WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA Dwi Aryanti Ramadhani
Program Studi Dmu Hukum Fakultas Hukum UPN" Veteran" Jakarta J1.RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan, Telp 021 7656971 Ext. 165
Abstract The agreement is an event in which a promise to one another or where two people were each promised to implement something. The emphasis in the implementation of a binding contract lies in the principle of balancing the overall burden of obligation on each party. If there is no balance of the rights and obligations of either party, at which there was an event called the law of default. Consequences arising from defaults is imperative for borrowers to pay compensation or the presence of non-performance by one of the parties, the other party may demand cancellation of the agreement. Losses incurred due to the cancellation of the agreement requires a further study of the reasons .[
for cancellation of the agreement and the legal consequences of the agreement were canceled due to default. The method used in this study is normative through library research (library research) in which the books, scientific papers, legal journals and research results are the primary ingredient in the study. In the discussion of the first and second issues, the author will use the normative juridical approach through the study of the articles of the Civil Code that governs reasons cancellation of an agreement and the legal consequences of a cancellation of the agreement. Thus be concluded that the reason for cancellation of the agreement were not fulfilled and obyektis subjective element of an agreement. While the legal consequences of cancellation of the agreement for breach of contract is an agreement made by both parties to be clear. Keywords: agreements, defaulting, legal consequences.
35
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
I.
PENDAHULUAN
Perjanjian
adalah
dimana
suatu
seorang
peristiwa
berjanji
pada
perjanjian
tidak jelas/tidak
itu
obyeknya
berjanji
untuk
melaksanakan sesuatu hal, pengertian
dilarang
mt
melanggar
dikemukakan
oleh
Subekti.
oleh
yang
demi hukum.
sepakat
untuk
kewajiban. perjanjian
saling Dalam
memenuhi
para
undang-undang
perjanjian
akan
atau
kesusilaan,
ini menjadi
melahirkan
bersifat
pihak
yang
adalah kewajiban
antara lain salah satu
kewajiban
positif
Kewajiban
permasalahan-
permasalahan,
yang
batal
Suatu perjanjian yang mengikat
melakukan
seringkali
menemui
dan
danlatau
sesuatu
norma-norma
maka
membutuhkan
kongkrit
adalah
Perjanjian dilakukan oleh dua pihak saling
dilakukan
dengan obyek hubungan hukum yang
pada
seorang lain atau dimana dua orang saling
yang
yang
dan
negatif.
bersifat
positif
untuk melakukan
pihak tidak sepakat untuk melakukan
sesuatu,
suatu perikatan,
negatif adalah suatu kewajiban untuk
adanya itikad tidak
sedangkan
yang
mematuhi
larangan.
perj anj ian, obyeknya tidak kongkrit,
terkandung
pada
atau obyeknya
mengikat
baik
dari
pihak
yang dilarang Apabila
yang
melakukan
merupakan
sesuatu
adalah
kepastian
oleh undang-undang.
Prinsip
yang
perjanjian
yang
adanya
jaminan
pelaksanaan
tersebut.
salah satu pihak ada yang
bersifat
Ketika
perj anj Ian apa
yang
melakukan perjanjian dilandasi itikad
diperjanjikan
tidak baik dan pihak yang dirugikan
berlakulah
aturan
dapat membuktikannya
mewajibkan
pihak yang lali untuk
maka akibat
tidak terlaksana, maka hukum
yang
hukumnya adalah perjanjian ini dapat
membayar
dimintakan
pembatalan
didalam pelaksanaan perjanjian yang
dibatalkan.
Sedangkan
atau dapat
mengikat
yang terjadi
denda.
itu terletak
36
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
Penekanan
pada prinsip
keseimbangan kewajiban
keseluruhan pada
pihak.
Apabila
beban
Berikut
masing-masing
menguraikan
tidak
uu
Penulis
tentang
akan
sebab-sebab
atau kriteria suatu perbuatan dapat
ada
keseimbangan pelaksanaan hak dan
dikategorikan
kewajiban di salah satu pihak, pada
dan akibat hukumnya.
sebagai
wanprestasi
saat itulah terjadi suatu peristiwa
n.
hukum yang dinamakan wanprestasi.
Pada asasnya suatu perjanjian
Wanprestasi atau ingkar janji yang
adalah mengikat para pihak yang
dilakukan oleh debitur ketika ia tidak
membuatnya atau yang lazim disebut
memenuhi
sebagai asas pacta sunt servanda.
adalah
suatu
umum
perbuatan
kewajibannya
sebagaimana
1
TINJAUAN PUSTAKA
diperjanjikan. wanprestasi
Secara
Asas ini terkandung dalam Pasal
adalah
1338 Kitab Undang-Undang Hukum
pelaksanaan kewajiban yang tidak
Perdata (KUH Perdata).
tepat pada waktunya atau dilakukan
perjanjian di Indonesia mengenal 4
tidak menurut selayaknya, demikian
(empat) asas hukum, yaitu :
menurut M. Yahya Harahap dalam
a.
bukunya
melahirkan suatu perjanjian cukup
berjudul
Karakteristis
Wanprestasi
dan
Tindak
Penipuan.
Selanjutnya
Asas
untuk
dengan dicapainya sepakat mengenai
beliau
hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan
yang
perikatan
dalam
Konsensualisme,
Pidana
menjelaskan bahwa seorang debitur berada
Hukum
keadaan
bahwa
perjanjian yang
itu
(dan
ditimbulkan
wanprestasi, apabila ia telah lalai
karenanya) sudah dilahirkan pada
dalam melaksanakan prestasi dalam
saat atau detik tercapainya konsensus
perjanjian
atau kesepakatan (Pasal 1320 junto
atau dalam
memenuhi
prestasinya tidak menurut sepatutnya
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata);
atau selayaknya. Wanprestasi tidak
b.
dapat
mengikat suatu perjanjian tercermin
dilepaskan
pernyataan
lalai
dari dan
masalah
Asas Kekuatan Mengikat, daya
pada Pasal
kelalaian.
1338 ayat (1) KUH
36
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
Perdata, yang
yaitu dibuat
"semua secara
sah
sebagai undang-undang yang
tercantum
Kerugian
dalam Pasal
yang timbul
akibat
wanprestasi memerlukan telaah lebih
bahwa undang-undang
dan menempatkan
posisi
lanjut tentang criteria
para pihak dalam perjanjian
sejajar
dan akibat hukumnya.
mengakui
saja,
1340 ayat (1) KUH Perdata.
nu
Hal
perjanjtan
suatu
sebagaimana
berlaku
bagi mereka
membuatnya".
menunjukkan
didalam
perjanjian
wanprestasi
dengan pembuat undang-undang; c. Asas
Kebebasan
Berkontrak,
bilamana
antara
para
pihak
telah
diadakan
suatu
persetuj uan
maka
bahwa
diakui kehendak
ada
diantara
berkontrak
PENELITIAN Untuk
pihak
menjelaskan
kriteria
suatu perbuatan dapat dikategorikan
kebebasan
didalam
Bahkan
III. METODOLOGI
tersebut.
sebagai
wanprestasi
hukumnya,
kebebasan
dalam hukum perjanjian
penelitian
dan
akibat
maka digunakan metode yuridis
normatif
melalui
di Indonesia, antara lain dapat dilihat
studi kepustakaan
dalam Pasal 1329,. Pasal 1332, dan
dimana
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;
pasal-pasal dalam KUH Perdata yang
d. Asas Kepribadian,
diatur dalam
mengatur
tentang
Pasal 1340 KUH Perdata, berbunyi :
perbuatan
dapat
Suatu
sebagai
perjanjian
antara membuatnya.
hanya
pihak-pihak
berlaku
Penulis
(library research) akan
menguraikan
kriteria
suatu
dikategorikan
wanprestasi
dan
akibat
hukumnya.
yang
Suatu perjanjian tidak
dapat membawa
IV.
rugi kepada pihak-
HASIL
DAN
PEMBA-
HASAN
pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak
A.
ketiga mendapat manfaat karenanya,
Wanprestasi Menurut
selain dalam hal yang diatur dalam
Subekti,
Pasal 1317. Ruang lingkup ini hanya
berasal
dari Bahasa
terbatas bagi para pihak yang terlibat
berarti
prestasi
37
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
wanprestasi
Belanda
buruk.
yang
Selanjutnya
SI
Akibat terjadinya wanprestasi
berutang (debitur) tidak melakukan
maka ada pihak yang dirugikan yaitu
apa yang diperjanjikan
maka ia
kreditur. Oleh karena itu kreditur
wanprestasi.
sepantasnya berhak menuntut ganti
Debitur yang lalai, lupa atau ingkar
kerugian kepada pihak yang telah
janji atau dapat pula dikatakan ia
menimbulkan kerugian yaitu debitur,
telah melanggar perjanjian, apabila
yang mana
debitur
melalui pengadilan karena hak-hak
ยท Subekti
mengatakan,
dikatakan
apabila
melakukan
melakukan
atau
berbuat
dapat
sesuatu yang tidak sesuai dengan apa
kreditur
yang
Undang-undang
diperjanjikan
terlambat
misalnya
melaksanakan
tidak melaksanakan
dituntutkannya
dilindungi
oleh
juga
hukum.
menentukan
bahwa pihak yang tidak bersalah
prestasi,
harus
prestasi atau
dilindungi
oleh
hukum.
melakukan prestasi tidak seperti yang
Walaupun demikian debitur yang
dijanjikan.
telah melakukan wanprestasi, tetapi
Wanprestasi
apabila ia dapat membuktikan bahwa
dibedakan
menjadi 2 (dua) macam, yaitu total
wanprestasi
itu
wanprestasi
dan
sebagian
kesalahannya atau karena ada unsur
wanprestasi.
Total
wanprestasi,
overmacht maka ia bisa terbebas dari
apabila debitur tidak melakukan apa
tuntutan ganti rugi.
yang disanggupi akan dilakukannya,
Untuk seseorang
atau debitur melakukan sesuatu yang
terjadi
mengetahui telah
berada
keadaan wanprestasi,
menurut perjanjian tidak boleh
bahwa dalam
maka hams
dilakukan. Sedangkan Wanprestasi
didahului
sebagian,
debitur
tagihan yang isinya menghendaki
apabila
dengan
diluar
teguran
atau
melaksanakan
apa
yang
agar debitur melaksanakan prestasi
dijanjikannya,
tetapi
tidak
yang
telah
diperjanjikan
dengan
sebagaimana dijanjikan, atau debitur
segera atau pada suatu waktu yang
melakukan apa yang dijanjikannya
telah ditentukan, kecuali j ika debitur
tetapi terlambat.
memang secara tegas dan terang
38
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
telah
memutuskan
untuk
tidak
a. Menerima
perintah atau surat
menjadi
yang ditujukan kepadanya ke arah
dengan
pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan
perjanjian yang telah disepakatinya.
pasal 1238 KUH Perdata, teguran
Dalam hal perjanjian telah dibuat
dapat dilakukan dengan surat biasa
secara tegas untuk waktu tertentu
yang
dalam melaksanakan prestasi, maka
kuasanya. Teguran yang dibuat oleh
saat sebagaimana yang ditentukan itu
Juru
sudah cukup menunjukkan bahwa
merupakan bukti otentik.
dengan datangnya saat tersebut maka
b. Dengan kekuatan perjanjian yang
debitur telah berada dalam keadaan
dibuatnya,
tertagih.
perjanjian
melakukan
apa
kewajibannya
yang
sehubungan
Dalam menentukan seseorang berada dalam wanprestasi
dibuat
Sita
oleh
kreditur
Pengadilan
yaitu
atau
Negeri
apabila
didalam
yang dibuatnya dimuat
dengan tegas bilakah dilaksanakan
adalah
prestasi. Dalam hal ini tidak
apabila ia berada dalam keadaan
diperlukan
tertagih,
sebagaimana syarat a diatas, hanya
tagihan
dimana tersebut
dengan
saja
yang
hukum sebagaimana yang dilakukan
diperjanjikan. Teguran atau tagihan
dengan suatu surat teguran atau
ini sangat erat hubungannya dengan
penagihan
faktor waktu dalam melaksanakan
Dalam pasal 1270 KUH Perdata
perjanjian, sebagaimana diatur dalam
menentukan bahwa "Suatu ketetapan
pasal 1238 KUH Perdata.
waktu selalu dianggap dibuat untuk
Jadi
ia
penagihan
harus
melaksanakan
maka
adanya
adanya
prestasi
debitur
tidak
diperlukan
akibat
lagi.
dalam
kepentingan si berutang, kecuali jika
yang
dari sifat perikatan sendiri, atau dari
mengakibatkan dirinya berada dalam
keadaan, temyata bahwa ketetapan
suatu keadaan wanprestasi adalah
waktu
dengan j alan :
kepentingan si berpiutang."
keadaan
berada
untuk. menimbulkan
tertagih
itu
telah
39
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
dibuat
untuk
Penyebutan
waktu
tertentu
pelanggaran terhadap perjanjian. Hal
dalam surat teguran atau tagihan
yang
bukanlah
adanya peneguran untuk menyatakan
syarat
demikian,
mutlak.
Wirjono
Namun
Prodjodikoro
bahwa
mengutarakan
bahwa
Dengan dilakukannya hal yang dilarang
disebutkan
perjanjian
berwajib,
terang
kapan
melaksanakan
bagi
janji.
S1
harus
ia
diperlukan
seseorang berada didalam
adalah baik apabila waktu tertentu itu agar
tidak
keadaan tertagih.
dalam bukunya "Azas-azas Hukum Perjanjian",
demikian
dalam
perjanjian,
tersebut
tidak
maka dapat
dipenuhi. Hal ini ditegaskan dalam pasal
Penagihan
1242 KUH Perdata bahwa
hakekatnya merupakan teguran untuk
apabila pihak debitur atau pihak yang
membayar seketika itu juga, tetapi
berwajib
apabila kemudian si berhak masih
melakukan perbuatan yang dilarang
mentolerir
atau
dengan
memberikan
dalam
tidak
suatu
perjanjian
diperbolehkan
dalam
kelonggaran,
maka
hendaknya
perjanjian yang telah dibuat dan
kelonggaran
itu hams
dipandang
disepakati, maka dengan melakukan
secara patut sampai dimana dan
saja
sampai kapan kelonggaran itu dapat
padanya telah berlaku kewajiban
diberikan, tergantung keadaan secara
untuk
kongkrit.
lawannya sehingga tidak perlu lagi
perbuatan
mengganti
yang
dilarang,
kerugian
pihak
adanya penagihan atau teguran.
Dalam hal janji untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, maka
Suatu tagihan yang mengawali
dengan tidak dilakukannya hal yang
timbulnya keadaan wanprestasi, hal
tidak boleh dilakukan sebagimana
demikian
diperjanjikan
harus
apabila debitur sudah menyatakan
dianggap bahwa debitur memenuhi
secara tegas bahwa ia tidak akan
perjanjian itu. Sedangkan dengan
melaksanakan perjanjian. Pernyataan
dilakukannya
yang
tersebut dapat dinyatakan baik secara
berarti
tertulis maupun secara lisan dengan
dilarang
itu
itu,
selalu
perbuatan maka
tidak
diperlukan
40
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
lagi
perbuatan yang nyata dengan maksud
debitur
untuk tidak melaksanakan perjanjian.
kesalahannya
Berdasarkan maka
dapat
uraian
diatas
disimpulkan
bahwa
telah
yang
lalai
atau
dengan
melakukan
diperjanjikan
prestasi
dengan
tidak
semestinya sebagaimana diharapkan oleh kreditur.
seseorang dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila
Melakukan apa yang dijanjikan
ia tidak melaksanakan perjanjian atau
tetapi
berada dalam keadaan tertagih sesuai
diperjanjikan
dengan waktu pelaksanaan prestasi
oleh debitur, tetapi atas kelalaiannya,
yang telah diperjanjikan.
pelaksanaan
,Menurut bukunya
yang
Subekti,
dalam
berjudul
Hukum
terlambat,
terlambat
prestasi
memang
dilakukan
perjanjian dari
diperjanjikan.
yang
itu
waktu
telah yang
Serta
melakukan
menurut
perjanjian
Perjanjian, maka terdapat kesamaan
sesuatu
secara
tidak boleh dilakukan, debitur tidak
redaksional
wanprestasi
dalam
syarat tidak
melaksanakan
melaksanakan apa yang diperjanjikan
diperjanjikan.
tetapi
yaitu
yang
secara
mengandung
tersirat
sesuatu
yang
keduanya
pengertian
tentang
B.
Akibat Hukum Wanprestasi
kejadian yang mungkin terjadi secara
Kitab Undang-Undang Hukum
berbeda. Tidak melakukan apa yang
Perdata tidak memberikan definisi
disanggupi akan dilakukannya dapat
tentang
diartikan sebagai tidak memenuhi
Namun beberapa pasal dalam Buku
perjanjian, jelas ini sebagai suatu
Ke-3
prestasi
yang
karena
buruk
atau
debitur
wanprestasi jelas
melaksanakan
apa
diperjanjikan.
Melaksanakan
yang
dijanjikan
tetapi
wanprestasi
mengatur
secara jelas.
tentang
menyebabkan
kelalaian timbulnya
tidak
akibat-akibat dari kelalaian debitur
yang
dalam perjanjian.
Menurut Kamus
Hukum, yang ditulis oleh Subekti
apa
dan R. Tjitrosudibio,
tidak
wanprestasi
adalah kelalaian, kealpaan, cidera
sebagaimana yang dijanjikan, artinya
41
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
janji, tidak menepati kewajibannya
debitur
dalam
pengembalian
perjanjian.
definisi
Mencermati
wanprestasi
yang
dalam
perjanjian
simpulkan
sebagai
yang
telah
Menurut Subekti, ada 4 macam kriteria wanprestasi yang dilakukan
kelalaian
dapatlah
harta
membayar ganti rugi.
maka yang telah dirumuskan dalam rnengenai
menuntut
diterimanya serta menuntut debitur
dikemukakan oleh Subekti tersebut,
KUHPerdata
untuk
kita
oleh debitur. Pertama, debitur tidak
wanprestasi.
melakukan apa yang disanggupi akan
Wanprestasi
merupakan
dilaksanakannya.
Kedua,
debitur
perbuatan melawan hukum dalam
melakukan sesuatu yang menurut
arti
perjanjian tidak boleh dilakukan.
luas,
yaitu
meliputi
segala
macam bentuk wanprestasi terhadap
Wanprestasi
setiap perikatan atau kewajiban yang
adalah total wanprestasi. Selanjutnya
dibebankan dalam setiap ketentuan
wanprestasi
undang-undang yang berlaku. Atas
melakukan apa yang dijanjikannya
perbuatan melawan hukum dalam
tapi
arti
KUHPerdata
melaksanakan apa yang dijanjikan,
pasal
1235
tetapi
1238.
dijanjikan. Untuk yang ketiga dan
nu
keempat inilah yang termasuk dalam
luas
mengaturnya sampai
im dalam
dengan
Selanjutnya
atas
pasal perbuatan
kreditur berhak menuntut
pertama
kedua
yang ketiga,
terlambat.
tidak
dan
debitur
Keempat,
debitur
sebagaimana
yang
kategori wanprestasi sebagian.
debitur
Tidak
untuk memenuhi perjanjian, bahkan
terpenuhinya
prestasi
kreditur juga berhak untuk merninta
ataupun adanya itikad tidak baik dari
hakim untuk membatalkan perjanjian
debitur,
manakala
kunjung
dengan mudah memutuskan bahwa
dan
debitur telah melakukan cidera janji
debitur
memenuhi dinyatakan
tidak
kewajibannya wanprestasi.
atau
Dengan
tidak membuat kreditur
wanprestasi.
Kreditur
harus
maka
memberikan teguran kepada debitur
kreditur selanjutnya berhak menuntut
yang diduga telah lalai memenuhi
dibatalkannya
perjanjtan
42
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
prestasi.
1
Teguran
dikemukakan tertulis,
1
I
secara
yang
menghendaki
dapat
resmi
ismya
debitur
melaksanakan waktu
mi
dan
ganti
pembatalan
peralihan
segera
biaya perkara.
untuk
resiko,
Apabila
menjelaskan
debitur tetap tidak dapat memenuhi
wanprestasi
prestasi
yang
akibat
yang
debitur
harus
ditetapkan
telah
dalam jangka
ditoleransikan,
waktu maka
perjanjian,
dan
Selanjutnya
pada
ditentukan.
rugi,
adalah
prestasinya
yang
melakukan wanprestasi, dapat berupa
membayar
Prof.
Subekti
bahwa
karena
mempunyai begitu
akibat-
penting
lebih
maka
dahulu
SI
telah berada pada keadaan tertagih.
berutang melakukan wanprestasi atau
Keadaan ini ditandai dengan adanya
tidak,
surat perintah atau akta sejenis yang
disangkal
oleh
menyatakan
telah
dibuktikan
di
diatur
Penetapan
bahwa
wanprestasi,
debitur
sebagaimana
dalam pasal 1238 KUH Perdata. Setiap hukum
perbuatan
akan
merupakan
hal
tersebut
debitur
harus
muka
hakim.
debitur telah wanprestasi
ini diatur dalam KUHPerdata 1238, yakni :
akibat
"Si berutang dengan
Wanprestasi
perbuatan
apabila
melawan
menimbulkan
hukum bagi pelakunya.
dan
adalah
lalai,
surat perintah
sebuah akta sejenis telah dinyatakan
melawan
lalai, atau derni perikatannya
didalamnya
jika
adalah ingkar janji atau
cidera janji.
Merujuk
wanprestasi
yang
sebelumnya, wanprestasi
pada bentuk
telah
sanksi atau hukuman. Sanksi ataupun dapat
dijatuhkan
debitur
yang
kepada
SI
akan harus dianggap
lalai
dengan
lewatnya
yang
perintah
peringatan
tersebut akan dikenakan
yang
bahwa
berutang
surat
terhadap
hukuman-hukuman
menetapkan
lID
sendiri
waktu
ditentukan. " Yang dimaksud dengan
dijelaskan
maka
bila ia
atau dengan
hukum dalam arti luas yang termasuk
kelalaian/kealpaan,
pasal
ini
adalah
suatu
resmi yang disampaikan
oleh jurusita pengadilan. Selanjutnya dengan
akta
yang
sejenis
43
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
dimaksud
dalam
pasal
peringatan
yang boleh dituntut sebagai ganti
tertulis yang tidak dapat dipungkiri
rugi. Sehingga debitur terhindar dari
oIeh debiturdi persidangan. Apabila
tuntutan
sewenang-wenang
debitur telah diperingatkan dengan
kreditur.
Sebagai
tegas, tetapi ia tetap tidak memenuhi
perlindungan terhadap debitur dari
prestasinya maka terhadapnya dapat
kesewenang-wenangan
dinyatakan sebagai wanprestasi. Atas
dapat kita jumpai dalam pasal 1247
wanprestasinya
KUHPerdata.
tersebut
adalah
suatu
tru
sanksi-sanksi
pasal
1243
adanya
kreditur
Pasal ini mengatakan bahwa si
dapat dijatuhkan sebagaimana diatur dalam
contoh
dari
KUHPerdata.
berutang
hanya
diwajibkan
Berikut ini akan dijelaskan mengenai
mengganti biaya, rugi dan bunga
keempat bentuk sanksi sebagai akibat
yang telah nyata, atau sedianya harus
hukum
Bentuk
dapat diduganya sewaktu perikatan
sanksi yang pertama adalah ganti
dilahirkan, kecuali jika hal tidak
rugi. Ganti rugi mengandung tiga
dipenuhinya perikatan itu disebabkan
unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga.
sesuatu tipu daya yang dilakukan
dari
wanprestasi.
Yang dimaksud biaya adalah
olehnya. Selanjutnya perlindungan
segala pengeluaran atau ongkos yang
terhadap debitur atas tuntutan ganti
nyata-nyata sudah dikeluarkan. Rugi
rugi kreditur sebagai hukuman atau
adalah kerugian karena kerusakan
sanksi akibat wanprestasi debitur,
barang-barang
diatur dalam pasaI 1243 sampai
yang
kepunyaan
diakibatkan
oIeh
kreditur
dengan 1252 KUHPerdata.
kelalaian
debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian
berupa
Selain ganti rugi penetapan
kehilangan
wanprestasi
dapat
mengakibatkan
keuntungan yang sudah diperkirakan
dibatalkannya
atau dihitung oIeh kreditur. Terhadap
pasal 1266 KUHPerdata disebutkan
tuntutan ganti rugi, undang-undang
bahwa syarat batal dianggap selalu
telah
dicantumkan
ketentuan
memberikan tentang
ketentuan-
batasan-batasan
perjanjIan.
dalam
Dalam
perjanjian,
sehingga ketika salah satu pihak
44
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
tidak memenuhi perjanjiannya maka
Perilaku manusia sebagai anggota
perjanjian menjadi batal. Namun,
masyarakat diatur dalam peraturan
dalam kalimat selanjutnya dikatakan
hukum dan ada pula yang ditentukan
bahwa perjanjian tidak batal demi
oleh peraturan yang dibentuk atas
hukum,
persetujuan
tetapi
dimintakan
pembatalan
hams
kepada
hakim.
para
pihak
yang
berkepentingan. Perlu disadari bahwa
Selanjutnya pasal ini ditutup dengan
segala
pernyataan
bahwa
permintaan
peraturan yang berbentuk undang-
pembatalan
harus
dilakukan
undang maupun didalam perjanjian
meskipun syarat batal tentang tidak
yang disepakati para pihak, pada
dipenuhinya
hakekatnya hanyalah peraturan yang
kewajiban
telah
peraturan
yang
dinyatakan dalam perjanjian. Jadi
dibuat
pasal ini ingin mengatakan bahwa
sempurna. Dalam pergaulan hidup
perjanjian tidak dapat batal begitu
masyarakat
saja melainkan
pnnsipnya
harus
dimintakan
oleh manusia
ada baik
yang tidak
sehari-hari, menganut
pada
suatu
azas
pembatalan kepada hakim meskipun
bahwa
dalam
perjanjian
mengatur
dilindungi, sedang pihak yang tidak
syarat
batal.
Subekti,
jujur adalah wajar untuk menerima
telah Prof.
selanjutnya
menjelaskan
pembatalan
perjannan
membawa kembali
kedua pada
keadaan
yang
JUJur wajib
hukuman atas ketidakjujurannya.
bahwa
Kejujuran
bertujuan
belah
pihak
dimulainya
pihak
pada
waktu
hubungan
hukum,
biasanya berupa perkiraan dari pihak
sebelum suatu
yang bersangkutan, bahwa syarat-
pihak sudah menerima sesuatu dari
syarat yang diperlukan bagi sahnya
pihak yang lain baik uang maupun
suatu
barang, maka itu harus dikembalikan.
hukum itu sudah dipenuhi semuanya,
perjanjian
diadakan. Kalau
perjanjian
atau
hubungan
kejujuran
sedangkan kemudian ternyata bahwa
adalah salah satu faktor yang sangat
sebenarnya masih ada lagi syarat lain
penting di dalam hukum perjanjian.
yang belum terpenuhi. Dalam hal
Itikad
baik
atau
45
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
yang dernikian, pihak yang JUJur
perlindungan hukum. Apabila tirnbul
dianggap seolah-olah syarat yang
suatu kerugian akibat ketidaktahuan
belurn terpenuhi itu sudah terpenuhi
rnereka, maka
atas ketidaktahuannya yang penuh
yang
kejujuran itu, pihak yang jujur dan
bersama-sama dengan perirnbangan
penuh itikad baik sebaiknya tidak
pernbagian
boleh dirugikan apabila tirnbul akibat
perihal kejujuran ketika dimulainya
dari tidak dipenuhinya syarat-syarat
suatu perjanjian atau saat dirnulainya
tersebut.
hubungan
Sebaliknya pihak yang tidak
rnernulai
suatu
resiko
ditangguung
secara
yang
seirnbang. Jadi,
hukum,
Terhadap asas itikad baik ini,
hukum, apabila pada waktu itu ia
Ridwan
Khairandy,
rnengetahui
bertajuk
"Itikad
kekurangan
atau
rnungkin
bisa
. pernenuhan
suatu
berlakunya
dapat
disepakati.
hubungan
tentang
adalah
terlihat pada isi perjanjian yang telah
jujur atau tidak ada itikad baik pada saat
tirnbul
sewajamya
adanya
dalarn
buku
Baik
Dalarn
yang
Kebebasan Berkontrak", rnengatakan
rnenghalangi
bahwa walaupun itikad baik rnenjadi
keadaan
syarat
hubungan
untuk
asas penting dalam hukum kontrak di
hukurn
berbagai sistern hukum, tetapi asas
perjanjian, sedangkan pihak lawan
itikad
yang jujur dan penuh itikad tidak
menirnbulkan
baik rnengetahuinya, rnaka pihak
permasalahan. Masih dalarn buku
yang tidak jujur
yang
pada umumnya
baik
tersebut
rnasih sejumlah
sarna, Ridwan
menjelaskan
harus bertanggung jawab atas ketidak
bahwa permasalahan itikad baik ini
jujurannya dan harus rnenanggung
diantaranya
resiko kerugian yang timbul.
keabstarakan
berkaitan rnakna
dengan
itikad
baik,
Akan tetapi jika kedua pihak
sehingga tirnbul pengertian itikad
sama-sama jujur dan beritikad baik
baik yang berbeda-beda baik dari
dalarn rnembuat perjanjian itu, maka
perspektif
kedua belah pihak patut rnendapat
orangnya.
waktu,
46
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
tempat,
dan
Selanjutnya menurut Ridwan,
penggantian biaya, rugi dan bunga
tidak ada makna tunggal itikad baik
sekedar
dan
pula
dideritanya oleh si berpiutang dan
pennasalahan mengenai tolok ukur
keuntungan yang terhilang baginya,
serta fungsi itikad baik yang pada
hanyalah
akhimya lebih banyak disandarkan
merupakan akibat langsung dari tak
pada sikap atau pandangan hakim
dipenuhinya perikatan".
dalam
praktek
timbul
yang ditentukan secara kasus per kasus.
Secara tersurat
mengenai
terdiri
kerugian
atas
yang
apa
yang
Teori kepercayaan merupakan
pengertian
teori kesepakatan yang mengatakan
itikad baik tidak ada dalam Kitab
bahwa kesepakatan terjadi pada saat
Undang-Undang Tetapi
dalam
mengatur
Hukum
Perdata.
pemyataan kehendak dianggap layak
beberapa
pasalnya
diterima
mengenai
akibat
oleh
menawarkan.
atau
pihak
Layak
yang
atau
tidak
resiko yang timbul sebagai akibat
layaknya pemyataan kehendak ini
adanya itikad tidak baik.
bergantung pada ada atau tidaknya rasa percaya dari kreditur terhadap
Dalam pasal 1247 KUHPerdata mengatakan
bahwa
"Si
adanya itikad baik debitur. Hal ini
berutang
hanya diwajibkan mengganti biaya,
penting,
rugi dan bunga yang nyata telah, atau
merupakan awal dari mengikatnya
sedianya
diduganya
suatu perjanjian. Itikad baik dalam
sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali
perjanjian dapat diartikan sebagai
jika hal tidak dipenuhinya perikatan
jiwa dari suatu perikatan. Perjanjian
itu disebabkan sesuatu tipu daya
yang tidak
yang
perjanjian itu tidak akan mengikat
harus
dapat
dilakukan
olehnya".
karena
itikad
memiliki jiwa
maka
Selanjutnya pasal 1248 KUHPerdata
siapapun
Juga
senada
menjadi batal. Demikian juga apabila
mengenai tipu daya, yaitu "Bahkan
terjadi pelanggaran terhadap itikad
jika hal tidak dipenuhinya perikatan
baik setalah perikatan terjadi, maka
itu disebabkan tipu daya si berutang,
perjanjianjuga dapat dibatalkan.
mengatakan
hal
dan
baik
47
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
perjanjian
akan
apabila dengan surat perintah atau
Suatu perbuatan dapat disebut sebagai wanprestasi apabila debitur
dengan
melakukan
dinyatakan
suatu kelalaian
untuk
sebuah
akta
sejenis
lalai,
atau
itu demi
im
perikatannya itu sendiri, ialah jika ini
sebagaimana diatur dalam pasal 1238
menetapkan, bahwa si berutang harus
KUHPerdata. Dalam pasal tersebut
dianggap
terkandung syarat itikad baik yang
waktu yang ditentukan. Unsur-unsur
menjadi
lalai menurut pasal ini adalah ada
melaksanakan
prestasi.
unsumya.
Hal
Dalam
hal
lalai
dengan
perikatan untuk memberikan atau
surat
menyerahkan sesuatu, maka pihak
dimohonkan
debitur wajib beritikad baik untuk
pemyataan lalai dicantumkan dalam
memenuhinya.
perjanjian,
atau
Debitur yang lalai
cidera
janji
penetapan
lewatnya
ke
ada
pemyataan
bahwa debitur telah lalai, dan dengan
menyebabkan
lewatnya
debitur
dalam perjanjian.
ditetapkan
yang
Pengadilan,
surat
kerugian bagi kreditur. Perbuatan nu
lalai
sebagai
waktu
yang ditentukan
wanprestasi. Adanya
wanpresatsi
V.
a) Kriteria suatu perbuatan disebut
menunjukkan bahwa debitur tidak beritikad
baik
untuk
SIMPULAN sebagau wanprestasi yaitu tidak
memenuhi
perjanjian, sehingga kreditur berhak
melaksanakan
meminta Hakim untuk menetapkan
diperjanjikan, tidak melakukan
wanprestasi
kepada
apa
berdasarkan
pemeriksaan
persidangan
melalui
wanprestasi
yang
debitur
sebagai
oleh
kreditur. Dasar hukum penetapan
yang
wanprestasi ini adalah Pasal 1238
sebagaimana
KUHPerdata, bahwa
dapat
tidak
perjanjian,
yang
disanggupi
dilakukannya
di
gugatan
diajukan
yang
apa
akan
diartikan memenuhi
melaksanakan apa
dijanjikan yang
tetapi
tidak
dijanjikan,
yang
menyatakan
melakukan apa yang dijanjikan
Si berutang
adalah lalai,
tetapi terlambat, dan melakukan
48
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
Fuady, Munir. Perbuatan
sesuatu yang menurut perjanjian tidak
boleh
debitur
dilakukan,
tidak
Hukum
serta
hukum
yang
timbul
ke III, 2010.
sebagai akibat adanya penetapan
Ibrahim,
wanprestasi adalah dijatuhkannya sanksi
ataupun
hukuman
kepada
Bandung : PT
Citra Aditya Bakti, Cetakan
sesuatu yang diperjanjikan. b) Akibat
(pendekatan
Kontemporer),
melaksanakan
Me/awan
Johannes.
Perspektif
Kontrak Multi
Dalam
Disipliner,
hukumanGloria Yuris, Jumal Hukum,
melakukan
debitur
wanprestasi
yang
Fakultas
berupa
Atmajaya,
ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan
Unika
Jakarta,
Vo1.6,
No.2, Mei-Agustus, 2006.
resiko, dan membayar
biaya perkara. penetapan
Miru, Ahmadi.
Selain ganti rugi
wanprestasi
mengakibatkan
demi
Pasal 1233 sampai 1456 BW,
dibatalkannya
pembatalan
hukum
melainkan
harus
dimintakan
Sakka Pati, Hukum
Perikatan, Penjelasan Makna
dapat
Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
perjanjian, tempi perjanjian tidak bataI
Hukum
1.
Satrio,
Hukum
Perikatan
kepada hakim.
Pada
Perikatan, Umumnya;
Bandung: Alumni, 1999.
R
Soebekti,
Daftar Pustaka
Aneka
Perjanjian;
Jakarta: Intermasa, 2001. Atalim,
S. Cacat Kehendak Perjanjian
Da/am
Perkembangannya, Jumal
llmiah
Hukum,
Fakultas
Hukum
" R.
Tjitrosudibio.
Undang-Undang
Era
Hukum,
Untar,
___
Dan
Perdata,
Kitab Hukum
Jakarta,
Pradnya
Paramita, 2001. Widj ajanti,
No.2/Th. VII/Oktober
Ema.
Moneter
2000
49
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
Implikasi Di
Krisis
Indonesia
Terhadap Perjanjian,
Fakultas
Kontraktual, Jakarta: Prestasi
Pelaksanaan
Jurnal Hukum
Yuridis,
Pustaka, 2011.
UPNVJ,
Yudha, Agus H. Hukum Perjanjian,
YoU, No.2, Pebuari, 2004. Asas Proporsionalitas
Yahman. Karakteristik
Wanprestasi
Kontrak
dan Tindak Pidana Penipuan
Yogyakarta
Yang Lahir Dart Hubungan
Mediatama, 2008.
50
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
Dalam
Komersias;
LaksBang
