PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN SECARA ONLINE. Alvin Pandu Prakasa *, Suradi, Herni Widanarti

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN SECARA ONLINE Alvin Pandu Prakasa *, Suradi, Herni Widanarti Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ABSTRAK Transaksi jual beli hewan yang memanfaatkan internet sebagai media semakin menjamur. Di era globalisasi seperti ini kegiatan seperti itu menjadi hal patut dilakukan. Salah satu kegiatan jual beli yang memanfaatkan internet sebagai media adalah jual beli hewan. Jual beli hewan secara onlinemenjadi salah satu pilihan bagi para calon pembeli. Prosesnya yang mudah dan praktis menjadi alasan kenapa kegiatan jual beli hewan secara online ini menjadi pilihan. Pembeli sebagai konsumen menanggung banyak risiko dalam transaksi ini. Baik risiko yang datang dari pribadi penjual ataupun risiko yang datang karena proses pengiriman hewan yang memanfaatkan jasa pengiriman hewan. Oleh karena itu pembeli selaku konsumen kedudukannya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Permasalahan yang dapat diangkat dalam kasus ini adalah pertamggumg jawaban pelaku usaha jika dalam proses pengiriman hewan yang dikirim mati, kabur dan hilang. Selain itu permasalahan dapat timbul ketika hewan yang dikirim oleh penjual tidak sesuai keadaannya dengan seperti yang diperjanjikan. Kata kunci: Jual beli online, jual beli hewan. ABSTRACT The activity of buying and selling that use internet as a media is increasing nowadays. In the era of globalization, activity like this becomes something that must be done. One of the activities buying and selling that use internet as media is buying and selling of animals. Animal transaction that use internet is preferred for the buyer. The process is easy and practical are the reason why this activity becomes an option. Buyers as a consumers bear many of risk in this transaction. Risks that come from the seller or risk that come from shipping process of animals that use expedition service. Therefore buyers as consumers are protected by Law of The Republic Indonesia Number 8 Year 1999 concerning Consumers Protection. Problems that could found in this case is seller liability if in the process of shipping animals are dead and lost. Another problem that could found is when animals that was sent by the seller were not same like in the contract. Keywords:Online transaction, buying and selling of animals.

1


Walaupun begitu, tidak bisa

PENDAHULUAN Seiring

dengan

berjalannya

waktu seemakin banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang jual – beli hewan,

baik

yang

secara

nyata

memiliki lahan dan membuka toko hewan sendiri, atau pun yang memiliki keterbatasan dana dan lahan sehingga berinisiatif

bergerak

dengan

memanfaatkan teknologi e-commerce. E-commerce

hujan, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sudah mengalami

sedikit

pergeseran.

Kebiasaan melakukan transaksi jual beli secara langsung, atau tatap muka kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli online yang tidak bisa dipisahkan dengan teknologi e-commerce. Jika

electronic

dulu barang yang ditawarkan dalam

transaksi

jual beli online hanya terbatas pada

perdagangan yang melibatkan inividu-

barang tertentu, maka sekarang sudah

individu dan organisasi-organisasi atau

hampir semua barang kebutuhan dapat

badan, berdasarkan pada proses dan

diperoleh lewat transaksi jual beli

transmisi data digital, termasuk teks,

online. Salah satunya adalah jual beli

commerce

suara

atau

dipungkiri, bagai jamur di musim

merupakan

atau

jaringan

tertutup.1

hewan secara online.

Penggunaan internet dalam electronic commerce

Mengacu pada hal tersebut,

ini memberikan dampak

positif bagi dunia perdagangan, akses cepat, serta kecanggihannya menjadi daya tarik utama, meskipun tidak dipungkiri juga e-commerce memiliki kekurangan dalam pemanfaatannya.

jual-beli hewan secara online semakin marak di masyarakat, apalagi setelah istilah

e-commerce muncul. Akses

internet yang mudah didapat, fasilitas untuk memasarkan hewan yang ingin diperjual-belikan pun semakin banyak. Sebut saja eBay, Amazon, AOL,

1

Abdullah Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.2.

Facebook, bahkan yang merupakan produk lokalpun ada, seperti Kaskus, Berniaga, Toko Bagus, dan masih 2


banyak lagi contoh lainnya. Semakin

hewan yang menjadi objek transaksi

banyak pula para calon pembeli yang

tersebut lewat jasa ekspedisi. Tidak

tidak ingin repot pergi ke toko hewan

sedikit juga kejadian di luar kehendak

untuk memilih dan membeli hewan

para pelaku usaha tersebut, misalnya

yang mereka minati, apalagi jika si

saja hewan yang diperdagangkan tadi

penjual berada cukup jauh dari si calon

mati saat dilakukan pengiriman, hewan

pembeli,

yang

di

kota

yang

berbeda

diperdagangkan

kabur

saat

misalnya, tentu akan memakan waktu

dilakukan pengiriman, belum lagi

yang banyak jika harus pergi langsung

terjadi hal-hal yang diluar kuasa

ke lokasi penjual tersebut berada.

manusia, misalnya saja saat melakukan

Dewasa ini cukup dengan mengakses

pengiriman hewan lewat jalur laut tapi

internet dan situs-situs yang telah

ternyata angkutan yang mengangkut

dijelaskan tadi, para calon pembeli

hewan tersebut terkena badai sehingga

sudah dapat memilih, dan memiliki

menyebabkan

opsi untuk membeli hewan-hewan

membawa hewan tersebut tenggelam

tersebut. Jual-beli hewan secara online

dan hewan yang ada di dalamnya mati.

tentunya dilakukan oleh pelaku usaha

Pembeli

yang tidak saling mengenal, tidak

merasa dirugikan dengan terjadinya

bertatap muka langsung, lintas kota,

hal tersebut, dan tentunya sebagai

lintas pulau bahkan tidak menutup

konsumen, para pembeli tadi mendapat

kemungkinan lintas negara. Namun hal

perlindungan

tersebut bukan merupakan halangan,

undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang

sudah banyak jasa ekspedisi yang

Perlindungan Konsumen Pasal 19.

menawarkan jasa untuk mengantarkan barang

sampai

tempat

tujuan.

Walaupun hal tersebut memiliki risiko yang

tidak

sedikit,

tapi

dalam

prakteknya banyak para pelaku usaha jual-beli hewan secara online yang tetap

mempercayakan

kapal

selaku

laut

konsumen

berdasarkan

yang

tentu

Undang-

Selain risiko yang ditimbulkan saat dilakukan pengiriman hewan yang diperdagangkan

yang

dapat

mengakibatkan hewan mati, ataupun terjadi hewan kabur, ada permasalahan lain yang timbul lewat jual-beli hewan

pengiriman 3


secara online ini. Hal tersebut dapat

keseluruhan asas-asas dan kaidah-

terjadi jika ternyata hewan yang

kaidah hukum yang mengatur dan

diperdagangkan

melindungi

ini

tidak

sesuai

konsumen

dalam

wujudnya dengan apa yang pelaku

hubungan dan masalahnya dengan para

usaha

penyedia

atau

penjual

tampilkan

di

barang

dan

atau

jasa

internet. Misalnya saja, gambar di

konsumen.2

internet menggambarkan bahwa hewan

mengartikan jika hukum perlindungan

tersebut bebas dari cacat dan tidak ada

konsumen

kekurangan fisik sedikit pun, namun

mengatur

ternyata saat hewan sudah sampai di

menjamin terwujudnya perlindungan

tangan pembeli kondisinya tidak sesuai

hukum

dengan apa yang ada di foto. Tentunya

konsumen.3

sebagai

dan

hukum perlindungan konsumen adalah

konsumen, hal ini sangat merugikan.

peraturan yang menjadi dasar dan

Dan sesuai dengan Undang-undang

digunakan untuk mengatur berbagai

Nomer

hak dan kewajiban dari para konsumen

seorang

8

pembeli,

Tahun

Perlindungan

1999

Konsumen

tentang

Sidabalok

adalah

hukum

yang

upaya-upaya

terhadap

untuk

kepentingan

Namun

pada

intinya,

4

dan pelaku usaha. Selain itu dalam

konsumen dilindungi oleh hukum. Dan

hukum perlindungan konsumen juga

menurut Undang-undang Nomer 11

dijelaskan beberapa hal lain seperti

Tahun 2008 tentang Informasi dan

standarisasi

Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1),

merupakan

penjual

terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5

yang

menyebabkan

Pasal

Janus

dengan kerugian

sengaja konsumen

dapat dikenakan sanksi hukum.

Nasution

bisa

dan/atau

jasa,

Perlindungan Untuk

membuat

produknya jadi lebih baik para pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi, perlindungan

konsumen memiliki banyak definisi. Az.

barang

yang

Undang-Undang Konsumen.

TINJAUAN PUSTAKA Hukum

produk

menjelaskan

bahwa

hukum perlindungan konsumen adalah

2

Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 64. 3 Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 47

4


sehingga

pemenuhan

kebutuhan

Perlindungan Konsumen menjelaskan

konsumen dapat terpenuhi lebih luas.

apa

Akan tetapi penggunaan teknologi

Perlindungan

Konsumen

yang tidak sesuai dengan ketentuan

Lalu

44

dapat menimbulkan kerugian pada

Perlindungan Konsumen menjelaskan

konsumen.

bahwa masyarakat dapat bersama-

Transaksi

elektronik

yang

dipraktekan dalam transaksi jual beli online melahirkan kekuatan daya tawar yang tidak sejajar antara pelaku usaha dan

konsumen.

Dapat

dijelaskan

dengan kenyataan bahwa pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasanya secara online kerap mencatumkan kontrak baku, sehingga memunculkan daya tawar yang asimetris (unequal bargaining power).4 Oleh karena itulah dibutuhkan peran dari pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama-sama mengawasi

tugas

Pasal

sama

dengan

dari

Badan Nasional.

Undang-Undang

pemerintah

untuk

mengawasi jalannya perkembangan perlindungan lembaga

konsumen

swadayanya,

dengan tentunya

merupakan lembaga swadaya yang memenuhi syarat untuk memenuhi tugasnya.

Diharapkan

peran

pemerintah dan masyarakat tersebut dapat saling mengisi ruang di ranah perlindungan

konsumen

bersama-sama

untuk

mewujudkan

perlindungan konsumen yang lebih baik.

ketetapan

Maksud utama dari perlindungan

perlindungan konsumen yang berlaku

konsumen adalah untuk melindungi,

tersebut

menjamin

mengalami dengan

apakah

saja

berjalan

lancar

gangguan. Badan

atau

hak,

keamanan,

Pemerintah

keselamatan, kepastian hukum dari

Perlindungan

konsumen. Selain itu tujuan dari

Konsumen Nasional, seperti

yang

perlindungan konsumen ini adalah

terdapat pada Pasal 31 sampai dengan

untuk selalu mengingatkan seluruh

Pasal

pihak yang terlibat, seperti pelaku

34

Undang-Undang

usaha, masyarakat, dan pemerintah 4

Imam Sjahputra, 2010, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Alumni, Bandung, hal. 69.

untuk mengingat selalu tujuan utama

5


dari

Undang-Undang

Perlindungan

a. Arbitrase

Konsumen agar dapat terwujudnya

Arbitrase

merupakan

perlindungan konsumen yang diidam-

penyelesaian sengketa di luar

idamkan.

pengadilan yang didasarkan pada

Dalam hal terjadi sengketa dalam perlindungan konsumen dalam transaksi

jual

ditempuh

beli

online

dapat

dua

cara

dengan

penyelesaian konsumen

layaknya pada

sengketa

umumnya.

perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pihak bersengketa. b. Konsiliasi Penyelesaian sengketa melalui jalur

konsiliasi

memiliki

Yaitu

kesamaan dengan penyelesaian

melalui jalur peradilan dan jalur di luar

sengketa denan jalur arbitrase,

peradilan. Penyelesaian melalui jalur

namun penyelesaian melalui jalur

di luar pengadilan dijelaskan dalam

ini tetap berbeda dengan jalur

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

arbitrase. Perbedaan itu terletak

tentang Perlindungan Konsumen yang

pada putusannya. Putusan yang

dapat

berdasar pada pendapat konsiliator

dikaitkan

Undang

Nomor

dengan 11

tentang Informasi

Undang-

Tahun

2008

dan Transaksi

Elektronik. Selanjutnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan tentang tugas dan wewenang BPSK.

tidak

mengikat

sebagaimana

putusan arbitrase. c. Mediasi Mediasi dikatakan merupakan pilihan

terbaik

dalam

hal

penyelesaian sengketa terhadap

Penyelesaian sengketa terhadap

perlindungan

konsumen.

perlindungan di luar pengadilan dapat

Penyelesaian sengketa lewat jalan

ditempuh sebagaimana

lewat yang

Undang-Undang Konsumen, yaitu:

berbagai

cara

mediasi ini sudah dikenal bahkan

dikenal

dalam

sebelum lahirnya Undang-Undang

Perlindungan

Perlindungan Mediasai penyelesaian

Konsumen. merupakan

cara

sengketa

yang 6


fleksibel dan tidak mengikat serta

prosedur

yang

digunakan

melibatkan pihak mediator, yaitu

memcahkan masalah dengan meneliti

pihak yang dapat membantu para

data

pihak yang bersengketa untuk

kemudian

dapat mencapai kata sepakat.

menggunakan penelitian terhadap data

sekunder

terlebih

untuk

dahulu

dilanjutkan

dengan

primer. Yang dimaksud dengan analisis

METODE PENELITIAN

data yaitu proses pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian

yang berdasarkan pada segala data

menunjang keakuratan

data,

yang sudah diolah. Analisis data ini

penelitian dilakukan dengan metode

merupakan penjelasan dari hasil-hasil

yuridis

yang

penelitian yang didapat. Analisis data

dilakukan tidak hanya berpegang pada

merupakan langkah terakhir dalam

segi yuridis saja melainkan dengan

kegiatan penelitian

guna

empiris.

Pendekatan

bantuan ilmu sosial lainnya. Yuridis sendiri merupakan metode penelitian yang

berpegang

pada

hukum,

peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan pendapat para

sarjana

hukum.

Sedangkan

empiris mengacu pada hal-hal nyata dan penerapan dalam masyarakat. Sehingga merupakan

pendekatan

yuridis

pendekatan

kepada

masyarakat untuk melihat keefektifan hukum yang berlaku. Pendekatan didefinisikan

yuridis sebagai

empiris

Penulis

menggunakan

analisis

kualitatif. Yaitu data yang diperoleh akan

dipilih

dan

disusun

secara

sistematis, kemudian dianalisis secara kumulatif untuk menjeaskan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Untuk kemudian dianalisis secara umum dan kemudian ditarik

kesimpulan

khusus

untuk

yang

mencapai

bersifat kejelasan

permasalahan yang dibahas. PEMBAHASAN

pemdekatan

Perjanjian jual beli online dapat

yuridis sosiologis, yaitu suatu cara

dikatakan sah jika syarat sahnya 7


perjanjian

sudah

terpenuhi,

yaitu

Jika dalam proses pengiriman

ketika para pihak sepakat dan setuju

yang

untuk melakukan transaksi jual beli

pengiriman

hewan,

dengan

diperjanjikan mati, penjual selaku

melaksanakan

pelaku usaha yang baik bersedia

membayar

memberikan ganti kerugian walau hal

sejumlah uang kepada penjual. Namun

itu sebelumnya tidak diatur terlebih

dalam prakteknya, seringkali terjadi

dahulu dalam perjanjian, namun hal

hal dimana salah satu pihak tidak

tersebut

cakap untuk melakukan perjanjian jual

ketentuan,

beli secara online tapi hal itu tidak

pembeli harus menyertakan foto atau

dijadikan halangan oleh pihak yang

gambar yang memperlihatkan jika

lain dalam melangsungkan perjanjian

hewan tersebut benar-benar mati pada

selama pembayaran dapat dilakukan.

saat dilakukannya pengiriman, dan

Pembayaran bisa langsung dilakukan

foto atau gambar tersebut dikirimkan

oleh pembeli kepada penjual, atau bisa

dengan tempo tidak lebih dari tiga hari

menggunakan

terhitung

yang

pembeli

dilanjutkan

yang

kewajibannya

untuk

jasa

perantara

atau

dilakukan barang

berlaku

melalui

jasa

hewan

yang

dengan

beberapa

ketentuannya

adalah

sejak

hewan

tersebut

dikenal dengan rekening bersama,

diterima oleh pembeli, setelah itu lalu

rekber. Pembayaran yang dilakukan

foto atau gambar tersebut diikirim

langsung

dengan

kepada penjual sehingga dapat menjadi

penjual ataupun pembayaran yang

bukti. Setelah menerima foto atau

dilakukan lewat jasa rekber sama-sama

gambar penjual akan mengirimkan

menggunakan faslitas perbankan, yaitu

ganti rugi, yaitu dapat berupa hewan

dengan cara transfer, dan transfer yang

yang sama atau sejumlah uang yang

umumnya digunakan adalah electronic

telah dibayarkan oleh pembeli.

antara

pembeli

funds transfer system seperti melalui ATM.5

Begitu juga jika hewan yang dikirim tersebut ternyata hilang dan juga kabur pada saat pengiriman

5

Muhammad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Bandung, Hal.383

8


berlangsung. tentunya

Penjual

akan

mengganti

yang

bersedia

kehilangan

baik

para pihak bebas untuk memilih jalur

untuk

penyelesaian sengketa tersebut. Seperti

yang

yang tertera dalam Pasal 45 sampai

menimbulkan kerugian bagi konsumen

dengan

tersebut. Sama halnya jika terjadi

Perlindungan Konsumen. Pihak yang

kekliruan,

ternyata

bersengketa dapat memilih jalur yang

hewan yang dikirim tidak sesuai

akan ditempuh, yaitu jalur pengadilan

dengan apa yang dicantumkan dalam

dan non pengadilan. Jika konsumen

iklan penjual harus bersedia mengganti

memilih jalur non pengadilan maka

hewan yang sesuai karena jika tidak

proses

hal

dilakukan

misalnya

tersebut

kerugian

jika

dapat

bagi

berkedudukan

menimbulkan

pembeli sebagai

yang

konsumen.

Pasal

48

Undang-Undang

penyelesaian lewat

mengutamakan terlebih

sengketa

BPSK

proses

dahulu.

dengan

perdamaian

Jika

proses

Walau dalam prakteknya tidak semua

perdamaian tidak menemukan maka

penjual bersedia untuk mengganti

pihak

kerugian tersebut.

membawanya ke jalur pengadilan.

Pembeli dilindungi

sebagai

konsumen

kedudukannya

oleh

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karena itu penjual yang tidak bersedia mengganti disebabkannya

kerugian akan

yang berlawanan

dengan UUPK tersebut. Karena dalam Pasal 19 sampai 28 UUPK diatur mengenai tanggung

jawab pelaku

usaha.

yang

Walaupun pnyelesaian

bersengketa

sudah

diatur

sengketa

dapat

mengenai

lewat

jalur

pengadilan, tapi dalam prakteknya jarang sekali ada konsumen yang bersedia membawa sengketa yang dihadapinya ke pengadilan. Para pihak lebih menyukai proses perdamaian, karena hal itu dinilai lebih mampu untuk menyelesaikan masalah di antara para pihak yang bersengketa. Jalur pengadilan oleh para pihak dianggap terlalu menghabiskan biaya dalam

Jika terjadi sengketa dalam hal jual beli hewan secara online maka

menyelesaikan

sengketa

lagipula

memakan waktu yang tidak sebentar. 9


Dengan

memilih

jalur

tanggung jawab usaha yang diberikan

penyelesaian sengketa lewat jalur di

jika dalam proses pengiriman hewan

luar pengadilan, yaitu dengan cara

yang diperjanjikan mengalami hal di

perdamaian, bukan berarti para pihak

luar kehendak konsumen. Hal tersebut

tidak

sistem

adalah jika hewan yang dikirim mati,

perlindungan konsumen yang ingin

kabur, dan hilang pada saat dilakukan

ditegakan,

itu

pengiriman. Tanggung jawab pelaku

merupakan sebuah aplikasi nyata dari

usaha pun dapat diberikan jika hewan

sebuah undang-undang, yang dalam

yang

hal

Undang-Undang

ternyata tidak sesuai dengan kondisi

Perlindungan Konsumen dalam hal

yang terlihat pada foto atau gambar

menyelesaikan

yang dicantumkan.

mengamalkan

ini

akan

tetapi

adalah

hal

sengketa

terhadap

konsumen yang telah terjadi.

sudah

diterima

konsumen

2. Penyelesaian sengketa terhadap Perlindungan Konsumen Dalam

KESIMPULAN Mengenai

Perlindungan

Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online. Suatu

keadaan

kejadian

tertentu seperti matinya hewan saat dilakukan

1. Tanggung jawab yang diberikan

dan

pengiriman,

hilangnya

hewan saat dilakukan pengiriman,

pelaku usaha jika terjadi hal yang

kaburnya

tidak

saat

pengiriman, dan kondisi hewan yang

pengiriman hewan dilakukan, dan

tidak sesuai dengan foto atau gambar

tanggung jawab pelaku usaha jika

yang ditampilkan sebelmnya dapat

hewan yang diterima konsumen

menyebabkan konsumen mengalami

tidak

kerugian. Dengan terjadinya hal

diharapkan

sesuai

pada

dengan

yang

diperjanjikan.

konsumen

Bagi penjual hewan secara online

dilindungi

pemberian jaminan tersebut berupa

hewan

Perlindungan

yang oleh

saat

dilakukan

itu

kedudukannya Undang-Undang

Konsumen

dapat

10


mengajukan pengaduan kepada BPSK atau lembaga perlindungan konsumen yang memenuhi persyaratan, selain itu

Djumhana, Muhammad. 2006. Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

konsumen dapat mengugat pelaku usaha lewat pengadilan. Namun karena berbgai

alasan,

konsumen

dalam

transaksi jual beli hewan secara online enggan menempuh jalan tersebut. Hal itu disebabkan karena penyelesaian sengketa

lewat

memiliki

jalan

banyak

musyawarah kelebihan,

diantaranya lebih cepat dan tidak berbelit-belit. DAFTAR PUSTAKA Halim

Barkatullah, Abdullah dan Teguh Prasetyo. 2006. Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, Az. 1995. Konsumen Dan Hukum. Jakarta: Sinar Harapan. Sjahputra, Imam. 2010. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Bandung: Alumni. Sidabalok, Janus. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

11

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN SECARA ONLINE. Alvin Pandu Prakasa *, Suradi, Herni Widanarti

Recommend Documents