BAB II DASAR TEORI 2.1 Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah erat kaitannya dengan pengadaan tanah. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui dua hal. Yang pertama, sertifikat, sebagai produk pendaftaran tanah, merupakan suatu tanda bukti kepemilikan yang sah bagi seorang pemilik bidang tanah untuk ikut memberikan suara dalam menetapkan bentuk dan besar ganti rugi, memperoleh nilai ganti rugi yang lebih tinggi dibandingkan pemilik bidang tanah dengan tanda bukti lainnya, serta menentukan pemilik bidang tanah yang sah untuk mendapatkan ganti rugi apabila ada klaim kepemilikan dari pihak lain. Yang kedua adalah, Melalui pendaftaran tanah, dokumen data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah dapat dihasilkan. Data-data tersebut digunakan panitia pengadaan tanah dalam melakukan penelitian status legalitas kepemilikan bidang tanah pada tahapan inventarisasi data dalam pengadaan tanah. Oleh karena beberapa alasan diatas, maka pada bagian ini akan dibahas teori-teori yang terkait dengan pendaftaran tanah. 2.1.1 Pengertian Pendaftaran Tanah Secara garis besar, pendaftaran tanah merupakan suatu tahapan yang berfungsi sebagai pengadministrasian bidang-bidang tanah di Indonesia, sekaligus untuk memberikan suatu keabsahan dan tanda bukti suatu pihak memiliki hak yang sah atas tanah tersebut. Menurut Pasal 1 angka (1) PP Nomor 24/1997, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 2.1.2 Tujuan Pendaftaran Tanah Tanah memiliki banyak kegunaan. Misalnya, sebagai tempat bermukim, berusaha, atau bahkan sebagai properti yang dapat dijadikan sebagai pinjaman bank. Faktor beragamnya fungsi tanah serta faktor kenaikan jumlah penduduk saat ini menyebabkan tanah menjadi suatu properti yang dicari dan diinginkan yang dapat berujung pada konflik. Hal ini 10
menyebabkan orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. Untuk itulah fungsi utama dari pendaftaran tanah. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah : •
Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
•
untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdafatar.
•
untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Hasil dari proses pendaftaran tanah antara lain adalah sertifikat yang merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat. Hasil lainnya adalah dokumen-dokumen pertanahan yang merupakan catatan tertulis mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang bersangkutan. Dokumen pertanahan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan dan menjadi pegangan bagi pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut seperti dalam kegiatan jual beli, atau dalam kegiatan pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah. 2.1.3 Obyek Pendaftaran Tanah Menurut Pasal 99 No 24/1997 yang mengatur mengenai obyek pendaftaran tanah, jenis bidang tanah yang dapat didaftarkan adalah: a. Bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai b. Tanah hak pengelolaan c. Tanah wakaf d. Hak milik atas satuan rumah susun e. Hak tanggungan f. Tanah negara. 2.1.4 Hak Atas Tanah Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang memiliki batas tertentu. Diatas tanah tersebut terdapat hak atas tanah baik yang dimiliki secara perorangan maupun badan hukum. [SP Sangsun, Florianus. 2008] 11
Menurut Pasal 16 Ayat (1) UUPA, hak atas tanah terdiri dari beberapa macam. Yaitu: a. Hak milik, adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau lembaga atas tanah. b. Hak guna usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara., dalam jangka waktu tertentu. Bentuk usaha yang memiliki sertifikat hak guna usaha yang dapat dilakukan di atas tanah dapat berupa perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Sertifikat hak guna usaha dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 3. Tahun 1992, hak guna usaha dapat diberikan selama tiga puluh lima tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan dua puluh lima tahun, serta dapat dimohonkan pembaharuannya selama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang lagi sampai dengan dua puluh lima tahun. c. Hak Guna Bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang hingga paling lama dua puluh tahun. Orang atau badan hukum yang memanfaatkan hak guna bangunan harus memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai bukti hukum atas haknya. Hak Guna Bangunan terjadi pada tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah hak milik. Hak Guna Bangunan dapat dihapus karena beberapa hal, diantaranya karena jangka waktunya telah berakhir, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, atau pemanfaat HGB tidak lagi memenuhi syarat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). d. Hak Pakai, adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan berdasarkan keputusan pihak yang berwenang atau melalui perjanjian sewa-menyewa atau pengolahan tanah. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk suatu keperluan tertentu. Beda halnya dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, Hak Pakai dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing serta Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang berkedudukan di 12
Indonesia. Untuk Hak Pakai yang dikuasai oleh negara, hanya pejabat yang berwenang yang dapat mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain, sedangkan untuk Hak Pakai atas tanah hak milik, dapat dialikan berdasarkan perjanjian yang disepakati antara pihak pemilik hak milik dengan pemegang hak pakai. Sebagai bukti pemanfaatan hak pakai, maka orang tersebut, baik WNI maupun WNA atau lembaga tersebut, baik badan hukum Indonesia maupun perwakilan badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia harus memiliki sertifikat hak pakai. e. Hak Sewa untuk Bangunan, adalah hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang tertentu sebagai kompensasi sewa. Hak Sewa untuk Bangunan dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. f. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan, adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia untuk membuka tanah dan memungut hasil hutan. g. Hak-hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial, adalah hak milik tanah yang diperuntukkan dalam bidang usaha keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara melalui hak pakai. 2.1.5 Dokumen Pertanahan Dalam Proses Pendaftaran Tanah Proses pendaftaran tanah menghasilkan dua macam dokumen. Yaitu: • Data fisik, adalah keterangan mengenai letak, batas, luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftarkan, dan keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. • Data Yuridis, adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftarkan, pemegang hak, dan beban-beban lain yang membebani tanah tersebut. Dokumen hukum yang berkaitan dengan tanah adalah sebagai berikut: 1. Sertifikat, adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
13
2. Buku tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang membuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya. 3. Peta dasar pendaftaran, adalah peta yang memuat titik-titik bidang dasar teknik dan unsur-unsur geografis seperti sungai, jalan, bangunan, dan batas fisik bidang-bidang tanah. 4. Peta pendaftaran, adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. 5. Daftar tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. 6. Surat Ukur, adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. 7. Daftar nama, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan susuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh perseorangan maupun badan hukum tertentu. 2.1.6 Alat Bukti Terhadap Tanah Kaitan antara alat bukti tanah dengan pengadaan tanah sangatlah erat, bahkan secara yuridis kepemilikan suatu benda tanpa disertai dengan alat bukti administratif dan yuridis maka kepemilikan terhadap suatu benda dianggap tidak ada. Alat bukti tanah akan banyak pengaruhnya terhadap uang ganti rugi apabila tanah itu akan dibebaskan. Antara lain: 1. menentukan siapa yang berhak menerima uang ganti rugi 2. menentukan persentase besar uang ganti rugi. Semakin lemah alat bukti kepemilikan tanah, maka semakin rendah pula uang ganti rugi. Menurut Mudakir Iskandar Syah, alat bukti terhadap tanah adalah: 1. Sertifikat Sertifikat merupakan alat bukti yang paling kuat, tetapi tidak mutlak terhadap kepemilikan tanah. Artinya, sertifikat merupakan alat bukti terkuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya, namun dikatakan tidak mutlak karena alat bukti sertifikat masih bisa dianggap tidak sah apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan kebalikannya. Jika terjadi demikian, bagi pemegang alat bukti yang paling lengkap serta cara peralihan hak dan pembuatan alat buktinya melalui prosedur yang seharusnya yang akan menang dalam kepemilikan, dan sebaliknya. 14
2. Akta Akta merupakan alat bukti kepemilikan suatu benda. Untuk tanah, akta dapat berupa akta peralihan hak termasuk akta jual beli, waris, dan hibah. Akta merupakan alat yang melalui proses Notariat/Pejabat Pembuat Akta Tanah atau pejabat lain yang yang berwenang. Alat bukti ini merupakan bukti kepemilikan tanah dan menjelaskan sejarah peralihan hak atas tanah. Secara yuridis, alat bukti ini juga sudah memiliki kekuatan hukum, akan tetapi tidak sekuat alat bukti sertifikat. 3. Girik, Petok, dsb Alat bukti semacam ini termasuk alat bukti yang dikategorikan lemah, namun di Indonesia, terutama di daerah-daerah, alat bukti ini masih banyak ditemukan dan dimiliki pemilik tanah. Sedangkan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), Iuran Rehabilitasi Daerah (Ireda), dan sejenisnya bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah, tetapi sebagai bukti pemilik benda dalam kaitan berkewajiban membayar pajak. 2.2
Penilaian Properti
Tahapan terakhir dari mekanisme pengadaan tanah adalah pemberian ganti rugi. Dalam menyepakati besar ganti rugi, khususnya ganti rugi bidang tanah, terdapat dasar yang dijadikan referensi. Untuk bidang tanah, besar ganti rugi ditentukan melalui musyawarah yang mengacu kepada nilai pasar dengan memperhatikan NJOP, sementara untuk besar ganti rugi bangunan dan tanaman berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah dengan memperhatikan acuan standar nilai yang telah dikeluarkan oleh pihak instansi pemerintah yang terkait. Penilaian properti merupakan cara yang dilakukan dalam menetapkan nilai pasar dan nilai NJOP yang berkaitan dengan besar ganti rugi bidang tanah dalam pengadaan tanah, dan standar nilai bangunan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Oleh sebab itu, pada bagian ini akan dibahas teori-teori terkait penilaian properti. Menurut German, Jerome C., Dennis Robinson and Joan Youngman, tujuan penilaian properti adalah : “to establish a relationship between property characteristics and sale prices, thereby permitting an estimate of the market value of other properties not subject to a recent sale” Dalam definisi konvensional tersebut penilaian properti ditujukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi pasar dan pajak. Menurut Soemarno, nilai ekonomi mempunyai tiga komponen, yaitu: 15
1. Bendanya mempunyai manfaat 2. Ketersediannya terbatas 3. Hak kepemilikan Nilai ekonomi senantiasa diasosiasikan dengan nilai pasar. Oleh sebab itu diperlukan suatu pendekatan yang dapat merepresentasikan nilai properti sebagai komoditi ekonomi dalam bentuk nilai pasar. Nilai pasar pada dasarnya merefleksikan harga terbaik atas suatu properti pada suatu waktu, tempat, dan keadaan pasar tertentu, dan properti tersebut dijual secara bebas, terbuka, serta terdapat persaingan sempurna. 2.2.1 Berbagai Pendekatan dalam Penilaian Properti Berbagai pendekatan dalam Penilaian merupakan teknik baku untuk melakukan pendekatan guna memperoleh dasar perhitungan dalam memberi pendapat tentang nilai. Menurut Soemarno, Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam menilai properti. Metode-metode tersebut adalah : a.
Pendekatan Perbandingn Harga Pasar
b.
Pendekatan Biaya
c.
Pendekatan Pendapatan
2.2.2 Pendekatan Perbandingan Harga Pasar Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu, Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penerapan pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli atau harga sewa yang wajar. Dalam hal objek serupa tidak diketahui nilai jualnya, maka harga jual dari objek lain yang sejenis biasanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti terbaik dari nilai pasar. Untuk itu diperlukan data karakteristik kualitatif dan kuantitatif objek yang diketahui nilai pasarnya degan objek yang akan dinilai. Menurut Soemarno, Penerapan metode ini mempertimbangkan 3 hal: 1. Aspek-aspek fisik, yaitu: luas, bentuk, jenis tanah, aspek geologis tanah, dan kemiringan. 2. Aspek-aspek lokasi, yaitu: akses terhadap sarana & prasaran, lingkungan, dan sosial. 3. Aspek legalitas, yaitu: jenis hak atas tanas, jenis bukti kepemilikan.
16
Pendekatan harga pasar memiliki kelemahan terutama dalam hal menyangkut sulitnya mendapatkan data transaksi jual beli di pasar dan seringkali objek yang dinilai tidak identik dengan properti yang diketahui harga jualnya. 2.2.3 Pendekatan Biaya Pendekatan biaya dilakukan dengan cara memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau mengadakan properti yang dinilai. Nilai yang dihasilkan disebut nilai reproduksi. Dari biaya reproduksi ini, dilakukan penyesuaian berupa penyusutan akibat kerusakan fisik, kemunduran fungsional, dan kemunduran ekonomi. Menurut Bambang Budianto, jenis Penyusutan yang dimaksud adalah sbb: 1. Kerusakan fisik, yaitu penurunan nilai yang disebabkan oleh kerusakan atau ketidaklengkapan kondisi sebagai akibat dari pemakaian. 2. Kemunduran fungsional, yaitu efek buruk terhadap nilai yang merupakan akibat dari kerusakan dalam desain yang mengurangi kegunaannya. Disebabkan oleh perubahan waktu yang membuat beberapa aspek dari struktur atau desain menjadi usang. 3. Kemunduran ekonomis merupakan efek buruk pada nilai yang berasal dari pengaruh luar properti. Efeknya terjadi pada lahan dan apa yang dibangun diatasnya. Biasanya jenis penyusutan ini tidak dapat diperbaiki. 2.2.4 Pendekatan Pendapatan Pendekatan pendapatan dapat digunakan dalam penilaian properti yang menghasilkan, atau yang seringkali disebut sebagai properti komersial seperti hotel, perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan. Dalam penggunaan pendekatan pendapatan dikenal istilah nilai penyisaan, yaitu untuk properti yang terdiri atas tanah dan bangunan setelah nilai total diketahui berdasarkan perhitungan pendapatam, maka dalam penentuan nilai masing-masing untuk tanah dan bangunan dipergunakan dengan sistem penyisaan, yaitu nilai bangunan dihitung dengan pendekatan biaya dan hasilnya dipakai sebagai faktor pengurang atas nilai properti, sehingga nilai tanah dapat ditentukan. Pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara menghitung seluruh pendapatan sewa/penjualan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi dan atau hak dari pengusaha kemudian dikapitalisasi dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu. 17
Pendekatan-pendekatan dalam penilaian properti, dalam prakteknya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Meskipun demikian, karena penilaian ini lebih bersifat
penaksiran,
maka
hasil
penilaian
tidak
selamanya
dengan
tepat
dapat
menggambarkan nilai pasar wajar suatu properti. Upaya yang ditempuh untuk mendapatkan hasil penilaian yang memadai terutama dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian properti yang dapat diterima oleh semua pihak. 2.3 Sistem Informasi Geografis Pada bagian ini akan dibahas teori-teori yang berkaitan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) terutama yang berhubungan dengan pokok bahasan dan lingkup studi, yaitu pembuatan peta pengadaan tanah interaktif normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo ruas Jalan Cisaranten-Jalan Golf.. 2.3.1 Definisi Sistem Informasi Geografis Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan objek, ide, berikut saling keterhubungannya dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama. [Prahasta, Eddy. 2001] Informasi Geografis mengandung pengertian informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui. [Prahasta, Eddy. 2001] 2.3.2 Manfaat Sistem Informasi Geografis Menurut Eddy Prahasta, Ada beberapa alasan yang menyebabkan aplikasi-aplikasi SIG menjadi menarik untuk digunakan di berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah: • SIG menggunakan baik data spasial maupun atribut secara terintegrasi sehingga sistemnya dapat menjawab baik pertanyaan spasial (baik pemodelannya) maupun non spasial. Atau dengan kata lain, SIG memiliki kemampuan analisis spasial dan non spasial. •
SIG memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi kedalam bentuk beberapa layer atau coverage data spasial. Dengan layer ini, permukaan bumi dapat “direkonstruksi” kembali atau dimodelkan dalam bentuk nyata (real world tiga dimensi) dengan menggunakan data ketinggian berikut layer tematik yang diperlukan.
•
SIG dapat menurunkan data-data secara otomatis tanpa keharusan untuk melakukan interpretasi secara manual (terutama interpretasi secara visual). Dengan demikian, 18
SIG dengan mudah dapat menghasilkan peta-peta tematik yang merupakan turunan dari peta-peta yang lain dengan hanya memanipulasi atributnya. 2.3.3 Jenis Data SIG Data spasial yang menjadi proses masukan dalam GIS terbagi dalam 2 tipe data yakni data grafis dan data atribut. Data grafis merepresentasikan geometrik dari objek bumi yang menjadi kajian dalam GIS, sedangkan data atribut merupakan data yang memberikan informasi deskriptif dari data grafis. Informasi grafis suatu objek dapat dimasukan ke dalam bentuk titik, garis dan poligon. 1. Data grafis, yang terdiri dari: •
Titik Titik adalah bentuk representatif grafis yang paling sederhana dari suatu objek. Skala tampilan peta akan menentukan suatu objek apakah akan ditampilkan sebagai titik atau poligon. Pada skala besar, suatu bangunan akan ditampilkan sebagai poligon, namun pada skala kecil, akan ditampilkan sebagai titik.
•
Garis Garis adalah bentuk linier yang menghubungkan paling sedikit dua titik dan digunakan untuk merepresentasikan objek-objek satu dimensi.
•
Poligon Poligon di gunakan untuk merepresentasikan objek dua dimensi. Suatu poligon paling sedikit dibatasi oleh tiga garis yang saling terhubung.
2. Data atribut, yaitu deskripsi dari suatu entitas geografis. Pada umumnya data atribut memiliki bentuk dalam tabel. 2.3.4 Mengubah format *dwg menjadi format *shp Untuk memudahkan dalam penyusunan data atribut pada software ArcGIS 9.2, maka, data spasial hasil editing pada Autodesk Map 2004 berformat *.dwg diubah terlebih dahulu menjadi format *.shp. Proses pengubahan ini dilakukan pada software Autodesk Map 2004 dengan terlebih dahulu membuat topologi dengan memanfaatkan tool Map topology create. Topologi adalah pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan relatif antara objek yang satu dengan objek yang lain. Dalam GIS topologi didefinisikan oleh user sesuai dengan karakteristik data seperti garis, poligon maupun titik. [Ostip, Soedomo. 2007] Syarat pembuatan topologi ini adalah : 19
•
Untuk Poligon :
a. Antar poligon tidak boleh saling bertampalan. b.
Antar poligon tidak boleh ada celah.
Gambar 3.9 Syarat Pembuatan Topologi Poligon (sumber: Ostip,Soedomo.2007)
•
Untuk garis :
a. Antar garis tidak boleh saling bertampalan. b. Antar garis tidak boleh saling berpotongan. c. Antar garis tidak boleh teruntai.
Gambar 2.1 Syarat Pembuatan Topologi Garis (sumber: Ostip,Soedomo.2007)
•
Untuk titik :
Pada jenis kesalahan titik hanya ada dua koreksi yang bisa dilakukan yaitu membiarkannya atau menghapus feature titik yang dianggap salah Setelah seluruh topologi terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah memformat masing-masing topologi ke bentuk *.shp dengan memanfaatkan tool map tools export.
20
