KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI SYARA T I
BERLAKUNY A TERHADAP PIHAK KETIGA
j
j
Tanti Risdianti Yuliana Yuli Wahyuningsih
j Program Studi IImu Hukum Fakultas Hukum UPN" Veteran" Jakarta Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan, Telp 021 7656971 Ext. 165
Abstract In thelndonesianpositive law, Prenuptial agreement provisions stipulated in the Indonesian Civil Code and in Act Nomor.1 year 1974 regarding Marriage. Prenuptial agreement, as an agreement, it is considered validwhen the required legitimate agreement egulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, andit has been made Previousoron the time of wedding. This Agreement shall be binding on third partiesif authorized by the registrarof marriage.
Key Words: prenuptial agreement, agreement, registrar of marriage
PENDAHULUAN
Berkembangnya
perhatian
pengetahuan
dan menjadi
pertimbangan
masyarakat tentang perjanjian kawin
bagi pasangan calon suarni istri yang
mengakibatkan
akan
kawin
im
eksistensi semakin
perjanjian
melangsungkan Namun alasan
mendapatkan
61
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
perkawinan. yang
dipakai
sebagai bahan pertimbangan antara satu
diminati,
pasangan dengan pasangan yang lain
diperlukan suatu kemampuan untuk
adalah
berbeda-beda,
disesuaikan
menganalisa hukum secara hati-hati,
dengan
kebutuhan
pasangan,
khususnya bagi Notaris dan Pejabat
bahkan seringkali dikaitkan dengan
Pembuat Akta Tanah, yang dalam hal ini
kepentingan aktifitas bisnisnya.
adalah pejabat yang berwenang dan
para
Adanya suatu pemahaman dan
sehingga
mempunyai
tugas
dalam
terutama
hal
lID
untuk
tujuan akan adanya perjanjian kawin,
menjaga keabsahan dan keberlakuan
akan semakin memperkaya pengetahuan
perjanjian kawin tersebut, sehingga
seseorang dan dapat menjadi bahan
dapat
pertimbangan, sehingga bagi pasangan
mestinya.
calon
suann
istri
melangsungkan
yang
akan
perkawinan,
dapat
B.
dipergunakan
sebagaimana
PERMASALAHAN.
menentukan pilihannya dengan tepat, apakah akan membuat perjanjian kawin ini atau tidak.
Pemahaman
a. Syarat-syarat sahnya dan keberlakuan
tentang
perjanjian kawin.
pengertian dan tujuan perjanjian kawin
b. Akibat hukum bagi akta perjanjian
ini tidak cukup tanpa adanya analisa
kawin yang dinyatakan tidak sah.
hukum yang cukup kritis, sehingga
c. Perjanjian kawin sebagai solusi untuk
ketika penggunaan perjanjian kawin ini
memperoleh property di Indonesia
diterapkan
bagi warga Negara Indonesia yang
dalam
praktek,
berbagai
tidak
karakteristiknya
macron
kehilangan dan
menikah
tujuan
dengan
warga
Negara
Asing.
keberadaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di
C.
PEMBAHASAN.
Indonesia. Bahkan ketika suatu perkawinan terjadi
antara
1. Syarat-syarat
seorang
berkewarganegaraan
Indonesia
berkewarganegaraan
asmg,
sahnya
dan
keberlakuan perjanjian kawin.
dan
peranan
Ketentuan mengenai perjanjian
lembaga perjanjian kawin ini tetap
kawin, terdapat dalam Kitab Undang-
62
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
Undang
Hukum
Indonesia
Setelah diberlakunya UU No.1/1974,
(selanjutnya disebut KUH Perdata) dan
peraturan-peraturanyang ada dinyatakan
Undang-Undang
Tahun
tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur
1974.Tentang perkawinan (selanjutnya
dalam Undang-Undang tersebut, hal ini
disebut UU No. 1/1974).
dinyatakan dalam pasal 66 tentang
Sebelum
Perdata
nomor
membahas
1
masing-masing
ketentuan
penutup
UU
No.1/1974,
pasal dalam kedua peraturan tersebut,
dengan kata lain sepanjang telah diatur
perlu
dalam
dipahami
mengenai
terlebih
ruang
dahulu lingkup
undang-undang
uu,
maka
ketentuan dalam KUH Perdata sudah
keberlakuannya. KUH Perdata, misalnya
tidak berlaku lagi.
berlaku bagi : Sebagai
- Mereka yang termasuk golongan
-
acuan
untuk
Eropa.
menentukan apakah suatu perjanjian
Mereka yang tennasuk golongan
kawin yang dibuat sah atau tidak, maka
Tiong
dasar yang dapat digunakan adalah :
Hoa,
dengan
beberapa
kekecualian dan tambahan seperti
a.
termuat dalam Lembaran Negara
perjanjian secara umum syarat sahnya
Tahun 1917-129.
suatu perjanjian ditentukan dalam pasal
Memenuhi syarat sahnya suatu
- Mereka yang termasuk golongan
. 1320 KUH
Perdata, yaitu
adanya
Timur Asing lain daripada Tiong
kesepakatan,
kecakapan
dalam
Hoa,
bertindak, adanya suatu hal tertentu dan
dengan
kekecualian
dan
penjelasan seperti termuat dalam
adanya suatu sebab yang halal.
Lernbaran Negara Tahun 1974-556.
Syarat pertama, tentang adanya kesepakatan, maka kesepakatan dapat
UU
No.
terlihat
1/1974 merupakan
dari
adanya
pembuatan
undang-undang yang bersifat nasional
perjanjian kawin tersebut secara tertulis
yang berlaku bagi seluruh Warga Negara
yang
Indonesia, baik yang di luar negeri
pasangan suami istri tersebut.
maupun dalam negeri.UU No.l/1974
suatu
juga berlaku bagi semua pemeluk agama
ditandatangani oleh calon suami istri
yang diakui di Indonesia.
tersebut tidak dapat dikatakan sebagai
ditandatangani
perjanjian
63
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
oleh
tertulis
calon Namun yang
suatu
kesepakatan,
pembuatan
apabila
dan
didalam
Republik
penandatanganan
Indonesia
Oktober
1976 Nomor
perjanjian tersebut ada unsur kesesatan,
menyatakan
pempuan
18 tahun.
dan
paksaan.Dan
membuktikan
adanya
tersebut,
melalui
pihak
hams yang
dalam
dirugikan,
untuk
unsur-unsur gugatan
hal
uu
melalui
pembuktian-
yang
perlu
menentukan
diperhatikan apakah
membuat
perjanjian
kawin
karena
pasal
151
menyatakan masih
untuk
pihak
tidak tentang
tersebut,
maka hal
yang
usia
ketentuan
dewasa
perjanjian
ketentuan
Syarat Kedua adalah mengenai dalam bertindak,
batas
nampaknya
pembuktian menurut KUH Perdata.
keeakapan
bahwa usia dewasa adalah
membuat
merasa
untuk
kawin
ini
menganut batas
usia
dengan
KUH
pada dewasa
melihat
pada
Perdata,
yang
bahwa seorang anak yang
minder
membuat
dapat
dianggap
perjanjian
eakap
kawin,
dengan
syarat bahwa anak tersebut hams sudah
tersebut
cakap atau tidak adalah mengenai batas
eukup untuk melangsungkan
usia
dan hams dibuat dengan bantuan
dewasa
seseorang
dan tersebut
pengampuan.
tidak menunjukan jika
berwenang,
tidak
bahwa dibawah
memberikan Sehingga
dalam prakteknya,
pejabat
khususnya
ijin pembuatan
dalam
hal ini syarat
Mengenai
dan
usia
pejabat pembuat akta tanah serta pejabat
seseorang
untuk
penegak
perkawinan,
dalam
menimbulkan
pengertian
hukum
komitmen kepastian
untuk hukum,
lainnya
mempunyai
menjaga
adanya
maka dalam hal ini
batas usia dewasa yang ditentukan
tersebut. sudah
perjanjian kawin itu dibuat.
yang
notaries
atau
cukup untuk kawin sudah ada pada saat
adanya keseragaman,
semua
perkawinan
didampingi oleh orang yang sehamsnya
Batas usia dewasa yang
dianut di Indonesia
namun
kepastian
13
477lK1Pdt, yang
N amun
tentang
dari
tertanggal
namun
oleh
jika
minimum
melangsungkan UU
No.lf1974 yang
diasumsikan
rancu,
berdasarkan
pasal 6 ayat 2 nya dan pasal 7 ayat 1
hukum positif kita adalah mengaeu pada
nya, maka batas usia dewasa untuk dapat
undang undang Nomor 30 Tahun 2004
melangsungkan
tentang
21 tahun.
jabatan
Yurisprudensi
notaries, Mahkamah
serta Agung
bahwa
perkawinan adalah umur
Pasal 6 ayat 1 menyatakan untuk
64
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
melangsungkan
perkawinan
seseorang
yang
belum
perjanjian harus menentukan jenis obyek
mencapai umur 21 tahun harus kedua
yang
mendapat
ijin
orang
tuanya,
sedangkan
pasal 7 ayat 1 menyatakan
diperjanjikan,
dengan pasal1332 menentukan
bahwa perkawinan
hanya diijinkan jika
dapat
pihak
mencapai
menjadi
pria
sudah
tahun dan pihak wanita
umur
19
sudah mencapai
diperdagangkan obyek
berdasarkan
pasal
barang-barang
hal pembuatan
dikemudian
syaratnya
kawin, maka
adalah harus memenuhi
minimum
yang
dipersyaratkan
melangsungkan
perkawinan,
seorang berusia
usia
yaitu sejak
dalam
hal
perjanjian
pria dan pihak wanita berusia 16 tahun,
memenuhi
dengan
sesuai
ketentuan
bahwa
sebe1um
perjanjian
dan
1334 KUH Perdata
kecuali
19 tahun untuk pihak
dapat
yang
undang-undang
yang
yang
baru
akanada
hari dapat menjadi
perjanjian
untuk
KUH Perdata yang
hanya barang-barang
umur 16 tahun, sehingga apabila dalam perjanjian
Hal ini dikaitkan
jika
obyek
dilarang
oleh
secara tegas. Sehingga
ini
apabila
dalam
suatu
yang
dibuat,
telah
kawin
persyaratan
dengan
sebagaimana
tujuan
dari
mencapai usia 21 tahun, harus mendapat
perjanjian
ijin dari kedua orang tuanya.
oleh dua orang calon suami istri untuk
Disamping
batas
usia
bahwa
mereka
kebiasaan ditaruh
mabuk dibawah
yang karena
melakukan
menyangkut maim
mempunyat
pengampuan
lemah day a pikirannya cukup
adalah
alcohol
perbuatan
tidak
cause
hukum,
yang
mereka, memenuhi
halal.
adalah adanya
Adanya
syarat
suatu
pihak-
yang
menyatakan
perjanjian
kawin
bahwa
tidak
dapat
pihak yang dilarang
untuk melakukan
disahkan
perkawinan,
otomatis
batas hukum, agama dan kesusilaan.
secara
dilarang
Mengenai
juga untuk membuat perjanjian kawin. Syarat suatu
hal
Ketiga
ten tang
adanya
tertentu,
artinya
suatu
ini
adalah sesuai dengan pasa129 ayat 2 UU
Selain
maka
telah
fit
Syarat Keempat
No.1I1974
ini,
kekayaan
persyaratan ketiga ini.
atau
dalam hal ini membuat perjanjian kawin. unsur-unsur
harta
hal
karena
dianggap
yaitu dibuat
mengatur akibat-akibat perkawinan yang
dewasa
ini, maka yang perlu diperhatikan
kawin tersebut,
dibuat
bilamana
isi
melanggar
dari
perjanjian
batas-
kawin,
maka perlu dipahami bahwa tujuan dari perjanjian
kawin
65
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
dibuat
adalah
untuk
o
menyimpangi aturan kebersamaan harta
d.an istri dan harta benda yang
kekayaan secara terbatas. Arti dari kata
diperoleh
terbatas
hadiah atau warisan maupun harta
disini
maksudnya,
bahwa
masing-masing
meskipun UU No.1I1974 Pasal 35
benda
menyatakan bahwa harta benda yang
perkawinan adalah masing-masing
diperoleh selama perkawinan menjadi
milik
harta bersama, namun pada ayat 2 nya
bersangkutan.
ketentuan
tersebut
dibatasi
-
dengan
yang
diperoleh
sebagai
suarni
atau
istri
selama
yang
Adanya persatuan untung dan rugr
ketentuan bahwa harta bawaan dari
yaitu
segala
keuntungan
yang
masing-masing suami dan istri dan harta
diperoleh selama perkawinan dibagi
benda yang diperoleh masing-masing
dua, demikian juga kerugian yang
sebagai hadiah atau warisan adalah
diderita. - Adanya persatuan pendapatan dan
dibawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak
penghasilan atas ketentuan peraturan
menentukan lain.
ini, maka suatu perjanjian kawin
Sehingga apabila
seseorang ingin membuat perjanjian
yang
kawin maka pilihannya hanya mencakup
kewajiban
3 unsur yaitu :
pengaturan harta kekayaan mereka
- Kebersamaan
harta
menyeluruh/bulat
hanya
mengatur suarm
istri
tentang diluar
secara
adalah tidak dibenarkan jika ditinjau
(algehele
dari maksud pembuat undang-undang
gemeenschap van goederen), artinya
mengatur
tentang
menyimpangi ayat 2 Pasal 35 UU
perjanjian kawin.
No.111974, sehingga harta bawaan
Ditinjau
dari masing-masing suarni dan istri
. menurut KUH
dari
adanya
suatu
ismya
maka
Perdata, asas yang
dan harta benda yang diperoleh
dikenal dalam pembuatan perjanjian
masing-masing sebagai hadiah atau
kawin adalah asas kebebasan yaitu calon
warisan adalah termasuk dalam harta
suami istri bebas untuk menentukan isi
bersama.
perjanjian
kawin
yang
mereka
- Peniadaan setiap kebersamaan harta,
kehendaki, namun kebebasan tersebut
sehingga dalam hal ini baik harta
bukannya tanpa batasan, karena pada
bawaan dari masing-masing suami
dasamya suatu perjanjian kawin harus
66
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
memperhatikan
untuk menjadi wali dan berwenang
larangan-larangan
untuk menunjuk seorang wali dengan
sebagai berikut :
testamen (butir 2 a,b,c diatur dalarn I. Perjanjian yang
bertentangan
pasal 140 KUH Perdata.
dibuat tidak boleh
dengan
kesusilaan
dan
ketertiban umum, batas-batas hukum dan
3. Tidak
agama (pasa129 ayat 2 UU No. 111974).
dibuat
perjanjian
yang
mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan
orang-orang
yang
menurunkannya. Hal ini (pasal 141
2. Tidak dapat dibuat janji-janji yang menyimpang dati :
KUH Perdata) dirasakan berlebihan
a) Hak-hak yang timbul dati kekuasaan
(overbodig) oleh karena pasal 1063
SUamI sebagai kepala perkawinan
KUH Perdata telah mengatur pula
(pasal 140 ayat 1), misalnya hak
larangan
suarru untuk menentukan tempat
mewans dati. orang yang masih
kediaman
mengurus
hidup. Disamping itu masih ada
kebersamaan harta (pasal 124 KUH
ketentuan lain yaitu pasal1334 ayat 2
Perdata).
KUH Perdata yang melarang untuk
atau
untuk
b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan
untuk
melepaskan
hak
melepaskan warisan yang belum
macht),
terbuka (jatuh me1uang atau sarna
misalnya hak untuk mengurus harta
dengan de nog niet opengevallen
kekayaan anak-anak dan mengambil
erfenis),
orang
tua
(ouder
lijke
meskipun
kesepakatan keputusan-keputusan pendidikan
dengan
orang
yang
bersangkutan sendiri.
mengenai
atau
mengambil
keputusan-keputusan
memengenai
4. Tidak dibuat perjanjian bahwa salah
pendidikan atau mengasuh anak-anak
satu pihak akan memikul hutang
(isi kekuasaan orang tua ditentukan
yang lebih besar dari baginya dalam
dalam pasal 298 dan seterusnya).
aktiva.
c) Hak-hak yang ditentukan undang5.
undang bagi mempelai yang hidup terlama
(langstlevende) misalnya,
Calon suami istri membuat
67
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
tidak boleh
perjanjian
(beding)
dengan
kata-kata
umum
(in
dalarn
KUH
Perdata
dengan
UU
algemene bewoordingen) bahwa
No.1/1974. Menurut KUH Perdata yaitu
hukum harta perkawinan mereka
pasal
147
KUH
akan diatur oleh undang-undang
menyatakan
bahwa
Negara
adat
kebatalan setiap perjanjian perkawinan
kebiasaan, undang-undang, kitab
harus dibuat dengan akta notaries
undang-undang
sebelum
Asing atau
atau
oleh
peraturan-
Perdata atas
perkawinan pasal
yang
ancarnan
berlangsung,
peraturan setempat yang berlaku di
sedangkan
Indonesia. Hal ini
No.111974 menyatakan bahwa pada
untuk
dikarenakan adanya
mencegah
waktu
ketidakpastianhukum.
atau
dilangsungkan,
29
ayat
sebelum kedua
1
UU
perkawinan pihak
atas
perjanjian bersama dapat mengadakan 6.
Dilarang membuat perjanjian kawin
perjanjian tertulis yang disahkan oleh
dengan syarat misalnya perjanjian
pegawai pencatat perkawinan,
kawin yang dibuat barn
setelah
berlaku
jika
sudah
akan
mana
isinya
berlaku Juga
dikaruniai
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak
seorang anak sehingga apabila isi
ketiga tersangkut, sehingga dalam hal ini
perjanjian kawin melanggar hal-hal
ada 2 pendapat yang saling bertentangan
tersebut diatas maka perjanjian
satu sarna lain dan perlu untuk ditelaah
kawin tersebut tidak memenuhi
secara kritis mengingat dalam praktek
persyaratan dari segi cause yang
dijumpai kecenderungan para penegak
halal yaitu bertentangan dengan
hukum
undang-undang, ketertiban umum
menganut
dan kesusilaan.
Perdata ini.
dan
praktisi
hukum
untuk
ketentuan
dalam
KUH
Pertama, pilihan hukum yang b.
Memenuhi syarat tentang bentuk
dipilih untuk menentukan ketentuan
dan waktu pembuatan akta perjanjian
mana yang akan dijadikan sebagai dasar
kawin.
acuan adalah dengan melihat pada Mengenai
syarat
bentuknya
keberlakuan KUH Perdata dan UU
perjanjian kawin maka ada perbedaan
No. 111974 sebagaimana telah dijelaskan
yang perlu dipahami antara ketentuan
sebe1umnya.
Singkatnya pasal 66
68
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
tentang
ketentuan
penutup
UU
yang
terbaru
mengesampingkan
No.1/1974 menyatakan bahwa untuk
peraturan yang sebelumnya sehingga
perkawinan dan segala sesuatu yang
dalam hal ini UU No.1/1974 merupakan
berhubungan
peraturan
dengan
perkawinan
yang
berdasarkan atas undang-undang ini,
mengesampingkan
maka
Dengan
dengan
berlakunya
undang-
terbaru
KUH
Perdata.
memperhatikan argumentasi
undang ini, ketentuan-ketentuan yang
tersebut diatas maka apabila dalam
diatur dalam
undang-undang
praktek dijumpai ada suatu perjanjian
Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek),
kawin yang dibuat secara dibawah
Ordonasi perkawinan Indonesia Kristen
tangan maka adalah suatu alasan yang
(Huwlijks
christen
tidak berdasar hukum jika perjanjian
indonesiers S.1933 No.74), Peraturan
tersebut dinyatakan tidak sah dilihat dari
perkawinan campuran (Regeling op de
bentuknya, meskipun untuk mendalilkan
gemengde huwelijken s.1898 No.158)
sahnya perjanjian kawin tersebut kita
dan
yang
tidak boleh hanya mendasarkan pada
mengatur tentang perkawinan sejauh
bentuknya saja dan memang diakui
telah diatur dalam undang-undang
bahwa dalam prakteknya kekuatan dan
kitam
ordonantie
peraturan-peraturan
lain
101
dinyatakantidak berlaku.
kepastian hukumnya akan lebih terjarnin
Hal ini sesuai dengan asas-asas
apabila dibuat dengan menggunakan
hukum yang berlaku di Indonesia yaitu
akta notaris. Mengenai
asas lex superiori derogate legi inferiori
waktu
pembuatan
dan lex posteriori derogate legi priori.
perjanjian perkawinan tersebut, maka
Asas lex superiori derogat legi inferiori
disini ada perbedaan antara ketentuan
artinya peraturan yang lebih tinggi
dalam
mengesampingkan peraturan yang lebih
No.1/1974. Pasal 147 KUH Perdata
rendah, dalam hal ini antara UU
menyatakan
No.1/1974 dengan KUH Perdata maka
kebatalan setiap perjanjian perkawinan
undang-undang adalah peraturan yang
harus
mempunyai derajat lebih tinggi daripada
sebelum
KUH Perdata. Asas lex
sedangkan
posteriori
KUH
Perdata
bahwa
dengan
atas
UU
ancaman
dibuat dengan akta notaries perkawinan
dilangsungkan,
dalam
29
pasal
UU
No.1/1974 menyatakan bahwa pada
derogat legi priori artinya peraturan
69
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
intinya perjanjian perkawinan dapat dibuat
pada
waktu
atau
3. Berdasarkan
sebelum
beberapa
secara
sistematis berdasarkan tata
perkawinan dilangsungkan. Atas
penafsiran
letak
penempatan ayat-ayat dalam pasalpersyaratan
pasal
tersebut,
yaitu
jika
sahnya petjanjian kawin tersebut diatas,
diperbandingankan antara ketentuan
jika kita cermati pada pasal 29 (1) UU
dalam
No.111974,
No.1I1974.
maka
syarat
sahnya
KUH
Perdata
dan
UU
perjanjian kawin tersebut selain dari
Ketentuan dalam pasal 147 dan pasal
unsur-unsur yang
152 KUH Perdata :
telah
disebutkan
diatas, hams memenuhi syarat sebagai
Pasal 147 KUH Perdata : "Atas
berikut
ancaman kebatalan setiap petjanjian
1. Dibuat pada
waktu
atau
sebelum
perkawinan hams dibuat dengan akta
melangsungkanperkawinan.
notaries
2. Dibuat secara tertulis oleh kedua belah
sebelum
perkawinan
berlangsung. Perjanjian mulai berlaku
pihak berdasarkanperjanjian bersama.
semenjak
saat
perkawinan
dilangsungkan, lain saat untuk itn tak
3. Perjanjian itu hams disahkan oleh pegawaipencatat perkawinan.
boleh ditetapkan.
Ketiga syarat tersebut hams
Pasal
152 KUH Perdata :
dipenuhi secara mutlak sehingga bam
"Ketentuan tercantum dalam petjanjian
dapat dikatakan bahwa perjanjian kawin
perkawinan,
tersebut adalah sah, dengan kata lain
penyunpangan dari persatuan menurut
petjanjian kawin baru dikatakan sah
undang-undang seluruhnya atau untuk
apabila telah disahkan oleh pegawai
sebagian, tak akan berlaku terhadap
pencatat perkawinan, alasan penulis
pihak ketiga, sebe1um hari ketentuan-
adalah karena :
ketentuan itu dibukukan dalam suatu
1. Penempatan
ketentuan
tersebut
register
yang
um!ill1
mengandung
yang
hams
diletakan dalam satu ayat dan tidak
diselenggarakanuntuk
terpisah ke ayat lain.
itu di kepaniteraan pada pengadilan
2. Berdasarkan penafsiran gramatikal
Negeri, yang mana
dari kata-kata "..... perjanjian tertulis
hukumnya
yang disahkanoleh pegawai..... ".
dilangsungkan.... ",
dalam
perkawinan
itu
daerah telab
secara penafsiran
70
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
sistematis, penempatan ayat ini berarti
terkait
setelah akta perjanjian kawin tersebut
tersebut. Misalnya seorang kreditor
dinyatakan sah clan berlaku, maka
akan lebih merasa terjarnin ketika
keberlakuannya pada pihak Ketiga barn
keabsahan perjanjian kawin tersebut
setelah didaftarkan, sehingga sebelum
mendapat jarninan
didaftarkan
pencatat perkawinan.
maka
perjanjian
kawin
dengan
kawin
dari
pegawai
fungsi
pegawai
tersebut tetap sah namun hanya berlaku
Dalam
secara intern yaitu antara pasangan
pencatat
suarni istri tersebut. Sedangkan dalarn
peranan penting karena pegawai
UU
tentang
inilah yang bertugas untuk mencatat
keabsahan dan keberlakuan terhadap
segala peristiwa yang antara lain
pihak Ketiga dinyatakan dalarn 1 (satu)
berkaitan dengan perkawinan dan
ayat.
segala sesuatu yang berkaitan dengan
No.111974 ketentuan
pegawai
pencatat
lID
perkawinan
memegang
perkawinan.
4. Dengan menjadikan manfaat pengesahan oleh
hal
perjanjian
5.
perkawinan
Pasal 29 ayat 1 UU No.1/1974
tersebut sebagai dasar alasan yaitu :
yang menyatak.an bahwa perjanjian
-
Sebelum memberikan pengesahannya
kawin dapat dibuat dengan perjanjian
pegawai tersebut akan melakukan
tertulis maka berdasarkan system
pemeriksaan
keabsahan
penafsiran secara ekstensif bentuk
perjanjian kawin tersebut apakah
tertulis ini juga termasuk didalamnya
melanggar
suatu
bentuk dibawah tangan saja, sehingga
perjanjian kawin sehingga setelah
pengesahan oleh pegawai pencatat
pengesahan oleh pergawai tersebut
perkawinan itu mutlak diperlukan
akan tercipta suatu legalitas formal
sedangkan apabila perjanjian kawin
perjanjian kawin tersebut dihadapan
tersebut telah dibuat secara otentik
hukum.
akan
terhadap
syarat
sahnya
lebih
memberikan
rasa
kepastian apabila ditegaskan kembali
- Dengan terciptanya legalitas tersebut, maka akan tercipta suatu kepastian
oleh pegawai pencatat perkawinan.
hukum baik bagi suarni istri tersebut
Hal ini perlu ditekankan mengingat
dan pihak ketiga, yang memudahkan
adanya
.urusan perbuatan hukum lain yang
pennasalahan kapan suatu perjanjian
keragu-raguan
71
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
mengenai
kawin
dianggap
perjanjian
itu
disahkan
oleh
perkawinan.
s~
apakah
dibuat
ataukah
pegawai
ayat
saat
seringkali
ada
untuk meneatat perkawinan dari mereka
dijumpai
jeda
peneatat
peneatat
yang beragama selain Islam.
antara 2.
Akibat
hukum
perjanjian
oleh pegawai peneatat
perkawinan
pegawai
perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
pembuat akta perjanjian kawin dengan pengesahannya
menunjuk
waktu
Hal ini dikarenakan dalam
prakteknya
2
bagi
akta
kawin
yang
dinyatakan tidak sah.
waktu/tidak
bersamaan dan Untuk
seringkali pendapat atas perrnasalahan
mengetahui
akibat
kapan perjanjian kawin itu dianggap sah
hukumnya akta perjanjian kawin yang
adalah
dinyatakan tidak sah adalah tegantung
dengan
ketentuan sejak
mendasarkan
dalam KUH
dibuatnya
pada
Perdata yaitu
perjanjian
dati
kawin
saja
namun
mana
yang
Apabila menyangkut ketentuan
adanya
Pasal 1320 KUH Perdata maka apabila
pemikiran seeara eerrnat pada pasal 29
yang dilanggar adalah persyaratan yang
ayat 1 tersebut maka sahnya perjanjian
berkaitan dengan subyekyang membuat
kawin tersebut adalah sejak disahkan
perjanjian
oleh
Kawintersebut
pegawai
dengan
sah
dilanggar.
tersebut, namun hanya berlaku seeara intern
syarat-syarat
peneatat
perkawinan
tersebut.
mengenai
kesepakatan dan keeakapan, maka akta Pegawai
peneatat
berdasarkan undang-undang Tahun
yaitu
perkawinan
perjanjian
Nomor 22
dibatalkan
artinya
dimintakan
kepada
1946 disebut dengan pegawai
kawin
tersebut
dapat
pembatalannya hakim
terlebih
peneatat nikah yang bertugas meneatat
dahulu sedangkan apabila menyangkut
peristiwa nikah, talak dan rujuk bagi
obyek
pernikahan
tertentu dan syarat kausa yang halal,
yang
dilaksanakan
seeara
yaitu
mengenai
adanya
hal
agama Islam, sedangkan UU
maka
No.1I1974 pasal 2 ayat 2 jo Peraturan
batal demi hukum artinya batal dengan
Pemerintah
No. 911975
tentang
sendirinya
pelaksanaan
UU Perkawinan
Pasal 2
hakim
akta perjanjian
tanpa
pengadilan
kawin tersebut
melalui dan
72
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
perantara
untuk
kedua
akibat
hukum
menimbulkan perjanjian
itu
sama-sama
konsekuensi
tersebut
perkawinan adalah belum diatur oleh
bahwa
dianggap
UU No. 1/1974.
tidak
pemah ada dan para pihaknya hams
3. Perjanjian
mengembalikankeadaan seperti semula.
untuk
Sedangkan apabila tidak sahnya perjanjian kawin dengan
dan
memperoleh property
Indonesia
bagi
Warga
di
Negara
Indonesia yang menikah dengan
tersebut berkaitan
bentuk
kawin sebagai solusi
waktu
Warga Negara Asing.
pembuatannya, UU No.1I1974 memang tidak mengatur aturan hanya didapatkan
Seorang wanita Warga Negara
di Pasal 147 KUH Perdata, yang
Indonesia (WNI) yang menikah dengan
memberikan ancaman kebatalan apabila
seorang pria
akta perjanjian kawin tidak dibuat secara
(WNA)
notaries dan tidak
Indonesia ingin membeli sebuah
dibuat
perkawinan dilangsungkan.
sebelum
Warga Negara Aisng
yang
dilangsungkan
di
Namun
rumah dengan status tanah hak milik
sanksi mengenai bentuk akta notaries
yang ada di Indonesia maka tanpa
menjadi tidak berlaku dengan adanya
adanya perjanjian kawin wanita WNI
Pasal29 ayat 1 UU No. 111974.
tersebut tidak dapat memperoleh rumah
Demikian juga dengan waktu maka UU
tersebut
NO.l/1974
terdapat unsur asingnya. Terdapat unsur
memberikan
keleluasaan
bahwa perjanjian kawin tersebut dapat
asmg
dibuat
dengan
pada
waktu
atau
sebelum
mengingat dalam
karena suanu
hal
lID
dengan
menikahnya
WNA
akanterdapat
melangsungkan perkawinan dan sanksi
pencarnpuran hartasesuai dengan pasal
kebatalan menurut Pasal 147 KUH
35UU No. 1/1974 sehingga setengah dari
Perdata dalam hal ini juga berlaku
bagian pemilikan atas rurnah tersebut
apabila perjanjian kawin tersebut barn
akan menjadi milik asing meskipun yang
dibuat
perkawinan
tertera di sertifikat adalah atas nama
dilangsungkan mengingat untuk aturan
wanita WNI tersebut. Apabila setengah
sanksi apabila perjanjian kawin tersebut
bagian kepemilikan atas rumah itu
tidak dibuat pada waktu atau sebe1um
menjadi milik asing maka yang berlaku
setelah
tanggal
disini adalah ketentuan pasal 21 ayat 3
73
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
undang-undang
No.5/1960
tersebut berhak untuk merniliki rumah
tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
tersebut
tanpa
yang menyatakan
pada orang
berlaku
ketentuan
harus
dialihkan
asing yang sesudah berlakunya undang-
ataukah
ancaman
akan
hapusnya
undang
ini
misalnya
bahwa
memperoleh
karena
adanya
hak
milik
kepemilikan
pencampuran
harta
jatuh pada Negara.
kekhawatiran
atas rumah tersebut
dan
Perjanjian Kawin
akibat adanya perkawinan maka wajib
yang dibuat ini harnslah sesuai dengan
melepaskan hak itu dalam jangka waktu
syarat-syarat
1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak
sebagaimana tersebut diatas dan isi dari
tersebut, jika tidak dialihkan maka hak
perjanjian kawin ini sebaiknya tentang
tersebut
pemisahan
hapus
karena
hukum
dan
tanahnyajatuh pada Negara. Penyeludupan
tidak
hukum
yang
sahnya perjanjian
harta
secara
ada pencampuran
kawin
keseluruhan harta
dalam
bentuk apapun hal ini dikemudian hari
seringkali terjadi dalam praktek tidak
untuk
terlepas pula dari adanya sanksi hukum
Ketiga, apabila suatu saat rumah yang
yang
dibeli tersebut akan menjadi jaminan
diberikan
Misalnya
oleh UU No.5/1960.
perjanjian
kawin
telah
melindungi
kepentingan
pihak
untuk pihak kreditor sehingga bagi para
diadakan antara seorang wanita WNI
praktisi hukum
dan
dengan cermat isi dari perjanjian kawin
seorang
membeli
pria WN A dan waktu
sebuah rumah
diatasnamakan
wanita
di Indonesia WNI
yang dibuat antara pihak yang salah satunya adalah warga Negara Asing.
tersebut,
namun dalam perjalanan waktu selama pernikahan
berlangsung
tersebut mengalihkan
wanita
kembali
disini harus meneliti
Dan atas ketentuan
WNI
kawin apabila masih ditemukan adanya keragu-raguan
kepada
apakah
suaminya yang WNA tersebut sehingga
perkawinancampuran
perbuatan
tunduk pada ketentuan
yang
bermaksud
perjanjian
untuk
dengan
tersebut
tetap
memindahkan hak milik tersebut kepada
perjanjian kawin sebagaimana dimaksud
orang asing adalah batal demi hukum,
dalam UU No.1I1974, maka Pasal 59
hal ini sesuai dengan Pasal 26 (2) UU
ayat 2 UU No.1I1974 dianggap telah
No.5/1960.
menjawah
Dengan
tidak
adanya
pencampuran harta maka seorang WNl
ketentuannya
pertanyaan yaitu
74
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
uu
melalui
perkawinan
campuran
yang
dilangsungkan
Indonesia
dilakukan
menurut
di
Indonesia,
undang-
"Perempuan
Warga
Negara Indonesia yang kawin dengan
undang perkawinan ini (UU No. 111974).
laki-laki
Namun yang perlu diperhatikan
Warga
Negara
kehilangan
kembali adalah unsur kewarganegaraan
Republik
dalam
hukum
Asing
Kewarganegaraan Indonesia
jika asal
suammya
kewarganegaraan
istri
mengikuti
akibat pada pemilikan rurnah tersebut di
kewarganegaraan
suarni
Indonesia.
akibat perkawinan tersebut".
yang
perkawinan pada
akhirnya
Pennasalahan analisa
campuran
yang
hukurn
secara
seorang
membawa
hams
setelah perkawinan apakah
akan
tersebut
mendapat
kritis
adalah
campuran WNI
-
Pasal 26 (2) nya : "Laki-laki Warga
perempuan
akan
Warga
kehilangan
berpindah menjadi WNA.
hukum
yang
dapat
Negara
Indonesia Negara
kewarganegaraan
suarni
mengikuti
-
perkawinan tersebut".
bagi
berlainan melakukan
orang-orang
yang
kewarganegaraan
yang
perkawinan
dapat memperoleh
campuran
dan dapat
cara-cara
ditentukan
dalam
kewarganegaraan
yang
Pasal
26
No. 12/2006 kewarganegaraan
26 (3) nya
pula
Warga
dimaksud pada ayat (1)
Negara
mengajukan
telah
dimaksud
undang-undang
pejabat
Indonesia surat
mengenai
Republik Indonesia
dapat
pemyataan
keinginannya
kepada
Perwakilan
Republik
atau
Indonesia ... ". Penentuan
(I)
: "Perempuan
pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi
yang berlaku . -
istri sebagai akibat
atau laki-laki sebagaimana
kewarganegaraannya,
menurut
Pasal
sebagaimana
kewarganegaraan
dari suami/istrinya kehilangan
-
menurut istrinya,
kewarganegaraan
bahwa
jika asal
dipakai disini adalah : Pasal 58 UU No. 111974, menyatakan
Asing
Kewarganegaraan
Republik hukum
Dasar
sebagai
Negara Indonesia yang kawin dengan
tersebut
tersebut
Negara
menurut
undang -undang
satunya
tentang
perkawinan
Republik
perkawinan
kewarganegaraan adalah dan
salah
berdasarkan dalam
aspek
ini dikenal adanya asas
75
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
kesatuan
hukum
persamaan
terutama bagi praktisi hukum dan para
derajat. Berdasarkan asas kesatuan
penegak hukum lainnya, mengingat pada
hukum Istri mengikuti status suami
masa sekarang sangat marak digunakan
baik
perkawinan
perjanjian kawin ini disesuaikan dengan
kemudian
kebutuhan-kebutuhan yang ada karena
pada
dan
waktu
dilangsungkan
maupun
setelah perkawinan berjalan.
sifat dan tujuan perjanjian kawin ini
Negara penganut asas ini adalah
antara lain adalah untuk melakukan
Belanda, Belgia, Prancis, Yunani,
penyimpangan
Italia, Libanon.
pencampuran harta menurut undang-
Sedangkan
berdasarkan
terhadap
ketentuan
undang. Pengetahuan dan pemahaman
suatu
ini bagi para praktisi hukum ini seperti
menyebabkan
Notaris dan pejabat pembuat Akta tanah
perubahan status kewarganegaraan
dapat memberikan jaminan kepastian
masing-masing
asas
persamaan
perkawinan
derajat,
tidak
pihak
(suami/istri)
hukum dan mencegah adanya kerugian
suamilistri
tetap
bagi pihak Ketiga yang seringkali dalarn
berkewarganegaraan asal atau dengan
melakukan transaksi bisnis seringkali
kata lain meskipun sudah menjadi
menggunakan akta perjanjian kawin.
baik
suami istri mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri, sarna halnya
ketika
mereka
Narnun
belum
kenyataannya
masih diperlukan adanya koreksi atas
diikatkan menjadi suami istri. Negara penganut
pada
beberapa kesalahpahaman yang terjadi
asas ini adalah
dalam praktek pada umumnya yaitu
Australia, Canada, Denmark, Inggris,
seringkali pemaharnan akan perjanjian
Jerman, Israel, Swedia, Birma dan
kawin sering diarahkan kepada pasal-
lainnya.
pasal dalam KUH Perdata, antara lain dan merupakan hal yang sangat berdasar
D.
adalah Pasal 84 yang menyatakan bahwa
PENUTUP.
ketentuan Pemahaman ketentuan
yang
atas mengatur
ketentuantentang
perjanjian kawin ini sangat diharuskan
yang
tercantum
perjanjIan
perkawinan,
mengandung
penyimpangan
peraturan
menurut
76
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
dalam yang dari
undang-undang
seluruhnya atau untuk sebagian, tak
kecenderungan
akan berlaku terhadap pihak Ketiga,
permasalahan
sebelum hari ketentuan-ketentuan itu
terdapat dalam KUH Perdata, sehingga
dibukukan dalam suatu register umum
agar tercipta suatu kepastian hukum dan
yang harus diselenggarakan untuk itu di
mencegah
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri,
hukum yang berbeda-beda diharapkan
yang mana dalam daerah hukumnya
adanya ketentuan yang jelas tentang
perkawinan itu telah dilangsungkan di
perjanjian
Kepaniteraan dimana akta perkawinan
pelaksanaannya.
untuk mencari pada
adanya
kawin
solusi
ketentuan
suatu
yang
penafsiran
dalam
peraturan
dibukukannya. Hal ini sesungguhnya berten-
DAFAR PUSTAKA
tangan dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 1 UU No.l/1974 yang menyatakan
Satrio, J. Hukum Perikatan, perikatan
bahwa pengesahannya dilakukan oleh
Yang Lahir dari Undang-Undang,
pegawai pencatat perkawinan.
Buku II, Cetakan Pertama, Pt Citra Aditya Bakt., Bandung,
Dengan penjabaran
adanya
ketentuan
beberapa dalam
1994 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,
UU
NO.l/1974 tersebut diatas, diharapkan
Penerbit Intermasa, Jakarta,
setiap orang yang membaca tulisan ini
1978
akan mempunyai sudut pandang yang
Hukum perjanjian, cetakan kedelapan,
berbeda dengan tetap mengacu pada UU
PT Intermasa, 1984 Kitab
No.1/1974
Undang-undang Hukum Perdata,
untuk
memahami
akta
perjanjian kawin. Ketentuan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang
Tentang Pencatatan Nikah
perjanjian
kawin dalam UU No.l/1974
adalah
sangat
terbatas
sedangkan
peraturan
pelaksanaannya
yaitu
Peraturan
Pemerintah
Undang-undang
5
tahun
1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-
pengaturannya
PokokAgraria Undang-undang
Nomor.9/1975 juga tidak memberikan pengaturannya
No
No
1 Tahun
Tentang Perkawinan
mengakibatkan adanya
77
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
1974
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 12 tahun 2006
tentang jabatan notaries
Tentang
Kewarganegaraan
Republik Indonesia
i
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian,
78
Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta
