MENINGKATKAN EFEKTIFITAS STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
Hendri Saparini, Ph.D
[email protected]
Diskusi Biro Analisa Anggaran - Setjen DPR RI Jakarta, 10 Juli 2014
Pengentasan Kemiskinan: Gambaran Kinerja
2
Pengentasan Kemiskinan benarkah belum efektif?
Beberapa isu penting o Penurunan angka kemiskinan relatif lamban dan target selalu tidak tercapai o Kemiskinan: antara desa dan kota o Kemiskinan: antara Indonesia Barat dan Timur o Antara kemiskinan dan pengangguran 3
Tingkat Kemiskinan 2004-2013 kemiskinan desa masih sangat tinggi
Desa 17,8
Juta orang 45,0
16,7
Kota
Tingkat Kemiskinan (Skala Kanan)
Persen 18,0
16,6
16,0
15,4
40,0
16,0 14,2 13,3
35,0
14,0
12,5 11,7
30,0
11,37
12,0
25,0
10,0
20,0
8,0
15,0
6,0
10,0
4,0
5,0
2,0
0,0
0,0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 Sumber: BPS
Kinerja Pengentasan Kemiskinan target vs realisasi RPJM 2010-2014
15
% 14,15 14,15
13,33 12,49 11,96
12
11,47 12
11,2
11,5 10,5 9,5
9
8
6 2009
2010
(*) 2014 sampai dengan Triwulan I
2011
2012
2013
2014 (*)
Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terjadi kesenjangan antar wilayah lebar
35
HIGH POVERTY LOW UNEMPLOYMENT
30
Papua Barat
HIGH POVERTY HIGH UNEMPLOYMENT
Papua 25
Poverty (%)
Nusa Tenggara Timur 20
Bengkulu
Maluku Gorontalo
Aceh
Nusa Tenggara Barat
15 Sulawesi Barat 10
Jawa Barat LOW POVERTY Kalimantan Timur Banten HIGH Sulawesi Utara UNEMPLOYMENT
Kalimantan Tengah 5
Bali LOW POVERTY LOW UNEMPLOYMENT
DKI Jakarta
0 0
2
4
6 Open Unemployment Rate (%)
8
10
Sumber: BPS, @CORE
12
Alokasi Anggaran dan Kinerja Pengentasan Kemiskinan bukan sekadar alokasi anggaran tetapi juga pilihan kebijakan
Triliun Rupiah 160
Juta Orang 1,4
1,27
140
1,2
120
0,83 0,82
100
1
0,84 0,8
80 136,5 60
109,2 96,1
40
0,6
79,9
0,29
81,5
0,4
0,2
20 0
0
2009
2010 Anggaran (skala Kiri)
2011
2012
2013
Pengurangan Jumlah Orang Miskin (skala Kanan)
7
Kluster Pengentasan Kemiskinan ditentukan oleh dukungan kebijakan
KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO Klaster-1 RTH
RTM
M1.beasiswa
miskin 2.jamkesmas 3.raskin 4.pkh 5.blt (bila diperlukan saat krisis)
RTH M
RTM *)
*)
program-program pemberdayaan masyarakat
Klaster-3 kredit usaha rakyat
(KUR) (PNPM)
6.dll.
RTSM
RTSM *)
Klaster-2
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
Klaster-4 1. 2. 3. 4. 5. 6.
program rumah sangat murah program kendaraan angkutan umum murah program air bersih untuk rakyat program listrik murah & hemat Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan *)
Pengurangan Angka Kemiskinan
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.
Keluarga Pra Sejahtera jumlah dan penerima berbagai program kemiskinan
Penerima BLSM
15.500.000
Penerima Raskin, 2012
17.490.000
40% RT Kesejahteraan Terendah (PPLS 2011)
25.200.959
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Sumber: PPLS, BPS
Ekonomi Indonesia Tumbuh Tertinggi No.3 Asia & Urutan No. 15 Dunia Pertanian & Pengolahan Tumbuh Rendah (2009-2013)
14 12,0
12 10 8
%
5,9
6 4
6,0
6,5
6,6
6,9
7,3
4,9 3,6 2,5
2
0
Source: BPS diolah, @CORE
Pertanian Penyumbang PDB No.2 & Struktur Lapangan Kerja No. 1 Penciptaan Lapangan Kerja Negatif (2005-2013)
Nov-05
Pertambahan (pengurangan) 2005-2013
Pertanian
-3,2
41,3
Perdagangan
17,9
Jasa Kemasyarakatan
10,3
Industri
12,0
Konstruksi Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
(10,00) (5,00)
7,9
2,9
4,6 1,7
-0,6 5,7
Keuangan Lainnya *)
5,8
1,11,8
-3,8
5,47
-
5,00
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 Juta TK
Source: BPS diolah, @CORE
Paradigma Ekonomi Konstitusi pilar kewajiban sosial ekonomi pemerintah untuk kesejahteraan
Pelaksanaan Kewajiban o Pasal 23 ayat 1 kewajiban mengelola APBN untuk kesejahteraan o Pasal 27 ayat 2 hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan o Pasal 28 kewajiban pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar o Pasal 31 hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara o Pasal 34 kewajiban menjamin fakir miskin dan anak terlantar untuk mendapatkan kebutuhan dan pelayanan dasar
Pengaturan kepemilikan dan struktur ekonomi o Pasal 33 ayat 1 pengelolaan ekonomi berbasis kebersamaan o Pasal 33 ayat 2 penguasaan negara atas cabang produksi penting o Pasal 33 ayat 3 penguasaan dan kepemilikan negara atas kekayaan alam 12
Efektifitas Pengentasan Kemiskinan: Perlu Dukungan Kebijakan Komprehensif
13
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kebutuhan pangan Perundangan: • UUD 1945 Ps. 28 menjamin pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar. • Belum ada UU yang menetapkan jenis pangan strategis – Hanya beras dan negara cenderung hands-off. Untuk miskin (Raskin), non miskin (operasi pasar)
Strategi, kebijakan dan lembaga: • Tidak ada strategi komprehensif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan strategis – Peran negara yang efektif tidak hanya sekadar lembaga Bulog dengan peran seperti saat ini (vs Amerika Serikat, Australia dan Malaysia) – Tekanan asing untuk melemahkan sektor pertanian (OECD, IMF) perlu respon kebijakan dan strategi yang jelas – Pengendalian dan stabilisasi harga pangan bias konsumen, mengesampingkan potensi produsen domestik
Daya Beli Masyarakat Tertekan Kenaikan Harga Inflasi makanan tertinggi (Sep. 2009-2013)
Foodstuff
45,4
Prepared Food, Beverage, Cigarette and Tobacco
36,1
General
29,1
Education, Recreation and Sports
22,0
Transportation, Communication and Financial Services
22,0
Housing, Water, Electricity, Gas and Fuel
20,5
Medical Care
17,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
Percent
Sumber: BI, diolah
Inflasi Relatif Tinggi, Upah Riil Petani & Nilai Tukar Petani Kesejahteraan Petani dan Buruh Relatif Stagnan
Ribu Rupiah 50
•
Upah buruh riil stagnan. Rata-rata upah riil petani cenderung turun. Gap antara upah nominal dan upah riil makin lebar
•
Kelompok bawah menghadapi inflasi lebih tinggi (sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sekitar 70%, inflasi makanan rata-rata 1115% /tahun)
•
Nilai tukar petani rendah dan petani tanaman pangan paling rendah
45 40
Nominal
35 30 25
Riil
20 15 Jun-08 Sep-08 Des-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Des-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Des-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Des-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Des-13
10
Source: BPS diolah, @CORE
Pemenuhan Pelayanan Dasar Air bersih
Perundangan: • Undang-undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004 Strategi, kebijakan dan pengelola • Dilakukan privatisasi BUMD layanan air bersih (PDAM). Hak publik untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya, khususnya bagi penduduk miskin, semakin terbatas. Harga air bersih di Jakarta Rp 7000/liter/kubik lebih mahal dari Singapura (Rp 3.500) dengan kualitas layak diminum • Akses publik terhadap sumber-sumber air semakin menyusut baik untuk konsumsi maupun produksi akibat penguasaan sumber air secara meluas oleh swasta dan asing • Penyerahan pelayanan dasar kepada swasta di sektor strategis antara lain melalui Public Private Partnership (PPP) perlu koreksi.
TERIMAKASIH BI Rate Cenderung Meningkat
