Anggota Komisi XI DPR RI Anggota Fraksi PKS Strategi Pengentasan Kemiskinan dari Hulu ke Hilir
n TASIKMALAYA n GARUT www.kemalstamboel.com
P1
Target Pembangunan 2010, Reformasi Birokrasi yang Stagnan
P4
-HikmahBerani Melakukan Perubahan
P7
Menciptakan politik demokrasi yang berimbang dalam keterwakilan yang benar-benar menjadi penyambung seluruh aspirasi rakyat untuk memajukan bangsa.
kemal stamboel
newsletter
PENGENTASAN KEMISKINAN Strategi dari Hulu ke Hilir Data BPS menunjukkan pada tahun 2008 penduduk miskin di Indonesia mencapai 35 juta jiwa dan dana untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp 63 triliun. Tahun 2009 dana pengentasan kemiskinan mencapai Rp 66,2 triliun dengan jumlah penduduk miskin mencapai 32,5 juta jiwa. Pada 2010 dana pengentasan kemiskinan mencapai Rp 80,1 triliun, namun jumlah penduduk miskin tetap tinggi yakni sebesar 31 juta jiwa. Artinya, penambahan dana sebesar Rp 18 triliun selama dua tahun terakhir hanya bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,1 persen, dari 15,4 persen tahun 2008 menjadi 13,3 persen pada 2010. Belum
lagi, data penduduk yang tergolong hampir miskin (near poor) sebesar 29,38 juta orang. Angka 13,3 persen tersebut juga masih bisa diperdebatkan, mengingat BPS dalam menghitung angka kemiskinan di Indonesia terlalu rendah, yakni rata-rata nasional hanya sebesar Rp211.726,- per bulan atau sekitar Rp7.000,- per hari berdasarkan data 2010. Sementara negara lain sudah menggunakan garis kemiskinan versi Bank Dunia yang sebesar US$2 atau sekitar Rp18.000 per hari. Kalau kita adopsi garis kemiskinan US$2 per hari maka tingkat kemiskinan Indonesia bisa
bertambah menjadi sekitar 42% dari total populasi. Kondisi tersebut terjadi karena strategi pengentasan kemiskinan selama ini masih belum menyentuh berbagai persoalan dari sektor hulu hingga sektor hilir. Sebagian besar upaya tersebut masih bersifat jangka pendek, cenderung re a kt i f d a n b a r u m e nye l e s a i ka n permasalahan hilir saja. Untuk itu perlu dirumuskan suatu inisiatif dan langkah yang serius untuk mengurangi kemiskinan dengan cara yang lebih sistematik, jangka panjang dan menyentuh permasalahan hulu. Sebagai contoh, jumlah petani kita mencapai 44 % dari total angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 46,7 juta jiwa. Jika kita memperhatikan demografi penyebaran penduduk, ± 60 % orang bersambung ke halaman 2 . . .
idealisme . . . lanjutan halaman 1
hidup dari sektor pertanian dan lebih dari 50% penduduk miskin dari sektor pertanian, maka kebijakan yang diambil adalah lebih meningkatkan pembangunan sektor pertanian, dalam arti mewujudkan suatu pertanian yang unggul. Konsep pertanian unggul ini akan memperkuat industri hulu dan hilir telah menganut prinsip-prinsip yang saling terkait. Sektor pertanian dalam proses produksi memerlukan berbagai jenis kebutuhan, seperti : sarana produksi pertanian, pupuk, pestisida, tenaga kerja, modal, lahan, waduk, irigasi, jalan pedesaan dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut merupakan industri hulu bagi sektor pertanian. Namun, bagaimana petani dapat menggarap lahannya dengan optimal jika sarana prasarana terbatas? Bagaimana petani dapat memproduksi padi/beras yang berkualitas jika saluran irigasi tidak baik? Bagaimana petani dapat menjual beras dengan cepat jika infratsruktur di pedesaan jelek dan rusak? Bagaimana distribusi barang-barang pertanian, sayur mayur dan produk petani lainnya dapat berjalan lancar kalau sarana dan transportasi laut tidak dibenahi? Inilah persoalan hulu yang harus dipikirkan dan harus diselesaikan. Sebagaimana diketahui, jumlah penuduk Indonesia tahun 2010 sekitar 237,5 juta jiwa dan sekitar 75%-80% berada di kota kabupaten dan pedesaan. Itu berarti antara 75%-80% warga masyarakat masih menggunakan jalan beraspal, kerikil, dan jalan tanah. BPS tahun 2008 mencatat panjang bentangan jalan seluruh Indonesia adalah 437.759 km, terdiri dari jalan negara 34.628 km, jalan provinsi 40.125 km dan jalan kabupaten/kota 363.006 km. Sementara data Kementerian Perhubungan menyebutkan hingga tahun 2009 panjang jalan negara adalah 38.569,83 km tersebar di 33 provinsi. Dalam RPJMN Buku II, bidang infrastruktur terkait kegiatan prioritas: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
2
2007 16,58
2008 15,42
2009 14,15
Angka Kemiskinan Indonesia (dalam persentase) Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional, salah satu sasarannya adalah terjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 km, dimana tahun 2010 targetnya 31.227.80 Km. Sejauh manakah pencapaiannya? Bagaimana antisipasi dari kerugian yang diderita masyarakat akibat 15 km antrean kemacetan di pelabuhan penyeberangan Merak? Ada sekitar 6.000 truk tertahan, dengan biaya sewa 1 truk 2 juta, dan selama 7 hari artinya dari sewa saja sudah ada kerugian Rp84 milyar. Belum lagi kerugian barang-barang hasil bumi dan hasil pertanian yang diangkut tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur terkait dengan jalan dan sistem transportasi pendukungnya secara langsung maupun tidak langsung telah berdampak sistemik terhadap
2010 13,30
kemiskinan. Karena itu harus ada pembenahan secara lebih serius dan ke b i j a ka n ya n g b e r p i h a k u n t u k memperkuat infrastruktur. Standard Chartered dalam laporan khususnya menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh di kisaran 7,1-7,6% selama 2011-2014 dengan beberapa catatan. Pertama, jika pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur khususnya untuk transportasi sebesar 20% per tahun. Kedua, jika partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mencapai 50% dari apa yang dibutuhkan. Dengan memprioritaskan pembangunan infratruktur, terutama untuk pertanian dan industri, dalam jangka panjang segala hal yang mendorong proses pengentasan kemiskinan akan semakin cepat terselesaikan.n
www.kemalstamboel.com
Anggaran Infrastruktur Pertanian untuk Pengentasan Kemiskinan Perlu Ditingkatkan Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel menilai keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan patut diapresiasi meskipun menurutnya model pengentasan kemiskinan saat ini masih belum signifikan menyentuh berbagai persoalan dari sektor hulu hingga sektor hilir. Menurutnya, peningkatan anggaran penanganan kemiskinan sebesar Rp 18 triliun selama dua tahun terakhir, dimana tahun 2008 dialokasikan sebesar Rp 63 triliun menjadi Rp 80,1 triliun tahun 2010, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,1 persen, dari 15,4 persen tahun 2008 menjadi 13,3 persen pada 2010. Disisi lain masih terdapat penduduk yang tergolong hampir miskin (near poor) yang masih sebesar 29,38 juta. “Data tersebut menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang bersifat hilir dari tahun ke tahun belum berkontribusi signifikan jika dibandingkan dengan besaran dana yang telah dikeluarkan”, jelanya. Untuk itu, menurutnya, perlu d i p e r t i m b a n g ka n s at u p e r u b a h a n paradigma pengentasan kemiskinan melalui sektor hulu. Salah satu tantangan sektor hulu dari permasalahan kemiskinan yang dimaksud adalah pembangunan infrastrukur disektor hulu yang menjadi ruang aktivitas sebagian besar masyarakat miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 31,02 juta jiwa rakyat miskin (2010), 19,93 juta jiwa atau 64 persennya tinggal di perdesaan. “Untuk itu yang diperlukan adalah membangun infrastruktur untuk mereka bisa bekerja
dan meningkatkan produksi. Maka yang terpenting dibangun adalah waduk-waduk, embung, bendungan, dam-dam, irigasi yang luas, pencetakan sawah baru, hinga jalan-jalan di pelosok desa. Ini yang terabaikan agak lama”, imbuhnya. Memperkuat argumentasinya, Anggota DPR dari PKS ini menyampaikan bahwa tahun 2011, pemerintah hanya menyediakan anggaran pembangunan saluran irigasi dan perluasan irigasi lama, senilai total Rp 3 triliun. Proyek irigasi baru ini akan mengairi sawah seluas 65.800 hektare (ha). Proyek baru itu berfokus di luar Pulau Jawa, yakni di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Tahun lalu, anggaran proyek irigasi sekitar Rp 2,5 triliun. Total sawah yang memanfaatkan saluran pengairan itu mencapai 100 ribu ha. Sedangkan anggaran rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak, disiapkan dana Rp 842 miliar untuk mengairi sawah dan ladang seluas 187 ribu ha. “Anggaran Rp 3,8 triliun ini sangat kecil kalau dibandingkan kebutuhan yang ada. Gimana kita mau menopang petani yang jumlahnya banyak dan area pertanian kita yang sangat luas dan belum mendapatkan akses irigasi itu”, tandasnya. Kemal menambahkan data, dimana hingga akhir 2009, total luas sawah
yang sudah mendapat saluran irigasi hanya mencapai 7,2 juta ha. “Padahal data BPS menunjukkan luas sawah padi pada 2010 saja sekitar 12,87 juta hektare. Sedangkan luas lahan pertanian tahun 2010 sekitar 19,81 juta hektare. Baru 36,3% yang teririgasi. Ini kan kesenjangan sangat luar biasa, dan kalau tidak terairi maka produktivitasnya juga rendah. Kalau kita bisa meningkatkan anggaran untuk waduk-waduk, embung, dam-dam dan irigasi secara signifikan tentu tingkat produktifitas petani akan meningkat. Otomatis panen bisa lebih baik, kesejahteraan meningkat ”, jelasnya. Kemal juga prihatin dengan anggaran untuk fungsi pertanian yang sangat rendah, dimana dalam APBN-P sebelumnya hanya 0,9% atau 10,16 triliun. Disamping itu pembiayaan sektor pertanian dari lembaga keuangan juga masih sangat kecil. “Tentu ini butuh keberanian dan keberpihakan anggaran. Meski manfaatnya tidak langsung bagi pemerintah berkuasa, tetapi ini benarb e n a r s a n g a t b e r m a n fa a t b a g i peningkatan produktifitas petani dan pertanian nasional. Manajemen air dan infrastruktur hulu pertanian ini sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan petani”, tandasnya. Selain itu, menurutnya, karena rakyat miskin di perdesaan tersebut kebanyakan adalah petani gurem (penggarap kurang dari 0,5 hektare) dan buruh tani yang tidak memiliki lahan (landless) maka diperlukan kebijakan untuk meningkatkan penguasaan lahan petani. “Kita perlu membagikan lahanlahan yang dikuasai negara yang tidak produktif. Tanah itu akan produktif kalau diberikan ke rakyat. Kebijakan ini akan sangat baik jika kemudian didukung anggaran infrastruktur hulu pertanian yang memadai dan ketersediaan sarana produksi pertanian, pupuk, dan pestisida yang terjangkau. Kalau ini berjalan, kita akan menjadi raja pangan dunia, dan kemiskinan petani akan turun drastis. Kita bisa bermimpi lagi tentang negeri ya n g ge m a h r i p a h l o h j i n a w i ”, pungkasnya.n
3
dari senayan Jakarta - Terkait dengan tidak tercapainya target reformasi birokrasi dan tata kelola yang menjadi bagian dari 11 prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2010, Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Stamboel menilai perlu ada upaya ekstra untuk menjalankan reformasi birokrasi. “Tahun lalu secara umum reformasi birokrasi kita stagnan. Khususnya untuk indikator indeks persepsi korupsi yang skornya masih sama dengan skor 2009. Untuk itu tahun 2011 ini pembenahan birokrasi harus benar-benar menjadi fokus”, ujarnya. Kementerian PPN/Bappenas dalam raker dengan Komisi XI (28/2) melaporkan tiga dari 11 program prioritas pembangunan nasional pada tahun lalu tidak memenuhi target. Ketiga program prioritas tersebut adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, ketahanan pangan, dan energi. Sedangkan sembilan program prioritas lainnya dinyatakan tercapai yaitu pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Selanjutnya program daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan daerah pascakonflik, serta program kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Berdasarkan evaluasi prioritas pemerintah pada 2010 reformasi birokrasi dan tata kelola khususnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN meleset dari target. Bahkan menurut Menteri PPN, prioritas tersebut belum menunjukkan tandatanda kemajuan, terlihat dari indeks persepsi korupsi (IPK) yang stagnan sejak tahun 2009. Dimana IPK tahun 2009 dan 2010 hanya berada pada kisaran 2,8. Sementara pemerintah menargetkan angka 5 pada 2014. Kemal juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan terutama pemberantasan korupsi menjadi episentrum dalam
4
Target Pembangunan 2010, Reformasi Birokrasi yang Stagnan
2008
indeks persepsi korupsi
2,6
menyelesaikan banyak masalah bangsa. Menurutnya saat ini korupsi masih merupakan sumber bencana bagi negara dan telah menjalar keberbagai arah, “berjamaah” dan terdesentralisasi. Disamping itu korupsi telah memberikan efek multiplikasi yang membuat negara ini menghadapi berbagai persoalan yang akut, seperti ekonomi biaya tinggi, kehilangan daya saing, rendahnya mutu pendidikan, rusaknya moralitas bangsa, kesenjangan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang terbatas, inflasi yang tinggi, serta melahirkan kemiskinan dan pengangguran yang meluas. “Korupsi harus dipandang sebagai akar dan sumber berbagai masalah, maka penyelesaiaanya, akan menjadi episentrum dalam menyelesaikan masalah ekonomi biaya tinggi dan daya saing nasional kita. Ini
2,8
2,8
2009
2010
harus benar-benar jadi perhatian pemerintah kedepan. Apalagi anggaran untuk remunerasi birokrasi juga sudah ditambah sangat besar tahun ini”, jelasnya. Sebagaimana diketahui, dalam APBN 2011 terdapat Rp 15 triliun yang dialokasikan untuk remunerasi. Dari anggaran tersebut pemerintah siap mengucurkan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk remunerasi 8 Kementerian/Lembaga yang disetujui menerima remunerasi pada tahun 2010. Kedelapan K/L tersebut adalah Bappenas, Ke m e n ko Pe r e ko n o m i a n , B a d a n Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kemenko Kesra, Kemenko Polhukam, Polri, Kementerian Pertahanan/TNI.n
www.kemalstamboel.com www.kemalstamboel.com
Upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur oleh BUMN dalam Enam Koridor Ekonomi Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Stamboel menyambut baik rencana besar pemerintah untuk mengembangkan e n a m ko r i d o r e ko n o m i b e s e r ta pembangunan 17 proyek infrastruktur dalam koridor ekonomi tersebut. “Kalau program ini benar bisa berjalan, koridor ekonomi ini akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kita. Akselerasi pembangunan juga akan semakin cepat. Dengan enam koridor ekonomi yang menyebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi-Maluku Utara, Bali dan Papua ini, kita harapkan pemerataan kue ekonomi juga akan semakin baik”, ujarnya. Sebagaimana diketahui dalam rapat kerja yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama menterimenteri bidang ekonomi, para gubernur seluruh Indonesia, dan para direktur utama dari 67 BUMN membahas rencana tersebut untuk menjalankan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EN). Diperkirakan, pengembangan koridor ekonomi akan menghabiskan Rp609 triliun, sementara 17 proyek infrastruktur akan menyerap Rp226,67 triliun. Sebagai sumber pendanaan, pemerintah menunjuk 66 BUMN sebagai penopang utama proyek tersebut. Untuk mengikat komitmen BUMN, presiden berencana akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional. “Upaya mendorong BUMN tersebut sangat tepat, karena mereka memiliki dana yang besar. Aset BUMN yang mencapai lebih dari Rp2.500 triliun betul-betul perlu didayagunakan untuk pembangunan. Tetapi yang perlu diperhatikan, mekanisme pelibatan pendanaan BUMN ini harus tetap prudent dan sesuai core business mereka. BUMN Karya bisa fokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas misalnya. Sedangkan yang lain dapat terlibat sesuai dengan bisnisnya pada pengembangan
Gambar: Peta Pembagian Enam Koridor Ekonomi
industri sesuai keunggulan masingmasing koridor ekonomi”, paparnya. Kemal juga sependapat terkait dengan rencana dalam pengembangan infrastruktur tersebut yang akan mengutamakan pengembangan jaringan moda tranportasi masal kereta api di koridor Sumatera dan koridor Jawa. Selain pengembangan kereta api, dalam rencana tersebut pemerintah juga akan berfokus pada pembangunan Jalan tol Trans Jawa dan lingkar Jakarta, senilai Rp 28,3 triliun, yang akan dipimpin oleh PT Jasa Marga dan pembangunan jalan tol Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai, senilai Rp 1,6 triliun, dengan kerjasama PT Angkasa Pura I, PT Jasa Marga, PT Pengembangan Pariwisata Bali, dan BUMN konstruksi. Perluasan pelabuhan Tanjung Priok, dengan total anggaran Rp 22 triliun. “Semua infrastruktur ini sebenarnya sudah kebutuhan mendesak kita. Dampak ekonomi akan sangat besar kalau ini berhasil. Maka pemerintah harus benar-benar serius untuk membongkar berbagai hambatan penyumbatnya. Negara dan pemerintah jangan kalah dengan berbagai faktor penghambat”, tandasnya.
Kemal juga menyampaikan, jika pembangunan koridor dan akselerasi infrastruktur tersebut sukses, maka kedepan pertumbuhan ekonomi kita akan bisa lebih tinggi dan berkelanjutan diatas 7% bahkan 8%. Menurutnya faktor penghambat pembangunan dan pertumbuhan kita selama ini menurutnya, merujuk beberapa riset, yang paling utama adalah buruknya infrastruktur, diikuti ketidakpastian hukum, aturan daerah yang menghambat, masalah ketenagakerjaan, masalah perpajakan serta bea cukai. “Agar proyek besar ini tidak macet ditengah jalan, seperti beberapa rencana sebelumnya, pemerintah perlu konsentrasi untuk mengeksekusi realisasi pendanaan, penyediaan lahan dan koordinasi antar lembaga atau institusi. Hambatan birokrasi harus dipangkas. Ini penting, karena menyangkut 6,6 juta tenaga kerja yang rencananya akan diserap dari berbagai program pembangunan ini. Harus konsisten dan presisten disini, kalau tidak, maka akan berpotensi macet”, tutupnya.n
5
dari senayan
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2010-2011 (Januari - April 2011), Kemal Stamboel menjalankan fungsi legislasi untuk pembahasan rancangan undang-undang, antara lain Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana, dimana Kemal merupakan pimpinan Panita Kerja yang membahas RUU ini. Kemudian Kemal juga aktif sebagai Anggota Panja Rancangan UndangUndang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Rancangan Undan-Undang tentang Akuntan Publik. Selain itu Kemal juga ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang
Dalam pembahasan RUU Transfer Dana, Kemal Stamboel memperjuangkan agar perlindungan nasabah dan pengguna jasa memiliki ketentuan yang jelas dan tegas, sehingga UU ini nantinya dapat menjadi payung hukum yang memberikan jaminan keamanan dan kelancaran proses transaksi transfer dana. Sehingga dengan jaminan keamanan tersebut diharapkan sektor investasi, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya akan tumbuh berkembang yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. RUU tentang Transfer Dana akhirnya telah disepakati untuk menjadi UU tentang Transfer Dana dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Februari 2011
RUU tentang Transfer Dana RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
Dalam pembahasan RUU OJK, Kemal Stamboel memperjuangkan agar institusi OJK dapat memastikan transparansi lembaga keuangan serta produk dan jasanya, sehingga dapat melindungi nasabah dan publik secara luas. Kemal Stamboel juga berusaha untuk memastikan terbentuknya OJK yang memiliki governance yang baik, memiliki akuntabilitas serta transparansi yang baik, dan mampu berkoordinasi dengan otoritas yang lain secara cepat (terutama ketika terjadi krisis). OJK harus menjadi institusi yang independen dan akuntabel.
6
Dalam pembahasan RUU Akuntan Publik, Kemal Stamboel memiliki visi agar UU tersebut dapat meningkatkan integritas dan wibawa profesi Akuntan Publik sehingga dapat meningkatkan transparansi dan governance dunia usaha dan institusi publik yang diharapkan berdampak pada peningkatan kinerja perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Substansi yang diperjuangan: peningkatan integritas, independensi dan wibawa profesi akuntan publik; pengaturan akuntan publik asing; memberikan sarat yang lebih mudah untuk menjadi akuntan publik; dan pegaturan masalah pidana secara detail dan fair. Rancangan UU ini telah mendapatkan kesepakatan pemerintah dan DPR pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 April 2011
RUU tentang Akuntan Publik RUU tentang Mata Uang
Dalam pembahasan RUU Mata Uang, Kemal Stamboel memperjuangkan agar good governance juga menjadi prinsip dalam pengaturan dan pengelolaan mata uang. Untuk itu mekanisme check and balance mutlak diperlukan. Untuk itu menurutnya, Bank Indonesia perlu berkoordinasi dengan Pemerintah dalam Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Rupiah. Sedangkan terkait dengan Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan Rupiah, kewenangan tersebut harus tetap menjadi otoritas Bank Indonesia. Selain itu perlu dilakukan audit secara periodik terhadap pelaksanaan Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah oleh BPK dan adanya kewajiban BI melaporkan pelaksanaan pengelolaan rupiah secara periodik kepada DPR-RI
tausiyah
Berani Melakukan Perubahan Menelusuri jalan hidup kadang tidak seperti mengikuti rumus berhitung. Satu tambah tiga tidak selalu menjadi empat. Kadang cuma dua, satu, bahkan tidak ada hasil sama sekali. Butuh bekal cukup agar hasil bisa optimal. Ada keraguan yang cukup kuat pada diri Zaid bin Tsabit ketika Umar bin Khaththab mengusulkan sesuatu: Alquran harus dibukukan. Saat itulah Zaid bin Tsabit berucap, “Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah?”
Allah ilhamkan pada Umar bin Khaththab. Kalau saja tidak ada pemaksaan kemampuan dari potensi yang dimiliki Zaid bin Tsabit. Mungkin, kita tidak bisa menemukan mushaf Alquran. Perubahan diri tidak selalu datang dari luar Islam mengajarkan bahwa ukuran takdir bukan urusan manusia. Itu rahasia Allah. Jangan pernah mencoba-coba menerka
Karena itu, satu hal yang juga tak boleh lepas dalam melakukan perubahan diri: kerja keras tidak cukup pada tenaga fisik. Melainkan juga butuh kekuatan jiwa. Bahkan justru, jiwalah yang bisa menjadi penentu. Orang bisa tahan dengan yang namanya gagal karena jiwa ini. Dan ketakwaan adalah perhiasan jiwa yang paling mahal. Maha Agung Allah dalam firmanNya, “Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.” (QS. 2: 197)
Umar pun akhirnya menjelaskan. “Perang Yamamah telah banyak menewaskan banyak penghafal Alquran. Aku khawatir, peperangan lain juga akan mengurangi jumlah penghafal Quran di daerah-daerah. Sehingga, banyak bagian Alquran yang menghilang.” Khalifah Abu Bakar pun setuju dengan usulan Umar. Ia meminta Zaid sebagai koordinator. “Demi Allah,” kata Zaid. “Sekiranya mereka menyuruhku untuk memindahkan sebuah gunung, tidaklah lebih berat bagiku daripada perintah mengumpulkan Alquran.”
takdir. Apalagi sampai meyakini kalau takdir sudah diputuskan. Manusialah yang mesti mengejar dan berjuang agar nasib bisa selalu baik.
Penggalan kisah di atas memberikan dua pelajaran. Pertama, ide perubahan bukan sesuatu yang tabu. Selama bukan persoalan prinsip, perubahan sangat terbuka lebar. Di pintu inilah, muncul banyak mujtahid Islam. Dari pintu ini pula, Islam menelurkan banyak ahli di bidang pengetahuan.
Mungkin, akan ada jarak antara keinginan dengan kenyataan. Antara rencana dengan modal diri. Jarak itulah yang mesti diperkecil dengan kerja. Semakin kecil jarak yang diinginkan, tentu butuh kerja yang kian berat. Yang mesti dipegang adalah perubahan tidak datang secara tiba-tiba dari luar. Perubahan harus direncanakan.
Pelajaran kedua, perubahan kadang seperti yang dialami Zaid bin Tsabit. Berat dan meragukan. Tapi, di sinilah tantangan sebuah perubahan. Perubahan yang baik justru butuh paksaan. Bisa berupa mengikis halangan psikologis, tradisi, dan doktrin yang belum berdasar.
Maha Benar Allah dalam firman-Nya, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....” (QS. 13: 11) Tidak semua rencana baik berjalan mudah Di sinilah seni mengelola hidup. Ia bukan seperti ilmu berhitung yang bisa dikira-kira pasti. Karena dalam melakukan perubahan,
Kalau saja tidak ada ide cemerlang yang
satu tambah dua tidak selalu jadi tiga. Bisa cuma dua, atau bahkan tidak ada hasil sama sekali.
Perubahan diri butuh paksaan Apalah arti bekal yang cukup kalau perubahan belum jadi pilihan. Harus ada kesadaran kalau masalah harus dihadapi dan diselesaikan. Bukan dihindari. Inilah kesiapan mahal agar perubahan bisa berjalan sukses. Salah satu bentuk kesadaran itu adalah perubahan butuh paksaan. Menariknya, paksaan bisa datang dari luar diri. Bisa dari alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan bencana alam lainnya. Dan ini memaksa orang-orang di sekitar melakukan perubahan. Bisa juga paksaan datang dalam bentuk lain. Misalnya, seorang akhirnya berwiraswasta ketika perusahaan tempat ia kerja bangkrut. Paksaan jenis ini tentu lebih sangat tidak mengenakkan. Lebih sakit. Bayangkan jika yang dipaksa sama sekali tidak siap mental. Perubahan tidak akan menuju perbaikan. Justru menjadi keterpurukan. Karena itu, perubahan tidak cukup cuma rencana dan modal, tapi juga paksaan. Dari sinilah kerja dimulai. n Selamat melakukan perubahan!
7
kemal azis stamboel
Partisipasi pada Masa Sidang III (2010 - 2011) 12 Januari 2011 Rapat Intern Komis XI DPR RI
Bekerja untuk Indonesia
21 Februari 2011 Rapat Intern Komisi XI
Kemal Azis Stamboel lahir di Malang, 17 Agustus 1949. Ia Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Di Pemilihan Anggota Legislatif April tahun depan, Kemal diusung partainya menjadi Calon Anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 11 yang membawahi Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya.
17 Januari 2011 21 Februari 2011 RDP dengan Dewan Komisaris Rapat Panja Akuntan Publik LPS dan Dirut Bank Mutiara 22 Februari 2011 18 Januari 2011 Rapat Paripurna (Pembahasan RDP dengan Komite Hak Angket Perpajakan) Pengawas Perpajakan 28 Februari 2011 20 Januari 2011 Raker Komisi XI dengan Menteri Rapat Intern Komisi XI DPR RI PPN/Kepala Bappenas 24 Januari 2011 RakerKomisi XI dengan Gubernur BI
8 Maret 2011 Kunjungan Panja Mata Uang Komisi XI ke Perum Peruri
26 Januari 2011 9 Maret 2011 Konsiyering Komisi XI dengan Sosialisasi Renstra DPR RI 2010Gubernur BI 2014 ke Yogyakarta 27 Januari 2011 Rapat Intern BURT 7 Februari 2011 Rapat Pimpinan Komisi XI, Kapoksi, dan Menteri Keuangan RI
9-11 Maret 2011 Konsinyering RUU Akuntan Publik 14 Maret 2011 Raker Komisi XI dengan Menteri BUMN
7 Februari 2011 15 Maret 2011 Rapat Intern Komisi XI DPR RI RDP Komisi XI dengan Dirut PTPN II, III, IV, V 7 Februari 2011 Rapat Dengar Pendapat (RDP) 16 Maret 2011 dengan Dirut BRI Rapat Panja Badan Fungsional Keahlian BURT 8 Februari 2011 Raker Komisi XI dengan 5 April 2011 Menteri Keuangan RI Rapat Paripurna DPR RI 9-11 Februari 2011 Pembahasan DIM RUU Akuntan Publik 14 Februari 2011 Raker Komisi XI dengan Gubernur Bank Indonesia 16 Februari 2011 Rapat Paripurna DPR RI 17 Februari 2011 Raker Pansus RUU Transfer Dana dengan Pemerintah 17 Februari 2011 Rapat Intern Panja Utang & Piutang Komisi XI DPR RI 17 Februari 2011 Rapat Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI dengan BPS dan BULOG 18-19 Februari 2011 Pembahasan DIM RUU Akuntan Publik
5 April 2011 Rapat Intern Komisi XI dan Raker dengan Menkeu dan Menhunkam RI 5 dan 6 April 2011 Raker Komisi XI dengan Gubernur BI, Kapolri dan CCO Citibank 7 April 2011 Rapat Paripurna DPR RI 7 dan 8 April 2011 Rapat Intern Komisi XI terkait kasus Citibank 7 April 2011 RDP dengan Dirut PT. Garuda Indonesia dan Dirut PT. Krakatau Steel 8 April 2011 Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2010-2011
Kantor: Gedung Nusantara I DPR RI Lantai 4 Ruang 0418 Telp (021) 5756474, Fax (021) 5756475 www.kemalstamboel.com Email:
[email protected]
Kemal Stamboel dibesarkan oleh seorang ibu yang mewarisi gaya didikan Si Jalak Harupat, Oto Iskandar Di Nata. Aki Oto seorang Pahlawan Nasional yang pernah menjabat sebagai Ketua Paguyuban Pasundan. Ia juga pencetus pekik “Merdeka” sebagai salam nasional. Kemal Stamboel lahir dari keluarga yang punya perhatian dengan pendidikan. Kakeknya dokter, ayahnya tentara yang kemudian menjadi diplomat. Kemal sendiri memperoleh gelar Master of Science untuk Business Managemant dari MIE Boston, Amerika Serikat. Sebelumnya ia meraih gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Selama 25 tahun Kemal bekerja sebagai Presiden Direktur di PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia dan Country Leader di IBM Business Consulting Indonesia. Lima tahun terakhir ini, ia aktif membantu Pemerintah RI sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. Ia juga dilantik Presiden menjadi Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi Nasional (DeTIKnas). Di saat bersamaan, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai komisaris beberapa perusahaan BUMN dan Swasta. Kemal Stamboel yang semasa kuliah di Fakultas Psikologi Univesitas Padjajaran, menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa sampai kini masih meluangkan waktu untuk aktif di sejumlah organisasi, baik sosial maupun profesi, baik sebagai pendiri ataupun pengurus. Bapak tiga putra ini aktif menjadi Dewan Penyantun Masyarakat Transparansi Indonesia, Ketua Yayasan WWF Indonesia, Dewan Penasehat Yayasan Cahaya Guru, Yayasan Lontar, Yayasan Sampoerna, dan Yayasan PPSDMS Nurul Fikri. Nama kakek dari lima orang cucu ini, juga tertera sebagai former President Indonesia Financial Association (IFEA), Anggota Komiter Nasional Kebijakan Governance (KNKG), pendiri Indonesia German Circle (IGC), dan pendiri Indonesia Intitute for Good Governance (IIGC).n
Komisi XI DPR RI Ruang Lingkup · Keuangan · Perencanaan Pembangunan Nasional · Perbankan · Lembaga Keuangan Bukan Bank
Mitra Kerja · Kementerian Keuangan RI · Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS · Bank Indonesia · Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank · Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) · Badan Pusat Statistik (BPS) · Setjen BPK RI · Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) · Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)