Perlunya peta dasar guna pendaftaran tanah DISAMPAIKAN OLEH: SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENPASAR, BALI - APRIL 2016
OutlIne
1. pendahuluan
2. Dasar hukum
4. KETERSEDIAAN DAN Manfaat peta dasar PERTANAHAN
3. Arah kebijakan INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN
5. penutup
2
PENDAHULUAN Tujuan Pendaftaran Tanah adalah *: a. Memberikan kepastian hukum kepada pemegang h.a.t suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b. Menyediakan informasi kpd pihak2 yg berkepentingan termasuk Pemerintah agar dgn mudah dapat memperoleh data yg diperlukan dlm mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan2 rumah susun yg sudah terdaftar utk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan * Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah
3
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (memuat tentang Nawa Cita); Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional . 4
DEFINISI Peta Dasar Pertanahan adalah Peta yang menyajikan unsur‐unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu (Per.KaBPN :No.3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia)
5
PETA DASAR PENDAFTARAN Peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis (sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang tanah (PP No. 24 tahun 1997)
6
UU No 5 Tahun 1960 • Pendaftaran Tanah dilaksanakan oleh Pemerintah di seluruh wilayah NKRI utk memberikan kepastian hukum; • Kegiatan Pendaftaran Tanah salah-satunya meliputi: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
http://www.spaceage.co.in/cadastral-surveys.php
7
UU Nomor 4 Tahun 2011 • Peta Dasar berupa: – Peta Rupabumi Indonesia – Peta Lingkungan pantai Indonesia – Peta Lingkungan Laut Nasional • Peta Dasar terdiri atas: Garis pantai, hipsografi (kontur), perairan, nama rupabumi (toponimi), batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum serta penutup lahan • Jaring Kontrol Gedodesi terdiri dari: – Jaring Kontrol Horisontal Nasional – Jaring Kontrol Vertikal Nasional – Jaring Kontrol Gayaberat Nasional http://monde-geospatial.com/category/survey/
8
UU Nomor 4 Tahun 2011 • Penyelenggara Informasi Geospasial Dasar (IGD) adalah BIG • Infromasi Geospasial Tematik (IGT) dapat dibuat oleh K/L atau Pemda dengan menggunakan IGD. (one map Policy) • Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) melalui kegiatan: • Pengumpulan Data Geospasial • Pengolahan DG dan IG • Penyimpanan dan Pengamanan • Penyebarluasan • Penggunaan IG
9
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2014 Jaringan IG Nasional terdiri dari • Jaringan IG Pusat • Jaringan IG Daerah (Prov/Kab/Kota) Simpul Jaringan adalah: institusi yg bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, http://gisuser.com/2015/12/map-of-the-day-the-cost-of-livingpemeliharaan,pemutahiran, everywhere/ pertukaran dan penyebarluasan IG.
10
PP NOMOR 24 TAHUN 1997
• Dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /KBPN Nomor 3 Tahun 1997 ttg Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24Tahun 1997; • Pembangunan Titik Dasar Teknik Orde 2, 3 dan 4, sebagai titik ikat pengukuran dan Pemetaan selanjutnya • Sistim Proyeksi TM 3 dgn model matematik ellips datum WGS 1984 a= 6.378.137 m dan f = 1/298,25722357 • Telah digantikan oleh CORS (Continuously Operating Reference Stations) 11
PP Nomor 24 Thn 1997 ttg Pendaftaran Tanah jo PMNA/KBPN no 3/97 pelaksanaannya
• Peta Dasar Pendaftaran selanjutnya disebut Peta Dasar Pertanahan (psl 11 Peraturan Presiden 10 Tahun 2006 ttg BPN); • Peta Dasar Pertanahan dibuat dengan pengolahan citra satelit dan atau foto Udara. Dengan koordinasi dan supervisi dari BIG. • Citra Satelit dilaksanakan oleh LAPAN dan Foto Udara dilaksanakan oleh BIG.
12
ARAH KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN
13
ARAH KEBIJAKAN Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum hak kepemilikan tanah, teridentifikasi bahwa permasalahan mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini adalah sistem publikasi negatif dengan Negara tidak menjamin kebenaran informasi yang ada dalam sertipikat. Sehingga perlu kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah dengan membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Stelsel Positif, yang berarti Negara menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam sertipikat yang diterbitkan, yang ada gilirannya apabila terjadi gugatan maka pihak yang dirugikan akan memperoleh ganti-kerugian dari Negara.
Adapun strategi yang ditempuh melalui (i) meningkatkan kualitas dan kuantitas georeferensi melalui penyediaan peta dasar pertanahan. (ii) Mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah; (iii) meningkatkan kepastian batas hutan dan nonhutan; (iv) meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk penyusunan peraturan daerah terkait penyelesaian tanah adat/ulayat. 14
STRATEGI Strategi
Target
Peta Dasar Pertanahan
60% wilayah Darat , + 90 Juta Ha, 18 Juta Ha/Thn
Sertipikasi Tanah
Publikasi Batas Hutan dan Nonhutan
Sosialisasi Tanah Adat/Ulayat Peta Dasar Tata Ruang
Tanah Bersertipikat = 70 % wilayah Nasional = 16 Juta Bidang, 3.2 Bdg/Thn, Batas wilayah hutan pada skala 1:5000 terintegrasi dgn sistem pendaftaran tanah (189.056,7 km) Terlaksananya sosialisasi di 34 Prov, 539 Kab/kota Terlaksananya Pembuatan Peta Dasar tata Ruang 200 Kab/Kota 15
Infrastruktur Keagrariaan
No Map
No Sertipikat
No Investment
NO Economic Growth
No welfare
16
RPJMN 2015-2019 (NAWA CITA) Agenda ke-4: Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dalam bidang pertanahan adalah memberikan Kepastian Hukum Hak kepemilikan Tanah
Sasaran:
• Memperbesar Cakupan Peta Dasar Pertanahan hingga 60% wilayah Darat Nasional bukan Hutan • Memperbesar Cakupan bidang tanah bersertipikat hingga 70 % wilayah nasional • Penetapan batas wilayah hutan pd skala 1:5000 dan mengintegrasikannya dgn sistem pendaftaran tanah di BPN sepanjang 189.056,6 Km • Tambahan citra pada tahun 2015 sejumlah 17 Juta Ha. 17
PROYEKSI KEBUTUHAN PETA DASAR PERTANAHAN BERBASIS TEKNOLOGI PROYEKSI KEBUTUHAN PETA DASAR PERTANAHAN SKALA
KEBUTUHAN PETA DASAR (HEKTAR)
PERSENTASE KETERSEDIAAN TERHADAP KEBUTUHAN PETA DASAR
1:1.000
4.950.000
13.92%
1:2.500
59.109.000
3,6%
PEMANFAATAN PETA DASAR BERBASIS TEKNOLOGI
18
TABEL ANGGARAN PEMBUATAN PETA DASAR PERTANAHAN (RENSTRA 2015-2019)
NO
LUASAN PETA DASAR PERTANAHAN (HA)
TAHUN
ANGGARAN
1
± 15.335.000
2015
± 129.350.000.000
2
± 8.490.000
2016
± 107.255.000.000
3
± 10.845.000
2017
± 136.425.000.000
4
± 13.795.000
2018
± 173.000.000.000
5.
± 18.535.000
2019
± 232.000.000.000
∑
± 67.000.000
± 777.671.000.000
19
SPESIFIKASI CITRA SATELIT Nomor
Data Dasar
Produsen
1
Citra Satelit Global Base Map/GBM (World View 1,2)
Amerika Serikat (diluncurkan tahun 2009) (Digital Globe)
2
Amerika Serikat Citra Satelit Quick (diluncurkan thn 2001 Bird dan mulai memproduksi citra tahun 2002)
3
Citra Satelit SPOT 5
4
Intersect Citra GBM-Quick BirdSPOT5
5
Geoeye
Prancis (diluncurkan tahun 2002)
-
Amerika Serikat
Resolusi Spasial
Skala Peta
Luasan yang dimiliki Pemetaan Dasar (Hektar) 65.061.964
0,5 meter (pancromati c)
0,6 meter (pancromati c) 2,5 – 5 meter (pancromati c) 0,5 – 5 meter (pancromati c) 0,4 meter (pancromati c)
1:1000 – 1:2500
13.533.099 1:1000 – 1:2500 1:50001:10.000
-
1:1000 – 1:2500
47.960.511
103.049.424
-
20
KETERSEDIAAN DAN MANFAAT PETA DASAR PERTANAHAN
21
INDONESIA DALAM ANGKA
Terdiri dari : 34 Provinsi 508 Kabupaten/Kota 6.579 Kecamatan 76.546 Desa/Kelurahan
22
Sumber BPS Tahun 2012
SEBARAN JUMLAH PENDUDUK
Keterangan
gorontalo
23
Sumber BPS Tahun 2012
ESTIMASI JUMLAH BIDANG TANAH
Keterangan
Total = 91.744.215 24
JUMLAH BIDANG TANAH TERDAFTAR (BUK TANAH AKTIF)
Keterangan
Total = 40.368.756 25
Sumber : Pusdatin
JUMLAH BIDANG TANAH HAK MILIK
Keterangan
Total = 36.803.677 Sumber : Pusdatin
JUMLAH BIDANG TANAH HAK GUNA USAHA(HGU)
Keterangan
Total = 14.503 Sumber : Pusdatin
JUMLAH BIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
Keterangan
Total = 3.501.333 Sumber : Pusdatin
SEBARAN ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN
Keterangan :
Total = 1.679 29
SEBARAN PERALATAN TEKNIS (TOTAL STATION PER PROVINSI)
Keterangan :
Total = 777 30
SEBARAN PERALATAN TEKNIS (ROVER – JRSP)
Keterangan :
31
KETERSEDIAAN BAHAN DASAR PEMBUATAN PETA DASAR PERTANAHAN DI INDONESIA
GLOBAL BASE MAP dan QUICK BIRD
32
DATA KETERSEDIAAN PETA DASAR PERTANAHAN SKALA 1:10000 NKRI
33
DATA KETERSEDIAAN PETA DASAR PERTANAHAN SKALA 1:2500 NKRI
34
DATA KETERSEDIAAN PETA DASAR PERTANAHAN SKALA 1:1000 NKRI
35
36
37
MANFAAT PETA DASAR PERTANAHAN • Peta Dasar Pertanahan skala besar yang lengkap pada suatu daerah akan memberikan kepastian letak dan bentuk bidang tanah sehingga mendukung tujuan dari pendaftaran tanah; • Peta Dasar Pertanahan skala besar yang lengkap merupakan salah satu perwujudan sistem pendaftaran tanah stelsel positif; • Peta Dasar Pertanahan skala besar yang lengkap akan memudahkan proses integrasi tata batas kawasan hutan ke dalam sistem pendaftaran tanah; • Peta Dasar Pertanahan skala besar yang lengkap akan meningkatkan kualitas bidang tanah yang terdaftar serta bergeoreferensi;
38
CONTOH BEBERAPA PETA DASAR
http://www.presentationpro.com/powerpoint-design-23887-indonesia-editable-powerpoint-mapshape-ppt-diagram.aspx?catid=339&
39
Peta Citra Satelit dgn Resolusi Spasial 0.50 m London Olympic Park
Rakernas K-ATR/BPN, Jakarta, 26 Jan 2015, H.Century Park
40
CONTOH PETA UNTUK PENDAFTARAN TANAH PETA FOTO UDARA SKALA 1 : 1.000
8/3/2016
41
PETA GARIS SKALA 1 : 1.000
8/3/2016
42
PETA FOTO OVERLAY DENGAN PETA GARIS SKALA 1 : 1.000
8/3/2016
43
PETA CITRA SATELIT SKALA 1 : 2.500
8/3/2016
44
PETA GARIS SKALA 1 : 2.500
8/3/2016
45
PETA CITRA SATELIT OVERLAY DENGAN PETA GARIS SKALA 1 : 2.500
8/3/2016
46
47
