PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PT. PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) (PERSERO) DALAM PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi Daniwiharya Idris1, Elyana Novira1, Yoviza Media1 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] ABSTRAK Electricity production is a sector that controls the lives of multitudes. Electricity supply crisis which resulted a rolling blackouts is such a heavy disadvantage to the users consumers of PT. PLN (Persero) services. The researched problems are 1) What is the causes of the inability of PT. PLN (Persero) in delivering electricity to customers on rolling blackouts. 2) What kind of responsibility is PT. PLN (Persero) as electricity enterprise had on rolling blackouts. 3) What kind legal actions that can be taken by electricity consumers public for losses wich caused by rolling blackouts. The research conducted at PT. PLN (Persero) Bukittinggi Branch, with sociological juridical research methods. The results showed that the rolling blackouts due to electricity shortage caused by the elevation of water debit and a damage to the generating plant which caused by climates, weathers and an increase of supply demand due to the growth of electricity consumption. The rolling blackouts execution and the copensations provision by PT. PLN (Persero) has applied the principles of consumer protection which has regulated in UUPK, based on the Standard Operating Procedure (SOP) and the Service Quality Grades (TMP). Consumers can take legal action through a direct peaceful settlement of the parties, through BPSK, or through the courts under the provisions of general judiciary. Keywords: Protection, Consumer, Power Outages jenis barang dan/atau jasa yang dapat Pendahuluan Dalam kehidupan, manusia
dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh
dalam memenuhi kebutuhannya tak
masyarakat. Keadaan tersebut di satu
mungkin
hakikatnya
sisi dapat memberikan manfaat bagi
sebagai konsumen, baik atas barang
konsumen karena kebutuhan akan
maupun
ini,
barang dan/atau jasa yang diinginkan
kebutuhan masyarakat yang semakin
dapat terpenuhi, dan juga kebebasan
beragam, dan juga perkembangan
untuk memilih jenis dan kualitas
perekonomian yang semakin pesat,
barang dan/atau jasa yang sesuai
sehingga
dengan keinginan dan kemampuan
lepas
jasa.
dari
Pada
memunculkan
saat
beragam
1
2
konsumen tersebut. Namun
ekses keadaan
dan
negatif
pemakaian
barang dan/atau jasa;
fenomena tersebut, pada sisi lainnya
c. meningkatkan pemberdayaan
dapat mengakibatkan kesenjangan
konsumen dalam memilih,
kedudukan
pelaku
usaha
menentukan dan menuntut
yang
mana
hak-haknya
kedudukan konsumen pada dasarnya
konsumen;
dengan
antara
konsumen,
berada pada kedudukan yang lebih
sistem
per-
lemah, sementara barang dan/atau
lindungan konsumen
yang
jasa tersebut dapat berupa barang
mengandung unsur kepastian
dan/atau jasa kebutuhan primer yang
hukum
menyangkut
informasi serta akses untuk
hajat
hidup
orang
banyak.
d. menciptakan
sebagai
dan
keterbukaan
mendapatkan informasi;
Untuk
rangka
e. menumbuhkan kesadaran pe-
terhadap
laku usaha mengenai penting-
konsumen, pemerintah telah menge-
ya perlindungan konsumen
luarkan sebuah peraturan perundang-
sehingga tumbuh sikap yang
undangan mengenai
jujur dan bertanggung jawab
pemberian
itu
dalam
perlindungan
perlindungan
konsumen dalam bentuk UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan
dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas barang
Konsumen,
dan/atau jasa yang menjamin
yang untuk selanjutnya disingkat
kelangsungan usaha produksi
dengan UUPK.
barang dan/atau jasa, ke-
Dalam
Pasal
3
UUPK,
Perlindungan konsumen ber-tujuan: a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
sehatan,kenyamanan, amanan,
dan
ke-
keselamatan
konsumen. Pelaku usaha sebagaimana
konsumen untuk melindungi
yang dinyatakan dalam Pasal 7
diri;
UUPK juga harus bertanggung jawab
b. mengangkat
harkat
dan
dalam menjalankan kegiatan usaha
martabat konsumen dengan
dan atas barang dan/atau jasa yang
cara menghindarkannya dari
dihasilkannya.
3
Topik yang sedang menarik
Pemadaman bergilir tersebut
pada saat ini adalah permasalahan
berdampak luas pada kehidupan
pe-madaman
di-
masyarakat, baik secara langsung
lakukan Perusahaan Listrik Negara
maupun tidak langsung, yang mana
(PLN) terutama di wilayah Sumatra
menimbulkan kerugian tidak saja
akibat krisis pasokan listrik.
pada kenyamanan konsumen peng-
bergilir
yang
Listrik merupakan salah satu
guna jasa kelistrikan, tetapi juga
sektor produksi yang penguasaannya
berpengaruh terhadap perekonomian
berada pada negara, sebagaimana
masyarakat.
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal
33
ayat
(2)
yang
Hal-hal di atas tidak sesuai dengan tujuan pembangunan ke-
berbunyi: “Cabang-cabang produksi
tenagalistrikan
yang penting bagi Negara dan yang
Undang Ketenagalistrikan.
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
Undang-
Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka perumusan
Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Ketenagalistrikan menyata-
masalah yang penulis kemukakan adalah :
ketenaga-
1. Apakah penyebab ketidak-
listrikan bertujuan untuk menjamin
mampuan PT. PLN (Persero)
ketersediaan tenaga listrik dalam
untuk menyalurkan tenaga
jumlah yang cukup, kualitas yang
listrik
baik, dan harga yang wajar dalam
dalam pemadaman bergilir?
kan:
“Pembangunan
dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan
kepada
pelanggan
2. Bagaimanakah
bentuk
dan kemakmuran rakyat secara adil
tanggung jawab PT. PLN
dan
(Persero)
merata
serta
mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan”. Pemadaman bergilir adalah
Cabang
tinggi sebagai pelaku usaha ketenagalistrikan sehubung-
pemadaman listrik yang dilakukan
an
sengaja sebagai upaya terakhir dari
listrik bergilir?
perusahaan penyedia listrik untuk
Bukit-
dengan
pemadaman
3. Apa sajakah upaya hukum
menghindari mati listrik total pada
yang
dapat
ditempuh
suatu sistem jaringan listrik.
masyarakat konsumen listrik
4
atas kerugian yang timbul
melalui
akibat
yaitu, dari wawancara dengan
pemadaman listrik
penelitian
bergilir yang dilakukan oleh
pihak
PT.
PT. PLN (Persero) Cabang
Cabang
Bukittinggi?
Pelayanan
lapangan
PLN
(Persero)
Bukittinggi
bagian
sebagai
pelaku
usaha, masyarakat pengguna Metodologi
jasa PT. PLN (Persero) Cabang
Untuk menjawab permasalah-
Bukittinggi
sebanyak
25
an-permasalahan yang ada penulis
sampel sebagai konsumen, dan
melakukan
informan lain yang memiliki
pendekatan
masalah
secara yuridis sosiologis (socio-legal
kaitan
research), yaitu pendekatan masalah
skripsi ini.
melalui penelitian hukum dengan
b.
menghubungkannya
dengan
penyusunan
Data Sekunder
melihat norma hukum yang berlaku dan
dalam
Data
sekunder
adalah
data penunjang, data sekunder
fakta yang ada di tengah masyarakat.
diperoleh
Penelitian hukum sosiologis adalah
kepustakaan untuk memberi-
sebuah metode penelitian hukum
kan
yang menitikberatkan pada data di
primer.
lapangan untuk memperoleh data primer, dan di samping
itu juga
dilakukan penelitian terhadap bahan-
dari
penjelasan
Bahan
1. Sumber Data
mempelajari
dua sumber data, yaitu: a.
diperoleh
memperhatikan
dan
perundang-
undangan yang berlaku dan
pembahasan yaitu :
Data primer atau data adalah
diperoleh
yang
berkaitan erat dengan pokok
Data Primer
dasar
sekunder
1) Bahan Hukum Primer
dengan menggunakan
data
tersebut terdiri dari :
kan data sekunder.
ini
atas
Adapun data
bahan kepustakaan untuk mendapat-
Penelitian
bahan-bahan
a)
Kitab
Undang-Undang
data
yang
Hukum Perdata (KUH Per-
langsung
oleh
data).
penulis dari sumber pertama
5
b) Undang-Undang Nomor 8
c)
LPE-DSM)
Nomor 16 –12/43/600.3/
lindungan Konsumen.
2003 Tentang Tata Cara
Undang-Undang Nomor
Pengurangan
30 Tahun 2009 tentang
Listrik Akibat Tidak Ter-
Ketenagalistrikan.
penuhinya Standar Mutu
Menteri
tambangan
dan
PerEnergi
Nomor 02 P/451/M.PE/ 1991 Tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha
Tagihan
Pelayanan
Pada
Per-
usahaan Perseroan (Persero) PT. PLN 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan
yang
erat
Ketenagalistrikan dan Pe-
kaitannya dengan bahan hukum
megang Izin Usaha Pe-
primer yang dapat membantu
nyediaan Tenaga Listrik
menganalisa
Untuk Kepentingan Umum
primer. Adapun yang menjadi
dan Masyarakat.
bahan hukum sekunder itu
Keputusan PLN
Direksi
(Persero)
PT.
Nomor
antara
lain
bahan
:
perpustakaan,
hukum
buku-buku dan
hasil
338.K/010/DIR/2003
penelitian.
tentang Reduksi atas Peng-
3) Bahan Hukum Tertier
hentian
f)
(SK
Tahun 1999 tentang Per-
d) Peraturan
e)
Energi
Sementara
Pe-
Bahan
hukum
yang
nyaluran Tenaga Listrik
memberikan petunjuk ataupun
oleh PT. PLN (Persero).
penjelasan
Surat Keputusan Dirjen
hukum
Listrik dan Pemanfaatan
sekunder seperti kamus hukum,
Energi
ensiklopedi, dsb.
(SK
Nomor 2002
LPE-DSM)
114-12/39/600.2/ Tentang
Tingkat
Mutu Pelayanan (TMP) PT. PLN g) Surat Keputusan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan
terhadap primer
bahan dan/atau
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Dengan
demikian
ada
dua
6
kegiatan utama yang dilakukan
dan
dalam melaksanakan penelitian
pejabat PT. PLN (Persero).
ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.
keputusan
atau
4) Analisis Data Data-data
a) Wawancara
badan
primer
skunder yang telah
dan
berhasil
Wawancara adalah proses
dikumpulkan dari penelitian
memperoleh keterangan untuk
dianalisis dengan cara kualitatif
menjawab
permasalahan
yaitu dengan menghubungkan
penelitian dengan cara tanya
data-data yang ada dengan
jawab
masalah untuk mendapatkan
menggunakan
wawancara
semi
teknik
terstruktur
dengan responden yaitu pihak
kesimpulan,
yang
diuraikan
dalam bentuk kalimat-kalimat.
PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi
sebagai
pelaku
usaha, yaitu dengan Bapak Amri Satu, SPV Humas PT. PLN
Rayon
(Persero)
Cabang
Bukittinggi sebagai konsumen, dan
informan
memiliki
lain
kaitan
yang dalam
penyusunan skripsi ini.
teknik
dokumen adalah data
dengan cara mempelajari bahan atau
literatur-
literatur yang ada terdiri dari peraturan
1. Penyebab ketidakmampuan PT. PLN (Persero) untuk menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan dalam pemadaman bergilir disebabkan oleh beberapa faktor :
pada PLTA merupakan faktor
pengumpulan
kepustakaan
kemukakan adalah :
a) Faktor elevasi debit air danau
b) Studi Dokumen Studi
Hasil penelitian yang penulis
Bukittinggi,
masyarakat pengguna jasa PT. PLN
Hasil Penelitian dan Pembahasan
perundang-
undangan, dokumen-dokumen
ekstern, secara umum faktor yang disebabkan keadaan iklim dan cuaca. b) Faktor kerusakan sebabkan
oleh
yang dipeningkatan
beban yang terjadi karena pertumbuhan jumlah konsumen. c) Bentuk sistem interkoneksi
7
yang saling terhubung dan
a) Pelaksanaan pemadaman ber-
saling mendukung, menyebab
gilir yang dilaksanakan ber-
kan kekurangan pasokan di
dasarkan Standar Operasional
satu subsistem akan ditutupi
Prosedur
oleh subsitem lain, sehingga
pemadaman listrik PT. PLN.
menjadikan
Pemberitahuan
krisis
pasokan
listrik semakin meluas.
(SOP)
perencanan
diberikan
dalam 7 sampai 3 hari sebelum pemadaman.
Kewajiban PT. PLN dalam memberikan pelayanan yang baik dan menyediakan listrik secara
berkesinambungan
dengan mutu dan keandalan yang
baik
meliputi
penyediaan
dan
usaha
penunjang
tenaga listrik yang di dalamnya termasuk kegiatan pembangunan ketenagalistrikan. Karena itu PT. PLN seharusnya telah memperhitungkan pertumbuhan kebutuhan listrik dan dapat memenuhi tidak hanya peningkatan
beban
pemakaian
dan permintaan baru yang terus meningkat setiap tahunnya tapi juga perkembangan dan perubahan
dalam
pemanfaatan
b) Pemberian
ganti
rugi
atau
kompensasi berdasarkan Pasal 3
SK
Dirjen
Listrik
dan
Pemanfaatan Energi (SK LPEDSM) Nomor 16 –12/43/600.3/ 2003
Tentang
Tata
Cara
Pengurangan Tagihan Listrik Akibat
Tidak
Terpenuhinya
Standar Mutu Pelayanan Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN Untuk Lama Gangguan, Jumlah Gangguan, dan/atau Kesalahan
Pembacaan
kWh
Meter, konsumen berhak atas kompensasi (ganti rugi) sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya beban apabila terjadi kelebihan atas besaran maksimal gangguan perbulannya.
sumber energi. 3. Upaya 2. Bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero)
dalam
bergilir berupa :
pemadaman
hukum
yang
dapat
ditempuh masyarakat konsumen listrik atas kerugian yang timbul akibat pemadaman listrik bergilir adalah :
8
a) Melalui
musyawarah
nyelesaian
damai
pesecara
ada
yang
mengajukan
gugatan
secara langsung.
langsung oleh para pihak yang Alasan
bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan maupun pihak ketiga yang netral. Penyelesaian
yang dialami akibat pemadaman listrik bergilir, antara lain : 1. Ketidaktahuan
KUHPerdata. sengketa melaui
sebagai konsumen listrik.
BPSK
2. Kurang atau tidak jelasnya
melalui: mediasi, arbitrase, dan
informasi
konsiliasi.
mengetahui
tentang peradilan umum yang
atau tidak.
ngadilan hanya dapat ditempuh upaya
3. Konsumen merasa direpot-
penyelesaian
kan
diluar pengadilan yang telah
4. Krisis
yang
dan
hanya
sebatas
aparatur
hukum
di
Simpulan
dalam pemadaman listrik bergilir
ini
kepercayaan
Indonesia.
Sengketa antara pelanggan
dalam pe-madaman listrik bergilir
dan
konsumen atas penegakan
bersengketa.
belum pernah terjadi. Pelanggan
waktu
gugatan.
hasil oleh salah satu pihak atau
dengan PT. PLN Rayon Bukittinggi
dengan
prosedur apabila melakukan
dipilih dinyatakan tidak ber-
pihak
apakah
konsumen telah dirugikan
berlaku. Gugatan melalui pe-
selama
penyebab
sehingga konsumen tidak
an mengacu pada ketentuan
para
atas
pemadaman listrik bergilir,
c) Penyelesaian melalui pengadil-
oleh
konsumen
atas hak dan kewajibannya
b) Penyelesaian
apabila
tidak
melakukan gugatan atas kerugian
mengacu pada ketentuan dalam
konsumen
konsumen
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah
sebelumnya,
diuraikan dapat
pada
bab
diambil
ke-
simpulan sebagai berikut :
mengajukan keluhan saja, belum 1. Penyebab Ketidakmampuan
9
PT. PLN (Persero) Untuk
lama
Menyalurkan Tenaga Listrik
gangguan,
Kepada Pelanggan Dalam
alahan
Pemadaman
Meter.
karenakan
Bergilir oleh
di-
beberapa
gangguan,
jumlah
dan/atau
pembacaan
kekWh
3. Upaya hukum yang dapat
faktor, yaitu : peningkatan
ditempuh
beban
akibat pemadaman bergilir
dan
pertumbuhan
atas
konsumen yang berakibat
antara
kerusakan pada pembangkit
penyelesaian damai secara
listrik, faktor berkurangnya
langsung oleh para pihak
debit air di beberapa PLTA
yang bersengketa (pelaku
yang mengakibatkan ber-
usaha
kurangnya jumlah produksi,
mengacu
dan sistem kelistrikan yang
KUHPerdata, penyelesaian
berbentuk
di
sistem
inter-
koneksi.
lain
kerugian
adalah
dan
konsumen)
pada
melalui
:
ketentuan
BPSK,
dan
penyelesaian melalui pengadilan yang mengacu pada
2. Bentuk tanggung jawab PT. PLN
(Persero)
ketentuan tentang peradilan
dalam
umum yang berlaku.
pemadaman bergilir dapat dilihat dalam pelaksanaan
Ucapan terima kasih
pemadaman listrik bergilir
Pada kesempatan ini penulis
dan pemberian kompensasi
mengucapkan terima kasih banyak
(ganti rugi).
Berdasarkan
kepada
Standar
Operasional
membantu penulis selama penulisan
Prosedur (SOP) yang harus
skripsi ini, yaitu : (1) Ibu Elyana
dipenuhi, dan harus diikuti
Novira, S.H., M.H, selaku Pem-
pemberitahuan kepada pe-
bimbing I, (2) Ibu Yofiza Media,
langgan sebelum pelaksana-
S.H, M.H, selaku Pembimbing II, (3)
an pemadaman listrik ber-
Bapak Suamperi, S.H., M.H, sebagai
gilir
Mutu
Penguji I, (4) Bapak Syafril, S.H.,
Pelayanan (TMP) apabila
M.H., sebagai Penguji II, (5) Bapak
melebihi
Adri S.H., M.H, selaku Penguji III,
dan
Tingkat
batas
maksimal
pihak-pihak
yang
sudah
10
(6) Keluarga tercinta yang selalu
R. Setiawan, 1977, Pokok-Pokok
memberi dukungan moril maupun
Hukum Perikatan, Bina Cipta,
materi.
Bandung. Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk
Daftar Pustaka
Dan Asas-Asas Hukum Perdata,
Buku-Buku
Alumni, Bandung.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2005,
Hukum
Perlindungan
Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Bambang Sunggono, 2001, Metodelogi Hukum,
PT.
Raja
Gunawan Widjaja dan Achad Yani, Hukum
Konsumen,
Perlindungan
PT.
Gramedia,
Syawali
Imaniyati,
dan
Neni
2000,
Perlindungan
Sri
Hukum Konsumen,
J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan, yang
Lahir
dari
Perjanjian, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung. Mariam Darus Badrulzaman, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahnnya, Alumni, Jakarta.
an Konsumen, Grasindo, Jakarta. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta . Peraturan Perundang-Undangan Kitab
Undang-Undang
Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang
Perlindungan
Konsumen.
2009 tentang Ketenagalistrikan. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Noor
02
P/451/
M.PE/1991 Tentang Hubungan
Mandar Maju, Bandung.
Perikatan
Jakarta.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Jakarta. Husni
UI-PRES,
Perdata.
Grafindo Persada, Jakarta.
2001,
Penelitian Hukum,
Shirdata, 2000, Hukum Perlindung-
AZ. Nasution, 1995, Konsumen dan
Penelitian
Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar
Pemegang
Kuasa
Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Penyedaian Tenaga Listrik
Untuk
Kepentingan
Umum dan Masyarakat. Keputusan (Persero)
Direksi Nomor
PT.
PLN
338.K/010/
DIR/2003 Tentang Reduksi atas
11
Penghentian
Sementara
Pe-
nyaluran Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero).
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN Sumber Lain
Surat Keputusan Dirjen Listrik dan
Atribusi-Berbagi
Serupa
Creative
Pemanfaatan Energi (SK LPE-
Commons,
DSM) Nomor 114-12/ 39/600.2/
Bergilir,
2002 Tentang Tingkat Mutu
org/wiki/Pemadaman_bergilir
Pelayanan (TMP) PT. PLN
diakses pada tanggal 15 Oktober
Surat Keputusan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (SK LPEDSM) Nomor 16 –12/43/600.3/ 2003
Tentang
Pengurangan Akibat
Tata
Tagihan
Tidak
Cara Listrik
Terpenuhinya
Standar Mutu Pelayanan Pada
2013.
Pemadaman http://id.wikipedia.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PT. PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) (PERSERO) DALAM PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi
ARTIKEL Ditulis Kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
DANIWIHARYA IDRIS NPM : 0910012111023
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
