LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR ANGGOTA FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA NOMOR : 58/SK/MPU/2012 TANGGAL : 28 Juni 2012 TENTANG : REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH NO
BIDANG
KEPADA
ISSUE/PERMASALAHAN
ISI REKOMENDASI
1
2
3
4
5
EKONOMI & KEUANGAN 1 Penanaman Modal Pemerintah Pusat 2
Koperasi dan UMKM
Kementerian UKM RI
Koperasi
Kementerian UKM RI
Koperasi
Nomenklatur PTSP dan lembaga penanaman modal Penyeragaman Nomenklatur yang berbeda-beda antar daerah dan Belum optimalnya koperasi dan UMKM dalam Perlu Penguatan Kelembagaan KUKM dan Penumbuhan pengentasan kemiskinan dan penyerapan angkatan wirausaha baru melalui : kerja a. Kerjasama pelatihan dan pemagangan bagi UMKM antar anggota MPU b. Mengusulkan pelatihan pejabat fungsional pengawas koperasi dan pengadaan jabatan fungsional pengawas koperasi (Peningkatan SDM aparatur) c. Mengusulkan alokasi anggaran dekonsentrasi untuk pelatihan koperasi dan UMKM di bidang teknologi tepat guna d. Mengusulkan untuk memberikan tambahan kurikulum tentang koperasi dan kewirausahaan pada SMU/SMK, akademi dan perguruan tinggi dan Kurangnya bahan baku permodalan bagi Koperasi dan Perlu penguatan kerjasama antar daerah dalam jaringan UMKM membuat daya saing produk KUMKM rendah usaha dan kemitraan UMKM melalui : dalam era ACFTA a. Tukar menukar informasi mengenai potensi produk dan bahan baku antar daerah b. Mengusulkan alokasi bansos permodalan dan pembiayaan dana bergulir (LPDB) bagi UMKM rinyisan dan bagi wirausaha baru c. Mengusulkan alokasi dana dekonsentrasi untuk pendampingan usaha UMKM yang mendapat fasilitas Bansos permodalan, pembiayaan dan bergulir, pembiayaan KUR 1
NO
BIDANG
1
2
KEPADA
ISSUE/PERMASALAHAN
ISI REKOMENDASI
3
4
5
Kementerian Koperasi dan Pemberdayaan IKM/UKM UKM dan Kementerian Produk/Jasa Kreatif Perdagangan RI Kementerian UKM RI
3
Kehutanan
Koperasi
Menteri Kehutanan RI
Berorientasi Mengusulkan terlaksananya kegiatan kerjasama bimtek untuk pelaku/pengelola KUMKM antar Provinsi MPU dengan memanfaatkan balai - balai pelatihan KUMKM dimasing - masing MPU. dan Pengembangan IKM/UKM yang berdaya saing dalam a. Mengusulkan pembangunan jaringan informasi dan menghadapi tantangan China Asean Free Trade pemasaran produk KUMKM terpadu dan pembangunan paviliun - paviliun KUMKM disetiap Provinsi MPU b. Mengusulkan anggaran penyelenggaraan pameran bersama di 3 (tiga) lokasi Provinsi MPU (Lampung, Jawa Tengah, Bali) untuk mempromosikan produk unggulan dari Provinsi - provinsi anggota MPU 1. Secara substansi Peraturan Menteri Kehutanan Permenhut Nomor P.60/Menhut-II/2011 agar ditinjau Nomor : P.60/Menhut-II/2011 tentang Pedoman kembali dengan alasan perlu adanya pertimbangan Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan teknis dari dinas kehutanan provinsi dalam rangka (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) di penilaian dan persetujuan RPKH oleh Dirjen atas nama Wilayah Perum Perhutani tidak sesuai dengan Menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dimana pada pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa penilaian dan persetujuan RPKH dilakukan oleh Dirjen atas nama Menteri (tidak mensyaratkan adanya pertimbangan teknis dari dinas kehutanan provinsi. 2. Dalam Permenhut Nomor P.60/Menhut-II/2011 tidak Penilaian dan pengesahan RTT dilaksanakan oleh Dinas diatur tentang penilaian RTT. Kehutanan Provinsi sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007
2
yang
NO
BIDANG
KEPADA
ISSUE/PERMASALAHAN
ISI REKOMENDASI
1
2
3
4
5
LINGKUNGAN & INFRASTRUKTUR 1 Perhubungan Kementerian Perhubungan Pengembangan Moda Transportasi Publik Massal dan Kementerian Keuangan
a. Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk kepentingan operasional angkutan umum masal b. Subsidi/insentif/ pengurangan biaya retribusi dan pajak-pajak pelayanan angkutan masal c. Peningkatan konektifitas inter dan antar moda transportasi d. Integrasi sistem pelayanan angkutan umum Pekerjaan Pengelolaan Penataan Ruang yang kurang optimal dan Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang antar Provinsi belum mengakomodasi upaya mitigasi bencana yang mengakomodasi upaya mitigasi bencana. Perlunya peningkatan aksesibilitas kawasan Perdesaan di wilayah perbatasan antar provinsi Perlunya peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan di wilayah perbatasan antar provinsi Perlunya perluasan akses air minum perdesaan pada wiayah perbatasan Perlunya peningkatan akses air minum kawasan perdesaan di wilayah perbatasan antar provinsi
2
PU Tata Ruang Kementerian dan Cipta Karya Umum
3
PU Bina Marga
Kementerian Umum
Pekerjaan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa Masih Belum Tersambung Secara Menerus dan Lebar Jalan Belum Memenuhi Standar Minimal Lebar Badan Jalan yang disyaratkan
Percepatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa Menuju Lebar Perkerasan Minimal 7,00 Meter, Secara menerus dapat terselesaikan pada Tahun 2015
4
ESDM
a. Sekretariat Jenderal Tersedianya anggaran di Pusat untuk Kementerian ESDM Pengembangan EBT b. Direktur Jenderal EBT dan Konservasi Energi Belum direalisasikannya anggaran DAK untuk EBT (PLTS, PLTMH) Belum adanya feed & tariff dalam perhitungan pada energi baru terbarukan/PLTS
Tambahan alokasi anggaran dekonsentrasi/Tugas Pembantuan untuk pengembangan dan pengawasan EBT
3
Direalisasikannya DAK untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT Agar segera ditetapkan feed & tariff untuk energi yang dihasilkan dari PLTS
NO
BIDANG
1
2
KEPADA 3
a. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM b. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan a. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM b. Badan Geologi a. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
5
Lingkungan Hidup
ISSUE/PERMASALAHAN
ISI REKOMENDASI
4
5
Tersedianya anggaran di Pusat untuk pengembangan Alokasi anggaran Tugas Pembantuan jaringan listrik perdesaan pembangunan jaringan listrik perdesaan
untuk
Tersedianya anggaran di Pusat untuk pengembangan Alokasi anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan air Tanah dan mitigasi bencana geologi untuk pembangunan Sumur Bor serta DIKLAT dan Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi a. Tersedianya anggaran di Pusat untuk Alokasi anggaran Dekonsentrasi untuk penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia Bidang DIKLAT Teknis Bidang ESDM ESDM b. Badan DIKLAT b. Masih belum terkendalinya kegiatan konservasi Agar kegiatan konservasi CAT Lintas Provinsi untuk Cekungan Air Tanah Lintas Provinsi karena dialokasikan melalui pendanaan dekonsentrasi kewenangannya ada di Pemerintah Pusat a. Sekretariat Jenderal Tersedianya anggaran di Pusat untuk pengembangan Alokasi anggaran Dekonsentrasi untuk pengawasan Kementerian ESDM sumber daya manusia Bidang ESDM DISTRIBUSI MIGAS b. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Daerah tidak memahami tentang Lifting dan bagi hasil Daerah dilibatkan dalam pengawasan dan penetapan MIGAS lifting MIGAS Permintaan bagi hasil MIGAS untuk daerah Anggaran dekonsentrasi kecil dan hanya untuk Anggaran Dekonsentrasi ditingkatkan dan dapat Pengawasan Pertambangan Umum dimanfaatkan untuk semua kegiatan sektor ESDM Pertambangan Umum, MIGAS, Energi, Kelistrikan, Geologi dan Air Tanah Sekber MPU 1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DAS, Agar dimasukan ke dalam Program Prioritas MPU Pesisir dan Laut 2. Pemanasan Global (Global Warming)
4
NO
BIDANG
KEPADA
ISSUE/PERMASALAHAN
ISI REKOMENDASI
1
2
3
4
5
KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 Sosial Kementerian Gubernur
Sosial
RI
& Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pemberian penguatan pembiayaan, pendampingan program terhadap usulan program kegiatan kerjasama MPU yang berkaitan dengan : 1. Pemulangan, reintegrasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS; 2. Pemulangan orang terlantar; Pemberian rekomendasi adopsi /pengangkatan anak nalita terlantar antar Provinsi; 3. Reunifikasi dan bimbingan lanjut bagi anjal hasil penjangkauan; 4. Perlindungan dan pelayanan PMKS secara cepat dan tepat melalui TRC Provinsi; 5. Model penanganan pekerja migran bermasalah dan rehab lanjutan serta Pemulangan Pekerja migran bermasalah ke daerah asal; 6. Tukar informasi dan model penanganan kemiskinan melalui Kube dan LKM.
2
Kesehatan
PEMERINTAHAN 1 Kependudukan
10 Provinsi Peserta MPU
Target MGD’s tahun 2015 masih belum tercapai di Seluruh Provinsi anggota MPU agar memprioritaskan semua Provinsi pencapaian indikator MDG’s bidang kesehatan.
10 Provinsi Peserta MPU
Pengembangan Sistem Jaminan Sosial dan Jaminan Bid. Kesehatan menyiapkan sumber daya Kesehatan pembiayan jaminan kesehatan bagi maskin.
Menteri Dalam Negeri
Dukungan Persipan e-KTP reguler
5
untuk
Kepastian Spesifikasi peralatan perekaman dan Blanko untuk pengadaan di Daerah dan Kewenangan akses Data kepada Daerah
NO
BIDANG
KEPADA
1
2
3
Anggota MPU Provinsi
2
Ketertiban Umum
Menteri Dalam Republik Indonesia
ISSUE/PERMASALAHAN 4
ISI REKOMENDASI 5
Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun melalui penetetapan pengadilan
Agar Menteri dalam negeri membiat MOU Untuk mendukung Mengupayakan penetapan kelahiran oleh Pngadilan secara murah dan cepat bagi yang mampu dan gratis bagi yang tidak mampu dan Memgupayakan penetapan isbat nikan oleh PA dilakukan secara cepat dan murah
Pembinaan Penduduk dan Penegakan Peraturan Kependudukan
Terciptanya jaringan komunikasi kerjasama antara Provonsi Anggota MPU
Negeri Penegakan Produk Hukum Daerah dan 1. Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan: Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman a. Pedoman Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. b. Peraturan tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang mencakup tingkat terampil (pelaksana lanjutan dan penyelia) dan tingkat ahli. c. Perubahan Permendagri No. 35 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas dan Kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja. d. Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja, dalam rangka membentuk sikap moral, pola sikap, pola tindak, dan perilaku bagi setiap anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
6
NO
BIDANG
KEPADA
ISSUE/PERMASALAHAN
1
2
3
4
ISI REKOMENDASI 5
2. Mendukung
3.
3
Kominfo
Sekber MPU
1. Belum optimalnya pengembangan layanan On- 1. line system antar provinsi anggota MPU 2. Sulitnya masyarakat untuk mengakses informasi 2.
3. 4. 5.
6. 7.
7
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat kepada Gubernur/Bupati/Walikota bagi percepatan perubahan SOTK Satpol PP sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya bagi daerah yang belum melakukan perubahan SOTK. Perlu tindak lanjut pengembangan kerjasama Satpol PP antar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang difasilitasi Provinsi dalam penanganan penegakan perda dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Provinsi anggota MPU. Menyusun pedoman integrasi layanan online untuk layanan publik Penyusunan sistem informasi terintegrasi terkait transportasi antar anggota MPU untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju pusat wisata, kerajinan dan budaya serta pendidikan. Pembangunan sistem layanan informasi publik. Menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID sebaiknya berada di Dinas Kominfo dan yang belum membentuk Dinas Kominfo, PPID berada di Biro Humas Menyusun Rencana Induk TIK Tingkat Provinsi Melaksanakan forum komunikasi Bid. Kominfo anggota MPU
NO
BIDANG
1
4
KEPADA
ISSUE/PERMASALAHAN
3
4
2
Pendidikan Pelatihan
dan Kepala Lembaga Administrasi Perubahan Kebijakan Diklat Negara Mendagri Lembaga Negara (LAN)
5
6
Kesbangpol
BPBD
Standarisasi Diklat Teknis di Lingkungan Kemendagri
ISI REKOMENDASI 5
Sistem Informasi Sosialisasi Program dan Implement Harus diciptakan standarisasi diklat teknis di lingkungan Kemendagri lengkap dengan kurikulum dan silabinya
Administrasi Perubahan didik dulu baru duduk belum sepenuhnya Sistem Pembinaan karir PNS harus jelas dan promosi dapat dilaksanakan apabila sistem pembinaan karir PNS harus mempertimbangkan Diklat Struktural yang PNS belum tertata telah diikuti
Menteri Dalam Negeri (Dirjen Peningkatan Kewaspadaan Kesbangpol)
Rapat koordinasi Kesbangpo
Gubernur
Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM Kesbangpol (intelejen dan Wasbang)
BNPB
Membangun Jaringan Informasi antar Kesbang anggota MPU
peningkatan
jaringan
aparatur
Kurangnya koordinasi penanganan permasalahan diperbatasan Belum terstandarisasi dan tersosialisasi EWS pada Segera menetapkan standarisasi dalam rangka EWS daerah anggota Mitra Praja Utama yang berlaku seluruh wilayah Indonesia khususunya anggota MPU
BNPB
Belum optimalisasinya pemanfaatan keterlibatan Segera menyusun pedoman pembentukan pemangku jabatan dalam penanganan Resiko Bencana pembinaan forum pengurangan resiko bancana pada daerah anggota Mitra Praja Utama
BNPB
Belum optimalnya pemanfaatan Dana dan peralatan Supaya menyusun peraturan perundangan dalam yang bersumber dari APBN terhadap daerah karena rangka pemanfaatan dana dan peralatan yang belum tersedianya regulasi bersumber dari APBN yang mengacu pada peraturan perundangan yang telah ada
Kemendagri
Menyempurnakan kembali Permendargi pengelolaan keuangan Daerah agar mengakomodir pemanfaatan dana Penanggulangan Bencana 8
dan
tentang dapat untuk
