Perpres No. 41 Tahun 2016 Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi oleh Prof. Syamsir Abduh (AUPK)

Perpres No. 41 Tahun 2016 Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi oleh Prof. Syamsir Abduh (AUPK)

1

#krisdaren

© KRISIS DAN DARURAT ENERGI

1

LANDASAN HUKUM UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi 1) Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi. 2) Darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dari prasarana energi. Pasal 6

Pasal 12

3) Dalam hal krisis energi dan darurat energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, Pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan. 2.c) Dewan Energi Nasinal bertugas: menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi

PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Listrik Pasal 25

#krisdaren

5)

Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi


2

2

TUJUAN PENETAPAN PERPRES NOMOR 41 TAHUN 2016 1

Tersedia landasan operasional yang jelas mengatur tata cara penanggulangan kondisi krisis energi dan/atau darurat energi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan tindakan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi (Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 2007).

2

Tersedia landasan operasional yang jelas mengatur tata cara penetapan krisis energi dan/atau darurat energi untuk menjamin ketahanan energi nasional dan untuk menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan darurat energi yang dilaksanakan oleh DEN (Pasal 12 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 tahun 2007).

3

4

#krisdaren

Tersedia landasan operasional sebagai payung hukum untuk regulasi yang terkait, (antara lain pasal 25 ayat (5) PP No 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga) Tersedia regulasi yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban masing-masing para pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, swasta dan masyarakat) terhadap kondisi penyediaan energi di daerah dan nasional. © KRISIS DAN DARURAT ENERGI

3

3

Antisipasi

Pemulihan

4

#krisdaren


4

SIKLUS PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISDAREN Pemulihan

Penetapan berakhirnya krisdaren berdasarkan rekomendasi dari DEN

Keppres (kondisi nasional)

atau

Kepmen (kondisi Teknis Operasional)

Pasca Krisdaren

Antisipasi dan Mitigasi

Kesiapsiagaan Pra-Krisdaren

Identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi (MESDM, Badan Pengatur, DEN, Badan Usaha, Gubernur/Walikota)

Usulan Potensi Krisdaren

Tanggap Darurat Krisdaren

Penyelenggaraan Sidang Anggota DEN untuk: 1. Usulan penetapan kondisi krisdaren 2. Usulan langkah-langkah penanggulangan 3. Usulan penetapan pemulihan (MESDM/Ketua Harian DEN)

Keppres (kondisi nasional) atau Kepmen (kondisi Teknis Operasional)

Pelaksanaan tindakan penanggulangan krisdaren berdasarkan hasil rekomendasi Sidang Anggota DEN (MESDM berkoordinasi dengan menteri terkait, kepala LPNK, Gubernur, Badan Usaha, dan pihak lain terkait)

5 Hasil pemantauan Kondisi Krisdaren

#krisdaren


5

TAHAPAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ ATAU DARURAT ENERGI IV. PEMULIHAN

I. ANTISIPASI DAN MITIGASI

Berakhirnya Krisdaren Penetapan berakhirnya Krisdaren oleh MESDM/Presiden (Pasal 18 s.d 19 Perpres 41/2016) MESDM selaku Ketua Harian DEN mengadakan Sidang Anggota DEN

Pemulihan Krisdaren

#krisdaren

(MESDM, Badan Pengatur, DEN, BU)

Identifikasi dan Pemantauan (Pasal 8 Perpres 41/2016)

Pasca Krisdaren

• Pelaksanaan tindakan penanggulangan berdasarkan langkahlangkah penanggulangan

III. TANGGAP DARURAT

Antisipasi Potensi Krisdaren

Tindakan Penanggulangan Krisdaren

Perumusan Langkah-Langkah Penanggulangan

Tindakan Penanggulangan (Pasal 13, 14 Perpres 41/2016)

Penetapan Krisdaren (Pasal 10,11, 12 Perpres 41/2016)

Pra-Krisdaren

MESDM selaku Ketua Harian DEN melaksanakan Sidang Anggota DEN

(Hasil SA DEN, pasal 10,11)

Peringatan Dini

6

II. KESIAPSIAGAAN


6

SISTEMATIKA PERPRES NOMOR 41 TAHUN 2016 Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Energi dan Penggunaannya Bab III Krisis Energi dan/atau Darurat Energi Bab IV Tata Cara Penetapan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi Bab V Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi Bab VI Penetapan Berakhirnya Krisis Energi dan/atau Darurat Energi Bab VII Ketentuan Penutup #krisdaren

7


7

BAB II. JENIS ENERGI DAN PENGGUNAANNYA Penetapan dan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi dilakukan terhadap jenis energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional yang meliputi (Pasal2):

BBM

segala macam keperluan

LPG

Bahan Bakar keperluan industri, komersial, rumah tangga

Gas Bumi

Bahan Bakar keperluan gas kota dan transportasi

Tenaga Listrik

segala macam keperluan

#krisdaren


8

8

BAB III. KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI (DASAR PENETAPAN) KONDISI TEKNIS OPERASIONAL KRISIS ENERGI

DARURAT ENERGI

Pertimbangan Penetapan (Pasal 4) : • Cadangan operasional minimum BBM pada wilayah distribusi niaga; • Cadangan operasional minimum daya mampu Tenaga Listrik pada sistem setempat; • Cadangan operasional minimum LPG pada wilayah distribusi; dan • Kebutuhan minimum pelanggan Gas Bumi pada wilayah distribusi Gas Bumi setempat • Ditetapkan apabila tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha:

Pertimbangan Penetapan (Pasal 5) : • Tingkat kesulitan dan lamanya waktu penanganan gangguan untuk pemulihan pasokan • Ditetapkan apabila gangguan pada sarana dan prasarana tidak bisa dipulihkan oleh Badan Usaha

KONDISI NASIONAL KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI Pertimbangan Penetapan (Pasal 6) :

• terganggunya fungsi pemerintahan; • terganggunya kehidupan sosial masyarakat; dan/atau • terganggunya kegiatan perekonomian. #krisdaren

R-Permen ESDM tentang Kriteria Krisis Energi dan/atau Darurat Energi dan Tata Cara Tindakan Penanggulangan Tindak lanjut Perpres No. 41/2016: • Ketentuan lebih lanjut kondisi teknis operasional dan kondisi nasional (Pasal 7) • Ketentuan lebih lanjut tata cara Tindakan penanggulangan (Pasal 17)


9

9

BAB IV & BAB V. TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS DAN/ATAU DARURAT ENERGI Identifikasi dan Pemantauan

Proses Sidang Anggota DEN

Menteri, DEN, Badan Pengatur, dan Badan Usaha (Psl 8 ayat1)

Gubernur dan/atau Badan Usaha (Psl 8 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 1)

Usulan Krisis dan/atau Darurat

Potensi memenuhi kondisi krisdaren oleh MESDM (Psl 4,5,6, 7) Batas waktu maks. 14 hari kerja Pelaksanaan dan perumusan Rekomendasi Sidang Anggota DEN oleh MESDM selaku Ketua Harian DEN (Psl 10 ayat 1 &2 dan Psl 11)

Rekomendasi Krisdaren berdasarkan Kondisi Teknis Operasional (Psl 10 ayat 3 dan Psl ayat 1)

Rekomendasi Krisdaren berdasarkan Kondisi Nasional (Psl 10 ayat 4 dan Psl ayat 1) USULAN MESDM (Psl 10 ayat 4)

KEPUTUSAN MESDM (Penetapan Krisdaren berdasarkan Kondisi Teknis Operasional dan Langkah-Langkah Penanggulangan) Psl 10 ayat 3, Psl 11 ayat 2, dan Psl 12 ayat 1

KEPUTUSAN PRESIDEN (Penetapan Krisdarenberdasarkan kondisi Nasional dan Langkah-Langkah Penanggulangan) Psl 10 ayat 1, Psl 11 ayat 3, dan Psl 12 ayat 2

10 Pelaksanaan Tindakan Penanggulangan oleh Pemerintah, Pemda, BU, Masyarakat (Pasal 13 s.d. 17)

#krisdaren


10

TINDAKAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI Tindakan Penanggulangan Meliputi (Pasal 13) :

a. Pelepasan cadangan penyangga energi b. Penambahan impor energi c. Kerja sama internasional d. Pembatasan ekspor energi e. Penghematan energi f. Pembatasan konsumsi energi g. Percepatan proyek infrastruktur energi h. Pengalihan penggunaan jenis energi (fuel switching, diversifikasi, substitusi) i. Pembelian kelebihan Tenaga Listrik (excess power), dan/atau j. Tindakan lain, sesuai dengan rekomendasi DEN

#krisdaren

Dalam pelaksanaan tindakan penanggulangan, Menteri berwenang untuk (Pasal 14 ayat 1): a.

b. c. d. e. f.

melakukan koordinasi dengan menteri terkait, kepala LPNK, gubernur, bupati/walikota, pimpinan lembaga penegak hukum, pimpinan Badan Usaha, dan pihak lain yang terkait; mendapatkan data dan informasi dari instansi, Badan Usaha, dan pihak lain yang terkait; menyusun rencana kerja penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi; memerintahkan Badan Usaha untuk melakukan langkahlangkah tertentu sesuai dengan bidang usahanya; mengawasi pelaksanaan tindakan penanggulangan; melakukan tindakan lain sesuai dengan petunjuk Presiden.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan paling sedikit dalam hal perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan pembebasan lahan untuk pelaksanan tindakan penanggulangan (Pasal 12 ayat 2)


11

11

PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMANFAATAN FASILITAS BERSAMA Pendanaan

Pemanfaatan Fasilitas Bersama

Menteri, Menteri terkait, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur, Bupati/ Walikota mengalokasikan anggaran.

Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan dukungan pemanfaatan fasilitas bersama. (pasal 15 ayat 1)

(Pasal 15 ayat 2)

Badan Usaha menyediakan anggaran perusahaan akibat kegiatan usahanya. (Pasal 16 ayat 2a)

Badan Usaha: Badan Usaha wajib memberikan dukungan pemanfaatan bersama fasilitas sarana dan prasarana. (pasal 16 ayat 2b)

12 Kebakaran Kilang Minyak Cilacap

#krisdaren

Kapal Pembangkit Listrik di Minahasa

Jetty Pelindo I

Tower PLTU Simpang Belimbing Roboh


12

BAB VI. PENETAPAN BERAKHIRNYA KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI KONDISI TEKNIS OPERASIONAL (PASAL 18) 1) Krisis Energi dan/atau darurat energi berakhir apabila: a. Cadangan operasional minimum atau kebutuhan minimum energi telah terpenuhi; dan/atau b. Gangguan pada sarana dan prasarana energi telah dipulihkan 2) Ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat rekomendasi Dewan Energi Nasional

KONDISI NASIONAL (PASAL 19) 1) Krisis Energi dan/atau darurat energi berakhir apabila fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian telah pulih 2) Ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai laporan dari Menteri berdasarkan rekomendasi Dewan Energi Nasional

13

#krisdaren


13

KRITERIA KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI BERDASARKAN KONDISI TEKNIS OPERASIONAL DAN KONDISI NASIONAL (Substansi R-Permen ESDM tentang Kriteria Krisis Energi dan/atau Darurat Energi dan Tata Cara Tindakan Penanggulangan)

14

#krisdaren


14

KRITERIA KRISIS BBM BERDASARKAN KONDISI TEKNIS OPERASIONAL 1) Dasar pertimbangan penetapan meliputi: a. Cadangan Operasional BBM pada Terminal BBM dapat memenuhi Kebutuhan Normal Pasokan BBM dengan Ketahanan Stok (Coverage Days) rata-rata hanya selama 3 (tiga) hari di suatu Wilayah Distribusi Niaga BBM yang terjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dan diperkirakan tidak dapat memenuhi Kebutuhan Normal Pasokan BBM selama 1 (satu) bulan ke depan; atau b. Dalam hal Ketahanan Stok (Coverage Days) rata-rata sebagaimana dimaksud butir a mengalami penurunan sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya Kebutuhan Normal Pasokan BBM dan diperkirakan tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional Pasokan BBM sampai dengan selama 1 (satu) bulan ke depan. 2) Dasar Penetapan: apabila pemenuhan Cadangan Operasional minimum BBM diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha dalam waktu 1 (satu) bulan ke depan Impor BBM Terminal BBM Utama

Impor Crude

Terminal BBM Akhir

Kilang BBM

Produksi crude

#krisdaren

Moda transportasi BBM

Ketahanan Stok BBM

15 Depo/SPBU

Konsumen


15

KRITERIA DARURAT BBM BERDASARKAN KONDISI TEKNIS OPERASIONAL 1) Dasar pertimbangan penetapan meliputi: a. Pasokan BBM terganggu karena 1. kondisi kahar (force majeure); 2. gangguan sumber Pasokan BBM dan/atau minyak bumi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan/atau 3. gangguan keamanan, kecelakaan teknis atau keadaan tertentu yang mendesak yang mengakibatkan gangguan pada sarana dan/atau prasarana BBM; dan b. penanganan gangguan Pasokan BBM mengalami kesulitan sehingga penyaluran Pasokan BBM ke Terminal BBM diperkirakan terputus selama lebih dari 3 (tiga) hari dari rencana jadwal pasokan pada suatu Wilayah Distribusi Niaga BBM.

2) Dasar Penetapan: apabila gangguan pada sarana dan/atau prasarana BBM sebagaimana dimaksud butir 1 tidak dapat dipulihkan oleh Badan Usaha dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan 16

#krisdaren


16

KRITERIA KRISIS TENAGA LISTRIK BERDASARKAN KONDISI TEKNIS OPERASIONAL 1)

2)

Dasar pertimbangan penetapan meliputi: a. kondisi kontinjensi menunjukkan bahwa sistem tidak aman (tidak memenuhi kriteria operasional sistem) yang sesuai dengan ketentuan dalam aturan operasi sebagaimana ditetapkan dalam Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik pada suatu sistem setempat, meliputi: 1. Marjin Cadangan Operasi (reserve margin) lebih rendah dari batas minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah pada suatu Sistem Setempat. 2. tingkat pembebanan di semua peralatan jaringan transmisi dan gardu induk diluar batas kondisi normal untuk semua single contingency gangguan peralatan; b. terjadi pemadaman akibat pengurangan beban (load curtailment) selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan diperkirakan pemadaman akan terus berlanjut lebih dari 30 hari pada suatu Sistem Setempat; dan c. berdasarkan rencana penambahan pasokan maupun penyaluran dari pengoperasian infrastruktur baru dan/atau sumber lainnya, tidak dapat memenuhi kebutuhan pasokan pada suatu sistem setempat dalam waktu 6 (enam) bulan ke depan; Dasar Penetapan: apabila pemenuhan cadangan operasional daya mampu tenaga listrik pada butir 1 diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi dalam 1 (satu) tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan pasokan pada suatu sistem setempat. Pemadaman

Kontinjensi

Kontinjensi

Pembangkit Listrik

#krisdaren

Konsumen Industri Kontinjensi Trafo GI 20/150 kV

Jaringan Transmisi 150kV

Pemadaman

Trafo GI 150/20 kV

Jaringan Distribusi

17

Konsumen


17

KRITERIA DARURAT TENAGA LISTRIK BERDASARKAN KONDISI TEKNIS OPERASIONAL 1) Dasar pertimbangan penetapan meliputi: a. pasokan listrik ke konsumen terganggu yang mengakibatkan pemadaman parsial atau blackout karena: 1. kondisi kahar (force majeure); 2. gangguan sumber Pasokan BBM dan/atau minyak bumi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan/atau 3. gangguan keamanan, kecelakaan teknis atau keadaan tertentu yang mendesak yang mengakibatkan gangguan pada sarana dan/atau prasarana Tenaga Listrik; dan b. penanganan gangguan pasokan listrik mengalami kesulitan sehingga diperkirakan tidak dapat teratasi dan terjadi pemadaman sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ke depan.

2) Dasar Penetapan: apabila gangguan pada sarana dan/atau prasarana Tenaga Listrik pada butir 1 tidak dapat dipulihkan oleh Badan Usaha dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan.

18

#krisdaren


18

KRITERIA KRISIS LPG BERDASARKAN KONDISI TEKNIS OPERASIONAL 1) Dasar pertimbangan penetapan meliputi: a. Cadangan Operasional LPG pada sistem Depot/Terminal LPG dapat memenuhi Kebutuhan Normal Pasokan LPG dengan Ketahanan Stok (Coverage Days) rata-rata hanya selama 1 (satu) hari di suatu Wilayah Distribusi LPG dan terjadi selama 10 (sepuluh) hari berturutturut dan diperkirakan tidak dapat memenuhi Kebutuhan Normal Pasokan LPG selama 1 (satu) bulan ke depan; atau b. Dalam hal Ketahanan Stok (Coverage Days) rata-rata sebagaimana dimaksud pada butir a mengalami penurunan sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya Kebutuhan Normal Pasokan LPG dan diperkirakan tidak dapat dipulihkan sampai dengan 1 (satu) bulan kedepan. 2) Dasar Penetapan: apabila pemenuhan Cadangan Operasional minimum LPG diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha dalam waktu 1 (satu) bulan ke depan. Floating Storage

Depot LPG Impor LPG

Kilang LPG

Kilang BBM

#krisdaren

Terminal LPG

Moda transportasi LPG

Ketahanan Stok LPG

19 Depo/agen/ SPPBE

Konsumen


19

KRITERIA DARURAT LPG BERDASARKAN KONDISI TEKNIS OPERASIONAL 1) Dasar pertimbangan penetapan meliputi: a. Pasokan LPG terganggu karena 1. kondisi kahar (force majeure); 2. gangguan sumber Pasokan BBM dan/atau minyak bumi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan/atau 3. gangguan keamanan, kecelakaan teknis atau keadaan tertentu yang mendesak yang mengakibatkan gangguan pada sarana dan/atau prasarana LPG; dan

b. penanganan gangguan Pasokan LPG mengalami kesulitan sehingga penyaluran Pasokan LPG ke Depot/Terminal LPG diperkirakan terputus selama lebih dari 3 (tiga) hari dari rencana jadwal pasokan pada suatu Wilayah Distribusi LPG.

2) Dasar Penetapan: apabila gangguan pada sarana dan/atau prasarana LPG sebagaimana butir 1 tidak dapat dipulihkan oleh Badan Usaha dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan.

20

#krisdaren


20

KRITERIA KRISIS GAS BUMI BERDASARKAN KONDISI TEKNIS OPERASIONAL 1)

2)

Dasar pertimbangan penetapan meliputi: a. berkurangnya sejumlah volume dan tekanan Gas Bumi tertentu yang disalurkan dari sumber Pasokan Gas Bumi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan normal pelanggan gas bumi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dan diperkirakan tidak dapat memenuhi selama 1 (satu) bulan di suatu wilayah distribusi gas bumi setempat; dan b. berdasarkan rencana penambahan pasokan dari pengoperasian infrastruktur baru dan/atau sumber lainnya, tidak dapat memenuhi kebutuhan pasokan pada suatu wilayah distribusi gas bumi setempat dalam waktu 6 (enam) bulan ke depan; c. Dalam hal volume dan tekanan gas bumi rata-rata sebagaimana pada butir a mengalami penurunan sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya kebutuhan normal Pelanggan Gas Bumi dan diperkirakan tidak dapat dipulihkan sampai dengan 1 (satu) bulan ke depan serta mempertimbangkan butir b. Dasar Penetapan: apabila pemenuhan kebutuhan minimum pelanggan Gas Bumi diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha dalam 6 (enam) bulan ke depan.

Kilang LNG

Sumur Gas Bumi

LNG Carrier

FSRU

Pipa Transmisi

Volume dan tekanan gas bumi Pipa Distribusi

21 Konsumen

Offtake Station

#krisdaren


21

KRITERIA DARURAT GAS BUMI BERDASARKAN KONDISI TEKNIS OPERASIONAL 1) Dasar pertimbangan penetapan meliputi: a. pasokan Gas Bumi terganggu yang mengakibatkan berkurangnya volume dan tekanan gas bumi karena: 1. kondisi kahar (force majeure); 2. gangguan sumber Pasokan BBM dan/atau minyak bumi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan/atau 3. gangguan keamanan, kecelakaan teknis atau keadaan tertentu yang mendesak yang mengakibatkan gangguan pada sarana dan/atau prasarana Gas Bumi; dan b. penanganan gangguan Pasokan Gas Bumi mengalami kesulitan sehingga diperkirakan penyaluran Pasokan Gas Bumi dari sumber gas terputus lebih dari 3 (tiga) hari pada suatu Wilayah Distribusi Gas Bumi setempat.

2) Dasar Penetapan: apabila gangguan pada sarana dan/atau prasarana Gas Bumi tidak dapat dipulihkan oleh Badan Usaha dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan.

22

#krisdaren


22

KRITERIA KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI BERDASARKAN KONDISI NASIONAL 1) Krisis Energi dan/atau Darurat Energi ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. gangguan sumber pasokan energi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri karena: 1. penurunan produksi domestik secara insidental; 2. pembatasan/penghentian kuota impor; 3. keadaan kahar (force majeure); dan/atau gangguan keamanan atau keadaan tertentu yang mendesak; b. Krisis Energi dan/atau Darurat Energi berdasarkan kondisi teknis operasional telah terjadi melewati batas waktu pemulihan c. eskalasi wilayah yang mengalami Krisis Energi dan/atau Darurat Energi semakin meluas 2) Keadaan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi ditetapkan jika mengakibatkan: a. terganggunya fungsi pemerintahan yang terjadi apabila penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya; b. terganggunya kehidupan sosial masyarakat yang terjadi apabila pemulihan gangguan akses terhadap pelayanan publik, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terkena dampak Krisis Energi dan/atau Darurat Energi tidak terkendali; dan/atau c. terganggunya kegiatan perekonomian yang terjadi apabila penyelenggaraan kegiatan ekonomi masyarakat yang vital tidak berjalan sebagaimana mestinya #krisdaren


23

23

@dewanenergi

dewanenerginasional

www.den.go.id

Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email: [email protected] #krisdaren

24


24

Perpres No. 41 Tahun 2016 Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi oleh Prof. Syamsir Abduh (AUPK)

Recommend Documents