permohonan

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB Jalan Empu Mandastana No. 10 Amuntai Standart Operasional Procedur Bagian Kepaniteraan ====================================================================================== No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Pelayanan peradilan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka menyelesaikan perkara. A.

B.

C.

PELAYANAN MASYARAKAT

PEMERIKSAAN BERKAS

BIAYA PANJAR PERKARA

1. Petugas menerima surat permohonan/gugatan/permohonan banding/verzet (perlawanan)/permohonan kasasi/permohonan peninjauan kembali/permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga dan juga memberi nomor pendaftaran perkara sesuai dengan nomor pendaftaran dalam SKUM. Menaksir panjar biaya dan membuat SKUM. 2. Surat gugatan/permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah tergugat ditambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip.. 1. Petugas penerima memerik-sa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada panmud permohonan/ gugatan untuk dinyatakan berkas telah lengkap. 2. Dokumen yang diserahkan pada pendaftaran meliputi : a. Surat permohonan/gugatan yang diajukan kepada Ketua PA setempat. b. Apabila menggunakan kuasa hukum, maka dilampirkan surat kuasa khusus dari pemohon/ penggugat kepada kuasa hukumnya, disertai foto kopi kartu advokad kuasa hukumnya. 3. Apabila terdapat dokumen yang dibuat di luar negeri dan menggunakan bahasa asing maka dokumen tersebut harus diterjemah-kan kedalam bahasa Indo-nesia oleh penerjemah ter-sumpah dan disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di negara tersebut 1. Petugas penerimaan memeriksa kelengkapan berkas gugatan/permohonan de-ngan

Panmud Gugatan/ Permohonan (Meja I)

10 menit

Meja I

Panmud Gugatan

15 menit

Panmud Gugatan/Permo honan

Unit Pengolah

Panmud Gugatan/Permo honan

20 Menit

SOP Kepaniteraan

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB Jalan Empu Mandastana No. 10 Amuntai Standart Operasional Procedur Bagian Kepaniteraan ======================================================================================

2.

3.

4.

D.

PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA

1.

2.

3.

4.

5.

menggunakan daftar periksa, kemudian melanjut-kannya kepada Panmud Gugatan/Permohonan untuk dinyatakan berkas telah lengkap dan ditentukan besarnya biaya panjar per-kara untuk kemudian ditu-angkan kedalam SKUM. Dalam menentukan besarnya biaya panjar perkara harus memperhatikan Surat Keputusan KPA/M.Sy setem-pat tentang besaran biaya perkara. SKUM dibuat dalam rangkap tiga, masing-masing untuk pemohon/penggugat, kasir dan lampiran pada berkas permohonan/gugatan Berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikemba-likan kepada penggugat/ pemohon/ kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara Pemegang kas menandatangani dan membubuhi cap lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran (bukti bayar pada Bank yang ditunjuk). Pemegang kas membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku Jurnal Keuangan Perkara tingkat pertama. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan surat gugatan/permohonan. Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan meng-gunakan nomor perkara awal. Menyerahkan kepada meja dua untuk dicatat dalam buku register induk perkara

Kasir

Meja Satu Kasir Bank

20 Menit

Kasir

Kasir

Meja I

Meja I Meja II

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur Permintaan Informasi. A.

B.

PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI

BIAYA

Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs PA Amuntai dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi. Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Keterangan tersebut berisi:  ada atau tidak informasi yang dimohonkan;  diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya;  Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan.  Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon:  bervolume besar; atau  tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab. Perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja. Pengadilan hanya dapat membebani Pemohon sekedar

Panmud Hukum dan IT

3 hari

Panmud Hukum dan IT

3 Hari

KPA

SOP Kepaniteraan


C.

SALINAN DAN PEMBERIAN INFORMASI

D.

KEBERATAN

E.

PROSEDUR KEBERATAN

biaya fotokopi atau biaya cetak (print) yang ditetapkan oleh Ketua PA Amuntai berdasarkan biaya yang berlaku secara umum. Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pemohon membayar biaya. Pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dalam hal informasi yang hendak disalin:  bervolume besar; atau  sedang dalam proses pembuatan. Perpanjangan waktu tersebut tidak dapat lebih dari 3 (tiga) hari kerja, dengan mempertimbangkan sesuai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan informasi yang dimohonkan. Apabila ternyata biaya penyalinan lebih murah dari yang diperkirakan, selisih biaya dikembalikan ke Pemohon. Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :  pemohon ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik;  permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya  pengenaan biaya yang melebihi dari yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan; atau informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan ini Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada penanggungjawab (KPA) selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja; Dalam hal pemohon mengajukan keberatan atas keputusan yang ditetapkan oleh KPA, maka keberatan diajukan ke penanggungjawab (KPA) pada Mahkamah Agung. Penanggungjawab (KPA) memberikan jawaban selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keberatan tersebut.

Panmud Hukum dan Kasir

2 hari setelah pembayaran

Panmud Hukum

3 Hari

Pemohon

Paling lambat 7 hari setelah permohonan di tolak

Pemohon

7 hari

Penanggung Jawab KPA MA

7 hari

SOP Kepaniteraan

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB Jalan Empu Mandastana No. 10 Amuntai Standart Operasional Procedur Bagian Kepaniteraan ====================================================================================== F.

PEMANFAATAN INFORMASI

G.

SANKSI

Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan tersebut berdasarkan Keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum. Penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Keputusan ini dijatuhi sanksi administratif.

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik. A.

B.

Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

Publikasi terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat

1. Petugas Pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimili, sms dll. 2. Petugas pelayanan penga-duan harus segera merespon pengaduan yang berkaitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkorfirmasikannya kepada pejabat terkait pengadilan secepatnya. 3. Petugas Pelayanan melaporkan tentang pengaduan masyarakat/publik tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dimaksud. 4. Pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan tersebut mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/publik tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. 5. Pimpinan menindaklanjuti bila perlu dengan melakukan koordinasi dengan pihak/ pejabat terkait yang berhubung-an dengan pengaduan masyarakat/ publik tersebut. 6. Pimpinan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat/publik tersebut baik secara langsung, surat, email, faksimili, telepon, sms dll. 1. Petugas melakukan inventarisasi laporan pengaduan masyarakat/publik dan penanganannya/tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. 2. Ketua Pengadilan melakukan publikasi terhadap penanganan laporan pengaduan

Petugas Pelayanan Masyarakat

30 menit

2 x 24 jam

30 Menit

30 Menit

30 Menit

15 Menit

15 Menit

SOP Kepaniteraan


3.

masyarakat/publik melalui website, laporan tahunan, papan pengumuman, tv media atau alat informasi lainnya yang tersedia di kantor pengadilan. Publikasi pengaduan tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang memuat tahap penangan, hasil yang dicapai, jumlah pengaduan yang diterima serta ditembuskan kepada Ketua PTA/M.Sy Aceh.

15 Menit

Selesai

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. A.

B.

Persiapan Sebelum Pelaksanaan Persidangan

Pelaksanaan Persidangan

1. Panitera atau Panitera Pengganti yang akan bersidang mempersiapkan diri paling lambat 15 menit sebelum persidangan dimulai. 2. Petugas piket dan atau Petugas Informasi mempersilahkan para pihak atau kuasa hukum yang telah datang untuk mengambil nomor antrian persidangan 3. Petugas Keamanan (Satpam) bertanggung jawab mengawasi ketertiban dan keamanan pelaksanaan persida-ngan dan selalu siap siaga memposisikan diri di depan pintu ruang sidang. 4. Petugas keamanan pengadilan harus melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang dicurigai dengan alat metal detector. 5. Petugas keamanan bertanggungjawab memastikan bahwa tidak ada satupun senjata api, senjata tajam, atau peralatan lainnya yang membahayakan keamanan masuk ke dalam ruang persidangan. 1. Panitera Pengganti yang akan bertugas membantu sidang, terlebih dahulu mempersiapkan/ menyediakan berkas perkara, perala-tan persidangan lainnya sebelum Majelis Hakim memasuki ruang sidang. 2. Panitera Sidang mengumumkan kepada pengunjung sidang untuk tertib, teratur dan tidak membuat kegaduhan di dalam ruang sidang serta berdiri sesaat ketika Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. 3. Petugas/Panitera Sidang memanggil para pihak untuk masuk ke ruang sidang dengan pengeras suara sesuai dengan nomor urut antrian.

Satpam dan Pansek

2 Menit

2 Menit

2 Menit

2 Menit

5 Menit

15 menit

2 menit

2 menit

SOP Kepaniteraan

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB Jalan Empu Mandastana No. 10 Amuntai Standart Operasional Procedur Bagian Kepaniteraan ====================================================================================== C.

Setelah Pelaksanaan Persidangan

1. Petugas/Panitera Sidang, merapikan dan mengamankan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya setelah Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. 2. Petugas keamanan memeriksa dan memastikan pengunjung sidang telah meninggalkan ruang persidangan.

10 menit

5 Menit

Selesai

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo). A.

Pihak berperkara mengha-dap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan.

1.

2.

3.

4. 5. 6.

B.

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM

1.

2. 3.

C.

Pihak berperkara menerima surat gugatan dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas Meja II.

1.

2.

3.

Petugas memberikan penjelasan berkaitan dg gugatan /permohonan tsb. Petugas memeriksa kelengkapan berkas (Surat gugatan minimal 2 (dua) Eks. ditambah jumlah pihak tergugat) Petugas memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan/ permohonan tersebut harus mencantumkan alasan dan permintaan perkara secara prodeo Petugas Meja I membuatkan SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ditulis dengan Rp.0,-. Petugas Meja I menyerahkan SKUM kepada penggugat/ pemohon. Kasir menerima surat gugatan/permohonan disertai dengan asli SKUM dari pihak berperkara Kasir memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. Kasir menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara. Petugas menerima surat gugatan dan asli SKUM dari pihak berperkara Petugas mencatat dalam register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM Petugas menyerahkan 1 (satu) eks. surat gugatan/ permohonan yang telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM.

Petugas Meja I

10 Menit

Kasir

5 menit

Petugas Meja II

10 Menit

Pendaftaran Selesai

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pencatatan Perkara Masuk, penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang. A.

B.

Pencatatan Perkara Masuk

Pembuatan dan Pencatatan PMH

1. Petugas Meja II memeriksa surat gugatan/permohonan. 2. Petugas Meja II memeriksa nomor SKUM dan mencatat dlm register induk perkara 3. Petugas Meja II mencatat Identitas para pihak pada Register Induk Perkara gugatan/permohonan 4. Petugas Meja II mencatat petitum pada Register Induk Perkara gugatan/permohonan 5. Memasukan surat gugatan/ permohonan dalam map berkas perkara dan memberi nomor serta nama para pihak pada sampul map di-sertai formulir PMH, SKPP, PHS. 6. Map berkas gugatan/permohonan dicatat pada buku ekspedisi yang selanjutnya disampaikan kepada KPA/ M.Sy melalui Panitera 7. Panitera mencatat berkas perkara tersebut dalam bu-ku monitor PMH selanjut-nya menyerahkan berkas kepada KPA/M.Sy 8. KPA/M.Sy mempelajari ber-kas perkara selanjutnya me-nunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara tsb. Ber-kas dikembalikan kepada Petugas Meja II melalui Panitera. 9. Panitera menunjuk Panitera Pengganti sebagai pendam-ping Majelis Hakim 10. Panitera mencatat PMH dari KPA dalam buku monitor selanjutnya berkas diserahkan ke petugas meja II. 1. Petugas Meja II menerima berkas dari Panitera kemudian membuatkan surat PMH dan mencatat PMH dalam register 2. Petugas mencatat PMH ke dalam register kolom 6 3. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada Ketua

Panmud Gugatan/Permohonan

10 menit

Panmud Gugatan/Permohonan

5 menit

Petugas Meja II

10 menit

5 menit

2 menit

Panitera

10 menit

Ketua PA/M.Sy

2 hari

Panitera

10 menit

Panitera

5 menit

Panmud Guga15 menit tan/Permohonan

Petugas Meja II

5 Menit

Petugas Meja II

5 menit SOP Kepaniteraan


C.

Pembuatan dan Pencatatan PHS

Majelis Hakim yang ditunjuk dengan menggunakan buku ekspedisi 1. Ketua Majelis Hakim mempelajari berkas perkara gugatan kemudian menetapkan hari dan jam persidangan, mendistribusikan kepada anggota majelis untuk dipelajari. 2. Ketua Majelis mencatat PHS tersebut dicatat dalam suatu instrumen pemberitahuan yang selanjutnya diserahkan kepada meja II 3. Ketua Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/JSP untuk memanggil para pihak sesuai PHS melalui Panitera/ PP yang telah ditunjuk dengan menggunakan instrumen pemanggilan.

Majelis Hakim

7 hari

Petugas Meja II

10 Menit

Jurusita/JSP

10 menit

Selesai

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli. A.

B.

Instrumen Perintah Pemanggilan

Pembuatan Surat Panggilan

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/JSP beserta 1 eks. surat gugatan/ permohonan. 1. Jurusita/JSP membuat surat/ relass panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan 2. Jurusita/JSP meminta biaya pemanggilan dengan menyerahkan relass pemanggilan 3. Petugas dalam pemanggilan melalui Kemenlu harus dilakukan paling lama 3 bulan sedangkan bantuan delegasi paling lama 1 bulan. 4. Jurusita/PP melaksanakan pemanggilan. 5. Jurusita/JSP menyerahkan relass pemanggilan kepada Ketua Majelis melalui PP.

- Jurusita/JSP

- Kasir

10 menit - Petugas Meja II - Jurusita/ JSP

- Apabila para pihak tidak dapat ditemui ditempat 15 menit tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/ kepala desa dengan mencatat 3 hari kerja nama sebelum penerima dan persidangan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. - Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja. 5 menit

- Kasir

SOP Kepaniteraan

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB Jalan Empu Mandastana No. 10 Amuntai Standart Operasional Procedur Bagian Kepaniteraan ====================================================================================== C.

D.

Pencatatan Biaya Panggilan

Pencatatan Dalam Register Perkara

1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan. 1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/ permohonan.

10 menit

10 Menit - Jurusita/JSP

PanMud Gugatan / Permohonan Petugas Meja II

Diselesaikan pada hari berkenaan

Diselesaikan pada hari berkenaan 5 menit

Selesai

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli Vmelalui Media massa, delegasi dan Deplu/Kedutaan . A.

MEMANGGIL PARA PIHAK MELAUI KEMENTRIAN LUAR NEGERI I. Instrumen Perintah Panggilan

II. Pembuatan Surat Panggilan

III. Pencatatan Biaya Panggilan

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ SP beserta 1 eksemplar surat gugatan/ permohonan. 1. Jurusita/JSP membuat surat pengantar panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan ditujukan kepada Kementrian Luar Negeri/ Ditjen Konsulat 2. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/permohonan 3. Petugas/Jurusita/JSP harus memperhatikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 3 bulan. 1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikn biaya pemanggilan.

- Jurusita/JSP

- Kasir

10 menit

- Petugas Meja II - Jurusita/ JSP

5 menit

15 menit

Jurusita/JSP

10 menit

Diselesaik an pada hari berkenaan

10 Menit

SOP Kepaniteraan

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB Jalan Empu Mandastana No. 10 Amuntai Standart Operasional Procedur Bagian Kepaniteraan ====================================================================================== IV. Pencatatan Dalam Register Perkara

B.

PEMANGGILAN PARA PIHAK MELAUI MEDIA MASSA I. Instrumen Perintah Panggilan



1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan.

PanMud Gugatan/Permohonan

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan/ permohonan. 1. Jurusita/JSP membuat surat panggilan para pihak para pihak sesuai dengan instrumen pemanggilan dengan format surat yg telah ditentukan 2. Surat panggilan tersebut ditanda tangani oleh Jurusita/JSP ybs dengan diberi surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan 3. Petugas/Jurusita/JSP harus memperhatikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 3 bulan. 1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikn biaya pemanggilan.

- Jurusita/JSP

Petugas Meja II

5 menit


- Kasir - Petugas Meja II

10 menit

- Jurusita/ JSP

5 menit

15 menit

10 menit

- Jurusita/JSP

10 Menit

Diselesaik an pada hari berkenaan .

SOP Kepaniteraan


C.

PEMANGGILAN PIHAK MELALUI DELEGASI I. Instrumen Perintah Panggilan



1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP. 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan.

PanMud Gugatan/Permohonan

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Khusus/Jurusita/ JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan. 1. Petugas Khusus/Jurusita/JSP membuat surat pengantar panggilan para pihak, saksi/ saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi empat tinggal para pihak yang akan dipanggil tersebut. 2. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/permohonan 3. Petugas Khusus/Jurusita/JSP harus memperha-tikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 1 bulan.

- Jurusita/JSP

1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari /Petugas Khusus/ Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.


Petugas Meja II 5 menit

- Kasir - Petugas Meja II

10 menit

- Petugas Khusus/ Jurusita/ JSP

5 menit

15 menit

10 menit

- Jurusita/JSP

10 Menit

Diselesaika n pada hari berkenaan.

SOP Kepaniteraan


V. Penyerahan Relaas Panggilan

1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan. 1. Petugas Khusus/Jurusita/JSP harus memonitor pelaksanaan pemanggilan delegasi tsb. 2. Relass panggilan delegasi tersebut diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim atau PP yg menangani perkara tersebut dengan tanda terima

PanMud Gugatan/Permohonan Petugas Meja II

Diselesaika n pada hari berkenaan. 5 menit 3 hari sebelum persidangan. 1 hari sebelum persidangan

Selesai

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Pelaksanaan Mediasi. A.

B.

Pemilihan/Penunjuka n Mediator

Tahap Pelaksanaan Mediasi 1. Tahap Pembuatan Resume

2. Tahap Titik temu

1. Melaksanakan pemilihan mediator. 2. Menunjukan daftar mediator. 3. Menawarkan kepada para pihak untuk memilih. 4. Membuat Penetapan Mediator jika disepakati. 5. Menunda proses pemilihan jika dikehendaki para pihak 6. Membuat PPM jika tidak sepakat. 7. Mengarahkan para pihak ke ruang mediasi.

1. Menerima resume masingmasing pihak. 2. Membahas masing-masing usulan. 3. Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. 4. Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. 5. Mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat laporan. 6. Merumuskan perdamaian jika sepakat. 7. Menunda pertemua jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru. 8. Membuat Berita Acara Mediasi. 1. Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan Akta Perdamaian 2. Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil. 3. Berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan PMH semula.

1. Majelis Hakim 2. Panitera Pengganti

1 hari 2 hari

3. Panitera Pengganti

10 menit

10 Menit 2 hari 1 hari 2 hari Mediator 1 hari

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Permohonan Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang pada Pengadilan Tingkat Pertama. A.

B.

Sita Jaminan

Aanmaning/Penegur an

1. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita dari Majelis Hakim. 2. Panitera/Wapan melakukan penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM. 3. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register penyitaan 4. Jurusita melaksanakan proses sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita dari Panitera/ Wakil Panitera. 5. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. 1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan aanmaning dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan aanmaning dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan aanmaning pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. 5. Panmud Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Jurusita melaksanakan proses aanmaning paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/Wakil Panitera. 7. Jurusita menyerahkan berkas

15 menit

15 menit

15 menit

3 hari setelah menerima berkas 1 hari setelah pelaksanaan

20 menit

15 menit

2 hari

15 menit

15 menit 3 hari setelah menerima berkas 1 hari setelah SOP Kepaniteraan


C.

Sita Eksekusi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

D.

Eksekusi Riil/Pengosongan

1.

2.

3.

aanmaning kepada Panitera/ Wapan paling lama 1 hari setelah pelaksanaan peneguran. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar SKUM. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi Jurusita melaksanakan proses sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM.

pelaksanaan

15 menit

15 menit

2 hari setelah SKUM dibayar 20 menit

15 menit

3 hari setelah menerima berkas 1 hari setelah pelaksanaan

KPA/Panitera

Disposisi pd hari yang sama dengan surat masuk

SOP Kepaniteraan


E.

Eksekusi Lelang

4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi. 6. Jurusita melakukan pemberitahuan proses eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi. 7. Jurusita melakukan koordinasi dengan instansi terkait paling lama 3 hari setelah menerima penetapan dari KPA. 8. Jurusita melaksanakan proses eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. 9. Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan Eksekusi. 1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan eksekusi lelang dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi lelang dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi lelang pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Panitera Muda Gugatan mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah penetapan ditanda tangani.

Selesai SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama. A.

B.

PENYELESAIAN DAN PERSIDANGAN PERKARA.

PEMBACAAN PUTUSAN.

1. Majelis Hakim melaksanakan sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah pada pukul 09.00 waktu setempat. 2. Dalam hal tertentu Majelis Hakim dapat melaksanakan sidang yang dimulai beberapa saat kemudian pada hari yang sama setelah diumumkan terlebih dahulu. 3. Petugas memanggil para pihak agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian (Queuing System). 4. Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. 5. Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua MA melalui Ketua PA/MSy., jika dalam waktu 6 bulan tersebut belum putus. 1. Pada waktu diucapkan, putusan/penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu langsung ditanda tangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. 2. Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dapat diambil melalui Meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada salah satu pihak yang tidak hadir.

Ketua Majelis Hakim

Maksimal 6 bulan sejak perkara didaftarkan

Ketua Majelis Hakim

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Hakim

Ketua PA/Msy.

Ketua Majelis Hakim/PP

Majelis Hakim/Paniter a

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

1. Panitera Sidang membuat dan memberikan instrumen kepada Penggugat/Pemohon untuk melaporkan kepada Kasir bahwa perkaranya sudah putus. 2. Panitera Sidang memberitahukan kepada Penggugat/Pemohon untuk menanyakan kepada Kasir apakah ada sisa panjar biaya perkara. 3. Petugas Kasir menerima instrumen perkara putusan dari pemohon/termohon. 4. Kasir memberitahukan ada/ tidaknya sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat/ Pemohon. 5. Petugas Kasir mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut jika ada sisa, kepada Penggugat/Pemohon disertai bukti. 6. Petugas Kasir membuka kembali buku jurnal yang telah ditutup untuk transaksi pengeluaran pe-ngembalian sisa panjar. 7. Petugas memberitahukan kepada pihak dan juga diumumkan di papan pengumuman dan WebSite tentang sisa panjar yang belum di-ambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak, sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara. 8. Petugas Kasir membukukan secara tersendiri sisa panjar yang belum diambil pihak berperkara.

Panitera Sidang

20 menit

Panitera Sidang

5 menit

Petugas Kasir

2 menit

Petugas Kasir

5 menit

Petugas Kasir

10 menit

Petugas Kasir

10 menit

Wapan/Kasir/ Petugas IT

Paling lambat 7 hari setelah putusan BHT

Petugas Kasir

Selesai

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Penyampaian Salinan Putusan ke Para Pihak pada Pengadilan Tingkat Pertama. Penyampaian Salinan Putusan

1. Panitera melakukan penelitian, crosscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak. 2. Petugas membuat catatan kaki dalam salinan putusan yang diminta oleh para pihak yang berisi : a. Diberikan kepada/atas permintaan siapa. b. Dalam keadaan belum/ sudah BHT 3. Petugas membuat/ mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera. 4. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/ pemohon dan tergugat/ termohon, melalui pos. 5. Petugas menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang belum diambil melalui pos. 6. Petugas membuat/ mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera

Panitera

15 Menit

Petugas Meja III

5 Menit

Petugas Meja III

5 menit

Panitera

Selambatlambatnya 30 hari setelah putusan BHT

Petugas Meja III

Selambatlambatnya 14 hari kerja se-telah putusan dijatuhkan. 20 menit

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI : Prosedur tentang Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai kepada Pihak Berperkara. A.

B.

Menerima Berkas (Bundel A) dari Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti

Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Wakil Panitera

1. Petugas memeriksa kelengkapan berkas meliputi, kelengkapan bendel A, tanggal minutasi, tanda tangan majelis hakim dan PP, salinan putusan dan atau penetapan 2. Petugas menentukan Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan putusan dan atau relass pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir. 3. Petugas mencatat dalam register akta cerai, menuliskan nomor dan tanggal akta cerai pada halaman depan sampul berkas. 4. Petugas mempersiapkan blanko Akta Cerai, membuat/mengisi Akta Cerai. 5. Petugas mengambil asli dan salinan putusan/ penetapan dari dalam berkas, memberi cap legalisasi pada salinan putusan/ penetapan, memberi cap BHT dan memberi tanggal. 6. Petugas memeriksa salinan putusan/ penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera 7. Petugas memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus, memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera 1. Wakil Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi salinan dan akta cerai. 2. Memeriksa salinan putusan/ penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, memaraf

Panitera Muda Hukum

15 Menit

Petugas Meja III

2 Menit

Petugas Meja III

10 Menit

Petugas Meja III

10 Menit

Panitera Muda Hukum

5 Menit

5 Menit

5 Menit

Wakil Panitera

5 Menit

5 Menit

SOP Kepaniteraan

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB Jalan Empu Mandastana No. 10 Amuntai Standart Operasional Procedur Bagian Kepaniteraan ====================================================================================== pada sisi kiri tanda tangan panitera 3. Petugas memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus , memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera. 4. Menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja III C.

D.

Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Panitera

Para Pihak datang ke Petugas Meja III dengan membawa identitas diri, mengambil nomor antrian layanan pengambilan salinan putusan/ penetapan, akta cerai

1. Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi salinan dan akta cerai panitera. 2. Panitera memeriksa salinan putusan/ penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, menanda tanganinya. 3. Panitera memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus , menanda tanganinya. 4. Panitera menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja III 5. Petugas membubuhkan stempel pada salinan putusan/penetapan dan akta cerai. 1. Petugas Meja III menanyakan nomor perkara ybs serta mengecek identitas ybs. 2. Petugas mengambil salinan putusan/penetapan, akta cerai dari almari penyimpanan, menghitung jumlah halaman salinan putusan/ penetapan kemudian memasukan dalam map khusus/sampul 3. Petugas memanggil dan memerintahkan para pihak agar membayar biaya salinan putusan/ penetapan ke kasir. 4. Petugas Meja III menyerahkan salinan putusan, penetapan dan atau akta cerai kepada para pihak setelah menerima bukti pembayaran biaya pengambilan salinan putusan/ penetapan. 5. Petugas Meja III membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan putusan/ penetapan dan atau akta cerai.

5 Menit

2 Menit Panitera

5 Menit

5 Menit

5 Menit

Petugas Meja III

2 Menit 2 Menit

Petugas Meja III

5 menit

2 Menit

2 Menit

2 Menit

5 Menit

Selesai

SOP Kepaniteraan


Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Prosedur Tata cara Melakukan Publikasi terhadap Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Publikasi Putusan

1. Petugas menghimpun dan meneliti putusan-putusan yang akan dipublikasikan. 2. Petugas melakukan anonimasi terhadap salinan putusan yang akan di publikasikan. 3. Petugas melakukan check dan recheck terhadap hasil anonimasi salinan putusan. 4. Petugas mempublikasikan setiap salinan putusan yang telah siap melalui website masing-masing pengadilan. 5. Pengadilan mempublikasikan setiap putusan yang yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, melalui website masing-masing pengadilan. 6. Salinan Putusan yang dipublikasikan harus terlebih dahulu dianonimisasi sesuai dengan ketentuan SK KMA No. 144/2007.

Panitera/Petuga s IT

15 Menit

Petugas IT

20 Menit

15 Menit

Wapan/Panitera

15 Menit

Paling lambat 2 hari sejak BHT.

Paling lambat 1 hari sejak BHT.

Selesai

SOP Kepaniteraan

Ket

permohonan

Recommend Documents