JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 10 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PEMADAMAN LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PT.PLN (PERSERO) KOTA SAMARINDA Widya Ayu Anggraeni1 (
[email protected]) Emilda Kuspaningrum2 Abstrak Widya Ayu Anggraeni, 09.0801.5371, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PEMADAMAN LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PT.PLN (PERSERO) KOTA SAMARINDA. Di bawah bimbingan Ibu Emilda Kuspaningrum, S.H.,K.N.,M.H dan Ibu Erna Susanti, S.H., M.H. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder dan proses analisa yang digunakan adalah Kualitatif. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sementara penyediaan energi listrik di Indonesia belum mampu memberikan pelayanan yang seimbang kebutuhan masyarakat akan energi listrik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) kota Samarinda. Dalam pembahasan penelitian yang dilakukan Penulis, bahwa PLN mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi di masyarakat yaitu konsumen pengguna listrik, faktor yang menyebabkan pemadaman listrik disebabkan, yaitu kondisi keterbatasan listrik, kondisi keterbatasan pasokan ketika adanya pemeliharaan mesin atau gangguan mesin, dan kondisi pemadaman akibat adanya pemeliharaan jaringan tenaga distribusi tenaga listrik. Penulis memperoleh kesimpulan dimana dalam hal kerugian konsumen yang disebabkan pemadaman aliran listrik ini PT.PLN mempunyai tanggung jawab yang dinamakan Public Responsibility Operation berupa upaya-upaya yang dilakukan PT. PLN kepada konsumen pengguna listrik dan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) kota Samarinda kepada pelanggan listrik berupa kompensasi atau ganti rugi atas kelalaian dari pihak PLN. Dalam skripsi ini penulis melihat adanya asas iktikad baik yang telah diterapkan oleh PLN kepada konsumen, selain itu juga diharapkan konsumen harus dapat memahami tingkat kemampuan PLN dalam menyediakan tenaga kelistrikan.
1 2
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10
Kata
2
Kunci
:
Konsumen,
Kerugian,
Pemadaman
aliran
LEGAL PROTECTION OF THE CONSUMER FOR ANY LOSS POWER OUTAGES CONDUCTED BY PT PLN (PERSERO) SAMARINDA CITY Widya Ayu Anggraeni3 (
[email protected]) Emilda Kuspaningrum4 ABSTRACT Widya Ayu Anggraeni, Nim 0908015371, Consumer Protection Law For Loss Against Electricity Blackouts Carried Out By PT PLN (Persero) Samarinda. I Mother Emilda Supervisor Kuspraningrum, S.H., K.N., M.H. and Mrs. Erna Susanti Supervisor II, S.H., M.H. This study uses an empirical approach, the types and sources of primary data and secondary data and analysis process used is qualitative. As it is known that electrical energy is a vital necessity in people's lives, while electricity production in Indonesia has not been able to provide services that balanced electrical energy needs of the community. As for the problems in this thesis is the legal protection of the consumer for any loss power outages conducted by PT PLN (Persero) Samarinda city. In the discussion of research conducted Author, that PLN has a duty to be responsible for losses that occur in the society of consumers power users, the factors that led to a power outage caused, the power limitations of the conditions, the conditions of limited supply when the maintenance of the machine or engine trouble, and the condition outages due to maintenance of power distribution grids. Authors came to the conclusion that in the case of consumer harm caused by the power outage has responsibility PT.PLN called Operation Public Responsibility in the form of efforts made by PT. PLN to electricity users and consumer legal protection provided by PT PLN (Persero) Samarinda city electricity to customers in the form of compensation or damages for negligence from the PLN. In this paper the authors look at the principle of good faith which has been implemented by PLN to the consumer, but it is also expected the consumer should be able to understand the level of PLN's ability to provide electrical power Keywords: Consumer, losses, power outages
3 4
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10
Pendahuluan Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Sebagaimana
yang
diketahui
bersama
bahwa
energi
listrik
merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Sementara penyediaan energi listrik di Indonesia belum mampu memberikan pelayanan yang seimbang kebutuhan masyarakat akan energi listrik tersebut. Kondisi masyarakat Indonesia masih memerlukan banyak informasi dan edukasi mengenai konsumen cerdas khususnya dalam hal perlindungan konsumen atas hak-hak konsumen listrik. Terkait masalah perlindungan konsumen listrik Indonesia, Perlindungan hukum konsumen menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
2
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (Widya Ayu) melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.5 Permasalahan-permasalahan
yang
hendak
dikemukakan
yaitu
Permasalahan Apa faktor penyebab terjadinya pemadaman listrik di area Kota Samarinda dan Bagaimana upaya tanggung jawab hukum yang dilakukan PT.PLN untuk mengatasi kerugian yang dialami konsumen pengguna listrik. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menyebabkan pemadaman listrik di area Kota Samarinda. dan Untuk mengetahui dan menganalisa upaya tanggung jawab hukum yang dilakukan PT.PLN untuk mengatasi kerugian yang dialami konsumen pengguna listrik. Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu6 pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi kendala dalam pihak perbankan dan debitur dalam melakukan perjanjian perkreditan usaha mikro. Dan yang terakhir yaitu pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrindoktrin di dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang
5
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3. 6 Ibid,. halaman 93-95
3
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asasasas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Selanjutya bahan hukum sekunder, berupa rujukan dari beberapa buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, wacana yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan politik, serta dari beberapa situs internet. Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti
kamus hukum, jurnal
ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Teknik dalam penulisan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung di tempat yang menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai sebagai berikut antara lain Observasi (pengamatan), maksudnya adalah dengan cara bagaimana melakukan pengamatan, artinya mengamati, melihat, meninjau, atau mengawasi dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ilmu hukum sebagaimana juga dalam ilmu-ilmu sosial, dan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan terkait buku-buku, artikel-artikel dan lain-lain.
4
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (Widya Ayu) Pembahasan A. Faktor yang Menyebabkan Pemadaman Listrik di area Kota Samarinda. Penyebab pemadaman listrik atau mati lampu adalah kerusakan jaringan kabel atau sistem distribusi aliran listrik di dalam gardu listrik. Penyebab lain mati lampu itu bisa dikarenakan adanya korsleting pada aliran listrik. Korsleting atau hubungan arus pendek ini juga dapat menyebabkan mati lampu pada daerah tertentu dan parahnya lagi dapat terjadi kebakaran. Pemadaman listrik yang menyebabkan mati lampu di Samarinda akhir-akhir ini sering terjadi, memang tidak secara menyeluruh tetapi pemadaman listrik tersebut dilakukan secara bergiliran dengan banyak sebab faktor penyebab terjadinya pemadaman listrik antara lain : 1. Jaringan yang terganggu : Jaringan listrik ini berasalkan dari tiang-tiang listrik yang terhubung satu dan yang lainnya dengan kabel listik sebagai penghubungnya dan sekaligus membuat sebuah jaringan listrik. Yang dikarenakan banyaknya pohon ditanam pada tiap jalanan kota dan terkadang pohon tersebut dekat dengan tiang listrik dan daun-daun pohon yang rimbun dan sering kali mengganggu jaringan listrik yang ada sehingga ini dapat menyebabkan mati lampu dan padamnya arus listrik.
5
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10
2. Adanya bencana Bencana bisa jadi dapat menyebabkan listrik padam dan itu pasti akan mengakibatkan putusnya aliran listrik dan juga mati lampu. 3. Gangguan mesin pembangkit Mesin
pembangkit
listrik
menjadi
faktor
lainnya
yang
menyebabkan aliran listrik padam dan ini akan membuat mati lampu. Kerusakan yang ada pada mesin pembangkit listrik karena adanya penggunaan mesin pembangkit listrik sedang berkoneksi untuk wilayah yang lain. 4. Pemeliharaan dan juga perbaikan mesin pembangkit listrik Peralatan listrik yang dipakai dari setiap mesin-mesin pembangkit listrik untuk sampai ke rumah setiap masyarkat yang menjadi pelanggan tentunya tidak bisa beroperasi begitu saja secara terus menerus tanpa adanya pemeliharaan/ maintenance. Perawatan dan pemeliharan mesin pembangkit listrik ini sudah menjadi tanggung
jawab
pemerintah
dengan
institusi
yang
harus
memperhatikannya dengan baik. 5. Peralatan rumah tangga (bohlam lampu) yang kurang berkualitas Penyebab mati lampu di rumah, bukan serta merta kita menyalahkan pemerintah, tetapi ada baiknya dalam memilih jenis bolham lampu yang akan digunakan sehari-hari.
6
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (Widya Ayu) B. Upaya Tanggung Jawab yang dilakukan PT.PLN untuk Mengatasi kerugian pemadaman yang dialami Konsumen Pengguna Listrik. Dalam
Undang-undang
Nomor
30
Tahun
2009
tentang
Ketenagalistrikan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, PLN mendapat tugas dari negara
untuk
menyediakan
listrik
di
seluruh
Indonesia.
PT.PLN
bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan instalasi penyaluran tenaga diwilayah kerjanya yang meliputi fungsi : 1. Pemeliharaan meter dan proteksi 2. Pemeliharaan instalasi penyaluran 3. Pemeliharaan pengelolaan
supervise
operasi,
lingkungan
dan
logistik
dan
keselamatan
ketenagalistrikan untuk mencapai target kinerja, dan 4. Mengelola bidang administrasi dan keuangan untuk mendukung
kegiatan
operasi
dan
pemeliharaan
instalasi. Dalam upaya tanggung jawab yang dilakukan PT.PLN, dengan demikian jika terjadi pemadaman atau kekurangan pasokan listrik, maka PLN lah yang paling bertanggung jawab. Memang berat amanat yang ditanggung PLN, sebagai satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia, PLN diharuskan secara berkesinambungan menyediakan pasokan tenaga listrik 7
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10
dengan mutu dan keandalan yang bagi semua konsumennya. Mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik sangat tergantung pada kapasitas pembangkit dan sistem jaringan yang beroperasi.
Penutup Kesimpulan Sebagai hasil akhir dari pembahasan permasalahan pada skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Faktor Pemadaman Listrik penyebabnya ada beberapa hal, yaitu: a. Akibat kerusakan instalasi jaringan penyaluran listrik kepada pelanggan. b. Akibat defisit daya yang dikirimkan oleh pembangkit listrik kepada PLN untuk didistribusikan. c.
Akibat gangguan alam seperti bencana alam.
2. Upaya Tanggung Jawab yang dilakukan PT.PLN untuk Mengatasi kerugian yang dialami konsumen pengguna`listrik, yaitu : PT.PLN
(Persero)
bertanggung
jawab
kepada
konsumen
terhadap kerugian moril dan materil akibat pemadaman yang sering terjadi di kota Samarinda, PT.PLN bertanggung jawab meminta maaf dan
memberikan
kompensasi
10%
pemotongan
biaya
beban
penggunaan listrik kepada pelanggan sebagai akibat pemadaman listrik, tetapi pemotongan kompensasi 10% hanya belaku jika dalam 1 minggu terdapat pemadaman yang berlebihan.
8
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (Widya Ayu) Saran Seharusnya konsumen pengguna listrik harus lebih memperhatikan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, sehingga hak dan kewajiban konsumen dapat terpenuhi. Dan seharusnya PT. PLN untuk
memberikan
sosialisasi
tentang
informasi
berkewajiban
dan
pelayanan
ketenagalistrikan, serta di harapkan kepada PT.PLN untuk meningkatkan kualitas kinerja dan tanggung jawabnya. Seharusnya PT.PLN dan konsumen harus ada saling pengertian, PLN harus dapat memahami tuntutan konsumen dan konsumen juga harus memahami tingkat kemampuan PLN dalam menyediakan tenaga kelistrikan.
DAFTAR PUSTAKA A.
Literatur Bahari, Adbi, 2010, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan terbatas Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Raja Wali, Jakarta. Fuady, Munir, 2003, Perseroan Terbatas Pradigma Baru, Citra Adi Bakti, Bandung. Hasibuan, S.P. Malayu,2001,Pelayanan Terhadap Konsumen Jasa PT. Bumi Aksara, Jakarta. Ibrahim, Jhonny, 2008,Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang. Marzuki, Peter Mahmud,2007,Penelitian Hukum,Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mertakusomo, Sudikno, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Liberty, Yogyakarta. Muhammad,Abdulkadir,2004,Hukum & Penelitian hukum,PT.Citra Aditnya Bakti, Bandung.
9
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10
B.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
10
