kota Bandung dapat melakukan ujicoba untuk mengembangkan gagasan baru yang diperlukan dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung. 3. Bidgar Pendidikan PD. Persis Kota Bandung dapat mengembangkan sistem pendidikan baru yang sesuai dengan tuntutan umat. 4. Bidgar Pendidikan PD. Persis Kota Bandung dapat memberi peluang kepada para peneliti dan pengembang pendidikan untuk melakukan penelitian guna pelaksanaan ujicoba dalam rangka penyempurnaan sistem Pendidikan Diniyah Persatuan Islam Kota Bandung.
BAB XX PENUTUP 1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Surat Edaran atau Revisi Pedoman edisi tahun berikutnya 2. Buku Pedoman Opersional ini adalah murni inisiatif Bidang Garapan Pendidikan PD. Persatuan Islam Kota Bandung yang bersumber dari Manhaj Pesantren Persatuan Islam PP. Persatuan Islam tahun 1984 serta Pedoman Jam’iyah PP. Persatuan Islam tahun 2012 yang mendapat tambahan, pengurangan, serta modifikasi dalam beberapa hal agar Buku Pedoman ini betul-betul dapat diaplikasikan dalam kondisi nyata, oleh karena itu, bila ada kritik, saran, sanggahan atau berbagai hal lainnya yang bersifat perrbedaan pendapat dengan Buku ini sebaiknya langsung menghubungi Bidang Garapan Pendidikan
30
Persatuan Islam Kota Bandung untuk proses tabayun atau bahkan adu argumen seperti layaknya ciri khas Jam’iyah Persatuan Islam saat awal berdiri. 3. Buku Pedoman ini akan diajukan ke Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam agar dijadikan rujukan dalam pengelolaan Pendidikan Diniyah di Jam’iyah Persatuan Islam yang selama ini terabaikan 4. Lembaga
Pendidikan
Diniyah
Persatuan
Islam
berhak
untuk
diikutsertakan dalam berbagi kegiatan yang diselenggarakan oleh Jam’iyah Persatuan Islam, sedangkan Lembaga Pemdidikan Diniyah yang bersifat binaan bisa diikutsertakan setelah mendapat persetujuan dari yang berwenang menyelenggarak kegiatan tersebut. 5. Contoh Badge, Lokasi, Stempel, Papan Nama, dan berbagai atribut Administrasi akan diinformasikan kemudian dalam bentuk suplemen.
31
TENTANG PENYUSUN A. Rofik Husen lahir di Bandung, 28 Juli 1973. Jenjang pendidikan formalnya dimulai di SDN Pindad II dan SMPN 13 di Bandung, lalu tahun 1989 berbelok arah ke Garut guna memperdalam ilmu di Pesantren Persis 19 Bentar Garut. Pendidikan S-1 dan S-2 didapat di Universitas Padjadjaran Bandung mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara. Tahun 2012 mendapat Beasiswa Unggulan dari Kemdiknas dan kembali mengambil kuliah S-2 pada bidang Ilmu Lingkungan di Universitas Padjadjaran Bandung. Kiprah di Jam’iyah dimulai di Garut dengan aktif di Rijaalul Ghad Pesantren Persatuan Islam 19 Bentar – Garut mulai tahun 1989. Tahun 1996 bergabung di Pemuda Persis, dan sempat menjadi peserta Muktamar Pemuda Persis tahun 2005 di Jakarta. Tahun 2006 keluar dari Pemuda Persis karena kendala status di Partai Politik yang dilarang oleh QA-QD Pemuda Persis, sekaligus pada tahun itu juga memutuskan untuk keluar dari partai politik karena alasan ideologis. Tahun 2007 diterima di Jam’iyah Persatuan. Tahun 2010 diamanahi untuk menjadi Sekretaris di Tasykil PC. Persis Kecamatan Buahbatu. Tahun 2011 diamanahi untuk menjadi Bidang Garapan Pendidikan PD. Persatuan Islam Kota Bandung, dan mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris di PC agar dapat berkarya dengan optimal. Saat ini aktif sebagai GURU di Pesantren Persatuan Islam 110 Manba’ul Huda memegang mata pelajaran Aqidah Akhlaq.
32
