ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM LARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
SKRIPSI
MILIE perpu sta k a a n
"UNIVERSITAS AIRLANGGA*'
S U R A B A Y A 6i5h
*
W I N A R Y 0
PAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRIANGGA S U R A B A Y A 1983
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NECiATIE DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENY ELES AIA NNY A /M s /°
SKRIPSI
dia juka n untuk
melengkapi
tugas
dan memenuhi
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM
OLEH W I N A R T O 037810590
PEMBIMBING PERTAMA
PEMJilMBING KEDUA
PAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 1983 MILIK PERPVSTAKAAN "UNTVHRSITAS AIRLANGGA’
S U R A B A Y A SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
£ATA PEBGANTAR
Atas rakmat Tuhan yang Mahaesa* maka tugas penyueunan skripsi ini dapat saya selesaikan yaag digunakan sebagai kelengkapan untuk menenuhi salah satu syarat nemperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Oleh karena keterbatasan kemampuan yang ada pada dirl saya dan bahan-bahan yang saya peroleh dalam penelitian, ma ka dapat disadari bahwa baik dalam bentuk maupun isinya dari tulisan saya ini tidak banyak meraberikan harapan yang optimal dalam suatu karya ilaiah. Semoga, segala keterbatasan yang ada ini dapat merangsang suatu pembahasan yang lebih raendalam ke arah penyempuraaan . Walaupun demikian, dalam penyusunan skripsi ini, saya tidak lspas dari blmbingan dan bantuan pelbagai pihak. Maka dari itu, sudah seharusnyalah kalau dalam kesempatan ini saya sampaikan rasa hormat yang mendalam dan teriaa kasih kepada : 1. Bapak Dr* J.B Sahetapy* S«B* .* Dekan Fakultas Hukum Uni versitas Airlangga yang telah raemperkenankan dan memberikan tempat kepada saya untuk nengkaji ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum; 2* Bapak Soedalhar, S.H dan Bapak Wisnoe Soesanto, S.H yang dengan ketekunan dan kesabarannya telah bersedia aenjadi pembimbing saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini; 3# bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang dengan kesabaran dan penuh pengertiannya telah memxii
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
berikan bekal iiau peagetafcuan kepada saya, Dan ke hadapan ayah serta itm terclnta* saya me»yaapaikan aembah sujud dan uoapan terloa kagih yang sedalamnya kartna mereka telah bersusah payah dengan pemih pengorbanan telah berjuang kerae untuk mtngasuh,; membiayai, dan aembimbing saya dalam mencapai cita-cita. Pada akhirnya, saya berharap seraoga ~pa yang telah saya ker jakan dalan oebuaii karya tulia lnl dapat berguna bagi para aiahasiswa dan dapat menanbah kepuatakaan Pakultas Hukum Unlv(frflitaa Alrlangga ,
Surabaya, 24 JTanuari 1983 W i a a r y o*
MILIK PERPUSTAKAAN •UNIVERSITAS AIRLANGGA'*
S U R A B A Y A
lv
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
MFTAZZ ISZ
llalcmn
vum mmm&B D a m n ist
ill *#*#»*!»**#****** «**'**»«-«*•«**«-*#**«
V
B A D x* KjnmioLtiim «•***«*• •
#
•
>
*
#
»
gt«•#«
X# Latar boXaknng Maoalah 2* A]U>gqh Ponnllcnn **#••&•»*•»*#*«««.«»••#»«*»»
%
9
Tujuan Pcnullcan
4* liotodolosi n.
5# Siatcaati&a dan PortanGgu&Gjai&bczmya •«*•«»
7
mmm
9
p&nuraiiAn
mm
........... ...
X* Pencortlan, Ibkmtd* dan Tujuan Pendaftaran fount! «##«**««
*+«•*<*•*4t«l4i»» **•**
0
2# Pendaftaran Tbnah oobolun den oocudafc Borlalnmya UUPA
13
3* Procodar Pendaftaran 2an^h untuk Hcosporolch, Curat Tanda Bulitl Hak **•»»•*»««•*«*#,«***». 23 i n . sistui p£&m£XAi? bala14 srcron 2auah pai& rczsnj-. OTA mil PADA HUK ItfLIH AEAS 'EAHAH PAPA EOTSUS* 1* ttaoalah Penbufctlcn pada Itulcxi ?unc£
36
2 . t&tcalah Ponbuliticn pada Hals HiliU atao fr*iw?h « * » # » * * • * * • • » « # * * • • • * * > *
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
53
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
iv* pkoseduk p z m m m s m if ik a t m m pehlikiiya TIDAK SAB DALAM SIS2U4 P O m K R U B UEGATIF .*.«*
57
X* PCPIUaCalCliajl
57
Posyolcofll^.n t««!&»?*>***«* k ******* *•'*•** •< * •^ Vv
6X
»s ****•>»***’ GJ? ll £OSlflpU3.6B
e>«
2* Caron «.
66
BAraiK BACAAN LAIiPIHAII
67
I ; Callxian Putunan Fea£ac.ilaa Hcgeri Su rabaya, Da£tar lfcu *?iyA976/Pcrci£tc M.
68
LAMFXKAH IX : Salinan Putusoa PtmcciGilrn ,x'inc£i Jaya Hour Uo* 952/5 961/^crdata ,»»*«*#
%
LAHMKAII XII ; Saliaaa Putucaa PoneccJilca Ucgcxt Su rabaya* Bpftar Ho* W A972/Perdatn
102
WHPXEAfl IV ; SaHnau Futuecn Pcn^odilcn Tinggi Jaca ^lisur Uo.» l^h/X^y/Vosrdata •.... .* * * 125 LAHPIBA1T
V ; SaXinon Hitusan HahUanoh Agung KopubXilc Indonesia Hog, Ho* ?17/*C/SipA974 . * * * . 132
LAZ£PXK£U VI ; Salinau 3urat Keputusan Montorl Dal^n Hogor! Ho. Pota 7/6/56/A AX
145
vl SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
f S K U B U L U A S
1* Latar Bclakang Magaiah Sejak manuoia dilahirkan, maka kehidupan cianusia ti dak ciapat dilepaakan dari tanah aebab tanah mengandung s®gisegi pokok kehidupan manuaia yaitu, sandang, pangan daa papan. Kecemuanya itu bersuober pada dan disandarkan atas ada nya tanah. Jacii, jelaslah bahwa tanah itu merupakan kebutuhan yang aangat vital bagi kehidupan aanusia* Lebih-lebih pada niasa sekarang ini, roda pembangunan bergerak dengan pesat dan jumXah pendudukpun meningka-c. Seauanya itu dalas* pelakaanaan dan keleatariannya aembutuhkan tereedianya tanah. Oleh karena Itu, tidak khayal lag! bila dewasa ini banyak timbul oasalah yang berkaitan dengan tanah terutama aekali yang aenyaagkut hak milik atas tanah dan tak jarang pula ocnimbulkan kereeahan dan mengganggu ke©tabilan oasyarakat* Berdasarkan hal tersebut di atao, maka jelas sangat diperlukan adanya sarana hukum yang ©emadahi untuk oengataei masalah pertanahan guna aendapatkan kepastian hukum dalam maaalah pertanahan pada uoumnya dan masalah hak milik atas tanah pada khuausnya sehingga akan dapat nen^axain texujudnya tanah sebagai auaber kesejahteraan l*hir dan batin secara adil dan laerata. 1 SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Sehubungan dengan ha}- tersebut, pada tanggal 24 Sep tember 1960, telah diundangkan Undang-undang Homor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudian disebut Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Hegara Tahun I960 Nomor 104)* Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 Undang-undang Daear 1945 yaag bertujuan untuk menghapuskaa sistea hukua pertanahan perdnggalan jaaian kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan alaa Hegara Republik Indonesia yang telah asrdcka dan masih bereifat pluralism itu serta bertujuan meletakkan dasar hukus national dalam bidang hukum pertanahan dan dapat menjaain adanya kepastian huku&', Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, mska salah satu usaha untuk menJanin terciptanya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, perlu dioelengcarakan suatu rechts&adaster yaitu pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan pa sal 19 ayst 1 Undang-und*ng Pokok Agratia yaag raewajibkan kepada peraerintah Hepublik Indonesia untuk aenyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh vilayah Republik Indonesia yang pelaicsanaannya diatur dalan peraturan Peaerintah Homor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Seg ra Tahun 1961 tfosor 28)» Untuk Jawa dan Madura, peraturan Itu mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961 dan di daerah lain 3ecara berangsur-angsur sejak tang:;al 24 Plaret 1962. pendaftaran tanah tersebut, dl samping bertujuan un tuk menciptakan kepastian hukua dan kepastian hak atas tanah
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
juga bertujuan agar orang yang berkepentingan terhadap ta* m h yang dimaksud dengan mudah dapat mempei’oleh keterangan tsntang status tanah dan keterangan lain yang diperlukannya. Bagi mereka yang mempunyai hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah yang sudah didaftar itu dengan mudah dapat memperoleh tanda bukti atas haknya yang berupa sertifikat (ya itu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri). Ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Pokok Agra ria menyebutkan, "Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupa kan alat pembuktian yang koat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut,,. Bari ketentuan terecbut, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pendaftaran tanah adalah sebagai alat pembuktian di samping fungsinya yang lain, yaitu, sebagai syarat konstitutif bagi terjadinya suatu peristiwa hukum, Berkaitan dengan masalah pembuktian ini, d^lam pen daftaran tanah, dikenal adanya dua sisteia, yaitu, sictera pouitif dan sistem ne&atif. Yang dimaksud dengan : Sictem positip apa yang tercantum'di dalam buku pendaf taran tanah dan surat-surat tanda bukti hak.yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak. Pihak ke tiga (yang beritikat baik) yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut mendapat perlindungan mutlak, biarpun kemudian temyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalainnya tidak benair. Pihak yang dirugikan men dapat kourposisi dalam bentuk lain. Sedangks i pada siatea negatif surat-surat tanda bukti
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa ke terangan-k eterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan htrus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selaaa dan sepanjang tidak ada alat peabuktian lain yang aeabuktikan sebaliknya* Dalam hal yang demikian maka pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar* Kalau terayata bahwa keterangan dari pendaftaran tanahlah yang tidak benar , isaka diadakan perobahan d«n pernbetulan aeperlunya * Dengan demikian, bagaimana halnya di negara kita dan sistem mana yang ciipergunakan ? Jika kita perhatikan ketentuan pasal 19 ayat 2 sub c, yang menyebutkan bahwa “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat* dan Peraturan Pemerintah Homor 10 Tahun 1961, sebagai peratur®n pelaksanaanaya dalam penjelasan urnum (ad 7b), menyatakan, antara lain, "Pembukuao 8esuatu hak dalam daftar buku tanah yang bersangkutan atas nama seseorang tidak mengakibatkan, bahwa orang yang sebenaraya berhak ataa tanah itu akan kehilangan haknya, orang tersebut masih dipat menggugat hak dari orang yang terdaftar dalan buku tanah sebagai orang yang berhak”, maka dengan demikian negcra kita dapat dikata kan rsenganut sistem negutif. Dengan adanya dua sistem pendaftaran tanah seperti tersebut di atas, terutaaa dalam sistem negatif yang menjadi permaealahan, yaitu, mengenai bagaiaana prosedur perubahan surat tanda bukti hak yang ternyata bahwa nama yang tercan tum dalam surat tanda bukti hak itu adalah nama orang yang
^Effendi Peranginangin, sari Kullah Hukua Agraria X , Esa Study Club, Jakarta, 1981, h* ^
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
bukan pcailik ccbonarnya. paraaaalahan lain yaag timbul, yaitu, jika ooandainya proaodur penbuktian tersebut ttrlalu aulit, aaka apakah tiap->t dikatakan bahwa 3«benarBya d*lam kenyata&nnya yang dipergvnakan adalah sistea positif ? Poraaaalahaa itulah kiranya ya- g menjadi inti peobahaaan da lap akripai ini. 2. Alaska penul.^san Dalaet oaayarakat, terutajaa oasyarakat pedcaaan oaoih banyak yaag belua aongerti tujuan daa fungal pendaftaran tan~V Hal ini terbukti dengan banyaknya varga maeyarakat ttruiaiaa yang tinggal di pedeaaan araih belue nandaftarkas* tanahnya o«bagsi hak ailik, dengan alasan di sa&ping belua tsratdiasya biaya juga karana tidak aeugerti loakaud dsn tu juan asrta proseo ptndaTtaran tanah. Hal inileh yang aendorong penulls untuk neabahaa par** maaalahan dalam pendaf taran tanah dengan jzidul Peraaoalahan aanganai Pembuktian Hukum dari Cistern Uegatif dalam Mencapal Kepastian ilukna di Bidang Pertanahan dan Cara Ptnyaltaaiannya. 3. Tu.juan nenuliaan tujuan pemiliaan adalah di aa^ping aeiatnuhi kawajiban sebagai aahaaiawa tahun terakhir Pakultaa Hukust Univcrsitaa Airlangga untuk aendapatkaa gel*r keaarjanaam,, juga, saya ingin aenyuabangkan aedikit ptaikiran a«ngenai aanslah pen* daftaran tanah sesuai dengan daya dan kemaapuan yang ada pada saya.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
4* Mfttodologi a, Pendekatan nasalah. Pesibahasan dal ano akripai ini seauai dengan Judul dan naterinya, y*itu, beroifat teoritis dan praktia yang b«r*rti selain didaaarkan atas teori juga didasarkan atas fakta atau kenyataan. b. Sumber data.
Q Suaber data digunakan data kepuatakaan dan data lapangan*
c, $ehnik pe*gu®pulan data. Pengumpulan data yang diperlukan dalam rcenyusun rkripsi ini diperoleh doagan jalan ; 1. otudi puataka, yang diperoleh dari bahan dengan membaea buku-buku, aajalah-raajalah, surat kabar, peraturan perundeng-undangan, dsn yuriaprudenai yang berhubungan dengan aaaalah yang dibahas dalam skripai ini; 2. survai; diadakan wawancara pcrorangan dengan Kepala Kantor Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya dan Kepanitrean Pengadilan Hegeri Surabaya. Keterangan dan data yang diperoleh dari wawascara tersebut keeudian diauaun data yang siatematia dan dinilai serta diolah sebagai data yang dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. d. Tehnik analiaia data. Tehnik analiaia data yang dipexgunakaa aetoda deakrip-
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
tif 9 kosparatif, dan anaXisis. Xfciskriptif, bcrarti, ®$aaparkan naflulah pendaftaran tan«h eecara yuridis forsiid* Icaparatif d-*I*o hal ini* y*itu, ae&bandingteaa mengenai sifltea poaitif dan aiotes naga fcif dal*.a hil pendaftaran tanah* Analiais dilakukan berdasarkan ttadang-undacg Pokok Agraria dan Peraturan Paaerintah fioaor 10 fahun 1961. Berdaaarksn cetode-eetode teraebutf mate* akan ditarik eu^tn keidapuXan Berta aarsinaaran* Slatematl&a dan ffertangRungjawabannya Agar aupaya tergaabar oakaud dan tujuan peftbahasa»v maka dari ke«eluruhan ioi akripai iai akaa dibagi dalam bab yang terciiFi atas iiaa bab. Bab 1 nertipakan peadahiatian, ya» itu, keterangan l&tar beXakang periuasalahan yang saya tulia dalaa akripai inif yaag diharapkan M a a nwabiirikan gamfcaxan untuk memanuki naieri aelaajutnya* Di dala© bab iai juga, dinraikan peaikiraa-peaikiran tentaag alaoan-alaaan penuliaan, tujuan penulisaa, aatodolcgi,
dan yaag terakhir
adalah ai*teaatika dan pertanggungjavabannya * Sebcnaraya a pa ysaig diiaaksud pendaftaran tanah itu di negara kita eudah diksnal aejak jaaaa penjajahan Belanda, *ai*upun tujuan dan pelakaaaaaxmya ad«* paxbedaan dlb&ndingkan dengan tujuan dan pelakaanaan pendaftaran taaah pada oaat ini, aehiagga biXa kita hendak aeBbahaa i^aalab peaaaffcarin tanah t U a k bisa Xopas d*ri sejarah pendaftaran tanah yang pernah diiskaaaakao di negara kita* Oleh karena itu
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
oel-njutnya dalsa bab XI dikemuk&kan tinjauan uaura tentang maaalah pendaftaran tanah yang terbagi dalaa tiga sub bab, yaitu, pertaaa aenjelaakan pengertian* oakoud, dan tujuau daripada pendaftaran tanah, kedua aeng«nai tin ja turn pendaftarin tanah sebelum d.n s«su&ah berlakunya Undang-undang ?okck Agraria, dan sub bab yang ketiga aenyajikan proaedur pendaftaran tanstBC Seauai dengan peraas-lahan yang akan dibahaa aak« da lam bab XXX akan diuraikaa aengenai aistea pcabuktian dalasi hukuia tanah pada uaumnya dan pada hak tailik atas tanah pada khuauanya, aorta lebih lanjut aerupakan pokok petsbabasan dalao skripai ini akan diaajikan tentang proaedur perubahan sertifikat yang peciliknya tidak sah dalaa aistea negstlf serta bexbagai peraaaalahan yang tisobul dan cara penyelaaalannya yang akan diaaaukkan dalam bab XV* Setelah dibiearakan apa yang telah dibahaa d~n diuraifcan pada bab X, IXr XIX* dan XV oaka akhimya kita saspal pada kealapulan d-n saran yang merupakan in tisari dari basil peabahaaan n»8;*l£h, yang akan diletakkan dalan bab Y.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
KiSALAH y&JDAWAJUH TAIiAH
1* Pengartian. Maksud, daa Tujuan Pendaftaran Tanah Xsfcilab pendaftaran tanah yang dikeoal sekarang ini beras&l dari te-jfctfahan Istilah asting "kadaster". Dalam ue~ jarah perk eabanganftya dikenal adanya dua bentuk kadaster, yaitu s a* ?iacaal kadaater (kadaster pajak); b. fteohtskadaster (kadaeter hak). Msc^c .1 kadaster dibentuk dengan tujuan untuk panyelenggaraan pemungutaj* pajak at a 3 tanah, sehingga dalaa pendaft&ran tentang luas tanah aaupun bitas-batasnya tidak dilakufcan sccara teliti, bcgltupun tentang pe&egang bwkoya. Dalam peraungut&n pajak ini oleh install paj&k dikeluarkan surat pethok pajak buiai yang string disebut surat pipil *“ t£u surat glrik, kemudian didaftar dalaia buku daftar desa seteffpat teatang nomor urut surat pajak, luas tanah dan klasifikasi kvalitaa tanah* Buku'desa tersebut disebut buku leter G desa* sedaagkan yang diaerahkan kepada vajlb pajak iaXah aurat plpilnya* Peoberian surat pipil ini bukan diaakeudkan sebagai alat bukti hak atas tanah, tetapi adalah sebagai tanda pern* bayaran pajak atas tanah yang dikuasai oleh wa jib paj&k* Jadi jelaa bahva berdasarkan uraian tersebut di fctas bahwa 9
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
surat pipil bukanlah merupakan surat tanda bukti hak: atas tanah tetapi merupakan 'bukti pembayaran pajak atas tanah. Lain halnya deagaa reehtskadaater (pendaftaran tanah) dibentuk dengan tujuan untuk menjamxn adanya kepaatian hukum daa kepastian hak ataa tanah* Seperti apa yaag dimaksud dalam ketentuan pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria daa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagai peraturan pelaksanaaanya. Dalam pendaftaran tanah perlu dikumpulkan keteranganketerangan ; a» tanah yang didaftar tersebut dipunyai dengan hak apa, hal ini untuk mengetahui tentang status hukum daripada tanahnya; b. beban-beban apa yang ada di atasnya, hal ini untuk menge tahui apakah ada hak-hak lain yang membebani tanah ter sebut aelain hak milik misalnya; c. subyek pestsgang hak* hal ini untuk mengetahui siapa (orang tertentu) sebagai pimilik hak atas tanahnya; d. letak; luaa, dan batas-batas tanahnya, hal ini untuk me* ngetahui secara pasti tentang bentuk fioik dari tanahnya. Untuk raendapatkan keterangan-keterangan/data seperti tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan kegiataa-kegiatan yang meliputi : a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah yang menghaailkan peta pendaftaran dan surat ukur, hal ini menyebabkan terdapat adanya kepaatian mengenai letak, luas, dan
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
batas-batas tanah. Inilah yang disebut asagt spesialitaa dari pendaftaran tanah; b. pendaftaran haknya atas tanah, hak-hak jaminan, beban lain yang aembebani hak atas tanah, beserta peralihan dari hak-hak tersebut dan nubyek pa&egang haknya, Dari elnl dapat diketahui tentang status tanah dan subyek iuknya. Untuk itu guna menghindarkan adanya kekeliruan da* laja pendaftaran ini, aebelua dibukukan diuamokan lebih dahulu dalam tenggang waktu tertentu agar pihak ketiga yang asapunyai kepentingan terhadap tanah tersebut dapat aengajukan keboratan dan penundaan pendaftaran aaoapi sasalah yang bsrhubungan dengan tanah tersebut diselesai** kan. Bila tidak ada pihak ketiga yang aengajukan keberatan aaka dengan aegera dapat dilaksanakan pendaftaran tanah tersebut. Inilah yang diaebut asag publisitao atau openbaarhoid d*lin pendaftaran tanah* Dari uraian terse* b u t dapat diaiopulkan bahwa asas speciallttit nnnekankan pada segi tehnis, yakni dalais bidang ilcu geodasi karena aengenai aasalah pengukuran letak, lusts* dan batae-batac tanah yang didaftar. Sedangkan asas openbaarheid menekankan pada segi yuridis atas tanah; c. pesborlan surat tanda bukti hak atas tanah be~?upa aertifika t, yang menurut ketentuan pasal 19 ayat 2c oerupakan alat ptabuktian yang kuat* Apakah yang dieakaud sebagai alat pembuktian yang kuat ? Kuat di sini disaksudkan adalah bahwa alat bukti itu
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
di&nggap benar selaaa btluia ada alat bukti lain yang secara sail dapat aeobuktikan sebaliknya* Berkaitan dengue peabuktiaa ini dais® bab pendahulu&n telah dijel-skan bahwa da la a pendaftaran tanah dikcmal dua aioten, yaitu aistem positif daa siatea negatif seperti yang dianut di dalaa Undang-undang Pokok Agraria. Kenurut elate® poeitif segala hal yang tercantum dalaa buku pendaf taran tanah dan surat tanda bukti hak ataa tanah yang dikeluarkas adalah bereifat mutlak, yaitu, yang tercantua dalaa buku tanah itu sudah tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, walaupun orang yang na&anya tereabut dalaa buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak itu bukan pemilik yang aebtnaraya. Berdaerkan hal tersebut» maka eeoxaag pihak ketiga harus percaya dan tio*k perlu kh%v*ttir bahwa dikemudian ha ri srang yang naoanya tercantum dalam buku tanah terecbut akan kehilangan hakaya karena kesalahan yang tsrjat*! dalam V t
prose* pendaftaran tanah tersebut* Sedang dalaa aietess negatif jaminan lebih kuai dibe* rikun kepada peailik yang sebenarsya, karena pemilik yang oebenaraya dapat aengajukan gugatan di pengadilan negeri atas tanahnya yaag dalaa ourat tanda bukti hak tertulia atas sa&a orang lain. Oleh karena itu, dalaa siotets eegatif ini pihak ketiga harue hati-hati dan tidak boleh begitu saja percaya pada data yang ada d«laa buku tanah dan surat tanda bukti hak terutoaa mengenai pesegang haknya. Valaupun deni-
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
kian, 'bukan berarti pihak ketiga h u m s dengan teliti oekali oenelusuri proses terjadinya perpifedahan hale saoapai dengan dikeluarkannya surat tanda bukti hak tersebut* Jika pihak ketiga bertindak dengan itikat baik maka dapat mendaaarkan pada asas hukum uoum yang mengatakan bahwa eeorang pihak ke tiga yang beritikat balk aelalu dilindungi oleh hukum* Oleh Kebab itu, bagi pihak ketiga yang bertindak de ngan itikat baik dan siendasarkan perbuatannya pada keteralagan yang ada dalan buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak aelalu eendapat perlindungan hukum* 2« Peniaftaran Tanah sebelun dan seaudah Berlakunya UUPA Pendaftaran tanah acbelua berlakunya UUPA ; Pada aasa pemerintahan Hiadia Belanda, terhadap ta nah yang dimiliki oleh golongan Buniputra (rakyat Indonesia asli) belum diadakan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjaain kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah aereka. Yang ada pada waktu itu hanyalah pendaftaran tanah yang dir^lenggarakan dengan tujuaa untuk kepentingan pewuagutan pajak (fiscaal kadaater) saja, sehisgga pemilikan tanrt* oleh rakyat Indonesia asli b»luailah mendapatkan perlindungaa hu kum seperti yang diharapkan. Hal ini isenunjukkan perbedaan yang sangat menyolok aekali, karena terhadap tsnah-tanah dengan hak barat yang hanpir seluruhnya tidak berada di tangan rakyat Indonesia aali* bagi tanah-tanah ini telah diselenggarakan suatu pen daftaran tanah (rechxakadaster) yang baik sekali menurut
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Overchrijvingsordonnantie (Staatsblad 1 G M Homor 27)• Menurut paaal 1 dari ordonnanti* 1334 itu maka aur^tsurat eigendom dan peralihan Hexagonal aemua benda te tap atau tidak bergerak serta. semua akta dengan scan* ben&a-benda tidak bergerak itu difcebani hlpotik, demikian pula semua akta ccssienja hanj&lah sah, djlka di buat dlmuka apa jang dio«but „0verachri jvingsaabte&a*r" atau ^Pedjabat Balik-nama"* (la adalah ooa&issaris R&ad van Justitie atau Hoofd van Gewastelijk Beatuur* Dengan Gouveraementsbesluit no* 12 tahun 1947* (Staatsblad 1947 ft©, 53) Kepala Kantor Xadaster (Pendaftaran Tanah) Jang berkaator ditfaspat kedudukan overochrijvingaaabienaar ditundjuk sebagai aatu-earimja overschrijvingsambtenaar. Sedjak itu ia mempunjal 2 mat 3am tugas, jsitu aebag*i Itpsla Kantor Xadaster dan sebagai overschrijvingsambtenaar* Dalaa hubungan ini porlu diperhatikaa, bahwa daerah ksrdja overachrijvingaaabltnaar tidak asma dengan wilajah kerdja Eantor ladaoter) • Sari hasil pendaftaran tanah tersebut dapat diketahui haknya, siapa yang empunya, letak, luas, dan batas-bataa tanahnya* Walaupan tanda bukti hak yang diberikan itu belum ncmpunyai kekuatan peabuktiaa dalaa hukum, tetapi kenyataannya pendaftaran tanah itu telah memberikan kepastian hak Jwtgl para pemegang haknyau Pendaftaran tanah sesudah berlakunya UUPA : Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka dualieme cUlam bidaag hukum agraria, khueusnya hukum pertanahan di Indonesia nco’ jadihapua. Ban selanjutnya bag! pendaftaran tanah mendapat landasan baru, seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 IIUPA yang menyatakan ; "Untuk nanjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di acluruh o Boedi Harsono, Hndans-undang Pokok Anraria 3ed,jarah Penjusunan Iai d m Pei^ks^naanndar jiT* XI* i1jaabfttan> J,a-Icarta^ » Si*
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
wilayah Republik Indonesia aenurut ketentuan-ketentuan yang diatiq? dengan Peraturan Pemerintah"* Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah $omor 10 Tahun 1961 tentang "Pendaftaran 3?anah» (Lembaran Negara 1961 Homor 28 dan penjelasannya di dalam lambahan lembaran Negara 2171). Walaupun peraturan pemerin tah tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 23 Maret 1961, namun penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut peraturan itu untuk Jawa dan Madura baru mulai tanggal 24 September 1961, dan untuk daerah-daerah lainnya secara berangsur-angsur mulai tanggal 24 Karet 1962, Berhubung dengan itu maka sebelum pendaftaran tanah diselenggarakan menurut peraturan tersebut, oleh Menteri Agraria dalam peraturan Menteri Agraria Homor 2 (fahun ^960 tentang “Pelaksanaan Beberapa Ketentuan TJndang-undang Pokok Agraz>i*% ketentuan pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa : "Selama Peraturan
-aftaran Tanah sebagai yang dimaksud dalara
pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria belum terbentuk dan berlaku maka berdasar atas ketentuan pasal 58 Undang-undang Pokok Agraria pendaftaran hak-hak yang besasal dari konversi hak-hak yang hingga tanggal 24 September 1960 ; a, didaftar menurut Overschrijvingsordonnantie (staatablad 1834 Nomor 27) tetap didaftar menurut peraturan tersebut; b. didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 dan Ordonnantie tersebut dalam Staatsblad 1873 Nomor 38 selanjutnya didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
c* didaftar menurut peraturan yang khusua di daerah Xstimewa Yogyak&rta dan karesidenan Surakarta, tetap didaftar aenurut perat uran-peraturan tersebut; aemuanya dengan dipungut bea dan biaya-biaya yang lazlm berdasar peraturan-peraturan yang bersangkutan"* Dengan ketentuan tersobut maka baik hak-hak barat w&upun hak-hak Indonesia dikonversi atau diubah Busajadi hakhak menurut ketentuan 0ndang-undang Pokok Agraria, Oleh karena itu# agar dapat mengetahui secara Jelas d??i hak apa tanah tersebut dikonversi* maka dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria tersebut di atas ditentukan bahwa ; Di dalam tata-usaha pendaf^aran yang diselenggarakan menurut Oversehrijvingsordonnantie hak-hak yang berasal dari konversi itu disabut dengan naaanya aenurut Undangundang Pokok Agraria, dengan dibubuhi keterangan dibelakangnya di antara tanda kuxung $ naaa haknya yang duly diaertai perkataan „b®kasw * Jadi raisalnya yang dikonversi itu hak eigendom* maka dalam pexubahajmya dittilis ; hak aililr (nv;ekas hak eigendom'1) atau misalnya dari hak opstal dikonvtrsi &enjadl 3 hak gunabangunan ("bekas hak opstal**) dan seteruanya. Selanjutnya dalam pacal 2 ayat 1 peraturan Menteri Agraria Soaor 2 Tahun 1960 tersebut dinyatakan bahwa ba^l orangorang warga nsgzra Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraaa tunggal dan mempunyai tanah dengan
hak eigendos di dalam waktu enam bulan sejak tanggal tar~
^Sttdargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Pokok Ap;raria, Alunni, Bandungt 1981, h. T "
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
sobut diwa^ibkaa datang kepada kepala Uanior pendaftaran taaah yaag bereaagkutan untuk diberlkaa ketegssan nsea&eaai kewargaa egaraanaya* Baial 3 nya laeayebutkan bahwa MHak-hak eigendoia yang pemilik^ aya terbukti berkewarganegaraaa Indonesia tunggal dicacat i>X«h kepala kantor pendaftaran tanah, balk pada asli oaupun pada grcaae aktanya sebagai telah dikoaversi sebagai hakiailik% Kemudian ditegaekaa lebih jauh dalam pasal 4 tferaturan Menteri Agraria ilosor 2 Tahun 1960 bahwa »Hak~hak eigenaora yang setelah'jargka waktu esasa bulan tersebut pada pas&l 2 lampaa peeiliknya tidak datang pada kepala kaator pendaftaran tanah, atau yang peailiknya tidak dapat meabuktlkan bahwa ia berkewarg&aegaraan Indonesia tunggal, oleh kepala ‘ ^ator peuda*taran taaah dicatat pada asli aktanya sebagai dikoaversi oenjadi hak guaa-banguaaa, dtagan j&ngka waktu 20 tahunV’. Deagaa deaikian jelaslah bshwa pemerintah dalaa nelaksanakaa kebijaksaaaanaya telah aemberikan ke&eiapa.tan bagi para pemegang taaah dengan hak b-rat, kbuausnya hak eigeado® uatuk dikonversi mcajadl hak isilik, sedang bagi terete yaag tidak laeaenuhi peroyarataa taaah^-taaah yang dikuasai dengan hak eigendom tersebut dikonversi isenjadi hak gur?-bangunan. £eayeleagg;*raan pendaftaran taaah menurut Peraturaa Pezaerintab Honor 10 Tahun 1961 : Setelah dlkeluarkaa Berituran Meateri Agraria Konor
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
12 Tahun 1961 (Tambahaa Lemb&ran Hegara Homor 2385)» aaka nylai tanggal 24 September 1961 untuk daerah Jawa dan Ma dura dalam pendaftaran tanah dlsel©nggarakan menurut pera turan baru (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961). Dan luituk daerah Iain secara berangeur-angsur aejak tanggal 24 Jferet 1962 dengan diktluarkannya Peraturan Menteri Agraria Homor 1 tahun 1962 (TLN Homor 2435)» Peraturan Menteri Pertanian
dan Agraria Nomor 3 Tahun 1964, Peraturan Menteri
Agraria Homor Z Tahun 1966, dan pada akhiraya dengan Pera turan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrate Homor 1 Tahun 1967, dengan demikian di geluruh wilayah Republik In* donesia secara seragaa telah dieelenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Adapun instansi yang diseraM untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah ialah jawatan pendaftaran tanah dari Departeaen Agraria. Jawatan ini semula bemaung di bawah Ke* menterian Kehakiaan, kemudian berdaoar Surat Keputusan Pre~ siden Horaor 190 Tahun 1957 dipindahkan l’>~ dalam lingkungan lomenterian Agraria, sekarang Javatan pendaftaran tanah ter sebut menjadi direktorat pendaftaran tanah dari Direktorat Jenderal Agraria Departemeu Dalam Hegeri* Direktorat pendaftaran tanah yang wilayah kerjanya Keliputi satu propinsi mempunyai kantor-kantor inspeksi, ytitu, kantor pendaftaran dan pengawaean pendaftaran tanah dan kantor pendaftaran tanah. Tugaa daripada kantor pendaf taran tanah ialah aelaksanakan pendaftaran tanah yang wi-
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
layah kerjanya raeliputi satu daerah tingkat IIt sedang kaator psndaftaran dan pengawasan peniaftaran tanah acapunyai tugas aelakaanakan pendaftaran tanah yang vilayah kerjanya. nislipati satu daerah tingkat
IX dan
juga aelakukan tugaa
pengawasan pelaksanaan pendaftaran tanah yang vilayah ker janya aeliputi beberapa wilayah kerja darlpacla kantor pendaftaraa tanah. Dalao proses pendaftaran tanah aenurut Peraturan Peflierintah flossor 10 Tahun 1961 f di camping KP3T sebagai pelakcana pendaftaran tanah masih diperlukan pula petugas-petug^z> lain, yaitu* PPAT (Pejabat Peabuat Akta Tanah) dan instansl pemberi ijin peaindahan hak* Tans diaaksud Pejabat Peabuat Akta Tanah lalah pejabat yang menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah ffosor 10 Tahun 1961 berwenang untuk aeabuat akta darlpada perjanjlan-perjanjlan yang beraaksud aemlndahkan hak atas tan-h, aenggadaikan tanah atau oeolnjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggunganDya. Sedan&kan ponunjukan, hak dan kewajibaa darlpada pejabat pecbuat akta ta^ah dlatur dalaa Peraturan Menteri Agraria Sooor 10 Tahun 1951 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agrfcria Noaor 4 Ta* bun 1963* Ada pun yang dap-t diangkat a*bagai pejabat peabuat akta tanah ialah : a. notaris; b* pegawai-pegawal dan bek*at pegawai dalaa lingkungan Direk torat Jenderal Agraria y*»g dlanggap aeapunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
tanah dan peraturan^peraturan lainuya yang beraajagkutaa dengan parsoalan peralihan hak atas tanah; c. para pegawai paiaoaagpraja yang pernah melakukan tugas seoraag PPAT; d. orang-orang lain yang telah lulua dalam ujian yang dia-i dalan oleh Direktorat Jenderal Agraria. Tetapi dalam prakteknya oemua itu untuk diangkat &enjfcdi PPAT harus lulus lebih dahulu pada ujian yang diadakan oleh Direktorat Jesderal Agraria. Uisamping yang disebutkan di atas tad*, m*ka berdasarkan surat edaran ftenteri Perta, nlan dan Agraria tanggal 21 April 1962 iJoaor Unda 1/2/6 yang masjelaskan, bahwa karena jabatazmya casat itu taenjadi P?AT. Ssdangkart instansi pestberi ijin peaaindahan hak itu i&Xi&h pt jabat-pe jsbat yang diberi we^enang \mtuk iae&beri i jin peaindahan hak yang pengaturannya dituangkan dalam Pcraturan tfenteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 jo Peraturaa Direktur Jenderal Agraria Homor 4 'Tahun 1963 dan Undangundang Nomor 28 Tahun 1956 Jo Undang~undang Nomor 76 Tahun 1957 ( M 1957 Homor 163)* Ban pejabat yajSLg dimaksud disebut dsilaia Peraturan Menteri Baiara Negeri $omor 1 fahun 196? ten tang 11Pembagian Tugas dan tfewtnang Agraria*1. Untuk aaenyelenggarakan pendaftaran tanah secara lcagkap diadakan pengukuran deaa demi desa, Di deaa yang akan diukur dlbentuk suatu panitia. Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan : a* peayelidikasa riwayat bidang-bidang tanah;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
b. p»netapau batas-bataoiiya. psktrjaaa tersebut dilakasnakan oleh paaitia daji hasilaya ditialia dalaa daftar isiam Itetuk acnatapkan b*tas~batas M d a a g tanah didasarkan atas persatujuan antara para lik tanah y&ng fcsrbatasan, Cara demikian ini disebut '‘Coistradietoirfid«liititati©"« Untuk selanjutnya diadakan peagukuran, dari h£8il peisgukuras tarsebut dibuat peta pendaftaran. Sottish peta pendaftaran itu zselasal saaka pots dan daftar ioian diuouakan di kantor kepala deoa stlasa tiga bulan. Jika dalam te&ggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang aeagajukaa k«b eratan-fcebera tan aaka peta-peta dan daf tar isian diaahkan oleh panitia, Untuk laeayelenggarakaa tata-uaaha pendaftaran tanah dl kantor pendaftaran tanah disediakaaa 4 maoasa daftar,, yaitu ; a# daftar tanah ; digunakaa tntuk Rcndaftar cenua tanah yang terdapat dalaa suatu desa (tanah-tanah negara, t&nah-tanah yang dipuayai dengan aemiatu h~kf jelan- jalan, dan laia-l^in); h. daftar buku tanah ; dalam daftar ini didaftar hak-hak atas tanah peraliUannya das peabebanaimya dengan Hak-hak lain; c. daftar surat ukur ; merupakan ktfepulaa surat-surai; ukur yang aenguraikan tentang keadaan, lirfcak* luaa, serta bati3-b6taa sesuatu bidang tanah yang haknya telah didaf tar dalaa daftar buku tanah;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
d* daftar nausa j dalasi daftar ini didaftar nana orang atau badan hukua yang mempunyai hak ata* tanah yang didaftar* Sebagai kelanjutan dari pengukuran dan peaetaan, maka aetalah ada pengesahan peta dan daftar isian oleh panitia tersebut di atas, tiap bldang tanah yang bataa-batasnya Ber ta yang berhak atas tanah tersebut tslah ditetapkan, maka hak-hakaya dibukukan dalam daftar buku tanah, Kemudian bagi peaegang hak atas tanah diberikan salinan dari daftar buku tanah dan surat ukur yang telah dijahit oenjadi satu yang disabut sertifikat-. pada d&sarnya hak-hak atas tanah yang dahulu peraah dit*rbitkan surat h*k atas tanah (grosse) dan sudah ada su rat ukur lana (aeetbrief) yang masih memenuhi eyarat tehnis tanpa diasohoa dibukukan juga dalaa daftar buku tanah. Tetapi temyata hal ini iaenimbulkan antara lain terjadinya suatu keadaan yang tidak xacnentu jaengenai status tanah-tanah bekas hak barat*.Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Kocor 2 Tahun ;370» keadaan tidak asnentu tersebut dapat diakhlri dengan tetap jacmperhatifcan kepentingan pax*®. peme~ SiiBg hek-s hak barat tarsebut* Atas partnohonan dari yang berhak, tanah-tanah bekas hak adat dapat juga dibukukan dengan syarat harua menyajapaikikn ; a, surat bukti hak| ►
b. surat keterangan kapala desa yang dikuatkan oleh uamat yang aembenarkan eurat bukti hak tersebut, ■
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Kepala kantor agraria ffiengumuakan permohonan pecabukuan itu di kaator kepala desa dan di kantor kecamatan aelaasa dua bulaa berturut-turut• Jika semala tenggang waktu tersebut tidak ada yang mtngajukan keberatan, barulah hak atas tan«h itu dibukukan dalam daftar buku tanah dan kepada peaohonnya diberikan sertifikat. fleugeaai apa yaag disaksud dengan surat bukti hak itu pe&erintah telah ntemberikan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan . Menteri .Dalasi Hegeri Nomor 26/DDA/1966* 3* Eroaadur Pendaftaran Tanah untuk Memperolth Surat Tanda Bukti Hak Seperti diketahui bahva tugaa daripada kantor pendaftaran tanah adalah aenyelenggarakaa pendaftaran tanah dan selanjutnya membuat turunas dari daftar buku tanah dan raenjahitnya nenjadl 3atu dengan surat ukur untuk diberikan ke pada pemegang hak sebagai surat tanda bukti hak atas tanahnya* Untuk meaperoleh surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat) aeseorang harua aengcluarkan biaya dan melalui proaedur yang telah ditentukan oleh pemerintah baik terhadap hak Indonesia (hak adat dalam arti luas) aaupun tanah-tanah dengan hak barat* Yang dimakaud dengan tanah hak adat dalao hal ini adalahs 1. hak-hak yang tifflbul berdasarkan hukim adat, Mxaalaya karena pembukaan hutan, menguaahakan tanah dan aerubah jadi Hak p-ikai dan keaudian nenjiloa jadi Hak Milik, Seisin itu ada yang disebut hak gogol, hak aenurapang, h**k palai, hak druwe, peasini, yaoan, den seb*gainya, termaauk hak milik didaerah awapraja Yogyakarta dan Su rakarta . 2* h*k-hak yang diberikan oleh penguaaa.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Kiaalaya hak Grant Sulfcaa dl Suaatra. Tietur daa dl Kepulauan Riau serta tanah eowa dl Kalimantan Barat yang di~ berikan kepada peaduduk golongan Timur Asing, 3. hik-hak yang dieiptakan oleh p«Gieriiatah kolonial, yaitu Hak Agrarischt Elgeadout, l*adr«Jia.boeltrecht daa AltiJddurente-erfpaGht. 4* hak usaha di atao tanah partikellr; yaitu, hak Milik pribuai di atas tanah yang telah Bcnjadl tanah partikslir* Setelah tanah partikellr dihapuakan, naka hak itu aktip kenbali aebagai daa dieebui hak ucaha. . 5* Hak ffiilik yang dldaftar menurut PKJi Uoao'r 9/1959 • Prosa^ur untuk aeaperoleh surat tandi. bukti hak (ser tifikat) ttrhadap tanah dca^a* hak Indonesia dapat diberikan ; a* Jika tanahaya sudah pernah dibukukan dan aurat-aurat tanahnya soaslh ada;
b. jika tanahnya belua pernah dibukukan atau sudah pernah dibukukan tetapi tidak ada eurat-surat tanahnya, n*aun ada surat atau ketar*.n£an yang dapat digunakan aebagai bukti peroulaau atau petunjuk bukti hak, dalea hal ini
dlperlukan adanya pengujsuaan; ©• Jlk* tanahnya belua atau sudah pernah dlbuku&SLn tetapi tidak ada alat bukti aama sakall* Dalam hal Ini rtiperlukan adanya p*B£aku3:& dari gubernur. ad a. Berdacarkan ketentuan pasal 15 Feraturan Peoerlntah
Honor 10 Tahun 196% yang menyatakan antara lain, ✓
«
bahwa tanah-tanah yang semula sudah didaftar pada waktu Peraturan peiaerintah Koaor 10 Tahun 19»1 oulal dilaksanakan,
*Eff endi Peranginar.gln, Sertifikat Hak atas Tanah, Sea Study Club, Jakarta, 1991* b, 2 2 , 11 ^
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
jika yang ter hak raeainta sertifikat, dapat langsung diberilean, dengan persyaratan bahwa surat ukurnya masih semenuhi gyurat tehnis (sesuai dengan keadaan sekarang)* Dalam prosedurnya pertama-taoa pemohon aengajukan peicraohonan untuk ditegaskan konversi hak atas tanahnya dan pendaftaran hak atas tanah serta pengeluaran ocrtifikatnya yaag dilsmpiri : surat tanda bukti hak atas tanah, untuk ini yang dimaksud adalah surat ukur bag! tanah swapraja di Yogyakarta dan Surakarta, serta sertifikat model lama bag! tanah dengan hak baru yang didaftar aenurut Peraturan Menteri Agraria Momor 9 Tahun 1959; 2* surat ukur, ini diperlukan untuk mengetahui identitas tanah dengan jelas dan secara khusus, yaitu mellputi letak, luas, dan bentuk serta baias-bat&snya din keadaan tanah; 3* *urat kewarganegaraan, ini sangat penting karena berhubungan dengan konversi hak atas tanah yang aenjadl hakailik; 4* ourat keterangan tentang pengguisaan tanah, khususnya penting apabila tanah itu dikonversi tidak menjftdi hak milik, tetapi dikon/ersi dengan hak lain. Sabab peraturan konversi harua diperhatikan pula penggunaan tajuhnya’, apakah untuk pertanian ataukah un;uk perumshan. Jika untuk pex*tani»n akan dikonversi roenjedi hak guna-usaha, dan apabila untuk perumahan akan di&onvcrsi aenjadi
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
hak guna-bangunan; 5. surat keterangan tidak dalam sengketa, Jika tanah tersebut maaih dalam sengketa, maka pendaftaran tanah masih ditangguhkan oampai sengketa tersebut dapat diselesaikan* Blla surat-aurat tersebut sudah masuk, maka akan diperikaa oleh petugas KPT. Sering kali apa yang tereantuio dalam surat ukur tid*k aesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu untuk diadakaa pengukuran kembali serta ditentukaa batas-batasnya kembali kenudian dibuatkan gaabar situasi. Untuk pembuatan sertifikat, maka diperlukan biayabiaya yang ketentuannya tereantua dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Homor 2 Tahun 1978 Jo Peraturan Menteri Dalam fltigeri H o m r 12 Tahun 1973 yang mengatur tentang biaya pen daftaran* walaupun sebenaraya dalam peraturan tersebut ti dak disebutkan tentang biaya pendaftaran dan pembuatan ser tifikat atas tanah bekas hak atiat, namun kiranya dapat di* samakan dengan penggantian sertifikat yang rusak (pasal 3 ayat*2 PHDtf Noraor 2 Tahun 1973). Yaitu, Rp 1*000,00 bila tanah tersebut terletak dl daerah perkotaan. Yang dimaksud daerah perkotaan dl sini adalah ibukota propinsi, kotamadya, ibukota kabupaten, kota adainistratiff teraasuk ibukota da erah istiaewa (pasal 1 PMDN Nomor 2 Tahun 1973)* Dan Rp 100^00 untuk tanah yang terletak dl daerah luar kota. Yang dimaksud di sini adalah dl luar daerah yang tersebut di atas. Selain biaya yang tersebut dl atas masih diperlukan
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
biaya lagi untuk cetak foraulir sertifikat yang becarnya diteatukan dalam PN51? Komor 7 Tahun 1977, pasal 6 ayat 4, sebesar Rp 700,GO* Dan Jika surat ukuraya tidak sesuai lagi, maka perlu diadakan pengukuran keahali yang biayanya diten-
tukan oleh guberaur setempat dengan meaperhatikan keadaaa hs.rga dan biaya seteapat (pasal 12 PHDU &omor 2 Tahun 1978), tetapi yang past! adalah biaya. foraulir gaabar situaei yang dltetapkan dalam pasal 6 ayat 2 PMJ>M
ffoxoro?
Tahun 1977 at-
btjaar Rp 650,00. ad b. Jika tanahnya belum pernah dibufcukan atau sudah pernah dibukukaa tetapi tidak ada surat-surat tac&hnya* naraun ada surat atau keteraagan yang dapat digunakan sebagai bukti penaulaan atau petunjuk bukti hak, Tanah itu aungkin sudah didaftar mungkia pula belum pernah didaftar. Untuk tanah seaaoam ini diatur dalam paaal 18 Peraturan Pemerintah Homor 10 Tahun 1961, pasal 3 PMPA Hosor 2 Tahun 1962 daa *
SI Kendagri Moaor SK. 26/D2A/1970. Dalato prosedurnya pada garia besarnya sama dengan ad a tersebut di atas, hanys. dalam mengajukan permohonan harus dllampirl : 1* surat bukti hak, untuk ini bisa digunakan surat girik (psthok pajak bumi), surat jual bell tanah tersebut, atau
surat keputusan pcaberian hak;
2* surat ukur/gambar situasi (jika sudah dibuat);
3»
sur*t keterangaa dari kepala desa yang dlkuatkan oleh camat eetempat, yang aeneraagkan bahwa ;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
a* si ptnohon adalah benar sabagai orang yang berhak
atas tanah tersebut; b* aurat-aurat bukti yang dila#pirkan tars ©but ad»lsh benarj c, benar» tanah tersebut diguaakan untuk (alsalnya perumahan atau pert&nlanj. 4* curat bukti kewarganegaraan (untuk orang Indonesia asli yang tidak mempunyai tanda bukti kewarganegaraan dapat meBiata surat keterangan kepada kepala desa);
5*
surat keterangan yang sentrangk&n bahwa tanah tersebut tidak dslaa sengketa yang disahkan oleh kepala desa dan dikuatkan oleh caaat eeteapat.
Cntuk ptrmohonars ini setelah dlperlksa oleh pegaual XP3J, ®aka diadakan pengumuiaan yang dltempelkan di kantor kepala de sa dan keeaaatan oeteapat dalam tenggang waktu % bulan agar eetiap orang terutaaa yang berkepentlngan dapat aengetahui permohonan tersebut, dan bila meraea keberatan dap*t necghubungl kantor pendaftaran tanah untuk aeaiata penondaan pendaftaraanya eaapai dapat diselesaikan pereengketaannya. Penguisuaian. yang diaaksudkaa merupakan keharusan yang dicactuakan dalaa pasal § BftPi Homor 2 Tahun 1962 Jo diktum SK. Menteri Dalam Hegeri Nomor 26/DDA/1970. Sedan# untuk biayanya adalah s a w dengan biaya yang tarsebut di atas* yaitu untuk daerah perkotaan Rp 1.000,00 dan daerah di luar perkotaan Rp 100,00 (pasal 2 ayat 1 PKD3 Hoaor 2 Tahun 1970) hanya untuk tanah aeaacaa ini karena di*
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
perlukan adanya pengumuman maka diperlukan biaya untuk pemasangan peagumuman tersebut yang besamya tergantung kebijakaanaan pejabat yang bersangkutan. ad c. Untuk tanah yang belum atau sudah pernah dibukukan tetapi tidak ada alat bukti sama sekali, prosedurnya adalah lebih rumit dibandingkan dengan tanah yang lain. Terhadap tanah ini pemohon harus mengajukan permohonan ke pada gubernttr melalui kepala kantor sub direktorat agraria kabupaten/kotamadya/wilayah setempat. Dalam surat permohonannya harus dilampiri : 1. surat keterangan kepala deaa tentang etatusnya dan suratsurat keterangan lainnya seperti dalam ad b. yang dikuatkan oleh camat dan diketahul oleh kepala sub direktorat agraria setempat; 2. surat tanda bukti kewarganegaraan; 5. surat keterangan yang menerangkan
bahwa tanah tersebut
tidak dalaia sengketa. Terhadap tanah ini dalam prosesnya tidak cukup dengan adanya pengumuman, tetapi harus diadakan pemeriksaan oleh Panltia tfanah A dan pengakuan hak oleh gubemur# S«bagai Panitia A» menurut SK. Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 Jo SK. MDN Nomor 142 Tahun 1973f yang terdirij Ketua ; kepala sub direktorat agraria. Anggota ; 1, aeorang pejabat dari kantor pemerintah daerah kabupaten/kotamadya; 2. camat;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
3* kepala. desa; S^kretaria ; seorang pegawai dari sub direktorat agraria* Dan, sebagai pevbaatu : itepftla seksi peadattaran tanah serta kepala aeksi tata kota. Hasil peceriksaan <$art panltia A kemudian diuuuaksa di kantor kepala deoa, camat, dan aub direktorat agraria ee~ terapat selasa dua hulaa terus aenerus, Jika dalaa penguauttan tersebut tarnyata tidak ada plhak-pihak yang keberatan* maka sciaua berkaa dikirisa oleh kepala eub direktorat agraria kepada gubernur ae3alui kepala direktorat agrarit proplnai. Setelah dikelu&rkan surat pengakuaa hak yaag ditaaada t&nganl kepala direktorat agraria / proplnai atas naaa gubernur, barulah hak ataar tanah itu dibukukan dan dilaksanakan peagukuran terhadap tanah yang bersangkutan dan untuk eelanjuinya dlkeluarkaz&ah aertiflka tuya. Uatuk aasalah biaya pada dasarcya saca dengan biaya yang difceluarkan. dalam ad b. ditanb&h dengan biaya panltia A yang taripnya Uitcntukan oleh casing-oaaing daerih tidak •aaa dan juga biaya untuk foroulir surat pengakuan hak sebeisar Bp 200,00 dan biaya forsulir-formilir untuk proses peageluarannya adalah Rp 500,00 (pasal 5 PHDi# Donor 7 Tahun 1977). Dalam praktek temyata untuk pengeluaraa aertifikatnya mcabuiuhkan waktu yang cukup iaria dan diperlukan adanya ke~ ektipan dari pemohon untuk setiap saat laenanyakan ke kantor penJaftaran tanah yang bersangkutan* Biaya yang dioebutkaa di ataa diraaksudkan bila peaohon-
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
nya adalah orang dalam art! manusia, jadi bukan badan hukum. Untuk badan hukuia#yang bukan bergerak di bidang kei^aiuaan daa soslal, berdasarkan ketentuan pasal 1 PMDtf Hornor 12 Ta hun 197@ biaya pendaftaran dan pembuatan sertifikat adalah sepaluh kali dari biaya yang ditetapkan dalam PMDN Nomor 2 lahun 1978* Seperti telah diketahui bahwa tanah dengan hak barat banyak maeamnya, yaitu hak eigendom, hak erfacht, hak opstal, hak gebruik, hak konaesi dan hak seva untuk perkebunan be* sar* Mengenai -nrosedur pendaftaran tanah dan memperoleh sertifikat terhadap tanah dengan hak barat dl sini akan dibatasi pembahaaannya pada bekas hak eigendom saja. ferhadap tanah bekas hak barat inipun dapat dijumpai adanya tiga klasifikaai, yaitu 3 a. ada tanda bukti haknya, untuk tanah ini dapat segera diberi sertifikatnya (pasal 2 PMA Homor 13 Tahun 1961); b* tidak ada tanda bukti haknya, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa pemohon adalah yang berhak; o. tidak ada tanda bukti haknya dan juga tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa pemohon adalah yang berhak* ad a. Terhadap tanah bekas hak barat yang masih' ada tanda bukti haknya (groase), maka atas permohonan yang ber hak dapat dibukukan dan diberikan sertifikat kepada pemohonnya dengan mengingat bahwa surat ukurnya masih memonuhi syarat tehnis, Jika surat ukurnya tidak memenuhi persyaratan
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
maka diadakan pengukuraa lebih dahulu dan dibuatkaa surat ukiir atau gambar aituasinya. Frosedurnya lalah pemohon harus mengajukaa permohonan nya kepada kepala sub direktorat agraria kabupatea/kotaaadya wilayah setempat agar ditegaokan konverai haknya daa keumdian dldaftar serta dibuatkaa tanda bukti haknya (oertifikat). Dalam mengajukan permohonan tersebut harus dilampiri : 1* surat tanda bukti hak (grouse); 2. surat ukur; 3. surat bukti kewarganegaraan« Kemudlan aurat permohonan bessrta lampirannya diajukan ke kantor pendaftaran tanah untuk diperiksa daa selanjutnya dlbukukan dan dlberikaa sertifikatnya* (PMA Homor 13 Tahun 1961). Untuk biayanya ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 PHDH Hosier 2 Tahun 1970, yaitu, Rp 5*000,00 Jika tanahnya terletak dl daerah perkotaan dan Rp 500*00 bila tanahnya terletak di luar daerah perkotaan* Baa biaya penggantlaa ongkos cetak fonaulir sertifikat Ep 700,00 (pasal 6 ayat 4 PPffiJJ Homor 7 Tahun 1977) serta berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 pe raturan tersebut dinyatakan untuk biaya pembuatan gambar aituasi Bp 650,00* ad b. Tanah yang tidak ada bukti haknya, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa pemohon adalah yaag berhak* Petunjuk yang dimaksud adalah catatan atau surat yang
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
mungkin ada di Kantor pendaftaran tanah* Catatan itu misalnya ada pendaftaran hipotik bahwa sipemohon disebut sebagai yang berhak atas tanah yang dipasang hipotiknya tersebut. Surat misalnya, ada salinan akta jual-beli, yang menyatakan bahwa pemohon adalah sebagai pihak pembeli. Ban dapat juga surat-surat pajak tanah verpoadiag atas nama pemohon. Proaeonya, pemohon harus pengajukan permohonaimya kepada kepala sub direktorat agraria kabupaten/kotamadya tfilayah setempat untuk ditegaskan konversi hak atas tanahnya dan dikeluarkan sertifikataya. Dalam hal mengajukan penaohonan dilampirtam serta : 1* petuQjuk bukti hak; 2. surat bukti kewarganegaraaxu Kemudian permohonan tersebut diperiksa oleh kantor pendaf taran tanah. Bila genua sudah bores untuk selanjutnya di adakan pemgumuaan dengan iklan di dua surat kabar yang beredar sacara naaional dan beroplaag oukup besar sebanyak dua kali daa iklan kedua dimuat satu bulan setelah penerbitaa iklan pertama. Dalam tenggang waktu dua bulan setelah pengumuman iklan pertama diterbitkan dan satu bulan setelah penerbitan iklan kedua, flhak ketiga yang aerasa keberatan dapat mengajukan keberatannya tersebut seoara tertulis yang disantpaikan kepada kepala sub direktorat agraria setempat. Jika berdasarkan pertimbaagan keberatan itu dapat diterima, maka psmbukuan dan pembuatan sertifikatnya ditangguhkan le~ bih dahulu sampai permasalahannya dapat diselesalkan. Jika
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
s euuanya sudah beras baru dlbukukan dan dibuatkaa sertifikainya, Mengenai biayanya adalah santa dengan ad a. dan ditacibah biaya untuk pengumumaa di dua surat kabar sebanyak dtw kali« ad c* Terhadap tanah yang tidak ada tanda bukti hak maupun petunjuk tentang hak dari pemohon. Untuk tanah ini aiperlukan pengakuan hak dari Menteri Dalam Negeri (pasal 4 Pitt Komor 13 Tahun 1961) yang permohoaaanya diajukan aelalui kantor sub direktorat agraria as* tespat. Dan dalam mengajukan permohonan tersebut tidak ada peraturan yang meaentukaa tentang aurat-surat yang harus dilampirkan dalam permohonannya,. Tetapi dalam praktak dapat dilampirkan segala surat keterangan yang dapat menunjang bahwa pemohon adalah yang berhak. Dalam proses pengajuan permohonan terhadap tanah ini di oamping diperlukan adanya surat pengakuan Juga diperlukan adanya peiseriksaan tanah oleh panitia A dan juga pengumuman seperti dalam ad b, Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan terhadap ta nah ini ialah seperti yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 PHDS Honor 2 tahun 1978, yaitu, untuk tanah yang terletak dt daerah perkotaan sebesar Rp 5*000,00 dan ftp $00,00 untuk daerah di luar perkotaan# Dan juga untuk biaya panitia A yang besarnya ditentukan oleh tiap daerah secara khusus, serta biaya surat pengakuan hak, biaya penggantian fcarga
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
crfcak formulir daa biaya pembuatan gambar situasl. Seperti dalam permohonan pendaftaran dan pembuatan sertifikat pada hak Indonesia* untuk hak yang b era sal dari hak barat Inipun dalam praktek diperlukan keaktipan dari pemohon untuk setiap saat menanyakan di kantor sub direkto rat agraria setempat tentang pengeluaran surat tanda bukti hak atas tanahnya.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SXSTBft PBMBUKTIAN BALAM HUKUM TAKAH P A M UMUKNYA SAN PADA HAK MILIK ATAS TANAH P A M KHUSUSHYA
1* Kaaalah Pecibuktlan pada Hukum Tanah Pada hukum pertanfchan dikenal adanya bermacam-nacaa poristiwa hukum, di antaranya i a* jual boll tanah (merupakan salah satu sarana perallhan hak atas taaah); b* pembebasan hak atas tanah; c* peacabutan hak atas tanah, daa sebagainya. Dalam peristiwa hukua seperti tersebut di ataa agar terbukti telah dilaksanakan secara sah menurut hukum, aaka dalam pelaksanaannya harue sesuai dengan prosedur yang telah di* tetapkan dalam undang-uadang maupun peraturan lain yang berlaku. ad a* jual bell tanah. Sehubungan dengan -jual bell tanah, maka perlu diuraikaa lebih dahulu peagertian ten tang jual bell, meskipun se telah berlakunya Undang-unclang Pokok Agraria, undang-undang ini tidak aemberikan penjelasan mengenai apa yang dimakaud dengan jual bell tanah tersebut, ftamun bila kita meaperhatikan ketentuan pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria dalara rumusannya menyebutkan, bahwa, “Hu kua agraria yang berlaku atas buai, air, dan ruang angkasa
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
lalafa hukua adat, aepanjang tidak bertentangan dengan Jcepentingan nasional dan Uegara Berdasarkan pasal teiaebut dl atas, naka jelaa bahwa jual bell tanah harue diartikan pula menurut hukua adat* Jual bell tanah menurut hukua adat aerupakan suatu perbuatan hukua yang: berupa penyerahan tanah yang dijual oleh pi hak penjual kepada pihak pembeli untuk 6elama-laasnya pada aaat pihak ptabeli tttnyerahkan/oeobayar harga tanah kepada pejajuaX. Sejak aaat itu menurut hukua pembeli telah aeajadi pemilik baru dari tanah ieraetmt yang berarti pula bahwa hak allik atas tanah telah berpindah dari penjual kepada pembeli* Harga tanah yang dlbayar petabell kepada penjual clapat aelurufe^a dan dapat juga aebaglan. Meekipun baru dibayar acbagian (pander) menurut hukum adat tanah teraabut audi*h menjadi milik pembeli, aedangkan kekurangan dari pembayaraa harga tanah telah termaeuk hukua hutang piiiutang, karuaa jual bell aenurut hukua adat itu beralfat tunai/kontan dan konkrit/nyata. irtinya pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada aaat yang beraaaaan. Oleh karena itu, apablla jual bell tanah dilakukan secara panjer, siaa. pembayaran telah maouk dalam perjanjian hutang pihutang, dan berarti perjanjian hutang pihutaag teraebut sudah tidak ada lagi hubuagannya dengan jual bell ta nah* Jadi seaadainya pembeli tidak meobayar alsa harganya
^Subekti, Kltab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paraaita, Jakarta^ h^ 45§* " SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
maka bekas pemilik tanah tidak dapat merabatalkan jual bell tanah tersebut di atas berdasarkan jual bell, tetapi penyelesaian sisa pembayaran harus dilakukan menurut hukum hutang pihutang, karena jual bell tanah telah dianggap seleaai. •
Untuk melakukan jual bell tanah penjual haruslah seorang yang berhak atau mendapat kuasa dari yang berhak atas tanah serta harus mempunyai kewenangan dalam melakukan jual bell tanah tersebut, sebab seorang yang mempunyai hak atas tanah belum tentu orang tersebut mempunyai kewenangan untuk menjual tanahnya* Misalnya terhadap tanah milik bersama an tara A dan 3, maka A walaupun sebagai pemilik tidak berwenang untuk menjual tanahnya selama belum mendapat persetujuan dari 3* Dalam hal tersebut jika A melakukan jual bell hak atas tanah milik bersama tersebut tanpa persetujuan dari B* maka jual bell yang dilakukanmya adalah batal demi hukum, Terhadap pembeli dalam jual bell hak atas tanah khususnya hak milik, pembeli haruslah seorang warganegara Indo nesia* Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 hanya wargane gara Indonesia lah yang boleh mempunyai tanah dengan hak mi* lik. Ban bag! badan hukum hanyalah badan hukum yang bergerak di bldang sosial dan keagamaan saja serta merupakan ba dan hukum Indonesia yang diperkenankan mempunyai hak milik atas tanah*. Dalam rumusan pasal 19 Peraturan Pemerintah Homor 10 fahun 1961 disebutkaa bahwa, "Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
atas tanah, meaggftdaikaa taaah atau taemlnjam uang dengan hak atas tanah uebag**i tanggungan, haru* dibuktlkan deng«n suatu akta yaag dibuat oleh daa, di hadapan pejabat yang dituajuk oleh Menteri Agraria", Pejabat yang diiaaksud adalah pejttbat ptmbuat akta tanah (.VPA *)* Dalaa rumusan pasal 1 Peraturan ffieateri Agraria Ho nor 14 Tatiun 1961 disebutkan bahwa, yang dinaakoud peaiadahan hak adalah jual beli termasuk pelelasgan di muka uiaua* penghibahan, pemberiaa dengaa waaiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan lain yang bermaksud untuk msagalihkan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain. Bari ruausan kedua pasal tersebut di atas dapat di* sinpulkan bahwa untuk cembuktikan telah dllrkukannya tranoaksi jual beii hak atas tanah harus dibuktlkan deagaa akta y&ng dibuat oleh dan di hadapan pejabat pesabuat akta taaah. J*d5. dalam prosedur jual bell tanah apabila peajual daa pern* boll telah beraepa&it tentang harganya aacara beraasa ke~ dua jclah pihak, yaitu* penjual dan pembeli bersama dengan kedua orang atau lebih saksi harus aengjjadap kepada pejabat pembuat akta tanah yang wilayah kerjanya meliputi tanah yang dljual belikan terletak untuk diperikaa seoua aurat-aurat sebagai bukti hak dan kewenangan dari pen jual untuk senjual tanah tersebut dan identitas pembelinya. £iiia peoieriksaan terhadap sur^t-suxat tersebut sudah aeleaai dan dinilai oleh pejabat penbuat akta tanah terse-* but bahwa jual bell dapat tiilakukan, a-ka oleh pejabat p*m-
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
buat akta tanah dibuatkan akta jual beli yang harus ditandatangani oleh para pihak, ysitu, penjual dan pembeli serta d\*a orang saksi dan pejabat pembuat akta tanah sendiri. Sedangkan biaya ukvuk pembuatan akta tersebut adalah 1/2% dari harga umum obyeknya untuk honorarium pejabai? pea** buat akta tanah dan 13® untuk saksi, Akta tersebut dibuat sebanyak dua helai, yaitu, satu untuk disimpan sebagai arsip oleh pejabat perabuat akta tanih yang bersangkutan dan yang satunya lagi dikirim ke sub direktorat agraria. Pi samping itu juga dibuat tiga helai kutipan/turunannya untuk dua helai diberikan kepada pembeli yang dapat dipergtmakan sebagai bukti telah .lil&kukannya transaksi jual beli dan untuk permohonan ijin balik nama seirta yang satu helai diberikan kepada penjual. ad b* Pembebacan tanah. Rumusan paaal 1 ayat 1 Peratui*an Menteri Dalam Negeri Uomor 3 i'ahun 1975 raenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peisbebasan tanah itu ialah melepaskan hubung&n hukuia yang semula terdapat tii antara pemegang hak/penguasa atas tanah nya dengan cara memberikan ganti rugi; Oleh karena itu, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peabebasan tanah itu merupakan pengambilan tanah oleh negara terhadap tanah milik ponduduk yang dilakukan oleh pihak pemohon pembebasan tanah dengan jalan musy&warah ser ta ©eraberikan ganti rugi dari pemohon kepada pemilik tanah, yang kemudian setelah tanah tersebut bebas dari kekuasaan •
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
pemiliknya oleh negara diberikan kepada pemohon dengan hak yang baru, .Dalam pelaksanaannya, pembebasan tanah- itu harus di lakukan atas dasar persetujuan para pemegang hak, balk terhadap tehnia pelaksanaannya maupun bentuk dan besarnya gan ti rugi, aehingga dalam menoapai ke»epakatan untuk menentukan bentuk dan besamya ganti rugi tidak boleh ada unsur paksaan, melainkan harus dllandasl oleh kerelaan para peme gang hak/pemiliknya. Kalau kita mellhat masalah ini dari satu sudut, yaitu dari pihak penguasa maka pengambilan tanah seseorang adalah sebagai pembebasan (Oak) tanah, dimana pihak pemerintah ©eabebaskan tanah yang bersangkutan dari hak dan kekuasaan iipemegang haknya, sehingga tanah yang diinginkan benar-benar bebas dari kekuasaannya. Sedangkan dllihat dari sudut siperaegang hak, maka perbuatannya adalah berupa pelepaaan hak atas tanah, yaitu sipemegang hak atas tanahnya, secara sukarela, melepaskan hakaya, setelahgla mendapat ganti rugi yang layak atas ta nah tersebut , Pembebasan tanah dilakukan dl samping untuk kepenting an umum dapat juga dilakukan untuk kepentingan swasta* Se perti yang tercantum dalam rumusan pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa “Pembebasan tanah untuk kepentingan swasta pada aeasnya harua dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentlngan dengan pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada asas mueyawarah”. Dan tentang acara pembebasan tanah tersebut oleh pihak swasta yang berslfat menunjang kepen-
Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Alumni, Bandung* 1978,
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
tlngan uaum berdasarkan rujcuastn pasal 1 Peraturan Menteri Dalaa fiegeri Komor 2 Tahun 1976 dapat dilakoanakai^aemirut acura peobebasan tanah untuk kepentingan paaarintah seperti y*Bg dl&tur dalaa bab l t II t dan If ^eraturan Menteri Dalam Sageri Ko$or 15 Tahun 1975. Untuk dapat maaggimakaa acara paababasan tanah seper ti tersebut di atas pihak swasta y&ng aaraarlukan pambebasan tanah haras atmohon ijin kepada gubcrnur kapala. daerah, 3«bab dalaia ruousan pasal 2 Poraturan Menteri Dalam Hajari Honor 2 Tahun
yang aengatur tentang penggunaan acara
peabebaaaa taaah untuk kepentingan peaerintah bagi panbebasan tanah pihak owasta, telah diayatakaa bahwa untuk aeaggunakan acara paabebasan tanah seperti tcroakauct dalaa Paraturaa Kenteri Ualtua Hageri Uocor 15 Tahun 1975 olah pihak swaata diperlukan ijin terlebih dahulu dari gubernur kepala daarah yang bersangkutan. I&n peabrrian ijin tersebut olah gubarnur kepala daarah dengan ceaperhatikan nanfaat daa kaguaaau proyek Baraka (pihak roasts) ajukan bag! kepentiiigan ususi atau rakyat banyak (pasal 3 eyat 1 PrtflJ! Honor 2 Tahun 1976). Suatu lastaasi peaerlntah apabila meabutahkaa tanah tertentu dan untuk a«nd*patkan tanah taroabut ingin aenggu&akan leabaga pet&bebasaa taaah, aaka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 PMDH Honor 15 Tahun 1975 lnatansi tersebut harus oeagajukan perraohonan peabebaoan tanah kepada gubernur kepala daerah atau pejabat yann ditunjuknya* dengan ae' -ftgaaukaksfn makaud dan tujuan pcnggunoan tanahnys.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Dan perraohonaa tersebut menurut ruausan pasal 4 ayat 3 nya (PMlHf Honor 15 Tahun 1975) harus disertai dengan keteranganketerangan tentang : a. status tanahnya (Jenis/maoam haknya, luas dan letaknya); b. gambar situasi tanah; c. unksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan selan*jutnya; d. kesediaazi untuk raeaberikan ganti rugi atau fasilitas^fasilitas lain kepada yang berhak atas tanah. Kanurut ruouaan paoal 5 ayat 1 PHDU Homor 15 Tahun 1975 dijelask&n bahwa setel h raenerioa permohonan dari instanai yang bersangkutan, rauka gubernur kepala daerah atau pejabat yang clitunjuk segera ramexuokan permohonan tersebut kepada panitia peabebasan tanah untuk nengadakan penelitian terha* dap data dan keterangan-keterangan yang berkenaan dengan ta nah yang akan dibebaskan dan maksud serta tujuan dari penbebaaan tersebut. Sedang yang dimaksud dengan panitia pembebasan tanah ialah suatu panitia y-ng bertugas melakukan pemeriksaan/pen#litian dan ponetap^n g-nti rugi dalara rangka pembebasan sua tu hak atas tanah dengan atau tanpa b ngunan/tanamaa di atasnya y m g pembentukannya ditentukan oleh gubernur kepala da erah untuk masing-maaing kabupaten/kotamadya dalam axutu wilaysh propinsi y^ng bersangkutan (pasal 1 ayat 2 PMDH Honor 15 Tahun 1975). Tentang keaaggotaannya dloantumkan dalan pasal 2 ayat 1
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PMDH Homor 15 2ahun 1975, yang terdiri dari : a, kepala sub direktorat agraria kabupaten/kotamadya sebagai ketua raerangkap anggota; b» seorang pejabat dari kantor pemerintah daerah tingkat II yang ditunjuk oleh bupati/walikotamadya kepala daerah yrng bersangkutan sebagai anggota; c. kepala kantor IPBDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk se bagai anggota; d. seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut sebagai anggota; e. kepala dinas pekerjaan umum daerah tingkat II atau peja bat yang ditunjuknya apabila mengenai tan^h bangunan dan/ atau kepala dinas pertanian daerah tingkat II atau peja bat yang ditunjuk jika mengenai tanah pertanian sebagai anggota; £. kepala kecamatan y«ng bersangkutan sebagai anggota; g. kepala deaa atau yang diperaamakan dengan itu sebagai anggota; h, seorang pejabat dari kantor sub direktorat agraria kabupaten/kotamadya yang ditunjuk oleh kepala sub direktorat agraria kabupaten/kotamadya yang bersangkutan sebagai aekretasis bukan anggota, Begitupun dalam ayat 2 t 3, dan 4 dari pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa dalam hal-hal tertentu bupati/wali kotamadya kep .la daerah tingkat II dapat mengetuai sendiri panitia tersebut di atas dan guberaur kepala daerah dapat
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
aenambah anggota panitia tersebut apabila temyata untuk menyolesaikan pembebasan tanah itu diperlukan seoraag ahli, serta gubernur dapat pula membentuk panitia pembebasan ta nah tiagkat propinsi dengan susunan keanggotaan dari instansi-iastansi seperti tersebut di ataa, sepanjaag k*bupaten/ kotamadya atau jika menyangkut proyek-proyek khusua. Berdasrkan Surat Edaran Menteri Salazo Negeri/Direktorat Jenderal Agraria tertanggal 18 Pebruari 1976 dengan Nomor BTU 2/568/2-*76 dapat diketahui bahwa maksud daripada pembentukan panitia pembebasan tanah di tingkat propinsi adalah untuk meoampung kegiatan pembebasan tanah yang xaemerlukan tanah yang terletak di beberapa kabupaten/kotamadya sebagai auatu kesatuan lokasi proyek sehingga dapat mewperlancar, mensinkronkan dan mengkordinasikan panitia pembeba san tanah di tingkat kabupaten/kotamadya yang bersangkutan, serta untuk menampung kegiatan pembebasan tanah yang memerlukan areal tanah yang cukup luas serta dlperkirakan akan mempunyai akibat dalasi bidang ekcnomi, sosial maupun kependudukan oerta efek sarapingannya. Adapun tugas daripada panitia pembebasan tanah menu rut pasal 5 J?MDN Nomor 15 Tahun 1975 adalah s a, mengadakan inventariaasi serta penelitian setempat terha dap keadaan tanahnyaf tanam tumbuh dan bangunan-bangunan; b, mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas ta nah dan bangunan/tanaraan; c* menaksir besarnya g-nti rugi y<-ng akan dibayarkan kepada yang berhak;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
d# membuat berita acara pembebasan tanah disertai £atwa/pertirabangannya; e. menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah/bangunan/tanaman tersebut. Untuk menetapkan besarnya ganti rugi oleh panitia pembebasan tanah di aamping harus raengadakan musyawarah de ngan para pemilik hak atas tanahnya serta berusaha mendapatkan kata sepakatnya, maka menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 PMDN Nomor 15 Tahun 1975 juga harus raemperhatikan pula' tentang : a, lokasi dan faktor-faktor strategi l&innya yang dapat mempengaruhi harga tanah* Demikian pula dalam menetapkan ganti rugi atas bangunan dan tananian harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh dina3 pekerja* an uaum/dinas pertanian seterapat; bo bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah, dan atau fasilitas-fasilitao lain; c* yang berhak atas ganti rugi itu ialah mereka yang ber hak atas tanah/bangunan/tanaman yang di ataanya, dongan berpedoman kepada hukum adat setempat, sepanjang tidak, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria dan kebijaksanaan pemerintah. Apabila panitia pembebasan tanah telah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi, kemudian ketetapan ^yang dihasilkan tersebut disanjpaikan kepada para pihak untuk mendapatkan persetujuan dan kesepakatan.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Jika salsh gatu pihak menolak bentuk dan besarnya ganti ru gi yang telah ditetapkan panitia pembebasan tanah tersebut, maka pihak yang menolak harus menyampaikan penilakan yang disertai alasan-alasannya pada panitia perabebaeah tanah un tuk diteruskan kepada gubernur kepala daerah yang juga merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan ketetapan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi yang dapat disepakati bersama, Seperti telah dikatakan bahwa gubernur adal«h merupa£*■* kan orang yang terakhir yang berhak untuk menetapkan ganti* rugi, maka bila ketetapan dari gubernur ini tetap tidak da pat disepakati atau salah satu pihak tetap tidak setuju, maka pada dasarnya pembebasan tanah tersebut tidak dapat dilak-^ sanakan, Untuk selanjutnya apabila dipandang kebutuhan ter hadap tanah tersebut sangat mendesak untuk kepentingan uraum dapat dilakukan pencabutan hak atas tanah seperti yang diatur dalam Undang-undang Homor 20 $ahun 1961, Apabila ketetapan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi dari panitia pembebasan tanah maupun ketetapan dari gu bernur telah disetujui dan disepakati bersama, maka sebagai tindakan selanjutnya instansi yang bersangkutan harus segera menyerahkan ganti rugi kepada pemegaag hak atas tanah dan bangunan/tanaman yang ada di atasnya secara langsung oleh pihak instansi sendiri yang diikuti pelepasan hak dari peraegang hak ata3 tanah beserta bangunan/tanaman yang ada di atasnya yang harus disaksikan sedikitnya empat orang anggota panitia pembebasan tanah dl antaranya camat dan ke-
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
pala desa yang bersangkutan. Kemudian oleh panitia pembebasan tanah dibuatkan be* rita acara pembayaran ganti rugi dan pelepaaan hale g**c»ra kolektiJC sekurang-kurangnya rangkap delapan yang akan digunakan sebagai bukti telah terlakaananya pembebaaan tanah tersebut. Din selanjutnya dengan surat bukti tersebut pihak Instanei yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan hak ba ru atas tanah yang telah dlbebaskan kepada pejabat yang berwenang eepertl diaaksud dalaia Peraturan Menteri Dalam Hegerl Homor 6 * 2ahun 1972* ad c. JPencabutan hak ataa tanah, Pencabutan Vak atas t«*nah oebenarnya adalah merupakan jalan terakhir untuk aendaputkan tanah bagl kepentingem uaua apabila dengan jalan pembebasan tanah tidak mungkin*untuk dilaksanakan* Oleh karena itu, pencabutan hak atas tanah oleh peneriatah ini beraifat paksaan walaupun dalaci pencabu tan hak atas tanah ini pemegang haknya dlberl ganti rugi, namun pemberian ganti rugi tersebut sudah tidak didasarkan aclanya musyawarah oleh para pihak j tetapi adclah lungsung dari ketetapan yang diberikan oleh Preaidcn. 3?ada jam&n h1India Belanda pencabutan hak atas tanah ini difcenal dengan istilah "Onteigening** yang diatur dalam Onteigeningsordonnantle (Staatsblad 1920 Itoraor 574} yang keoudian dirubah dengan Staatsblad 1947 Nomor 96. Dal&.m ketentuan pasal 18 Undung-undang Pokok Agraria
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
disebutkaa bahwa untuk kepentingan umuta, termasuk kepentinsan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, faak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan member! ganti rugi.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dislmpulkan bahwa pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan blla didasarkan atas kepentingan umuia* San menurut pasal 1 ayat 1 lampiran Instruksi Presides ftoaor 9 Tahun 1973 suatu kegiatan yang dianggap mcapunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut s a, kepentingan bangaa dan atgara? dan/atauj b, kepentingan masyarakat luas, dan/atau; c, kepentingan rakyat banyak, dan/atau; d, kepentingan pecbangunan. Dalac ayat 2 dari pasal tersebut dl atas ditentukan pula bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai si'at kepentingan umtun aeliputi bidang~bidang : a. pertahanan; b. pekerjaan urauffi; c. pelengkapan umuxc; d. jaau umwa; e. keagaoaan; I. ilcu pengatahuan dan seni budaya; g, kesehatan; h, olah raga;
1 , keseX&aaatan umum terhadap benoana alaa; j. kesejahteraan sosial;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
k. makam/kuburan;
1 . pariwisata dan rekreasi; m. uaaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bag! kesejahteraan umum* Di samping kriteria kepentingan urauin tersebut di atas, oleh rumusaa a yat 3 nya dijelaskan pula bahwa Presiden dapat pu la menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan lainnya berdasarkan pertimbangan ditentukan sebagai kegiatan yang bersifat kepentingan umum. Untuk memohon kepada pemerintah agar dilaksanakan penoabutan hak atas tanah dalam lokasi tertentu, pihak pe mohon harus mengajukan permohonannya kepada Presiden Republik Indonesia dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Agraria nelalui gubemur kepala daerah/ kepala direktorat agraria eetempat, dengan disertai j a* renoana peruntukannya dan alaaan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu; b. keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan; c. rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan. (pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961). Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 dijelaakan bahwa setelah meaerima permintaan
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
yang diajukan oleh ptmohoa tereebut, aak~ kep*la dikertorat agraria aegera. $ a. aecinta kepada para kepala daerah yaag bersangkutan (bupati/wallkotamadya) untuk :nomberi partinbangaji oeagen-i peraiat-an peneabutan hak tersebut, khuauanya bahwa untuk kepentifcgan unuia harus dllakuktn pencabutan hak itu dan tentang penampungam orang-orang yang akaa dicabut haknya; b. raesint*. kepada panitia penukair (yang susunan das tata ker janya ditetapkan oleh tfenteri Dalam Negeri) untuk celakukan peaaksiran tentang ganti rugi terhadap tanah dan benda-btfida di ataeaya yang haknya uk&a dicabut. Xesudian kepala direktorat agraria setelah oenerima segala pertisboagan dari bupati/walikotaoadya dan takairan gajxtl rugi dari panitia penakair yang harus dibay-rkan atas nasa gubernur kepal* da«rah| mtnyamp*ikaa paraohonan tersebut kepada Renter! Dala® Hegeri c.q direktorat jend»ral Agraria dengan disertal pertiBbangaa-pertiiabangannya aendiri. (pa sal 3 ayat 5 Undang-undang iio&or 20 tahun 19&1)» Dan aelanjutnya oleh ftenteri Balaa Hegeri permohonan ini diaa^palkan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan^ nya yjng disertal pula pertiabaEgan-pertittban&as dari Kenteri Kehaklaan tentang aapek yuridia dan Menteri yang biding tugaanya oeliputi uaaha peusohon pencabutan hak itu, Setelah aegal* perayaratan tersebut terpenuhi dan Preslden sengabulk^n perniohonannya, s<*ka dengan surat keputusan preaiden y-ag di dal^mnya acmuat pula tentang penetapan ganti
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
rugi barialab peaoabutaa h^k atas* tan&h untuk k&pwfclugan u.mm i n i dapat dilakeanakan* Surat kapiatue&n presides ini koxudian diumuiakan dalao Berita Segara Republik Indonesia dan turun*tnnya diaampaikaa 'kepada pemilik tanah yang akan iticabut haknya, B * r U ielsya juga harua diustuakan mtXalui surat*aurat kabar yaag aegala perongkoaannya ditanggung oleh pemohon, Di aai&piag dengan eara teraebufc di atae» dalasi keadaan y*ng sandeaak untuk segera aendap*tkaa tan&b y«ng diR*k&ua, oiaaliiya karena adanya bencaaa ala®, jaaka pencafea* tan h*k atas taaah dap.t uilakukan dengan cara khuaua yang lebih oepat. Dalan* hal ini untuk melakukan pencabutan hak atas tanah» paxtiohonsn diajukan dari peaches dengan pora&taraan kepala direktorat agraria atas naiaa gubernur kepada Henteri ftalaai Hegtfri tanpa disertai xafcairaa g^nti rugi aaupun pertimbang^ as dari bupati/walikotajearlya. yang bexaangkutaa. Dengan peratohonaa te^aebut Menteri Dalaos Hegeri dapat iseaiberlkfcfl ijin kepada pemohon untuk sensuaaai tanah y^ng disskaudkan aa»biX ssesunggu *eeputua*s dari Presides tentang peaolakas auu~ pun persetujuaimya, Dengan desikiaa jelaa bahwa dalam penoabutan bak ataa tanah balk yang aeXslul proaedur bisaa ©aupun dengan cara khuaus» pada akhirnya untuk cjfclakukan penguasaan tanah dengan j*lan penoabutan hak atas tanah taroa dengan bukti kepufcuaan prtaidmn Dala® pencabutan h*k atan tanah, walaupun dalakukan
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
* secara pakaa ol®h pemerintah, bukan berarti tidak ada perlindungan secara hukum bagi pemeg&ng haknya* Tetapi pemegang hak berdasarkan ket«ntuaa pasal 8 Undang-undang Moser 20 Tahun 196t diberi kese&patan naik banding ko pengadilan tinggi yaeg wilayah kerjanya a®2iputi daerah tanah yang ak&s dicabut haknya terletak* sepanjang meagenai masalah kurang layaknya juiaXab ganti rugi yang telah ditetapkan dalam keputusan pre^iden, Dan pengadilan tinggi tersebut adalah merupakan tingkat pertama dan terakhir untuk raecmtus soal tersebut. 2, Kasalah Perobuktian pada Hak Milik atas Tanah Untuk menjamin kepaatian huku® dari hak-hak atas ta il*h, maka rumusan pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria mengbaruskan kepada peoerintah imtuk caeagadakan pendaftaran tanab di seXuruh Indonesia, Pendaftaran tersebut meXiputi t a* peagukuran, perpetafca, dan pewbukuan tanah; b. pendaftaran*hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut c* peiaberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku se bagai alat pembuktian yang kuat* Dalam bab XI teXah dijelaskan tentang prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah yang dimaksud oleh pasal terse* but di atas, Seperti telah dijelaskan bahwa dari basil pendaftaran tanah, terhadap pihak pesiegaag hak atas tanah di berikan surat tanda bukti hak berupa sertifikat, yaitu, sebuah buku yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, Dan bagi tanah yang telah didaftar, namun belum ada
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
L
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ata.u surat ukuraya sudah tidak memenuhi syarat tehnie bag! pemegaog haknya hanya dapat diberikan sertifikat sementara* Walaupua demikiaa berdasarkan ketentuaa pasal 17 Peraturaa Peneriutah Nomor 10 Tahun 1961 sertifikat semtntara terse* but tetap mempunyai fuugsi dam kekuataa sebagai sertifikat* Telah dijjelaskan pula bahwa dalam pendaftaran tanah yang berkaitaa dengan masalafc pembuktian dikenal adanya dua sistem,, yaitu, sisteia positif dan siatera aegatif* Pada dasarnya dalam sistem positif hanya sertifikatlah yang di* anggap sebagai alat bukti satu^satunya hak ataa ta&ah, se~ hingga sertifikat tersebut mempunyai kekuataa pembuktian yang mut&ak* Tetapi dalam sistem aegatif, sertifikat hanya merupakaE alat bukti yang kuat* artinya semua yang tercantu© dalam sertifikat tersebut harus dianggap benar aelama belum ada alat bukti lain yang dapat membuktikaa sebaliknya* Sebenamya kedua sistem tersebut bertujuan mejnberikan jaminaa hukum kepada pemegang hak yang sebeaaraya, dan berusaha menghiadarkan terjadinya pemalsuaa yang meayebabkaa oraag yang tidak berhak ioenjadi berhak* Namun, sebeaaraya kedua sistem tersebut aaling maapunyai kebaikan dan kelemahan« Kebaikaa dari sisteia poaitif ialah lebih banyak menjaaain kepastian hukum kepada orang yang namaaya tercantum dalam sertifikat dan pihak ketiga, eedangkan kelemahaaaya ialah : a, dalam pelaksaaaan peadaftaran tanah harus dilakukan deagaa sangat aktif dan teliti untuk raenghiadarkaa terjadi-
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
nya kekeliruau dal aa pendaftaran hak atas tanah, sehingga sangat a«aerlukan b*nyak vaktu yang cukup paajfcag dan tenaga yaag baayak; b* karena aifatnya yang outlak, dapat aanyebabkan orang yang sebenarnya berhak acnjadi tidak berhak dl luar kesalahaqnya, hanya karena nauanya tidak tercaatua dalam nertifikat hak atas tanah, d-n B*njadi hilang harapanr,ya untuk o«ndapatkan kaabali hak atas tanahnya, sehingga bila terJadi hal yang riaaiklan berarti talah torjadi penyiopangan daripada tujuan einteo tersebut, yaitu, meajaoia kepastiaa hukua bagi yang aeb#narnya berhak; o. yang eebtn*rnya penyelesaian persoalan aeajadi wewenang pengadilan diteapatkan di bawafa kekuasaan adainistratif. Sedangkan dalao siat«n ncgatif kebaikannya ialah dalaa pro ofs pendaftaran tanah dapat dilakukan lebih cepat dan tidak
*emerlukan biaya yang begitu besar, karena tidak mefflbutuhkan kecensatan dan tenaga yang banyak. Dl tamping itu ceaberikan harapaa yang besar bagi yang sebenarnya berhak untuk nendapatkan keabali hak atas tanahnya yang telah tertulis atas naca orang lain dalam sertifikat di luar pengetahuaanya* Kelem&haa dari sistea ini itlah ; a, sertifikat yang diatrahkan kepada yang berhak kurang sts~ berikan ja&inan kepastian hukua, karena sertifikat terse but masih dapat dilumpuhkan oleh felat bukti lain, sehiagga orang yang n-sanya tercaatua dalaa sertifikat ter sebut bukan raerup&kaa jsminan sebagai pe&ilikaya;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
b* pihak ketig* tidak. dapat' bcgita saja pareaya pada fcefceraagan yaag tercaatum dalam sertifikat9 s«hiagga menyulitkaa bag! pihak ketiga untuk mangetahui secara past! t«atanj£ pemilik yang sebenarnya. A&anya kelemahan iai njaeih dapat diimbangi dengan asas hukuB umum yaitu, bahwa pihak ketiga yang beritikat balk dilinduaagi hukum.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
nOS£0QR mXWAHAE SIRXiraUT YAHG f£3a£XU*A
SAH
iULAtt SIS3JKM ?£|BUUXAH I13GAXI.?
1. Ygnaaaaiahga 3*last pendaftaran tanah dengan ale tea negatif telah dijelaekan bahaa aertiflkafc itu ffierupakaa tancU bukti hflk yang kuat» hal ini aesgandung pengertian tidsk autlak, u#rartl ciasifc dlmungklnkan adanya a lat bukti lain yang dapat ssemhuktikaa aebaliknya ataa kebenkraa dari keterangaa acn^en&l naaa, ptaillk, letak a art*, luan tanah yang ada dalsa «*r* tiflk*t.
Untuk B&asalaft peabuktiaa ini sebagai langkah pertaaa haru# diajukan ke aidang pengadilaa* Apabila berd&oarkan proses peabuktlan tersebut alat bukti lain itu yang diaaggap benar, aaka fiertiiikat ak*& kohil*ngaa kekuataniiya sebagai alit bukti. Bila terjadi hal yang destikian, maka terhaj-p sertifikat yang bereaagkutan dlperiukaa adanya peabetulan daa perbaikan atau peabatalaii* Itelaa perkara perdata yang tel-h diputus olah Ptaga** dilan Hegeri Surabaya tanggal 1 April 1980 Soaior 517/1978/ ferdata, y^itu perkara « n U r a Wy* Xiea JauziaUa Baaj»»leb deagan aaudara perefcpwaimya sebagai pihak penggvgax molawaa Indrs Kooasih» Willem Hersanue Pattipeiluhu* Soetikaa, J)Jchast Arif in, daa 5.B Jauikuauoio, ©aaiag-ssaaing sebagai pihak
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
tergugat I, IX, 111, IV, dan V* Sebagai pokok persoalaany* ialah berpangkal adanya pinjaaan uang oleh penggugat kepa da tergugat I sebesar Up 1*500*000*00 (satu juta liai ratus ribu rupuah), hut&ng pihutang tersebut dengan jam!nan ae~ buah sertifikat ruciah/tanah Jalan Setail nomor 24 Surabaya • Perjanjian hutang pihutang tersebut dilaksanakan di hadapan eeorang notaris dan dalaa aurat perjaajiannya ternyata ditanda tangani oleh tergugat XX di aasaping targugat X* Untuk oelwnjutnya ta nah/ruaah dengan sefftifikat Honor 59 yang dijadikan jaainan, tanpa oepengetahuan penggugat talah dijual oleh tergugat II kepada tergugat III yang oebenarnya telah aeagetahui bahwa tanah tessebut bukan ailik tergugat II, dan begitupun oleh tergugat XIX tanah dan ruaah dijual lagi kepada tergugat 1?, oehingga sertifikatnya telah dibaIlk ttAZca dari penggugat aenjadi atas n*iaa tergugat III dan dari tergugat III juga dibalik nama nonjadi at£-s nama ter gugat IV. Dari pokok persoalan tersebut penggugat telah oeagajukan gugatannya yang dalan petituciiya aohon kepada Penga-
dilan Kegeri Surabaya agar dibatalkan sertifikat yang telah dibalik naaakan tersebut (priuair) dan aohon oenghukum tergugat I, XX, 1 X1 , I/, d?n 7 secara tanggu&g renteag untuk asabayar g~nti rugi uang sebesar Rp 30.000.000*00 (tiga. pu~ luh juta rupiah) sebagai ganti dari harga tanah danbangunan yaag telah dijual oleh tergugat IX tersebut (subeidair) Bari dua pokok petitua terr,abut, berdasarkan pertim-
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
tx:&C£& pca^adllan tarayata pada tik&lroya ycn£ dllzatailto fcanyalaii cobocioa* yaitu tcatanj posbcrloa cpatl rucl csbocar- Bp 3 0 *0 0 0 *0 0 0 * 0 0 caja dan cortifitetaya ttCals c&batalLot#
Cloh Fmiccdllca $injGl £1 Surabaya cnlausua tolch &i~ b c rl o iillh lt poiafcctia*
Re ^dllon
rirxcfccyu to.'ojlait tclcH CUscrtirai (ioa^n
gutunrnnya tea^cul 10 terot 1932 He. .or 5^AS*VPcraata# Scdcnj C ilcn pc-t;sra perdata
tc lr b &Lr~tU0 olcli
i>c2^dlica Coccrl S u re ty tcn^cal 10 Anrll 1573
/^0/
XV?^/?crcUitr^ 7 Itu p jjf c r s cntora Soojoao c o ts jc i ponccucat
G£lrt£s
Sio Site Ho, d o
&Usnf <2sa X?* Coetoro,
ccxlao*
ir :d a c cctc^rJ. to p i.v t Z9 I l t Czn I l l t
psitC: j^rcaalaimya lla b toac2i Cra rcac^i dl Jcica ::ozo? 5 Carcta;uf b^rd2car^2» Vcrj^sdlaj y i i , tc ;\r ta t ctao airx; H.H Cobr^ co o rn j
£a* 2&db vatoi u^a
1%7
10053 xa iblnrw
to^cabut talcl* dljurl qXc' a p cd lll>
tc -'c ^ ‘t ^ -icii^aa dsta Jusl boll tc a x ^ l 13-^19^7
Zc jz? *JQ» tfatJx i^l^njutnyo
atea bcva^uca fccrcu;; t IZXt tanJi
t orach-fc ikp: i dl;diid.lu2r.i ^oajadi oilil: torjiC~t 21 (caafr
uzrL torjac-t
t ycaj s^uj u&tu Itu csu&b dl fccwli uuur)
&:.u cteLtrayc* tclrlj &ibCTr~rci
bd^o fcsk oi^cn^ca Vczrpoudin-G Kc^s* 1033 Eds Q£*a Zfca^aaa
i:uc fccjc-c icrcu^ t 12 to fclca rortlfiU xt tciiw'&xl 3 C cjto -
t*cr 15S5 r^x»r lu?* Vctcrl ulluAa pik^s* KrCocar&aa Ux^cnu*vnCcnc Db^r 5 Prp Stbun 1SC0 jpcaou^at to ll- uuuicpat bofrtl
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
hak dari tanah dengan Verponding Nomor 1083 tersebut, yaitu berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 2 Juni 196/f Nomor Peta 7/6/36 jo tanggal 16 Agustus 1963 Nomor Peta 6/26//fl/1963* Dengan dasar surat bukti kepu tusan' tersebut penggugat bermaksud hendak mensertifikatkan tanah dengan Verponding Nomor 1083 itu* tetapi setelah dicek di Kantor Sub Direktorat Agraria Surabaya tanah tersebut telah mempunyai sertifikat dengan nomor 12? atas nama teiv gugat II, Oleh karena itu, pihak penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilaa Uegori Surabaya dengan pokok petitumnya aohon dibatalkan sertifikat nomor 127* dan dirubah menjadi atas nama penggugat* * Pada putusan Pengadilaa Negeri Surabaya tanggal 10 April 1973* nomor if80/72/Perdata f gugatan penggugat tersebut dikabulkan, Dalam pokok putusan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya bukanlah membatalkan sertifikat tersebut, tetapi memerintahkan kepada Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya untuk mencoret pendaftaran tergugat II terhadap tanah cengfceta atas namanya dalam buku tanah tanggal 3 September 1963 dari pemegangnya tergugat II. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya itu dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 18 December 1973 nomor W/1973/Pordata dan pada akhirnya dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2? Juli 1978, Beg, Ilomor 717/K/Sip/1974*
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Boa&u&mj
pcmcatuton ataa pcabatolon oortiTi^
fcat torcctrut tiuSna, caeajah* alapa^ah a-bamo?a ycaa; &ca>* fcc& atcu bcTOoaasa Gg ^bataHiaa c a ^ l f ^ a t & & tecaimna pro*
cotiur poixs&caaa pc^taXacoya* 2* E m ^ r g ^ g a Cosfcaitcn dcajan rcacalqh torocbufc •'- * &tac ildfcteriti £cuaj £0#a!&3& ladcaecia oofcacs& Xcnbaca p z c u U n t pane tcav t l a c d *& aocaro Isita tolab ca&ata^Uax* bobcraja tio^ufcucca#
aatora Xslo a a* to^utucaa nal&^-stb &&taa toi&jsX 3 I^ol 1S69 Halos' 350/5 / &&A$&Qt yoiic acwtai&GB fealim tmtu& acawattitara tafcol cussit tatfrti fcals z&Lik (c>lfi&at) yaas dlixitouton olds lnotr.Tipl agraria occam cch tidak tcymcal* OTwonaaj po~ ttjaflllr.n# aalaialica ac^atocata tossncak vctaaaeacaya ad*
ol&iDtxtxclf ccliiacca piitok yanj olah pea^-llcn t&»&c&ota i cajlb atota pcafcatolsa curat bulrfci hc*s a llili (certi£ifeat) Itu fcossda Saotonol agraria borticcarlam gmt^ccs p ^ p d H a i yczta ^$wroXQiasya ttnj
fcoputucan teiHsach L&&3 tascgxl S Septac&ar £9?3 Hd^or
71£/£i$/19?3 yaoc ir^bratt&ftfin pwtlc&aajaa pcscai&l ca ccc£s±* pcacp^Oca tincctf. 3P 03 cs^atclsm feeftca pcaotearat^jpcs& j^^ sSczi s^fcataJtm curat corfctfitat a&&aii oa«to<xita coscacns Cairl teator $m~a£tz$m Cm, psu3>» icx£sa p£3£af&asQgk t a ck, tn^-a fc*rax.cs& rerensaa p ^ D > C£jz&i 0033x1 *
Bosslsraton &3$ut&i3 i tc^c^^ut <21 &toa daj^t d lc i>
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
pulkan bah&'a pengadilan negeri tidak mempunyai hak atau wewenang untuk membatalkan suatu sertifikat,, tetapi hanyalah mempunyai kewenangan untuk menilai apakah sertifikat tersefcut sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara sudah benar menurut hukum atau tidak sehubungan dengan ada-* nya suatu bukti lain yang diajukan oleh pihak lav/an. Untuk selanjutfcya,, Jika kita memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan V/ewenang Pemberian Hak atas Tanah, khususnya pasal I k ayat 1 yang menyatakan bahv/a Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan sesuatu hak atas tanah yang berakibat batalnya sertifikat, Berdasarkan ketentuan tersebut dapat difahami banv/a sebenarnya yang -berhak membatalkan sertifikat sebagai tanda bukti hak itu hanylah Menteri Dalam Negeri,
Sehubungan de
ngan hal tersebut temyata dari pihak Departemon Dalam lTegeri telah pula dikeluarkan beberapa pedoman, antara lain : a, surat Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria tangg&l 1^ Desember 1970 Nomor 'w $ /1 2 /2 3 & k / 12/70 yang ditujukan kepada semua KKP3T dan KKFT di selu« ruh Indonesia, yang sebagai salah satu dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Mel 1 % 9 Nomor 3 3 0 /K/Sip/ *
1968 yang menyatkan bahwa setiap penuntutan pembatalan surat bukti hak milik (sertifikat) harus diajukan oleh yang berkopentingan kepada Direktorat Jenderal Agraria dengan perantaraan kepala direktorat pendaftaran taneh;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
b» curat DirCitorat JcuOtrol Agrauria tc a o a l lb lid 1574 Dc^sr E s/5/05/5 - 7b ycaj dltujt&oa Ixojpcda ccsua cabcx^ cur to sd a £acrch tin jsat I dra fic=aia b ^ 3 a dUrdstozci a^rcTic dl coXcrUi Ia£aacnia yczc ccaycfcuttaa brtea cu ra t tcrtan a p l X<> Coccnbov X970 Uocor Xm/12/25Q&A±/I9f0 incih borlc^u* do&£pn pcn^^tloa ta&ca cr^ja pcsi&ataaa ^cctuiolon tenia &&tl fral: ataa fccaab Ccortl*iLat) Latxuj oXcb I»^ala direktorat acrcrla ke?-tla CSrcljtorat JczJbrc l /!^rcrla d cajn d lcartal caXloca vc&io ycaj bcr* caisc-satan carta f o ta c^fcOKiay bota la daa^ah tia^~fc 1/ tzsp\la dcrclrfccrat isreria* Olc^i tar^aa titled ada pc^atuxca it.ucao ycac oscc&^l proce&t? poraafcaaaa poafcataXca tanda ta&ti bois o too t e n Ccortlflisst)* rxuto dart pcr^turoa-pocratur^ii tolch
di atzo toX:& uipot Oiipb^ai
ssutf!: u>-
njaJUra* posu3!xa:a pc_X.tcla o s - t H X ^ t , xiitok
& m £io~
pcatinc^n br^uo u ca^j^jza pusc^taoaa^a yc-aj tilT -ig t-l Co* n^n cCTat~cu?aw fcuiiti luk atao tanah Ccaliim ucrtlfilsit) £an ra lte n vtuia (to^tucaa) p^a^adiXaa uc^a;-X y ju j tolali
u s ^ ^ p i Uclxatcax te£asa
tctai& fccpaua tlc&ic^L '^olaa Uo»
C ^ri/Eirc& torat Jcadaxdt ^c?arta
£ a t u ^ u f uvXalUL
cub air£itazrt c£pajda tot; r.^y^/L .uu^tca c^U^.jr.1*
^ruirut U J Cca&al&o* u»~uj;sj^.a
pal Ucuaaca
pcafrrtaXaa cc*vi£iL^>t, cairuk i x ^ a l l U a u * r t i£ if c t basil Qtao
cam yroa a X a
SKRIPSI
bvi&ii
Xu^Icii pciftcw uicc^Iia*
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
kan untuk menarik sertifikat yang telah dibatalkan dari tangan peniliknya^ dengan maksud agar dalam masyarakat tidak t:Lmbul adanya dua sertifikat terhadap tanah yang oania, Se~ lain itu juga aenghindarkan adanya penyalah gunaan terhadap sertifikat yang telah dibatclkan oleh pemiliknya, Dalam oa&alah penarikan sertifikat yang telah dibatalkan ini pihak kantor sub direktorat agraria cering aengalaoi kesulitan, karena pihak yang dibatalkan eertifikatnya maeih enggan untuk menyerahkan sertifikat yang telah dibatalkan tereebut, v/alaupun telah diberi paaggilan berkali-kali. Sebagai upaya yang telah dilakukan adalah dimaumkan certifikat yang telah dibatalkan torso but ke dalaia ourat kabar agar macyarakat nengetafcuinya bahisa sertifikat yang diumumkan tercobut telah dibatalkan?*
'V/awancara dengan Kepala Ssksi Tata-Ueaha Pendafta ran Tanah Kotamadya Surabaya, 2l\ Deseciber 1982.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Q&B V
P E If U ® 0 P
Sotolah dioajikan uraian dari bab porbab# jacto pada okbiraya caapailah paCa ouatu kesinpulan bahtia ; a* datoi polakcanaan pendaftaran taaah tornyata yang dijjunakon bukanl&h ciatem nogatif cmrni, totap! adalch d o t c n no#atI£ bartenden pocitif* Hal ini dapat dikotahui dengan adanya canpur tansan pihak pcuQi-intali c.q Popartonon Ea~ laa Ilcceri terhadap poabatalan aortlfikat yang kadan°ka&ans tidak toxikat oleh putusan pengadilan; b* be.rdacarkan perfcara-porkara yang tolah diputua oloh Fo~ nsadilon Ilocori Surabayag di antaranya porkara yans telah dipaparkan dalan bab empat tcraabut di atas, IxaU^a tidak sotiap gugatan yens dnlaa petitusnya ncoohon poabatalca eortlfikat dikabulkan oleh pca$adilcn, valaupun pihak penggugat diiaenaneSsan dalao pertoranya oleh poncadilan* Golaoa aasih ada altoraatif lain, nafca altomatif itulah yens akaa dikabulkan oleh pengadilan* Suatu nisal A nenggucat D dengan potitma pcrtcua aeiaQhoa dibatalkan ncrtiSUkat ataa Bana B* potitua kadua iacoohoa pengadilan cencliukun B untuk aechayar &znt% rugi ocbesar har£a tanah ycnC tercantua dalcn ocrtifikat D, naka dclcn hal ini pengadilan akan aencabulkan potitun kedua#-
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Hal tersebut dapat dibenarkan karena berusaha menciptakan adanya kepactiem hukum* Z• S a r a n Supaya tercipta adanya kopastian hukum di satu pihak dan dapat menjamin kodudukan hukum pemilik tanah yang eebenainya, maka seyogyaaya diberikan peraturan khusus tentang pelaksanaan pcabatalaa sortifikafc oleh Bepartcmon Dalam Hcgori sebagai pelaksana atas dasar kesepakatan dan pertimbangan dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga poradilan tortinggi di Hcgara Republik Indonesia, sehingga dapat menghindarkan terjadinya pertentangan antara putusan pengadilan de~ ngan pelaksanaannya oleh Direktorat tfonderal Agraria* Dan dalam peraturan tersebut agar dicantuokan spnksi** sanksi yang tegas torhadap piliak yang dibatalkan sertifikatnya, agar dalam penarikan sertifikat tidak mongalarai kosulitan*
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
j a m i c a ftgicaiaitoa b c t a a a p-a; h t& Xnaasgjitaf aici uciraoco. ral-a.>aa’..-yL^tei;*>. A f ^ « a a r ^ . ^ 7 s r i ^ m i w a c a InAi fa-n m ri;rrn''"3Baa.» j u . it, fifcsbatca, jcto-to/Igy
Pcrayanenjia. fn ri ^OlrliJBiaa^jrigjstn-X. Can Stwly Club, J=£c?ta# I S a U
■— ~ ^ £ r ^ ^ l^ ,lJ ^ .a fe ia ,J g a g a > » C=a StaSy Club, Jalserta,
Posteillchgn Bufeia Aqrrrl/»r th&atao ilu ta Cnlvor~
ctteo ilrlcassa, Surabaya, iy32* Sube^KL,
ai^ffi
c z & r ip fl^aton , ^ r a > i ^ 1aari^:^u:.m?l cfcpl« Uuoni, DuOesc, 1521»
EIcbdo gooooto, Pc M &rfcaa Ifo& ain3m i|a» Fcialtco CuSua
C alvcrdtco £lrl.'4CiP* Suralnya, lvd<2.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PUTUSAN D a f t a r No. 5 1 7 /
1978 /
P erd ata.
D iM . KEADILAN BORDASARIUN KETUHANAN YANG MAHA SSA. P e n g a d i l a n N e g e r i d i S u r a b a y a , y a n g m e n g a d i l i p e r k & r a ^ -p e r k a r a p e r d a t a pada t i n g k a t pertaxoa t e l a h r a e n ja tu h k a n p u t u e a n s e b a g a i b e r i k u t dalam p e r k a r a n y a
•
Ny. TIEN FAUZIAH BASJHSL2H, b ertem p at t in g g a l d i J a l a n . S e m u tk a li V I l / 2 4 S u ra b a y a , b e r t i n d a k u n tu k d i r i s e n d i r i dan u n tu k dan a t a s rempuan
nama sauda.v* p e -
j
Ny. H.SFI FAIZAB KALIR BASJMELEH, b ertem p at t in g g a l d i J a l a n .
S e t a i l Nomor 26 S u r a b a y a ,
dalam
I
h a l i n i m em beri k u a s a k e p a d a D r s . fCARDOJO, S .H . Pengacara,
b e r t e m p a t t i n g g a l d i N gagel J a y a T e n g ah V I / 2 5
Surabaya, s e l a n j u t n y a d i s e b u t ----------------------------------------------- P£NGCUGAT.
melawan. 1.
INDRA KOSASIE, b e r t e m p a t t i n g g a l d a h u lu d i J a l a n *
Tumape} Nomor 1
Su rab ay a, s e k a ra n g bertem p at t in g g a l d i J a l a n . S i n d a r u Nomor 40 dekat U n iv e rsita s
Manyar
42 Surabaya (tem p at t i n g g a l o r a n g tu a n y a ) "U 3
A Y A" K l . N gagel J a y a S e l a t a n ,
S u r a b a y a , s e l a n j u t n y a d i s e b u t --------------------- TSRGUGAT.I. 2 . WILLEM H£RMANUS PATTIPdlLPKP, b ertem p at tin g g a l d i J a l a n
iiinbong Kenongo Nomor 49 S u r a b a y a , s e la n ju tn y a
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
...........................
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
s e l a n j u t n y a d i s e b u t ------------------- — ------------------- TJSRGUGAT I I » 3 . SOETIKNO, b ertem p at t in g g a l d i J a l a n
A rgopuro Nomor 46 S u r a b a y a ,
s e l a n j u t n y a d i s e b u t ------------------------------------------- TERGUGAT I I I . 4 . BJOHAfl AHIFIN, b ertem p at t in g g a l
d i J a l a n S e t a i l Nomor 2 4 S u r a b a y a ,
s e l a n j u t n y a d i s e b u t ------------------------------------------- THRGPGAT I V . 5.
S . B . JATIKUSUMO, d u lu b e r t e m p a t t i n g g a l d i J a l a n
S e ta il
Nomor 24 S u r a b a y a ,
s e k a r a n g b e r t e m p a t t i n g g a l d i J a l a n J a t i Nomor 11 F a n g k a la n J a t i- P o n d o k Labu, J a k a r t a S e l a t a n ,
s e la n jiltn y a d ise b u t
---------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT V. p en g a d ila n N egeri Su rab ay a; S e t e l a h membaca s u r a t - s u r a t p e r k a r a ; S e t e l a h h.endengar k e t e r a n g a n kedua b e l a h p i h a k y a n g b e r p e r k a r a ; TEMTARG DPDPKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa p e n g g u g a t dengan s u r a t g u g a t a n n y a t e r t a n g g a l 25 Nopember 1 9 7 0 dan t e l a h d i d a f t a r d i K ep a n ite rc'.a n P e n g a d i l a n N e g e r i S u r a b a y a t a n g g a l 27 Nopember 197Q d i bawah No. 5 1 7 / 1 9 7 6 P d t . y ang i s i n y a pada pokoknya s e b a g a i b e r i k u t
:
1 . bahwa p e n g g u g a t a d a l a h p e m i l i k d a r i s e b i d a n g t a n a h b e r i k u t b a n g u n an rumah d i a t a s n y a ,
te rle ta k di Ja la n S e ta il
s e b a g a im a n a t e r c a n t u m dalam buku s e r t i f i k a t 5 9 , K e lu r a h a n Darrao I I I , 29 -
11 -
t a n a h hak m i l i k Nomor
K ecam atan Wonok-ramo,
19 3 0 Nomor 6 6 7 l u a s
464 m2 j P .1
Nomor 24 S u r a b a y a ,
s u r a t u ku r t a n g g a l
te rla m p ir;
2 . bahwa dalam b u l a n O k to b e r 1 9 7 6 , p e n g g u g a t membutuhkan u ang t u n a i s e b a n y a k ................
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
s e b a n y a k Rp 1 . 5 0 0 , 0 0 0 , -
( s a t u j u t a l i m a r a t u s r i b u r u p i a h ) guna
o n g k o s p e r g i k e Hamburg, J e r m a n ,
dim ana ib u n d a d i s a n a s e d a n g men-
. d e r i t a s a k i t k e r a s dan p e n g g u g a t m i n t a b a n t u a n k e p a d a tem annya bernama Ny. SJnmy, a l a m a t j a l a n n g u sah a k a n p in ja m a n
3.
K e l u t Nomor 7 S u r a b a y a u n tu k me-
; maka p ad a t a n g g a l 16 O k t o b e r 1 9 7 6 , o l e h
Ny. litany t e r s e b u t ,
p e n g g u g a t d i k e n a l k a n d en g sn t e r g u g a t I ;
bahwa pada t a n g g a l
18 O k to b e r 1 9 7 6 , o l e h t e r g u g a t I p e n g g u g a t d i -
a j a k u n tu k p e r g i k e k a n t o r N o t a r i s R. S o e b i o n o D o n o e s a s t r o , d i J a l a n S u m a tra S u r a b a y a , membawa s e r t i f i k a t K e lu r a h a n Darmo I I I ,
t a n a h h a k m i l i k Nomor 5 9 ,
K ecam atan Wonokromo, s u r a t u k u r t a n g g a l 29 *
Nopember 1950 Nomor 667 yaitu hak milik at&s tanah/rumah di Jalan Setail itomor 24 Surabaya, dan menyerahkan sertifikat tersebut ke p a d a notaris untuk dibuatkan suatu akte untuk mendapatkan pinjaman Rp 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - dengan jaminan tanah/rumah di Jalan Setail No m o r 24 tersebut;
4.
bahwa maksud dan t u j u a n pem buatan a k t e o l e h n o t a r i s R . S o e b io n o D a n o e sa stro t e r s e b u t a d a la h j e l a s
u n tu k m endap atkan p in ja m a n s e b e
s a r Rp 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - d en gan ja m i n a n ta n a h /r u m a h d i J a l a n S e t a i l No mor 24 Su rabay a! t e r s e b u t ; b io n o
h al i n i d is a k sik a n o le h
n o t a r i s R. S o e
i s e b a g a im a n a d ic a n tu m k a n dalam s u r a t k e t e r a n g a n Nomor 2 5 /
1 9 7 8 t e r t a n g g a l 25 A p r i l
1978* P *2 t e r la m p ir ;
5 . b a h w a .a k a n t e t a p i , y a n g menanda t a n g a n i s e b a g a i p i h a k d a la m a k t e te rta n g g a l
16 O k t o b e r 1 9 7 6 Nomor 53 t e r s e b u t ,
s e n d i r i , m ela in k a n t e r g u g a t I I ,
b u k an n y a t e r g u g a t I
y an g dibaw a o l e h
terg u g at I ,
s e b e lu m n y a t i d a k d i k e n a l o l e h p e n g g u g a t ; pada po k ok n y a a k t e
53 t e r s e b u t d i b u a t dengan t u j u a n
y an g Nomor
h an y a u ntu k m en d ap atkan p in ja m a n s e b e s a r ........................................
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
s e b e s a r Rp 1 . 5 0 0 , 0 0 0 , - Baja dengan ja m in a n t a n a h / r u m a h d i J a l a n S e ta il
Nomor 2 4 dan.: t i d A k ; u n tu k m e n j u a l t a n a h / r u m a h d i J a l a n S e
24 t e r s e b u t ; dan p e n g g u g a t t e l a h m en erim a u a n g pirijam axi s e
ta il
b esar 1. 500. 00 0 , -
d ari
t e r g u g a t I dengan m e n y e ra h k a n buku s e r t i f i
k a t t a n a h t e r s e b u t , j a d i a k t e Nomor 5 3 i n i a d a l a h s e h i j i n a k t e (a k te p u ra -p u ra /a k te s im u la s i) b e la k a
; kem udian p a d a k e e s o k a n h a -
r i n y a , p ad a t a n g g a l 19 O k t o b e r 1 976 ,, p e n g g u g a t b e r a n g k a t k e Ham burg,
Je rm a n ;
6 * bahwa k e t i k a p e n g g u g a t s e d a n g b e r a d a d i Hamburg, p e n g g u g a t mene r im a s u r a t d a r i t e r g u g a t I d i s e r t a i
s u r a t s e g e l koson g, yang harus
d i t a n d a t a n g a n i o l e h p e n g g u g a t dan d i k i r i m k a n k e m b a l i k e p a d a t e r gugat I ,
g u n a d i b u a t k a n s u r a t u n tu k m en d ap atkan k r e d i t d a r i B an k,
k a r e n a k a i a n y a s u r a t y a n g lam a t e l a h h i l a n g , dan b a r u l a h p e n g g u g a t m e n g e t a h u i , bahwa s e r t i f i k a t m i l i k p e n g g u g a t t e r s e b u t d i a t a s o l e h t e r g u g a t I t e l a h d i j a d i k a n ja m in a n h u t a n g p ad a B a n k ,
k re d ie tv e rb a n d ;
7 * bahwa m en u ru t p e r j a n j i a n l e s a n a n t a r a p e n g g u g a t dan t e r g u g a t I p in ja jn -m e m in ja m t e r s e b u t a d a l a h u n tu k j a n g k a w a k tu 6 (en a m ) b u l a n , ak an t e t a p i p e n g g u g a t t e l a h m i n t a u n t u k d i p e r p a n j a n g k a r e n a belum mempunyai uang u n tu k menebus k e m b a l i s e r t i f i k a t n y a ,
1 -
10 -
dan p ad a t a n g g a l
1977 b a r u l a h p e n g g u g a t mempunyai uang u n t u k menebus kem
b a li s e rtifik a tn y a ,
a k a n t e t a p i t e r g u g a t I m e n e ran g k an bahwa s e r
t i f i k a t m a s i h d i Bank Bumi Daya Cabang S u r a b a y a d i J a l a n N ia g a , s e t e l a h d i o p e r k a n k e p a d a S d r . S u t i k n o , p e m i l i k rumah makan "Yen P in " Su rab ay a, J a l a n B la u ra n
;
8 , bahwa kem udian t e l a h d ia d a k a n p e rte m u a n d iru m a h makan Yen P i n t e r s eb u t yang d i h a d i r i o le h
: p en ggu gat,
terg u g a t I ,
II,
III,
V dan
S a u d a r a S j a w a l . S . H -----------
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Saudara S ja w a l,
S .H . y a n g h end ak m erabeli rumah d i J a l a n S e t a i l
t e r s e b u t ( t e r g u g a t IV t i d a k p e n a rik a n k e m b a li s e r t i f i k a t
ik u t s e r t a )
u n tu k m e m b ica ra k a n m a s a l a h
t e r s e b u t d a r i Bank Bumi Daya u n tu k
d ap at d i j u a l kepada S d r . S ja w a l , t e r g u g a t I I I m eneran g kan
24
S .H .
; d alam p e m b i c a r a a n t e r s e b u t
bahwa s e r t i f i k a t m i l i k p e n g g u g a t t e r s e b u t
dapat d it a r i k
k e m b a li d a r i B a n k ,
a s a l ada g a n t in y a s e r t i f i k a t
yang s e t a r a f ,
t e r g u g a t I t e l a h menyanggupkan u n tu k m em beri s e r t i
f i k a t l a i n yang s e t a r a f kepada te r g u g a t I I I ,
la in
kem u dian p a r a p i h a k
y a n g h a d l i r dalam p e rte m u a n t e r s e ' b u t b e r s a i r ^ - s a m a p e r g i ke Bank Bumi Daya u n tu k m e n g u ru s n y a , akan t e t a p i a t a s a n j u r a n t e r g u g a t V (p e n g h u n i J a l a n
S e t a il 24)*
Bank y a n g b e r s a n g k u t a n ,
p e n g g u g a t t i d a k i k u t menemui p e n j a b a t
tu nggu d i l u a r ,
p en ggu gat t i d a k m engetah ui
apa y an g d i b i c a r a k a n o l e h p i h a k - p i h a k t e r g u g a t y a n g t e l a h menemuinya j 9 . bahwa t e r g u g a t V ( p e n g h u n i ) m en g a ta k a n # semua u r u s a n m e n g e n a i s e r tifik a t
d i o p e r o l e h n y a dan p e n g g u g a t t i d a k p e r l u l a g i hubungan de
ngan t e r g u g a t I ,
dan s e l a n j u t n y a t e r g u g a t V m e n g a t a k a n , bahwa un
t u k m e n g e lu a r k a n s e r t i f i k a t t e r s e b u t d a r i B a n k , d i p e r l u k a n uang s e b a n y a k Rp 1 . 0 0 0 . 0 0 0 * 10,
(s a tu ju t a ru p ia h )
bahwa p e n g g u g a t kemudian menemui My.
;
fcinmy d i J a l a n
K e lu t 7 Surabaya
u n tu k o e n a n y a k a n m e n g e n a i p e r m i n t a a n uang Rp 1 . 0 0 0 * 0 0 0 , y a n g o l e h Ny. Jitoray d i j e l a s k a n ,
terseb u t,
bahwa u an g Rp 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , - d i p e r l u
kan u n tu k m e n c a r i g a n t i s e r t i f i k a t l a i n g u n a m e n g g a n t i s e r t i f i k a t m i l i k p e n g g u g a t* m e m p e rca y a i k e t e r a n g a n Ny. Eramy i n i ,
kemudian
p e n g g u g a t m eny erah kan uang Rp 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ( s a t u j u t a r u p i a h ) k o n ta n kepada t e r g u g a t I ,
y a n g u n tu k p e n y e r a h a n uang i n i o l e h t e r g u
g a t I d i b u a t k a n t a n d a p e n e r im a a n k w i t a n s i , in i
SKRIPSI
P . 3 , p e n y e r a h a n uang
d i l a k s a n a k a n — » -------------- ------
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
i n i d i l a k s a n a k a n d i rumah Ny. lantny d i J a l a n
K e lu t 7 S u ra b a y a , d i~
s a k s i k a n o l e h Ny. i&oiny j
11,
bahwa pada t a n g g a l 1 4 - 1 1 - 1 9 7 7 * p e n g g u g a t t e l a h menemui t e r g u g a t I
.
u n tu k m e n a g ih s e r t i f i k a t n y a y a n g d i j a n j i k a n o l e h n y a s e t e l a h penggu g a t m eny erah kan u a n g Rp 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
t e r s e b u t kepadanya pada ta n g g a l
4 - 11 - 1 9 7 7 > a k a n t e t a p i t e r g u g a t I m e n g a t a k a n , bahwa i a ipembutuhkan l a g i uang s e b a n y a k Rp 5 0 0 . 0 0 0 , -
(lim a r a tu s rib u r u p ia h ),
k a la u
p e n g g u g a t t i d a k m e m b e rin y a , maka j a n j i n y a m e n a r i k k e m b a li s e r t i f i k a t d a r i Bank, b a ta l
j
1 2 * bahwa d en g an s u s a h p a y a h p e n g g u g a t t e l a h b e r h a s i l u n tu k m endap at kan uang l a g i
s e b a n y a k Rp 5 0 0 . 0 0 0 , -
( p i n j a m d a r i o r a n g l a i n ) y an g
u ang i n i t e l a h d i s e r a h k a n k e p a d a t e r g u g a t I p ad a t a n g g a l 7 - 11 - 1 9 7 7 , d item p a t t i n g g a l p enggugat d i J a l a n S e t a i l
26, d isa k sik a n la g i
o l e h Ny, 2nmy dan t e r g u g a t I membuat t a n d a p e n e r i m a a n , P . 5 ;
1 5 . bahwa s e t e l a h p e n g g u g a t membayar k e p a d a t e r g u g a t 1 s e b a n y a k Rp 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - t e r s e b u t , gugat I
pem bayaran t e r s e b u t a t a s p e r r o in ta a n t e r
, p e r r a i n t a a n n y a y a n g Rp 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - m e l a l u i t e r g u g a t V,
y a n g Rp 5 0 0 . 0 0 0 , - l a n g s u n g k e p a d a p e n g g u g a t , maka s e t e l a h i t u , p e n g g u g a t t i d a k l a g i d a p a t menemui t e r g u g a t I u n t u k ; m em inta s e r t i fik a t,
b e r k a l i - k a l i p e n g g u g a t m e n d a ta n g i rumahnya t e r g u g a t I u n tu k
m e n ag ih s e r t i f i k a t n y a ,
ak an t e t a p i s e l a l u
t i d a k d a p a t menemuinya ;
1 4 . bahwa p ad a t a n g g a l 3 0 - 1 - 1 9 7 R > t e r g u g a t V ( p e n g g u n i ) : t e l a h d a t a n g diru m ah p e n g g u g a t u n t u k m erainta s u r a t k u a s a d a r i p e n g g u g a t g u n a mengurus s e r t i f i k a t
te rse b u t,
t a n g g a l 18 O k t o b e r 1976 i t u
s u r a t k u a s a s e p e r t i a k t e IJomor 53
(p .2 ),
p ad a t a n g g a l
1-2-1978,
m i n t a , . a g a r su p a y a p e n g g u g a t p e r g i k e k a n t o r n o t a r i s E .
terg u g at V
So eb io n o
u n t u k ----------------------------------,------- —
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
u n tu k m e n a n d a ta n g a n i s u r a t k u a s a y a n g ^ t e r g u g a t V k e h e n d a k i , akan t e t a p i p e rm in ta a n t e r g u g a t V t e r s e b u t d i t o l a k o le h p en gg u gat, yang a t a s p e n o la k a n p e n g g u g a t i t u ,
t e r g u g a t V m e n j a d i s e d e m i k i a n m a ra h -'
n y a , eam pai h end ak memukul p e n g g u g a t ; 1 5 . bahwa a n t a r a p e n g g u g a t dan t e r g u g a t V t e l a h d ia d a k a n p e r j a n j i a n di a ta s segel terta n g g a l
16 A p r i l 1 9 7 6 , y a n g dalam p e r j a n j i a n t e r
s e b u t t e r g u g a t V raengakui p e n g g u g a t s e l a k u p e m i l i k ta n a h / r u m a h y a n g d ih u n i o le h t e r g u g a t V ( j a l a n
S e t a i l no.
24 S u r a b a y a ) , dan t e r g u g a t
V m en y a ta k a n b e r s e d i a k e l u a r d a r i rumah J a l a n S e t a i l
24 t e r s e b u t ,
b i l a p e n g g u g a t m emberi k e r u g i a n s e b e s a r s e t e n g a h b a g i a n d a r i h a s i l p e n j u a l a n rumah J a l a n S e t a i l
24 t e r s e b u t ,
sedang n i l a i h arg a ju a l
d i t e n t u k a n o l e h p e r u n d in g a n kedua b e l a h p i h a k ( p e n g g u g a t dan t e r g u g a t V ) , t e r g u g a t V d i b e r i k u a s a o l e h p e n g g u g a t u n tu k menawarkan rumah J a l a n S e t a i l
24 t e r s e b u t , p e n g o s o n g a n o l e h ' t e r g u g a t V d i l a k -
s a n a k a n , s e t e l a h p e n g g u g a t m emberi k e r u g i a n k e p a d a n y a s e b e s a r s e t e n g a h b a g i a n b e r s i h d a r i h a s i l p e n j u a l a n rumah t e r s e ' b u t , P . 6 ;
1 6 . bahwa p e n g g u g a t m e l i h a t t e r g u g a t V p a d a t a n g g a l 1 7 - 2 - 1 9 7 8 mengang k u t b e b e r a p a b a r a n g - b a r a n g n y a d a r i rumah J a l a n S e t a i l
24 dan p e n g g u -
I
g a t m endapat i n f o r m a s i ,
bahwa t e r g u g a t V ke J a k a r t a
•
1 7 . bahwa p ad a t a n g g a l 14 - 3 - 1 9 7 8 , t e r g u g a t V d a t a n g l a g i kerumah J a l a n S e ta il
2 4 , m engangkut s i s a b a r a n g - b a r a n g n y a k e l u a r dan m e n i n g g a l -
k a n rumah J a l a n S e t a i l
2 4 k o s o n g * • tan p a 'm e m b e rit4 h u i!d a n :'in ie n y e ra h k a n -
n ya k e p a d a p e n g g u g a t ; 1 8 . bahwa pada t a n g g a l
1 8 - 3 - 1 9 7 8 b e b e r a p a b a g i a n d a r i rumah t e r s e b u t
d ib o n g k a r ; 1 9 . bahwa kemudian p e n g g u g a t m e n c a r i - k e t e r a n g a n p ad a K a n t o r - A g r a r i a
S u b d irek to ra t
SKRIPSI
................ ..
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
S u b.
D i r e k t o r a t Kotamadya S u r a b a y a J a l a n Krembangan B a r a t S u r a b a y a , -
dan b a r u l a h p e n g g u g a t m e n g e t a h u i» b a h v a j a,
t a n a h /r u m a h d i J a l a n
S e t a i l 24 t e r s e b u t o le h
d i j u a l kepada t e r g u g a t I I I
d ih a d a p a n n o t a r i s S o e t j i p t o ,
dengan a k t e j u a l - b e l i Nomor 2 6 6 / 1 9 7 6 t a n g g a l P .7,
dan s e l a n j u t n y a
terg u g at I I
te la h
.
S .H ,
10 Nopember 1 9 7 6
:
b . p ad a t a n g g a l 2 3 - 3 - 1 9 7 8 o l e h t e r g u g a t I I I t e r g u g a t IV , yang h in g g a k i n i
t e l a h d i j u a l k epada
t a n a h /r u m a h J a l a n
S e ta il
24 t e r
se b u t d ih u n i o le h t e r g u g a t IV , j u a l - b e l i i n i d ila k u k a n d ih a d a p an n o t a r i s G o e s t i D jo h a n , y a n g m enu ru t k e t e r a n g a n y a n g d i d a p a t o l e h p e n g g u g a t d a r i sum ber y a n g d a p a t d i p e r c a y a , h a r g a j u a l o l e h t e r g u g a t I I I k e p a d a t e r g u g a t IV a d a l a h s e b e s a r Rp 2 4 . 0 0 0 .
000 r-
(d u a p u lu h empat j u t a r u p i a h ) s e d a n g d a r i h a r g a j u a l
s e b u t , y a n g Rp 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
(d u a b e l a s j u t a r u p i a h ) a t a u s e p a r o
d a r i h a s i l p e n j u a l a n rumah J a l a n
S e t a i l 24 t e r s e b u t ,
te rim a o le h te r g u g a t V s e la k u pengbuni J a l a n 20,
S e ta il
te la h d i24 i t u
bahwa dengan d e m ik ia n p e n g g u g a t t e l a h k e h i l a n g a n rumah J a l a n ta il
te r
; Se
24 S u r a b a y a t e r s e b u t t a n p a m endapat a t a u m enerim a h a s i l p e n -
j u a l a n n y a , p ad a t a n g g a l s e b e s a r Rp 1 . 5 0 0 , 0 0 0 , -
1 8 - 1 0 - 1 9 7 6 p e n g g u g a t t e l a h m enerima uang s e b a j a i p in ja m a n d a r i t e r g u g a t I ,
namun
p a d a t a n g g a l 4 - 11 - 1 9 7 7 ; dan p ad a t a n g g a l 7 - 1 1 - 1 9 7 7 p e n g g u g a t t e l a h membayar k e p a d a t e r g u g a t I m a e in g - m a s in g s e b e s a r Rp 1 0 0 0 , 0 0 0 , dan Rp 5 0 0 . 0 0 0 , - semua j a d i Rp 1 * 5 0 0 . 0 0 0 , - , P . 4 dan P> 5 * 21,
bahwa k e t i f c a dalam b u l a n O k t o b e r ‘1 9 7 7 d ia d a k a n p e rte m u a n dirum ah makan Yen P i n , b e r d a s a r k a n a k t e j u a l b e l i Nomor 2 6 6 / 1 9 7 6 d i h a d a pan n o t a r i s S o e t j i p t o ,
S .H .,P ,7
terseb u t,
s e b e t u l n y a rumah d i -
J a l a n S e t a i l 24 ..............................
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Ja la n S e t a il
24 t e l a h d i j u a l o l e h t e r g u g a t I I
namun b a i k t e r g u g a t I ,
II,
kepada te r g u g a t I I I ,
I I I maupun t e r g u g a t V y a n g i k u t h a d l i r
dan b e r u n d i n g , p u r a - p u r a belum r a e n g e ta h u i a d a n y a j u a l - b e l i
terse
b u t dan p u r a - p u r a menganggap s e r t i f i k a t m a s ih dalam Bank s e b a g a i ja m i n a n h u t a n g dan m a s i h d a p a t d i t a r i k k e m b a li d a r i Bank u n tu k d i serahk an k em b a li kepada p en g g u g at, l a i n yang s e ta r a p
a s a l d ig a n ti denga* s e r t i f i k a t
;
2 2 , bahwa ta n a h /r u m a h d i J a l a n S e t a i l
24 t e r s e b u t t e l a h
p en g g u g a t m a s ih b e r a d a d i Hamburg, dengan a k a l l i c i k
d iju a l
s e w a k tu
t e r l e b i h da
h u lu t e r g u g a t I m i n t a t a n d a t a n g a n d i a t a s s e g e l P . 3 A , s u r a t k e t e ra n g a n P . J A
te r s e b u t o le h te rg u g a t I , I I
dan I I I
raencabu t m odel a u n tu k p em asangan k r e d i t v e r b a n d
t e l a h d i p a k a i u ntu k ( p i n j a m a n ) dan me
n g a ju k a n m odel A b a r u u n tu k je r a in d a h a n h ak ( u n t u k b a l i k - n a r a a ) de ngan m en y e ra h k an a k t e j u a l - b e l i ppAT nomor 2 6 6 / 1 9 7 6 t a n g g a l
10
Nopember ; 2 3 , bahwa a k t e j u a l b e l i PPAT nomor 2 6 6 / 1 9 7 6 t a n g g a l t e r s e b u t d i b u a t d ih a d a p a n n o t a r i s S o e t j i p t o ,
10 Nopember 1 976
S .H dan t i d a k d ih a d a
pan n o t a r i s R . S o e b io n o D a n o e s a e t r o , y a n g membuat a k t e k u a s a nomor 53 t a n g g a l
18 O k t o b e r 1 9 7 6 , h a l
para terg u g a t I ,
II,
III,
i n i dengan s e n g a j a d i l a k u k a n o l e h
a g a r s u p a y a m ereka b e r h ^ s i l m e n ju a l t a
n ah/ru m ah m i l i k o r a n g l a i n ,
a p a b i l a j u a l - b e l i d i l a k u k a n d ih a d a p a n
n o t a r i s R. So eb io n o D a n o e s a stz o ,
t e n t u akan d i t o l a k ,
o le h karena
n o t a r i s R . S o e b i o n o D a n o e s a e t r o m e n g e ta h u i b e n a r - b e n a r maksud dan tu ju a n
pem buatan
a k t e nomor 53 t a n g g a l 18 O k t o b e r 1976 t e r s e b u t
( p . 2A) , S c h i j n a k t e . ; 24,
bahwa t e r g u g a t V i k u t b e r s e k o n g k e l dengan p a r a t e r g u g a t I , I I , d a n III,
SKRIPSI
m e n g e la b u h i
........... .................... ..
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
III,
m e n g e la b u h i p e n g g u g a t ,
se o la h -o la h p e r s il
Ja la n S e ta il
lum d i j u a l m e la in k a n m a sih d i j a m i n k a n p a d a Bank Bumi L a y a ,
24 b e dan wa-
lau p u n t e r g u g a t V t i d a k p e rn a h m enerim a u an g k e r u g i a n d a r i penggu g a t, gel
s e b a g a im a n a d i p e r j a n j i k a n dalam s u r a t p e r j a n j i a n terta n g g a l
16 A p r i l 1 9 7 6 , P . 6 ,
mah J a l a n S e t a i l
namun i a
di a ta s s e -
t e l a h m e n i n g g a lk a n r u
24 dalam k e a d a a n k o s o n g , s e c a r a d ia m - d i a m , t a n p a
m em b e rita h u k a n p e m i l i k n y a y a i t u p e n g g u g a t ,
te n tu te rg u g a t V te la h
m enerim a k e r u g i a n d a r i p i h a k l a i n , y a n g bukan p e m i l i k , k a l a u t e n t u t e r g u g a t V t i d a k a k a n m engosongkan rumah J a l a n S e t a i l g itu s a ja ,
d isin i
t e r b u k t i ad an y a i k t i k a d
saroa h a l n y a dengan t e r g u g a t I ,
II,
dan I I I
tid a k 24 b e -
j a h a t pada t e r g u g a t V, ; *
25» bahwa t e r g u g a t IV j u g a m e n g e ta h u i adan ya i k t i k a d j a h a t dalam j u a l b e l i s e b e lu ro n y a , akan t e t a p i i a b e r s i k a p p u r a - p u r a t i d a k t a h u , k a r e n a h a r g a Rp 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - a d a l a h h a r g a y a n g murah s e k a l i u n tu k r'imah d i J a l a n S e t a i l
2 4 , y a n g l u a s n y a 464 m2 i t u ,
w alaupun t e r g u r '
g a t V m e n g e t a h u i , bahwa dalam s e r t i f i k a t ada t e r c a n t u r a nama penggu g a t , yang b ertem p at t in g g a l d is e b e la h n y a ( j a l a n
S e ta il
\omor 2 6 ) ,
namun i a t i d a k m em inta k e t e r a n g a n l e b i h d a h u lu k e p a d a p e n g g u g a t ;
1565 B . W ., b e r d a s a r k a n j u r i s -
2 6 . bahwa p e r b u a t a n raelawan hukum p a s a l p r o d e n s i , d iru m u sk a n s e b a g a i b e r i k u t
:
" b e r b u a t a t a u :m e m b ia rk a n , y a n g m e la n g g a r hak o r a n g l a i n , t e n t a n g a n den gan k e w a j i b a n hukum o r a n g y a n g b e r b u a t ,
atau b e r -
atau b e r te n -
t a n g a n dengan keBUsilaan a t a u k e c e r r a a ta n y a n g se pa tu tn ya d i i n d a h k a n dalam l a l u l i n t a s masyarakat t e r h a d a p d i r i a t a u b a r a n g o r a n g la in
"
j a d i b e r d a s a r k a n j u r i s p r o d e n s i t e r s e b u t u ntu k m e n e n tu k an ap a k a h s u a t u p e r b u a t a r r ...................................
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
s u a t u p e r b u a t a n d a p a t d i g o l o n g k a n k ed alam p e r b u a t a n melawan hukura, maka s a l a h s a t u u n s u r d ibaw ah i n i h a r u s d i p e n u b i y a i t u a p a k a h p e r bu atan i t u
:
a . m e la n g g a r hak o r a n g l a i n
; atau
b * b e r t e n t a n g a n den gan k e w a j i b a n hukuin o r a n g y a n g b e r b u a t c.
b e r t e n t a n g a n dengan k e s u s i l a a n
;
; atau
atau
d . b e r t e n t a n g a n den&an k e c e r m a t a n y a n g s e p a t u t n y a d i i n d a h k a n d i dalam l a l u - l i n t a s m a s y a r a k a t , t e r h a d a p d i r i a t a u b a r a n g o r a n g la in . 2 7 . bahwa a p a b i l a p e r b u a t a n p a r a t e r g u g a t I s / d V t e r s e b u t k i t a
a m a ti
dan d i t e r a p k a n dalam rumusan p e r b u a t a n melawan hukum, maka j e l a s te rb u k ti,
bahwa p e r b u a t a n p a r a t e r g u g a t t e r s e b u t , b a i k s e n d i r i -
s e n d i r i a ta u p u n b e r s a m a - s a m a ( s e c a r a s e k o n g k e l a n ) a d a l a h m erupakan p e r b u a t a n melawan hukum, y a n g t e l a h m enim bulkan k e r u g i a n pada p e n g g u g a t , p e r b u a .t a n - p e r b u a t a n p a r a t e r g u g a t , yan& b e r s i f a t m e l a wan hukum i t u ,
t e l a h m e n g a k ib a t k a n p e n g g u g a t k e h i l a n g a n t a n a h / r u -
mah m i l i k n y a d i J a l a n S e t a i l 24 S u r a b a y a , b e g i t u s a j a ,
t a n p a me-
n e r im a uang h a r g a n y a ; 2 8 , bahwa u n tu k m emberi ja m i n a n , m engikat s i k a p
bahwa t u n t u t a n i n i
a k an b e r h a s i l dan
j k t i k a d j a h a t p a r a t e r g u g a t , maka p e r l u k i r a n y a d i -
arabil pengamanan dengan j a l a n m e la k u k a n penBitaan k on se rvatoir t e r hadap ta n a h / r u m a h d i J a l a n S e t a i l 24 S u r a b a y a t e r s e b u t , rumah m i l i k
terg u g a t I I
dan t e r g u g a t I
di Ja la n
ju g a ta n a h /
Etabong Kenongo Nomor 49 S u r a b a y a
: J a l a n Tumapel Nomor 1 S u r a b a y a j
Kaka b e r d a s a r k a n a t a s a l a s a n - a l a s a n t e r s e b u t d i a t a s , i n i p e n g g u g a t m e n g aju k an permohonan k e p ad a I,
SKRIPSI
dengan
:
BAPAK. K 6.TUA ......................................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
I. 3APAK KSTUA P^UGADXLAW NLC12RI SURABAYA • u n tu k b e r k e n a n m em erin tah k s.n k e p a d a j u r u - s i t a u n tu k m elak u k an p e n s ita a n k o n se rv a to ir a ta s
;
1.
ta n a h dan rumah d i J a l a n S e t a i l Nomor 24 S u r a b a y a ,
2.
t a n a h dan rumah d i J a l a n
3.
t a n a h dan rumah d i J a l a n Tumapel Nomor 1 S u r a b a y a ,
4.
ta n a h dan rumah d i J a l a n A rgopuro Nomor 46 S u r a b a y a .
i
II.
ilftibong Kenongo Nomor 49 S u r a b a y a ,
P&NGADILAN 'NJiGKRI SURABAYA : u n tu k raesianggil p a r a p i h a k r o e n g h a d l i r i p e r s i d a n g a n umum p e r d a t a guna d ia d a k a n p eraeriksa & n dan d i j a t u h k a n p u t u s a n
:
P R I H A I R : 1 . M enyatakan s a h dan b e r h a r g a p e n s i t a a n k o n s e r v a t o i r t e r s e b u t . 2 . M en y ata k an t e r g u g a t I ,
II,
X I I , I V , dan V t e l a h m ela k u k an p e r -
i
b u a t a n melawan hukum, y a n g m e ru g ik a n p e n g g u g a t j
3 . M en y atak a n a k t e n o t a r i s R . S o e b i o n o D a n o e s a s t r o nomor 53 tan g g a l b ela k a 4.
18 O k t o b e r 1 9 7 6 s e b a g a i a k t e p u r a - p u r a ( s c h i j n a c t e ) ;
M eny atak an b a t a l , di Ja la n S e ta il
-
terg u g at I I
p e r j a n j i a n j u a l - b e l i m e n g e n a i t a n a h /ru m a h
24 S u r a b a y a , a n t a .r a
dengan t e r g u g a t I I I ,
a k t e nomor 2 6 6 / 1 9 7 6 t a n g g a l -
terg u g at I I I
;
d ih a d a p a n n o t a r i s S o e t j i p t o ,
S .R
10 Nopember 1976 ;
dan t e r g u g a t I V , d i hadapan n o t a r i s G o fc s ti D jo h a n
p ad a t a n g g a l 2 5 - 3 - 1 9 7 8 ;
dan n o t a r i a R. S o e b i o n o D a n o e s a s tjr o
j
5 . M eny atak an b a l i k - n a m a y a n g t e r c a n t u m dalajn s e r t i f i k a t h ak m i l i k nomor 5 9 ,
K e lu r a h a n Darmo I I I ,
K ecam atan Wonokromo, s u r a t u ku r
t a n g g a l 29 - 1 1 - 1 9 3 0 nonior 6 6 7 , d a r i nama p e n g g u g a t m e n ja d i rjama
1 terg u g at I I I ,
SKRIPSI
. . . . ..............................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
terg u g at I I I , b atal
6.
d a r i nama t e r g u g a t I I I in*?njadi nama t e r g u g a t
IV ,
;
M e n y a ta k a n p e n g g u g a t s e b a g a i p e m i l i k s a h d a r i t a n a h / r u m a h d i Ja la n S e ta il
Nomor 24 S u r a b a y a , dan p e m i l i k s a h d a r i s e r t i f i k a t
h ak m i l i k nomor 5 9 , K e lu r a h a n Darmo I I I ,
Kec&matan Vonokromo,
s u r a t u k u r t a n g g a l 28 - 1 1 - 1 9 3 0 nomor 667 ; 7 . Menghukum■t e r g u g a t IV u n tu k m eny erah kan s e r t i f i k a t
terseb u t
ad* 5 k e p a d a p e n g g u g a t dalam waktu 14 h a r i s e t e l a h p u t u s a n d i u cap k an dengan sa.nk.si d ik e n a k a n uang p a k s a s e b e s a r Rp 5 0 . 0 0 0 , ( l i m a p u lu h r i b u r u p i a h ) u ntu k s e t i a p
h a r i k e la m b a t a n p e n y e r a h a n
8 . Menghukum p a r a t e r g u g a t unt.uk membayar o n g k o s p e r k a r a ; S U B S I B A I R
:
1 . dan 2 , sama d en gan t e r s e b u t p r i m a i r ; 3 . Kenghukum pa.ra t e r g u g a t da p e n g g u g a t s e c a r a
I s/rt V u n tu k membayar g a n t i r u g i k e p a
ta n g g u n g r e n t e n g uang k o n t a n s e b e s a r :
Rp 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ( t i g a p u lu h j u t a r u p i a h )
( n i l a i h a r g a rumah
24 S u r a b a y a , s ek aran g ,* d ita m b a h :
Ja la n S e t a il
Rp 5 * 0 0 0 . 0 0 0 , -
(lim a j u t a
ru p ia h ),
k a r e n a t e l a h m ela k u k a n p e r
b u a t a n melawan hukum ; p em bay aran mana h a r u s d i l a k u k a n dalam waktu 4 h a r i s e t e l a h pu t u s a n d i u c a p k a n , dengan s a n k & i d ik e n a k a n uang p a k s a r . e b e s a r Rp 5 0 . 0 0 0 , -
( l i m a p u lu h r i b u r u p i a h ) u n tu k s e t i a p
h a r i k elsun -
b a t a n pem bayaran ; 4 * ^Menghukum p a r a , t e r g u g a t s e c a r a ta n g g u n g r e n t e n g membayar o n g k o s p erkara. SPBSIDAIR LAGI : S U B S m i R LiiGI ...................................
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
;
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SUBSIDAIR LAGI : K e n ja t u h k a n p u t u s a n y a n g a d i l
;
Menimbang, bahwa t e r h a d a p g u g a t a n p e n g g u g a t t e r s e b u t p a r a t e r g u g a t t e l a h m en g aju k an ja w a b a n , pada b e r i t a
u n tu k s i n g k a t n y a kami m enu nju k k e
a c a r a p e r s i d a n g a n dalam p e r k a r a i n i
j
Menimbang, bahwa o l e h Hakim P e n g a d i l a n N e g e r i S u r a b a y a f.e la h b e r u s a h a u n tu k mendamaikan k e p a d a p a r a p i h a k y a n g b e r p e r k a r a , t a p i tid a k b e r h a s i l se h in g g a s i a - s i a
s a ja ,
te
o l e h k a r e n a mana perae-
r i k s a a n dalam p e r k a r a t e r s e b u t d i t e r u s k a n m enu ru t a c a r a y a n g b e r lak u
j TiflJTANG P^RTMAHu/,H HUKUH. M enimbang, bahwa i s i
dan maksud g u g a t a n p e n g g u g a t ,
mana t e l a h d i u r a i k a n d i a t a s
sebagai
j
Menimbang, bahwa k u a s a p e n g g u g a t da t a n g D r s . K a r d o j o , S .H . dan t e r g u g a t I I Puspana,
S .H .,
dan I I I
t id a k d atan g,
k u a s a t e r g u g a t IV d a t a n g Widaria
d i depan p e r s i d a n g a n dan t a k d a p a t d id a m a ik a n ;
Menimbang, bahwa b e r d a s a r k a n p . 2 a k t e n o t r r i s sa stro
nomor 53 ( p e lim p a h a n k u a s a / a k t e t e r t a n g g a l
y a n g m enerangkan s e b a g a i b e r i k u t , tid a k b e k e r ja ,
b ertem p at t in g g a l
m en u ru t k e t e r a n g a n dalam h a l 9 , u n tu k d i r i . s e n d i r i b.
R . S o e b i o n o D an oe-
18 O k to b e r 1 9 7 6 )
bahwa Ky. T i e n F a i z a h B a s j m e l e h d i S u ra b a y a J a l a n S e t a i l
in i b e rtin d a k
a\Tomor 2 6 ,
j
dan
b e r d a s a r k a n a k t e k u a s a d i b u a t d i hadapan s a y a , 12 Mei ( 1 9 7 6 ) s e r i b u s e m b i l a n r a t u s m ik ia n s e b a g a i k u a s a d a r i ,
N o ta ris,
terta n g g a l
t u j u h p u lu h enam Nomor 2 8 d e -
u ntu k dan a t a s nama s a u d a r a p erem p u a n -
nya- y a i t u , . Ny. H e f i F a i z h ( K a d i r B a s j m e l e h ) t i d a k b e k e r j a b e r ' . tem p a t t i n g g a l
SKRIPSI
...................................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
te m p a t t i n g g a l d i J a l a n S e t a i l Nomor 26 S u r a b a y a Menimbang, b e r d a s a r P .2 A s u r a t k e t e r a n g a n Nomor 2 5 / 1 9 7 8 t e r t a n g g a l 25 A p r i l 1 9 7 8 » ys-ng m en eran g k an s e b a g a i b e r i k u t bahwa y a n g b e r t a n d a t a n g a n d i bawah i n i , ta ris
di Surabaya,
:
R .S o e b i o n o n D a n o e e a s t r o n o
b e r k e n a n den gan pem buat a k t e k u a s a Nomor 53 t a n g g a l
18 O k t o b e r 1 9 7 6 , y a n g d i b u a t d ih a d a p a n s a y a ,
dengan i n i m eneran g kan
bahwa : 1 . b e b e r a p a h a r i se b e lu m t a n g g a l 15 O k t o b e r 1976 t a d i h t e l a h d a t a n g menemui s a y a tu a n I n d r a K o s a s i h , b e r t e m p a t t i n g g a l d i Surabaya. J a l a n Tuuiapel Nomor 1 ,
dengan m en g a ju k a n p e r m i n t a a n u n tu k d i b u a t
kan a k t e k u a s a o l e h Ny. T e i n F a u z i a h B a s j m e l e h , d i Surabaya J a l a n
bertem p at t in g g a l
S e t a i l Nomor 26 dalam kedudukan s e b a g a i pemegang
k u a s a d a r i s a u d a r a perem puannya ( H e f i F a i z a h K a d i r B a s j m e l e h ) , k u a s a d i b u a t d i hadapan s a y a , n o t a r i s
t a n g g a l 12 Mei 1 9 7 6 nomor 2 8
dan ufttuk d i r i s e n d i r i , y a i t u b e r s a m a - s a jn a s e b a g a i pemegang h ak a ta s
tan a ft h ak m i l i k dan bangunan d i a t a s n y a ,
t e r l e t a k d i Surabaya,
J a l a n S e t a i l Nomor 24 \ 2 , bahwa k u ag a y a n g dim aksud m enurut k e t e r a n g a n tu a n I n d r a K o s a s i h t e r s e b u t d i p e r l u k a n u n tu k m en d ap atkan p in ja m a n a t a u u n tu k m en d ap at kan k r e d i t b e r j a n g k a d a r i s a l a h s a t u Bank s e b e s a r Rp 1 . $ 0 0 , 0 0 0 , ( s a t u j u t a l i m a r a t u s r i b u r u p i a h ) s e l a m a 6 (en a m ) b u l a n , k e p a d a Ny. T i e n F a u z i a h B a s jr a e l e h s e b a g a i ja m i n a n b e r d a s a r k a n p e r s y a r a t a n Bank y an g b e r l a k u a t a u b e r d a s a r k a n
p e r s y a r a t a n Hukum y a n g b e r l a k u
m en g e n ai h u t a n g p i u t a n g ; Menimbang, b e r d a s a r b u k t i P . 5 t e r t a n g g a l 2 Nopember 1976 s u r a t d ari i .c
Padnono ( d r l l ) ,
yang d it u ju k a n kepada yang te rh o rm a t Sus T i e n , y a n g i s i n y a .............. ..............................
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
y an g i s i n y a s e b a g a i b e r i k u t
:
A ta s nama S a u jia r a I n d r a K o s a s i h , J a l a n Tumapel Nomor 1 S u r a b a y a , k a mi k i r i m k a n b e r s a m a i n i S a t u S u r a t K e t e r a n g a n d i a t a s K e r t a s H e t e r a . i , dengan mak6Ud u n tu k d i t a n d a t a n g a n i o l e h S u s T i e n s e t e l a h S u s T i e n t a n d a t a n g a n i k i r a n y a a k a n s u k a m e n g irim k a n n y a k e m b a l i k e a l a m a t I n d r a K o s a s i h J a l a n Tumapel Nomor 1 S u r a b a y a Menimbang, b e r d a s a r b u k t i P . 3 A , s u r a t k e t e r a n g a n t e r t a n g g a l 2 8 O k to b e r 1 9 7 6 y a n g m e n e ra n g k a n s e b a g a i b e r i k u t Yang b e r t a n d a t a n g a n d i bawah i n i 1.
:
;
( T ie n ) F au ziah B a s jm e le h , p a r t i k u l i r bertem p at t i n g g a l d i J a l a n S e t a i l Nomor 2 6 , Dengan i n i m eneran g kan bahwa. m odel A , y a n g lam a y a n g p e r n a h d i a j u kan u n tu k pem asangan k r e d i t v e r b a n d ,
t e l a h h i l a n g dan dengan d e m i-
k i a n t i d a k d a p a t d i p a k s i l a g i a t a s p e r s i l hak m i l i k
Nomor 59»
Ja la n
S e t a i l Nomor 2 4 S u r a b a y a , Menimbang, b e r d a s a r b u k t i P . 4 , rim s d a r i Ny. T i e n B a s j m e l e h J a l a n uang s a t u j u t a
terta n g g a l 4 -1 1 -1 9 7 7 ,
su d ah t e -
S e t a i l Nomor 26 S u r a b a y a , ju m la h
r u p i a h , b u a t p e m b a y aran , u n tu k membantu mengurus p e n u -
k a r a n Bank s e r t i f i k a t
Ja la n S e t a il
Nomor 2 4 S u r a b a js a ,
tan d a tan g an
In d ra K o sa s ih , J a l a n S u law esi Su rabaya ; Menimbang, b e r d a s a r b u k t i P . 5 * t e r t a n g g a l 7 - 11 - 1 9 7 7 , t a n d a t e rim a ,
uang k o n t a n Rp 5 0 0 . 0 0 0 , -
( l i m a r a t u s r i b u r u p i a h ) b u a t m enban -
t u m enu karkan ja m i n a n dengan t u k a r ja m in a n y an g l a i n Menimbang,
5
b e r d a s a r b u k ti P . 6 , t e r t a n g g a l_ .l6 A p r il 1 9 7 6 , yang
m en eran g k an s e b a g a i b e r i k u t
;
bahwa y a n g bern am a T i e n F a u z i a h B a s j m e l e h te m p a t t i n g g a l d i J a l a n S e ta il
SKRIPSI
nomor 2 6 ........................................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ta il
Nomor 26 S u r a b a y a , dalam h a l i n i b e r t i n d a k u n tu k dan a t a s nan.?
d iri
se n d iri
:
b * Nama f l e f i F ^ i z a h X a d i r B a s j m e l e h te m p a t t i n g g a l d i J a l a n . S e t a i l Nomor 26 K e lu r a h a n Darmo I I I ,
Kotamadya S u r a b a y a dalam h a l i n i b e r
t i n d a k u n tu k dan a t a s nama d i r i s e n d i r i j s e la n ju t n y a d is e b u t p ih a k k e s a tu ; 2.
Nama K o lo n e l R . S . B .
Ja tik o e s o e m o , p e k e r ja a n
A nggota A l r i ,
te m p a t
i t i n g g a l d i J a l a n S e t a i l Nomor 24 S u r a b a y a K e lu r a h a n Darmo I I I , tam adya S u r a b a y a dalam h a l se n d iri
in i
Ko
b e r t i n d a k u n tu k dan a t a s nama d i r i
: '
r e la n ju t n y a d is e b u t p ih a k kedua, P i h a k p e rta m a s e b a g a i p e r a i l i k rumah dan t a n a h J a l a n K e lu r a h a n Darmo I I I Kotamadya S u r a b a y a , den gan i n i
S e ta il
Nomor 24
s e r t i f i k a t hak m i l i k
Komor 59
t e l a h mengadakan i k a t a n p e r £ e t u j u a n p ad a p i h a k k e d u a , s e
l a k u p e n g h u n i y a n g e a h rumah J a l a n S e t a i l Nomor 2 4 K e lu r a h a n Darmo I I I Kotamadya S u r a b a y a ; I.
P ih a k kedua b e r s e d i a k e l u a r d a r i rumah J a l a n S e t a i l Homor 2 4 S u r a b a y a K e lu r a h a n Darmo I I I K otamadya S u r a b a y a , b i l a p i h a k p e r t a m a memberi k e r u g i a n s e b e s a r s e t e n g a h b a g i a n b e r s i h ’- a r i h u -s il p e n j u a l a n rumah t e r s e b u t ;
II*
N i l a i h a r g a j u a l rumah d i t e n t u k a n o l e h p e r u n d i n g a n kedua b e l a h •pihak ;
III.
P i h a k p e r t a m a m em beri k u a s a k e p ad a p i h a k k e d u a u n tu k dan a t a s nama p i h a k p e r t a m a u n tu k menawarkan rumah J a l a n S e t a i l Nomor 24 S u r a b a y a K e lu r a h a n Darmo I I I K otam adya S u r a b a y a ;
IV* P e la k G a n a a n p en g o son g a n rumah J a l a n S e t a i l
SKRIPSI
Nomor 24 S u r a b a y a , o l e h
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
p i h a k kedua a k a n d i l a k e a n a k a n , b i l a p i h a k p e r ta m a t e l a h memberi k e r u g i a n s e b e s a r s e t e n g a h b a g i a n b e r s i h d a r i h a s i l p e n j u a l a n rumah terseb u t,
e e d an g k a n j a n g k a waktu p e n g o so n g an rumah t e r s e b u t akan
d ir u n d i n g k a n b ers a m a a n t a r a p i h a k p e m b e li dan p i h a k kedua ; V . H a l - h a l l a i n y a n g belum d i a t u r o l e h a k t e p c -r n y a ta a n i n i , maka p i h ak p e r ta m a dan p i h a k k ed u a b e r s e d i a mengadakan m usyawarah. D em ik ian a k t e p e r n y a t a a n i n i d i b u a t ran g k ap dua m a s i n g - m a s i n g d i p e r u n tu k k a n p i h a k p e r t a m a dan p ih a k k e d u a , s e r t a d i t a n d a t a n g a n i o l e h m a s i n g - m a s i n g p i h a k dan b e r l a k u s a h ; M enimbang, bahwa b e r d a s a r b u k t i P . 7 , a k t e j u a l - b e l i Nomor 2 6 6 / 1 9 7 6 t a n g g a l 10 Nopember 1 9 7 6 , 1 . Tuan W ille m Hermanus P a t t i p e i l u h u ,
p ed ag an g b e r t e m p a t t i n g g a l d i -
J a l a n Snbo n g Kenongo Nomor 49 S u r a b a y a , M enurut k e t e r a n g a n n y a d lam h a l i n i b e r t i n d - . k b e r d a s a r k a n a k t e ( p e l i m p a h a n ) k u a sa t a n g g a l
18 O k to b e r 1976 Nomor 55> d i b u a t d i h a -
dapan R . S o e b i o n o B a n o e s a s t r o ,
N o ta ris d i Surabaya se b a g a i kuasa
d a r i dan o l e h k a r e n a u n tu k i t u dan a t a s nama : Ny. T i e n F a u z i a h B a s j m e l e h , w a r g a n e g a r a I n d o n e s i a , tem pat t in g g a l d iw a k ili a,
t i d a k b e k e r ja ^ , b e r
d i S u r a b a y a J a l a n S e t a i l Nomor 26 y a n g dalajn h a l i n i
:
dalam kedudukannya s e b a g a i k u a s a d a r i dan o l e h k a r e n a i t u
u ntu k
dan a t a s nama s a u d a r a Ny. H e f i F a i z a h K a d i r B a s j m e l e h w a r g a n e g a r a In d o n e sia , ta il
tid a k b e k e r ja b ertem p at t i n g g a l d i Surabaya J a l a n Se
Nomor 2 6 , b e r d a s a r k a n a k t e k u a s a ta n g g a l- 12 Mei 1976- Nomor 28
d i b u a t d i h&dapan R . S o e b io n o r - D a n o e s a s t r o , N o t a r i s d i S u r a b a y a d is e tu ju i
tam bah an , s e la n ju tn y a
SKRIPSI
......................„ ..................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
nelanjutnya disebut penjual
2.
;
Tuan S o e t i k n o b e r u s i a 34 ta h u n w a r g a n e g a r a I n d o n e s i a , p a r t i k u l i r J a l a n A^gopuro nomor 46 s e la n ju t n y a d is e b u t p em b eli •
P a r a penghadap y a n g kami k e n a l , m en e ra n g k a n bahwa p e n j u a l d en g a n a k t e i n i m e n ju a l kepada. p e m b e li dan p e m b e li m em b eli s e b i d n n g , I.
t a n a h hak m i l i k nomor 59 t e r l e t a k d i P ro p in si
: J a v a Tim u r
Kotamadya
: Surabaya
K ecam atan
.
K e lu r a h a n
:
: Vonokromo : Darmo I I I ,
dem ifcian d a l a a s u r a t u k u r t a n g g a l 29 - 1 1 - 1 9 3 0 nomor 667 j
lu a s
tan ah
464 m2 (em p a t r a t u s enam p u lu h empat m e t e r p e r s e g i ) , V I . bahwa j u a l - b e l i
i n i m e l i p u t i p u l a bangunan rumah l e n g k a p dengaji
b a g ia n -b a g ia n n y * , setem p at d ik e n a l J a l a n S e t a i l bahwa j u a l - b e l i
nomor 2 4 ,
i n i t e r j a d i dengan h a r g a Rp 6 , 0 0 0 . 0 0 0 , -
(enam j u t a
ru p ia h ), Nenimbang,
telah memperhatikan akan jav.-aban dari kuasa tergu
gat I I ,
tergugat I I I ,
tanggal
11 Oktober 1 9 7 9 » j awaban dari kuasa penggugat tertanggal
4
tergugat IV pada tanggal 27 September
19 7 9 >
Oktober 1979 *
Menimbang,
t e l a h m enden gar k e t e r a n g a n s a k s i p e n g g u g a t ,
di ba-
wah sumpah y a n g m en era n g k a n s e b a g a i b e r i k u t , k e t e r a n g a n d a r i Ny. Emmy y a n g m e n e r a n g k a n , bahwa k i r a - k i r a
ta h u n 1 9 7 6 , d a t a n g dirum ah Ny*
m i n t a t o l o n g k e p a d a s a y a s u p a y a d i c a r i k a n p i n ja m a n uang s a y a s a r a n kan k e I n d r a K o s a s i h Ny. T i e n b i l a n g ,
bahwa d a p a t p in ja m a n Rp 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , -
( s a t u ju t a lim a r a tu s
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
......................
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
(sa tu ju ta
l i m a r a t u s r u p i a h ) dengan ja m in a n s e r t i f i k a t rumah akan
te ta p i s e r tifik a t
t e r s e b u t h i n g g a s e k a r a n g belum k e m b a l i
;
'M en im b a n g , t e l a h m e m e r ik s a s a k s i I I d a r i p e n g g u g a t , y a n g b e r nama R . S o e b i o n o D a n o e s a s t r o , d ib a v a h sumpah y a n g m en eran g k an s e b a g a i b e rik u t
:
P ad a s u a t u h a r i ta h u n 1 9 7 6 » b e r a d a d i k a n t o r kami s e o r a n g ta o m , b e r nama I n d r a K o s a s i h k e p e r l u a n m i n t a a k t e u n tu k p i n ja m u a n g s e b e s a r Rp 1 * 5 0 0 . 0 0 0 , -
( s a t u j u t a lim a r a t u s r u p ia h ) s e l a n ju t n y a s a y a bu atkan
s e b u a h a k t e den gan nomor 53 dan s e b u a h * s u r a t k e t e r a n g s n dengan nomor 25,
t e r t a n g & a l 25 A p r i l 1 9 7 8 ; N enim bang, bahwa y a n g menanda t a n g a n i s e b a g a i p i h a k dalam a k t e
terta n g g a l
18 O k t o b e r 1 9 7 6 nomor 53 t e r s e b u t bukan t e r g u g a t I s e n d i r i
m e l a i n k a n t e r g u g a t I I , y a n g d ib aw a o l e h
terg u g a t I ,
y a n g se b e lu m n y a
t i d a k d i k e n a l o l e h p e n g g u g a t , pada po k ok n y a a k t e nomor 53 t e r s e b u t d i b u a t dengan t u j u a n hanya u n tu k m endap atkan p in ja m a n s e b e s a r Rp
1 . 500. 000, -
( s a t u j u t a lim a r a tu s ru p ia h ) s a j a ,
rumah d i J a l a n S e t a i l nomor 24 t e r s e b u t , u ang p in ja m a n s e b e s a r Rp 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , d ari
d en gan ja m in a n t a n a h /
dan p e n g g u g a t t e l a h m enerim a
( s a t u j u t a lim a r a tu s ru p ia h )
t e r g u g a t I * d e n g a n m en y era h k a n buku s e r t i f i k a t N enim bang,
bahwa p e r j a n j i a n
tan ah ;
l e s a n a n t a r a p e n g g u g a t dan t e r g u
g a t I p i n ja m meminjam t e r s e b u t a d a l a h u n tu k j a n g k a w ak tu 6 (en am ) b u l a n , a k a n t e t a p i p e n g g u g a t t e l a h m i n t a u n tu k d i p e r p a n j a n g k a r e n a belum mempunyai uang u n tu k menebus k e m b a l i s e r t i f i k a t n y a i i d a n pada t a n g g a l 1 O k t o b e r 197 7 b a r u l a h p e n g g u g a t mempunyai u a n g u n tu k m en ebus k e m b a l i s e r t i f i k a t n y a ,
a k a n t e t a p i t e r g u g a t I m en eran g k an bahwa
s e r t i f i k a t m a s ih d i Bank Bumi Daya Cabang S u r a b a y a d i J a l a n N ia g a ,
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
s e t e l a h d i o p e r k a n kepada. S a u d a r a S o e t i k n o ( t e r g u g a t I I I ) mah makan "Xen P i n ” S u r a b a y a ,
J a l a n B la u ra n
p e m ilik r u -
;
Menimbang, bahwa kem udian t e l a . h d ia d a k a n p e r t e a u a n d iru raah mak an Yen P i n , t e r s e b u t y a n g d i h a d l i r i o l e h p e n g g u g a t , gugat I I , b e li
terg u g at I I I ,
t e r g u g a t Y .d a n S j a v a l ,
rumah d i J ? : l a n S e t a i l
terg u g at I ,
te r
S . H . y a n g hend ak mem-
24 t e r s e b u t ( t e r g u g a t IV t i d a k i k u t n e r t a )
u n tu k m em b icarak an m a s a l a h p e n a r i k a n k e m b a li s e r t i f i k a t m i l i k penggu g a t t e r s e b u t d a r i Bank Bumi Daya u n tu k d a p a t d i j u a l k e p s d a s a u d a r a S ja w a l,
S .E .,
d alam p ero b ic a ra a n t e r s e b u t t e r g u g a t I I I
m eneran g kan
bahwa n e r t i f i k a t m i l i k p e n g g u g a t t e r s e b u t d a p a t d i t a r i k k e m b a li d a r i B a n k , a s a l ada g a n t i n y a s e r t i f i k a t
l a i n yang s e t a r a f ,
menyanggupkan u n tu k m emberi s e r t i f i k a t gugat I I I ,
terg u g a t I te la h
l a i n yang s e t a r a f kepada te .r -
kem udian p a r a p i h a k y an g h a d i r dalam p e rte m u a n t e r s e b u t
b e r s a m a -s a m a p e r g i ke Bank Biuni Daya u n tu k m e n g u r u s in y a , a k a n t e t a p i a ta s
s n j u r s j i t e r g u g a t V (p e n g h u n i J a l a n
S e ta il
nomor 2 /i) p e n g g u g a t
t i d a k i k u t menemui p e n j a b a t Bank y an g b e r s a n g k u t a n ,
tu nggg d i l u a r ,
p e n g g u g a t t i d a k m e n g e ta h u i apa y a n g d i b i c a r a k a n o l e h p i h a k t e r g u g a t y a n g t e l a h menemuinya ; K enim bang, bahwa t e r g u g a t V (p e n g h u n i rumah £ a l a n S e t a i l
24)
m e n g a ts k a n b a h w a -s e n u a u r u s a n m en g en ai s e r t i f i k a t d ‘ >per o l e h n y a dan p e n g g u g a t t i d i k p e r l u l a g i hubungan dengan t e r g u g A t I ,
dan s e l a n j u t n y a
t e r g u g a t V m en g a ta k a n bahwa u n tu k m e n g e lu a r k a n s e r t i f i k a t d a r i B a n k , d i p e r l u k a a - i u a n g seba.nyak Hp 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
terseb u t
(sa tu ju ta
Menimbang,' bahwa p e n g g u g a t kemudian m enemui-Ny.
ru p ia h );
Somy -di- J a l a n
I
K e l u t liomor 7 S u r a b a y a u n tu k menanyakan m e n g e n a i p e r m i n t a a n uang Rp 1 .0 0 0 .0 0 0 ,-
( s a t u j u t a r u p i i h ) y a n g o l e h Ny. Emmy d i j e l a s k a n , ,
SKRIPSI
Dang Rp 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
bahwa
............................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
uang Rp 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
( s a tu j u t a ru p ia h )
m encari g a n ti r e r t i f i k a t
te r s e b u t d ip erlu k a n
l a i n g u n a m eh g g a riti s e r t i f i k a t m i l i k pen gg u
g a t m em p ercayai k e t e r a n g a n Ny. Emmy - i n i , k a n uang Rp 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
kemudian p e n g g u g a t m e n y e ra h
( s a t u j u t a r u p i a h ) , k on tan kepada t e r g u g a t I ,
y a n g u n tu k p e n y e r a h a n uang i n i o l e h t e r g u g a t I d i b u a t k a n r im a a n k w i t a n s i
u ntu k
tan da p e n e -
( P „ 3 ) , p e n y e r a h a n uang i n i c i l a k s a n a k a n d i rumah Ny.
Emmy d i J a l a n K e l u t nomor 7 S u r a b a y a ,
d i s a k s i k a n o l e h Ny. Emmy ;
Menimbang, bahwa pada t a n g g a l 4 ^opem ber 1 9 7 7 , p e n g g u g a t L t S l k h menemui t e r g u g a t I u n tu k m e n a g ih s e r t i f i k a t n y a y a n g d i j a n j i k a n s e t e l a h p e n g g u g a t m eny erah kan uang Rp 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ( s a t u j u t a
o le h n y a
ru p ia h )
t e r s e b u t k e p a d a n y a p a d a t a n g g a l 4 Nopember 1 9 7 7 , a k a n ‘ t e t a p i t e r g u g a t I m e n g a ta k a n ,
bahwa i a membutuhkan l a g i uang s e b a n y a k Rp 5 0 0 . 0 0 0 , -
( l i r n a r a t u s r i b u r u p i a h ) , k a l a u p e n g g u g a t t i d a k m e m b e r in y a , maka j a n j i n ya m e n a rik k e m b a l i s e r t i f i k a t d a r i B a n k ,
b atal
;
K en im ban g , bahwa dengan s u s a h p ay ah p e n g g u g a t b e r h a s i l u n t u k m endap atkan l a g i uang s e b a n y a k Rp 5 0 0 . 0 0 0 , - ( l i m a r a t u s r i b a r u p i a h ) p in ja m d a r i o r a n g l a i n y a n g uang i n i t e l a h d i s e r a h k a n k ep ad a t e r g u g a t I pada t a n g g a l
j Nopember 1977, d i te m p a t t i n g g a l p e n g g u g a t d i J a l a n
G e t a i l nomor 26 d i s a k s i k a n
l a g i o l e h Ny. Emmy dan t e r g u g a t I membuat
t a n d a pem erim aan ( b u k t i P . 5 )
;
Menimbang, bahwa s e t e l a h p e n g g u g a t membayar k e p a d a t e r g u g a t I s e b a n y a k Rp 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , -
( s a t u j u t a lim a r a tu s r ib u ru p ia h )
terseb u t
p em bay aran t e r s e b u t a t a s p e r r a i n t a a n t e r g u g a t 1 p e r m i n t a a n y a n g Rp 1 .0 0 0 .0 0 0 ,-
( s a tu j u t a ru p ia h ) m e la lu i
(lim a r a tu s r ib u ru p ia h )
t e r g u g a t V y a n g Rp 5 0 0 . 0 0 0 , -
l a n g s u n g k e p a d a p e n g g u g a t maka s e t e l a h
itu ,
p e n g g u g a t t i d a k l a g i dap;*t menemuhi t e r g u g a t I u ntu k m in t a s e r t i f i k a t n y a ,
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
b e r k a l i - k s l i p e n g g u g a t m end atan & i rumahnya t e r g u g a t I unt.uk m enagih s e rtifik a tn y a ,
akan t e t a p i
se la lu
t i d a k d a p a t menemuinya •
. Menimbang, bahwa a n t a r a p e n g g u g a t dan t e r g u g a t V t e l a h d ia d a k a n p e r ja n jia n
di a ta s
segel
terta n g g a l
16 A p r i l
1 9 7 6 , y a n g dalam p e r j a n j i -
an t e r s e b u t t e r g u g a t V m en g ak u i p e n g g u g a t s e l a k u p e m i l i k ta n a h /r u m a h
i yang d ib u n i o le h te r g u g a t V d i J a l a n
R e t a i l Nomor 24 S u r a b a y a dan t e r -
i
g u g a t V m en y a ta k an b e r s e d i a k e l u a r d a r i rumah J a l a n S e t a i l terseb u t, b ila
Nomor 24
p'enggugat m emberi k e r u g i a n s e b e s a r s e t o n g a h b a g i a n
d a r i ; h a s i l p e n j u a l a n rumah J a l a n
S e ta il
Nomor 24 t e r s e b u t ,
sedang
n i l ' a i h a r g a j u a l d i t e n t u k a n o l e h p eru nding a.n k ed u a b e l a h p i h a k ( p e n g g u g a t dan t e r g u g a t V) t e r g u g a t V d i b e r i k u a s a o l e h p e n g g u g a t i
u n tu k menawarkan rumah J a l a n
S e t a i l Nomor 24 t e r s e b u t ,
p en g o so n g a n
(
o l e h t e r g u g a t Y d i l a k s a n a k a n s e t e l a h p e n g g u g a t m emberi k e r u g i a n k e padanya s e b e s a r s e t e n g a h b a g i a n b e r r - i h r i a r i h a s i l p e n j u a l a n rumah t e r sebut (b u k ti P . 6 ) ; M enimbang, bahwa p e n g g u g a t m e l i h a t t e r g u g a t Y pada t a n g g a l 1 7 - 2 - 1 9 7 8 , m engangkut b e b e r a p a b a r a n g - b a r a n g n y s d a r i J a l a n S e t a i l no mor 24 dan o « n g g u g a t m endapat i n f o r m a s i bahwa te rg u g a t. V p e r g i ke Ja k a rta
; 1
Menimbang, ba.hwa pada t a n g g a l
14 K a r e t 197B t e r g u g a t Y d a t a n g
l a g i kerumah Ja l a in S e t a i l nomor 24 m engangkut s i s a b a r a n g - b a r a n g n y a k e l u a r dan rn e n in g g a lk a n rumah J a l a n S e t a i l
Nomor 24 k o s o n g , t a n p a
m em b erita h u dan m en y era h k a n n y a k e p a d a p e n g g u g a t ; Menimbang, bahwa kem udian p e n g g u g a t m e n c a r i k e t e r a n g a n p a d a K a n t o r A g r a r i a Su b.
D i r e ' . t o r a t Kotamadya S u r a b a y a d i J a l a n Krembangan
B a r a t S u r a b a y a , dan b a r u l a h p e n g g u g a t m e n g e ta h u i bahwa i
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
a.
ta n a h /ru m a h d i J a l a n
S e ta il
nomor 24 t e r s e b u t o l e h t e r g u g a t I I
l a h d i j u a l k e p a d a t e r r u g a t I I I d i hadapan n o t a r i s S o e t j i p t o , dengan a k t e j u a l - b e l i n o . ti
266/1976 tan gg al
te
S .E .
10 Nopember 1976 ( b u k -
P .7 ) s e la n ju tn y a ,
b . P ad a t a n g g a l 2 ? M a ret 1 9 7 8 o l e h t e r g u g a t I I I
te la h
d i j u a l kepada
t e r g u g a t I V , y a n g h i n g g a k i n i t a n a h /r u m a h J a l a n S e t a i l n o . s e b u t d ih u n i o l e h t e r g u g a t IV f j u a l b e l i
24 t e r
i n i d i l a k u k a a d i h adapan
n o t a r i s G o e s t i D jo h a n , y a n g m enurut k e t e r a n g a n y a n g d i d a p a t o l e h - p e n g g u g a t d a r i sum ber y a n g d a p a t d i p e r c a y a , h s r g a j u a l o l e h g a t I I I kepa,d* t e r g u g a t IV a d a l a h s e b e s a r Rp 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , p u lu h empat j u t a r u p i a h ) , Rp 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
sedang d a r i harga j u a l
(d u a b e l a s
ju ta
terg u (d u a
t e r s e b u t yang
ru p ia h ) a ta u sep aro d a r i h a s i l
p e n j u a l a n rumah J a l a n S e t a i l Nomor 24 t e r s e b u t t e l a h d i t e r i m a o l e h t e r g u g a t V s e l a k u p e n ^ h u n i J a l a n S e t a i l n o . 24 i t u Nenim bang, bahwa d en gan d e m ik ia n penggugs rumah J a l a n S e t a i l n o . 24 S u r a b a y a t e r s e b u t ,
;
t e l a h k e h ila n g a n
t a n p a menda.pat a t a u m ene-
rio ia h a s i l p e n ju a la n n y a ; Menimbang t e l a h m e o e r i k s a b u k t i T . no.
I V - I s e r t i f i k a t h ak m i l i k
59 s u r a t u ku r n o . 6 67 t a h u n 1 9 3 0 bahwa ta n a h L in g ku ng an Darmo I I I
p e n d a f t a r a n p e .-ta m a , nama pem egang h a k S j a r i f a
N To o r ( K o e r ) b i n t i S a lm i
b i n Awat B a s jm e l e h , P e r a l i h a n hak ( p e r o b a h a n nama y a n g b e r h a k T i e n F a u z i a h B a s j m e l e h , dan H efi F a u z ia h K a d ir B a s jm e le h
;
Menimbang, bahwa t e r g u g a t IV t e l a h m em beli rumah y a n g t e r l e t a k d i Ja la n S e t a il
no.
24 S u r a b a y a , y an g t e l a h m e n g e ta h u i bahwa p e m i l i k
rumah t e r s e b u t a d a l a h Ny. T i e n F a u z i a h B a s jm e l e h y a n g b e r t e m p a t t i n g g a l d i d e k a t ...........................................
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
d i d e k a t rumah t e r s e b u t y a i t u d i J a l a n
S e t a il no.
menanyakan p ad a p e m i l i k rumah J a l a n S e t a i l
26 S u r a b a y a t a n p a
n o , 24 S u r a b a y a y a i t u Ny.
T ie n F au ziah B a s jm e le h ; Menimbang, bahwa t e r b u k t i bahwa para, t e r g u g a t y a i t u t e r g u g a t I,
II,
III,
IV ,
dan t e r g u g a t V t e l a h m ela k u k an p e r b u a t a n melawan h u -
kuia y a i t u b a i k s e n d i r i a t a u b e rs a m a s e c a r a . s e k o n g k e l a n t e l a h m ela k u kan p e r b u a t a n melawan hukum y a n g t e l a h m enim bulkan k e r u g i a n pada p en gg u gat,
t e l a h m e n g a k ib a t k a n p e n g g u g a t k e h i l a n g a n t a n a h /r u m a h m i l i k -
n y a d i J a l a n S e t a i l n o . 24 S u r a b a y a ,
t a n p a m enerim a uang h a r g a n y a ;
Menimbang, dengan d e m ik ia n m e m p e rh a tik a n ak an p a s a l
1365 K .U .
Hukum P e r d a t a .
M ^ G A B I L I I.
:
M engabu lkan g u g a ta n p e n g g u g a t u n tu k s e b a g i a n j Meriolak g u g a t a n p e n g g u g a t u ntu k s e l e b i h n y a
II.
j
Menghukum p a r a t e r g u g a t I s / d V u n tu k membayar g a n t i r u g i kepada p e n g g u g a t s e c a r a ta n g g u n g r e n t e n g u a n g k o n t a n s e b e s a r Rp 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , ( t i g a p u lu h j u t a r u p i a h ) n i l a i h a r g a rumah J a l a n S e t a i l n o . Surabaya
III.
24
;
Menghukum p a r a t e r g u g a t u n tu k membayar o n g k o s p e r k a r a y a n g d i t e n tu k a n s e b e s a r Rp 1 6 . 5 0 0 , - (enam b e l a s r i b u
li m a r a t u s r u p i a h )
D e m ik ia n la h d ip u t u s k a n p ad a h a r i SELASA, t a n g g a l o l e h Kami : S o e r j a n a S a l e h ,
1 A p ril
1990,
S .H .
Hakim P e n g a d i l a n N e g e r i S u r a b a y a ,
k e p u t u s a n t e r s e b u t p ad a h a r i i t u
j u g a d iu c a p k a n d i muka urouro, y a n g
d i h a d l i r i o l e h H ero e M o e l y a d i , P a n i t e r a P e n g g a n t i dan k u a s a p e n g g u g a t,
te rg u g a t IV , di lu a r h a d lirn y a te rg u g a t I s/d I I
dan I I I .
P a n it e r a P en g g an ti
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
P a n it e r a P e n g g a n ti,
Hakim,
ttd .
ttd ,
( H ero e M o e ly a d i
(Soeryan a S a le h ,
)
S ,H .)
B eay a-b eay a j M e te r a i p u tu san
Rp.
100,
R e d a k si pu tu san
Rp.
1 .0 0 0 ,
F a n g g ila n 2
Rp. 1 5 . 0 0 0 ,
j
R p .1 6 .5 0 0 ,
(
Disalin sesuai dengan aslinya.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
P U T U S A U NOMOR 5 5 2 /
1981 PSRDATA
------ i.----- DEMI KKADILAN BKRDASARKAH K2TUHANAN YANG MAHA E S A . ------- -— ----- --------p£NGADILAN TINGGI DI SURABAYA, y a n g m e n g a d i l i --------- ------- -----p e r k a r a - p e r k a r a p e r d a t a d id a la m p e m e r i k s a a n t i n g k a t b a n d i n g , -------tte la h ra e n ja tu h k a n p u t u s a n s e b a g a i b e r i k u t d i dalsun p e r k a r a
: ------
------------- 1 . WILLEM KERMANUS P A T T IP K IL U H U ,------------------------------------------------------------b e r t e m p a t t i n g g a l d i J a l a n iiinbong Kenongo Nomor 49» — -------------
S u r a b a y a , ........................... TiSRGUGAT I I
------------- 2 .
SOETIKNO, -------------------------------------------------------------------------------------
----------- --
b e r t e m p a t t i n g g a l d i J a l a n A rgopuro Nomor 4 6 , --------------
------- ------
S u r a b a y a , ...........................
-----------------------------
—
3.
--
---------------------—
TERGUGAT I I I - P2MBANDING j .--------
DJOHAiN A R I F 1 N , -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bertem p at tin g g a l
-------------
- PEMBaNDING ; -------------
S u r a b a 'y a ,
d i J a l a n S e t a i l Nomor 2 4 , — -----------
......................... TERGUGAT IV - P3MBANDING-----------—
---- ----------------------------------------------------------------------------
m e l a w a n :
---------------------—
-
—
-
—
----- 1 . NY. TISN FAUZIfi BA SJM GLEH,---------------------------------------------------— ~— - — -
b e rte m p a t t in g g a l d i J a l a n S e m u tk a li V I l / 2 4
Surabaya,
b e r t i n d a k u n tu k d i r i s e n d i r i dan u n tu k d a n ' a t a s nama ------- — .
s a u d a r a perem puan : NT. HEFI FAUZIAH KADIR BASJMiCLiSH,
———
b e r t e m p a t t i n g g a l "’d l ’- J a l a h S e t a i l Nomor 2 6 , --------
—,« « « —
S u r a b a y a , dalam h a l i n i m emberi k u a s a k e p a d a ----------------
------- ------
D rs.
—
K a r d o j o , S .H . P e n g a c a r a , b e r t e m p a t t i n g g a l d i — Ja la n
N gagel J a y a Tengah V i / 2 5 ------------------------------• S u r a b a y a ........................... , . ,
%
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
-------------
Surabaya,
— —----- -
b e r t e r a p a t t i n g g a l d a h u lu d i J a l a n Tumapel Nomor 1 ---------—
—
Surabaya,
— ■
...................................... PENGGUGAT - TKRBaNDING * -----------
s e k a r a n g b e r t e m p a t t i n g g a l d i J a l a n M anyar — —
— —— —
S i n d a r u Nomor 4 0 -
42 S u ra b a y a (tem p a t t i n g g a l o ran g — —
-------------
tu anya) dek at U n iv e r s ita s
-------------
S e l a t a n ..............................................TKRGt'GAT I -
"UBnYA" J a l a n N g a g e l J a y a --------I k u t TERBANDING
-------------
3 . s . B . JATIKUSUMO, -------------------------------------------------------------------------------
----------- -
d u lu b e r t e m p a t t i n g g a l d i J a l a n J a t i Nomor 1 1 ----------------- —
-------------
P a n g k a la n J a t i ,
..................
................................................................. TiSRGUGAT V -
Pondofc Labu J a k a r t a S e l a t a n - - ----- -----------— i k u € TERBANDING
------------- pi&lGADILAN TINGGI TERSEBUT ; --------------------------------------------------------------------------- T e l a h membaca b e r k a s p e r k a r a dan semua s u r a t - s u r a t y a n g — — berh u bu n gan d en gan p e r k a r a i n i
j — ----- ----- ------- ------------------------------------------
--------------------------------- T------TOT? AUG BUDUK P2RKARA : --------------------------------- ------------------------ M en g u tip u r a i a n - u r a i a n t e n t a n g h a l i n i y a n g t e r t u l i s
d a l am -
s a l i n a n r e s m i ^ d a r i p u t u s a n y a n g d i j a t u h k a n p e n g a d i l a n N e g e r i ----- •------S u r a b a y a d ala -s p e r k a r a n y a k ed u a b e l a h p ih a k d?n y a n g t e l a h d i ----------u ca p k a n d i muka umum dengan d i h a d i r i kedua b e l a h p i h a k pada -— ----------
i
t a n g g a l 1 A p r i l 1 ^ 8 0 No. 5 1 7 / 1 9 7 8 P e r d a t a ----------------------------- -------------------y a n g am arnya b e r b u n y i s e b a g a i b e r i k u t
-----------------------------------------------------------
H I.
M engabu lkan g u g a t a n p e n g g u g a t u n tu k s e b a g i a n ; —
:— ---------
"
M enolak g u g a t a n P e n g g u g a t u n tu k s e l e b i h n y a j ----------- --------------- -------/
* 1 1 . Menghukum p a r a T e r g u g a t I s / d Y u n tu k membayar g a n t i r u g i --------w
k e p a d a P e n g g u g a t s e c a r a ta n g g u n g r e n t e n g uang k o n t a n
V
s e b e s a r Rp 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
SKRIPSI
^---------
( t i g a p u lu h J u t a r u p i a h ) n i l a i ---------------
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
h a r g a rumah J a l a n S e t a i l Nomor 24 S u r a b a y a ; ------- --------- ----- ---------
"
• ♦ III, Menghukum T e r g u j a t u n tu k membayar ongkos p e r k a r a y a n g - ------- --—* ,f
d i t e n t u k a n s e b e s a r Rp 1 6 . 5 0 0 , - (ensm b e l a s r i b u l i m a r a t u s -----
"
ru p ia h ).
--------- ----------------- ----------------------- ------- -----------------------------------------
------------ Membaca s u r a t p e r n y a t a a n y a n g d i b u a t o l e h P a n i t e r a —
----------
P e r k a r a P e n g a d i l a n N e g e r i S u r a b a y a , bahwa p a d a t a n g g a l 9 d*n 2 0 — .April 1 9 8 0 T e r g u g a t I I ,
III,
dan IV t e l a h m en g aju k an p e r m o h o n a n -------
a g a r s u p a y a p e r k a r a n y a melawan P e n g g u g a t y a n g d i p u t u s o l e h ------- — — P e n g a d i l a n Megeri- S u rab ay a, t a n g g a l P erd ata,
1 A p r i l 1 9 8 0 No. 5 1 7 / 1 9 7 8 -------------
d i p e r i k s a dan d i p u t u s dalam p e r a d i l a n t i n g k a t b a n d in g ; -----
- — — — Membaca b e r i t a a c a r a p e m b e r it a h u a n permohonan b a n d in g ----- -----t a n g g a l 13 Mei 1 9 8 0 , bahwa permohonan t e r s e b u t t e l a h d i b e r i t a h u k a r i k e p a d a p i h a k law an dengan s e k s a m a . j --------- ----------- --------- — — - — —
—.— —
-------------------------------i.------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : ------------------------^ -----------—
- Menimbang, bahwa perm ohonan b a n d in g d a r i p a r a T e r g u g a t ---------
p em b an d in g , t e l a h d i a j u k a n d alam te n g g a n g waktu dan m en u ru t c a r a ----serta
s y a r a t - s y a r a t y a n g t e l a h d i t e n t u k a n d i dalam B n d a n g -u n d a n g ,-----
maka perm ohonan t e r s e b u t d i t e r i m a
j ----- -— ----------------------------— ------ -----------
--------- .M en im ban g, bahwa T e r g u g a t I I I - p em banding t e l a h mengaflukanmeraori b a n d i n - n y a t e r t a n g g a l 2 O k t o b e r 1 9 8 0 , memori b a n d in g mana. ----t e l a h d i p e l a j a r i - s e r t a d i p e r h a t i k a n den gan saksam a o l e h ------- — — -----
Pengadilan Tinggi ; —
—
Kenimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi membaca-- -----
dan mempelajari- seluruh berkas perkara dengan seksama, maka —
---
Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan mempunyai pertimbangan ---- ---pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut j --------- — -------------- -Bahwa a d a n y a .............. .........................
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- — ------ Bahwa. a d a n y a a k t e p e lim p a h a n k u a s a t e r t a n g g a l
18 O k t o b e r
1 9 7 6 No. 53 d a r i N o t a r i s S o e b i o n o D a n o e s a s t r o d i S u r a b a y a ( ta n d a b u k ti P 2 ) yang d ia k u i o le h Penggugat Tergu gat I I
t e r b a n d i n g dan -------------
- p em b an d in g , n y a t a l a h bahwa maksud dan k e h e n d a k s e r t a -
| i s i yang t e r t e r d
d i dal&m a k t a t e r s e b u t memang t e l a h
o l e h p a r a p i h a k d i d a lijn a k t a t e r s e b u t , Penggugat -
dalam h a l i n i
d ise p a k a ti i a l a h ------------- -
t e r b a n d i n g dan T e r g u g a t I I - p em banding ; --------- — -------- -----
------------- M enimbang, bahwa a k t a p e lim p a h a n k u a s a t e r t a n g g a l ---------------- .—
1 8 O k t o b e r 1976 Ho. 53 d a r i N o t a r i s S o e b i o n o D a n o e s e s t r o d i - —
—
1
Surabaya (ta n d a b u k ti P - 2 ) ,
s e l a i n m erupakan h a s i l p e r s e t u j u a n — — -
p a r a Penghadap y a n g d i t u a n g k a n dalam a k t a y a n g d i b u a t o l e h ----------------p e j a b a t Umum y a n g b erw e n a n g u ntu k i t u ,
a d a l a h m erupakan a k t a ------ -— 1
o t h e n t i k y a n g mempunyai k e k u a t a n p e m b u k tia n y a n g sem pu rna ; — — ------------- Menimbanjg, bahwa s y s r a t - s y n r a t y a n g t e r t e r a p e lim p a h a n k u a s a ( b u k t i P - 2 ) b e r d a s a r k a n p a s a l
—
dalain a k t a -----------
1 3 3 8 K i t a b ----------- -------
U ndang-undang Hukum P e r d a t a a d a l a h p e r s e t u j u a n y a n g d i b u a t s e c a r a — s a h dan b e r l a k u s e b a g a i Undang-undang b a g i m e r e k a y a n g .m e m b u a tn y a j ------------- M enimbang, bahwa d en gan d e m ik ia n T e r g u g a t I I - p em ba n d in g — s e b a g a i p e m e g a n g jk u a s a b e r d a s a r k e n a k t a p e lim p a h a n k u a s a . — — te rta n g g a l
------
18 O k t o b e r 1 9 7 6 No. 53 ( b u k t i P - 2 ) a d a l a h ': ? n a r t e l a h —™
b e r t i n d a k s e b a g a i p e n j u a l d a r i s e b i d a n g t a n a h ha.k m i l i k No... 5 9 $ ------s u r a t u k u r No. 6 6 7 m e l i p u t i se b u a h bangu nan rumah y a n g a d a d i a t a s — n y a l e n g k a p d en gan b a g i a n - b a g i a n n y a ,
setem p at d ik e n a l s e b a g a i J a l a n -
S e t a i l No. 24 S u r a b a y a ( b u k t i P - 7 ) k e p a d a T e r g u g a t I I I ------->----------------- pem ban din g s e b a g a i p e m b e li
; ----- -----------------*------------------------- -----------------— -----
------------- Menimbang, bahwa p e m b e li a n a n t a r a T e r g u g a t I I dan T e r g u g a t -------
SKRIPSI
Ill
a d a l a h ..............................................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
III
a d a l a h t i d a k s a h k & rena T e r £ u g a t I I I
sudah m en g ets.h u i bahwa. -------
rumah dan t a n a h t e r s e b u t y a n g m e n ja d i s e n g k e t a a n t a r a P e n g g u g a t dan T e r g u g a t I I ,
dan j u s t r u
T e r g u g a t I I I m e n g a tu r c a r a j u a l - b e l i -----
t a n a h s e n g k e t a t e r s e b u t d i muka N o t a r i s dengan No. 2 6 6 / 1 9 7 6
—
— —
—
-------------
Nenimbang, bahwa meskipun jual-beli yang dilakukan oleh — —
Tergugat III de.n Tergugat IV dilakukan menurut prosedur hukum yang berlaku, tetapi oleh karena rumah dan tanah diperoleh dengan itikadtidak baik dan dinyatakan tidak sah, maka jual beli yang dilakukan o le h T ergu gat I I I
dan T e r g u g a t IV j u g a t i d a k d i b e n a r k a n • / -------------------
------------- Menimbang, bahwa. d a r i s u r a t - s u r a t b u k t i m a s i n g - m a s i n g ----------P -2 , P -3,
P -4 ,
dan P - 5 ria-n k e t e r a n g a n kedua o r a n g s a k s i P e n g g u g a t —
d i bawah sumpah d i p e r s i d a n g a n y a i t u N o t a r i s S o e b i o n o D a n o e s a s t r o ----dan Ny. Emmy,
t e r b u k t i l a h bahwa p e n g g u g a t t e l a h m en y erah k a n
-------------
s e r t i f i k a t d a r i t a n a h dsn rtun.ih s e n g k e t a k e p a d a T e r g u g a t I ----------------i k u t t e r b a n d i n g dan P e n g g u g a t p i n ja m a n s e ju m l a h Rp 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , kem udian P e n g g u g a t Rp 1 , 5 0 0 . 0 0 0 , “
t e r b a n d i n g t e l a h m en erim a u an g --------(sa tu ju ta
li m a ra*-us r u p i a h ) , — —
t e r b a n d i n g m e n y erah k a n l a g i u an g s e ju m l a h ------ —
( s a t u j u t a lim a r a t u s r i b u r u p ia h ) kepada T e rg u g a t I -
i k u t t e r b a n d i n g u n tu k p e n g g a n t i a n s e r t i f i k a t
t e r s e b u t y an g b e ra d a - —
— --------- Menimbang, bahwa walaupun. T e r g u g a t I - i k u t t e r b a n d i n g -------------
adalah pihak yang telah dihubungi Penggugat - Terbanding yang ----raeminjamkan u an g s e ju m l a h Rp 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , -
( s a t u j u t a l i m a r a t u s ---------
ribu rupiah) kepada Penggugat terbanding dan Tergugat I ikut
-----
t e r b a n d i n g p u l a y a n g t e l a h m enerim a u an g s e ju m l a h Rp 1 . 5 0 0 * 0 0 0 -------— - ( s a t u ju ta
.............................................. ..
M I L IK perpustakaan
•DN IVERSITAS SKRIPSI
a i r l a n g g a *'
___ S U R A B A YWINARYO A
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
( s a t u j u t a li m a r a t u s r i b u r u p i a h ) d a r i P e n g g u g a t -
t e r b a n d i n g ---------
u n tu k p e n g g a n t i a n j s e r t i f i k a t t a n a h s e n g k e t a d i B a n k , namun d alam — a k t a p e lim p a h a n k u a s a t e r t a n g g a l
18 O k to b e r 1 9 7 6 No. 53 ( b u k t i - P 2 ) -
t e r n y a t a bukan T e r g u g a t I - i k u t t e r b a n d i n g s e b a g a i pem egang k u a s a — m e l a i n k a n T e r g u g a t I I - p e m b a n d in g la h s e b a g a i pem egang k u a e a , maka je la s
ada hubungan k e r j a sajna a n t a r a T e r g u g a t I -
dengain T e r g u g a t I I
ik u t te rb a n d in g —
- p em banding : ----- -------------------------------------- — «—
-------
--------- — M enimbang, bahwa T e r g u g a t I I - pem banding e e b a g a i pem egang k u a s a b e r d a s a r k a n a k t a p e lim p a h a n k u a s a t e r s e b u t ( b u k t i P - 2 ) n y a t a t e l a h m e n ju a l k a n t a n a h dan rumah s e n g k e t a k e p a d a T e r g u g a t I I I
-----------
pem banding ( b u k t i P - 7 ) namun t i d a k m em pertanggung ja w a b k a n —*— — p e l a k s a n a a n d a r i p e n b ’e r i a n k u a s a i t u k e p a d a P e n g g u g a t -
te rb a n d in g -
a t a u m en y e rah k an u a n g h a s i l p 'e n ju a l a n rumah dan t a n a h s e n g k e t a --------t e r s e b u t kepada Penggugat -
t e r b a n d i n g ; ----------- — ---------- -------------------------
------------- M enimbang, bahwa o l e h k a r e n a T e r g u g a t I dan T e r g u g a t V -
ik u t te rb a n d in g —
i k u t t e r b a n d i n g t i d a k h a d i r d i p e r s i d a n g a n dan ------
t i d a k raem berikan ja w a b a n w alaupun t e l a h d i p a n g g i l d en g an s e p a t u t n y a maka a d a l a h a d i l j i k a
T e r g u g a t I dan T e r g u g a t V -
ik u t te rb a n d in g —
d i b e b a n i u n tu k t u r u t membayar k e m b a li h a r g a t a n a h b e r i k u t ban gu n an t e r l e t a k d i J a l a n S e t a i l No. 24 S u r a b a y a ; --------- — --------------------------------— — — — 1 M e n im b a n g ,- bahwa d a r i p e r t i r a b a n g a n - p e r t i m b a n g a n t e r s e b u t —— d i atas nyatalah b a h v a T e r g u g a t I dan V T ergugat I I ,
III,
i k u t terbanding Berta -------
dan IV - p em banding t e l a h m elak u k an p e r b u a t a n ———
m elawan hukum dan o l e h k a r e n a i t u k e p a d a m ereka w a j i b d i b e b a n i — — membayar g a n t i r u g i k e p a d a P e n g g u g a t ------------
SKRIPSI
t e r b a n d i n g j — ---------------------- -—
M enimbang, bahwa b e r d a s a r k a n p e r t i m b a n g a n - p e r t i m b a n g a n ---------
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
s e r t a a l a s a n - a l a s a n hukum t e r s e b u t d i a t a s maka P e n g a d i l a n T i n g g i — t i d a k d a p a t m e n y e t u ju i p e r t i m b a n g a n - p e r t i m b a n g a n Hakim p e r t a m a ---------s e p a n j a n g b e r t e n t a n g a n dengan p e r t i m b a n g a n hukum y a n g su d ah d i —------u r a i k a n t e r s e b u t d i a t a s dan u ntu k i t u p u tu s a n P e n g a d i l a n N e g e r i ----S u r a b a y a t a n g g a l 1 A p r i l 1 9 8 0 No. 5 1 7 / 1 9 7 6 P e r d a t a h a r u s l a h d i --------p e r b a i k i s e b a g a im a n a t e r s e b u t d i b av a h n a n t i
; — — - - — ----- --------- ---------
— - — — M enimbang, bahwa p a d a d a s a r n y a T e r g u g a t I dan V te rb a n d in g s e r t a T erg u gat I I ,
III,
i k u t — ■-----
d«'n IV p em banding b e r a d a d i ---------
p i h a k y an g k a l a h dalam p e r k a r a maka d i b e b a n i u n tu k membayar b i a y a — p e r k a r a dalam k e d u a t i n g k a t p e r a d i l a n
;
— - — :— — -----------
----- ----- - M e n g in g a t p a s a l - p a s a l d a r i p e r a t u r a n p e r u n d a n g -u n c a n g a n — — dan hukum y a n g b e r s a n g k u t a n
; ------- ----------------- -- ■■
— ----- ------------- --— -------
i
--------------------------------- ,-----------M E H G A B I L I
: ------------------------- ■-----------------------
— -— — N ene rim a permohonan b a n d in g d a r i p a r a T e r g u g a t I I , ----- — -—— T ergu gat I I I , «
dan T e r g u g a t I T - pem ban din g ; --------------------------------- -----------
— - — — . M e m p e rb a ik i p u tu s a n P e n g a d i l a n N e g e r i S u r a b a y a ------------- ----------ta n g g a l 1 A p ril
1 9 8 0 No. 5 1 7 / 1 9 7 8 P e r d a t a s e h i n g g a b e r b u n y i ---------------
s e b a g a i b e r i k u t j -------------------------------------------------------- :------------------------------------------------ ------ M eng abu lk an-'.g u gatan p e n g g u g a t - t e r b a n d i n g u n tu k s e b a g i a n ------------- M en y a tak a n bahwa p e r b u a t a n T e r g u g a t I dan V te rb a n d in g s e r t a Tergugat I I ,
III
; —
i k u t -----------------
dan IV - pem banding y a n g t e l a h -----
m en erim a u an g h a s i l p e n j u a l a n t a n a h dan rumah s e n g k e t a t e r s e b u t ------dan t i d a k m en y era h k a n n y a k e p a d a P e n g g u g a t - t e r b a n d i n g a d a l a h ------- *------p e r b u a t a n melawan hukum ; — — — — ----- — ----------------- ------------- -— ---- ------- -------------------- Menghukum T e r g u g a t I dan V r _ lk u t t e r b a n d i n g e e r t a --------------— Tergu gat I I ,
SKRIPSI
III,
dan I V - pem ban din g s e c a r a ta n g g u n g I r e n t e n g ------- .-----
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
membayar g a n t i r u g i k e p a d a P e n g g u g a t - t e r b a n d i n g uang s e j u m l a h — — — Rp 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ( t i g a p u lu h j u t a r u p i a h ) y a i t u n i l a i h a r g a t a n a h ----dan rumah d i J a l a n S e t a i l No.
24 S u r a b a y a ; ---------------- — ------- -----------------
------- — «. Menghukum p u l a T e r g u g a t I dan V Tergugat I I ,
III,
i k u t t e r b a n d i n g s e r t a -------
dan IV - p em banding s e c a r a ta n g g u n g t e n t e n g — — —
meiribayar b i a y a p e r k a r a d lam k ed u a t i n g k a t p e r a d i l a n , y a n g d alam •— t i n g k a t b a n d in g i n i d i t e n t u k a n s e ju m l a h Rp 1 0 . 0 5 0 , - ( s e l u p u h r i b u —
------------- M enolak g u g a t a n p e n g g u g a t - t e r b a n d i n g u n tu k s e l e b i h n y a ------------- D e m ik ia n ia h d i p u t u s p a d a h a r i
; -------
• RABU, TANGGAL 10'MARET ----------
1 9 0 0 DELAPiiNPULUH DUA o l e h A. S..AIU- I M A M ,
S .H H a k i m _______________
P e n g a d i l a n T i n g g i s e l a k u Hakim T u n g g a l y a n g d i t u n j u k u n tu k ----------------m e m e r ik s a dan m e n g a d i l i p e r k a r a i n i b e r d a s a r k a n S u r a t P e n e t a p a n ------K e tu a P e n g a d i l a n T i n g g i t a n g g a l 3 O k to b e r 1981 No. 6 0 6 / 1 9 8 1 / P e n . ------dan p u t u s a n t v r s e b u t d iu c a p k a n d i dalam s i d a n g t e r b u k a u n tu k umum — p ad a h a r i i t u j u g a dengan d i h a d i r i o l e h T 0 M Y F .S 0 E T A R S 0 , B c . H k . ----P a n itera -p en g g a n ti
t a n p a d i h a d i r i kedua b e l a h p i h a k . — —
PAtflTERA-PiONGGMTl,
HA K I M,
ttd .( TOMMT F . SOEtfARSO, B c . H k .
.
ttd .).
( A. S A K I M A M
, S .H )
BIAYii BAflDING :
1 #_ R e l a a s - p e m b e r i . t a h u a n permohonan. b a n d in g
Rp 9 * 0 0 0 , 0 0
2 . R e l a a s p e m b e r it a h u a n memori b a n d in g ................................... Rp 3 . R e l a a s p e m b e r it a h u a n k o n t r a memori b a n d in g . . ........... .. Rp
— --------
4.' M e t e r a i dan r e d a k s i p u t u s a n a k h i r ........................... ...............Rp 1 . 0 5 0 , 0 0 JCMLAfi'
R p 1 0 .0 5 0 » 0 0
Disalin sesuai dengan aslinya.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
D a .fta r No.
: 480/1972/P erd ata.
DI24I KEADILAN BKRD/iSARKAH K3TUEANAN YAUG KARA £SA.
P e n g a d i l a n N e g e r i d i S u r a b a y a y a n g m e n g a .d ili p e r k a r a - p e r k a r a p e r d a t a da. lain t i n g k a t p e r t a m a t e l a h m e n ja t u h k a n k e p u t u s a n s e b a g a i d i bawah d a laoa p e r k a r a ; 30EP0M 0, S . H .
, penggugat
1 a w a n
:
S I E S IK HO, t e r g u g a t I S I E SWAN KIAN, t e r g u g a t I I R , SOETOKO, t e r g u g a t I I I
j
P e n g a d ila n N eg eri t e r s e b u t S e t e l a h m enden g arkan p i h a k - p i h a k b e r p < ? r k a r a ; Membaca s u r a t - s u r a t p e r k a r a y a n g d i a j u k a n
;
M em p erh a tikan s u r a t - s u r a t b u k t i , d a r i p a r a p ih a k b e r p e r k a r a
i
;
TENTANG LUSUKNYA PERKARA.
K en im bang , bahwa p e n g g u g a t d i d a l am s u r a t g u g a tn y a t e r t a n g g a l S u r a baya,
10 S e p t e m b e r 1 9 7 2 y a n g d i t e r i m a d i K e p a n i t e r a a n P e n g a d i l a n Ne
g e r i d i S u r a b a y a pada t a n g g a l 5 O k to b e r 1 9 7 2 D a f t a r No. 4 8 0 / 1 9 7 2 P e r d a t a m en g a ju k a n h a l - h a l y a n g p ad a pokoknya. s e b a g a i b e r i k u t
:
bahwa- s i i r a t - k e p u t u e a n - Y ^ J M t e a t e r i P e r t a n i a n - . d a n A g r a r i a ~ . t e r t a n g g a l 2 J u n i 1964 No* P e t a 7 / 6 / 3 6 ys.ng b e r l a k u s u r a t m u l a i t a n g g a l 2 4 . S e p t e m b e r 1961 m e n e ta p k a n , bahwa D ep artem en F e r t a n i a n dan A g r a r i a d i J a m
k a r t a berdaBarkan s u r a t perraohonan p e n g g u g a t t e r t a n g g a l 4 A p r i l No.
1960
341/^3M B S u r a b a y a - m e n j u a l rumah dan- t a n a h bekas h a k eigendom No.
SKRIPSI
10853
.................................................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
No.
10853,
l u a s 6 0 3 M2 ,
t e r t e l a t d i J a l a n P ro g o No. 5 S u r a b a y a , d e
ngan h a r g a Rp. 6 0 0 . 0 0 0 , - k e p a d a p e n g g u g a t , dengan a t a s
tan ahn ya d i b e -
r i k a n h ak guna bangu nan e e la m a 20 t a h u n , dan bahwa s e t e l a h h a r g a n y a d i b a y a r l u n a s d i B E I . S u r a b a y a , P e n g g u g a t d i p e r i n t a b k a n u n tu k dalam 6 b u l a n s e s u d a h i t u m e n d a f t a r k a n n y a pada K .P J . T . S u r a b a y a bahwa s e s u d a h pada t a n g g a l
;
11 J a n u a r i 1 9 6 5 h a r g a b en d a t e r s e b u t l u n a s
i e r b g y a r , p ad a t a n g g a l 13 A p r i l 1965 benda t e r s e b u t d i d a f t a r k a n dengan s e k a l i g u s membayar b e a y a p e n d a f t a r a n s e b a n y a k Rp. 8 . 1 5 0 , - ,
namun pada
a k h i r ' .tahun 19^5 p e n g g u g a t m endap at k h a b a r bahwa a t a s p e n d a f t a r a n t e r \
s e b u t t i d a k d a p a t d i k e l u a r k a n s e r t i f i k a t n y a dengan a l a s a n bahwa s e b e lum U ndang-undang No. 3 P r p Tahun 196 O b e r l a k u pada t a n g g a l 2 4 S e p te m b e r 1960 b e r d a s a r k a n a k t a n o t a r i s t a n g g a l 13 A p r i l 1 9 5 7 No, 5 0 t e l a h t e r j a d i t e r g u g a t I m em b eli b e n d a s e n g k e t a y a n g m erupakan h ak eigendom B e l a n d a E . E . Lobpy d a r i p e m i l i k n y a y a n g d i s e b u t t e r a k h i r i n i Rp 3 0 . 0 0 0 , -
seharga
, s e d a n g ' t e r g u g a t I m em b elin y a i n i den gan maksud b a g i k e -
m anfaatan p u tr a n y a ,
terg u g a t I I ,
y a n g w ak tu i t u m a sih belum cukup
umur : bahwa se b e lu m Dndang-undang
No, 3 P rp Tahun 196 O b e r l a k u p e n j u a l H.
H. Lobjry t e r s e b u t su d ah p u l a n g k e n e g e r i B e l a n d a ; bahwa m enu ru t Buku T a n a h d i K . P 3 . T S u r a b a y a kedi :ukan hukum benda s e n g k e t a p ad a t a n g g a l 23 S e p t e m b e r 1 9 ^ 0 , y a i t u
s e h a r i s.ebelum b e r l a k u n y a E n d an g -u n d a n g No.
3 P rp Tahun 1 9 6 0 , a d a l a h h ak eigendom H.H L o b r y ,
tetap
s e b a g a im a n a '
m u la -m u la d i d a f t a r k a n p ad a t a n g g a l 29 D esem ber 1 9 3 0 ; bahwa t e r g u g a t I maupun t e r g u g a t I I m u la i' t a n g g a l ngan pada t a n g g a l 23: S e p t e m b e r 1 9 6 0 j u g a h ak eigendom a t a s
SKRIPSI
13 A p r i l s am p a i d e
t i d a k mempunyai s e r t i f i k a t
t a n a h dan rumah s e n g k e t a t e r s e b u t d en gan m enu ru t
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
konys ».3aimya y a n g t e r j a d i i e r g u g a t
I mau^im tergu?;;;. t I I
t i d a k p ern ah
m e n d a f t a r k a n ben d * s e n g k e t a t e r s e b u t b e r d a s a r k a n p-'mbe] i a n o l e h g u g a t I pada t a n g g a l 13 A p r i l
1057 te r s e b u t d i a t a s ;
bahwa b e r d a s a r k a n g u r a t p e n y e r a h a n k e k u s s a ^ n a t a s .
ter
ben d a s e n g k e t a y a n g
i
t e l a h p u l a d i t o r i m a b s i k o l e h P 3 .M .B ey. K a r e s i d e n a n Su rab a y a . t a n g j a . l ?
-Ip ril
1960 No.
terg u g at I I
l b 5 C / P 3 . M . B / S u r a b a y a ( t e r g u g a t I demi k e p e n t i n g s n
t e l a h m enyerah kan k e k u a s a a n n y a t e r s e b u t k e p s d a s e k r e t a r i s
F 3 .I-1 .B , R . SOiilT^DJO ; bahwa dengan a k t a j u a l - b e l i t e r t a n g g a l
13 A p r il
s y a r a t d i dalam p a s a l 6 nya bahwa j i k a l a u
1 9 5 7 No. 50 dim u at
t e r g u g a t I m erap^roleh i j i n
u n tu k memindahkan hak eigendom a t a s ben d a s e n g k e t a d a r i p e m i l i k o r a n g B e l i n d a t e r s e b u t , maka i a
i n i m em berikan hak a t a s k u a s a kepada t e r g u
g a t I u n tu k m e n ju a l l a g i b e n d a s e n g k e t a k e p a d a o r a n g l a i n , gugat I I
e n y e r a h a n o l e h t e r g u g a t I dan t e r g u g a t I I
dengan s u r a t t e r t a n g g a l 9 A p r i l
kepada. P 3 .M .B
1 9 6 0 j\t o . 1 0 5 0 / P 3 . M . B / S u r a b a y a m ereka
p a r a t e r g u g a t t i d a k l a g i mempunyai h ak a t a s benda s e n g k e t a , adanya i j i n
dan t a n p a
u n tu k m e m p e ra lih k a n hak eigen dom K .H . L o b r y u n tu k t e r g u g n t
s e b a g a ir n a n a dim aksud d i d alam p a s s l 6 a k t e K o t a r i s
tan g g a l
13 A p r i l 1 9 5 7 No. 5 0 ,
ju a l-b e li te r
namun t e r g u g a t I u n tu k H .H .L o b r y t e r
s e b u t t e l a h m e n ju a l ben d a s e n g k e t a
t e r s e b u t k epada t e r g u g a t I I
g a i d im u a t dalam a k te . j u a l - b e l i d a r i N o t a r i s t e r t a n g g a l 6 A p r i l Ro.
te r
;
bi'.hwa dengan
I
y a itu
seba-
1961
17 ;
bahwa t e r g u g a t I s e b a g a i a y a h dan w a l i d a r i t e r g u g a t I I y a n g waktu i t u m a s ih belura cukup umur, b a r u berum ur k u r a n g l e b i h l a n , m en g a ju k a n permohonan i j i n
SKRIPSI
20 tah u n 5 b u -
u n tu k m e n g a lih k a n h ak eigendom a t a s
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
benda c e n g k e t a d a r i H .K . L o b ry u n tu k t e r g u g a t I I 1961
Mo. 9 0 9 / 1 9 6 1
ta n g g a l
1b S e p t e m b e r
k e p a d a I n s p e k s i P e n d a f t a r a n Tanah D a e ra h I T J a l a n
T u n ju n g a n 8 0 S u r a b a y a y a n g m e n u ru t p e r a t u r a n n y a u n tu k m en d ap atk a n i j i n t e r s e b u t s e b a g a im a n a d i a t u r d alam p a s a l
1 a y i t (; l )
U ndang-undang No .1
ta h u n 1 9 5 2 perm ohonannya h a r u s l a h d i a j u k a n k ep ad a D e p a rte m e a K e h a k i n a n d i J a k a r t a , b e r e a n d a r p e m b e li a n t e r g u g a t I I No* 17 d i a t a s
t a n g g a l 6 A p r i l 1961
;
bahwa t e r g u g a t I I I ,
d is a m p in g r a e n ja b a t K e p a la I a s p e k s i P e n d a f t a r a n
Tanah D a e r a h IV d i T u n ju n g a n 8 0 S u r a b a y a j u g a m e n j a b a t p u l a s e b a g a i P e j a b a t K e p a la I n s p e k s i / . g r a r i a J a t i m d i W o n o c o lo , S u r a b a y a ; bahwa walaupun u n tu k m em berikan i j i n
kepada te r g u g a t I I n s p e k s i A g ra -
r i a Ja tim
t e r s e b u t t i d a k l a h mempunyai wewenang naraun d i k e l u a r k a n n y a
ju g a i j i n
t e r s e b u t a t a s ben d a s e n g k e t a u u n t u k t e r g u g a t I I
d a p a t memper-:
a l i h k a n h ak eigen dom H.H. L o b r y dengan Hak Guna flangunan a t a s p e m b e l i annya t a n g g a l 6 A p r i l 1961 No. 9 4 /1963
17 t e r t a n g g a l S u r a b a y a 14 K e i 1963 No.
;
bahwa t e r g u g a t I I
den gan menggunakan s u r a t i j i n
tid ik
sah te r s e b u t
m e n d a f t a r k a n benda s e n g k e t a d en gan pada a k h i r n y a d i p e r o l e h s e r t i f i k a t d a ri K .P J.tT .
S u r a b a y a t e r t a n g g a l 3 S e p t e m b e r 1 9 6 3 -No.
1 2 7 , maka o l e h
k a r e n a i t u benda s e n g k e t a s e b a g a i ben d s r*3.M .B s e b a g a i m a n a d i p e r i n t a h 1
k a n dan t e r m u a t d alam s u r a t K e p u tu s a n M e n t e r i P e r t a n i a n dan A g r a r i a t e r t a n g g a l 2 J u n i 1964 No. P e t a 7 / 6 / 3 6 p e n g g u g i t s am p a i k i n i t i d a k memp e r o l e h s e r t i f i k a t h in g g a o l e h k a r e n a n y a p e n g g u g a t s a n g a t d i r u g i k a n bahwa pun t e r g u g a t I a t a s m a n f a a t s e r t a a t a s nama t e r g u g a t I I
;
p ad a t a r
bun 1 9 7 0 d a t a n g p ad a p e n g g u g a t dengan u s u l su p a y a b e n d a s e n g k e t a d i j u a l dan d a r i s e b a g i a n h a s i l p e n j u a l a n n y a su d ah d i p e r h i t u n g k a n . o l e h n y a Rp.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Rp 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - d i m i n t a o le h n y a u ntu k d i s e r a h k a n k e p a d a t e r g u g a t I I , h a l mana sudah p u l a d i s e t u j u i o l e h p e n g g u g a t b e rh u b u n g t e r g u g a t I I sudah membayar h a r g a ben d a s e n g k e t a k e p a d a H.H. L o b r y s e b sm y a k Rp
3 0 . 0 0 0 , - , namun n y a t a n y a t e r g u g a t I t i d a k d a p a t m e n g u a s a i b en d a s e n g k eta
; dalam pada, i t u d i k a t a k a n bahwa d i k h a w a t i r k a n j i k a l a u
sek ira n y a
p e n g g u g a t t i d a k m e n y e t u ju i u s u l d i a t a s s a n g a t m ungkin d ik e m u d ia n h a r i p e n g g u g a t b e s e r t a k e l u a r g a n y a ak an d i u s i r k e l u a r d a r i b e n d a s e n g k e t a , a t a s h a l y ang ; d e n jik ia n i n i p e n g g u g a t t i d a k d a p a t m e n y e t u j u i o l e h k a r e n a y a n g t e l a h dimohon - b e l i o l e h p e n g g u g a t pada t a n g g a l 4 A p r i l
i 960
Mo. 3 4 1 / P 3 * M * 3 , rruka t i d a k s e w a j a r n y a l a h k a l a u sa m p a i pertg g u g at d i r u g ik a n o le h
terg u g at I I
;
bahwa o l e h k a r e n a p e n g g u g a t t e t a p b e r k e k h a w a t i r a n k a l a u - k r l a u b en d a sen g k eta d i ju a l
la lu
penggugat b e s e r t a k elu a rg a n y a d i u s i r k e lu a r d a r i
rumah y a n g k i n i d i t e m p a t i n y a s e b a g a i ben d a s e n g k e t a
itu
sedang s e b a l i k
n y a y a n g s a n g a t d i r u g i k a n a d a l a h p e n g g u g a t y a i t u bahwa sam p ai k i n i dak d a p a t m e n ju a l n y a k a r e n a belum j u g a d i p e r o l e h n y a s e r t i f i k a t ,
ti
d im o -
honkan dengan h orm at F e n g a d i l a n N e g e r i d i S u r a b a y a b e r k e n a n men&ruh b e s l a g k o n s e r v a t o i f a t a s ben d a s e n g k e t a dan k a r e n a n y a p e n g g u g a t t e t a p b e r p a l i n g k eh ad a p an Paduka K e p a la P e n g a d i l a n N e g e r i d i S u r a b a y a u n tu k membuat p u t u s a n t e r a k h i r y a n g b e r s a n d a r p e t i t u m s o b a g s i b e r i k u t
:
a.
su p ay a g u g a t p e n g g u g a t d a p a t d i t e r i m s
}
b.
su p ay a d i n y a t a k a n ' p e n y i t a a n k o n s e r v a t o i r t e r s e b u t b e n a r dan s a h
c.
supaya d in y a ta k a n sah penyerahan keku asaan a t a e benda t e r p e r k a r a d a r i t e r g u g a t I S i e S i k Ho j u g a demi t e r g u g a t I I S i e
;
Swan K ia n t e r
t a n g g a l S u r a b a y a , 9 - 4 - 1 9 6 0 No. 1 0 5 O /P 3 H B /S u r a b a y a ; d.
su p a y a d i n y a t a k a n ben d a t e r p e r k a r a t e r s e b u t dengan b e r lw k u n y a Iln dan g-u n dang Nomor 3 P r p ............
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Undang-undang Komor 3 F rp Tahun 1960 m u la i pada t a n g g a l 2 4 - 9 - 1 9 6 0 , d a r i m i l i k hak eigendom B e la n d s H .K . L o b ry s e d a n g m e n in g g a lk a n I n d o n e s i a ke n e g e r i B e l a n d a , m e n ja d i m i l i k R . I ,
y a n g t e r h o r m a t y ang
d i k u a s a k a n kepada P£KB e x K a r e s id e n s .n S u r a b a y a j e.
su p a y a d i n y a t a k a n b a t a l dan t i d a k s a h p e m b e li a n t e r g u g a t I I S i e Swan X ia n d a r i y a n g m e n ju a lk s .n n y a t e r g u g a t I S i e S i k Ho a t a s benda P3MB t e r s e b u t d im u a t d ala m a k t a n o t a r i s t a n g g a l 6 - 4 - 1 9 6 1 sebut
f.
No. -17 t e r
;
supaya d i n y a t a k a n t i d a k s a h dan b a r a l pula- s u r a t i j i n
guna m emin-
dahkan hak eigendom d a r i H.H. L o b ry t e r s e b u t den gan Hak Guna B a n g u n an a t a s b en d a t e r p e r k a r a u n tu k t e r g u g a t I I S i e
g.
Swan K ia n t a n g g a l
1 4 - 5 - 1 9 6 3 No, 9 4 / 1 9 6 3
;
supaya d ip e rin ta h k a n
KP3T S u r a b a y a m e n c o r e t p e n d a f t a r a n n y a t e r g u
g a t I I S i e Swan K ia n a t a s ben d a t e r p e r k a r a t e r s e b u t d i dalam buku tan ah tan g g al
3 - 9 - 1 9 6 3 y an g t i d a k s a h t e r s e b u t d en u* n su p ay a' d i -
cabut s e k a li s e r t i f i k a t pem egangnya S i e h.
t i d a k s a h t a n g g a l 3 - 9 - 1 9 6 3 No.
127 d a r i
Swan K ia n a t a u t e r g u g a t I I •;
s u p a y a d i p e r i n t a h k a n KP3T S u r a b a y a p a t u h dan t a a t pada s u r a t n y a k e p u t u s a n Y.M J“l e n t e r i P e r t a n i a n dan / . g r a r i a t a n g g a l 2 - 6 - 1 9 6 4 No. P e t a 7 / 6 / 3 6 yang su d a h la h p e rin ta h n y a - d ila k s a n a k a n o le h penggugat s u d a h m e n d a f t a r k a n ben d a P3MB t e r s e b u t p ad a t a n g g a l 1 3 - 4 - 1 9 6 5 d e ngan u n tu k n y a s u p a y a d i k e l u a r k a n e u r a t s e r t i f i k i t k e t e r a n g a n t a n a h rumah t e r s e b u t k e p a d a p e n g g u g a t y a n g su d ah d i b a y a r n y a b i a y a p e n d a f t a r a n t e r s e b u t pads, t a n g g a l
1 3 -4 -1 9 6 5
$
i.
su p ay a p u t u s a n b e r k e n a n d i n y a t a k a n by v o o r r a a d u i t v o e r b a a r
j.
su p a y a b e a y a p e r k a r a d ib e b a n k a n k e p a d a y a n g t i d a k b e n a r t e r g u g a t I,
II,
dan I I I
;
; M enimbang, b a h w a .............................. ..
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
M enimbang, bahwa t e r h a d a p g u g a t a n p e n g g u g a t d i a t a s
terg u g at I ,
S ie
S i k Ho, dalain h a l i n i b e r t i n d a k s e k a l i a n u n tu k dan a t a s nama t e r g u g a t II,
S i e Swan K i a n , b e r d a s a r k a n s u r a t k u a s a t e r t a n g g a l
28. O k t o b e r 1 9 7 2
m e n g a ju k a n e k s e p s i dan ja w a b a n s e b a g a i dibaw ah ; K S £) P S I
: a . P ad a h a k e k a t n y a maka p e r s e t u j u a n j u a l - b e l i
rumah
d e n g an t a n a h b e k a s eigendom V e r p . Nomor 1 0 8 5 3 s e l u a s 6 0 3 M2 d i J a l a n P r o g o No. 5 S u r a b a y a a n t a r a p i h a k D ep a rtem en P e r t a n i a n dan A g r a r i a d i Ja k a rta
dan p i h a k p e n g g u g a t s e l a k u p e m b e l i a t a s
s u r a t perm ohonannya
No. 3 4 l/ P 3 ^ iB S u r a b a y a t a n g g a l 4 - 4 - 1 9 6 0 b e r d a s a r k a n k e p u t u s a n Y.M M ent e r i P e r t a n i a n dan A g r a r i a No. P e t a 7 / 6 / 3 6
t a n g g a l 2 - 6 - 1 9 6 4 hanya. b e r -
l a k u a n t a r a p i h a k - p i h a k y a n g merabuatnya dan t i d a k membawa r u g i k e p a d a p ih a k -p ih a k k e t ig a
(d a la m h a l i n i
: t e r g u g a t I dan / a t a u t e r g u g a t I I )
t a k d a p a t p i h a k - p i h a k k e t i g a . m endapat r a a n fa a t k a r e n a n y a ,
s e l a i n dalam
h a l y a n g d i a t u r d a la m p a s a l 1 3 1 7 y a n g menet&pkan l a g i p u n d i p e r b o l e h k s n j u g a u n tu k memintft d i t e t a p k a n s u a t u j a n j i guna k e p e n t i n g a n s e o r a n g p i hak k e t i g a ,
a p a b i la s u a tu p en etap an j a n j i ,
u ntu k d i r i n y a s e n d i r i ,
yang d ib u a t o le h s e o ra n g
a t a u s u a t u p e m b e r ia n y an g d i l a k u k a n n y a k e p a d a
s e o r a n g l a i n memtia.t s u a t u j a n j i y an g s e p e r t i i t u . m e m p e r ja n ji k a n s e s u t u s e p e r t i i t u , b a li,
»
S ia p a yang t e l a h
t i d a k d a p a t / b o l e h m e n a r ik n y a Item- (
a p a b i l a p i h a k k e t i g a t e r s e b u t t e l a h m e n y atak an hendak m empergu-
n a k a n n y a . S a t u dan l a i n _ i n i s e s u a i dengan p e n e t a p a n p e n e n t u a n p a s a l 1340 j o .
p a s a l 1 J 1 7 K .U .H . P e r d a t a d . l b * K a r e n a h a l d e m ik ia n dan k « r e n a rumah dengan t a n a h
b e k a s eigendom V e r p , No, nan No.
1 0 8 5 3 t e r s e b u t . s u d a h m e n j a d i Hak Guna B * n g u -
127 den gan r e s m i a t a s nama t e r g u g a t I I ,
(TANDA BUKTI HAK) t e r t a n g g a l
d en gan s e r t i f i k a t
3 - 9 - 1 9 6 3 (Lama, sfibelum a d an y a K e p u tu s a n Y.M M e n t e r i
SKRIPSI
......................................,
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Y .K i l e n t e r i p e r t a n i » n clan A g r ^ .ria d i Ja.k a .rta Ho. P e ta . 7 / 6 / 3 6
tan gg al
2 - 6 - 1 9 6 4 t e r s e b u t d i a t a s ) , maka j e l s s ds.n dengan e e n d i r i n y a g u g a t a n penggugat n y a ta a d a la h h a l yang tid a k d apat d ite r im a dan k a r e n a n y a s e j a y a k h a r u s d i t o l a k
( n i e t o n v a n k e lijk )
dengan t e g a s .
MENGENAI. POKOZ PKRKAE1 : 1 . S ew a k tu se b elu m t e r g u g a t I merobeli rumah dengan t a n a h t e r p e r k a r a i n i , raaka n y a t a t e r g u g a t I t e l a h m e n i n ja u s e t e m p a t d en g a n h e r b a r e n g s e k a l i a n m e m p e r s ila h k a n p e n g g u g a t dengan memberi k e s e m p a ta n p e r t a m a (p rio rite it)
kepadan ya u n tu k m em b eli s e n d i r i s e l s k u p e n g h u n i ruroah-
n y a . Akan t e t a p i p e n g g u g a t n ien o lak p e m b e l i a n o l e h n y a k a r e n a a l a s a n t i d a k m e m i l i k i d ana u n tu k i n i dan hanya mempunyai k e i n g i n a n merobangun s e n d i r i s e s u a t u ru m a h ’ d i a t a s s e b i r i a n g t a n a h m i l i k n y a d i J a l a n C ip u n e g a r a Kotamadya S u r a b a y a b i l a
t a n a h d en gan rumah m i l i k n y a
d i J a l a n K a l i m a n t a n No. 24 Madiun su d ah t e r j u a l o l e h n y a s e h a r g a p e r m in t a a n n y a R p . 9 0 . 0 0 0 , - s e w a k tu i t u a t a s j a n j i
bahwa p e m b e l i
h en d ak n y a t e r i m a p e n y e r a h a n rumah dalam k ea d a a n k o s o n g , dan s e l a n j u t n y a maka seh u b u n g an d en g an i n i penggugp-t t e l a h m e n y a ta k a ji k e p a da t e r g u g a t I t i d a k b e r k e b e r a t a n s e s u s .t u apapun b i l a m a n a t e r g u g a t I m erabeliny a u n t u k d i c a l o n k a n b a g i rumah t i n g g a l k e l u a r g a a n a k - a n a k t e r g u g a t I d ik e m u d ia n h a r i . 2 . B a r u kem udian k e l a k d i l a n g s u n g k a n p e m b e li a n t e r g u g a t I p ad a t a n g g a l 1 3 - 4 - 1 9 5 7 d a r i p e m i l i k H.H L o b ry l a n g s u n g a t a s p e mbuat a n daii p e r s e m ia n a k t a j u a l - b e l i No. 50 k e h ad ap a n n o t a r i s w a k i l AlJWAR HAHAXODIN d i S u r a b a y a a . i .
den gan p e r j a n j i a n p e m b e r ia n h ak s e p e n u h n y a
dengan t i a d a b a n t u a n p e n j u a l t e r h i t u n g m u a l i h a t i i t u b u lan sesu dah h a r i ta n g g a l
surat i j i n
te rm a k s u d d alam U ndang-undang
1 9 5 4 No. 24
SKRIPSI
h i n g g a enam
. . . . .........................* ..........
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
1 9 5 4 No. 24 m enu nju kk an p i h a k o r a n g l a i n s il
te rs e b u t ( = P rod.
s e b a g a i p e m b e li d a r i p e r -
I.)
3 * S e l a k u p e r j a n j i a n p e r ta m a dan utama d en gan t a n p a a d a n y a p e r j a n j i a n maria maka j u a l - b e l i i n i t i d a k akan d a p a t d i l a n g s u n g k a n a d a n y a ( S e bagai
: COUDITIO SI£I£ QUA &GN) a . l
t e r c a n t u m d en gan n y a t a :
a . K ed u a-d u a p i h a k m en y a ta k a n dengan m e n g ig g a t U ndang-undang NO. 24
Tahun 1 9 5 4 ( s e l a n j u t n y a d i s i n g k a t :
"Utf 1 9 5 4 n o .
2 4 ) bahwa
p i h a k k e s a t u den gan i n i raenj.ua.1 dan m enyerahkan k e p a d a p i h a k k e d u a , y a n g m eneran g kan dengan i n i m em beli dan m enerim a s e b a g a i p e m b e li a n dan p e n y e r a h a n d a r i pihak; k e s a t u : n o, V erp.
p e rs il
hak eigendom
1 0 8 5 3 d i J a l a n P ro g o No. 5 S u r a b a y a t e r p a k s a s e k a r a n g
i n i d en gan s e l a n j u t n y a d i t e t a p k a n bahwa t e r h i t u n g m u l a i pada p ad a h a r i t a n g g a l Ism j u a l - b e l i I,
1 } A p r i l 195 7 s e g a l a apa y a n g t e r s a n g k u t d a -
i n i d i p u n y a i dan d i h a k i o l e h p i h a k p e m b e li t e r g u g a t -
dan s e t e r u s n y a ,
h in g g a dengan d e m ik ia n o l e h k aren an y a. s e l u -
ruh rumah d en g a n hak t a n a h t e l * . h n y a t a menj&rii h a k dsn m i l i k k e punyaan t e r g u g a t I y an g kemudian d en gan t e r b u a t n y a a k t a p e n u n j u k s n p e m b e l i No.
17 k eh ad ap a n N o t a r i s ANWAR rUHAYUDIN d i S u r a
b a y a mempergunakan hak y a n g d i b e r i k a n k ep ad a n ya t e r s e b u t d i p a s a l 6 d a ri ak ta ju a l - b e l i n u n ju k t e r g u g a t . I I , II
tan gg al
13 - 4 - t 9 5 7 no.« 50 t e r s e b u t m e-
y a i t u a n a k - p u t r a n y a S I £ SVAH KIAiJ, t e r g u g a t
te r s e b u t d i a ta s ( = P rod. I I ) .
b . P e m b a lik a n nama p e r s i l
terseb u t a ta s
nama t e r g u g a t I I
s e te la h
t e r h e n t i n y a s e b e g i t u lam a p e l a k s a n a a n n y a y a n g s e m u la s e d i a n y a d i u r u s o l e h k a n t o r n o t a r i s ANWAR FUHAYliDIifl t e r s e b u t dibaw ah no mor O v e r c c h r i j v i n g / 5 7 s e b a g a im a n a t e r t u l i s la h
SKRIPSI
di a ta s Prod.
I
te
terh.->mbat k a r e n a . ........... , . . . .
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
l a h terh am b at. k a r e n a a k i b a t y a n g d i k e l u a r k a n p ad a p e rm u la a n b u l a n D esem ber ,ta h u n 1 9 5 7 i ^ u pada umumnya, dan s e l a n j u t n y a
baru
d a p a t d i l a n g s u n g k a n l a g i kemudian dengan' pem buatan a k t a p e n u n ju k a n p e m b e li P r o d . I I , - a t a s
s a r a n dan p e t u n j u k p a r a p e t u g a s
pembalik«?n nama s e w a k tu i t u . Ctf.Dengan mengemukakan P^iNJELASAN T . L .H No. -1940 t e r m a s u k LEElBARAil NSgAHA n o . aa.
19 Tahun ’i 9 6 0 dengan " j e l a s d ic a n tu m k a n a . l
l a r a n g a n y an g d i k e l u a r k a n pada p e rm u la a n b u l a n D esem ber
1957 t e r s e b u t d i a ,ta s sudah d a p a t d i c a b u t k e m b a l i j b b . p e r t a m a - t a m a d ip a n d a n g p e r l u u n tu k m e n e r h i t k a n k e m b a l i s o a l p e n g u a s a a n (PJM B) dengan menempatkan semua hend.a-bend.anya, y a n g su d a h ada k u a s a n y a maupun y a n g d i t i n g g a l k a n b e g i t u n a ja ,
dibaw ah p e n g u a s a a n P e m e r i n t a h , dalam h a l i n i M e n t e r i
(tfu d a) A g r a r i a ( p a s a l J , Th 1 9 6 0 L .N ^ l.9 6 0 n o .
2 dan 3 U ndang-undang No. 3 Prp
19 P e n g u a s a a n b e n d a - b e n d a t e t a p M i l i k
P e r s e o r a n g a n W a rg a n e g a ra B e l a n d a .
Adapun p e n g u a s a a n t e r s e -
b u t bukan b e r a r t i p e n g a m b i la n a l i h a t a u p u n n a s i o n a l i s a s i s e b a g a i dim aksud d alam U ndang-undang lifts i o n a l i s a s i P e r u s a haan -p eru sah asn
B e l a n d a (Undanj^-undijng No. 8 £ Th 1 9 5 8 ) ,
dan
o l e h k a r e n a n y a t i d a k m e n g h ila n g k a n atatcumenggahggu g u g a t hak m i l i k d a r i p e m i l i k n y a . PENGUASAAN ITU BKRABTI PENGELOIiAA^••:.(” B 9 h e e r , , ) y a n g dim aksud mjemberi wew enang“k e p a d a Peme r i n t a h u n t u k s e c a r a . a k t i p b e r c a m p u r t a n g a j i s o a l pem in dahan haknya. d ._ D a la m p a d a i t u maka dengan d i a j u k a n n y a DAKEAR. KKTKRANGAU m e - .. „ n g e n a i b e n d a -b e n d a t e t a p y a n g m a s i h ^ - t e r c a t a t ^ a t a s ^ n a m a - p e r s e -
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
o ra n g a n w arganegs.ra S e l a n d a (b e lu m t e r b a l i k
nama) s e b a g a i yang
dimaksud dalam p a s a l 3 P e r a t u r a n P e m e r i n t a h F e r ig g a n t i Undangundang n o .
3 ta h u n 1 9 6 0 ( » P r o d .
Ill)
Ja d w a l I n o . 6 : P e m i l i k s e k a r a n g
dengan m enyebutkan pada.
; S i e S i k Ko q q .
Swan X i a n , Vmbong T a n ju n g 26 M asih belum t e r b a l i k
anaknya S ie
28 S u ra b a y a ;
namis dsn m a sih t e r c a t a t
a t a s nama p e m i l i k la ra a ; H.H L o b r y d a b u lu d i J a l a n T r u n o jo y o 9 7 S u r a b a y a , s e k a r a n g a la jn a t n y a tid a k Jad v al I I I
no.
t e r k e n a l adanya.
14: T e t a p mempunyai h a k - h a k se p e n u h n y s s e b a g a i p e m i l i k dan d a p a t m em balik nama s t s s
Ja d w a l p e n e r im a a n : Wo.
namanya.
1G 5 0 /P 3 M B /S u ra b a y a
D i t e r i m a pada t a n g g a l 9 - 4 - 1 9 6 0 t e r t a n g g ^ l 7 A p ril
( * a t a s p elap o ran
1 9 6 0 s e b e lu m a k h i r n y a pem-
b a t a s a n j; .n g k a w a k tu . maka j e l a s
dan n y a t a t i d a k t e r d a .p a t n y a
b a i k d & ri t e r g u g a t I , I I , I I I
maksud d a n / a t a u t u j u a n
m?upun d a r i P e m e r i n t a h u n tu k memak-
s a k a n p e r k o s a a n h a k - h a k m i l i k kepunyaan w a r g a n e g a r a s e n d i r i u n tu k d ira m p a s dan d i b e r i k a n / d i o p e r k a n k e p a d a s e s u a t u p i h a k l a i n m an a- d a n / a t a u s i a p a - p u n s a j a * Dengan t e l a h d i a j u k a n n y a s e c a r a r e s m i s u r a t permohonan k e p a d a Y.M M e n t e r i A g r a r i a u n tu k m en d ap atkan i j i n m enu ru t U ndang-undang K o .
s e r a h p a k a i/ p e m in d a h a n hak
2 4 / 1 9 5 4 pada t a n g g a l 1 6 —9 —1961 ( = P r o d . I V )
t e l a h DIIJIfiKAH pada t a n g g a l
1 4 - 5 - 1 9 6 3 No. 9 4 / 1 9 & 3 h i n g g a p e r a b a l i -
k an nama term a k su d d a p a t d i s e l e s a i k a n dengan p e n g e l u a r a a n s e r t i f i k a t (TANDA J5UKTI HAK) y a n g sa h dengan Hak Guna Bangunan No.
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
127
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
t e r t a n g g a l 3 - 9 - 1 9 6 3 a t a s p e r s i l J a l a n P ro g o 5 S u r a b a y a y a n g t e r p e r k a r a s e k a r a n g i n i a t a s nama t e r g u g a t I I ddanya ( = P r o d . V) 5.
Dengan e u r a t t e r g u g a t I I
t a n g g a l 3 - 1 0 - 1 9 6 5 "TERCATAT" k e p a d a P a n i -
t y a P e la k sa n a a n Penguasaan M i l i k B e la n d a K a re s id e n a n S u rabay a ( = P r o d . V I ) maka n y a t a a d a n y a s u r a t n o ,
1 9 5 /P 3 M & /, 6 3 PANITYA P3LAK-
SANAAli PENGUASAA2J MILIK BSLAI'IDA KARESIDENAN SURABAYA t e r t a n g g a l
30
O k t o b e r 1963 kepada Y.M M e n t e r i P e r t a n i a n / A g r a r i a u . p K e p a la D i r e k t o r a t p e n g u r u s a n H a k -h ak d i J a l a n K.A S a l i m n o , P a n ity a
dalam s id a n g n y a t a n g g a l
19-1 0 -1 9 6 3
13 J a k a r t a maka
t e l a h memutuskan u n tu k
cnengabulkan permohonan t e r g u g a t I I dan d en g a n d e m i k i a n » m e n g e l u a r kan ta n a h /r u m a h t e r s e b u t J a l a n P r o g o 5 S u r a b a y a d a r i d a f t a r P3MB b erh u b u n g a n dengan h a l mana d i h a r a p a g a r perm ohonan Mr. Soepomo (p en g g u g at) d i t o l a k
(= Prod . V I I ) .
^
6 . T e r n y a t a kem u d ian dengan e n t a h k a r e n a a e b a b s e s u a t u ap a ( = k e k h i la fa n ,
. . e a l p a a n , dsfc. k a r e n a t i d a k t e r d a p a t d a s a r p e r i i m b a n g a n l a i n )
t e l a h t e r d a p a t s e s u a t u s u r a t k e p u t u s a n YK M e n t e r i
A g ra ria ta n g g a l
2 - 6 - 1 9 6 4 n o , P e t a 7 / 6 / 3 6 , y a n g o l e h k a r e n a n y a d ih a r a p / d im o h o n o l e h P a n i t y a P e la k s a n a a n Penguasaan M ili k B e la n d a K a re s id e n a n Surabaya dengan s u r a t n o . 9 l / P 3 M B / ' 6 5 t a n g g a l 2 0 - 3 - 1 9 6 5 Y.M M e n t e r i A g r a r i a t e r s e b u t u . p . h ak d i J a l a n S i n g a m a n g a r a j a n o .
(=P ro d .
V III)
k ep ad a
K e p a la D i r e k t o r a t Pengu rusan K ak-
2 (T r o m o lp o s n o .
2412) Ja k a r ta agar
Y.M m en cab u t s u r a t k e p u t u s a n d i a t a s i n i . 7.
Dengan d e m ik ia n . s e b a g a im a n a d i u r a i k a n dengan cukup j e l a s in i,
di a ta s
maka j e l t f s l a h p u l a bahwa s u r a t k e p u t u s a n j u a l - b e l i d a r i Y.M
M e n t e r i P e r t a n i a n dan A g r a r i a t:-m g g al 2 - 6 - 1 9 6 4
no. P e t a 7 / 6 / 3 6
y a n g d ikem ukakan o l e h t e r g u g a t s e l a k u o b y e k d a s a r g u g a t a n n y a dalam
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
m p erk a ra . i n i m erupakan s e s u a t u k e k e l i r u a n , k e k h i l a f a n , k e a l p a a n , dsb ya.ng t e r a n g l a y a k dan j e l a s
h a r u s d i c a b u t k e m b a l i demi k e a d ils - n
dan p e m b e r ia n k eicu a tan hukum p a s t i a t a s adan ya s e r t i f i k a t
(TANDA
SUKTI HAK) y a n g n y a t a dan r e s m i . 0.
K al ih w a l
t e r s e b u t d i a t a s pun t e l a b d i k e t a h u i o l e h P . T K a n t o r
T a t a Usaha V e r s l u i s s e t e m p a t , y a n g m e n g atu r p e n a r i k a n sew a-sew a rumah dan y a n g t e l a h cukup m em b erita h u k a n s e r t a m e m p e rin g a tk a n k e pada p i h a k p e n g g u g a t .
(= P r o d I X )
MEKGINGAT ; bahwa p e n g g u g a t s e b e n a r n y a a d a l a h s e o r a n g p en g h u n i y a n g cukup p a n d a i dan m e n g e r t i dalam p e n g e t a h u a jm y a ; p e r n a h m e n j a b a t dan b e k e r j a a c t i n g HAKIM d a r i P e n g a d i l a n lNegeri d i G r e s i k dan S i d o a - r j o ; k ecim p u n g s e w a ja r n y a . dalam p e n g e ta h u a n
s e la k u
cukup b e r -
ilm u HUKUM NEGARA y a n g b e r l a k u
s e b e g i t u lam a h i n g g a d ip e r g u n a k a h n y a g e l a r S . E ( = S a r j a n a Hukura) d e a g a:. t e r t u l i s n y a namanya s e l a k u Soepom o, S .H ; t e r p e n d i u n l e b i h d a h u lu ( s v e r v o e g d p e n s i o e n ) dan bukannya p e n s i u n a n p eg a w a i n e g e r i b i a s a pada umumnya. ; bahwa p e n g g u g a t dengan kedudukannya i n i s e p a t u t n y a m e n g i n d a h i , m e n t a a ti,
m eng h arga dan m enegakkan KUKUM NEGARA s e m e s t i n y a dan s e k a l i - k a l i
t i d a k e e c a r a diam-dia.m dengan d i l u a r p e n g e t a h u a n t e r g u g a t I dan I I t e l a h m en g a ju k a n perm ohonannya t e r t a n g g a l 4 - 4 - 1 9 6 0
no.
541/P3M B - Su
r a b a y a u n tu k dengan d e m ik ia n m en y alah gunakan k e t i k a . s d a n y a k e s e m p a t a n d a n / a t a u kem ungkinan s e c a r a b e r p e n g a r u h m em p eroleh p e r s e t u j u a n d a r i p i h a k P3MB d a n /Y .M M e n t e r i F e r t a n i a n dan A g r a r i a d i J a k a r t a y an g d i d a s a r k a n a t a s s e s u a .t u s u r - t k e t e r a n g a n . d a r i K a n t o r P e n d a f t a r a n T a nah d i S u r a b a y a sew a k tu i t u y a n g d i k e l u a r k a n dengan ta n p a p e n e l i t i a n
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
s e b a g a i h a t s i l p e n i d i k a n para. p e t u g ^ s y a n g berw en an g d alam h a l mana menurut, k e t e r a n g a n ' y a n g t e r g u g a t I p e r o l e h bahwa p e n c a t a t a n p e m b e l i a n t e r g u g a t I u n tu k t e r g u g a t I I
t e l a h d i t u l i s h a n y a dengan p o t l o d pada
k a r t u k a a t o r P e n d a f t a r a n T an ah t e r s e b u t
;
bahwa k a r e n a n y a t a / p e n g g u g a t cukup lam a s e b e lu ra n y a pun dengan b e r u l a n g k a l i d ip e r in g a t k a n o le h P .T K a n to r T ata
Usaha V e r s l u i s
setem p at t e r
s e b u t d i a t a s bahwa. t a n a h dan rumah J a l a n P r o g o 5 S u r a b a y a su d ah la m a bukan m i l i k b e l a n d a II,H L o b ry l a g i akan t e t a p i a d a l a h m i l i k k e p u n y aaa t e r g u g a t I c , .q .
terg u g a t I I ,
maka. j e l a s
t e r n y a t a bahwa p e n g g u g a t d e
ngan t i n d a k n y a s e d e m i k i a n dengan t i n d a k - t i n d a k n y a s e l a n j u t n y a s e c a r a b e r k e r a s k e p a l a dan m e n g o to t dengan membabi b u t a m e n u l i s b e r b a g a i s u r a t - s u r a t dan p e rk a t a n n - p e r k a U . s n dengan p e n d a p a tn y a y a n g t i d a k p e r n a h o l e h p a r a i n s t a n s i y an g m enerim anya dengan t a n p a m e n g irim /m e m b e rik a n s e s u a tu tin d a sa n /tem b u sa n kepada te rg u g a t I c d a n / a t a u te r g u g a t I I n y a , o l e h k a r e n a d e m ik ia n d a p a t d i t a r i k k e sim p u i.a .n -k e sim p u la n 1. penggugat n y a ta b e r i t i k a t
a.da-
:
t i d a k b a i k b ah kan j a h a t a d a n y a ;
2 . p e n g g u g a t s e d i k i t p u n t i d a k d a p a t d ip e r c a y a . dalam p e r b u a t a n dan p e r k a t a a n - p e r k a t a a n n y a s e b e g i t u p u n dalam s e g a l a s e s u a t u tuduhan^-tuduhan y a n g dicant.um kan dalam s u r a t g u g a t a n n y a d a n / a t a u s u r a t - s u r a t n y a . • 3 . k e s e lu r iw .a n u r a i a n p e n g g u g a t o l e h k a r e n a n y a t i d a k da.pat d i b e n a r k a n a d a n y a dengan s e k a l i p u n dalam p e n y e b u t a n y a bahwa : -
terg u g at I I
t f p e k e r j a o a i d a g a n g ( ? ) " dan t i d a k s a h n y a a k t a p e n u n -
j u k a n p e m b e li k a r e n a t i d a k
a k ilb a liq ,
sedangka.n n y a t a t e r g u g a t
2:1 a d a l a h m a sih m a h a sisw a b e l a j a r pada UNIViHSITAS PAItAHIANGAN d i Bandung F a k u l t a s A r s i t e k t u r t i n g k a t p e n g a k h i r a n dan su d a h ■ b e r k e l u a r g a adan ya ;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
t\. o l e h k a r e n a n y a d a p a t t e r g u g a t I dan t e r g u g a t I I m eneg askan s e c a r a s i n g k a t a g a r t i d a k memerlukan p e n j e l s s a n p a n ja n g l e b a r l e b i h m engen ai i s i
j&uh
s u r a t p e n g g u g a t , bahwa t e r g u g a t I dan t e r g u g a t I I b e r -
sam a-sam a dengan i n i menyanggah s e k e r a s - k e r a e n y a a t a s k e b e n a r a n u r a ia n p e n g g u g a t, seh in g g a
.
t e r g u g a t I dan t e r g u g a t I I m e n o la k n y a .
Sehubungan dengan s e g e n a p h a l - h a l te rca .n tu m d i a t a s
in i,
maka t e r g u -
g a t I dan t e r g u g a t I I mohon k epada Bapak RAKIK dan K£TUA PISNGADlLAH JJ.3GERI d i S u r a b a y a memutuskan dalam dan a t a s p e r k a r a i n i I,
f ie n y a ta k a n bahwa g u g a t a h p e n g g u g a t s e l u r u h n y a
;
tid a k dapat d ite rim a
( = N i e t o n t v a n k e l i j k ) adan ya dan k a r e n a n y a h a r u s d i t o l a k . I I . -K en y a ta k a n bahwa p e n y i t a a n s e m e n t a r a p e n d a h u lu a n ( * c o n s e r v a o t o i r b e s la a rr) yang t e l a h
d i l a k s a n a k a n m enu ru t b e r . l t a a c a r a pada. h a r i K a-
m is t a n g g a l 26 O k t o b e r 1 9 7 2 t i d a k d i p e r l u k a n a d a n y a dan k a r e n a
in i
d i c a b u t dan d i b a t a l k a . n s e b a g a i d i t a r i k k e m b s l i . III.
Menyataka.n p e n y e r a h a n k e k u a s a * n t e r g u g a t I dan t e r g u g a t I I
atas
benda t e r p e r k a r a kepada P3KB K a r e s i d e n a n S u r a b a y a t i d a k d.iperlu ka.n k a r e n a pun benda t e r p e r k a . r a i n i sudah lam a d i k e l u a r k a n d a r i p e n ^ u a s a a n P3MB dan t e l a h d i s a h k a n hak m e r o i l i k i t a n a h dan rumah J a l a n P ro g o 5 Fura.ba.ya b e rd a .sa rk a n s e r t i f i k a t
(Tanda B u k t i
M ilik J t e r -
n y a t a s a h dengan m em berik«n k e p u t u s a n demi k e p a s t i a n FUKUH N-TGAR/: ad a n y a ; 1 7 . M en g a.d ili p e r k a r a i n i dengan menrnxuskaa menghukum- p e n g g u g a t u n tu k membayar s e g e n a p b i a y a p e r k a r a dengan d it a m b a h p e n g g u g a t d i h a r u s k a n membayar s e l a k u uang p a k e a (=dwangsom) dan k e r u g i a n - k e r u g i a n s e b e 8 a r ju m la h uang t u n a i ftp, 5 * 0 0 0 . 0 0 0 , - ( l i m a j u t a m a s i n g - m a s i n g piha.k t e r g u g a t I ,
SKRIPSI
r u p i a h ) k ep ad a
t e r g u g a t I I dan t e r g u g a t I I I
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
dengan
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
s e g e r a dsn s e k a l i g u s d a p a t d ip u n g u tn y a dengan p e m b e r ia n tanda~pe-n e r in ia a n ( k w i t a n s i )
sep erlu n y a k aren a a k ib a t t e l a h
ru g iu n k esib u k an p e k e r ja a n ,
d ite rb itk a n k e-
pembuangan t e n a g a s e r t a w a k t u -w a k tu ,
p e n g h a d l i r a n s i d a n g - s i d - n g p e m e r ik s a a n d . l . ,
ong k os p e r j a l a n v n ,
a d r a i n i s t r a s i , k e h o rm a ta n dan kew ibaw aan p e t u g a s t e r g u g a t I I I , b e r d a s a r k a n a t a s p e n e t a p a n K.13.H P e r d a t a dalam p a s a l
d st,
13<$5 (BW) s e -
hubungan p e n g g u g a t m e n g a k ib a t k a n k e r u g i a n - k e r u g i a n k e p a d a o r a n g la in
dengan p e r b u a t a n m e n g a ju k a n t u n t u t a n d a n / a t a u g u g a t a n m e la n g g a r
hukum dan s e t i d a k - t i d a k n y a m e n e n ta n g p e n e t a p a n - p e n e t a p a n hukum, P e r a t u r a n - p e r a t u r a n P e m e r i n t a h dan U ndang-undang r e s m i ' a d a n y a . V. M en etap k an k e p u tu sa n . yang mempunyai k e k u a t a n hukum y a n g p a c t i d a lain ja n g k a waktu s e g e r a s e c e p a t - d a n s e p e n d e k n y a . M enimbang, bahwa t e r h a d a p s u r a t g u g a t a n p e n g g u g a t d i a t a s t e r g u g a t I I I t i d a k m e n g aju k an ja w a b a n a k an t e t a p i dalam s i d a n g t a n g g a l 5 D esem ber 1 9 7 2 memberika.n b e b e r a p * p e n j e l a s a n t e r t u l i s m en g e n ai s o a l y a n g ada s a n g k u t p a u tn y a dengan d i r i
terg u g at I I I
dalam kedudukannya s e b a g a i
K e p a la I n s p e k s i A g r a r i a J a t i m p ad a w aktu i t u ,
b e r ta n g g a l Surabaya
29 Nopember 1972 ; bahwa demi s i n g k a t n y a p e n j e l a s a n d is in i
te rtu lis
t e r s e b u t d ia h g g a p t e r c a n t u m
;
Menimbang s e l a n j u t n y a
s u r a t - s u r a t ja w a b - n e n ja w a b p e n g g u g a t dan t e r g u
g a t' I dan t e r g u g a t I I pirn demi s i n g k a t n y a d ia n g g a p t e r c a n t u m d i s i n i pul a ;: Menimbang a k h i r n y a p a r a p i h a k t e l a h memohon p u t u s a n
;
ToIJTAUG HUKUK Menimbang, bahwa a k t a p e r j a n j i a n
j u a l - b e l i n o . 50 d i b u a t o l e h Anwar K ah ayu d in
SKRIPSI
................................................... ,
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Ji a h a y u d i n , v a k i l I
n o ta r is di Surabaya,
dan t e r g u g a t I I )
bahwa r i s i k o
(P ro d .
I di.'i.juksn o l e h t e r g u g a t
d id a la m pa.~al 5 nya mengandung k l a n s u l a r i s i k o
;
d i s i n i b erh u b u n g a n dengan U ndang-undang No, 2 4 / 1 9 5 4
y a n g d id a la m p a s a l
t u n g g a l n y a m en etap k an d&l&m ay a t
rialam mewunggu p e r a t u r a .n y a n g l e b i h l s n j u t ,
( 1) a , l .
bahws
mr-ka b u s t s e m e n ta r a s e t i a p
p e r b u a t a n y a n g b e r v u j u d peraindahan h ak m e n g en ai t a n a h - t a n ^ h . dan b a r a n g barseg te ta p
l a i n n y a . y a n g t a k l u k pada huk’um Zrops hanya d a p a t d i l a k u -
kan s e t e l a h raendapat i j i n K e n in b a n g t e r l e b i h
d a r i M e n t e r i Kehakim an ;
d s h u lu o l e h k a r e n a i t u
taaksud t e l a h d i p e r o l e h t e r g u g a t I , secara
ap ak ah s u r a t i j i n
yang d i -
dan ap a k a h t e l a h d i p e r o l e h n y a
itu
s a h sien u ru t hukum ;
Menimbang, bahwa d a r i dalam p e r s i d a n g a n t i d a k l a h t e r b u k t i bahwa. t e r g u g a t I t e l a h su d a h p e r n a h m eng aju k an perm ohonan s u r a t i j i n
p e m in d a -
han h a k k e p a d a Y.N M e n t e r i Kehakim an s e p e r t i dim aksud s e b a g a i p e l a k s a naan p e r j a n j i a n
j u a l - b e l i n y a dengan p e m i j i k rumah s e n g k e t a y an g t e r -
d a h u lu b e r d a .s a r k a n U ndang-iw dang 1 9 5 4 Qo . bahwa d a r i a k t a p e n u n ju k a n p e m b e l i n o .
24 ;
17 d i b u a t dihada.pan Anwar Ma-
h a y u d i n , n o t a r i s d i S u r a b a y ; ;, pada t a n g g a l 6 .A pril 1961 m e n ja d i p a s -
j tila h
bahwa m aksr*’ t e r g u g a t I membuat p e r j a n j i a n j u a l - b e l i d i a t a s
a d a l a h u n tu k k e p e n t i n g a n a n a k n y a ,
t e r g u g a t I I y a n g p a d a s a a t i t u ma-
s i h belu m cukup umur ; '-ba-hwa d a r i - P r o d - I I I - y a n g d i a j- u k a n ..o l e h t e r g u g a t I dan ,. t e r g u g a t , J I t e r b u k t i p u l a bahwa j u a l - b e l i p l e h t e r g u g a t I d i a t a s tu k k ep en tin g an te r g u g a t I I , n y a t a k a n bahws a ta s
dim aksu dkan un
h a l naana t e r l i h a t d a r i an gk a 15" y a n g me-
" a n a k S i e Swan K ia n belum mempunyai r u r a a h /ta n a h l a i n
namsnya" bahwa pads s a s t i t u
SKRIPSI
.........................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
bahwa pada s a .* t i t u te rg u g a t IX ,
tan gg al
17 A p r i l
1960,
e e h i n g g a S i e Swan K ia n ,
t e r s e b u t m a sih j a u h d a r i cukup umur, ma.ka m a s ih m e n ja d i
ta n g g u n g a n o r a n g t u a n y a ,
terg u g at I
;
bahwa t u n t u t a n p e n g g u g a t dalam s u r a t g u g a t a n n y a y a n g m en y a ta k a n bahwa pada s a a t d i a j u k a n permohonan pem indahan hak m enu ru t Undang-undang 1 9 5 4 no* 24 pada. t a n g g a l
16 S e p te m b e r 1961 ( p r o d IV d a r i t e r g u g a t I , H )
t e r g u g a t I I b a r u berum ur k u r a n g l e b i h 2 0 ta h u n 8 b u l a n t i d a k l a h s e c a r a t e g a s d i s a n g k a l o l e h t e r g u g a t I dan t e r g u g a t I I ,
maka* h r u s l a h d i
n y a t a k a n b e n a r m enurut hukuin bahwa. t e r g u g a t I I dew asa b a r u pa.da b u la n P e b r u a r i 1962 ; bahwa ma.ka o l e h k a r e n -
i t u s e g a l a p e r b u a t a n S i e Swan K i a n ,
t e r s e b u t y a n g d i l a k u k a n o l e h n y a seb e lu m b u l a n P e b r u a r i
terg u g a t I I
1962 a d a la h
t i d a k sa h m enu ru t hukuin ; Menimbang, bahwa b e r d a s a r k a n b u k t i P r o d .
Ill
t e r g u g a t I t e l a h meraatuhi
dan memenuhi p e r i n t a h / k e t e n t u a n U ndapg-undang, y a i t u p a s a l 3 p r p , Undang-undang 1960 - No. 3 u n tu k m e n d a ft.a rk a n rumah dan t a n a h s e n g k e t a k e p a d a P3M3 ; bahwa b e r d a s a r k a n k e t e r a n g a n s a k s i SOEPRAPTO, S . K .
d sh u lu K e p a la I n
s p e k s i A g r a r i a P r o p i n s i . J a v a T im u r, ya.ng d i d e n g a r k e t e r a n g a n n y a dalam p e r s i d u n g a n t a n g g a l 8 K a r e t 1 9 7 3 » p e n g i s i a n k u t a n b e r a r t i p e n y p ra h a n p e n g u a s a a n a t a s pada P3MB dan yang*, d e m ik ia n i t u
di
fo rm u lir b e rsa n g -
t a n a h dan rumah s e n g k e t a k e
s e s u a i d en gan k a l i m a t d i bawah aragka
2 d a r i b a g i a n •Menimbang" s u r a t k e p u t u s a n M e n t e r i P e r t a n i a n dan A g r a ria
no. P eta 7 / 6 / ^ 6
tertan g g al Ja k a r ta ,
2 J u n i 1964 ( b u k t i P 3 ) ;
"bahw a s e j a k t a n g g a l 24 S e p t e m b e r i 960 t a n a h i t u
te la h ja d i
tan ah
y a n g d i k u a s a i la n g s u n g o l e h N eg ara dan b a n g u n a n -b ^ n g u n a n d i a t a s n y s d i n y a t a k a n ...................... , ..........................
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
d i n y a U k a n s e b a g a i a i l j ’-' N e g a r a " H e n Ju b an g o ? c h k a r e n a i t u A p ril
;
a k t a p en u n ju k a n p p m b e li n o .
1^61 h a r u s 1 ah d i n y a t a k a n
17 t a n g g a l 6
t i d a k s a h b ^ r d a s a r k a n belum dnv.Msanys
y * n g H is e b u t d id a la m a k t a i t u s e b a g a i p ih a k kedua dan k e r u t u s a r i bahwa pe.vguasaan a t a s
t a n a h dan rumah s e n g k e t a
t°ls h
d ip in d a h k a n kepada
In -
s p e k n i yi;.ng b e rw e n a n g , y a i t u P3i'i3 ; Menimbang t e n t a n g P r o d . pskan
IV d a r i
t e r g u g a t I dan iferguga-t I I y a n g m eru -
s u r a t permohonan dan s n r a . t i j i n n y a
Undang-URdang 1 9 5 4
mo.
24 y a n g d i t a n d a
Isupwn b ° n a r S o e t o r o , P e j a b a t K e p a la T im u r, y a i t u
terg u g at I I I
ba.gi peroindahnn hak m enu ru t
ta n g a n i'-o le h t e r g u g a t I I I ,
I n s p e k s i / - g r a r i a P r o p in r - i Jswa
l a h y a n g berw en an g m em berikan i j i n
b e r s a .n g -
k u t a n , m a s ih h a r u s l a h d .irag u k an s a n g a t t e n t a n g k e b e n a r a n i s i n y a bahwa permohonan t e r s e b u t b e r t a n g g s l ijin
d i b e r i k a n pada t a n g g a l
Swan K i a n ,
14 Nei 1 9 6 } dengan n o . 9 4 / 1 9 6 3
terg u g at I I ,
•
16 S e p t e m b e r 1 9 6 1 , dan bahwa
bahws s e b a g a i pemohon d i s e b u t k a n S i e S i k Ho, t e r g u g a t I , d a ri S ie
ka-
;
k u sss sah
y a n g n o t a ben e m a sih nelum cukup
umur se b e lu m P e b r u a r i 1 9 6 2 ; maka o l e b k a r e n a i t u i a m em berikan k u asa s a h kepada. t e r g u g a t I bahwa y a n g d e m ik ia n h a r u s l a h d i a r t i k a n
t i d a k l a h berw enan g
;
t i d a k l a i n d a r i p a d a bahwa t e r *
g u g a t I d : .l a o p e r b u a t a n d i a t a s b e r t i n d a k s e l a k u w s l i d a ri- n .d a a n a k nya S i e Swan K i a n ,
terg u g at I I ,
y a n g m a sih belujn cukup ujnur d id a la m
hukum maka t i d a k b erw en a n g b e r t i n d a k s e n d i r i dalam hukum t a n p a r i s i k o b a t a l n y a p e r b u a t a n hukum y a n g d i l a k u k a n n y a i t u bahwa m a sih t e n t a n g P r o d . raft j i k a l a u
IV t e r g u g a t I I I
s e c a r a k h u su s m enunjuk s y a -
t e r n y a t a k e t e r a n g a n dalam r u a n g 15 t i d a k b e n a r , maka i j i n
y a n g d i b e r i k a a n y s m e n ja d i b a t a l
SKRIPSI
•
dengan . s e n d i r i n y a . denga.n t i d a k mcogu-
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
r a a g i k erauagkiaan d i l a k u k a a a y a t u a t u t a a p i d a a a t e r h a d a p pemohoa ; bahwa a k a a t e t a p i r u a a g 15 t e r s e b u t d alam perm ohonaa y a a g t e a t u s a j a su d a h d i k e t a h u i d e a g a a j e l a s o l e h t e r g u g a t I I I
pada v a k t u membubuhkan
ta a d a taag aaay a s e b a g a i b u k t i d ib e r ik a a a y a i j i n
dim aksud - k o e o a g t i -
ada t e r i s i
s e s u a t u k e t e r a a g a a p u a y a n g t e a t a a g k e b e a a r a a a y a m erupakan
s y a r a t sah tid a k a y a i j i n
yaag b ersaag k u taa ;
bahwa t e r h a d a p k e a y a t a a a y a a g d e m ik ia a i t u k - m i h a r u s l a h m em b erik a a p e a i l a i a a t i d a k l a i n d a r i h a l bahwa pem ohoa, t e r g u g a t I , m e a g i s i r u a a g 15 t e r s e b u t , o l e h k a r e a a i t u
terg u g a t I
te la h
tid a k
t e l a h m e m ilik i
b a a y a k rumah-rum ah d a a b i d a a g - b i d a a g t a a a h y a a g j i k a l a u r u a a g 15 i t u la
terg u g a t I
i s i m e a u ru t k e a y a t a a a a y a y a a g s e b e a a r a y a maka p erm o h o n -
a a a y a t i d a k a k a a t e r k a b u l , k a r e a a a a a k a y a S i e Swaa K i a a ,
terg u g at I I ,
m a s i h belum cukup umur maka m a s i h m e a j a d i t a a g g u a g a a a y a maka p u l a t i d ak d i p e r k e a a a k a a o l e h U a d a a g -u a d a a g u a t u k m e m i l i k i r u m a h / t a a a h a t a s aam aaya s e a d i r i ,
sedaagkaa ji k a l a u i a
t e r g u g a t I m e m b e ra a ik a a d i r i
m e a g i s i k e t e r a a g a a y a a g t i d a k s e b e a a r a y a k ed a lam r u a a g 15 d im a k su d , i a te r g u g a t I ak aa d ik e a a i s a a k 6 i p id aaa yaag b e r la k u
;
bahwa h a l - h a l d i a t a s i a i m e a u a ju k k a a i k t i k a d k u r a a g s e m e s t i a y a d a r i p a r a t e r g u g a t , maka i j i a
terg u g at I I I
s e l a k u P e j a b a t K e p a la I a s p e k s i
A g r a r i a P r o p i n s i J a v a Tim u r d i a t a s h a r u s l a h d i a y a t a k a a t i d a k s a h daa b a ta l
;
Meaimbaag o l e h k a r e a a i t u k i a i II
t e r b u k t i bahwa t e r g u g a t I daa t e r g u g a t
t e l a h t i d a k d a p a t m em peroleh s u r a t i j i a
ak ta ju a l - b e l i ao.
50 t a a g g a l 1 } A p ril
dim aksud dalam p a s a l 5
195 7 s e c a r a s a h m ea u ru t hukum ;
M enimbang, bahwa d e a g a a s e n d i r i a y a s e r t i f i k a t a o . te m b e r 1963 y a a g d i t e r b i t k a a d e a g a a i j i n
127 t a a g g a l
yaag d ia y a ta k a a t id a k sah
terseb u t d i atas
SKRIPSI
13 Sep
................ ..................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
te rs e b u t d i atae
s e b a g a i d a s a r n y a h a r u s l a h p u la d i n y a t a k a n
tid a k sah.
maka h rug a i c a b u t ; Menimbang h a l - h a l d i a t a s maka e k s e p s i t e r g u g a t I d a a t e r g u g a t I I h a ru sla h d ito la k
;
M eaimbaag keseraua d a l i l y a a g t e r u r a i d i b a g i a a t e r d a h u l u , maka p erm o honan p en g g u g a t s e h a r u s a y a l a h d ik a b u lk a A s e l u r u h n y a , ak an t e t a p i d e ■ g a a p e ru b a h a a dalam r e d a k s i n y a ; M e a g i a g a t akan p a s a l - p a s a l d a r i p e r a t u r a a - p e r a t u r a a p e r u a d a n g - u a d a a g a a yang b ersan g k u tan
;
O M G A H L l M e a o la k e k s e p s i t e r g u g a t I dan t e r g u g a t I I
: ;
M engabulkan perm o h o aa a p e n g g u g a t u n tu k s e l u r u h n y a
•
M eayatatfaa s a h dan b e r h a r g a b e s l o g t e r l e b i h d a h u lu y a a g d i l a k u k a a d a lajn B e r i t a A c a r a B e s l a g P e a d a h u lu a a ( C o a s e r v a t o i r B e s l a g ) pada h a r i Kamis t a n g g a l 26 O k t o b e r 1 9 7 2 , D a f t a r No. 4 8 0 / 1 9 7 2 / P e r d a t a , N ug roh o, S .H .
o l e h M.
;
M en y a ta k a n t a a a h daa rumah s e n g k e t a d i J a l a n P ro g o n o . den gan b e r l a k u a y a U ad a a g -u a d a a g No. 2 P rp
5 Surabaya
ta h u a i 9 6 0 t a n g g a l 2 4 S e p
te m b e r 19^>0 a d a d i bawah k e k u a s a a a P5MB e x K a r e e i d e n a n S u r a b a y a M en y a ta k an s a h p e a y e r a h a n kekuasaaA a t a s
;
t a a a h d a a rumah s e n g k e t a t e r
s e b u t k e p a d a P^MB ex K a r e s i d e a a a S u r a b a y a o l e h t e r g u g a t I y a a g d i l a k u k a a a y a j u g a u n tu k t e r g u g a t I I
te r t a a g g a l Surabaya,
9 A p r i l 1 9 6 0 No.
1050/P 3M B /Su rab aya ; M e n y ata k a n t i d a k s a h d a a b a t a l a k t a p e a u n ju k a a p e m b e l i a o .
17 t a a g g a l
6 A p r i l 1961 d i b u a t o l e h Aawar M a h a y u d ia, n o t a r i s d i S u r a b a y a , daa m e a y a ta k a a o l e h
SKRIPSI
...................................
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
m e n y atak an o l e h k a r e n a i t u
t i d a k s a h d a a b a t a l p e n b e l i a n t a n a h dan
rumah s e n g k e t a t e r s e b u t o l e h S i e Swam K ia n t e r g u g i t I I Ho, t e r g u g a t I
cU ri S ie S ik
;
M en y atak an t i d a k s a h dan b a t a l s u r a t i j i n
memindahkan h ak eigendom
H.H L o b ry p e m i l i k lam a t a n a h dan rumah s e n g k e t a t e r s e b u t u n tu k S i e Swan K i a n ,
terg u g a t I I ,
buat o le h S o e to ro ,
tertan g g al
terg u g at I I I
14 Wei 1963 n o . 9 4 / 1 9 6 5 ya * S d i -
;
H e m e rin ta h k a n Sub E i r e k t o r a t P e n d a f t a r a n T a n a h , d a h u lu K . P 3 . T d i Su r a b a y a m e a c o r e t p e n d a f t a r a n S i e Swan K i a n ,
terg u g at I I ,
a t a s tan ah
dan rumah s e n g k e t a t e r s e b u t d a r i dalam buku t a n a h t a n g g a l 3 S e p t e m b e r
1 9 6 3 , d a * m e m e r ia t a h k a a a y a p u l a n e a c a b u t s e r t i f i k a t n o . 3 S e p t e m b e r 1 9 6 3 d a r i pem egangnya S i e Swan K i a n ,
127 t e r t a n g g a l
terg u g a t I I
;
M e m e r ia ta h k a n Sub D i r e k t o r a t P e n d a f t a r a n T a n a h , d a h u lu KP3T d i S u r a b a y a mematuhi dan m e a t a a t i s e r t a m e la k s a n a k a n S u r a t K e p u tu s a n M e n t e r i P e r t a n i a n dan A g r a r i a t e r t a n g g a l 2 J u n i
1964 n o . P e t a 7 / 6 / 3 6
;
K e n y a ta k a n k e p u t u s a n i a i d a p a t d i l a k s a n k a n t e r l e b i h d a h u lu m eskipun a d a b a n d in g a t a u k a s a s i
;
Menghukum p a r a t e r g u g a t memb^yar b e a y a p e r k a r a i n i
s e b e s a r ftp.
D e m ik ia n t e l a h d i a n b i l k e p u t u s a n i a i p a d a h g r i S e l a s a ,
t a n g g a l 10
A p r i l 1 9 7 3 , dan pada h a r i i t u j u g a d iu c a p k a n d i dalam p e r s i d a a g a * y a n g d i n y a t a k a n t e r b u k a u n tu k umum o l e h k a m i , JONARTI, S .
H. Hakim
P e n g a d i l a n N e g e r i 3.1-.Siurffe&ya, d e n g a n d i h a d i r i o l e h FI. N ugroh o, S .H P a a i t e r a P e n g g a n ti, p en g g u g at,
terg u g at I ,
y an g h a d i r s e k a l i a n u n tu k
te rg u g a t I I 9 daa te rg u g a t I I I
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ttd.
( M. K u ^ ro h o , S f H )
ttd .
( N o*a JOWARTI, S .H .
)
Disalin sesuai dengan a s l i n y a .
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
No. 4 1 4 / 1 9 7 5 / P e r d a t a , -
DEMI KKADILAN BERDASARKAN KETUHANAN TANG MAHA ESA. PENGADILAN 'I'lNGGl SURABAYA, m e n g a d i l i p e r k a r a - p e r k a r a p e r d a t a d a l a * p e r a d i l a n t i n g k a t b a n d i n g a n , d e a g a a Hakim T u n g g a l t e l a h n e a j a ~ t u h k a n p u t u s a n s e b a g a i t e r t e r a d i bawah i a i dalam p e r k a r a n y a : I. II*
S I S S IK HQ. S I E SWAN KIAN« earna-sama b e r d i a m d i J a l a a fiKbong T a n ju n g No. 2 4 -
28,
surabaya seb a
g a i ............................................................................................... = p ara terg u g at b
e 1 a w a a
frembandlag =
:
R. S 0 K P 0 M 0 ,
S . H , b e r d ia m d i J a l a a
P r o g o No, 5 S u r a b a y a , s e b a g a i . . . . ................. = penggugat -
te rb a n d in g =
daa: R . S Q K T 0 R 0 . b e rd ia m d i J a l a a Musi No.
10, Surabaya,
s e b a g a i .............. . .....................
= terg u g a t I I I -
i k u t t e r b a n d i n jc =
PKNGAijlLAN TINGGI TERSKBUT ; T e l a h m enbaca s u r a t - s u r a t dan semua s u r a t y a a g b e rh u b u n g a n d e a g a a p e r k a r a . i a i TEMTAiffl KEJADIAN-KSJAPIAN : M engu tip u r a i a a t e i t t a a g h a l ' i a i y a a g t e r m u a t dalam tu r u n a n p u tu san yaag t e l a h d ija tu h k a n o le h P e n g a d ila n N e g e ri Surabaya a n ta r a k edua b e l a h p i h a k y a a g b e r p e r k a r a dan y a n g d i u c a p k a n dimuka umum, d ih a d a p a n p e n g g u g a t ...........................
125
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
dihadapan penggugat, tergugat I dan tergugat III, tertanggal 10 April 1975 No. 480/3973 Perdata yagg putusanaya berbunyi sebagai berikut : "Menolak eksepsi tergugat I da* tergugat II ; "Kengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya ; "Menyatakan sah dan berharga beslag terlebih dahulu yang dilakukan "dalan Berita Acara Beslah pendahuluan (Conservatoir Beelag) pada ha"ri Kamis tanggal 26 Oktober 1972, Daftar No* 480/1972 Perdata oleh "H, Nugroho, S.H. ; "Menyatnkan tanah dan rumah sengketa di Jalan Progo Ho. 5 Surabaya, "dengan berlakunya Undang-undang No. 3
Tahun i9 6 0 pada tanggal
M24 September 1960 ada dibavah kekuasaan P3*M.B ex Karesideaan Sura baya ; "Meayatakan sah penyerahan kekuasaan atas tanah dan rumah sengketa "tersebut kepada P3.M..B ex Karesidenan Surabaya oleh tergugat I yang "dilakukan nya juga untuk tergugat II tertanggal Surabaya 9 April i9 6 0 HNo. 1050/P3.M.B/Surabaya ; "Menyatakan tidak sah dan batal akta penunjukan pembeli no. 17 tanggal "6 April 1961 dibuat oleh Anwar Mahayudin, Notaris di Surabaya, dan "menyatakan oleh karena itu tidak sah dan batal penbelian tanah dan "rumah sengketa tersebut oleh Sie Swan &ian tergugatll dari Sie Sik "Ho tergugat I ; "Menyatakan tidak sah dnn batal surat ijin memindahkan hak eigendom "H.H Labry pemilik lama tanah dan rumah sengketa tersebut untuk Sie "Swan Kian, tergugat II, tertanggal 14 Mei 1 9 6 3 No. 94/l9<>3 yang di "¥uat oleh Soetoro, tergugat III ; "Memerintahkan Sub Direktorat pendaftaran Tanah, dahulu K.P3.T di "Surabaya
SKRIPSI
..... *.,;
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
"Surabaya neuatuhi da* neataati serta nelakeaaakak surat Keputusan "Meateri Pertaaiaa daa Agraria tertaaggal 2 Juai 19 6 4 No. Peta 7/6/36 ; "Meayatakaa keputusaa ini dapat dilaksaaakaa terlebih dahulu neskipua "ada banding atau kasasi ; "Meaghukun para tergugat uatuk membayar beaya perkara ini sebesar Bp. Menbaca turunaa surat perayataaa yaag dibuat oleh Paiiitera Peagadilaa Uegeri Surabaya tertaaggal 11 April 1973# bahwa tergugat I telah neagajukaa pemohoaaa juga atas aana tergugat II, agar supaya perkar*aya nelavaa peaggugat daa yaag telah diputus oleh Peagadilaa Negeri Surabaya deagaa putusanaya tertanggal 10 April 1973 No. 480/ 1972/Perdata diperiksa daa diputus dala* tiagkat baadiag ; Meainbaag, bahwa pemohoaaa akan peneriksaaa dal an tiagkat baa diag dari para tergugat - penbandiag telah diberitahukaa kepada pihak lavaaaya peaggugat - terbanding deagaa seksana ;
Meainbaag, bahwa kedua belah pihak telah neagajukaa surat-surat peajelasaa (nenorie/coatra nenorie baadiag) dari kuasa para tergugat-pembaadiag tertanggal 6 Oktober 1973 dan dari peaggugat - terbaadiag tertaaggal 25 Nopenber 1973 daa lanjutaanya, isi dari suratsurat peajelasan maaa telah diberitahukaa kepada nasiag-nasiag pihak lavaaaya deagaa seksaaa ; TSNTAJJG HUKUM : Meainbaag,_:bahva. peraohoaaa akan peneriksaaa dal a* tiagkat baa diag dari para tergugat-pembandiag
kareaa diajukaa dala* teaggaag vak-
tu dan deagaa carai-yaag ditetapkaa meaurut Uadaag-uadaag, dapatlah diterina ; Meainbaag, bahwa dari surat peneriksaaa Bakin pertana terayata
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
pada saat terakhir sebelum berlakunya Unditng-undang No. 3 Prp Tahun 1960
taaah sengketa didalam register tanah di KP 3 T masih tertulis se
bagai hak eigendom atas nama varganegara Belanda E.E. Lobry ; Behingga karenanya pada saat tersebut menurut hukum tanah sengketa masih menjadi milik varganegara Belanda dan karena itu sudahlah tepat apabila sejak berlakunya Undang-undang No, 3 ?rP tahun i9 6 0 di atas pada tanggal 9 Pebruari i9 6 0 tanah tersebut j&tuh di bawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa valaupun sebeium saat berlakunya undang-undang No, 3 Prp tahun 19&0 di atas memang benar tanah sengketa* telah dijual oleh H.H Lobry kepada tergugit 1 - pembanding dengan akta jual-beli tanggal 13 April 1957 No. 50 yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahayudin di Surabaya, namun karena ternyata tanah tersebut belum dibalik nama. atas nama pembeli, maka menurut hukum tergugat I - pembanding terse but belumlah dapat disebut sebagai pemilik yang sah atas tanah seng keta, sedangkan akte Penunjukan Pembeli tanggal' 6 April 1961 No. 17 yang dibuat oleh Notaris yang saaa dengan dibuat berdasarkan pasal 6 dari akte jual beli No. 50 di atas, darimana dapat diartikan bahwa tergugat Il-peebandinglah yang kemudian membeli! tanah sengketa dari H.H Lobry pada tanggal 6 April 1961 tersebut, harus dianggap tidak sah menurut hukum sebab ; I . tanah sengketa pada waktu itu sudah berada di bawal^ penguasaan pe-
nuh
Pemerintah H.I sehingga tergugat I-pembanding atas dasar akta
Notaris No. 50 di atas tidak berhak lagi untuk bertindak selaku kuasa dari H.H Lobry guna menjual tanah sengketa tersebut kepada tergugat II-pembanding ; 2 . pada waktu itu «...... .
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
2 . pada waktu itu tergugat II-pembanding masih belum dewasa, sehingga
perjanjian jual beli yang dilakukan olehnya hrus dianggap tidak 8 ah menurut hukum (pasal 1320 B.W) ;
Menimbang, bahwa kareaa itu maka sudah sah menurut hukum kepu tusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 2 Juni 1 96 4 No. Peta 7/6/36 yang berdasarkan alasan yang terurai di dalfcamnya telah memutuskan untuk menjual tanah sengketa tersebut di atas kepada penggugat-terbanding ; Menimbang, bahwa kuasa para tergugat-pembanding di dalam memorie bandingnya tanggal 8 Oktober 1973 pada pokoknya telah mengajukan keberatan - keberatan sebagai berikut : 1. bahwa didalam surat gugat H.Soetoro yang digugat sebagai tergugat III turut terbanding tidak dituntut apa-apa didalam petitum, sedangkan sebaliknya KP3T yang tidak digugat dituntut untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam petitum sub g dan h ; 2 ‘i
bahwa walaupun tergugat II-pembanding belum dewaea pada paktu penunjuka* pembeli namun penggugat-terbanding tidaklah berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian tersebut sebab yang berhak berbuat demikian
hanyalah orang yang belum dewasa itu sendiri, lagi pula
penggugat-terbanding bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut ; 3* bahwa surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 2 -6 - 1 9 6 4 Wo* Peta 7/6/36 di atas (bukti P- 1 ) pada pokoknya telah dicabut oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri dengan suratnya tanggal 20-9“ 1072 No. DPH 9/512/9/72 (bukti T-l) ; Kenimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi keberatan yang pertama di atas haruslah ditolak sebab hal yang dimakeud dalam kebera tan di atas sajna sekali tidaklah menyangkut kepentingan para tergugit I dan'tergugat II ........... ..
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
dan tergugat Il-pembanding, sedangkan pihak yang berkepentingan sendiri tidaklah mengajukan keberatan apapun tentang hal itu ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan selebihnya dari kuasa ter gugat I dan XI pembanding juga harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : a. bahwa pihak ke III yang merasa kepentiaganaya dirugikaA oleh adaaya suatu perjanjian yang diadalan pihak liin, selalu dapat menuntut pembatalan dari perjanjian tersebut, apalagi kalau perjanjian itu ternyata tidak memenuhi sysrat-syrat seperti yang ditetapkaa oleh Uadaag-undang (lihat pasal 1320 B.W) ; b. bahwa surat Direktur Jtnderal Agraria tanggal 20 September 1972 No. DPH 9/512/9/72 yaag ditujukan kepada penggugat-terbandiag ti daklah nerupakaa pencabutan atas surat Keputusan Menteri Pertaaiaa dan Agraria tanggal 2 -6 - 1 9 6 4 No.
7/6/36, sebab surat itu hanya
berisi pendapat dari Direktur J'eaderal Agraria itu sendiri mengenai masalah yang dimaksud, lagipula surat yang sedemikian tidaklah mungkin mempunyai kekuatan hukum untuk mencabut suatu Keputusan Meateri seperti tersebut di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan pertimbangan lainnya seperti yang dengan tepat telah diuraikan oleh Hakim pertama di dalam putusanaya, maka putusan Pengadilan Hegerl Surabaya tanggal 10-4-1973 No. 480/1972 Pdt. sudahlah tepat dan benar sehingga karenanya haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, para tergugat I dan Il-pesbanding, haruslah dihukum untuk aembaynr segala biaya perkara ini dalam kedua tingkatan^rperadilan ;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Kenperhatikan pasal-pasal dari tfadang-undang yaag bersaagkutaa ; M E N f t A D I L I
:
Meaerina pemoheaaa akaa pemeriksaan dalaa tingkat banding dari tergugat-terguat peubandiag ; Menguatkaa putusaa Peagadilaa Negeri Surabaya, tartaaggal 10 April 1973 No. 480/1972/Pdt. di atas ; Keaghukun para tergugat-penbaading untuk nembayar segala biaya perkara iai dalaa kedua tiagkatan peradilaa yang dal a* tiagkat baadiag direacaaaka* sebesar Bp 150,- (seratus lima puluh rupiah) ; Meneriatahkaa peogiriaaa sehelai turuaaa resmi dari putusaa iai deagaa disertai berkasaya perkara kepada Ketua Peagadilaa Negeri di Surabaya, Demikiaalah diputus pada hari, SELASA, taaggal 18 Desember 19Q0 TUJUH PULUH TXGA. oleh kani H. Djoko Soegiaato, S.H Ketua. Pe agadilaa Tinggi tersebut sebagai Hakim Tuaggal, putusan mana terus diucapkaa di muka umum pada hari itu juga deagaa; dihadiri oiehr. Soewarti, Panitera peaggaati daa taapa dihadiri oXeh kedua belah pihak.
Paaitera-peaggaati,
Ketua,
ttd.
ttd
( Soewarti. )
( R. Djoko Soegiaato, S.H ),-
Periaciaa biaya baadiag : neacatat pernohonaa baadiag ............
Rp.
nemberitahu permohoaaa baadiag ..........
Rp.---Rp *---Rp> 125,-
peay. turuaaa nen.b£*d./contra.mem.band . meterai daa redaksi putusaa akhir ...... Junlah
25,-
Rp. 150,-
D i s a l i n s e s u a i dengan a s l i n y a .
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
L AMP I KAN V
Reg- No. 717 K/sin/1974.
M i l OLx&DlLAU BitfiDASARiCAii KETUHAJUH YANG MAflA iSA. m a h k a m a h
a & d n g
■engadili dalaa tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dala* perkara : 1- SIS SIK HO. 2. SIK SWAN KIAfl. sana tinggal di Jala* ftsbeng Taajung No. 24 28, Surabaya, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-tergugat I, II - penbanding, e e l a w a n : SOiffOMO. tinggal di Jalan Progo No. 5 Surabaya, tergugat d.ala» kasasi, dahulu peaggugat-terbanding,
dan: K. SOKNTORO. tinggal di Jala* Musi No. 10 Su rabaya, turut tergugat dalaa kasasi, dahulu tergugat 1 1 1 -turut-terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Melihat surat-surat yang bersangkutan ; Meairabaag, bahwa dari surat-surat tersebut terayata, bahwa sekarang tergugat dalan kasasi sebagai penggugat aeli telah nenggugat sekarang penggugat-peaggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalaa kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidaagan Pengadilan
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa penggugat asli telah membeli sebuah rumah dari J.M Men teri Pertanian dan Agraria yang perincian mengenai letak dan luasnya seperti disebat dalam surat gugatan dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agra ria tanggal 2 Juoi 19 6 4 No. Peta 7/6/36, yang berlaku surat mulai tanggal 2 4 September 1961 ; bahwa pada tanggal 13 April 1957* rumah tersebut telah dibeli oleh tergugat asli I umtuk anaknya yang waktu itu belum dewasa ialah tergugat asli II dari pemilik hak eigendom atas rumah tersebut seorang Belanda yang bernama H.H Lobry dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); bahwa kedudukan hukum dari rumah tersebut sampai tanggal 23 September 19&0 seperti yang terlihat dalam Buku Tanah di K.P3.T Surabaya adalah hak eigendom H.H Lobry; bahwa tergugat asli I dan II tidak pernah mendaftarkan haknya atas rumah tersebut kepada K.P3.T.; bahwa pada tanggal 9 April 1960 tergugat asli I untuk kepentingan tergugat-asli II telah menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut ke pada P3«M.B Ex. K&residenan Surabaya; bahwa sesuai dengan pasal 6 Akta Notaris tanggal 13 April 1957 N'o. 50 tergugat-asli I tidak ber hak untuk mengalihkan hak atas benda sengketa, tetapi pada tanggal 6 April 1961 dengan Akta Jual-beli No. 17» tergugat-asli I telah menjual benda tersebut kepada tergugat-asli II; bahwa tergugat-asli I telah mengajukan permohonan untuk mengalihkan hak atas benda terse but kepada tergugat-asli II, yang seharusnya diajukan kepada Departemen Kehakiman sesuai pasal 1 ( 1 ) Undang-undang NO. 1 tahun 1952; bahwa dengan tidak ada hak tergugat-asli III telah memberikan ijin
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
tersebut dengan suratnya tanggal 16 September 19 6 1 No. 909/1961; bah wa dengan Akta jual-beli tanggal 6 April 19 6 1 No. 17 tersebut, tergugat-asli II telah memperoleh sertifikat atas rumah tersebut dari K.P3. T. Surabaya tanggal 1} September 1 96 3 No. 127; bahws penggugat-asli telah meminta dengan jalan damai kepada tergugat2 -asli supaya menyelesaikan sengketa rumah tersebut tetapi tidak berhasil, naka. dengan alasan-alasan tersebut penggugat-asli mohon agar supaya di atas rumah tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) lebih dahulu dsn selanjutnya penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Su rabaya agar memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan•lebih dahulu sebagai berikut : a. supaya gugat menggugat dapat diterisa ; b. supaya dinyatakan penyitaan konservatoir tersebut benar dan sah ; c. supaya dinyatakan sah penyerahan kekuasaan atas benda terperkara dari tergugat I Sie Sik Ho juga demi tergugat II Sio Swan Kian tertanggal Surabaya 9 April i9 6 0 No. 1050/P3MB/Surabaya ; d. supaya dinyatakan benda terperkara tersebut dengan berlakunya Undang-undang i9 6 0 No. 3 mulai pada-tanggal 24 September 1 9 6 0 , dari milik hak eigendom Belanda H.H Lobry sedang meninggalkan Indonesia kenegeri Belanda menjadi milik K.I yth yang dikuasakan kepada P3MB ex Karesidenan Surabaya ; e;.supaya dinyatakan batal dan tidak sah pembeliaa tergugat II Sie Swan Kian dari yang menjualnya tergugat I Sie Sik Ho atas benda P3MB tersebut dimuat dalam akta notaris.tanggal 6 . April 1 9 6 1 .N0 . 17 tersebut ; f. supaya dinyatakan tidak sah dan batal pula surat ijin guna menin-
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
dahkan hak eigendom dari H.H Lobry tersebut dengan Hak Guna Bangunan atas benda terperkara untuk tergugat XI Sie SvaA Kian tanggal 14 Mei 1963 No. 94/1963 ; g* supaya diperintahkan KP3T Surabaya mencoret pendaftarannya tergu gat IX Sie- Swan Kian atas benda terperkara tersebut di dalam buku tanah tanggal 3 September 1 9 6 3 yang tidak sah tersebut dengan eupaya dicabut sekali sertifikat tidak sah tanggal 3 September 19 63 No. 127 dari pemegangnya Sie Svam*Kian atau tergugat XI ; h. supaya diperintahkan KP^T Surabaya patuh dan taat pada 6uratnya Keputusan Y.M Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 2 Juni 1 964 No* Peta 7 /6 / 3 6 yang sudahlah perintahnya dilaksanakan oleh penggugat sudah mendaftarkan "benda P3MB tersebut pada tanggal 13 April 1 96 3 dengan uatuknya supaya dikeluarkan surat sertifikat keterangan
tanah-rumah tersebut kepada penggugat yang sudah membayarnya biaya pendaftaran tersebut pada tanggal 13 April 1 9 6 5 ; i. supaya putusan berkenan dinyatakan by voorraad uit voerbaar ; j. supaya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang tidak benar ter gugat I, II, dan III ; bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan sksepsi oleh tergugat I dan XI yang pada pokoknya meoyatakan ; bahwa jual-beli yang dilakukan oleh penggugat-asli dengan Y.M Menteri Pertanian dan Agraria atas rumah dan tanah sengketa, hanya berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak dapat menimbulkan kerugian pihak ketiga yaitu tergugat-tergugat-asli I dan II sesuai- pasal 1340 jo. pasal 1 51 7 B.VJ ; bahwa rumah dwn tanah bekas hak eigendom perponding No. 10853 telah menjadi hak guna bangunan No. 127 yang resmi atas nama ....................
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
atas nama tergugat-asli II jauh sebelu* adanya keputusan Y,M Menteri Pertanian dan Agraria di Jakarta No. Peta 7/6/36 tanggal 2 Juni 19^4 bahwa berdasarkaa hal-hal tersebut naka tergugat2 -asli I dan II menuntut dalas rekoapensi kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberi keputusan sebagai berikut : bahwa gugatan penggugat ayata adalah hal yang tidak dapat diterima dan karenanya selayak harus ditolak dengan tegas ; bahwa eksepsi tergugat-asli I dan II tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Kegeri Surabaya ; bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 10 April 1973 No* 480/1972 Perdata, yang ajaarnya berbunyi sebagi berikut j ” 1. Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II ; 11 2 . Mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya ;
" 5 * Menyatakan sah dan berharga beslag terlebih dahulu yang dilaku11
kaa dala* Berita Acara Beslag Pendahuluan (Conservatair Beslag)
"
pada hari Karais tanggal 26 Oktober 1972, Daftar No. 490/1972 -
"
Perdata, oleh
M. Nugroho, S.H ;
M 4, Menyatakaa tanah dan rumah sengketa di Jalan Progo No, 5 Suraba11
ya dengan berlakunya Undang2 i9 6 0 No. 3 yada tanggal 24 Septen-
11
ber 1 9 6 O ada dibawah kekuasaan P3.H.B ex Karesideaan Surabaya ;
• 5* Menyatakaa sah penyerahan kekuasaan atas taaah dan rumah sengke"
ta tersebut kepada P3.M.B ex Karesidenaa Surabaya oleh tergugat
n
I yang dilakukannya juga untuk tergugat XI tertanggal Surabaya
”
9 April 1 9 6 O ^0 . 1050/P3-M.B/Surabaya ;
" 6 . Kenyatakao tidak sah dan batal akta penunjukaa pembeli No. 17
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
"
tanggal 6 April 1961 dibuat oleh Anwar Hahayudin, Notaris di
"
Surabaya, dan menyatakan oleh karena itu tidak. sah da* batal pem-
"
beliaii taaah dam rumah sengketa tersebut oleh Sie Swan Kian ter-
"
gugat II dari Sie Sik Ho, tergugat I ;
" 7. Menyatakan tidak sah dan batal surat ijin memindahkan hak eigen"
doa H.H Lobry pemilik lama tanah dan rumah sengketa tersebut un-
"
tuk Sie Swan Kian, tergugat II, tertanggal 14 Mei 1 9 6 3 No. 9 4 /
"
19 63 yang dibuat oleh Soentoro, tergugat III ;
" 8 . Menerintahkan Sub. Direktorat pendaftaran Tanah, dahulu KP3T "
surabaya mencoret pendaftaran Sie Swan Kian, tergugit. II, atas
"
tanah dan rumah sengketa tersebut c-.ari dalam buku tanah tanggal
11
3 September 1 9 6 3 , dan memerintahkannya pula mencabut sertifikat
H
No. 127 tertanggal 3 September 1 96 3 dari pemegangnya Sie Swan
n
Kian, tergugat II ;
” 9. Menerintahkan Sub Direktorat Pendaftaran Tanah, dahulu KP3T di "
Surabaya mematuhi dan mentaati serta melaksanakan surat Keputu-
"
san Menteri Pertanian dan Agraria tertanggal 2 Juni 19^4 No* Pe ta 7/6/36 ;
"10. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu mes"
kipun ada banding atau kasasi ;
"11. Menghukun para tergugat membayar beaya perkara ini sebesar Rp.; keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat2 I dan II telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan keputusan nya tanggal 10 Desenber 1973 No. 414/1973- Perdata ; bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada ke dua belah pihak pada tanggal 11 Pebruari 1974 kemudian terhadapnya oleh tergugat2 .... ..........
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
oleh tergugat2 I daa II-pembanding dengan perantaraan kuasanya khususv berdasrkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 1974 diajukan permohonan untuk pemerlksaan kasasi secara liean pada tanggal 2 Maret 1 9 7 4 eebagaimaaa terayata dari surat keteraagan masing2 No. 0 9 / 1 9 7 4
Kasaai daa No. 10/1974 Kasasi yaag dibuat ole£ Paaitera pengadilan Negeri Surabaya, pemohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2 aya yang diterima kepaniteraan Peagadilaa Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 1974 ; bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal
i
•
9 Maret 1975 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat2 I daa II-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada taaggal 13 Maret 1974 ; Menimbang terlebih dahulu, bahva dengan berlakunya Undang2 No. 14 tahun 1970 tentang Ketentan2 Pokok Kekuasaan Kehakimaa, yang telah mencabut Uadang2 No. 19 tahun 1 9 6 4 tentang Ketentuan2 Pokok Ke- kuasaan Kehakimaa (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dinaksudkan dalam pasal 49 (4 ) Uadaag2 No. 13 tahun 1 9 6 5 samapi kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hu kum Acara Kasasi yang harus dipergunakan ; bahwa meagenai hal ini berdasrkaa pasal 4 0 Undaag2 No. 14 Ta hun 1970, maka pasal 70 Undang2 No. 13 tahun 1965 harus ditafairkan sedemikian^^upa, sehingga yang diayatakan tidak berlaku itu bukaa l'u-. daag-undang No. 1 Th 1 9 5 0 secara keseluruhaa, melainkaa sekedar meage nai hal-hal yaag telah diatur dalam ^adaag2 No, 13 Th 19&5 kecuall ka-^~ lau bertentangan deagaa Undang2 No. 1 4 -Tahun 1970 ; bahwa dengan demikian, mttka yang berlaku sebagi Hukum Acara
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Kasasl adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang2 No. 1 ta-
t huK 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang2 No. 14 tahun 1970; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah dibertitahukan kepada pihak lawan dengan eeksama diaju kan dalaji temggang2 waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam D/idang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ; Menimbang, bkhwa keberatan2 yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokokmya iaiah : I. bahwa Pengadilaa Tinggi telah salah melaksanakan pasal 51 Uadang2 No. 13 tahun 19^5 karena j a. lalai memenuhi synrat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan ; b. karena salah mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku ; II. bahwa putusan judex facti telah melanggar hukum acara karena ; 1. didalam gugatan penggugat yang diguat sebagai tergugat asal III adalah R. Soetoro pribadi, sedangkan dalam petitum dan positanya yang dipersoalkan adalah tindakan tergugat-asal III dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat Pemerintah, karenanya untuk dan atas nama Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur, sehingga gugatan terhadap tergugat-asal III pribadi harue ditilak setidak-tidak nya dinyatakan tidak dapat diterima ; 2i.diktunrputuaan Pengadila* Negeri melanggar pasal 178 (2) HIR ; 3 . petitum-petitum yang salah :
a.i. sub d, sub e. sub 8 , 9 , dan diktum no. 7 * 9 » 1 0 , 1 1 ,
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
4. sita jamiaan melaaggar pasal 198 daa pasal 19 7 (9 ) HIR 5. gugatan rekonpensi tidak diputus oleh Peagadilaa Negeri ; III* bahwa peaggugat untuk kasasi sangat dirugikaa oleh Peagadilaa Tinggi kareaa tidak mengabulkan aemori baadingaya atas diktum Peagadilaa Negeri sub 6 daa f sedaagkaa putusan Peagadilaa Negeri yaag dikuatkaa Peagadilaa Tiaggi adalah salah, kareaa KP3T yang bukaa party, telah dimasukkac dal an diktua putusaa.'-;--. IY. bahwa tergugat asal II pada saat akta peauajukan pembeliaa belum dewasa, tidaklah meajadi akta tersebut batal, kareaa dala* akta tergugat-asal II hanya dituajuk sebagai pembeli, lagi pula Penga dilan Tinggi tidak dapat begitn saja menyatakan sah surat keputusaa
Peta No. 7/6/36, tertanggal 2 tfuni 1 9 6 4 kareaa isiaya berten-
tangaa deagan sertifikat No. 127 ; V. bahwa tidak beaar pertimbangan Pengadilan Tinggi (halanan 4 ) yang berpeadapat pada saat terakhir sebelum berlakunya Undang-undang: No. 3 P^? Tahun i9 6 0 tanah seagketa nasih merupakan
milik Belanda
jatuh di bawah penguasaan pemerintah R.I ; VI. bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilaa Tinggi telah saiah melaaggar pasaj. 180 dan pasal 184 (1 ) H.I.R. ; Meainbang ; ■engenai keberataa-keberataa ad. I, II. 2. 5» 4» daa Y : bahwa keberatan-keberataa iai tidak dapat dibenarkaa, karena judex-facti tidak salah nenerapikaa hukum
'
meageaal keberatan-keberataa ad. II, I daa III : bahwa keberataa-keberatan ini pun tidak dapat dibeaarkan, ka reaa tidak dapat digunakan sebagai alasaa untuk menbatalkan putusaa,
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
melai.nka.fl hanya untuk memperbaiki putusaa ; mengenai keberatan ad. II. 5 : bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkaa, kareaa didalam surat jawabanaya taaggal
Oktober 1972 tidak ada gugatan rekon-
peasi dari tergugat-asal I daa II, jadi keberatan ini berteatangaa dengaa keayataan ; mengenai keberatan ad, IV : bahwa keberataa iai pula tidak dapat dibenarkaa kareaa judexfacti tidak salah meaerapkaa hukum, Lagi pula mengenai penilaian ha sil pembuktian yaag bersifat peaghargaaa teataag suatu keayataaa, hal mana tidak dapat dipertimbaagkaa dalam pemeriksaaa dalam tiagkat ka sasi, kareaa pemeriksaaa dalam tingkat kasasi haaya berkenaaa deagaa tidak dilaksaaakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagai maaa yang dimaksud dalam pasal 18 Uadang-uadaag Mahkamah Agung Indo nesia (Undaag-undaag No. i tahun 1 9 5 0 ) ; mengenai keberatan ad, VI ; bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkaa, karena dalam ting kat kasasi tidak lagi menjadi persoalaa ; Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangaa-pertimbangan tersebut di atas menurut peadapat Nahkamah Aguag, keputusan Pengadilaa Tinggi Surabaya daa keputusaa Pengadilaa Negeri Surabaya tersebut perlu diperbaiki karena tergugat asal III digvgat selaku pensiunan Kepala Inspeksi Pendaftaran Taaah Daerah I, sehiagga harus dianggap pribadi tidak mewakili Pemerintah R.I/KP3T Surabaya-, maka petitum sub g daa hii harus ditolak daa gugataa terhadap tergugat-ftsal III dinyatakan tidak dapat diterima ;
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Meninbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas naka pernohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : SIE SIK HO dk, tersebut harus ditolak dengan perbaikam amar keputusan pengadilan t i n g g i Surabaya sehingga berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini; Menperhatikan pasal 40 Undang-undang No, 14 Tahun 1970* Undangundang No, 13 tahun 1965 dan Undang-undang No, 1 Tahun 1950 |
H E H U I U S K A H
:
Menolak pernohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasa si j 1, SIK SIK HO,dan 2. SIB SWAN KIAN tersebut, dengan*perbaikan anar Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Deseaber 1973 No, 4 1 4 / 1 9 7 3 Perdata sehingga seluruh aaarnya aenjadi berbunyi sebagai berikut j 1. Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II ; 2 , Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; 3 * Menyatakan sah dan berharga beslag terlebih dahulu yang dilakukan
dalaa Berita Acara Beslag Pendahuluan (Conservatoir Beslag) pada hari Kaais tanggal 26 Oktober 1972, Daftar No. 480/1972 Perdata •leh M. Nugreho, S.H. ; 4, Menyatakan tanah dan ruaah sengketa di Jalan Progo No, 5 Surabaya dengan berlakunya Undang-undang No, 3 Prp Tahun 1 9 6 0 pada tanggal
t 24 September i9 6 0 ada dibawah kekuasaan P3MB ex Karesidenan Sura baya ; 5, Menyatakan sah penyerahan kekuasaan atas tanah dan ruaah sengketa tersebut kepada P3MB ex Karesidenan Surabaya oleh tergugat I yang dilakukannya juga atas tergugat II tertanggal Surabaya 9 April i9 6 0 No. 1050/P3KB/Sby .............
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Mo. 1050/P3MB/Surabaya ; 6 . Menyatakan tidak sah daa batal akta penunjukan pembeli No. 17
tanggal 6 April 1$61 dibuat oleh Anvar Mahayudin, Notaris di Sura baya, dan menyatakan oleh karena itu tidak sah dan batal penbelian tanah dan rumah sengketa tersebut oleh Sie Swan Kian tergugat XI dari Sie Sik Ho, tergugat X ; 7. Menytakan tidak sah dan batal surat ijin pemindahan hak eigendom H.H Lobry penilik lama tanah dan rumah sengketa tersebut untuk Sie Swan Kian, tergugat II, tertanggaX 14 Mei 1?6j No. 94/196? yang dibuat oleh Soetoro, tergugat III ,• 6 . Menyatkan bahwa gugatan terhadap tergugat IXI tidak dapat diterina
9. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya j Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tiagkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2130,(dua ribu seratus tiga puluh rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari : Kaais, tanggal 20 JULI 1978 ifcngan Dr. B. Santas*
Poedjosoebrot®, S.H, Wakil Ketua sebagai Ketua, BRM. Hanijpdyopoetro, S.H, dan Indrohartiy S.H., sebagai Hakia-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada 'hari : K A H I S, tanggal 27 JULI 1978 •leh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh R. Saldiaaa Wirjatmo, S.H dan poerwosoenoe, S.H. Hakim-hakim Anggauta, daa T.S* Aelajnijah S*elaeaan, S.H, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-
Hakin2-Anggauta :
K • t u a : Ketua ....
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Hakin2 -An£gauta :
Ke t u a j
tt d /* fl. Saldina* V irjatm o, S.fl
t t d / . Dr.R.Samt*s« Poedj«s*ebrot® , S.H
peerv# 8 oeaoe, S.H
Paaitera-Pe***a»ti, ttd/.T.S.Aslaaijah Seelaenan, S.H,B i a y a i Peuteritabuan kasasi dan peRp, 2 .0 0 0 ,-
■yeraham salina* ae*«ri*ya R e d a k b I
30,-
M e t e r a i
_______ 100,Rp- 2.130,afi
Untuk saliaan Paaitera - Penfffaati
—»
MAHKAKAK AGDHG ttd.
( T.S. Aslsuaijah S«elaenaa, S.H )
D i s a l i n s e s u a i dengan a s l i n y a .
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DiiPARTEMEN DAL*iM N3G£IRI RiiPUBLIK
INDONESIA
SALINilH : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Peta 7/6/36/A/11
MENTERI DALiiM NSCERI
MMBACA: 1. Surat Saudara Soepomo, S.H. alamat Jalan progo Nomor 5 Surabaya, berturut-turut tanggal 10-4-1979, 16-5-1979, 2 0 -5 - 1 9 7 9 dan ter♦
akhir tanggal 29-8-1979, yang berisi permohonan agar Sertifikat Hak Guna Banguaan So. 127 tanggal 3-9-1963 mengenai rumah dan ta nah yang terletak di Jalan Progo Ko. 5 Surabaya tertulis atas nama Sie Swan Kian dibatalkan ; 2. Akte Perjanjian Jual-Beli tanggal 13 - 4 - 1 9 5 7 No. 50 dari Notaris Anwar Mahayudin dan akte penunjukan pembeli.tanggal 6 - 4 - 1 9 6 1 N0f 17 3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 4 - 4 - 1 9
; jjo. 3 7 9 / 1 9 7 2
4# Surat Panitia.-Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB) Surabaya tanggal 6 - 4 - 1 9 6 8 ; 5. Foto Copy Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10-4-1973,No. 480/72/perdata ; 6 . Salinan Keputusan Pengadilan Tinggi Java Timur ttanggal 18-12-1973
No. 414/1973/Pe^data j 7. Foto Copy Salii^n Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 7 -7 - 1 9 7 8 , Reg. No. 711/K/Sip/1974 8 . Surat Gubernur KDH tingkat I Java Timur Cq. Kepala Direktorat
Agraria tanggal 17-10-1978i....No ,_DA/509/P3MB/B/1-978- dan-tanggal-5 - 5 - 1 9 7 9 No, DA/270/P3MB/B/1979 ; MEMBACA K iM A L I j
1. Surat'Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 16-8-19^3 No. Peta 6/26/41/1963 jo tanggal 2 Juni 19$4 No.Peta 7/6/36 ; 2. Ijin pemindahan...... .
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
2. Ijin pemindahan hak mengenai tanah bekas hak eigendom Verp. No. 10853 tersebut dalam Surat Keputusan Inspeksi Agraria Java Timur tanggal 14-5-196? No, 94/1963 ; MENIMBANG 1* bahwa
rumah/tanah bekas hak eigendom Verp. No. 10853, terletak
dan setempat dikenal Jalan Progo No* 5 Surabaya, luias 603 m2 se bagai mana diuraikan dalam Surat Okur tanggal 20-8-1924 No. 5 6 3 , menurut Surat Hak Tanah tanggal 29-12-1930 No* 1363, tercatat atas nama H.H. C0BRT ; 2. bahwa berdasarkan akte
jual-beli tanggal 13-4-1957 No* 50 dari
Notaris Anwar Kahayudin, tanah bekas hak eigendom dimaksud berikut bangunannya telah dijual oleh pemiliknya kepdda Sie Sik Ho, ataapenjuaian tersebut belum terjadi balik nama ; 3* bahwa berdasarkan Akte
Penunjukan Pembeli tanggal 6 — 4 — 1 9 6 1 No* 17
dari Notaris Anwar Mahayudin di Surabaya, Sie Sik Ho telah menunjuk Sie Swan Kian sebagai pembeli dari rumah dan tanah bekas hak eigendom Verp, No. 10853 tersebut; 4 . bahwa atas dasar
akte Jual-Beli dan Akte Penunjukan
Pembeli ter
sebut kepada Sie Swan Kian telah diberikan ijin balik nama tanggal 1 4 - 5 - 1 9 6 3 No* 94/1965 dan akhirnya tanah bekas hak eigendom Verp.
No. 10853 telah dikonxersi menjadi Hak Guna Banguaan daja dibalik nama kepada Sie Swan Kian, Sertifikat tanggal 3 September 1963 No. 127 ; 5. bahwa dal&jn padit itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertani^n dan Agraria tanggal 2 Juni 1964 Agustus 1 9 6 3
No* Peta 7/6/36 jo. tanggal 16 -
No. Peta 6 / 2 6 / 4 1 / 1 9^3> rumah/tanahAbekas hak eigendom
Verp, No. 10853 tersebut telah dijual/diberikan Bak Guna Bangunan kepada Soepomo, S.H. penghuni rumah/tanah tersebut, menurut prosedur -P3MB,-’akan- tetapi- surat keputusan~pen.beYi'^“KalT~tVfVetut"'’ tidak * dapat didaftarkan/diterbitkan sertifikatnya oleh karena atas tanah dimaksud telah diterbitkan ‘sertifikat kepada Sie Swan Kian seperti dijelaskan dalam pertimbangan empat ; 6 . bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 -
April 1973 Ho. 480/72/Perdata, yang telah dikuatkan oleh Keputusan pengadilan Tinggi
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pengadilan Tinggi Java Timur tanggal 18-12-1973 Nomor 414/1973/ Perdata dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-7-1978, Reg. Nomor 7t7/K/Sip/l974» dalam perkara gugatannya Soepomo, S.H kepada Sie Sik Ho dan Sie Swam Kian telah diputuskan antara lain bahwa : - menyatakan tanah dan rumah sengketa Jalan Frogo Nomor 3 Surabaya adalah di bawah kekuasa*n P3MB ex Karesidenan Surabaya ; - menyatakan tidak dan batal Akte penunjukan pembeli tanggal 6-41961 dibuat oleh Anw&r Hahayudin, Notaris di Surabaya dan menyatakan oleh karena itu tidak sah dan batal pembelian tanah dan riamah sengketa tersebut oleh Si Swan Kian dari Si Sik Ho ; - menyatakan tidak sah dan batal ijin memindahkan hak eigendom H.H Lobry pemilik lama tanah dan ru/nah sengketa tern^but untuk Sie Swan Kian tertanggal 14 Mei 1963 No. 94/1963 i - memerintahkan kepada Sub. Direktorat Pendaftaran Tanah dahulu KP3T Surabaya mencoret pendaftaran Si Swan Kian, atas t&nah dan runah sengketa tersebut dalam•buku tanah tanggal 3 September 19^3» dan memerintahkannya pula mencabut sertifikat No. 127 tertanggal 3/ September 1963 dari pemeg^gnya Sie Swan Kian. ahwa guna melaksanakan Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10~4-1973» No. 460/72/Perdata, yang, sudz-.h mempunyai kekuatan hukum yang pasti tersebut dsn sesuai dengan permohonan Soepomo, S.H, ter sebut di atss dipandang perlu untuk : a. Mencatat dsn membatalkan Kak Guna iiangunan No. 127 sertifikat tanggal .3-9-1963 tercatat atas nama Sie Swan Kian dun. menyata kan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. b. Memberikan kesempatan kepada Soepomo, S.H untuk mendaftarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 2 -6 - 1 9 6 4 No.— Peta 7 /6 /3 6 -ke Kantor Agraria^Kotamadya Surabaya i.c'Seksi Pendaftaran Tanah untuk mendapatkan sertifikat atas tanah dimaksud, dengan ke-tentuan- kepada yang bsrsangkuta.n*diwajibksn' untuk membayar biaya •'Unirdstrasi. MENGING^T ..............
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
KHNGIilSAT j 1 . Undang-undang Nomor 5 Tahun i9 6 0 (LB i9 6 0 - 104) 2. Undang-undang Nomor 3 Prp Tahun i960 (LN 1960 - 19)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (LN 1961 - 28) 4 . Peraturan Menteri Dalam Keg'eri Nomor 6 Tahun 197?
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975
MaKUTUSKfcM MEN&TAPKAH PERTAM A : Membatalkan Hak Guna Bangunan No. 127 atas na-ma Sie Swan Kian, seluas 603 o"2 berasal dari konvensi bekas hak eigendom Verp. 10855, terletak Jalan Progo Nomor 5 Surabaya, dan. menarik kembali dari peredaran sertifikat dimaksud serta menyatakan tanahnya menjadi tarvah yang dikuasai langsung oleh Negara ; K&DUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Sura baya i.c Kepala Seksi Pendaftaran Tanah untuk menghapus dari daftar buku tanah Hak Guna Bangunan sebagai dimaksud diktum Pertama serta mencatat tanahnya sebagai tanah yang langsung dikuasai Negara ; KETIGA : Menyatakan persil sebagai dimakBud diktum Pertama serta bangunan yang ada di atasnya, dikuasai oleh Pemerintah i.c PJMB Jawa Timur ; KJ3J2MPAT : Menyatakan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Pertanian danr Agraria tanggal 16 - 8 - 1963
Peta Jio. 6 / 26 / 4 1 / 6 3 dan tanggal
2-6-1974 Peta No* 7/6/36 mengenai rumah/tanah terletak di Jalan Progo Nomor 5 Surabaya dimaksud atas nama Soepomo, S.H serta mem-
1
berikan kesempatan k' ida yang bersangkutan untuk menda.ftarkan surat keputusan tersebut ke Kantor Agraria Kotamadya Surabaya i.c Seksi Pendaftaran Tanah dalam vaktu 3 (tiga) bulan setelah persyaratan eebagai'dimaksud diktum Linai-di bawah ini dipenuhi ; KELIMA— j— Heva-j tbkaft kepada^SoepomoT'S'tfB^untuk—memhayar uang adminis-* trasi sebanyak Rp 1 5 .000,r (lima be,las ribu ripiah) dengan perincian sebagai berikut-: a. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hsrus disetor^kepada Kas Ne gara setempat mata anggaran Direktorat Jenderal Agraria/Departemen Dalam N e g e r i ..... .
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
turnon J)alam Negeri dan hwrur; dilnnaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan surat ini j h. Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) harus disetorkan kepada BRI setem-
pat dengan permintsan untuk diteruskan kepada BRI Jalan Veteran No. 8 Jakarta atas Rekening Yayasan Dana Landreforra No. Rek. 32 - A - 7 - 2274 atau disetor langsung kepada Yayasan Landreform Jalan Singamangaraja i\1o. 2 Kebayoran Baru Jakarta dan ha rus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan sub. a di atas ; KiEilAM i Segala biaya untujng dan rugi yang ticnbul sebagai akibat dari pada surat keputusan ini dibebankan kepada pemohon ; KETEJUH : Surat, keputusan ini akan ditinjau kenbali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruhan dan/atau* terdapat ke~ terangan-keterangan yang tidak benar.
DIS/iLIii Sesuai dengan aslinya
DIT'dTAPKbiil DI JAKARTA
Sekretaris Dirjen Agraria
Pada tanggal 23 - 2 - 1980
a.p.b
A ,a K ^ T K R I DALAM NEGERI
Kepala Bagian Tata Usaha
DIRHXTORAT JEblDERAL AGRARIA
ttd
ttd
(Drs. Soe.litno Ta.rd.1o)
( D a r y o n o )
Hip. 010063296
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SALINAAI Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 2.-Biro,-Pusat Statietik di Jakarta. 3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Surabaya; A» Direktur Pendaftaran Tanah SirJen Agraria di Jakarta,
5. Direktur Pengurusan Hak-hak'Tanah di Jakarta,
6 . Kepala Subdit Penyelesaian Sengketa Hukum di Jakarta 7. Kepala Bagian Keuangan Dirjen. Argaria.
8 . Kepala Bagian Tata^Usaha Dirjen. Agraria di Jakarta. 9. Administ.ratur-Tayasan Dana Lanrefonn di Jakarta. 10. Direksi BEX Jalan Veteran Ho. 8 di Jakarta 11. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 12. Gubernur KDK Tingkat I Up. Kepala Direktorat Agraria Java Timur. 13. Walikotamadya KUH Tingkat II Up. Kepala Kantor Agraria Kadya Su rabaya. 14. Saudara Sie Sik Ho c.q;Sie Swan Kian Jalan Embong Tanjung No. 26 28 Surabaya. 15. Saudara! Soepomo, S.H Jalan Progo No. 5 Surabaya, untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagsimana mestinya.
D i s a l i n s e s u a i dengan a s l i n y a .
SKRIPSI
PERMASALAHAN MENGENAI PEMBUKTIAN HUKUM DARI SISTEM NEGATIF DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM, DI BIDANG PERTANAHAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
WINARYO