DOKUMEN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN

DOKUMEN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN

Ini adalah panduan bagi Serikat Buruh/Pekerja untuk berpartisipasi POVERTY REDUCTION dalam konsultasi PRSP. STRATEGY PAPER (PRSP) Materi dalam panduan ini diadaptasi dari sumber penerbitan International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU). ILO mengucapkan terima kasih atas kerjasama ICFTU.

BAB I PENDAHULUAN Lebih dari setengah abad terakhir, lembaga donor internasional khususnya Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund, IMF) merupakankekuatan utama yang mengarahkan ekonomi global. Didukung oleh negara-negara maju dan mengelola dana ratusan miliar dollar AS, Bank Dunia dan IMF amat berpengaruh menentukan kebijakan ekonomi domestik maupun internasional. Melalui pendanaan pembangunan dan beragam utang, Bank Dunia dan IMF mempengaruhi pemerintahan negara-negara berkembang, tanpa ada kewajiban transparansi terhadap pemerintah atau rakyat negara berkembang. Hampir sepanjang keberadaan mereka, Bank Dunia dan IMF bekerja di belakang layar dalam mengarahkan kebijakan ekonomi negara berkembang. Mereka memberikan bantuan keuangan dan pembangunan bersyarat melalui Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Progams, SAP) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tetapi, berbagai ukuran dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk yang tercantum dalam Program Penyesuaian Struktural, seperti perampingan birokrasi, privatisasi, dan deregulasi aturan perburuhan berdampak buruk pada kehidupan kaum miskin dan buruh/pekerja pria maupun perempuan. Progam Penyesuaian Struktural juga gagal mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memperkecil Gugatan dan kritik terhadap kebijakan dan program lembaga-lembaga keuangan internasional mulai meningkat sejak sepuluh tahun terakhir. Koalisi berbagai kelompok dan sektor masyarakat, termasuk serikat buruh/serikat pekerja, mulai menekan Bank Dunia dan IMF agar meninjau kembali struktur dan kegiatan tradisional mereka dan mulai menjalankan program secara Dalam upaya merespon kritik terhadapnya, pada bulan September 1999 Bank Dunia dan IMF meluncurkan sebuah kerangka kerja baru dalam mengelola pinjaman dan

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan

3

program penguranganutang. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP) menjadi landasan bagi seluruh program pinjaman untuk 80 persen negara-negara termiskin. PRSP diperuntukkan bagi pemerintah negara miskin dan berkembang, disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah negara debitur berdasarkan masukan dari masyarakat sipil dan arahan dari Bank Dunia dan IMF. PRSP dirancang untuk: -

Mengukur angka kemiskinan di suatu negara.

-

Menetapkan target dan tujuan program pengentasan jumlah penduduk miskin.

-

Menyusun program kebijakan dan bantuan/ utang yang dibutuhkan.

Menurut lembaga donor, PRSP harus menjamin bahwa kebijakan makroekonomi, struktural dansosial negara pengusulnya searah dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sosial. Yang terpenting adalah PRSP mensyaratkan agar penyusunannya melibatkan kekuatan masyarakat sipil, termasuk buruh/pekerja dan Serikat Buruh/ Serikat Pekerja (SB/SP). Hal ini paling tidak merupakan bentuk pengakuan terhadap hak rakyat untuk ikut menentukan keputusan ekonomi yang mempengaruhi kepentingan mereka. Harus diakui PRSP memiliki beberapa kelemahan. PRSP tidak akan secara otomatis mengubah seluruh kebijakan Bank Dunia dan IMF. Kita tahu, meski partisipasi publik dan pengentasan jumlah penduduk miskin menjadi prioritas, lembaga donor belum secara nyata mengubah kondisi makroekonomis yang memperburuk tingkat kemiskinan seperti yang diperjuangkan oleh SB/SP dan kekuatan masyarakat sipil. Pemerintah negara berkembang diminta merumuskan program penanggulangan kemiskinan, tapi pelaksanaannya bergantung pada utang yang syaratsyaratnya justru memperburuk kemiskinan. Jadi tarik-menarik antara kepentingan

4

mengentaskan dan memelihara stabilitas ekonomi makro menciptakan ketegangan yang belum ditemukan jalan keluarnya. Terlepas dari keterbatasan proses PRSP, Organisasi Buruh International (International Labor Organization, ILO) bersama kalangan SP/SB internasional mendorong SP/SB di negara anggotanya terlibat dalam konsultasi PRSP. Alasannya sebagai berikut: 1. Buruh/pekerja dan SP/SB pada dasarnya berhak menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan ekonomi di negara masing-masing. Meski memiliki kelemahan, proses konsultasi PRSP menyediakan forum yang menjamin hak tersebut. 2. Tidak ada yang mampu mewakili kepentingan buruh/ pekerja atau SP/SB sebaik mereka sendiri. 3. SP/SB dapat meyakinkan pemerintah bahwa penghormatan atas hak dasar buruh/pekerja, tempat kerja yang layak, dan lingkungan kerja yang memenuhi standar harus menjadi faktor kunci dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan nasional. 4. SP/SB dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan kaya-miskin. Strategi SP/SB yang terbukti mampu mengangkat anggotanya dari kemiskinan (melalui kenaikan upah, perbaikian lingkungan kerja, dan peningkatan keamanan dan keselamatan kerja) harus menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah soal penanggulangan kemiskinan. 5. Banyak kebijakan pemerintah yang berasal dari desakan dari IMF dan Bank Dunia, misalnya skema privatisasi dan reformasi sistem pensiun, berdampak langsung para pekerja dan serikat pekerja secara umum. 6. SP/SB memahami benar pentingnya upaya mengaitkan isu keadilan sosial dengan keadilan ekonomi. Pemahaman tersebut bisa menjembatani kebijakan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan

5

ekonomi yang senjang dengan terwujudnya keadilan dan penanggulangan kemiskinan. 7. Barangkali SP/SB belum memiliki kemampuan dan sumber daya memadai untuk mengusungkampanye PRSP yang intensif. Tetapi, mereka tetap harus terlibat sejauh yang mereka mampu. Jika SP/SB menolak terlibat sama sekali dalam konsultasi PRSP, proses tersebut justru akan semakin mengingkari hak-hak buruh/ pekerja. Booklet pendek ini disusun untuk membantu aktivis SP/SB menggali informasi tentang konsep PRSP dan cara-cara berpartisipasi di dalam konsultasi PRSP. Bab II menjelaskan dengan terperinci kerangka kerja PRSP dan proses konsultasinya, selain menjelaskan unsur-unsur khas PRSP yang harus diperhatikan oleh SP/SB. Bab III memaparkan tempat di mana serikat buruh bisa memperoleh informasi lanjutan dan membangun jaringan. Bab IV menawarkan rencana kerja yang bisa dijalankan SP/SB untuk mempersiapkan konsultasikonsultasi dan cara berpartisipassi secara efektif. Di bagian penutup terdapat lampiran yang memuat rangkuman istilahistilah penting.

6

BAB II PROSES DAN ISI PRSP Bank Dunia dan IMF menetapkan bahwa negara-negara penghutang berpendapatan rendah akan menjadi sasaran program penghapusan utang luar negeri yang bernama Prakarsa HIPC (HIPC Initiative). HIPC adalah Heavily Indebted Poor Countries atau kelompok negara penghutang berpendapatan rendah. Untuk mendapatkan penghapusan utang permanen dari lembaga donor, pemerintah negara miskin harus melengkapi PRSP dan melaksanakannya Kurang lebih 40 negara yang baru mendapatkan utang berbunga rendah dari IMF (melalui PGRF) dan dari Bank Dunia (melalui IDA) harus menyerahkan PRSP lebih dulu. Berikut ini berbagai jenis pogram bantuan yang menggunakan kerangka penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan Bank Dunia dan IMF yang pemberiannya dipengaruhi oleh PRSP.

I. KERANGKA KERJA PRSP Melalui pendekatan penanggulangan kemiskinan yang baru, seluruh strategi dan programpemberian/penghapusan utang oleh IMF dan Bank Dunia menjadi bergantung pada PRSP yang diusulkan pemerintah negara debitur. PRSP akan digunakan untuk menentukan Prakarsa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) adalah program IMF dan Bank Dunia yang melibatkan perjanjian bilateral dan multilateral antarnega kreditur untuk memberi utang baru untuk mengentaskan kemiskinan di negara miskin yang utangnya sangat Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Reduction Growth Facility) adalah pinjaman berbungan rendah yang diberikan oleh IMF untuk negara-negara yang sangat miskin. Program ini menggantikan ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility) meski syarat-syarat pemberian dan kriteria Structural Adjustment untuk PGRF kerap sama Asosiasi Pembangunan Internasional (International


7

Development Association, IDA) merupakan program andalan Bank Dunia yang menyediakan pinjaman jangka panjang berbunga rendah untuk negara-negara termiskin di kawasan dunia ketiga. Sekarang, 78 menerima bantuan IDA. Strategy Asistensi Negara Anggota (Country Assistant Strategy, CAS) adalah “rencana bisnis” Bank Dunia untuk pembangunan negara anggotanya. Berisi strategi yang digunakan oleh Bank Dunia untuk melakukan asistensi dan pengawasan di negara anggota untuk program penanggulangan kemiskinan Agar bantuan yang sedang berjalan tidak terputus karena menunggu PRSP, Bank Dunia dan IMF mengizinkan pemerintah membuat PRSP Sementara (Interim PRSP, disingkat dengan I-PRSP). Fungsinya sama dengan PRSP, yakni sebagai dasar pemberian dan penghapusan utang, tapi berlaku hingga PRSP selesai disusun. PRSP Interim lebih singkat dan boleh disusun tanpa melibatkan kalangan masyarakat sipil. Dalam PRSP Interim dicantumkan situasi kemiskinan, rencana dan jadwal penyusunan PRSP, dan kerangka kerja untuk program ekonomi makro jangka menengah. Pelaksanaan PRSP diharapkan berdampak pada perbaikan kondisi utang luar negeri secara struktural. Hal ini sebagian bergantung pada kemampuan SP/SB dan masyarakat sipil lain untukmempengaruhi pembuatan PRSP dan niat baik pemerintah untuk membuat PRSP yang memihak masyarakat miskin, meski harus mengabaikan kebijakan propasar yang oleh lembaga donor diyakini sebagai cara penting mendorong pertumbuhan ekonomi. Masih harus kita tunggu, apakah lembaga donor bersedia menerima usulan dalam PRSP untuk memperbaharui syarat reformasi struktural secara substansial atau tidak.

II. PROSES PARTISIPATIF Menurut lembaga donor, pemerintah negara debitur harus membuat PRSP dengan melibatkan masyarakat sipil (misalnya serikat buruh/pekerja, LSM, sektor swasta, akademis). IMF dan Bank Dunia tidak memberi persyaratan khusus bagaimana partisipasi ini dilakukan. Bahkan IMF dan Bank Dunia tidak 8

mewajibkan pemerintah memasukkan masukan dari luar pemerintah. Meski demikian IMF dan Bank Dunia telah menyiapkan Buku Panduan PRSP (PRSP Sourcebook) yang berisi panduan cara-cara yang dapat diikuti oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam buku panduan ini dinyatakan SP/SB merupakan salah satu unsur sah yang boleh terlibat dalam pembuatan PRSP. Buku panduan ini ditulis dalam beberapa bahasa dan dapat diperoleh di website http:// www1.worldbank.org/prsp. SP/SB harus merujuk buku panduan ini jika ingin berperan dalam konsultasi PRSP dan berhadapan dengan IMF dan Bank Dunia. Saat ini, hanya sedikit negara yang berhasil menyusun PRSP dan tidak semuanya melibatkan SP/SB dalam proses penyusunannya. Pengalaman banyak negara dalam menyusun PRSP memang berbeda-beda. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa selama ini pembuatan PRSP mengandung beberapa kelemahan berikut: Organisasi masyarakat sipil kesulitan mendapatkan informasi yang terbaru dan lengkap tentang PRSP, baik dari pemerintah maupun lembaga donor. Dalam konsultasi, proses partisipasi berjalan semu karena masukan dari kalangan masyarakat sipil jarang sekali dimasukkan dalam rancangan akhir PRSP. Contoh partisipasi yang bagus adalah di Uganda. Tahun 1997 rencana aksi penanggulangan kemiskinan (Poverty Eradication Action Plan) disusun bersama oleh pemerintah dan masyarakat sipil, meski sayangnya SP/SB tidak dilibatkan. Penyusunan PRSP sering terburu-buru karena pemerintah ingin secepatnya mendapatkan utang baru. Akibatnya kualitas PRSP rendah dan partisipasi masyarakat sipil diabaikan. Namun, ada tanda-tanda IMF dan Bank Dunia mulai memberi batas waktu yang longgar untuk menjaga kualitas PRSP. Kondisi makroekonomi tradisional dan parameter fiskal masih menekankan biaya-biaya kriteria penanggulangan kemiskinan riil yang ditentukan tanpa masukan masyarakat sipil. Meski tahu bahwa PRSP disusun tanpa partisipasi masyarakat sipil yang


9

memadai, Bank Dunia dan IMF tidak pernah menolak usulan PRSP dari pemerintah. Di sisi lain, ada pula masukan positif dari keterlibatan kelompok masyarakat sipil. Jaringan Eropa untuk Utang dan Pembangunan (European Debt and Development Service) melaporkan, umumnya konsultasi PRSP menghasilkan partisipasi masyarakat sipil yang lebih terorganisir dan lebih didengarkan pemerintah. Di Malawi, organisasi masyarakat sipil berhasil melobi pemerintah dan lembaga donor untuk memperpanjang waktu pembahasan PRSP agar partisipasi warga negara semakin luas. Di Uganda, SP/SB yang tadinya tidak dilibatkan dalam konsultasi PRSP menuntut dilibatkan dalam pelaksanan, pengawasan, dan revisi PRSP di periode berikutnya. Tuntutan itu akhirnya disetujui pemerintah Uganda. Agar aspirasinya didengarkan dalam konsultasi PRSP, SP/ SB harus melibatkan diri lebih dini dan intensif. Untuk itu, SP/ SB harus secara resmi menghubungi pemerintah untuk meminta fotokopi rancangan PRSP dan seluruh dokumen dokumen lembaga donor tentang program dan utang yang sedang berjalan. Dokumen tersebut harus diperoleh secepatnya agar SP/SB memiliki cukup waktu untuk meninjau, mengupas, dan menentukan sikap.

10

TIPS UNTUK KONSULTASI EFEKTIF Dalam Buku Panduan PRSP (PRSP Sourcebook) terdapatseperangkat tips praktis agar konsultasi SP/SB dengan pemerintah berjalan efektif. Secara singkat, berikut tips yang bisa diikuti: Tumbuhkan semangat kemitraan pemerintah dengan masyarakat

Rencanakan jadwal konsultasi sedemikian rupa sehingga tersedia cukup waktu untuk menyiapkan rujukan. Pastikan bahwa aturan-aturan dasar konsultasi sudah jelas dan diterima sehingga harapan SP/SB dan masyarakat sipil tidak terlalu mengawang-awang dan aspriasi mereka ditanggapi serius. Pastikan kelompok masyarakat sipil yang terlibat berasal dari berbagai latar belakang. Gunakan sumber rujukan informasi sebanyak mungkin. Sediakan informasi selengkapnya lebih awal dalam bahasa dan bentuk yang mudah dipahami. Selama konsultasi gunakan fasilitator yang berpengalaman dan dihormati kedua pihak. Berikan tanggapan terhadap berbagai masukan yang muncul selama pembahasan secara teratur. Tindaklanjuti setelah proses konsultasi selesai, khususnya bila ada peluang untuk menawarkan kolaborasi. Maksimalkan transparansi, sediakan dokumen yang relevan sebanyak dan secepat mungkin


11

III. SUBSTANSI PRSP PRSP menguraikan langkah pemerintah untuk memahami persoalan kemiskinan dengan lebih baik dan tahap-tahap yang ditempuh untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Seperti biasa, lembaga donor menekankan bahwa syarat utama strategi penanggulangan kemiskinan adalah stabilitas fiskal, stabilitas moneter, dan pertumbuhan ekonomi. Namun lembaga donor juga menyatakan ingin melindungi kaum miskin dari dampak reformasi ekonomi makro. Lembaga donor ingin agar reformasi ekonomi bermanfaat bagi semua sektor masyarakat. YANG HARUS ADA DALAM PRSP:

1. Diagnosis kemiskinan yang menyeluruh. 2. Prioritas kebijakan ekonomi makro, struktural, dan sosial yang jelas dan terjangkau. 3. Target yang realistis dan indikator yang jelas untuk memonitor pelaksanaannya. 4. Uraian mengenai proses partisipatif yang telah dijalankan. (sumber: Presentasi Bank Dunia/IMF tentang Latar Belakang PRSP)

Penjelasannya sebagai berikut: Diagnosis Kemiskinan: tujuannya menunjukkan bahwa pemerintah mengerti tingkat dan akar kemiskinan dan memahami hambatan-hambatan untuk mengentaskannya. Diagnosis kemiskinan merupakan hasil penelitian dan dimuat di bagian awal PRSP, memuat data statistik kemiskinan secara nasional dan di daerah. Juga memuat fakta dari sudut pandang gender dan etnis yang dinyatakan langsung oleh kelompok miskin yang sebelumnya sudah disurvei oleh LSM advokasi. SP/ SB harus menyatakan sudut pandang mereka terhadap aspek kemiskinan yang belum dicantumkan oleh pemerintah. SP/SB dapat berpartisipasi langsung dalam riset/survei untuk diagnosis kemiskinan. Di sejumlah negara, Bank Dunia menjalankan program Analisis Kemiskinan Partisipatif (Participatory Poverty Analyses) melibatkan kaum miskin dan organisasi masyarakat sipil lokal. Misalnya, SP/SB di Filipina dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) bersama-sama meneliti 12

kemiskinan di kalangan buruh/pekerja dan dampak sektor formal dan SP/SB terhadap pendapatan buruh/pekerja. Hasil penelitian dipakai sebagai rujukan ADB memberikan utang ke Filipina. Partisipasi serupa juga dilakukan SP/SB di beberapa negara dan berhasil mempengaruhi kualitas diagnosis kemiskinan dan strategi dalam PRSP. Strategi: pemerintah harus menentukan besarnya biaya dan prioritas berdasar pertimbangan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan. Dalam menetapkan prioritas, pemerintah harus memperhatikan dampak dari strategi yang dipilih terhadap kelompok sosial yang rentan. SP/ SB harus menunjukkan dampak yang mungkin terjadi dari programpenyesuaian struktural yang merugikan pekerja dengan menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan. Pastikan bahwa kebijakan sosial tidak dikesampingkan dalam PRSP. PRSP Interim (sementara) yang diserahkan sebelum PRSP sebenarnya tersusun, selalu mencantumkan matriks kebijakan (policy matrix). Matriks kebijakan adalah tabel lengkap yang merangkum program-program untuk mengentaskan kemiskinan. Biasanya berisi kolom yang memuat kebijakan per sektor, tujuan kebijakan di setiap sektor, program konkret spesifik, jadwal, lembaga yang melaksanakan, dan biaya. SP/SB harus mempelajari matriks ini secepat mungkin untuk melihat kalau-kalau ada program yang merugikan kepentingan

anggotanya. PRSP harus memuat tabel berisi tujuan, target, dan indikator secara terperinci. Tabel-tabel tersebut menjelaskan cara mengukur dampak strategi yang dijalankan dan menilai tingkat keberhasilannya. Misalnya, tujuan yang ditetapkan: memperbaiki tingkat pendidikan menengah atas. Indikatornya: jumlah siswa yang mendaftar sekolah dan rincian jenis kelaminnya. Targetnya: meningkatnya persentase siswa dan siswi dalam kurun waktu tertentu. Menurut pernyataan resmi pejabat Bank Dunia, tujuan yang dipilih tidak lagi terikat pada syarat penyesuaian struktural seperti dulu. Prioritas akan diberikan kepada negara yang mencapai kemajuan tertinggi dalam tujuan yang telah ditetapkan. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan

13

Uraian proses partisipasi. PRSP harus mencantumkan uraian jenis partisipasi seperti apa yang telah digunakan selama konsultasi. Jika bagian ini tidak menggambarkan proses yang sesungguhnya terjadi, SP/SB harus berani menolak. Penolakan harus disampaikan ke lembaga donor, media massa, jaringan masyarakat sipil nasional, dan organisasi buruh di tingkat internasional sebelum rancangan final PRSP diajukan ke IMF dan Bank Dunia IMF dan Bank Dunia biasanya menganggap masukan dari kalangan masyarakat sipil sebagai aspek penting dalam menetapkan jumlah utang/penghapusan utang yang akan diberikan. Mereka cukup terbuka terhadap masukan mengenai alokasi anggaran pemerintah atau kebijakan ekonomi makro yang melatarbelakanginya. Banyak negara yang pemerintahnya menolak mendiskusikan masalah anggaran dengan kalangan masyarakat sipil, misalnya jumlah anggaran pengetatan fiskal dan moneter, derajat devaluasi mata uang, dan asumsi nilai tukar mata uang terhadap dollar AS. Pemerintah lebih memilih membahasnya langsung dengan IMF dan Bank Dunia. Langkah ini bertentangan dengan komitmen lembaga donor untuk bersikap transparan dan membuka partisipasi. SP/SB harus benar-benar waspada terhadap pemerintah yang tidak menggunakan PRSP untuk mengkonsultasikan program yang bersentuhan langsung dengan isu kemiskinan, namun cenderung mengarahkan pembahasan pada isu ekonomi makro yang berakibat pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Jika ini yang terjadi, konsultasi PRSP tidak lebih merupakan polesan program penyesuaian struktural yang lama. SP/SB harus ngotot bahwa isu anggaran dan ekonomi makro harus dibahas karena berdampak serius pada kehidupan kaum miskin dan dunia pekerja.

IV. YANG HARUS DIPERHATIKAN Meski secara resmi pejabat-pejabat lembaga donor menegaskan PRSP harus dirancang sesuai kebutuhan negara anggota (country driven), lembaga donor tetap memandang

14

reformasi struktural perlu dimasukkan ke dalam PRSP untuk menjaga stabilitas ekonomi dan tingkat pertumbuhan. Kriteria reformasi struktural harus diwaspadai karena dapat berdampak serius pada kehidupan SP/SB dan anggota. SP/SB harus memperlajari kriteris reformasi struktural rancangan PRSP maupun dokumen tentang program dan utang yang sedang berjalan. Kriteriakriteria reformasi struktural dapat dicari di bagian berjudul Reformasi Struktural (Structural Reforms) atau Reformasi Sektor Publik (Public Sector Reforms). Berikut penjelasan singkat berbagai kebijakan reformasi yang paling sering merugikan SP/SB dan penduduk miskin di negara berkembang: Privatisasi: terbukti dapat sangat merugikan pekerja BUMN dan pemakai jasa pelayanan publik. Bank Dunia dan IMF merekomendasikan agar pemerintah menjual aset BUMN atau melibatkan swasta dalam pengelolaannya untuk mengurangi beban anggaran negara dan mengefisienkan BUMN. Sayangnya, meski target waktu dan nilai privatisasi dirumuskan dengan detil, keterlibatan SP/Sb dan aturan untuk menghindari monopoli tidak diperhatikan. Akibatnya, privatisasi kerap kali diikuti PHK buruh/pekerja BUMN dan masyarakat kelas bawah tidak lagi menerima pelayanan publik dengan biaya murah. Setelah privatisasi, pemilik baru biasanya tidak diwajibkan untuk menghormati kesepakatan SP/SB dengan manajemen sebelumnya. Bahkan pemilik baru mungkin tidak mengakui SP/ SB yang ada. Perusahaan swasta lebih mudah melanggar hukum dibanding pemerintah. Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja (Labor Market Fexibility) reformasi kerap dilakukan untuk memperlemah perlindungan atas SP/SB secara sistematis. Kriteria yang paling umum dipakai dalam reformasi pasar tenaga kerja adalah untuk “memperkuat” daya saing dalam negeri dengan cara mempertahankan upah minimum rendah, menghapus peraturan tentang jaminan sosial (dengan dalih mengurangi biaya penerimaan dan pemecatan karyawan), membatasi hak untuk melakukan bargaining kolektif, dan menghapus aturan jam kerja dan kerja sambilan. Pengusaha seringkali memanfaatkan


15

reformasi pasar tenaga kerja untuk melanggar kesepakatan kerja bersama dan menghalang-halangi buruh masuk serikat. Liberalisasi Perdagangan adalah bagian tak terpisahkan dari program-program IMF dan Bank Dunia. Lembaga donor mendorong pemerintah negara miskin untuk mengembangkan industri berorientasi ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tarif impor. Jika kebijakan ini berjalankan terlalu cepat tanpa program pengaman yang layak, pasar domestik dibanjiri barang impor yang sebelumnya diproduksi di dalam negeri sehingga banyak buruh/pekerja kehilangan pekerjaan. Pengurangan tarif produk pertanian umumnya berdampak buruk pada buruh perempuan di pedesaan dan mengancam ketersediaan bahan pangan. Lebih lagi, atas desakan lembaga donor, banyak negara menerapkan zone bebas ekpor (Export Processing Zones) yang menyediakan fasilitas pembebasan pajak dan kemudahan lain untuk menarik inevstasi. Pemerintah kerap menjaga upah minimum di tingkat rendah dan membatasi kegiatan SP/SB di zone bebas ekspor dengan dalih demi investasi. Liberalisasi dan Deregulasi Pasar Domestik seringkali melengkapi liberalisasi perdagangan. Bentuknya antara lain menghapuskan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga, menghapus subsidi, menghilangkan peran pemerintah dalam pasar sebagai penjual maupun sebagai pembeli, dan melonggarkan aturan bisnis. Liberalisasi domestik dapat pula merupakan bagian dari privatisasi yang berdampak pada naiknya ongkos pelayanan publik. Bahkan liberalisasi juga diberlakukan untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, jasa kesehatan, dan pendidikan. Kadang program jaring pengaman sosial dibuat untuk melindungi konsumen kelas bawah, tapi pelaksanaannya kerap kali tanpa perencanaan matang, pembiayaan yang memadai, dan administrasi yang tertib. Reformasi Kepegawaian bertujuan mengurangi anggara gaji pegawai dan mengefektifkan sumber daya manusia yang ada. Pada praktiknya, reformasi pegawai sipil adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai negeri, pengurangan gaji pegawai dan penurunan kualitas pelayanan umum. Reformasi kepegawaian dapat berarti pula perubahan

16

dari skema penggajian berdasarkan senioritas menjadi penggajian berdasarkan keahilan. Jika reformasi kepegawaian dijalankan, SP/SB harus terlibat dalam pelaksanaannya agar jumlah PHK dan dampak buruk lain dapat ditekan seminimal mungkin Reformasi Pensiun biasanya dilakukan dengan priviatisasi penuh atau sebagian sistem pensiun sehingga pemerintah tidak lagi berperan sebagai penjamin dana pensiun. Dapat juga dalam bentuk perubahan kriteria dan besarnya pensiun sehingga jumlah yang diterima oleh pensiunan menjadi lebih kecil.

V. MEMBANGUN ALTERNATIF Lembaga donor mulai mendesak pemerintah di negara anggotanya untuk memberlakukan reformasi yang didukung oleh SP/SB. Lembaga donor percaya bahwa kebijakan propasar adalah jalan terbaik mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah jalan terbaik mengurangi kemiskinan. Tetapi lembaga donor mengakui bahwa jaring pengaman sosial, investasi sumber daya manusia (pendidikan), kesetaraan gender, dan kebijakan prorakyat lain berperan pula mengurangi kemiskinan. Dulu kebijakan yang prorakyat mencakup alokasi lebih banyak anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, akses yang lebih mudah bagi kaum miskin ke kredit dan infrastruktur, dan penciptaan pemerintah yang bersih melalui pemberantasan korupsi dan transparansi penyusunan anggaran negara. Agar dapat mencegah kebijakan yang merugikan, SP/SB harus mengajukan proposal berisi alternatif kebijakan dan mendesak dilibatkan dan diprioritaskan dalam konsultasi PRSP. Bagian paling penting dari strategi pengurangan kemiskinan yang memihak SP/SB adalah dicantumkannya komitmen untuk menghargai dan memnuhi Konvensi Dasar Perburuhan (Core Labor Standars) yang diakui secara internasional. Konvensi tersebut menjamin kebebasan berserikat, kebebasan melakukan tawar-menawar kolektif, penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan buruh anak, penghapusan diskriminasi di tempat kerja. Anggota ILO termasuk Indonesia telah


17

mengadopsi Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar Di Tempat Kerja (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) tahun 1998. Mencantumkan prinsip-prinsip konvensi dasar ILO akan membantu menjamin reformasi berpihak pada kepentingan buruh/pekerja. Dalam mengembangkan alternatif kebijakan, proposal yang inovatif dapat dirumuskan dengan bantuan dari kelompok masyarakat sipil atau aktivis sosial lain, termasuk kalangan akademisi, badan-badan PBB, bahkan mungkin saja pejabat pemerintah yang bersimpati dengan perjuangan buruh/ pekerja. Boleh jadi pemerintah, IMF dan Bank Dunia tidak akan menerima begitu saja proposal alternatif SP/SB. Namun, minimal tunjukkanlah bahwa SP/SB mampu memberi sumbangan positif dan bekerjasama dengan komponen masyarakat sipil lain untuk membangun alternatif cara merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

VI. FINALISASI DAN PENGESAHAN Pemerintah dianggap telah menyelesaikan jika proses konsultasi dengan kalangan masyarakat sipil telah dianggap memadai. Ketika pemerintah menyatakan PRSP sudah selesai, maka PRSP akan dikirim ke Dewan Eksekutif (Executive Boards) IMF dan Bank Dunia untuk disetujui. Tim Kelayakan Gabungan (Joint Staff Assesment) bentukan IMF dan Bank Dunia lalu menilai kelayakan PRSP dan memberi masukan ke Dewan Eksekutif apakah PRSP yang diajukan pemerintah layak disetujui atau tidak. Sayangnya, dalam juklaknya, anggota tim kelayakan hanya berwenang melaporkan jalan proses partisipasi, tidak berwenang memberikan penilaian terhadap kualitas proses partisipasi masyarakat sipil dalam konsultasi PRSP. Artinya, Dewan Eksekutif tidak punya pegangan untuk menilai jalannya partisipasi sehingga tidak mungkin menolak PRSP dengan dalih proses partisipasi tidak memadai, kecuali ada tekanan publik terhadap Bank Dunia dan IMF. Untuk itulah, sangat penting bagi SP/SB untuk menyebarluaskan informasi jalannya konsultasi PRSP ke jaringan internasional agar tekanan bisa dilakukan secara internasional. 18

Jika PRSP sudah diajukan ke Dewan Eksekutif Bank Dunia dan IMF, maka PRSP akan segera disebarluaskan ke publik dan bantuan akan diberikan. Bantuan berupa utang dan program yang sedang berjalan jika perlu akan direvisi untuk disesuaikan dengan program-program baru yang diusulkan dalam PRSP.

VI. PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pemerintah bertanggungjawab merumuskan tujuan yang jelas dan hasil yang diharapkan dari PRSP dan dengan cermat mengukur kemajuan yang diraih dalam kurun waktu tertentu. SP/SB harus mendesak untuk dilibatkan dalam pengawasan, mulai dari tahap perumusan tujuan, pengumpulan dan analisis data, hingga penyebarluasannya ke masyarakat dan lembaga donor. SP/SB dapat pula berperan dalam proses pelaksanaannya. Kini telah ada beberapa LSM yang bergerak di bidang advokasi kaum miskin sebagai bagian dari proses PRSP. Serikat buruh/ pekerja dapat terlibat misalnya dengan menyediakan magang (job training) bagi anggotanya, memperbaiki kondisi keselamatan dan kesehatan kerja, mengawasi agar kepentingan pekerja perempuan, penyandang cacat dan kelompok khusus lain terlindungi, penyediakan pendidikan dan training untuk kelompok-kelompok sektor informal berkenaan dengan pelayanan publik, hingga merumuskan alternatif terhadap privatisasi dan pemutusan hubungan kerja di untuk pekerja sektor publik. Keterlibatan serikat buruh/pekerja dalam hal semacam ini tidak memerlukan izin pemerintah jadi relatif lebih mudah dijalankan. Untuk tetap mendapatkan utang luar negeri dari IMF dan Bank Dunia, pemerintah diwajibkan membuat laporan tahunan (Annual Progress Report) dari pelaksanaan PRSP. Berdasarkan laporan ini pemerintah diperbolehkan memperbaharui PRSP sesuai perkembangan kondisi ekonomi makro dan faktor lain. Laporan tahunan diserahkan ke IMF dan Bank Dunia untuk disetujui bersama-sama dengan laporan dari tim gabungan kedua lembaga donor tersebut.


19

Pemerintah harus membuat PRSP baru per tiga tahun untuk disetujui Dewan Eksekutif. Sebagai pelengkap, SP/SB dapat menyerahkan laporan terpisah berisi evaluasi mereka atas pelaksanaan PRSP, dampaknya terhadap buruh/pekerja, dan halhal yang dinilai perlu diperbarahui.

20

BAB III SUMBER RUJUKAN UNTUK SP/PB Bekerjasama dengan jaringan dan partner merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh SP/SB agar agenda-agenda perubahan sosial yang diperjuangkan SP/SB dapat dicapai seluas mungkin. SP/SB yang ingin terlibat dalam konsultasi PRSP disarankan melakukan pertukaran informasi, bergabung atau membentuk koalisi antarserikat, atau bergabung dan memperkuat koalisi LSM yang terlbat dalam konsultasi PRSP. Misalnya, LSM lokal dan asing dapat saling membagi informasi mengenai proses konsultasi PRSP di negaranya, struktur lembaga domor internasional dan kebijakannya di negara tersebut, dan kritik-kritik yang berkembang di negara tersebut terhadap lembaga donor. SB/SP dapat pula memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari internet. Berikut adalah pihak-pihak yang dapat diajak bekerjasama atau dimintai informasi.

Pejabat Pemerintah Sumber pertama yang dapat dimintai keterangan mengenai proses pembahasan PRSP di suatu negara adalah pejabat berwenang yang terkait. SP/SB juga harus bekerjasama dengan anggota DPR, pemerintah daerah, kalangan parlemen yang bersimpatik, untuk mendesak pemerintah bersikap transparan dalam menyiapkan PRSP.

Staf Lembaga Donor Asing Kantor perwakilan lembaga donor asing, seperti IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Inter-Amerika, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dapat menunjukkan kepada SP/SB siapa atau lembaga mana di pemerintahan yang berwenang dalam menyusun PRSP. Staf dari lembaga donor asing juga dapat menyediakan bantuan khusus tentang cara terlibat dalam konsultasi PRSP. SP/SB juga harus mencari tahu kapan dan di Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan

21

mana diadakan seminar dan workshop tentang PRSP oleh lembaga donor. Jika staf IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia ternyata tidak merespon keinginan SP/SB, maka Kantor Pusat ICFTU di Washington AS dapat dihubungi. ICFTU di Washington bisa memprotes sikap staf lokal lembaga donor yang tidak responsif ke atasannya di Washington. Sfaf lokal Bank Dunia, IMF dan ABD di negara perwakilan seharusnya juga bersedia memberi informasi mengenai proyekproyek dan program utang yang sedang berjalan di negara tersebut. Sebagian dari informasi mengenai program bantuan dan proyek-proyek yang sedang berjalan dapat dilihat di website, namun sayangnya sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris. SP/SB harus mengetahui jumlah dan jenis utang-utang serta proyek-proyek bantuan lembaga donor yang sedang berjalan di negaranya. Dengan demikian, SB/SP mampu mengusulkan proyek/jenis bantuan mana yang harus diteruskan, dihentikan atau diubah. IMF dan Bank Dunia juga menyediakan informasi mengenai PRSP secara umum, yang menjelaskan sikap Bank Dunia dan IMF terhadap bagaimana seharusnya PRSP berfungsi. SP/SB dapat mendapatkan informasinya di http:// www1.worldbank.org/prsp atau menghubungi staf lokal, regional, dan staf di kantor IMF dan Bank Dunia di Wasihngton.

Organisasi SP/SB International Sejak 1994 ICFTU dan Sekretariat Perburuhan Internasional (ITS) memiliki kantor bersama di Washington. Tujuannya, mengawasi kegiatan Bank Dunia dan IMF yang bermarkas besar di kota itu. ICFTU/ITS Washington bertugas memonitor kegiatan kedua lembaga donor itu dan mewakili kepentingan gerakan serikat buruh/pekerja internasional. Markas ICFTU/ITS di Washington secara berkala mengirimkan email berisi berita dan analisis kegiatan lembaga donor yang terkait dengan kepentingan SP/SB. Melalui email dikirimkan pula analisis dan usulan pernyataan sikap ICFTU/ITS). Untuk mendapatkan kiriman email secara teratur, hubungi Perwakilan

22

ICFTU/ITS Washington, Peter Bavkis melalui email: [email protected] Selain itu, kantor di Washington tersebut sudah diberi tanggungjawab untuk mengkoordinasikan keterlibatan SP/SB dalam pembahasan PRSP di level internasional. Dengan demikian, ICFTU/ITS Washington bertugas memberi informasi dan nasihat mengenai penyusunan dan pelaksanaan PRSP pada afiliasinya di seluruh dunia. Jika diminta, ICFTU/ITS Washington juga bisa bertindak sebagai afiliasi ayang mewakili SP/PB ke Bank Dunia/IMF untuk pertanyaan, keluhan, atau usulan khusus berkaitan dengan proses penyusunan PRSP di negara SP/SB itu berada. SP/SB juga dapat menghubungi kantor perwakilan ICFTU pusat dan regional Asia Pasifik yang berkedudukan di Singapura. Berikut alamatnya: ICFTU Beulovard du Roi Albert II, bte I B-1210 Brussels Belgia Telp 32-2-224 02 11 Fax 32-2-201 58 15 – 203 07 56 Email: [email protected] Website: http://www.icftu.org Sekretaris Jenderal: Guy Ryder ICFTU Asia dan Pacific Regional Organization (APRO) Trade Union House 4th Floor 73 Bras Basah Road Singapore 189556 Republic of Singapore Telp 65 222.6294 Fax 65 221.7380 Email: [email protected] Website: http://www.icftu-apro.org Sekretaris Jenderal: Noriyuki Suzuki


23

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banyak LSM yang bergerak di bidang pembangunan global dan menyoroti keberadaan lembaga donor internasional. LSM tersebut dapat membantu atau bekerjasama dengan SP/SB dalam menekan pemerintah, IMF, dan Bank Dunia. Model kerjasama seperti banyak yang berhasil di tingkat internasional, misalnya LSM Oxfam dan SAPRIN (Structural Adjustment Participatory Review International Network). Di Indonesia juga banyak LSM yang ahli dan berpengalaman menangani isu-isu keberadaan lembaga donor asing. SP/SB juga harus bersedia bekerjasama dengan LSM yang tidak bergerak di bidang perburuhan. Selalu ada kesamaan tujuan yang bisa dicari sehingga keduanya bisa saling membantu. Misalnya dengan LSM masyarakat adat, perempuan, organisasi petani, konsorsium kaum miskin, bahkan dengan organisasi keagamaan. Membentuk koalisi dengan berbagai kelompok yang beragam latar belakangnya akan memperkuat posisi tawar SP/SB. Selain itu, koalisi kekuatan sipil dari beragam latar belakang akan membuat argumentasi yang disampaikan kepada pemerintah makin lengkap dan kuat.

Organisasi Internasional Ada beberapa organisasi internasional, terutama badanbadan PBB, yang dapat memberikan informasi atau bahkan melakukan intervensi demi kepentingan SP/SB. Lembaga tersebut antara lain Program Pembangunan PBB (United Nation Development Program), Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (United Natioan Conference on Trade and Development) dan yang terpenting ILO yang berkepentingan langsung dengan PRSP. Lembaga PBB umumnya lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat di negara berkembang karena lembaga PBB lebih demokratis dan menguasai isu sosial dibandingkan IMF dan Bank Dunia.

24

AGENDA “PEKERJAAN YANG LAYAK” DAN PARTISIPASI ILO Direktur Jenderal ILO telah mengumumkan dukungan ILO terhadap program PRSP dan mendorong seluruh unit SP/SB tingkat nasional untuk memberi masukan mengenai proses konsultasinya. Kontribusi ILO berdasarkan premis bahwa agenda Pekerjaan yang Layak (Decent Work Agenda) harus menjadi cara utama untuk memaksimalkan hasil program penanggulangan kemiskinan melalui strategi berskala regional yang terkoordinasi. Agenda Pekerjaan yang Layak memiliki empat pilar: 1.

Mempromosikan dan mewujudkan standar, prinsip dasar dan hak-hak di tempat kerja.

2.

Membuka kesempatan lebih besar kepada pria dan perempuan untuk mendapat perlindungan atas pekerjaan yang aman dan layak.

3.

Memperluas perlindungan sosial dan efektivitasnya untuk semua pekerja.

4.

Memperkuat dialog sosial.

Secara khusus, ILO percaya bahwa dialog sosial merupakan hal penting untuk mendorong prinsip partisipatif dalam konsultasi PRSP dan untuk membantu tersusunnya PRSP di tingkat nasional. Untuk memformalkan dukungan, ILO menjalankan proyek percontohan khusus di lima negara (Kamboja, Honduras, Mali, Nepal, dan Tanzania). Proyek ini bertujuan menunjukkan manfaat agenda “Pekerjaan yang Layak” bagi partisipasi SP/SB dalam konsultasi PRSP. SP/SB yang membutuhkan informasi atau bantuan lebih jauh mengenai agenda partisipasi dalam konsultasi PRSP silakan menghubungi: 1.

Perwakilan Khusus ILO untuk PRSP yakni Samir Radwan, Senior Policy Advisor on Employment, telp: 14122-7996464 faks: 141227996867 atau email: [email protected].

2.

Kantor Perwakilan ILO Indonesia di Jl.MH Thamrin 14 Jakarta 10010, telp: 62 21 3141308


25

26

BAB IV BERPARTISIPASI DALAM PRSP Jika serikat buruh/pekerja sudah mengenal proses dan kerangka kerja PRSP, serta sudah tahu ke mana harus mencari informasi dan bantuan mengenai PRSP, maka serikat buruh/ pekerja dapat melangkah ke tahap selanjutnya. Mereka bisa mulai merencanakan sejauh mana mereka akan terlibat dalam proses PRSP di Indonesia. Berikut ini beberapa langkah yang dianjurkan bagi serikat buruh/pekerja ketika ingin mulai terlibat

MENYUSUN RENCANA KERJA PARTISIPASI Tahap Pertama: Mengkaji Status PRSP

Apakah pemerintah sudah menjadwalkan pembuatan PRSP? Jika iya, kapan? Jika pembuatan PRSP sudah dimulai, dapatkan rancangan PRSP terbaru dan cari Apa saja LSM dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam konsultasi PRSP? Bagaimana pandangan mereka mengenai PRSP yang sedang disusun? Tahap Kedua: Persiapan untuk Partisipasi yang Efektif

Hubungi lembaga pemerintah yang berwenang dan jelaskan niat SB/SP ingin berpartisipasi dalam konsultasi PRSP. Minta semua dokumen yang relevan, jadwal pertemuan dan perumusan PRSP. Kirimkan fotokopi surat-menyurat dengan instansi berwenang ke Kantor ICFTU/ITS di Washington dan kantor perwakilan regional IMF dan Bank Dunia Hubungi perwakilan IMF dan Bank Dunia, beritahu bahwa SP/SB ingin dilibatkan dalam konsultasi PRSP dan membutuhkan dokumen yang relevan.


27

Minta PRSP Interim yang diusulkan pemerintah (jika ada), dokumen terbaru mengenai strategi pemberian utang, dan rancangan PRSP ke lembaga berwenang, perwakilan lembaga donor atau websitenya (jika ada dokumen yang tidak boleh dipublikasikan, minimal Identifikasi semua masalah, hal-hal yang perlu dikritisi dan penting bagi buruh/pekerja tapi belum dibahas dalam rancangan PRSP. Teliti dan siapkan kemungkinan usulan alternatif. Berkomunikasi dengan SP/SB lain, LSM, kalangan akademis, media massa, dan anggota DPR dan pejabat pemerintah yang bersimpati dengan kepentingan buruh/pekerja Ikuti workshop mengenai PRSP atau seminar lain yang diselenggarakan oleh Bank Dunia Tahap Ketiga: Berpartisipasi Secara Aktif

Presentasikan dengan jelas dan terperinci ide-ide SP/SB dengan dukungan data yang kuat. Akan lebih baik jika penjelasan dan bukti-bukti dibuat secara tertulis. Minta agar pejabat pemerintah menanggapi masukan dari SP/SB. Tindaklanjuti secara tertulis semua janji/ajakan pejabat pemerintah atau staf lembaga donor untuk menyediakan informasi atau mengadakan pertemuan untuk berbagi informasi. Terus informasikan kepada IMF, Bank Dunia dan ICFTU setiap perkembangan terbaru dari proses pembahasan rancangan PRSP. Kalau perlu, lampirkan isi rancangan-rancangan yang sudah disetujui dan yang masih diperdebatkan. Minta bantuan kepada IMF atau Bank Dunia jika SP/SB mendapat masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh pejabat pemerintah dalam proses konsultasi ini. Jika memerlukan bantuan lebih lanjut, hubungi ICFTU/ITS Washington atau perwakilan Asia Pasific (APRO, Asia Pasific and Regional Organization). Afiliasi SB/SP di negara donor dapat meminta perwakilan negara mereka di lembaga donor untuk bersedia terlibat lebih jauh. Simpan semua surat masuk dan keluar, serta catatan jalannya konsultasi dengan pemerintah. Minta fotokopi rancangan final PRSP sebelum diajukan oleh pemerintah ke lembaga donor untuk pengesahan. 28

Tahap Keempat: Pengesahan

Jika ide-ide dari SB/SP tidak dimasukkan dalam rancangan final PRSP dengan memadai, atau partisipasi SP/SB dalam konsultasi tersebut kurang berhasil, laporkan ke IMF, Bank Dunia, dan ICFTU. Sampaikan ide-ide SB/SP yang tidak dimasukkan dalam rancangan final PRSP sebelum disahkan. Jika SP/SB yakin rancangan PRSP seharusnya jangan disetujui lebih dulu, ajukan sebanyak mungkin bukti (berkas suratmenyurat, catatan rapat, artikel/berita di media massa) untuk mendukung alasan. Bekerjasamalah dengan jaringan dalam dan luar negeri untuk mengadvokasi posisi SP/SB dan lobi pejabat pemerintah yang mendukung, IMF, Bank Dunia, untuk mendukung desakan agar PRSP ditunda persetujuannya. Jika ternyata Bank Dunia dan IMF memutuskan untuk menyetujui rancangan PRSP yang diajukan pemerintah dan tidak menghiraukan keberatan SP/SB, maka segera catat bagian mana saja dari program PRSP yang harus dimonitor dengan ketat dan segera cari peluang untuk merevisinya di masa mendatang. Tahap Kelima: Pelaksanaan dan Penutup

Jika SP/SB punya kemampuan, cari tahu cara terlibat dalam pelaksanaan program penyaluran utang dan pelaksanaan PRSP. Selidiki dan simpulkan apakah program-program lanjutan dari IMF dan Bank Dunia sesuai dengan strategi PRSP Daftar seluruh organisasi (ICFTU, ILO, LSM), kalangan akademis, dan media massa untuk membantu memonitor pelaksanaan PRSP Publikasikan keberatan/masukan dari SP/SB mengenai ketidakkonsistenan penyaluran utang-utang dari lembaga donor atau dampak negatif dari program-program lembaga donor, terutama ke ILO, IMF, Bank Dunia, dan ICFTU. Sampaikan keberatan/masukan dari SP/SB ke pemerintah ketika Laporan Tahunan dipersiapkan dan ketika PRSP akan perbaharui setiap tiga tahun.


29

30

BAB V KESIMPULAN Selama dua tahun terakhir, kritik dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat dari berbagai belahan dunia telah memaksa IMF dan Bank Dunia secara serius mereformasi kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Gerakan SP/SB internasional merupakan bagian penting dari aspirasi yang mendesak lembaga donor agar lebih transparan dan mengakui kegagalan mereka mengentaskan kemiskinan selama lima puluh tahun mereka bekerja. ICFTU/ITS (International Trade Secretariat, Sekretariat Perburuhan Internasional) menerima komitmen dari IMF dan Bank Dunia yang menyatakan bahwa mereka akan lebih melibatkan kalangan masyarakat sipil dalam upaya menyusun strategi mengentaskan kemiskinan. Meski demikian, ICFTU/ITS sadar, apakah komitmen IMF dan Bank Dunia tersebut akan diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret atau hanya sekadar komitmen politis saja semata-mata bergantung pada kepada SP/SB untuk menindaklanjuti. Kerangka kerja PRSP menawarkan kesempatan yang langka bagi SP/SB di negara berkembang untuk mempengaruhi arah pembangunan di negara mereka. IMF, Bank Dunia, dan pemerintah mungkin saja masih menganut kebijakan yang ditentang SP/SB. Artinya, masih banyak yang harus diperjuangkan agar arah kebijakan pembangunan lebih memihak buruh/pekerja. Kerangka kerja PRSP saja tidak cukup kuat untuk memecahkan persoalan ini. Akan tetapi sudah jelas bahwa PRSP merupakan pintu masuk bagi SP/SB untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan atas kebijakan pembangunan. PRSP juga merupakan cara agar SP/SB didengar pendapatnya oleh pemerintah.


31

Daftar Istilah Laporan Tahunan (Annual Progress Report): diserahkan oleh pemerintah per tahun setelah pelaksanaan PRSP. Berisi perkembangan yang sudah diraih dalam program penanggulangan kemiskinan dan reformasi yang dijalankan. Dalam laporan tahunan juga dimungkinkan adanya revisi atau perubahan materi PRSP sesuai perkembangan ekonomi makro atau lingkungan. Reformasi Kepegawaian (Civil Service Reform): salah satu komponen standar dalam skema reformasi kebijakan yang direkomendasikan oleh lembaga donor. Bertujuan mengurangi beban anggaran untuk gaji pegawai negeri sehingga menciptakan efisiensi. Bentuknya seringkali berupa pengurangan massal terhadap pegawai negeri, restrukturisasi skema gaji untuk memperkecil gaji pegawai, dan perubahan sistem penggajian dari yang berbasis senioritas menjadi berbasis keahlian. Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization): perwakilan kelompok-kelompok dari beragam sektor dalam masyarakat termasuk serikat buruh/ serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan akademis, sektor korporasi, dan sebagainya. Kerangka kerja PRSP mensyaratkan pemerintah negara debitur untuk melibatkan masyarakat sipil dalam menyusun dan menjalankannya. Aturan Dasar Perburuhan (Core Labor Standards): seperangkat aturan mengenai hak-hak buruh/pekerja yang diakui secara internasional dan terangkum dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak di Tempat Kerja. Aturan tersebut mencakup kebebasan berserikat dan bernegosiasi secara kolektif, penghapusan kerja paksa, penghapusan buruh/pekerja anak, dan penghilangan diskriminasi upah.

32

Strategi Asistensi Negara Anggota (Country Assistance Strategy): adalah “perencanaan bisnis” Bank Dunia untuk membantu pembangunan di negara anggota. Rencana ini menguraikan jenis dan metode bantuan untuk program penanggulangan kemiskinan melalui pinjaman sektoral dan struktural. Strategi asistensi memuat analisis sejauh mana pemerintah negara anggota menghormati konvensi-konvensi dasar ILO tentang hak-hak buruh/ pekerja. Deregulasi: lembaga keuangan internasional mendesak pemerintah negara-negara debitur untuk mengurangi intervensi terhadap mekanisme pasar. Deregulasi umumnya berbentuk liberalisasi pasar, termasuk mengurangi subsidi dan kendali atas harga barang dan jasa, melonggarkan kebijakan terhadap sektor swasta, komoditas penting, dan pelayanan umum. Direktur Eksekutif: perwakilan IMF dan Bank Dunia di negara-negara anggota yang melengkapi komposisi Dewan Eksekutif kedua lembaga. Bertemu dua minggu sekali membahas aktivitas lembaga, seperti penyediaan utang dan penjaminan, kebijakan-kebijakan baru, dan anggaran administratif, Strategi Asistensi Negara Anggota, serta keputusan menyangkut keuangan dan pemberian utang. Zona Ekspor (Export Processing Zone): kawasan yang ditentukan oleh pemerintah sebagai zona yang menyediakan pembebasan pajak atau insentif investasi lain dalam upaya menarik investasi asing khususnya dari sektor industri ekspor. Dampaknya, di kawasan ini hak-hak buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja sering dibatasi atau dikurangi sebagai cara menarik investor. Negara Pengutang Besar Berpendapatan rendah (Heavily Indebted Poor Countries): Bank Dunia dan IMF merancang program untuk mengurangi utang luar negeri yang ditanggung negara-negara sangat miskin yang jumlah utangnya sangat besar. Program tersebut berupa


33

kesepakatan antarnegara kreditor untuk menyediakan bantuan keuangan khusus (di luar mekanisme utang umum) agar negara-negara tersebut mampu mengelola utangnya. PRSP Interim: PRSP versi awal/singkat yang dapat diusulkan oleh pemerintah negara debitor sebelum PRSP yang lengkap tersusun. Versi awal ini diajukan terlebih dulu untuk menghindari keterlambatan pengucuran atau penghapusan utang. PRSP Interim menjadi rujukan bagi Bank Dunia atau IMF dalam pemberian bantuan sampai PRSP. Dalam menyusun PRSP Interim pemerintah boleh tidak berkonsultasi dengan kalangan masyarakat sipil. Asosiasi Pembangunan Internasional (International Developing Association): lembaga di bawah Bank Dunia yang khusus memberikan utang jangka panjang berbunga rendah ke negaranegara sangat miskin di dunia ketiga. Kini, sekitar 78 negara menerima bantuan dari IDA. Lembaga Donor Internasional (IFI’s): istilah bersama yang digunakan bagi kelompok lembaga donor internasional yang meliputi IMF dan bank pembangunan multilateral (Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Asia, Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa, dan Bank Pembangunan Inter-Amerika). Evaluasi Kelayakan Bersama (Joint Staff Assessment): Laporan yang dibuat bersama-sama oleh staf IMF dan Bank Dunia tentang kelayakan I-PRSP atau PRSP. Laporan tim gabungan ini berfungsi sebagai rujukan Dewan Eksekutif Bank Dunia dalam memutuskan layak tidaknya negara yang bersangkutan mendapatkan utang baru atau pemotongan utang lama. Fleksibilitas Tenaga Kerja (Labor Market Flexibility): Lembaga donor umumnya mendorong pemerintah memposisikan pasar tenaga kerja sebagai insentif investasi. Caranya melalui reformasi kebijakan yang mengatur hakhak buruh/pekerja, misalnya memberlakukan undangundang yang lebih membatasi kebebasan berorganisasi dan

34

bernegosiasi kolektif serta menekan upah minimum. Matriks Kebijakan: Tabel lengkap yang merangkum kebijakan yang akan dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam PRSP. Fasilitas Pertumbuhan untuk Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Reduction Growth Facility): pinjaman berbungan rendah yang diberikan oleh IMF untuk negara-negara yang sangat miskin. Program ini menggantikan ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility) meski syaratsyarat pemberian dan ukuran-ukuran reformasi struktural (Structural Adjustment) di dalamnya hampir sama dengan di ESAF. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper) Dokumen yang disusun oleh pemerintah negara debitur dengan berkonsultasi ke kalangan masyarakat sipil. PRSP menjadi acuan pemberian bantuan Bank Dunia dan IMF, termasuk bantuan berupa pengurangan utang melalui jalur Inisiatif HIPC. Privatisasi: Bank Dunia dan IMF mendorong pemerintah negara debitur untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melibatkan swasta dalam pengelolaannya. Privatisasi bertujuan menekan pembiayaan publik, mengefisienkan kinerja lembaga bisnis milik negara, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Privatisasi kerap dilakukan terlampau cepat tanpa memperhatikan dampak untuk pemenuhan hak-hak pekerja dan mengabaikan hak kaum miskin untuk mendapatkan akses ke pelayanan umum yang terjangkau. Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Program): Program ini menjadi syarat penerimaan bantuan dari IMF dan Bank Dunia. Terdiri dari sejumlah paket reformasi kebijakan yang dirancang untuk menempatkan ekonomi suatu negara ke dalam jalur pasar bebas sesuai teori ekonomi neoliberal. Reformasi yang


35

dituntut umumnya mencakup langkah stabilisasi ekonomi makro melalui devaluasi mata uang, pengetatan moneter melalui peningkatan tingkat suku bunga dan indikator antiinflasi lain, pemotongan belanja negara dan subsidi, liberalisasi perdagangan dan investasi, privatisasi dan deregulasi. Liberalisasi Perdagangan: pengurangan atau penghapusan tarif barang impor, disusul dengan optimalisasi industri ekspor. Lazimnya, liberalisasi diikuti dengan deregulasi untuk mengurangi keterlibatan pemerintah di sektor swasta, penerapan hukum kekayaan intelektual dan pembayaran paten untuk perusahaan multinasional. Ongkos Pengguna Jasa (User Fees): ongkos yang harus ditanggung pengguna jasa. Lembaga donor mendorong pemerintah negara debitur untuk mempertinggi ongkos pelayanan umum, termasuk biaya pendidikan dasar dan kesehatan, untuk menghemat anggaran. Dampaknya, kemampuan penduduk miskin mengakses pendidikan dasar dan kesehatan berkurang. Amerika Serikat menerapkan hukum yang melarang direktur eksekutif dari AS di lembaga donor menyetujui utang ke pemerintah yang menerapkan kebijakan menaikkan ongkos pelayanan umum.

36

DOKUMEN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN

Recommend Documents