Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta

AKTIVITAS JUAL BELI DI PINGGIR JALAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN MENURUT PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

DIAH RATUSARI

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “ Veteran “ Jakarta Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan , Telp 021 7656971 Ext. 165

Abstrak

We sometimes see sellers sell their goods along the street so that they cause traffic jam. Actually, this is for bidden because street may only be used for transportation. No one has rights to allow them sell along the street. In this case Pemerintah Daerah may warn the sellers twice not to do this activity. Unless they disobey these warning, Pemerintah Daerah instruct Satpol PP to stop this activity. There are several problems in solving this. The problems are the lack of knowledge about law of the sellers and buyers, the lack of quantity of Police officers and Satpol PP and the law enforcement has not been serious yet.

Key Words : sell and buy, law enforcement, street transportation

69

Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta

undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur

Pendahuluan

dalam Undang-undang nomor 12 tahun Dalam sebuah negara hukum

2011 tentang Pembentukan Peraturan

semestinya selalu ada perangkat hukum

Perundang-undangan,

sebagai solusi bagi tiap masalah yang

peraturan

terjadi. Hukum dibuat pada umumnya

tata

urutan

perundang-undangan

di

Indonesia adalah :

untuk mengatur masyarakat. 1. Undang-undang Dasar 1945 Menurut Trubus Rahardiansah P

2. TAP MPR RI

dan Endar Pulungan : “Pada prinsipnya

3.Undang-undang/ Peraturan Pemerintah

hukum dibuat untuk dilaksanakan. Sebab

pengganti Undang-undang

kalau tidak, peraturan hukum itu hanya

4. Peraturan Pemerintah

merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai

makna

dalam

5. Peraturan Presiden

kehidupan

6. Peraturan Daerah Propinsi

masyarakat.” 1

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dalam kehidupan sehari-hari ada saja

Di antara pakar hukum memang memberi pendapat yang berbeda tentang

warga

untuk apa hukum diciptakan. Menurut L.J.

hukum. Dalam tulisan ini, yang menjadi

Apeldoorn: tujuan hukum adalah untuk

kajian adalah Undang-undang nomor 22

mengatur tata tertib dalam masyarakat

tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan

secara

Menurut

Jalan dan Peraturan Daerah Propinsi DKI

Aristoteles : tujuan hukum adalah untuk

Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang

mencapai

Ketertiban Umum. Dalam kedua peraturan

damai

dan

keadilan.

adil.

Menurut

Jeremy

masyarakat

yang

melanggar

tersebut diatur tentang fungsi jalan.

Bentham, tujuan hukum adalah untuk

Menurut Pasal 1 butir 12 Undang-

mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang. 2

undang Lalu Lintas Angkutan Jalan : Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk Di

Indonesia,

yang

menjadi

bangunan pelengkap dan perlengkapannya

sumber hukum tertinggi adalah Undang-

yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di

1

Trubus Rahardiansah P dan Endar Pulungan , Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakata :Penerbit Universitas Trisakti, 2005), hal. 247. 2 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 57-58.

atas

permukaan

tanah,

di

bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

70


permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan

kendaraannya

sembarangan. Aktivitas

kabel.

berjualan ini ada yang berlangsung hanya

Menurut Pasal 1 butir 8 Peraturan Daerah

pada hari dan jam tertentu, ada juga yang

Propinsi DKI Jakarta tentang Ketertiban

setiap hari.

Umum: Permasalahan Jalan

adalah

prasarana

Berdasarkan hal-hal yang telah

transportasi darat yang meliputi segala

yang disampaikan diatas, berikut adalah

bagian

permasalahan ingin dijawab dalam tulisan

jalan,

termasuk

bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang

ini :

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang

1. Apa fungsi jalan menurut Undang-

berada pada permukaan tanah, diatas

undang Lalu Lintas angkutan Jalan

permukaan tanah, di bawah permukaan

dan Peraturan Daerah Propinsi DKI

tanah

Jakarta tentang Ketertiban Umum ?

dan

/atau

air,

serta

di

atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api,

2. Siapa yang memberi ijin kepada

jalan lori, dan jalan kabel.

pedagang untuk berjualan di pinggir

Bila diperhatikan, pada tempat-

jalan ?

tempat tertentu di pinggir jalan baik yang

3. Apa tindakan yang dilakukan oleh

berupa trotoar maupun bukan terkadang

Pemerintah

dimanfaatkan oleh

menanggulangi masalah perdagangan

untuk berjualan. diperjual

warga

masyarakat

Barang-barang

belikan

yang

Daerah

dalam

di pinggir jalan dan apa kendalanya ?

bermacam-macam,

mulai dari makanan, pakaian, mainan

Metode Penelitian

anak-anak sampai motor. Bahkan pada tempat

tertentu

ada

yang

1. Tipe Penelitian

berjualan

sayuran, ayam, ikan sebagaimana di pasar

Penelitian

tradisional. Aktivitas yang dilakukan oleh

yuridis normatif, artinya penelitian

penjual

yang

dan

pembeli

ini

sering

ini

menggunakan

difokuskan

untuk

tipe

mengkaji

mengakibatkan lalu lintas macet apalagi

penerapan kaidah-kaidah atau norma-

pada jam-jam sibuk lalu lintas. Hal ini

norma dalam hokum positif. 3

terjadi

selain

karena

2. Pendekatan Masalah

barang-barang

dagangan itu sendiri, juga disebabkan oleh para

pembeli

yang

3

Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hal. 240.

memarkir

71


Oleh karena tipe penelitian yang

menarik

digunakan adalah yuridis normative,

permasalahan yang bersifat umum

maka pendekatan yang digunakan

terhadap

adalah

pendekatan

perundang-

dihadapi.

undangan. Pendekatan tersebut adalah dengan

melakukan

kesimpulan

dari

permasalahan 5

suatu

konkrit

Bahan hukum tersebut

kemudian dianalisis secara kualitatif.

pengkajian

peraturan perundang-undangan yang PEMBAHASAN

berhubungan dengan tema sentral penelitian. 4

Fungsi Jalan menurut Undang-undang

Bahan hukum yang digunakan dalam

Lalu

penelitian ini adalah : a.

Bahan

hukum

Undang-undang Lintas

primer

yaitu

tentang

Lalu

Angkutan

Jalan

Lintas

Angkutan

Jalan

dan

menurut Peraturan Daerah Propinsi DKI

Jakarta

tentang

Ketertiban

Umum

dan

Peraturan Daerah Propinsi DKI

Fungsi jalan menurut Undang-

Jakarta tentang Ketertiban Umum

undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-

sebagaimana telah dikemukakan pada

buku dan artikel

bagian Latar Belakang adalah sebagai Prosedur Pengumpulan B sarana lalu lintas sedangkan fungsi jalan

Dalam mengumpulkan bahan hukum,

menurut Peraturan Daerah Propinsi DKI

Penulis melakukan studi kepustakaan

Jakarta tentang Ketertiban Umum adalah

yaitu dengan mencari bahan-bahan

sebagai prasarana transportasi darat.

pustaka

untuk

sekunder.

memperoleh

Selain

itu,

data Pada

untuk

bagian

ini

juga

mendapatkan data primer, Penulis

dikemukakan peraturan yang berkaitan

melakukan studi lapangan berupa

dengan aktivitas berdagang di pinggir

wawancara dengan Polisi Lalu Lintas

jalan.

Sektor Pasar Minggu dan Camat Pasar Menurut Peraturan Daerah Propinsi

Minggu. Pengolahan dan Analisis

DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah 4

secara

deduktif

,

:

artinya

5

Ibid. hal.241.

Ibid. hal. 339.

72


-

Pasal 25 ayat (1) : Gubernur menunjuk / menempatkan

bagian-bagian

jalan

agi

/

pedagang

yang

melanggar

trotoar dan tempat- tempat kepentingan

larangan berdagang di trotoar, halte

umum lainnya sebagai tempat usaha

dan tempat umum sebagai pedagang

pedagang kaki lima.

kaki lima diancam sanksi penjara minimal 10 hari dan maksimal 60 hari

Pasal 25 ayat (2) : Setiap orang atau

serta denda minimal Rp 100.000,- dan

badan dilarang berdagang, berusaha di

maksimal Rp 2.000.000,-

bagian jalan / trotoar, halte, jembatan

-

penyeberangan orang dan tempat-tempat

agi pembeli yang melanggar larangan

untuk kepentingan umum lainnya di luar

membeli barang di pedagang kaki

ketentuan sebagaimana dimaksud pada

lima di tempat umum diancam sanksi

ayat (1).

penjara minimal 10 hari dan maksimal 60 hari serta denda minimal Rp

Pasal 25 ayat (3) : Setiap orang dilarang

100.000,-

membeli barang dagangan pedagang kaki

yang

Rp

Menurut Undang-undang Lalu Lintas

Pasal 1 butir 14 : pedagang kaki lima seseorang

maksimal

2.000.000,-

lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah

dan

dan Angkutan Jalan :

melakukan

Pasal 28 ayat (1) : Setiap orang dilarang

kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang

melakukan perbuatan yang mengakibatkan

menempati tempat-tempat prasarana kota

kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.

dan fasilitas umum baik yang mendapat

Pasal 127 ayat (1) : Penggunaan jalan

izin dari Pemerintah Daerah maupun yang

untuk penyelenggaraan kegiatan di luar

tidak mendapat izin Pemerintah Daerah

fungsinya dapat dilakukan pada jalan

antara lain badan jalan, trotoar, saluran air,

nasional,

jalur hijau, taman, bawah jembatan,

jalan

provinsi,

jalan

kabupaten/kota, dan jalan desa.

jembatan penyeberangan .

Pasal 127 ayat (2) : Penggunaan jalan Penjelasan Peraturan Daerah Propinsi

nasional dan jalan provinsi sebagaimana

DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum

dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan

:

unutuk kepentingan umum yang bersifat nasional.

73


Dari


hasil wawancara dengan

desa

Bapak Aroman, Sekretaris Camat Pasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Minggu , Penulis memperoleh keterangan

dapat diizinkan untuk kepentingan umum

bahwa sebenarnya Pemerintah Daerah

yang bersifat nasional, daerah dan/atau

DKI Jakarta khususnya Dinas Usaha Kecil

kepentingan pribadi.

Menengah telah menyediakan tempat


khsus untuk para pedagang kaki lima agar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127

tidak berjualan di pinggir jalan namun

ayat (1) yang mengakibatkan penutupan

karena ada sebagian dari pedagang yang

Jalan dapat diizinkan jika ada jalan

tidak mau menempati tempat yang telah

alternatif.

disediakan tersebut, maka diikuti oleh

Pasal 128 ayat (2) : Pengalihan arus Lalu

pedagang yang lain yang pada akhirnya

Lintas ke jalan alternatif sebagaimana

tak seorang pedagang pun yang mau

dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan

berjualan di tempat yang telah disediakan

dengan Rambu Lalu Lintas sementara.

malahan mereka berjualan di pinggir jalan

Pasal 128 ayat (3) : Izin penggunaan

agar lebih banyak pembeli yang mau

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

membeli

127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh

dimana para pembeli sendiri juga lebih

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

senang bertransaksi di tempat yang lebih

Pasal 129 ayat (1) : Pengguna Jalan di

mudah dicapai yaitu di pinggir jalan

luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas

ketimbang

semua akibat yang ditimbulkan.

khusus yang telah disediakan. 6

kabupaten/kota

dan

jalan

barang

dagangan

harus

mereka,

mendatangi

tempat

Pasal 129 ayat (2) : Pejabat yang Narasumber lain yang Penulis

memberikan izin sebagaimana dimaksud

wawancara

dalam Pasal 128 ayat (3) bertanggung

untuk

menjaga

Lantas

Endang

Polsek

Pasar

Minggu)

juga

mengatakan hal yang sama bahwa jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. melihat

Tri

Kepolisian Sektor Pasar Minggu (Kanit

keamanan,

keselamatan, ketertiban dan kelancaran

Jika

AKP

Sulistiorini , Kepala Unit Lalu Lintas

jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan

yaitu

sebagai

ketentuan-

sarana

umum

tidak

boleh

ketentuan diatas, maka tampak bahwa 6

Hasil wawancara dengan Bapak Aroman ,Sekretaris Camat Pasar Minggu, tanggal 10 Mei 2011.

tidak satu pasalpun yang membenarkan pedagang berjualan di pinggir jalan. 74


digunakan sebagai tempat berjualan oleh

apakah hal ini memang diperbolehkan dan

para

adakah

pedagang,

jalan

hanya

digunakan untuk sarana lalu lintas.

boleh 7

fihak

yang

memberi

ijin.

Pertanyaan-pertanyaan ini timbul karena sebagaimana telah dikemukakan pada

Memang dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bagian sebelumnya, fungsi jalan adalah

ada

sebagai sarana lalu lintas umum dan

ketentuan yang mengatakan bahwa jalan

transportasi darat.

boleh digunakan untuk menyelenggarakan Menurut

kegiatan di luar fungsinya namun ada pembatasannya

dan

Bapak

Aroman,

Sekretaris Camat Pasar Minggu, fihak

persyaratannya

sebagaimana diatur dalam Pasal 127, 128

Pemerintah

Daerah

tidak

pernah

dan 129.

memberikan ijin berjualan kepada para pedagang untuk berdagang di pinggir jalan

Sehubungan

dengan

upaya

namun beliau juga menjelaskan bahwa

menanggulangi masalah pedagang kaki

untuk pedagang yang berjualan di wilayah

lima ini, menurut Penulis, sebaiknya

pemukiman

dilakukan sosialisasi Undang-undang Lalu

masih

diberi

toleransi

sepanjang tidak menimbulkan kemacetan

Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan

dan tidak mengganggu ketertiban warga. 8

Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum agar warga masyarakat memahami

fungsi

jalan

Bapak Aroman juga mengatakan

karena

bahwa

para

pedagang

tersebut

sebagaimana dikatakan pada Pasal 28 ayat

kebanyakan bukan warga DKI Jakarta

(1) Undang-undang Lalu Lintas dan

melainkan datang dari daerah lain di

Angkutan Jalan : Setiap orang dilarang

sekitar

melakukan perbuatan yang mengakibatkan

berdagang dan setelah itu mereka pulang

gangguan fungsi jalan.

ke daerah asalnya. Karena mereka bukan

DKI

Jakarta

hanya

untuk

warga setempat maka rasa ikut memiliki Ijin Berdagang Di Pinggir Jalan

(sense

of

belonging)

dan

menjaga

Adanya aktivitas jual beli di

ketertiban serta keindahan kota sangat

pinggir jalan menimbulkan pertanyaan

kurang. Selain itu tentu kesadaran hukum mereka juga sangat rendah. 9

7

Hasil wawancara dengan AKP Tri Endang Sulistiorini , Kanit Lantas Polsek Pasar Minggu, tanggal 10 Mei 2011.

8

Aroman, OpCit.

75


Penulis berpendapat bahwa sikap

peringatan

kedua

ini

tidak

juga

para pedagang ini menunjukkan mereka

diindahkan, maka Pemerintah Daerah

tidak menyukai ketertiban. Sebagaimana

memerintahkan kepada Satuan Kepolisian

dikatakan oleh Skolnick :

Pamong

Praja

(Satpol

PP)

untuk

menyuruh para pedagang pergi secara Dalam kerangka bekerjanya hukum dalam masyarakat,

ada

pertentangan

paksa. Satpol PP ini adalah organ yang

antara

merupakan bagian dari Pemerintah Daerah

hukum dan ketertiban. Berlakunya hukum

yang ada mulai dari tingkat Propinsi,

berlangsung di dalam suatu tatanan sosial

Kota, Kecamatan sampai Kelurahan. 11

tertentu. Dalam keadaan tersebut, maka hukum tidak hanya merupakan alat dari

Keterangan

yang

sama

juga

ketertiban melainkan hukum lebih sering

disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek

bertentangan dengan ketertiban. 10

Pasar Minggu ketika Penulis menanyakan tindakan yang dilakukan Polisi dalam

Tindakan

yang

Pemerintah

Dilakukan Daerah

oleh

menanggulangi masalah ini. Karena fihak

dalam

Polisi

Menanggulangi Masalah Perdagangan

Pemerintah

yang

Daerah

dilakukan adalah

tidak

berwenang

Lintas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Bagi fihak Polisi Lalu Lintas,

Dalam menanggulangi masalah tindakan

Lintas

mengambil tindakan maka Polisi Lalu

Di Pinggir Jalan dan Kendalanya

ini,

Lalu

yang menjadi tujuan dan fokus utama

oleh

dalam

memberi

mengambil

tindakan

adalah

peringatan pertama kepada para pedagang

kelancaran lalu lintas yang terganggu

agar tidak berjualan di pinggir jalan.

akibat aktivitas para pedagang yang

Peringatan pertama ini berlaku untuk 7 x

terkadang tidak hanya menempati bagian

24 jam. Jika peringatan pertama ini tidak

pinggir jalan tapi juga pada sebagian

diindahkan, maka setelah lewat 7 x 24

jalan.12

jam, Pemerintah Daerah mengeluarkan

Menurut hemat Penulis, sebaiknya

peringatan kedua yang berlaku selama 3 x

fihak

24 jam. Jika setelah lewat 3 x 24 jam

Polisi

Lalu

Lintas

berwenang

mengambil tindakan sendiri tanpa harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

9

Ibid. 10 Jerome. H. Skolnick, Justice without Trial – Law Enforcement in Democratic Society, (New York : John Wiley & Sons, 1966), hal. 7 – 9.

11 12

Aroman, OpCit. Tri Endang Sulistiorini, OpCit.

76


karena menjaga kelancaran lalu lintas

kemacetan lalu lintas dan mengganggu

adalah bagian dari tugas Polisi Lalu

ketertiban. 14

Lintas. Selain itu, Jika dilihat dari dasar Kurangnya

hukum yang menjadi pegangan Polisi Lalu

beberapa sebab mengapa orang mematuhi

tinggi daripada Peraturan Daerah yang pegangan

bagi

hukum :

Pemerintah

Daerah.

1. arena orang takut akan akibatnya yaitu

Adapun yang menjadi kendala

berupa suatu penderitaan jika norma

dalam menanggulangi masalah pedagang

tersebut dilanggar.

di pinggir jalan ini menurut Pemerintah 2.

Daerah adalah kurangnya personil Satpol

ntuk menjaga hubungan baik dengan

PP yang akan diterjunkan ke lapangan jika ada

hukum,

berkaitan dengan kepatuhan hukum. Ada

Lintas yaitu Undang-undang adalah lebih

menjadi

kesadaran

laporan

keberatan

dari

warga masyarakat lain.

warga 3.

masyarakat. 13

gar kepentingannya dilindungi hukum. 4.

Hal senada juga dikemukakan oleh fihak Polisi Lalu Lintas bahwa yang

arena hukum yang ditaatinya sesuai

menjadi

dengan nilai yang dianutnya.

kendala

adalah

keterbatasan

waktu yang dimiliki Polisi Lalu Lintas Dalam masyarakat yang heterogen dan

jika harus terus menerus mengawasi para

majemuk seperti di Indonesia, kepatuhan

pedagang ini. Tugas utama Polisi Lalu

terhadap hukum harus dibangun dengan

Lintas adalah menjaga kelancaran arus

menerapkan sanksi yang tegas. Selain itu,

lalu lintas maka aparat polisi harus

aparat

berpatroli di berbagai tempat. Selain itu yang

juga

menjadi

kendala

telah

juga

harus

serta memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menerapkan aturan secara

pedagang itu sendiri bahwa apa yang lakukan

hukum

berperilaku disiplin, bersih dan berwibawa

adalah

kurangnya kesadaran hukum dari para

mereka

penegak

menyeluruh.

menyebabkan

Dalam

prakteknya,

kepatuhan terhadap hokum juga harus diimbangi dengan otoritas penguasa yang

13

14

Aroman, OpCit.

Tri Endang Sulistiorini, OpCit.

77


dapat

memaksakan

kepada

warga

masyarakat

masyarakat yang melanggar hukum. 15

untuk

memahami

peraturan baru yang dibuat. 16 Studi lain dari Soerjono Soekanto penting

Kiranya

hal

diatas

perlu

juga

diperhatikan dalam mengatasi aktivitas

dalam

rangka

menanggulangi masalah para pedagang di

para pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Selain itu,

dipertimbangkan

atas yaitu bahwa ada beberapa faktor yang

studi yang dilakukan

mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

oleh Soerjono Soekanto di bawah ini juga

1.

perlu mendapat perhatian. Studi tersebut

ukumnya sendiri

menyimpulkan bahwa agar penegakan

2.

hukum terlaksana dengan baik maka

embentuk

faktor-faktor berikut harus benar-benar

hukum

dan

yang

menerapkan hukum

difungsikan :

3. arana yangP mendukung penegakan

1.

hukum

emberian teladan kepatuhan hukum 4.

oleh para penegak hukum

asyarakat S

2. 5.

ikap yang lugas dari para penegak

ebudayaan 17

hukum 3.

P Menurut Theo Huijbers : “Fungsi

enyesuaian peraturan yang berlaku dengan

perkembangan

hukum adalah memelihara kepentingan

teknologi

umum dalam masyarakat, menjaga hak-

mutakhir

hak manusia, mewujudkan keadilan dalam P

4. enerapan dan penyuluhan mengenai

hidup bersama.“ 18 Jadi sesungguhnya

peraturan

dibuatnya ketentuan-ketentuan baik dalam

yang

berlaku

terhadap

Undang-undang

masyarakat 5.

Lalu

Lintas

dan

M emberi

waktu

yang

cukup

bagi

16

Ibid. hal. 247.

17

Ibid. hal.252-253

18

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982) hal. 289.

15

Rahardiansyah P dan Endar Pulungan , OpCit, hal. 270-272.

78


Angkutan Jalan maupun dalam Peraturan

Ketertiban Umum adalah sebagai

Daerah Propinsi DKI Jakarta tentang

prasarana transportasi darat.

Ketertiban

Umum

yang

menetapkan

2. Tidak seorangpun dan tidak satu

fungsi jalan dan larangan berjualan di

instansipun yang berwenang memberi

pinggir jalan adalah untuk memelihara

ijin

kepentingan umum.

memanfaatkan jalan sebagai tempat

kepada

pedagang

untuk

berjualan. Dalam penegakan hukum yang penting

3. Polisi Lalu Lintas tidak berwenang

tentu hukumnya. Hukum dapat digunakan

mengambil tindakan untuk mengatasi

untuk mengubah masyarakat sebagaimana

masalah pedagang ini tapi harus

dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa Hukum

berfungsi

sebagai

berkoordinasi

social

kepada pedagang dan jika tidak

pedagang yang berjualan di pinggir jalan, dengan

teori

ini

akan

memberi peringatan sebanyak dua kali

yang dihadapi dalam mengatasi masalah

sesuai

Pemerintah

Daerah . Pemerintah Daerah

engineering. 19 Berkaitan dengan kendala

maka

dengan

diindahkan

jika

juga

maka

langkah

terakhir adalah menugaskan Satpol PP

penegakan hokum lebih serius dan sanksi

untuk membubarkan aktivitas jual beli

yang telah disediakan dalam ketentuan

di pinggir jalan ini.

yang ada diterapkan bagi pelaku., maka

Kendala

semestinya perilaku buruk masyarakat

yang

dihadapi

dalam

menanggulang masalah ini adalah

berupa kurangnya kesadaran hukum dapat

minimnya kesadaran hukum para

diubah.

pedagang

dan

juga

pembelinya,

keterbatasan waktu Polisi Lalu Lintas

PENUTUP

dan keterbatasan personil Satpol PP Kesimpulan

dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima serta penegakan hukum

1. Fungsi jalan menurut Undang-undang

yang kurang tegas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai sarana lalu lintas . Fungsi

jalan

menurut

Saran

Peraturan

1. Dalam

Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang

Lintas

Undang-undang Angkutan

Jalan

Lalu dan

Peraturan Daerah Propinsi DKI

19

H. Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 24.

Jakarta tentang Ketertiban Umum 79


jelas

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam

tentang larangan melakukan jual

Lintasan Sejarah, Yogyakarta,

beli di pinggir jalan.

Penerbit Kanisius, 1982

sebaiknya

diatur

lebih

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metode

2. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi

tentang

Penelitian

larangan

melakukan jual beli di pinggir

Malang

jalan agar tidak ada fihak-fihak

Publishing, 2005

yang berani memberi ijin kepada

P, Trubus Rahardiansah

pedagang

untuk

berjualan

Memberi

Hukum,

kewenangan

,

Normatif, Bayumedia

dan Endar

Pulungan , Pengantar Sosiologi

di

pinggir jalan. 3.

Hukum

Jakarta

,Penerbit

Universitas Trisakti, 2005

kepada

Polisi Lalu Lintas untuk melarang

Skolnick , Jerome.H, Justice without

aktivitas jual beli di pinggir jalan

Trial – Law Enforcement in

karena mengakibatkan kemacetan

Democratic Society, New York,

lalu lintas dan karena kedudukan

John Wiley & Sons, 1966

undang-undang

adalah

Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum,

lebih

Jakarta, Sinar Grafika, 1993

tinggi dibanding peraturan daerah. Jadi jangan Daerah

fihak Pemerintah

saja

yang

Peraturan

diberi

Indonesia, Undang-undang nomor 22

kewenangan.

tahun 2009 tentang Lalu lintas

Jumlah Polisi Lalu Lintas dan

dan Angkutan Jalan

petugas Satpol PP seharusnya ditambah

untuk

________, Peraturan Daerah Propinsi

membantu

DKI Jakarta nomor 8 tahun

mengatasi masalah ini dan agar bersikap

lebih

tegas

2007 tentang Ketertiban Umum

dalam

mengambil tindakan.

DAFTAR PUSTAKA Buku Ali, H. Zainudin , Sosiologi Hukum, Jakarta , Sinar Grafika, 2006

80


Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta

Recommend Documents