TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MERGER PERBANKAN DI INDONESIA
ADE TYAS dan SUHERMAN Program studi Ilmu Hukum . Fakultas Hukum UPN “ Veteran “ Jakarta Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan , Telp 021 7656971 Ext. 165
Abstract One of the banking business in the national economic crisis that hit the economy of national banks in 1997 that resulted in the banks at that time had colleps and liquidation. Attempts to overcome the impact of restructuring the banking system needs to be done among others through mergers, consolidations and acquisitions between banks. Implementation of the merger, consolidation and acquisition of banks is expected to create a strong bank and be competitive. In implementation, the Act No.10 of 1998 on the executive of Banking and Regulation Government Regulation No.28 Year 1999 about Merger, Consolidation and Acquisition of Banks and Bank Indonesia Board Decree dated May 14, 1999 No.32/51/KEP/DIR about requirements and Procedures of Merger, Consolidation and Acquisition of Commercial Banks into the special rules (lexspecialis). While the Act No.40 of 2007 on Limited Liability Companies and Government Regulation No.27 Year 1998 about Merger, Consolidation and Acquisition Company Limited became the general rule (lexgeneralis) because the banks are limited liability legal entities should be subject to regulations general nature. Implementation of the merger should also pay attention to the interests of third parties. Namely, the minority shareholders, employees and customers because in the implementation of mergers, consolidations and acquisitions should not be detrimental to minority shareholders, employees and customers. It is set in a Limited Liability Company Act.
Key Words : Merger, Bank , Indonesia A. Pendahuluan. Merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
untuk
sasaran stategis dan sasaran financial
mencapai
tertentu.
Merger
52
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
melibatkan
Merger menurut Black’s Law
penggabungan dua perusahaan atau lebih yang sering kali berbeda dari
Dictionary
segi karakter dan nilainya. Sukses
absorption of one thing or right into
dari
sangat
another,
yang
tergantung dari seberpa baik kedua
absorpsi
tersebut
perusahaan
suatu subjek yang kurang penting
suatu
merger
akan
diintegrasikan.
Ada
adalah
fusion
berarti
fusi
atau
dilakukan
oleh
berbagai pihak yang berkepentingan
dengan
pada perusahaan yang melakukan
penting. Subjek yang kurang penting
merger, yang memiliki kepentingan
tersebut kemudian membubarkan diri
atas berhasilnya merger.Mereka yang
dan
berkepentingan
perusahaan berarti dua perusahaan
adalah
para
subjek
or
lain
dengan
yang
demikian
lebih
merger
pemegang saham, para karyawan,
melakukan
masyarakat dan perekonomian secara
salah satu di antaranya akan lenyap
luas.
(dibubarkan). 1 Merger merupakan salah satu
cara
penggembangan
pertumbuhan
perusahaan.
penggabungan
Demikian
dimana
juga
dalam
dan
penjelasan atas Pasal 28 Undang-
Merger
Undang No.7 Tahun 1992 tentang
juga merupakan salah satu alternative
Perbankan
lain untuk melalui investasi modal
“penggabungan” untuk merger, yaitu
pertumbuhan secara internal atau
“merger adalah penggabungan dari
organis.Seiring
dua bank atau lebih dengan cara tetap
berkembangnya
terdapat
istilah
dunia perusahaan, perusahaan lebih
mempertahankan
menyukai
satu bank dan melikuidasi bank-bank
pertumbuhan
eksternal
berdirinya
salah
dibandingkan dengan pertumbuhan
lainnya”.
internal. Melalui merger, perusahaan-
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun
perusahaan
1998
menggabungkan
dan
membagi sumber daya yang mereka
Peleburan
miliki
Perseroan
untuk
mencapai
tujuan
Sementara
menurut
tentang
Penggabungan,
dan
Pengambilalihan
Terbatas,
merger
atau
bersama.Para pemegang saham dari
penggabungan
perusahaan-perusahaan
hukum yang dilakukan oleh satu
yang
bergabung sering kali tetap dalam
perseroan
posisi
menggabungkan
sebagai
pemilik
bersama
entitas yang digabungkan.
adalah
atau
“perbuatan
lebih diri
untuk dengan
perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya
perseroan
1
Adrian Sutedi, op.cit. h.84.
53
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
yang
menggabungkan diri menjadi bubar”.
perusahaan yang jalur bisnisnya tidak
Jadi dengan demikian merger adalah
berkaitan. 2
absorpsi
suatu
perusahaan
oleh
perusahaan lain. Perusahaan yang
1. Merger Horizontal
mengambil alih tetap memakai nama
Tipe
dan
merupakan
identitasnya.
Setelah
merger
merger
horizontal
kombinasi
satu
terjadi, perusahaan yang diambil alih
perusahaan dengan perusahaan
itu berhenti eksistensinya.
lainnya yang kegiatan operasinya
Berdasarkan hal-hal tersebut
masih bergerak pada bidang yang
diatas, maka penulis akan membahas
sama. Dalam merger horizontal
tentang bagaimanakah bentuk-bentuk
yang menggabungkan diri itu
marger dan bagaimanakah tahap-
menghasilkan
tahap pelaksanaan merger menurut
Adakalanya
peraturan
perseroan ini semulanya bersaing
perundang-undangan
di
Indonesia ?
produk dua
atau
sejenis. lebih
dalam memproduksi barang atau jasa yang sama atau menjual barang atau jasa yang sama
B. Pembahasan
dalam suatu wilayah pemasaran
Merger dapat terjadi secara horizontal
(horizontal
tertentu. 3Dalam
merger),
proses
merger
atau
horizontal ini, khususnya jika
konglomerat (conglomerate merger).
dipilih merger tanpa mengadakan
Merger horizontal ialah merger yang
likuidasi, maka tindakan-tindakan
terjadi antara dua buah perusahaan
yurisdis
yang mempunyai jalur bisnis (line of
dilakukan adalah sebagai berikut:
vertikal
(vertical
merger),
bussines) yang sama. Merger vertikal
a.
minimal
Semua
aktiva
yang
dan
harus
pasiva
ialah merger yang dilakukan oleh
dialihkan dari anak perusahaan
suatu perusahaan karena perusahaan
yang
itu
melakukan
perusahaan yang lain (kecuali
ekspansi ke hulu kearah sumber
aktiva yang harus dibayarkan
bahan baku atau ke hilir kearah
kepada
pemegang
saham
konsumen akhir dari perusahaan itu.
minoritas
yang
setuju
Adapun
merger). Kecuali jika dipilih
bermaksud
yang
untuk
dimaksud
dengan
merger konglomerat adalah merger yang
terjadi
antara
satu
kepada
tidak
anak
model merger dengan likuidasi.
perusahaan-
2
Adrian Sutedi, op.cit.h.85 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Total Media, Yogyakarta, 2008.h.284
3
54
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
b.
Anak
perusahaan
yang
menghentikan kemudian
c.
satu
mobil dengan perusahaan suku
kegiatannya,
atau
perusahaan
likuidasi.
mobil
dengan
Pemegang saham minoritas yang
mobil. 5
setuju
memilih
tanpa
mobil,
antara
tidak
dibubarkan
cadang
merger
antara
distributor
agen
penjual
dapat menjadi
2. Merger Konglomerat
pemegang saham dalam anak
Merger
perusahaan
merger
atau
merger
meminta
Konglomerat yang
dilakukan
kompensasi harga saham yang
perusahaan-perusahaan
sedang
saling
dipegangnya
tanpa
adalah
tidak
oleh yang
mempunyai
menjadi pemegang saham di
hubungan baik secara vertikal
anak perusahaan hasil merger. 4
maupun horizontal.Contoh dari praktik sebuah perusahaan yang
2.
Merger Vertikal Merger merger
yang
merupakan
dilakukan
di
bidang
obat-obatan,
oleh
yang
manggabungkan
produksi kemudian
diri
kedalam
perusahaan yang bergerak di
sebuah
perusahaan
dalam bidang atau jenis usaha
bergerak
dibidang
yang
barang-barang kebutuhan rumah
sejenis,
tetapi
berbeda
dalam tingkat operasinya.Tipe
tangga.Dalam
merger
berdasarkan
vertikal
kombinasi
lainnya
merupakan
antara
perusahaan
satu
dan
perusahaan
yang
kegiatan
perusahaan
produksi
bentuk
merger
kegiatan
usaha
ini,
menambahkan merger
yang
Marcel satu
yang
Go
bentuk
lain,
yakni
operasinya menunjukan adanya
Congeneric Merger atau Kon-
hubungan
sebagai
Generik.Tipe congeneric merger
pemasok.
Dalam
yang
yang
tali-temali
dalam produksi. antara
produsenperusahaan
menggabungkam
menghasilkan
4
bergerak
Vertikal
merupakan
diri
rangkaian Misalnya, perusahaan
antara
satu perusahaan dan perusahaan
produk-produk atau
kombinasi
lainnya,
yang
kegiatan
berada
operasinya masih ada hubungan
proses
satu
merger
dengan
lainnya,
tetapi
hubungan tersebut tidak secara
perakitan 5
Munir Fuady, op.cit, h.86
Ridwan Khairandy, op.cit.h.285.
55
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
horizontal
maupun
secara
yang ditetapkan dengan peraturan
vertikal. 6
pemerintah.
Perusahaan
publik
adalah bentuk lebih lanjut dari emiten,
4. Merger Perusahaan Terbuka Perusahaan
Terbuka
artinya
jika
saham
perusahaan emiten telah dimiliki
adalah
perusahaan berbentuk perseroan
oleh
terbatas yang telah mendapat izin
pemegang
dari Bapepam-LK selaku otoritas
memiliki modal disetor lebih dari
Pasar
untuk
Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar
menjual efek berupa saham atau
rupiah) maka perusahaan emiten
obligasi
tersebut telah digolongkan sebagai
Modal
Indonesia
kepada
public
baik
public
saham
melalui bursa maupun di luar
perusahaan
bursa.Perusahaan perseroan emiten
lebih
dari dan
300
publik.
telah
Perusahaan
terbuka
atau
emiten dan perusahaan publik
terdiri
dari
dengan
terbuka dan
demikian
sama-sama
sebagai
perusahaan
tergolong
perusahaan
terbuka (Tbk).
publik.Emiten adalah pihak yang melakukan emisi efek melalui penawaran
umum
Merger
(go
dan
Konsolidasi
terbuka
(emiten/peru-
public).Penawaran umum adalah
perusahaan
kegiatan penawaran efek yang
sahaan
dilakukan
mengikuti aturan yang bersifat umum
oleh
emiten
untuk
public)
disamping
menjual efek kepada masyarakat
dalam
berdasarkan tata cara yang diatur
Tahun 2007 tentang Perubahan atas
dalam
Undang-Undang No.1 Tahun 1995
Modal
Undang-Undang dan
Pasar
tentang
peraturan
Undang-Undang
harus
Perseroan
No.
Terbatas
40
serta
pelaksananya. Perusahaan publik
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun
adalah perseroan terbatas yang
1998
sahamnya telah dimiliki sekurang-
Peleburan
kurangnya oleh 300 pemegang
Perseroan
saham dan memiliki modal setor
berlakunya Undang-Undang No.40
sekurang-kurangnhya
Tahun
Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar
Pemerintah
rupiah)
jumlah
tersebut masih tetap berlaku. Hal ini
pemegang saham dan modal setor
sesuai dengan ketetuan Pasal 159
atau
suatu
tentang
Penggabungan,
dan
Pengambilalihan
Terbatas,
2007,
maka
No.27
dengan
Peraturan
Tahun
1998
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 6
Ibid.h.285
56
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
Perseroan Terbatas yang menyatakan
pemodal
bahwa Peraturan Pelaksanaan dari
penggabungan,
Undang-Undang No.1 Tahun 1995
pengambilalihan,
Perseroan
tetap
penyertaan yang melibatkan emiten
tidak
atau
Terbatas
berlaku
masih
sepanjang
dalam
transaksi
peleburan
dan
termasuk
perusahaan
public
dengan
bertentangan. Selain Undang-Undang
mewajibkan emiten atau perusahaan
Perseroan Terbatas dan Peraturan
public dimaksud untuk memenuhi
Pelaksananya,
prinsip keterbukaan dan pelaporan
pelaksanaan
penggabungan,
peleburan
yang
dan
ditetapkan
oleh
pengambilalihan perseroan terbatas
Bapepam.Pelaksanaan ketentuan ini
juga harus mengikuti aturan khusus
dilakukan
dalam Undang-Undang No.8 Tahun
ketentuan Undang-Undang Perseroan
1995
Terbatas.
tentang
Pasar
Modal
dan
tanpa
Merger,
Peraturan Bapepam-LK. Berdasarkan
mengurangi
Konsolidasi
prinsip aturan khusus mengalahkan
Akuisisi
aturan
umum
alternative jalan keluar mengatasi
merger
dan
perusahaan
maka
pengaturan
konsolidasi
terbuka
pertama
menjadi
dan
kekurangan
pada
tersebut
kali
salah
satu
modal.Namun,
menjadi
hak
hal
pemegang
harus didasarkan pada aturan khusus
saham independent yaitu pemegang
(lex spesialis).Jika kemudian aturan
saham
tersebut bersifat khusus belum ada,
benturan
maka dapat memakai aturan yang
dengan suatu transaksi tertentu bukan
bersifat umum (lex generalis).
merupakan
melakukan
(merger), atau
saham
penggabungan
peleburan
mempunyai
kepentingan
pihak
sehubung
terafiliasi
dari
utama
yang
mempunyai
benturan kepentingan atas transaksi
(konsolidasi)
pengambilalihan
tidak
direktur, komisaris, atau pemegang
Emiten atau perusahaan publik yang
yang
tertentu.
(akuisisi)
Ketentuan
perusahaan wajib mengikuti aturan
merger
dan
mengenai keterbukaan, kewajaran,
konsolidasi pada perusahaan terbuka
dan pelaporan yang ditetapkan oleh
(emiten
Bapepam-LK
selanjutnya diatur dalam Keputusan
dan
perundang-undangan berlaku.
Ketentuan
untuk
melindungi
peraturan lain ini
Ketua
yang
dan
perusahaan
Bapepam
Nomor
publik)
Kep-
52/PM/1997 tentang Penggabungan
ditujukan
Usaha
kepentingan
atau
Perusahaan
pemodal dari praktik yang merugikan
Peleburan
Publik
atau
57
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
Usaha Emiten.
c. Memperoleh
Selain itu Peraturan tersebut juga
persetujuan
Rapat
mengatur tata cara penggabungan
Umum Pemegang Saham dari
usaha dan penyelenggaraan Rapat
Perusahaan Publik atau emiten. d. Perusahaan Publik atau emiten
Umum Pemegang Saham. Merger
dan
yang
Konsolidasi
perusahaan
akan
penggabungan
terbuka
melakukan usaha
atau
dapat
peleburan wajib menyampaikan
dilakukan apabila hal tersebut tidak
pernyataan penggabungan usaha
bertentangan
atau peleburan kepada Bapepam
(emiten/perusahaan
public)
dengan
peraturan
perundang-undangan dalam bidang
yang
perseroan
penggabungan
modal.
terbatas
Merger
maupun
dan
peleburan.
Konsolidasi
perusahaan
terbatas
(emiten/perusahaan memenuhi
pasar
publik)
persyaratan
berisi
rancangan usaha
atau
7
Pelaksanaan Merger, Konsolidasi
wajib
dan
sebagai
Akuisisi
Perseroan
Terbatas
mengakibatkan Perseroan Terbatas yang
berikut:
menggabungkan atau meleburkan diri
a. Direksi dan Komisaris perusahaan
berakhir karena hukum tanpa dilakukan
public atau emiten yang akan
likuidasi terlebih dahulu. Pasal 122
melakukan penggabungan usaha
Undang-Undang No.40 Tahun 2007
atau
wajib
tentang Perseroan Terbatas Perseroan
peleburan
usaha
membuat
pernyataan
kepada
Terbatas menjelaskan berakhirnya badan
Bapepam
dan
RUPS
bahwa
hukum
usaha
atau
penggabungan
Perseroan
Terbatas
akan
menimbulkan akibat hukum, sebagai
peleburan usaha dilakukan dengan
berikut:
memperhatikan
a. Aktiva
kepentingan
dan
Pasiva
Perseroan
Perusahaan Terbuka, masyarakat,
Terbatas yang menggabungkan atau
persaingan
meleburkan
melakukan
sehat
dalam
usaha,serta
diri
beralih
karena
ada
hukum kepada Perseroan Terbatas
jaminan tetap terpenuhinya hak-
yang menerima penggabungan atau
hak pemegang saham public dan
peleburan kepada Perseroan Terbatas
karyawan.
hasil Peleburan.
b. Surat pernyataan harus didukung oleh
pendapat
yang
b. Pemegang saham Perseroan Terbatas
diberikan
yang
pihak independent.
menggabungkan
meleburkan
diri
karena
7
atau hukum
Hariyani, Iswi,et al. op.cit.h.127-133
58
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
menjadi pemegang saham Perseroan Terbatas
yang
penggabungan
atau
1.
menerima
Direksi Perseroan Terbatas yang
Perseroan
akan
Terbatas hasil peleburan. c. Perseroan
Tahap Pertama: Persiapan
menggabungkan
direksi
Terbatas
yang
diri
yang
dan
menerima
penggabungan
menyusun
menggabungkan atau meleburkan diri
rancangan
berakhir karena hukum terhitung
(rancangan
sejak tanggal penggabungan atau
langkah pertama atau persiapan
peleburan mulai berlaku. 8
yang
Prosedur penggabungan
merger)
memuat
sebagai
hal-hal
Terbatas
a. nama dan tempat kedudukan dari
Undang-Undang
setiap Perseroan Terbatas yang akan
Perseroan
melakukan penggabungan.
Perseroan Terbatas dan Peraturan
b. alasan
Pelaksanaannya bersifat mengikat.
serta
penjelasan
Ketentuan ini tidak dapat disimpangi.
Perseroan
Penyimpangan terhadap ketentuan ini
melakukan
berakibat
persyaratan penggabungan.
batalnya
perse-roan Namun
yang
penggabungan
Undang
Perseroan
saham
pengaturan
dalam
yang
akan
penggabungan
dan
Perseroan
Terbatas
yang
menggabungkan diri terhadap saham
Undang-
Terbatas
Terbatas
Direksi
c. tata cara penilaian dan konversi
bersangkutan.
demikian,
penggabungan
sebagai
berikut:
pelaksanaan
berdasarkan
penggabungan
Perseroan Terbatas yang menerima
ini
penggabungan.
bersifat pokok-pokok saja, ketentuan ini juga bersifat genus,spesialinya
d. rancangan
diatur dalam peraturan perundang-
Dasar
undangan khusus, seperti Undang-
menerima penggabungan apabila ada.
Pasar
Modal,
Indonesia.
Peraturan
Prosedur
Perseroan
e. laporan
Undang Perbankan, Undang-Undang
perubahan
Anggaran
Terbatas
keuangan
yang
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)
Bank
huruf
pelaksanaan
a
Undang-Undang
No.40
penggabungan perseroan ini meliputi
Tahun 2007 yang meliputi tiga tahun
11 (sebelas) tahap sebagai berikut 9 :
buku terakhir dari setiap Perseroan Terbatas
yang
penggabungan.
akan
melakukan
laporan
keuangan
8
Indonesia, Pasal 122 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. 9 Ridwan Khairandy.op.cit.h.295-302
sekurang-kurangnya meliputi neraca akhir tahun buku yang baru lampau dibandingkan dengan tahun buku
59
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
sebelumnya, laporan rugi laba dari
perubahan yang terjadi selama tahun
tahun buku yang bersangkutan.
buku yang berjalan. o. rincian masalah yang timbul selama
f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan
usaha
Terbatas
yang
dari
Perseroan
tahun buku yang sedang berjalan dan
akan
melakukan
mempengaruhi kegiatan Perseroan Terbatas.
penggabungan.
ketentuan
g. neraca proforma Perseroan Terbatas
tentang
kewajiban
yang menerima penggabungan sesuai
membuat rancangan penggabungan
dengan prinsip akuntansi yang belaku
(rancangan merger) juga berlaku
umum di Indonesia.
pada peleburan (konsolidasi). Direksi Perseroan
h. cara penyelesaian status, hak dan
Terbatas
yang
akan
kewajiban anggota direksi, dewan
melakukan peleburan yang memuat
komisaris, dan karyawan Perseroan
ketentuan
Terbatas
rancangan
yang
akan
melakukan
sejalan
dengan
penggabungan
sebagaimana diatur dalam Pasal 123
penggabungan diri.
Undang-Undang No.40 Tahun 2007
i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan
yang
Terbatas
yang
tentang Perseroan Terbatas.10
akan
menggabungkan diri terhadap pihak 2.
ketiga.
dan Penyelenggaraan Rapat
j. cara penyelesaian hak pemegang saham
yang
tidak
Umum
setuju
k. nama dewan direksi dan dewan
Undang
tunjangan bagi anggota direksi dan
Perseroan
Terbatas
mementukan, bahwa rancangan
dewan komisaris Perseroan Terbatas
penggabungan
yang menerima penggabungan
mendapat
l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan
itu
setelah
persetujuan
dewan
komisaris dari setiap perseroan
penggabungan.
diajukan kepada RUPS masing-
m. laporan keadaan dan perkembangan
masing
dan hasil yang dicapai dari setiap yang
Saham
Pasal 123 ayat (3) Undang-
komisaris serta gaji, honorarium dan
Terbatas
Pemegang
(RUPS)
penggabungan Perseroan Terbatas.
Perseroan
Tahap Kedua : Pemanggilan
untuk
mendapat
persetujuan. Paling lamabat 14
akan
(empat
melakukan penggabungan.
belas)
hari
setalah
pengumuman tersebut di atas,
n. kegiatan utama Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan dan 10
Hariyani, Iswi,et al,op.cit.h.55-58
60
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
direksi
perseroan
melaksanakan
yang
akan
melakukan
penggabungan
tindakan-tindakan
sebagai berikut: a. Penandatangan
melakukan pemanggilan RUPS. Usulan rencana merger tersebut
pengga-bungan
merupakan bahan untuk menyusun
Merger) yang telah disetujui
Rancangan
oleh RUPS masing-masing
disusun
Penggabungan
bersama
oleh
yang Direksi
perseroan;
Perseroan yang akan melakukan
b. Rancangan
penggabungan. Penggabungan dewan
diajukan
kepada
penggabungan
yang telah disetujui RUPS
disetujui
tersebut menurut Pasal 128
setiap
ayat (1) UUPT dituangkan
dari
Terbatas
(perjanjian
Rancangan setelah
komisaris
Perseroan
kemudian
Rapat
ke
dalam
akta
Umum
penggabungan yang dibuat
Pemegang Saham masing-masing
dihadapan notaries dalam
untuk
bahasa Indonesia;
mendapat
persetujuan.
c. Penyerahan
Konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat persetujuan Rapat
baru
Umum
penerima
Pemegang
dituangkan
dalam
Penggabungan
yang
Saham Akta dibuat
pada
saham
perusahaan penggabungan
kepada
di
saham-saham
para
pemegang
perusahaan
yang
hadapan notaries dalam bahasa
digabungkan, sesuai dengan
Indonesia sesuai Pasal 13 Peraturan
ketentuan konversi saham
Pemerintah No.27 Tahun 1998.
11
yang
diatur
rancangan 3.
rancangan
dalam
penggabungan.
Tahap Ketiga : Pelaksanaan
dapat juga penandatanggan
Permohonan Penggabungan
perjanjian jual beli antara
Di dalam RUPS gabungan yang
saham
dihadiri para pemegang saham
penerima penggabungan dan
perseroan yang digabungkan dan
pemegang saham perseroan
perseroan
yang
penerima
penggabungan, direksi masingmasing
perseroan
melaksanakan
direksi
perseroan
digabungkan
yang
menolak penggabungan.
yang
d. Penandatanganan perjanjian-
penggabungan
perjanjian sehubung dengan pengalihan
11
Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia,edisi revisi.(Citra Aditya Bakti,Bandung,2002).h.156
kewajiban,izin,
61
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
harta, karyawan
dari
perseroan
belum
yang
digabungkan
anggaran
kepada
perseroan
Hal
dasar
dalam perseroan
penerima penggabungan;
penerima
penggabungan.
tercantum
4)
yang
truktur
dan
susunan
perlu di catat, jika dalam
pengurusan perseroan penerima
RUPS
penggabungan.
perseroan
yang
digabungkan yang diseleng4.
garakan pada tahap pertama ditetapkan
Izin Penggabungan
pembubaran
perseroan yang digabungkan dilaksanakan likuidasi,
Setelah proses pada tahap ketiga
tanpa
maka
tuntas, khusus bagi perseroan
seluruh
yang ebrgerak dalam bidang-
aktiva dan pasiva perseroan yang
digabungkan
beralih
karena
akan hukum
tersendiri
mengalihkan
mengajukan
kepada
instansi
dan juga konsolidasi dan akusisi mesti diperoleh izin dari Bank Indonesia.Hal ini sesuai dengan
e. Persetujuan atas rancangan
prinsip
anggaran
Indonesia
dasar perseroan penerima pengga-bungan,
wajib
untuk melakukan merger bank
untuk hal-hal
perubahan
Perbankan
seperti
terkait. Izin merger perbankan
tersebut;
akta
tertentu,
perseroan
sehing-ga
tidak diperlukan tindakan hukum
bidang
permohonan izin penggabungan
kepada perseroan penerima penggabungan,
Tahap Keempat: Permohonan
Undang
terutama
kemandirian dalam No.3
Bank Undang-
Tahun
2004
tentang Bank Indonesia.
berkaitan dengan: 1). Struktur pemodalan
5.
2). Susunan pemegang saham,
Tahap Kelima: Pengumuman Pelaksanaan Penggabungan
jika pemegang saham perseroan yang
digabungkan
Pasal 133 ayat (1) Undang-
menerima
imbalan dalam bentuk saham
undang
pada
Perseroan Terbatas menentukan
perusahaan
penerimaan
No.40
Tahun
penggabungan;
bahwa
3). Jenis usaha, jenis usaha
penerima penggabungan wajib
perseroan
mengumumkan
yang
digabungkan
direksi
2007
62
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
perseroan
hasil
penggabungan dalam 1 (satu)
1999
mengharuskan
adanya
surat kabar atau lebih dalam
pengumuman sebagai berikut 12:
jangka waktu paling lambat 30 1)
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
Kabar Harian
berlakunya
penggabungan.
2)
pengumuman
yang
3)
berkepentingan
mengetahui
bahwa
Daftar
Pengumuman dalam Tambahan
dilakukan penggabungan. dalam
4)
Pemberitahuan Secara Tertulis
hal
5)
Pengumuman secara lain.
30
ini
pengumuman
wajib
(tiga
puluh)
hari
Pengumuman dalam Tambahan
sejak
Berita Negara dilakukan dengan
tanggal:
2)
dalam
Berita Negara
telah
dilakukan dalam jangka waktu
1)
Pendaftaran Perusahaan
tersebut dimaksud agar pihak ketiga
Pengumuman dalam Dua Surat
cara-cara yang
sama dengan
atas
pendaftaran
dalam
perubahan anggaran dasar dalam
perusahaan,
yaitu
hal terjadi penggabungan;
berikut:
Persetujuan
Menteri
Pemberitahuan diterima Menteri
1) Diumumkan
dalam hal terjadinya perubahan anggaran
dasar
daftar sebagai
oleh
direksi
bank hasil merger
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat
2) Yang diumumkan adalah akta
(3) UUPT maupun yang tidak
merger dan akta perubahan
disertai
anggaran dasar
dengan
perubahan
anggaran dasar; 3)
Pengesahan Menteri atas akta
3) Di dalam waktu paling lama
pendirian perseroan dalah hal
dalam waktu 30 (tiga puluh)
terjadi peleburan.
hari
sejak
anggaran Dalam
dasar
menerima
memenuhi
persetujuan
transparansi dari suatu merger, maka
Kehakiman
ketentuan
puluh) hari sejak diterima
mengharuskan
unsur
perubahan
perundang-undangan agar
dilakukan
laporang
dari dan
oleh
berbagai pengumuman. Khususnya bagi
suatu
merger
bank,
maka
Peraturan Pemerintah No.28 Tahun
12
Munir Fuady.op.cit.h.188
63
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
Menteri 30
(tiga
Menteri
Kehakiman atas perubahan
Akuisisi dilakukan berdasarkan
anggaran dasar.
keputusan
Rapat
Umum
Pemegang Saham yang dihadiri Selain
pengumuman
dalam
oleh
pemegang
saham
yang
Tambahan Berita Negara ada
diwakili sekurang-kurangnya ¾
juga
(tiga
pemberitahuan
secara
perempat)
bagian
dari
tertulis dalam proses merger ini.
jumlah seluruh saham dengan
Pemberitahuan secara tertulis ini
hak suara yang sah dan disetujui
ditunjukan
karyawan
oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga
bank dalam waktu paling lambat
perempat) bagian dari jumlah
14 (empat belas) hari sebelum
suara pemegang saham yang
Rapat Umum Pemegang Saham.
hadir. 13 Selain jumlah pemegang
(lihat dalam Pasal 14 ayat (1)
saham yang mewakili seluruh
Peraturan
saham
kepada
Pemerintah
No.28
yang
sah,
pada
saat
Tahun 1999 tentang Merger,
terjadi Merger atau Konsolidasi,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank).
jumlah aktiva Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak melebihi
6.
20% (dua puluh persen) dari
Tahap Keenam:
jumlah
Penyelenggaraan RUPS Perse-
aktiva
Indonesia.
roan Penerima Penggabungan
seluruh
Bank
14
Rapat Umum Pemegang Saham
perseroan
7.
penerima
Hukum dan
oleh mantan pemegang saham
dalam
yang
ini
Jika perubahan anggaran dasar berkaitan dengan hal-hal
panggabungan.RUPS
diadakan
dengan
yang disebut dalam Pasal 21 ayat
tujuan
(2) Undang-Undang Perseroan
untuk mengesahkan naskah akta perubahan
anggaran
perseroan
penerima yang
telah
disetujui
tahap
ketiga
diatas.
Terbatas, maka direksi perseroan
dasar
penggabungan pada Merger,
Perubahan
Anggaran Dasar
sebagai
pemegang saham pada perseroan penerima
Pengajuan
HAM untuk
Pengesahan
digabungkan
kedudukannya
Ketujuh:
Permohonan Kepada Menteri
penggabungan kali ini dihindari
perseroan
Tahap
13
Indonesia, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisis Bank 14 Indonesia, Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisis Bank
Konsolidasi,
64
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
penerima penggabungan tersebut
dengan
wajib
anggaran
meminta
pengesahan
perubahan
anggaran
perseroan
kepada
Hukum
dan
dasar
cara
perubahan
dasar,
dan
isi
perubahan anggaran dasar tidak
Menteri
HAM.
tata
bertentangan
Jika
ketentuan
perundang-undangan, ketertiban
perubahan anggaran dasar di luar
umum,
yang di atur dalam Pasal 21 ayat
Menteri mengesahkan perubahan
(2), direksi perseroan penerima
anggaran tersebut. 17
penggabungan cukup melakukan
Perubahan anggaran dasar yang
pemberitahuan
dilakukan dalam rangka yang
perubahan
dan/atau
kesusilaan,
anggaran dasar kepada Menteri
dilakukan
Hukum dan HAM. Di dalam
berlaku sejak:
pengajuan
1) Persetujuan Menteri
pengesahan
pemberitahuan
atau
perubahan
salinan
ini
2) Kemudian di tetapkan dalam
anggaran dasar ini, direksi wajib melampirkan
penggabungan
Keputusan Menteri
akta
3) Pemberitahuan
perubahan
penggabungan perseroan. 15
anggaran dasar yang diterima
Dalam
penggabungan
Menteri atau tanggal yang
tidak
disertai
ditetapkan
anggaran
dasar,
hal
perseroan
ini
perubahan direksi akta
cukup
dalam
akta
penggabungan.
menyampaikan
penggabungan
kepada
9.
Tahap
Menteri untuk dicatat di dalam daftar perseroan.
Kesembilan:
lanjut
16
Pembubaran
Tindak yang
digabungkan Pasal 147 ayat (1) Undang-
8.
Tahap Kedelapan: Pengesahan
Undang
Perubahan Anggaran Dasar
menentukan
Perseroan
jangka waktu paling lambat 30
oleh
Menteri
perubahan
Terbatas
bahwa
dalam
(tiga puluh) hari sejak tanggal
Hukum dan HAM Apabila
Perseroan
pembubaran
anggaran
dasar tersebut tidak bertentangan
perseroan,
likuidator
wajib
memberitahukan: 15
Indonesia, Pasal 129 ayat (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 16 Indonesia. Pasal 129 ayat (2) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
1)
Kepada
semua
kreditor
mengenai pembubaran perseroan 17
Ibid. Pasal 27
65
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
dengan
cara
pembubaran
2)
digabungkan.
mengumumkan perseroan
setelah
dalam
Selanjutnya
penutupan
tersebut
surat kabar dan Berita Negara
diselesaikan dan dilaksanakan
Republik Indonesia.
Rapat Umum Pemegang Saham
Pembubaran perseroan kepada
Luar
Menteri
dalam
laporan
bahwa
likuidator atas segala tindakan
untuk
daftar
dicatat
perseroan
Biasa
untuk
menerima
pertanggung
jawaban
perseroan dalam likuidasi.
dalam melaksanakan tugasnya,
Pemberitahuan kepada kreditor
kemudian menyelesaikan semua
dalan surat kabar dan Berita
dan tanggung jawab atas segala
Negara
tindakan yang dilakukan dalam
Republik
Indonesia
tersebut memuat:
pelaksanaan tersebut. Berbeda
Pembubaran perseroan dan dasar
dengan merger pada umumnya
hukumnya
menurut Undang-Undang Perse-
2)
Nama dan alamat likudator
roan
3)
Tata cara pengajuan tagihan
dilakukan “dengan atau tanpa”
4)
Jangka waktu pengajuan tagihan
likuidasi, maka suatu merger
Pasal 147 ayat (4) Undang-
bank
Undang
Terbatas
Pemerintah No.28 Tahun 1999
bahwa
ini hanya mungkin dilakukan
pemberitahuan kepada menteri
“tanpa” melakukuan likuidasi.
wajib dilengkapi dengan bukti:
Konsekuensinya, seluruh aktiva
Dasar
dan pasiva dari bank yang akan
1)
Perseroan
menentukan
1)
2)
hukum
pembubaran
Terbatas
dimungkinkan
menurut
Peraturan
perseroan
bubar karena merger
beralih
Pemberitahuan kepada kreditor
karena hukum kepada bank yang
dalam surat kabar
eksis setelah merger. Dengan demikian, jika akhirnya ada bank yang dibubarkan setelah merger,
10. Tahap Kesepuluh: Pelaksanaan Likuidasi Setelah
pengumuman
pembu-
maka
pembubaran
tersebut
hanya
dilakukan
secara
baran perseroan tersebut, pada
administratif
tahap
diikuti
berikut
likuidator
likuidasi.Jadi
melakukan proses penyelesaian
belaka, oleh
tindakan tidak
atau likuidasi terhadap aktiva dan
pasiva
perseroan
tanpa
yang
66
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
ada
pemberesan
dan
tidak
ada
khusus (lexspesialis). Sedang-
tindakan bagi-bagi aset. 18
kan
Undang-Undang
No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
11. Tahap Kesebelas:
dan
Peraturan
Pengumuman Selesainya
Pemerintah No.27 Tahun 1998
Likuidasi Perseroan yang
tentangPenggabungan,
Digabungkan
Peleburandan Pengambilalihan
Likuidator
Perseroan
wajib
Terbatas
memberitahukan kepada Menteri
aturan
dan mengumumkan hasil akhir
(lexgeneralis. ). Ada beberapa
proses
bentuk merger yaitu Merger
likuidasi
dalam
surat
yang
menjadi
bersifat
umum
kabar setelah RUPS memberikan
horizontal
perlunasan
merger),
vertikal
merger),
atau
konglomerat
(conglomerate
merger).
dan
pembebasan
kepada likuidator. 19
(horizontal
Merger
C. Kesimpulan
(vertical
horizontal
ialah
merger yang terjadi antara Dalam pelaksanaan Marger di
dua buah perusahaan yang
Indonesia diatur oleh Undang
mempunyai jalur bisnis (line
No.10
of
Tahun
Perbankan
1998
dan
Pelaksananya
tentang
bussines)
yang
sama.
Peraturan
Merger vertikal ialah merger
Peraturan
yang dilakukan oleh suatu
Pemerintah No.28 Tahun 1999
perusahaan
tentang
perusahaan
Merger,
karena itu
bermaksud
Bank
untuk melakukan ekspansi ke
danSuratKeputusanDireksi Bank
hulu kearah sumber bahan
Indonesia
baku atau ke hilir kearah
KonsolidasidanAkuisisi
No.32/51/KEP/DIR Mei
1999
konsumen
tentangPersyarataandan
Tata
perusahaan itu. Adapun yang
tanggal
Cara
14
Merger,
dimaksud
Konsoli-
akhir
dengan
dari
merger
dasidanAkuisisi Bank Umum
konglomerat adalah merger
menjadi aturan yang bersifat
yang
terjadi
antara
perusahaan-perusahaan yang 18
Munir Fuady, op.cit. h.187 Indonesia. Pasal 152 ayat (3)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
jalur
19
bisnisnya
berkaitan.
67
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
tidak
Sedangkan
Imaniyati,Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia..(Bandung:Refika Aditama.2010).
tahapan-tahapan merger ada sebelas
tahap
yang
harus
dilalui oleh perusahaan yang akan melakukan merger.
Khairandy,
Daftar Pustaka
Fuady, Munir, Hukum Tentang Merger,Cet2. (Bandung:Citra Aditya Bakti,2002). Fuady,
Ridwan, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundangundangan dan Yurispundensi.(Yogyakarta: Kreasi Tptal Media. 2009).
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia. (Bandung:Citra Aditya Bakti.2002).
Munir, Hukum Perbankan Modern. Cet.1.(Bandung:Citra Aditya Bakti,1999).
Sutedi, Adrian, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Mer-ger, Likuidasi dan Kepailitan,Cet1.(Jakar -ta :Sinat Grafika,2007).
Hariyani, Iswi,et al, Merger, Konsolidasi, Akusisi, & Pemisahaan Perusahaan. Cet 1. (Jakarta:Visi Media,2011). Hermansyah, edisi revisi “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”..(Jakarta:kenca na Prenada Media Group.2008) .
Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia,Cet1.(Jakart a:Gramedia Pustaka Utama,2001).
68
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
