KLA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PERWUJUDAN HAK ANAK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai visi yaitu terwujudnya kesetaraan gender, dan misi adalah mewujudkan kebijakan yang responsive gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Sesuai dengan visi kementerian, tema perlindungan anak menjadi salah fokus kementerian saat ini dalam mewujudkan misi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi Salah satu kegiatan Kementerian PPPA dalam merespons isu gender terkait perempuan (ibu) dan anak adalah kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Layak Anaka (KLA) adalah sistem pembangunan kabupaten/ kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Adapun Tujuan KLA adalah: Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota. Prinsip, Strategi dan Landasan Hukum Adapun prinsip dalam pengembangan KLA ini, yaitu: non diskriminasi kepentingan yang terbaik untuk anak hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan penghargaan terhadap pendapat anak Sementara Strateginya adalah : PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (= PUHA), pengintegrasian hak-hak anak ke dalam: setiap proses penyusunan, yaitu : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan (
Kota Layak Anak (KLA) dan Tujuannya setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi di setiap tingkatan wilayah, yaitu : nasional, province dan kabupaten/kota Adapun Ruang Lingkup KLA adalah meliputi seluruh bidang pembangunan
Tumbuh Kembang Anak Perlindungan Anak yang diimplementasikan di kabupaten/kota dalam perwujudan Pemenuhan Hak Anak Lebih lanjut, landasan Hukum kegiatan KLA ini adalah: Internasional World Fit For Children Konvensi Hak-hak Anak Millennium Development Goals (MDGs) Nasional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b dan 28c UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025 Inpres 01/2010 ttg Program Prioritas Pembangunan Nasional Peraturan Presiden 5/2010 ttg RPJMN 2010-2014 Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 Peraturan Menneg PP 2 /2009 ttg Kebijakan KLA
Mengapa dikembangkan KLA? KLA dikembangkan dengan pertimbangan, jumlah anak di Indonesia adalah 1/3 (spertiga) dari total penduduk Indonesia. Lebih jauh, anak merupakan investasi SDM yang harus tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi. Pembangunan selama ini masih parsial dan segmentatif, belum peduli/ramah anak, jadi kedepannya harus diwujudkan dengan pendekatan holistik, integratif dan berkelanjutan.
Siapa yang berperan mewujudkan KLA? Lembaga Legislatif: nasional dan daerah Lembaga Yudikatif: nasional dan daerah Pemerintah : pusat/nasional, provinsi, kabupaten/kota desentralisasi, kecamatan, dan desa/ kelurahan Dunia usaha Akademisi Masyarakat: individu: anak dan orang dewasa serta keluarga
Bagaimana mengembangkan KLA? KLA dikembangkan dengan beberapa pendekatan, yaitu: Top-down - Nasional/pusat provinsikab/kota Bottom-up - Gerakan masyarakat - Individu&keluarga RT/RW - desa/kelurahan - kecamatan - kab/kota Kombinasi bottom-up dan top-down
batas
terendah
Bagaimana KLA dapat diwujudkan? Dimulai dari tingkatan paling bawah, atau dapat juga melalui fasilitasi dan dorongan dari pusat Dari individu Dari keluarga Dari RT/RW Dari desa/kelurahan Dari kecamatan Inisiatif kab/kota ybs ---> terealisasi di kabupaten/kota• Pemerintah nasional/pusat melakukan “sample” di beberapa prov atau di seluruh prov Prov melakukan “sample” di beberapa kab/kota atau di seluruh kab/kota Inisiatif kab/kota ybs ---> terealisasi di kab/kota
Kapan KLA diwujudkan? Pada tahun 2009, Kebijakan KLA menjadi lebih formal dengan ditetapkan menjadi Peraturan Meneg PP No. 2/2009. Berdasarkan Peraturan tersebut pada tahun 2010 telah ditetapkan target 20 kab/ kota dengan didukung : -
Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi (Peraturan Meneg PP&PA No. 13/2010) – UKP4 Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan (Peraturan Meneg PP&PA No. 14/2010) – UKP4 Pada tahun 2014 ditargetkan KLA di 100 kab/kota.
Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak I. Aspek Manajemen PERENCANAAN : output dalam bentuk RAD; terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan/atau RKPD); dalam prosesnya melibatkan partisipasi anak (misal: melalui musrenbang) koordinator: Bappeda PENGANGGARAN: pastikan semua rencana dalam RAD memperoleh alokasi anggaran peran legislatif: koordinator: Bappeda PELAKSANAAN: RAD tidak hanya dilaksanakan oleh SKPD, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat PEMANTAUAN: pelaksanaan RAD dipantau secara berkala EVALUASI: pelaksanaan RAD dievaluasi setiap akhir tahun; oleh pihak independen PELAPORAN: hasil pelaksanaan RAD dilaporkan ke pimpinan (dari GT Walikota/Bupati Gubernur Menteri PP dan PA dan Mendagri) koordinator: Badan/ Kantor/Unit PP dan PA II. Aspek Tahapan Pengembangan Diawali dan dilandasi oleh KOMITMEN pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Lembaga Legislatif, Dunia Usaha, Masyarakat SEMUA) Bentuk GUGUS TUGAS: bisa memanfaatkan Tim/Pokja yang sudah ada; tahap awal: libatkan seluruh SKPD terkait (untuk pembagian tugas siapa mengerjakan apa); tahap berikutnya: libatkan Forum Anak (perwakilan anak), lembaga masyarakat, toga, toma, dunia usaha, dll; penetapan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota?
Kumpulkan, olah dan analisis semua DATA ANAK; sehingga diketahui secara jelas besaran masalah anak, di mana saja lokasinya, dll Buat RENCANA AKSI DAERAH (RAD) yang ditujukan untuk mengatasi masalah anak tujuan akhir RAD: pemenuhan hak-hak anak; pembagian peran jelas; dalam proses penyusunan libatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk libatkan anak;penganggaran jelas, dll (Catatan: Upayakan agar RAD terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah: RPJMD atau Renstrada/RKPD; sehingga terjamin pembiayaannya) III. Aspek Substansi yaitu berkaitan dengan 31 (tiga puluh satu) hak anak, yaitu: Hak Sipil dan Kebebasan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Kesehatan dasar dan Kesejahteraan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya Perlindungan Khusus Peran Perencana Memastikan kebijakan, program dan kegiatan yang peduli anak disusun dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan – dalam bentuk: Renstra K/L dan/atau RKP – sesuai dengan tusi K/L (Biro Perencanaan merangkum dari seluruhunit yang ada di K/L). terintegrasi pula dengan: indikator RPJMN, Renstra, RKP, SPM, MDGs, dll; hanya saja,dimensinya “kab/kota”. Kebijakan, program dan kegiatan yang peduli anak tersebut adalah ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak 5 kluster; 31 hak anak. Memastikan kebijakan, program dan kegiatan yang peduli anak tersebut memperoleh alokasi anggaran yang memadai, termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana. Memantau pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang peduli anak, sampai dengan implementasi di tingkat kab/kota. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang peduli anak, untuk memastikan apakah hak-
hak anak terpenuhi saran: evaluasi oleh pihak independent. Dimungkinkan pengintegrasian lokasi pelaksanaan KLA lintas K/L 2014: 100 kab/kota.
