PERMUKIMAN UNTUK PENGEMBANGAN KUALITAS HIDUP SECARA BERKELANJUTAN
BAHAN SIDANG KABINET 13 Desember 2001
PERMUKIMAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Agenda 21 yang dicanangkan di Rio de Janeiro tahun 1992 mengamanatkan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan di sekor permukiman, pertambangan dan energi, transportasi dan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan di sektor permukiman diartikan sebagai pembangunan permukiman secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Intinya pembangunan permukiman yang berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan diperlukan adanya kegiatan pengaturan terhadap pengembangan permukiman, dimana sarana untuk melakukan pengaturan tersebut merupakan kepranataan atau institusi yang menjadi kunci pengembangan dan pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Kepranataan tersebut mencakup kebijakan dan instrumen implementasinya terdiri dari struktur organisasi atau kelembagaan dan sarana hukum serta mekanisme penyelenggaraannya. A.
ISU-ISU PERKEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.
Isu-isu Perkembangan Perumahan dan Permukiman Yang Ada a. Perbedaan Peluang Antar Pelaku Pembangunan Terjadinya ketimpangan pada pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan, perumahan dan ruang untuk kesempatan berusaha. Rentang kualitas berbagai pelayanan kota cukup besar, di mana kelompok menengah ke bawah yang memerlukan peningkatan kualitas berbagai pelayanan kota menjadi terabaikan. b. Konflik Kepentingan Kebijakan yang memihak kepada kepentingan suatu kelompok masih sering terjadi dalam pembangunan perumahan dan permuk iman yang masih bias, serta belum sepenuhnya keberpihakan untuk kepentingan masyarakat setempat c. Alokasi Tanah dan Ruang yang Tidak Tepat Pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak tepat, yang menyebabkan penggunaan tanah atau ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lainnya dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan. d. Masalah Lingkungan Masalah lingkungan yang serius umumnya terdapat di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam.
e. Penyisihan Komunitas Lokal Orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran target melalui proyek pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap kelompok masyarakat yang mampu dan menguntungkan, seringkali meminggirkan masyarakat setempat yang peluangnya menjadi terbatas kepada usaha marjinal. 2.
Isu-isu Perkembangan Perkim Masa Yang Akan Datang a.
Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat Tantangan bagi Pemerintah ke depan adalah secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata, antara lain dengan meningkatkan daya saing daerah yang lamban bertumbuh. Pemerintah perlu lebih aktif memperkuat permukiman dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
b.
Perkembangan tak terkendali dari daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh Urbanisasi dan pertumbuhan cepat dapat terjadi pada daerah yang kepadatannya rendah atau sangat rendah. Tindakan yang harus segera dilakukan adalah mengembangkan instrumen agar pertumbuhan yang terjadi dapat lebih dikendalikan supaya unsur ruang permukiman yang terjadi lebih terintegrasi dan terpola.
c.
Marjinalisai Sektor Lokal oleh sector nasional dan global Pertumbuhan dan pengembangan yang berorientasi pada sektor formal, cenderung hanya memberi peluang kepada kegiatan atau kekuatan yang bersifat regional, nasional dan global. Dengan kearifan dan kemampuan mengelola dengan tepat potensi lokal dapat menjadi keunikan yang mempunyai daya jual ke luar, sehingga menjadi faktor peningkat daya saing setempat.
B.
AGENDA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.
Proposisi Dasar Pengembangan Agenda Perumahan dan Permukiman Proses pembangunan perkim di Indonesia telah mengakibatkan tiga masalah besar dalam pembangunan perumahan dan permukiman yaitu di bidang pertanahan dan tata ruang; dikotomi dan konflik; serta ketidakadilan. Terkait dengan desentralisasi, perlu diperhatikan sejauh mana orientasi kebijakan dan pengembangan perumahan dan permukiman dapat dianggap cukup antisipatif dan responsif terhadap permasalahan yang berkembang dan perubahan yang sedang dan/ atau akan berjalan dengan berbagai implikasinya. Diperlukan suatu pengembangan kepranataan perumahan dan permukiman secara luas, yang dapat memunculkan norma-norma
kehidupan perkotaan dan perdesaan yang menunjang kehidupan yang beranekaragam dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tiga usulan yang menjadi dasar perumusan agenda pembangunan perumahan dan permukiman di masa depan adalah seperti diuraikan berikut. a.
Kesetaraan Mendapatkan Peluang dan Akses Upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah ketidakadilan, konflik serta marjinalisasi yang dirasakan kelompok bahkan sebagian besar masyarakat yang rentan dan kurang berdaya adalah dengan memberdayakan kelompok masyarakat tersebut dengan mengembangkan proses-proses dan mekanisme yang bersifat adil dan setara untuk mendapatkan berbagai peluang dan akses di dalam pembangunan dan perkembangan perumahan dan permukiman, serta diberikannya hak yang setara untuk mendapatkannya.
b.
Keseimbangan Pertumbuhan Makro dan Mikro
Pengaturan ruang lokal dan akuntabilitaas penataan ruang diperlukan untuk mencapai keseimbangan tata ruang dan sekaligus di dalamnya adalah menciptakan keadilan tata ruang. c.
Reorientasi Pembangunan dan Perkembangan Permukiman Sejak program pengadaan perumahan pertama kali diadakan, masalah utama yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat dalam arti luas, khususnya bagi masyarakat miskin, dan berpenghasilan rendah serta tidak tetap. Kelayakan tampaknya perlu dipahami dengan cara pandang lain yaitu bukan secara teknis rasional melainkan dengan memahami kehidupan atau sifat sosio-ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
2.
Tujuan Jangka Panjang Pengembangan Permukiman a.
Pembangunan suatu kepranataan pembangunan dan perkembangan perumahan dan permukiman yang partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) .
b.
Pengembangan suatu proses pembangunan dan perkembangan perumahan dan permukiman.
c.
Meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan mengembangkan kemampuannya di dalam pengelolaan pembangunan dan perkembangan perumahan dan permukiman.
3.
Agenda Agenda sektor permukiman pada hakekatnya dirumuskan atas dasar komitmen kepada keberlanjutan pembangunan manusia seutuhnya. Reorientasi kebijakan pembangunan permukiman dilakukan dengan lebih eksplisit ditujukan kepada manusia yang membutuhkannya, dengan dukungan politik berupa good governance sebagai bingkai politik bagi terlaksananya pembangunan permukiman untuk manusia dengan baik. Dua agenda utama sektor permukiman adalah sebagaimana diuraikan berikut ini: a.
Pengembangan Institusi (Kepranataan) Permukiman i. Mengembangkan kepranataan dan instrumen pembangunan dan perkembang an permukiman bagi masyarakat banyak. ii. Membangun kesatuan sistem perencanaan dan sistem pembangunan (implementasi rencana) tata ruang yang partisipatif dan memberdayakan masyarakat maupun Pemerintah Daerah iii. Membangun mekanisme perencanaan dan pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan mekanisme perencanaan dan pembangunan tata ruang iv. Mengembangkan sistem pelatihan untuk mensosialisasikan pendekatan alternatif dan meningkatkan kemampuan profesional di bidang perumahan bagi aparat pemerintah pusat, daerah maupun pelaku pembangunan perumahan dan permukiman lainnya. v. Mengembangkan fungsi/sistem informasi dan diseminasi mengenai hidup bermukim yang baik bagi masyarakat di dalam pemerintahan daerah.
b.
Program-program Aksi Untuk Mengatasi Masalah dalam Perkembangan Permukiman Yang Ada i. Program-program antisipasi urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat ii. Pemberdayaan termarjinalkan
masyarakat
dan
permukimannya
yang
iii. Melestarikan dan mengembangkan lingkungan yang memiliki nilai unik iv. Pemanfaatan lahan terlantar/tidur
C.
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.
Secara umum perkembangan perumahan dan permukiman yang berlangsung selama ini memperlihatkan semakin perlunya pembangunan permukiman yang lebih berbasis wilayah bukan sektor. Sifat dikotomis yang menimbulkan pertentangan antara yang baru dengan yang lama, lokal dan pendatang, antara satu sektor kegiatan dengan sektor kegiatan lainnya, modern dengan tradisional, kota dengan desa dan seterusnya, harus dihilangkan sehingga laju ketimpangan yang menumbuhkan konflik dapat diperlambat bahkan dihentikan.
2.
Pembangunan baru memerlukan pengalihan orientasi dari membangun rumah ke membangun permukiman. Pengelolaan pembangunan permukiman harus memungkinkan berkembangnya prakarsa membangun dari masyarakat sendiri melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri. Di pihak lain kemampuan membangun permukiman secara komunitas harus direspon secara tepat oleh pemerintah, sehingga kebutuhan akan identitas tetap terjaga dalam kerangka pembangunan permukiman yang lebih menyeluruh.
3.
Kelangkaan prasarana dasar dan ketidakmampuan memelihara serta memperbaiki permukiman merupakan masalah utama dari perumahan dan permukiman yang ada. Masalah tersebut justru menjadi lebih besar dengan adanya pembangunan baru yang cenderung dibangun untuk kepentingan pembangunnya sendiri, dibandingkan sebagai bagian membangun permukiman secara menyeluruh bagi kepentingan publik yang luas.
