PENGARUH REFORMA AGRARIA DUNIA TERHADAP REFORMA AGRARIA DI INDONESIA
Devi Kantini Rolaswati
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “ Veteran “ Jakarta Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan , Telp 021 7656971 Ext. 165
Abstract
There are some problems in the kit is a defense that the development paradigm of behavior that is not consistent with most of the people of Indonesia of differences in behavior and interest in the land, is also a problem with conflict of interest rules that are clear, concise, and contradictory. Therefore agrarian reform as the only way for solving the problems of land
Key Words : Reforma, Agraria, World
26
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
PENDAHULUAN dijalankan sesuai cinta rasa keadilan
Latar Belakang Masalah Di awal abad dua puluh satu
rakyat dan jelmaan dari cita-cita dan
ini, perbincangan mengenai penataan
tujuan nasional.1
struktur agraria atau lebih dikenal dengan
Untuk terwujudnya masyarakat yang adil
istilah
dan sejahtera di suatu negara haruslah
agrarian
agraria/pemba-ruan
reform/reforma agraria,
muncul
kembali ke permukaan.
memperhatikan beberapa hal pokok yaitu sumber daya manusia sebagai
Berbagai studi mengenainya,
anggota masyarakat yang akan
bahkan sudah pula menjadi agenda dari
mengelola sumber daya alam (bumi,
berbagai badan internasional, negara
air, ruang angkasa dan kekayaan alam
maupun berbagai organisasi gerakan
yang
sosial pedesaan di Asia, Afrika dan
disebut agrarian dalam arti luas serta
Amerika Latin.Lantas bagaimana dengan
hubungan manusia dengan sumber-
Indonesia? Sebagai negara yang pernah
sumber
melakukan
didalamnya
“aborsi” agenda reforma
terkandung
daya
dalam
kali ini Indonesia tidak mau ketinggalan
memperoleh
kereta dalam membincangkan hal ini.
tersebut.
politik
termasuk
manfaat
keadilan kesempatan
dari
agrarian
Sumber daya manusia disuatu
sekarang, melalui Kepala Pusat Badan
negara umumnya sebanding dengan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
kemajuan
(BPN-RI)
Program
ditunjang oleh sumber-sumber daya
Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).
alam yang dimiliki oleh negara itu yang
Suatu program resmi dari pemerintah
didistribusikan secara adil dan merata.
ingin
rezim
mendapatkan
yang
SBY-JK
yang
masa
alam
mewujudkan
agraria pada pertengahan tahun 1960-an,
Pada
didalamnya
menggulirkan
menata
ulang
struktur
negara
Sebaliknya
tersebut,
ketiga
apa[agi
factor
penguasaan sumber-sumber agraria demi
tersebut
kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.
masalah bila pemerataan pemilikan dan
justru
akan
menimbulkan
penguasaannya tidak diperhatikan dan Kegiatan pembangunan secara
tujukan untuk kesejahteraan rakyat.2
ideal dilaksanakan guna mencapai suatu masyarakat adil, makmur, dan merata.
1.
Bonnei Setiawan, 1997, Reformasi Agraria, Perubahan Politik, dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria dan lembaga Penerbit FEUI, Jakarta. Hal 3
2.
A.P.Perlindungan, 1980, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, alumni Bandung. Hal 27
Bagi sebagian rakyat bukan soal siapa yang berkuasa siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah, tetapi yang penting adalah bagaimana proses atau usaha
untuk
mencapai
kemakmuran 27
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
dan
Hampir semua negara di dunia
penga-laman sejarah dunia ,ternyata
pernah melakukan reforma agraria.
ketidakseimbangan
Tong-gak
Dari
berbagai
zaman
pemilikan
tanah
pertama
reform
agraria
(agrarian) yang paling banyak menim-
dimulai dari Yunani Kuno, Romawi
bulkan masalah dan penyengsaraan
Kuno, Inggris, Preancis, hingga Rusia.
rakyat.
Pada masa itu kaum bangsawan dengan fasilitas
Sebaliknya indikasi sejahtera tidaknya
rakyat
si
suatu
yang
umumnya
negara
dimilikinya
menguasai
pada
lahan-lahan
pertanian yang luas. Untuk mencegah
ditentukan pemerataan
pemberontakan rakyat terutama petani-
pemilikan dan penguasaan agrarian
petani yang tidak mempunyai lahan
negara tersebut.
atau mempunyai lahan tetapi sempit
oleh
adanya
Istilah
pembaruan
maka kaisar mengeluarkan titah tentang
agrarian
pembagian
merupakan terjemahan dari agrarian
kembali lahan-lahan pertanian
reform (reforma agrarian), yang dalam pengertian terbatas dikenal sebagai
kepada
landreform,
dimana
perkembangannya
programnya
yang
adalah
dalam
salah
banyak hal
satu
petani.
mengalami
dikenal
Dalam
reforma
agraria
perkem-bangan
dan
perubahan dimana ada negara yang
redistribusi
3
berhasil
(pembagian) tanah.
dalam
Tanah memiliki hubungan yang
dan
membawa
perkembangan
perubahan
pembangunan
abadi dengan manusia. Pengaturan
dalam negaranya namun ada pula yang
tentang penguasaan pemilikan tanah
gagal.
telah disadari dan sejak berabat-abat
reforma agraria sebagai masalah yang
lamanya oleh negara-negara didunia.
belum selesai. 5
Oleh
Walinsky
dikatakan
Perombakan dan pembaharuan struktur keagrarian terutama 3.
Gunawan Wiradi, 2000, Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir, LaperaPustaka Utama, Yogyakarta. Hal 36
4.
Boedi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta. Hal 123
memiliki tanah. Oleh A.P Parlindungan
5.
Ibid
4
6.
Ibid
7.
ibid
tanah meningkatkan
dilakukan
untuk
kesejahteraan
rakyat
terutama rakyat tani yang semula tidak memiliki lahan olahan/garapan untuk
dikatakan bahwa negara yang ingin
maju harus mengadakan land reform.
28
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
terlaksananya
Terhadap pendistribusian tanah
prinsip-prinsip
tata
ekonomi Internasional baru.
atau program landreform dalam seja-
Indonesia merupakan salah satu
rahnya pertama kali dipopulerkan oleh Amerika Serikat di Jepang, Korea
peserta
Selatan dan Taiwan. Ini kemudian
melakukan
berkembang ke negara lain di Asia,
keagrariaan
Amerika Latin maupun Afrika terutama
sebagai perwujudan dari Pasal 33 ayat
dalam dekade 1950-an dan 1960-an.
(3) UUD 1945, dengan keluarnya
Dilaksanakannya
Dunia
Undang-Undang No. 5 tahun 1960
dan
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
(World
Agraria (disingkat UUPA) pada tanggal
conference on Agrarian Reform and
24 September 1960, yang selanjutnya
Rural
diikuti
mengenal
konferensi
Reformasi
pembangunan
Agraria
pedesaan
developent)
yang
dari
konfrensi
dunia
pembaruan pada
periode
dengan
itu
dibidang 1960-an
dikeluarkannya
diselenggarakan oleh FAO (Food and
Peraturan
Agriculture
di
Undang – undang (perpu) No. 1 tahun
Roma pada bulan Juli 1979 merupakan
1960 tentang Luas batas Maksimum
tonggak yang penting dalam sejarah
dan Minimum Pemilikan Tanah, pada
perjuangan
tanggal 24 Desember 1960. Perpu ini
Organisation)
yang
PBB
panjang
untuk
Pemerintah
kemudian disahkan menjadi Undang-
melawan kemiskinan dan kelaparan.
Undang Nomor. 1 tahun 1961 tentang
Konferensi ini berhasil merumuskan deklarasi prinsip-prinsip dan
Penetapan
program
Undang-undang
kegiatan
(decleration
Pengganti
of
Luas
Tanah ini
lebih
Pertanian. dikenal
principles and Programme of Action)
dengan Undang-Undang Landreform.
yang dikenal dengan piagam petani (the
Untuk
Peasants’
dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)
charter).
Secara
umum
aturan
deklarasi ini mengakui bahwa masalah
No.
kemiskinan dan kelaparan merupakan
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
masalah
Pemberian Ganti Kerugian.
dunia
dan
karenanya
224
Tahun
pelaksanaannya
1961
tentang
ditekankan bahwa program reforma
Bila di Jepang, Taiwan dan
agraria dan pembangunan pedesaan
Korea Selatan bila dikatak berhasil
haruslah dilaksanakan secara serentak
dalam program pembaruan agraria yang
meliputi tiga bidang di tiga tingkat yang
dilaksanakan terutama landreform dan
saling berkaitan yaitu ditingkat desa,
menjadi contoh bagi negara-negara lain
mengikutsertakan lembaga pedesaan,
terutama di Asia, maka Indonesia
ditingkat
setelah 32 tahun berlakunya UUPA,
nasional,
mendorong
29
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
program landreform yang dilaksanakan
ekonomi sangat tinggi, akibat yang
belum menampakkan hasil bahkan pada
dapat dilihat di masyarakat tani tak
pergantian pemerintahan dari Soekarno
bertanah
(masa Orde Baru) program landreform
jumlah tani penggarap semakin banyak,
ini
dalam
bahkan pemgambilalihan tanah rakyat
nasional.
dengan alasan untuk pembangunan
Pergantian dari Orde Baru ke reformasi
tidak disertai dangtan pembagian ganti
ternyata tidak mengubah wajah dari
kerugian yang layak.
terpinggirkan
kebijakan
posisinya
pembangunan
pelaksanaan
program
semakin
Terlalu
landreform
termarginalkan,
banyak
kasus
walaupun pemerintah baru reformasi
pertanahan yang muncul, yang untuk
mulai berupaya menggiatkan kembali
dapat disebutkan satu persatu. Sudah
program landreform ini seperti dengan
terlalu banyak rakyat yang kehilangan
dikeluarkannya
tanah untuk pembangunan negeri ini,
Keputusan
Presiden
(Keppres) No. 48 Tahun 1999 tentang
namun
mereka
tidak
dapat
ikut
Tim
menikmati hasil dari pembangunan ini. Pengkajian Kebijaksanaan dan
Peraturan Perundang-undangan Dalam
Permasalahan
landreform.
Berdasarkan uraian dari latar
Namun sampai sekarang belum nampak
belakang di atas,maka yang menjadi
hasil dari tim yang dibentuk tersebut.
pokok permasalahan dalam penulisan
Hal ini menunjukkan kekurang seriusan
ini adalah :
Rangka
pelaksanaan
pemerintah
untuk
“Bagaimanakah
melaksanakan
pengaruh
program landreform, padahal program
reforma
agrarian
dunia
landreform
reforma
agrarian
yang terjadi di
berhasil
tidaknya
terhadap
Indonesia ?”
dilaksanakan sangat tergantung pada kemauan politik pemerintah. Kebijakan pembangunan yang beriorientasi
memacu
Tujuan Penulisan 1. Untuk memenuhi tugas terstruktur
pertumbuhan dengan
dari mata kuliah Hukum Agraria
mengundang investor (dalam negeri
semester 2 Magister Kenotariatan
maupun asing) untuk menanamkan
Universitas Jayabaya.
ekonomi
dalam
negeri
modalnya
merupakan
penyebab
terhambatnya
salah
2. Untuk
satu
positive
program
mengetahui
dampak
pengaruh
reforma
landreform sebab telah menempatkan
agrarian dunia terhadap reforma
tanah sebagai asset yang bernilai
agrarian di Indonesia sehingga
30
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
menghasilkan suatu penyelesaian
penggarap,
baik
masalah masalah agrarian yang
perempuan.
laki-laki
maupun
selama ini menjadi persoalan. PEMBAHASAN Pengertian Reforma Agraria Secara
etimologis,
kata
Sejarah
agrarian berasal dari kata bahasa Latin
Agraria
perkembangan
Tonggak
ager yang artinya sebidang tanah
sejarah
Reforma
reforma
(bahasa Inggris acre). Kata bahasa
agraria dunia dimulai dari :
Latin aggrarius meliputi arti : yang ada
1. Yunani Kuno
hubungannya
;
Pada masa pemerintahan Solon (sekitar
pembagian atas tanah terutama tanah-
tahun 549 SM) berusaha dilakukan
tanah umum; bersifat rural. Sedangkan
reforma agraria dengan dikeluarkannya
kata reform sudah jelas menunjuk
undang-undang agraria (Seisachtheia).
kepada “perombakan”, mengubah dan
UU ini dikeluarkan karena menghadapi
menyusun/ membentuk kembali sesuatu
kemungkinan
untuk menuju perbaikan.
pemberontakan hektemor dimana tujuan
dengan
tanah
terjadinya
hakikat
UU6 ini adalah membebaskan para
makna reforma agrarian adalah : “
“hektemor” dari hutang, dan sekaligus
penataan kembali (pembaruan) struktur
membebaskannya dari status mereka
pemilikan,
sebagai
Dengan
penggunaan kepentingan
demikian,
penguasaan
dan
tanah/wilayah,
demi
Hektemor yaitu petani miskin yang
kecil,penyakap,
menjadi penyakap atau penggarap pada
petani
buruh tani tak bertuan.” Ada
budak
dibidang
pertanian.
tanah gadaian atau bekas tanahnya
yang
mengatakan
sendiri yang telah digadaikan pada
”Reforma Agraria” berasal dari bahasa
orang
Spanyol, yang berarti
Pembaharuan
pendapatan para hektemor ini tidak
melakukan
mampu menebus kembali tanahnya
Agraria
yaitu
perombakan dengan
Upaya
struktur cara
tanah
agraria
ataupun
menghapuskan
sehingga
kaya.
Namun
mengembalikan hektemor
ini
ternyata
hutangnya menjadi
kepemilikan monopoli atas tanah dan
semacam “budak” bagi sipemegang
sumber-sumber
serta
gadai (petani kaya, pemilik uang).
mendistribusikan tanah dan sumber-
Usaha Solon kemudian dilanjutkan oleh
sumber agraria lainya kepada petani
Pisistratus yang melakukan reforma
agraria
agrarian melalui program redistribusi
31
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
land to the tiller dan land to the
pada jaman modern yang bersamaan
landless. Petani kecilpun diberi fasilitas
dengan terjadinya Revolusi Perancis
perkreditan.
(1789). Sistem penguasaan tanah feodal 7
2. Romawi Kuno
dihancurkan.
Reforma agrarianyang dilakukan di
kepada
Roma juga untuk mencegah terjadinya
dibebaskan.
pemberontakan
tujuannya
ditinggalkan oleh Revolusi Perancis
adalah mengangkat rakyat kecil, dengan
dalam hal reforma agraria adalah dua
cara melakukan redistribusi tanah-tanah
hal yang menjadi tujuan pembaharuan,
milik
yaitu :
umum.
namun
Tiberius
Gracchus
Tanahnya
petani
dibagikan
dan
petani
budak
Kesan
abadi
yang
(anggota DPR
a. membebaskan petani dari ikatan
tahun 134 SM) berhasil menggolkan
“tuan-budak” (serfdom) dari system
UU Agraria (Iex agrarian) yang intinya
feodal,
berupa penetapan batas maksimum
b. melembagakan usaha tani keluarga
penguasaan tanah. Tanah kelebihan
yang
(yaitu kelebihan dari batas maksimum)
pertanian yang dianggap ideal.
harus
diserahkan
sebagai
satuan
negara
Gagasan ideal reforma agraria
(dengan ganti rugi) dan kemudian
di Perancis ini membawa pengaruh luas
dibagikan kembali kepada petani kecil
keseluruhan Eropa terutama Eropa
ataupun tunakisma.
Barat dan Utara. Tahun 1870 Jhon
3. “Enclosure Movement” di Inggris8
Stuart Mill membentuk Land Terune
Enclosure
Reform
proses
kepada
kecil-kecil
movement
adalah
pengkaplingan
suatu
Association
yang
banyak
mendorong dilakukannya pembaharuan
tanah-tanah
pertanian dan padang pengembalaan
di
yang semula merupakan tanah yang
digantikan dengan sistem penyakapan
dapat disewakan oleh umum, menjadi
(tenancy). Bulgaria merupakan contoh
tanah-tanah individu. Hal ini dilakukan
negara
terutama oleh para tuan tanah yang
melakukan pembaharuan agraria sekitar
karena
mengalihkan
seratus tahun yang lalu (1880-an) yaitu
usahanya dari pertanian kepeternakan
pembaruan yang komprehensif, bukan
sehingga
saja redistributive landreform, tetapi
tekanan
pasar
memerlukan
tanah-tanah
Inggris
yang
dimana
telah
feodalisme
lebih
dahulu
peternakan sendiri-sendiri.
mencakup pula secara terpadu program-
4. Revolusi Perancis9
program penunjangnya seperti koperasi
Ini merupakan gerakan reforma agraria
kredit,
besar-besaran yang terjadi pertama kali
kepentingan
tabungan
terpusat
pengolahan,
32
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
untuk pabrik
kalengan dan juga pembinaan usaha
agrarian dilancarkan di Jepang, Korea
tani intensif.
Selatan
5. Rusia
berkembang keberbagai negara baik di
dan
Taiwan.
Kemudian
lahir
Asia, Afrika, Amerika Latin terutama
pembaharuan yang dikenal dengan
dalam decade 1950-an dan 1960-an.
Stollpin
petani
Setiap negara memiliki ciri khas sendiri
dibebaskan dari komune-komune dan
dalam melakukan reforma agraria. Pada
menjadi pemilik tanah secara bebas,
bulan juli di Roma oleh FAO PBB
sehingga terjadi kesenjangan yang
diselenggarakan
tajam antara petani kaya (kulak) dan
mengenai
para tunakisma. Berhasilnya kaum
pembangunan
komunis merebut kekuasaan di Rusia
Conference on Agrarian Reform and
melalui Revolusi tahun 1917 telah
Rural Development). Konverensi ini
memberikan ciri radikal pada reforma
berhasil merumuskan Deklarasi prinsip-
agraria Uni Soviet, yaitu :
prinsip
Sekitar
tahun
1906-
Reforms,
1911
intinya
a. pemilikan
tanah
sedunia
agraria
pedesaan
dan
(World
program of
dan
kegiatan
principles
and
programe of action).
pribadi
Yang
dihapuskan; b.
reforma
(declaration
hak
konverensi
disebut
piagam
petani
(the
peasents’ charter). Dalam piagam itu
penyak apan atau “tenacy” (sewa, bagi
dinyatakan
hasil,
agraria dan pembangunan pedesaan
gadai
dan
sebagainya)
bahwa
tujuan
reforma
adalah transformasi kehidupan dan
dilarang; c.
kegiatan
pengua
dalam
semua
aspeknya yaitu aspek ekonomi, aspek
saan tanah absentee dilarang; d.
pedesaan
sosial
hak
budaya,
kelembagaan,
garap dan luas hak garapan
lingkungan dan kemanusiaan. Sasaran
ditentukan atas dasar kriterium
dan
seluas tanah seorang petani telah
haruslah dipusatkan pada penghapusan
benar-benar menggarap tanah itu;
kemiskinan dan haruslah dikendalikan
e.
oleh
mengg
strategi
kebijaksanaan
mencapai
unakan buruh upahan dilarang.
untuk
mencapai
yang
berusaha
pertumbuhan
dan
6. The Peasants’ Charter (Piagam
pemerataan,
Petani)
ekonomi daqn politik, serta partisipasi
Pasca
Perang
Dunia
II
redistribusi
itu
kuasakuasa
rakyat. Inti dari piagam itu bahwa
dibawah
program
pengawasan tentara sekutu reforma
reforma
agraria
33
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
dan
haruslah
menguasai/memiliki tanah disatu pihak,
dilaksanakan secara serentak meliputi
dan adanya segolongan besar manusia
tiga bidang dan tiga tingkat yang saling
yang hidup dari bercocok tanam, tetapi
berkaitan yaitu :
tidak mempunyai tanah atau hanya
a. di tingkat desa, mengikutsertakan
mempunyai
pembangunan
pedesaan
tanah
sempit.
Sebagai
contoh :
lembaga pedesaan ;
1. domexico pada tahun 1859 oleh
b. di tingkat nasional, rieoriantasi
juarez, semua tanah gereja disita
kebijakan pembangunan ; c. di tingkat internasional, men-dorong
kemudian dibagi-bagi pada petani.
terlaksananya prinsip-prinsip tata
Tapi baru berhasil pada tahun 1910
ekonomi internasional baru;
yaitu adanya “Agraria Revolution
Isi piagam ini nampaknya ber-orientasi
“, yang berakibat adanya perubahan
kepada lapisan masya-rakat pedesaan.
besar-besaran mengenai struktur
Dengan piagam petani maka telah ada
agraria.
pengangkutan dunia mengenai perlunya
2. Sebelas negara dieropa, 60 juta are
program reforma agraria sebagai dasar
tanah yaitu 11% dari luas seluruh
pembangunan.
wilayah negara-negara itu disita
A. Reforma Agraria Indonesia.
atau dibeli oleh pemerintah masingdan
masing dari tangan tuan-tuan tanah,
pengalaman sejarah dunia ternyata
bangsawan, raja maupun gereja dan
ketidak seimbangan pemilikan tanah
kemudian dibagi-bagikan kepada
(agraria)
Dari
berbagai
penyengsaraan indikasi
paling
banyak
petani
masalah
dan
tanah.
yang
menimbulkan
zaman
rakyat.
sejahtera
tidak
mempunyai
3. Di Chekoslovakia, 10 juta area tanah
Sebaliknya
tidaknya
yang
disita,
rakyat
seperdua
dibagi-bagikan
disuatu negara sangat ditentukan oleh
kembali kepada petani kecil atau
adanya
petani yang tidak mempunyai tanah
pemerataan
pemilikan
dan
selebihnya
penguasaan agrarian tersebut. Secara Soetijkno10 majunya (umumnya)
spesifik
lagi
mengungkapkan suatu
negara
didahului
tetap
dikuasai
negara
untuk kepentingan umum.
Iman bahwa
Melihat program pembaruan
selalu
agraria yang dilakukan oleh berbagai negara
atau disertai
didunia
tersebut,
Indonesia
dengan perombakan struktur agrarianya
nampaknya kurang belajar dari sejarah
yang berat sebelah , dalam arti adanya
agraria tersebut.
segolongan
_______
manusia
34
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
1.
Anonim, 13 Mei 2002, Pengalaman dan Hikmah Sejarah UUPA, kompas Cyber
tanggal 24 September 1960 yang dikenal dengan UU No.5 Tahun 1960
Banyak dokumen baik sebelum maupun
tentang peraturan Dasar Pokok-pokok
semasa penjajahan menunjukan bahwa
Agraria (Disingkat UUPA) , bahkan
ternyata penumpukan pemilikan dan
lebih
penguasaan tanah pada segolongan
terjadi
yang
tuntutan-tuntutan,
saat
mengirimkan
agraria
pembagian tanah kepada petani tak bertanah (Pasal
Pada masa penjajahan, yang
17
(3)
terdapat
UUPA). dalam UU
No.56 Prp 1960 tentang Penetapan Luar
pastilah penjajah dan orang-orang yang
Tanah Pertanian (lebih dikenal dengan
dekat dengan pemerintahan penjajah
UU landreform) dan PP no.224 tahun
sebab politik agraria yang ditetapkan
1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian
memang politik yang tidak berpihak
Tanah dan Pemberioan Ganti Kerugian.
pada kesejahteraan
Tujuan
rakyat jajahan.
landreform
Pada saat merdekapun ternyata politik
ayat
Pengaturannya
paling banyak menikmati hasil agraria
merta
ketentuan-ketentuan
(pasal 7 dan 17ayat (1) UUPA) dan
dapat
oada kepentingan rakyat.
serta
yaitu
atas tanah
dikatakan karena kerajaan tidak berakar
tidak
merupakan
luas maksimun-minimum hak milik
antar kerajaan (perang saudara). Salah utamanya
UUPA
seperti ketentuan-ketentuan mengenai
diadu domba sehingga terjadi perang
penyebab
ke
Landreform
terjadi
kemudian kerajaan muda disusupi dan
satu
besar
Indonesia terutama dalam pembaruan
nampak
disepelekan dan kepentingan rajalah Yang
petani
tonggak penting dalam hukum Nasional
keluarga raja dan kronikroninya.
diutamakan.
delegasi
Diundangkannya
menikmati hasil agraria adalah raja,
yang
piagam
konfrensi tersebut.
besar, umumnya yang paling banyak
rakyat
menghasilkan
negara yang
Indonesia masih
terdiri dari kerajaan kecil maupun
Kepentingan
dilaksanakannya
dimana Indonesia merupakan salah satu
bahkan pemborontakan rakyat. Pada
dari
konfrensi Dunia di Roma tahun 1979
kecil selalu berulang dan baru disadari setelah
awal
dari oleh
dilaksanakannya Boedi
Harsono
dikatakan adalah untuk mempertinggi
agraria
penghasilan
nasional, memerlukan belasan tahun
dan taraf hidup
para
penggarap petani, sebagai landasan atau
untuk mewujudkan suatu UU sebagai
prasyarat
untuk
menyelenggarakan
jelmaan politik agraria nasional yaitu 35
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
pembangunan masyarakat
ekonomi adil
tersedianya tanah yang cukup untuk
menuju
dan
dibagikan.12
makmur
berdasarkan Pancasila .11
dalam
Jika
konsistensi
pemantau
batas
Ketika UUPA tercipta ternyata
pemilikan tanah terus dijaga baik batas
pelaksanaanya
maksimal
banyak
juga
maupun
minimal
tentu
hambatan yang menghadangtermasuk
persoalan keadilan dibidang pertanahan
pro-kontra
tidak akan merebak.
substansialnya
dan
Sejak
kecurigaan terhadap penyusupan paham
awal
pelaksanaan
komunis di dalamnya, akibat kendala-
landreform sekitar tahun 1961 sampai
kendala itu, maka landreform yang
dengan tahun 2002 setidak-tidaknya
begitu krusial sempat tidak berjalan
sebanyak 840.227 hak tanah obyek
begitu lama. Padahal dalam sejarahnya
landreform
landreform
kepada 1,328 juta lebih keluarga petani
justru
pertama
kali
sudah
didistribusikan
dipopulerkan oleh Amerika Serikat di
yang
tersebar
Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.
antara
lain
Ahli Tanah dari New York, Wlf
pertanahan yang tidak sempurna. Hal
Ladeijensy,
ini mengakibatkan luas tanah obyek
melancarkan
dikontrak kebijakan
untuk
landreform
pembagian
diseluruh adanya
yang
Indonesia administrasi
akan
dibagikan
tanah guna menangkal pengaruh
menjadi tidak tepat Kelemahan ini
komunisme.
sangat rawan dan membuka peluang bagi
Namun saat diundang oleh
penyimpangan
dan
penyelewengan.
Presiden soekarno untuk membantu di
Hambatan utama pelaksanaan
berpendapat
landreform adalah lemahnya kemauan
program landreform ini akan gagal di
politik pemerintah seperti pada masa
Indonesia,
minimnya
Orde
digunakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
melakukan
program
Indonesia,
Ladeijensky
pemerintah
serupa
karena yang
dapat
Baru
yang
mengejar
membeli tanah-tanah luas yang akan
Kebijakan
dibagikan. Juga setelah kunjungannya
keberpihakkan
yang
beliau
golongan ekonomi lemah termasuk
tanah
petani yang memang membutuhkan
pertama
mengatakan
bahwa
(1961) keadaan
ini
lebih
kurang
memberikan
pada
masyarakat
dijawa yang langkah dan penduduk
tanah.
yang banyak maka ketentuan luas
Meski tanah memang langkah karena
maksimun
tidak bisa diperbaharui (unrenewable
tidak
memungkinkan
resources ), saling sengketa antara
36
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
a)
rakyat dengan pemodal diuntungkan
melakukan
pengkajian
dengan kebijakan ekonomi yang lebih
peraturan
disebabkan oleh ekspansi modal secara
dibidang pertanahan ; b)
besar-besaran. Dalam hal, ini para pemodaldiuntungkan
para
perundang-undangan
melakukan penelahan
kebijakan
terhadap
pengkajian
terhadap
dan
pelaksanaan
ekonomi yang lebih condong pada
kebijakan dan peraturan perundang-
pertumbuhan ketimbang pemerataan
undangan yang berkaitan dengan
ekonomi. Data sensus pertanian tahun
landreform; c)
1983 dan 1993 misalnya menyebutkan
menyusun
dan
merumuskan
ternyata hampir 2 (dua) juta petani
kebijaksanaan
dijawa digusur dan melorot statusnya
peraturan
menjadi buruh tani karena lahan mereka
yang
digunakan
pembangunan
terlaksananya landreform.
ekonomi,
kawasan
prasarana
dan
rancangan
perundang-undangan diperlukan
untuk
dan
Namun belum kita lihatadanya
perumahan tanpa konpensasi yang amat
hasil dari pembentukan tim tersebut.
memadai.
Semakin
industri
menumpuknya
masaalah
Oleh Maria W. Soemarjono13
pertanahan tidak bisa dilepas dari
dikatakan tanah tidak pernah dijadikan
macetnya pelaksanaan landreform di
strategis
Indonesia. Mencermati perkembangan
pembangunan
sehingga
masyarakat
pelaksanaan
sekarang
dan
tingkat
UUPA sering terhambat secara politis –
pertumbuhan ekonomi yang begitu
psikologis
tinggi
Pergantian rezim peme-
maka
kiranya
kebijakan
banyak
pertanahan dalam rangka landreform
perubahan pada wilayah pelaksanaan
perlu ditinjau ulang. Kebijakan ini perlu
landreform
untuk
rintahan
tidak
membawa
Indonesia.
Walaupun
disesuaikan
dengan
konsep
Pemerintah dimasa reformasi
pembaharuan agraria dan paeadigma
ini
baru
berupaya
untuk
menggiatkan
yang
mendukung
ekonomi
dengan
kerakyatan, demokratis dan partisipatif,
mengeluarkan KepresNo.48 tahun 1999
namun hal ini tidak bisa dilepaskan dari
tentang tim Pengkajian Kebijaksanaan
keseriusan pemerintah. Sebab berhasil
dan Peraturan Per
tidaknya suatu program tergantung dari
kembali
landreform
Undang-Undangan Pelaksanaan
Dalam
landreform.
kemauan politik pemerintah berkuasa.
Rangka
1.
Tim
Landreform ini mempunyai tugas (pasal
Sudarga Gautama, 1990, Tafsiran UndangUndang Pokok Agraria, PT.Citra Aditya. Hal 23
3) yaitu :
37
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
D.Agenda Pembaruan Agraria Posta
Berakhir
(2000:
15),
dan
dalam
Orde Baru: antara Harapan dan
beberapa kesempatan diskusi yang pernah digelar setelah kelahiran TAP
Kenyataan
MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Setelah rezim Soeharto terbukti
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
mengesampingkan agenda pembaruan
Sumber Daya Alam, serta Keppres
agraria – penataan dan pengaturan
Nomor
penguasaan, pemilikan, pemanfaatan
Kebijakan Nasional di Bidang Agraria:
dan penggunaan tanah secara adil -
“mengapa isu pembaruan agraria yang
sehingga kita harus terus berhadapan
kembali bergema posta “lengsernya”
dengan
dan
Soeharto – setelah kurang lebih 32
sengketa tanah yang berkepanjangan,
tahun dipetieskan – hanya berlangsung
maka pertanyaannya sekarang adalah,
sesaat,
apakah setelah secara formal rezim ini
Pertanyaan ini muncul, tentu saja bukan
jatuh
karena masalah pertanahan di Indonesia
masalah
lantas
ketimpangan
dengan
sendirinya
34
Tahun
kemudian
2003
tentang
lenyap
lagi?”
pembaruan agraria bisa dilaksanakan?
sudah
Jawabannya adalah bisa dan harus
pemecahannya.
diperjuangkan untuk bisa!
pertanyaan itu lahir sebagai respon
demikian, jika
kita
Namun
kembali
pada
menemukan
muara
Justru
sebaliknya,
kritis paling tidak terhadap tiga hal.
landasan filosofis yang mendasari ide
Pertama, jatuhnya kekuasaan
dan cita-cita pembaruan agraria, sambil
Soeharto yang oleh banyak kalangan
melihat
dinilai
kecenderungan
mempehitungkan
peluang
dan
sebagai
pintu
masuk
bagi
serta
terwujudnya tata kehidupan sosial,
kemungkinan yang ada, upaya untuk
ekonomi dan politik yang demokratis,
melempangkan
tidaklah
ternyata belum memberi jaminan apa-
semudah seperti kita membalik tangan,
apa bagi upaya pemecahan masalah
sekalipun di tengah iklim kehidupan
pertanahan. Seperti pada era Orde Baru,
sosial-politik yang “lebih demokratis”
hingga
seperti saat ini.
menyaksikan maraknya sengketa tanah
jalannya
kini
kita
masih
bisa
Mengapa demikian, sebab jika
di berbagai daerah, yang beberapa
jalan bagi pembaruan agraria cukup
diantaranya bahkan harus merenggut
mulus, mungkin tidak akan muncul
korban jiwa dan harta benda yang tidak
pertanyaan
sedikit. Sekadar untuk menunjuk satu
seperti
yang
pernah
dilontarkan Gunawan Wiradi dalam
contoh,
bukunya
yang
Bulukumba
Agraria:
Perjalanan
berjudul yang
Reforma
kasus
sengketa
tanah
di
yang belum lama ini
belum 38
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
terjadi, adalah sebagian sisi gelap dari
serta kehidupan yang ada di atas tanah;
sekian banyak kisah pahit persoalan
dan
tanah di Indonesia yang hadir dan ada
keputusan berkenaan dengan akses dan
di hadapan kita saat ini.
kontrol, serta pemanfaatan tanah.
Kedua, sebagai
pembaruan
satu-satunya
jalan
(3)
pemusatan
pengambilan
agraria
Ketiga, meskipun saat ini sudah
bagi
lahir TAP MPR Nomor IX/MPR/2001
pemecahan masalah pertanahan juga
tentang
masih belum menjadi agenda politik
Pengelolaan
utama pemerintah. Sebagai persoalan
kebijakan produk kompromi politik –
yang sangat serius, hingga kini masalah
yang oleh beberapa kalangan dinilai
pertanahan masih belum memperoleh
sebagai kemunduran dalam perjuangan
perhatian
pembaruan agraria
yang
semestinya.
Itulah
Pembaruan
Agraria
Sumber
Alam,
– tersebut juga
sebabnya masalah krisis keadilan yang
tampak
kita hadapi sejak jaman penjajahan –
jaminan apa-apa bagi upaya pemecahan
yang
Soeharto
masalah pertanahan. Selain kandungan
menemukan muara kesuburannya –
isinya yang masih memiliki banyak
juga tidak kunjung reda. Di satu pihak
kelemahan,
kita
semakin
menunjukkan
menjadi
yang tegas dan bersungguh-sungguh
pembangunan
untuk mengimplementasikannya. Oleh
di
era
masih
kekuasaan
menyaksikan
banyaknya
rakyat
yang
“pengungsi-pengungsi”
belum
Daya
dan
mampu
memberi
pemerintah pun komitmen
belum
politiknya
akibat
sebab itu, lahirnya Keppres Nomor 34
hilangnya penguasaan mereka atas
tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional
tanah; sementara di lain pihak tanah
di Bidang Agraria – yang menurut
mereka (rakyat) diusahakan secara
pemerintah merupakan tindak lanjut
eksklusif
oleh
dari amanat yang tertuang dalam TAP
perusahaan-perusahaan raksasa yang
MPR Nomor IX/MPR/2001 – kebijakan
berlindung di balik kata pembangunan.
itu pun tampaknya masih belum dapat
Muara dari semua itu adalah krisis
dijadikan sebagai indikator adanya
keadilan. Dalam soal tanah, krisis itu
kehendak politik dari pemerintah untuk
mewujud
sesegera
(development
refugees)
dan
eksploitatif
dalam
bentuk:
(1)
mungkin
melaksanakan
pembaruan agraria yang sejati.
ketidakadilan dalam akses dan kontrol berbagai kelompok sosial terhadap tanah;
(2)
ketidakadilan
2.
dalam
pemanfaatan dan pengelolaan tanah, terutama berbagai usaha dan organisasi,
Erman Rejagukguk, 1985, landreform : Suatu Tinjauan kebelakang dari pandangan kedepan, Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XV, FHUI, Jakarta. Hal 323
39
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
sumber
Dengan melihat kondisi dan kecenderungan
yang
ada,
agraria
banyak
(elite
ekonomi/kaum kapitalis); dan mereka
sulitnya di
yang dapat meraup keuntungan besar
Indonesia paling tidak disebabkan oleh
dari kondisi tersebut (kaum oportunis),
lima hal. Pertama, pembaruan agraria
adalah pihak-pihak yang sama sekali
pada
perubahan
tidak menghendaki perubahan. Dilihat
struktur sosial, ekonomi dan politik
dari kacamata kepentingan mereka,
masyarakat. Itu artinya, pembaruan
perubahan untuk mewujudkan keadilan
agraria akan membawa konsekuensi
dan kemakmuran bagi sebagian besar
terjadinya
struktur
rakyat yang hidup di lapisan bawah
kekuasaan di masyarakat di satu sisi;
merupakan kerugian besar yang harus –
dan akan selalu berhadapan dengan
tetapi tidak mau mereka terima.
pelaksanaan
pembaruan
dasarnya
agraria
adalah
perubahan
Kedua,
kekuatan pro dan kontra di sisi lain.
diletakkan
dalam
Tidak terkecuali pembaruan agraria,
konteks kekinian, faktor yang ikut
upaya apa pun yang secara hakiki
merintangi pembaruan agraria datang
hendak
perubahan
dari kekutan kapitalis global yang
fundamental dan radikal – transformasi
secara sistematis dan terencana –
sosial – pada dasarnya hanya bisa
melalui institusi WTO, World Bank,
diwujudkan
IMF,
melakukan
bila
seluruh
kekuatan
bahkan
Organisasi
pendukungnya masuk ke dalam arena
Pemerintah
pertarungan politik dan kepentingan
menggulirkan
yang berbeda-beda, bahkan bertolak
gagasan globalisasi dan pasar bebas
belakang. Diletakkan dalam konteks
(neoliberalisme). Seperti telah banyak
inilah, maka perjuangan mewujudkan
dibahas oleh kalangan intelektual kritis,
pembaruan agraria akan senantiasa
faham
berhadapan dengan kekuatan pro status
persaingan
quo
mewujudkan kemakmuran dan keadilan
yang
tidak
menghendaki
(Ornop) dan
pemikiran bebas
–
Non terus
mendesakkan
yang
meyakini
sebagai
kunci
ini pada dasarnya merupakan instrumen
perubahan.
perubahan sosial, ekonomi, politik dan Tantangan
terbesar
yang
budaya yang diciptakan oleh kekuatan
perintang
jalan
kapitalis global untuk memperlancar
pembaruan agraria terutama datang dari
proses penghisapan terhadap sumber
pihak-pihak yang merasa kepentingan
daya – alam maupun manusia – yang
ekonomi-politiknya
melimpah
signifikan
kehendak
menjadi
politik
terancam itu
bila
dilaksanakan.
di
negara-negara
Dunia
Ketiga. Dengan demikian, maka tak
Mereka yang menguasai dan memiliki 40
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
pelak lagi, tanah dan sumber agraria
didukung oleh pakar teori perubahan
lainnya menjadi sasaran pokok yang
sosial dan sokongan dana yang sangat
hendak dikuasai dan dieksploitasi untuk
besar, para pengusung neoliberalisme
kepentingan akumulasi modal. Sumber-
pun terus aktif mewacanakan konsep
sumber agraria yang secara hakiki
dan teori perubahan yang tanpa disadari
merupakan
oleh penerimanya – baik pemerintah,
sumber
pemenuhan
kebutuhan hidup orang banyak –
kalangan
akademisi,
memiliki fungsi sosial – hendak diubah
maupun
menjadi barang modal yang penguasaan
pembelokan
arah
dan pemilikannya terkonsentrasi hanya
sejati
berpijak
dibeberapa tangan pemilik modal besar.
kerakyatan dan keadilan.
ornop
yang
Faktor
Dengan begitu, maka tidak saja rakyat
–
intelektual
sebagai
upaya
perubahan
sosial
pada
ketiga
ide-ide
yang
ikut
menjadi kehilangan akses dan kontrol
menambah daftar kesulitan pelaksanaan
mereka atas sumber-sumber agraria
pembaruan agraria di Indonesia datang
bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya,
dari kekuatan pro pembaruan agraria
juga kehilangan basis sumber daya bagi
sendiri.
diperolehnya kuasa ekonomi, sosial,
organisasi rakyat (tani) masih belum
dan politik mereka.
mampu menjadi kekuatan pendorong
Hingga
kini
ornop
dan
Berkaca pada kecenderungan
perubahan yang cukup kuat dan solid.
seperti itu, ada dua hal yang harus
Diakui atau tidak, baik ornop maupun
senantiasa dicermati dan terus dikritisi.
organisasi rakyat (tani) masih banyak
Pertama,
yang
menghadapi kendala – baik pada tataran
globalisasi
ideologis maupun teknis-operasional –
kekuatan
bercita-cita
neoliberal
mewujudkan
dan pasar bebas tidak hanya menyusupi
yang
wilayah kekuasaan negara dengan cara
penghambat, bahkan kontra produktif
mendikte dan mengarahkan kebijakan-
terhadap
kebijakan
selaras
agraria. Padahal, jika kita kembali pada
melainkan
prasyarat pokok pembaruan agraria,
dengan
pemerintah
agar
kepentingannya,
potensial
menjadi
upaya-upaya
selain
ornop – yang selama ini diharapkan
pemerintah, terpisahnya elite penguasa
menjadi
kekuatan
dari pengusaha, dan tersedianya data
transformasi sosial – dengan cara
tentang masalah agraria yang lengkap,
mengarahkan agenda perjuangannya
prasyarat pokok lain yang tidak kalah
sesuai dengan tuntutan globalisasi dan
pentingnya adalah adanya organisasi
satu
political
pembaruan
juga menyusupi wilayah perjuangan
salah
adanya
faktor
pasar bebas. Paralel dengan itu, kedua,
41
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
will
dari
rakyat (tani) yang kuat, solid dan
maka proses sosialisasi dan penyadaran
memiliki komitmen yang tinggi.
– baik kepada masyarakat luas, ornop,
Keempat, kita juga masih
organisasi tani maupun pemerintah –
menghadapi kenyataan di mana cita-
tentang hakikat dan arti pentingnya
cita untuk mewujudkan pembaruan
pembaruan agraria menjadi terhambat.
agraria, terutama land reform masih
Ini tentu saja bukan masalah kecil,
sering dituduh sebagai kehendak yang
sebab
berakar dari ideologi komunis yang
pengalaman
harus diperangi. Ironisnya, sikap phobi
disebabkan oleh adanya instabilitas
dan paranoid semacam ini tidak hanya
sosial, ekonomi, dan politik, kegagalan
melanda kalangan masyarakat awam
untuk melaksanakan pembaruan agraria
dan
juga
mereka
yang
merasa
jika
kita Orde
disebabkan
bercermin
pada
Lama,
selain
karena
belum dan
sumberdayanya terancam, melainkan
meratanya
pengetahuan
juga melanda kalangan intelektual,
pemahaman
masyarakat
akademisi dan elit politik, bahkan
substansi pembaruan agraria.
sebagian kaum tani di pedesaan. Petani
Akhirnya, apa yang bisa kita simpulkan
dan
pada
dari kenyataan yang tergambar di atas
menghindari
adalah, bahwa meskipun kehidupan
pembicaraan yang menyangkut masalah
politik saat ini bisa dikatakan “lebih
pembaruan agraria dan land reform.
demokratis”, tetapi hal itu belum bisa
Alasannya, mereka takut dicap BTI
memberi ruang yang cukup signifikan
(Barisan Tani Indonesia) atau dituduh
bagi pemecahan masalah pertanahan
PKI.
melalui pembaruan agraria. Padahal,
Kelima, faktor penting lain yang ikut
jika
menghambat pelaksanaan pembaruan
menyelesaikan
agraria di Indonesia adalah langkanya
tanpa pembaruan agraria adalah MIMPI
pakar agraria di dalam negeri yang mau
YANG AKAN TETAP MENJADI
secara
MIMPI.
masyarakat
umumnya
cenderung
serius
mendalami
pedesaan
dan
komprehensif
masalah
3.
pemikirannya ke hadapan publik luas.
historis
baik maupun
wacana
sadari,
kehendak
masalah
untuk
pertanahan
agraria,
menyebarluaskan dan mewacanakan
Akibatnya,
kita
tentang
Maria W. Soemarjono, 2001, tanah dari rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk rakyat, MediaTransparansi Indonesia Cyber.
teoretis,
deskripsi-empiris
tentang masalah agraria menjadi barang yang sangat langka. Dengan begitu,
42
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
rakyat secara adil dan merata adalah
E.Masalah Pokok Pertanahan bukan Teknis-administratif:
keniscayaan. Karena itu, jika akhir-
Upaya Meluruskan Cara Pandang
akhir ini banyak orang yang menggugat
Masalah
pembangunan, menurut hemat saya, Seperti telah dikemukakan di
yang menjadi poin pokok kritiknya
masalah pokok yang akan
bukan terletak pada kata dan aktivitas
dibahas dalam makalah ini adalah
“pembangunan”, melainkan pada faham
bagaimana
masalah
pemikiran atau paradigma – termasuk
pertanahan; dan hal-hal apa saja yang
praktik-praktik yang menyertainya –
harus
yang
muka,
menerjemahkan
diperhatikan/dipertimbangkan
melandasi
sebuah
konsep
Karena
itu,
dalam upaya menangani/memecahan
pembangunan.
masalah pertanahan diletakkan dalam
pembangunan dikatakan gagal, dalam
konteks persoalan pokok pertanahan,
arti
pembangunan dan pembaruan agraria.
kesejahteraan dan kemakmuran, tetapi
Sebelum tiba ke sana, terlebih dahulu
justru malah menyengsarakan rakyat
akan dibahas apa sesungguhnya yang
banyak, hal itu bukan karena adanya
menjadi hakikat masalah pertanahan
pelaksanaan
diletakkan dalam konteks pembangunan
pembangunan an sich. Kegagalannya
dan pembaruan agraria. Untuk itu,
bisa disebabkan oleh tiga kemungkinan.
pertama-tama
Pertama,
perkenankanlah
saya
tidak
mampu
mewujudkan
atau
aktivitas
karena
praktik
untuk meluruskan dan mempetajam
pembangunannya yang menyimpang
cara pandang atau perspektif kita dalam
dari kerangka dasar yang melandasinya.
melihat
Itu artinya, ada kekeliruan (dalam arti
hakikat
pembangunan
dan
kaitannya dengan masalah ketimpangan
luas)
dan sengketa/konflik tanah. Hal ini
kebijakan dan program pembangunan.
penting
Kedua,
agar
pembahasan
kita
pada
tataran
implementasi
karena
secara
senantiasa selaras dan berada dalam
paradigmatis/filosofis,
koridor kepentingan pembaruan agraria
pembangunan yang digunakan memang
dan kepentingan sebagian besar rakyat
tidak
Indonesia.
mensejahterakan rakyat secara adil dan
Berkenaan pembangunan,
merata.
dengan
memiliki
konsep
kehendak
Dengan
kalimat
untuk
lain,
kesejahteraan yang ditawarkan konsep
pelaksanaan
pembangunan
pembangunan dalam arti sebagai upaya
semacam
ini
adalah
pseudo kesejahteraan. Ketiga, karena
untuk mewujudkan kesejahteraan dan
baik
kemakmuran (dalam arti luas) seluruh
secara
paradigmatis/filosofis
43
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
maupun implementasinya sudah tidak
empiris telah gagal memenuhi janjinya,
sejalan
karena terbukti telah menyengsarakan
dengan
mewujudkan
kehendak
untuk
kemakmuran
dan
sebagian
besar
rakyat
Indonesia.
Sampai pada titik ini, maka ada dua hal
kesejahteraan bagi rakyat banyak. menjadi
penting yang menyangkut masalah
hendak
pertanahan yang harus digarisbawahi.
mengkritik dan membaiki kondisi-
Pertama, akar masalah pertanahan yang
kondisi buruk akibat pembangunan,
sudah
maka harus cukup jernih untuk melihat,
dasarnya bukan terletak pada tataran
apakah dampak buruk yang muncul itu
masalah teknis administrasi pertanahan.
lahir sebagai akibat dari adanya (1)
Bukan
kekeliruan pada tataran implementasi
kepastian
pembangunan;
tanah
Dengan jelas
demikian,
kiranya,
setiap
(2)
kita
karena
konsep
sedemikian
pula
parahnya
karena
tidak
hukum atas
(sertifikat
pada
adanya
kepemilikan
tanah).
Kedua,
yang
persoalan pertanahan muncul pertama-
secara paradigmatis/ filosofis sudah
tama dan terutama karena tidak adanya
sesat;
kehendak politik dari pemerintah Orde
pembangunannya
atau
Kejernihan
itu
(3)
sendiri
karena
dalam
keduanya.
melihat
Baru
dan
untuk
meletakkan
agenda
mengkritisi pembangunan seperti itu
pembaruan agraria sebagai basis utama
akan menghindarkan kita paling tidak
pembangunan. Ketiadaan kehendak itu
dari: (1) upaya-upaya perubahan dan
terutama disebabkan oleh ide dan
pembaikan yang sifatnya pragmatis,
gagasan pembangunan Orde Baru yang
parsial, dan semu; serta (2) kerancuan
secara hakiki tidak sejalan dengan cita-
teoretis dalam merumuskan konsep dan
cita
mengimplementasikan
berorientasi pada kepentingan sebagian
program
agraria
yang
besar rakyat Indonesia.
pembangunan. Jika
pembaruan
kita
bercermin
pada
pengalaman buruk pembangunan yang diprakarsai
Orde
Baru,
PENUTUP
maka
kelemahan utamanya terletak pada
A. Kesimpulan
paradigma yang mendasarinya, yakni kapitalisme/ developmentalisme, bukan
Membahas
masalah
semata-mata kekeliruan pada tataran
pengambilalihan
implementasi kebijakan pembangunan
“kepentingan” pembangunan di saat
sebagaimana
kita tengah dihadapkan pada masalah
kalangan.
menurut
Gagasan
beberapa
tersebut
secara
tanah
untuk
pertanahan yang sangat berat dan belum
44
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
menemukan
akhir
sesungguhnya
penyelesaiannya,
bukan
jelas bukan perkara mudah. Jika tidak
terletak
jernih
administratif pertanahan, seperti adanya
dalam
melihat
pokok
pada
semata-mata
persoalan
persoalannya, besar kemungkinan akan
kekacauan
terjebak pada upaya-upaya dan tawaran
mekanisme
solusi
hendak
pertanahan, ketidaklayakan dalam soal
memecahkan masalah, padahal – tanpa
ganti rugi dalam pengambilalihan tanah
disadari – justru menambah, bahkan
dan
memperparah beban permasalahan yang
beberapa kasus masalah seperti itu
sudah ada. Karena itu, agar terhindari
memang terjadi, tetapi bukanlah sumber
dari
utama
yang
seolah-olah
jebakan
kerancuan
teoretis
dalam
teknis-
pengelolaan
pengaturan
sebagainya.
dan
administrasi
Meskipun
penyebab
dalam
timbulnya
semacam itu, di akhir tulisan ini saya
konflik/sengketa tanah yang sifatnya
hendak menggarisbawahi dua hal yang
mendasar dan signifikan mempengaruhi
mungkin berguna sebagai catatan dalam
baik
menangani masalah pertanahan yang
rakyat.
buruknya
kondisi
kehidupan
ada saat ini. Masalah tersebut hanyalah satu Pertama,
berkenaan
faktor
dari sekian banyak turunan masalah
penyebab terjadinya sengketa tanah
pertanahan yang berakar dari: (1)
sebagai “dampak buruk” pelaksanaan
pilihan paradigma pembangunan yang
pembangunan. Sebagai bagian penting
tidak
dari sumber agraria, tanah memiliki
sebagian besar rakyat Indonesia. (2)
fungsi dan kedudukan yang sangat
Adanya
strategis, baik secara sosial, ekonomi
pemaknaan/perlakuan dan kepentingan
maupun
atas
politik.
dengan
Karena
nilai
selaras
dengan
kepentingan
perbedaan
tanah
yang
secara
diametral
strategisnya itu pulalah tanah menjadi
bertolak belakang. Di satu pihak tanah
contested resources yang potensial
dimaknai sebagai aset ekonomi yang
melahirkan
memiliki fungsi sosial; sementara di
konflik/sengketa,
baik
antara rakyat dengan rakyat; rakyat
pihak
dengan
dengan
sebagai barang komoditi dan modal
pemerintah; maupun antarketiganya,
untuk mencetak nilai lebih. (3) Adanya
atau
yang
benturan kepentingan semacam itu
berkepentingan terhadap sumber agraria
semakin diperparah oleh absennya tata
tanah. Oleh sebab itu, faktor penyebab
aturan – yang jelas, tegas, tidak
utama timbulnya konflik/sengketa tanah
kontradiktif, komprehensif, dan sesuai
dalam
dengan kepentingan sebagian besar
perusahaan;
antarsiapa
konteks
rakyat
pun
pembangunan
lain
dimaknai
45
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
semata-mata
rakyat – tentang bagaimana benda yang
tidak; bagaimana dampaknya terhadap
disebut tanah itu dikuasai, dimiliki,
lingkungan; dan seterusnya? Di atas itu,
digunakan, dikelola dan dimanfaatkan.
agar pembangunan bisa dilaksanakan
Ketiadaan tata aturan itu pulalah yang
tanpa merugikan rakyat banyak di satu
telah memberi ruang kebebasan bagi
pihak; dan tidak mendapat rintangan
setiap prinsip “siapa kuat dia dapat”
yang berarti di lain pihak, maka
untuk menguasai dan memperlakukan
sebelum pengambilalihan tanah untuk
tanah tanpa memperhatikan hajat hidup
pembangunan
orang
hanya
dahulu harus ada upaya holistik dan
kekuasaan
komprehensif untuk: (1) merumuskan
banyak.
mereka
yang
Akibatnya, memiliki
dijalankan,
pembangunan
terlebih
ekonomi-politik besarlah yang memiliki
strategi
akses dan kontrol atas tanah secara
paradigmatis/filosofis
leluasa. Sebaliknya, rakyat kecil yang
kepentingan
miskin kuasa ekonomi dan politik
rakyat Indonesia; dan (2) melakukan
menjadi tersingkirkan.
pembaruan agraria – penataan atas penguasan,
Kedua,
berkenaan
dengan
yang berpijak
sebagian
besar
pemilikan,
secara pada rakyat
penggunaan,
pengelolaan dan pemanfaatan tanah.
kebutuhan tanah untuk pembangunan,
Jika
penulis sepakat, bahwa pembangunan
dilaksanakan,
menuntut ketersediaan tanah yang terus
ketimpangan
bertambah. Pertambahan itu terjadi
tanah bisa dipastikan akan terus terjadi
seiring dengan bertambahnya jumlah
dan tetap menjadi karib persoalan
penduduk,
bangsa dan rakyat kita.
serta
meningkatnya
kedua
upaya
tersebut
maka dan
tidak
persoalan
konflik/sengketa
kebutuhan akan sarana dan prasarana Melihat
umum. Itu artinya, harus ada sekian
perkembangan
banyak tanah yang harus diambil dan
program landreform di Indonesia yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan
ternyata dapat
itu. Namun, satu hal yang kiranya
dikatakan sama sekali macet dalam
penting untuk dicatat, bahwa upaya
pelaksanaannya, Indonesia nampaknya
untuk merespon perubahan tersebut
kurang
harus senantiasa disesuaikan dengan
dapat belajar dari sejarah pembaharuan
kondisi obyektif – dilihat dari aspek
agraria,
manusia maupun alam – yang ada.
dilakukan
Artinya, apakah penggunaan tanah itu
oleh negara-negara lain didunia guna
benar-benar
mendukung pelaksanaan landreform di
untuk
memenuhi
terutama
landreform
kepentingan sebagian besar rakyat atau 46
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
yang
Indonesia, hal ini terutama disebabkan
Agraria dan lembaga Penerbit
oleh
FEUI,Jakarta.
kurangnya
kemauan
politik
Erman Rejagukguk, 1985, landreform :
pemerintah serta kebijakan pembangunan yang
Suatu Tinjauan kebelakang
lebih mengarah pada upaya mengejar
dari
pertumbuhan
tanpa
Majalah
pemerataan
ekonomi,
memperhatikan
pandangan Hukum
Pembangunan
akibatnya
kedepan, dan
No.4
Tahun
XV, FHUI, Jakarta.
dirasakan oleh Gunawan
rakyat terutama yang tidak memiliki
Wiradi,
2000,
Reforma
tanah yang semakin terpuruk pada
Agraria
Perjalanan
kemiskinan.
Belum
Berakhir,
Yang Lapera
Pustaka Utama, Yogyakarta. Maria W. Soemarjono, 2001, tanah dari
B. Saran Disini pemerintah harus bekerja
rakyat,
keras dengan memaksimalkan segala
Untuk
perundang-undang yang mendukung
Transparansi
agrarian reform kejalan yang lebih baik
Cyber.
lagi
denagn
membangun
Sudarga
politi
Oleh
Rakyat
rakyat,
Gautama,
dan
Media Indonesia
1990,
Tafsiran
pertanahan yang mengangkat derajat
Undang-Undang
Pokok
rakyat miskin dimana peruntukan tanah
Agraria,
Aditya
ditujukan kepada kesejahteraan rakyat.
Bakti, Bandung. Aminuddin
Salle,2007,
Pengadaan
DAFTAR PUSTAKA
PT.Citra
Hukum
Tanah
untuk
Kepentingan Umum, Kreasi Total Media, Makassar.
Anonim, 13 Mei 2002, Pengalaman dan Hikmah
Sejarah
Syaiful Azam, 2003, Eksistensi Hukum
UUPA,
Tanah Dalam Mewujudkan
kompas Cyber. A.P.Perlindungan,
1980,
Tertib
Komentar
Hukum
Agraria,,
Atas Undang-Undang Pokok
Universitas Sumatera Utara,
Agraria, alumni Bandung,
Medan.
Bonnei Setiawan, 1997, Reformasi
Hasan Wargakususma, 1992, Hukum
Agraria, Perubahan Politik,
Agraria I, PT Garamedia
dan
Pustaka, Jakarta.
Agenda
Agraria Konsorsium
di
Pembaharuan Indonesia, Pembaruan
47
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
Karno di Bogor, tanggal 4 Mei
Maria, Sumardjono, 2001, Kebijakan
2001
Pertanahan antara Regulasi
Mochamad Tauchid,
dan Implementasi, Jakarta.
Agraria:
Munir, 2002, Perebutan Kuasa Tanah, Lappera
Pustaka
Sebagai
Rakyat
Indonesia,
M.P
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Sediono Tjondronegoro,
Peraturan Dasar Pokok-Pokok
1999.
Agraria.
Kumpulan
Lexy
Gerakan Pembaruan Agraria makalah
IX/2001″,
Sosiologi
dalam
Tulisan
J.
Moleong,
1990,
Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta. Mertokusumo., Sudikno, 1985, Hukum
Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak
Acara
Kandung Pembaruan Agraria”,
Liberty ,Yogayakarta
yang Seminar
Badan
Sebagai
Agraria,
Pengantar,Liberty,Yogyakarta
Suatu
Munir, 2002, Perebutan Kuasa Tanah, Lappera
Nasional
Pustaka
Utama,
1991,
Hukum
Indonesia
(Suatu
Jakarta
Pertanahan
Perangin.,
Nasional (BPN), di Yogyakarta,
Effendi,
Agraria
tanggal 16 Juli 2002.
Telaah dari Sudut Pandang
Wiradi, Gunawan, 2001. “Masalah Pembaruan Agraria: Dampak
Praktisi
Land
Rajawali,Jakarta.
Reform
Perekonomian Makalah
dalam
Indonesia,
Nasional
diselenggarakan oleh Sekolah Pertanahan
Perdata
-------------, 2005, Mengenal Hukum
disampaikan
Pembaruan
(STPN),
Metode
Maria, Sumardjono, 2001, Kebijakan
Gunawan Wiradi , 2002b, “Pembaruan
Tinggi
Terpilih,
Rosdakarya,Bandung.
April 2002.
dalam
Agraria:
Penelitian Kualitatif, Remaja
No.
Munas III KPA di Garut, 23
makalah
M.P.,
Bandung: Akatiga.
Gunawan Wiradi, 2002a. “Tantangan
MPR
Jakarta:
Tjakrawala.
Undang-Undang Republik Indonesia
Tap
Masalah
Penghidupan dan Kemakmuran
Utama,
Jakarta
‘Posta’
1952. Masalah
tehadap
Prodojodikoro.,
Negara”,
Hukum,
Wirjono,
CV
1961,
Rancangan Undang-Undang
diskusi
Hukum
peringatan Satu Abad Bung
Perjanjian
Hukum
dan Masyarakat, Kongres I
48
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
-----------,
Asas-Asas
Sutanto.,Retnowulan,
Hukum
Acara Perdata Dalam Teori
Jakarta
dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
yang
Supardi, 1993, Metodologi Penelitian
Kajian
Bisnis, Seria 1, BPFE VII
Undang-Undang Demokratis
Suatu
UGM, Yogyakarta.
Sosiologis, Undip, Semarang. Aminuddin Pengadaan
,2007,
Hukum
Soekamto., Soerjono, 1986, Pengantar
untuk
Penelitian Hukum, UI Press,
Tanah
Cet Ketiga.
Kepentingan Umum, Kreasi
----------, 2002, Hukum Adat Indonesia,
Total Media, Makassar.
PT Raja Grafindo Persada,
Satrio, J, 1992, Hukum Perjanjian, PT.
Jakarta.
Cipta Aditia, Bandung. Soepomo,
1994,
Bab-bab
Hukum
Adat,
Soegiyono, 2000, Metode Penelitian
tentang
PT
Suatu
Pradya
Sihombing,
2005,
Pendekatan,
Hukum
Hanintijo,
Tanah
S.,
R.,
1992,
Metode
Hukum,
Ghalia
Indonesia, Gunung Agung,
Penelitian
Jakarta.
Indonesia, Jakarta.
1965,
Kumpulan
Ghalia
Indonesia,Jakarta.
Paramita, Jakarta.
Subekti,
Hukum
Perjanjian, Sumber Bandung,
Rahardjo., Seotjipto, 1998, Penyusunan
Salle.,
2002,
----------,
Putusan
1990,
Metode
Penelitian
Mahkamah Agung mengenai
Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Hukum Adat, Gunung Agung,
Indonesia, Jakarta. Wahid., Muchtar, 2008, Memaknai
Jakarta
Kepastian Hukum Hak Milik
-----------, 1999, Hukum Pembuktian,
atas Tanah,
Pradya Paramita, Jakarta
Republika, Jakarta.
----------, 1995, Aneka Perjanjian, PT
Wignidjodipoero.,
Aditya Bakti, Bandung
Pengantar
----------, 2001, Hukum Perjanjian,
Hukum
Intermasa, Jakarta.
Soerojo, dan Adat,
Masagung, Jakarta
Sumardjono., Maria, 1997, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian SebuahPanduan
Dasar,
Gramedia
Umum,
Pustaka
Jakarta..
49
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
1993,
Asas-asas CV
Haji
B. Peraturan Perundang-Undangan
C. Kamus dan Lain-lain
Echols, John., M dan Shadily Hasan,
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata Instruksi Presiden (Inpres)
1997, Kamus Inggris
Nomor 1 tahun 1991 tentang
Indonesia, An English
Kompilasi Hukum Islam.
Dictonery, Penerbit Pt
Undang-Undang
Gramedia, Jakarta.
Republik
Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, PT
Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
Rineka Cipta, Jakarta.
Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Keputusan Pengadilan Negeri
Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik
Semarang dengan Perkara
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
No.95/Pd.t/G/PNSMGcinta
Tentang Perkawinan
rasa keadilan rakyat dan
Undang-Undang Perkawinan dan
jelmaan dari cit-cita dan
Kompilasi Hukum Islam, 2007,
tujuan nasional.1
Pustaka Yuastisa, Yogyakarta.
Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang
Hak
Tanggungan
atas
Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah
Peraturan Pemerintah N0.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
50
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta