PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM SENGKETA JUAL BELI ONLINE

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM SENGKETA JUAL BELI ONLINE Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari FH Universitas Muhammadiyah Surabaya Abstract In community disputes often occur online purchase adverse buyers. The purpose of this study was to determine the forms of legal protection and remedies for aggrieved buyers in selling and buying online dispute. This research is normative juridical approach to legislation. Results of the first study is a form of legal protection for the buyer in a dispute over online trading that is the rule of law on the rights and obligations of the seller and the buyer (Article 1473-1519 BW), proof of electronic transactions (Article 5 of Law No. 11 of 2008), right to sue tort (Article 1365 BW) if the aggrieved buyer can file a lawsuit based on their default. Results of the second study are legal remedies which can be done by consumers were harmed in selling and buying online dispute consists of litigation (PN, PT, MA Article 48 of Law No. 8 of 1999 jo. Article 38 of Law No. 11 of 2008) and non-litigation through mediation, conciliation or arbitration (Article 39 of Law No. 11 of 2008). The resulting recommendations are needed socialization of legal protection under the Act ITE. Keywords: seller, buyer, buying and selling online, electronic transactions, Default (toko), pemasaran dapat diseluruh dunia.1

A. Pendahuluan Jual beli online telah dilakukan

Kekurangannya adalah kualitas barang

oleh masyarakat. Perkembangan dunia

tidak sesuai dengan di website, tidak

bisnis kini semakin berkembang pesat

mengetahui lokasi dan identitas penjual,

salah

rentan terjadi penipuan.2

satunya

menggunakan

berbisnis

teknologi

Masyarakat tidak perlu bertemu

online.

secara langsung untuk berbelanja atau

Masyarakat kini sangat senang dan lebih

membeli suatu barang yang dibutuhkan

memilih untuk berbelanja melalui media

akan tetapi tidak jarang juga masyarakat

onlinekarena terdapat kemudahan dalam

mengalami kerugian dalam berbelanja dan

bertransaksi. Terdapat manfaat kelebihan

melakukan

dan kekurangan dari jual beli online.

Transaksi online yang berbasis internet ini

Kelebihannya adalah penjual dan pembeli

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

melalui

media

kecanggihan

dengan

internet

atau

transaksi

secara

online.

tidak perlu bertemu secara langsung, pemilihan barang bisa dilakukan dimana

1

Waran, Ediko, 2009, Perkembangan Teknologi Komunikasi Online edisi Ke: 3050, Universitas Indonesia, Jakarta. 2 Ibid.

saja, penjual tidak memerlukan tempat jual 119

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

penjual ada yang menjadi reseller ada

Transaksi elektronik.

yang menjadi perantara. Reseller adalah

Seperti kasus berikut yakni Wahyu Razbaeni

telah

dirugikan

penyedia stok barang terlebih dahulu untuk

akibat

dijual kembali kepada pembeli. Stok

wanprestasi atas jual beli kamera di salah

barang di dapat dari sebuah produk, dan

satu web toko onlinepada tanggal 27

reseller akan membeli kembali dengan

November 2012.3 Masrini telah dirugikan

jumlah banyak atau grosir agar mendapat

akibat wanprestasi atas jual beli karpet di

harga murah.

salah satu web online pada tanggal 1 Maret

Transaksi online yang dilakukan

2016.4 Calon penumpang pesawat di

melalui suatu media elektronik disebut

bandara

telah

electronic commerce. Para pihaknya tidak

dirugikan akibat wanprestasi atas jual beli

harus bertemu secara langsung atau dapat

tiket pesawat di jasa travel onlinetanggal

tidak

Soekarno-Hatta

yang

5

saling

mengenal

sebelumnya.

24 Desember 2015. Herdien Dwi Andhika

Electronic commerce transaction adalah

telah dirugikan akibat wanprestasi atas

transaksi antara penjual dan pembeli untuk

jual beli kamera di situs onlineterkenal

menyediakan barang, jasa, atau mengambil

pada tanggal 23 September 2015.6

alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan

Kedudukan penjual dan pembeli

media elektronik tanpa dihadiri para pihak

dalam penjual dalam jual beli online tidak

yang melakukan transaksi.

berada dalam satu tempat yang sama. Penjual

dalam

beli

online,

untuk menjual produk secara onlinemelalui

sebagai

penjual,

fasilitas internet yang merupakan bisnis

reseller, atau perantara. Diantara semua

paling efektif dewasa ini, tetapi para pihak

penjual pada sistim onlinetidak semuanya

harus benar-benar memahami dan ahli

sebagai asli penjual. Ada yang menjadi asli

dalam menggunakan fasilitas internet.7

kedudukannya

jual

E-Commerce merupakan metode

dapat

Jual beli adalah salah satu bentuk perjanjian jual beli yang diatur dalam

3

http://News.Okezone.Com/Read/2012/11 /30/512/725824/Tergiur-Harga-Murah-MahasiswiTertipu-Toko-Online-Fiktif, diakses 23 Maret 2016 4 Http://Bangka.Tribunnews.com, diakses 23 Maret 2016 5 http://Metro.Sindonews.com, 25 Desember 2016 6 Arjawinangun, Komaruddin Bagja. “Tertipu Belnaja Online, Lapor Polisi Malah Disuruh Ikhlasin”, http://Metro.Sindonews.com, 25 September 2016.

hukum perikatan 1457 - 1540 B.W.. Online adalah bentuk transaksi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008

7

Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, CV. Pustaka Setia, Bandung. Hlm.337.

120 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


Tentang Elektronik

Informasi serta

dan

diatur

Transaksi pula

undangan sebagai sentral kajian dan

dalam

regulasi yang bersangkutan dengan isu

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

hukum yang ditangani baik secara vertikal

2012 Tentang Transaksi Elektronik.

maupun horizontal.9

Sengketa jual beli online yang

D. Pembahasan

mengakibatkan kerugian terhadap pembeli

1. Bentuk

adalah satu bentuk pelanggaran terhadap

Perlindungan

Hukum

Bagi

pasal 1457 B.W. dan pasal 4 Undang-

Pembeli dalam Sengketa Jual Beli

Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Online Perjanjian jual beli diatur dalam

B. Rumusan Masalah

pasal 1457-1540 B.W.. Menurut pasal

Dari uraian diatas muncul permasalahan

1457

yaitu:

persetujuan yang mengikat pihak penjual

a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum

berjanji menyerahkan sesuatu barang /

bagi pembeli dalam sengketa jual beli

benda, dan pihak lain yang bertindak

online?

sebagai pembeli mengikat diri berjanji

jual

beli

adalah

suatu

untuk membayar harga. Menurut Salim

b. Apa upaya hukum bagi pembeli yang dirugikan dalam sengketa jual

B.W.,

H.S perjanjian jual beli adalah suatu

beli

perjanjian yang dibuat antara pihak penjual

online?

dan pihak pembeli.10 Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk

C. Metode Penelitian

menyerahkan objek jual beli kepada

Penelitian ini adalah penelitian

pembeli dan berhak menerima harga dan

hukum normatif dengan menggunakan

pembeli berkewajiban untuk membayar

pendekatan statute approach, atau suatu

harga

pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang-undangan

yang

berlaku

dan

tersebut.

di

berhak

menerima

objek

11

Indonesia yang memecahkan isu hukum yang diajukan sesuai dengan hierarkis dan asas-asas

perundang-undangan8,

9

serta

Asri Wjiayanti, 2002, Strategi Penulisan Hukum Normatif, Lubuk Agung, Bandung. Hlm. 71. 10 Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 49. 11 Ibid.

didasarkan pada peraturan perundang8

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta. Hlm. 136-137.



Di dalam perjanjian jual beli terdapat

berlaku untuk masing-masing barang

beberapa asas yang mendasari perjanjian

tersebut yaitu :

jual beli yaitu :

- Benda bergerak

1. Asas kebebasan berkontrak

- Benda tidak bergerak

2. Asas konsensualisme

- Penyerahan benda tak bertubuh

3. Asas mengikatnya suatu perjanjian

b. Menanggung kenikmatan tenteram atas

4. Asas itikad baik

barang tersebut dan menanggung cacat

5. Asas kepribadian

tersembunyi. Pasal 30 sampai dengan

Di

dalam

perjanjian

ada

pula

Pasal 52 United Nations Convention on

beberapa syarat yang harus dipenuhi

Contract for the International Sale of

sebelum melakukan perjanjian, yaitu :

Goods mengatur tentang kewajiban pokok dari penjual yaitu sebagai berikut

1.

Sepakat

2.

Cakap

3.

Kausa yang halal

4.

Suatu hal tertentu

: - Menyerahkan barang - Menyerahterimakan dokumen - Memindahkan hak milik12

Terdapat pula hak dan kewajiban bagi

penjual

dan

pembeli

2) Hak dan Kewajiban Pembeli

dalam

Hak dari pembeli adalah menerima

melakukan perjanjian jual beli, yaitu :

barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Kewajiban

1) Hak dan Kewajiban Penjual

pembeli untuk membayar harga barang

Hak dari Penjual menerima harga barang

adalah termasuk

yang telah dijualnya dari pihak pembeli

tindakan pemenuhan

prestasi dalam perjanjian jual beli yang

sesuai dengan kesepakatan harga antara

telah dibuat oleh para pihak ditempat

kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban

pembayaran yang telah disepakati kedua

Penjual adalah :

belah pihak. Kewajiban pihak pembeli

a. Menyerahkan hak milik atas barang

adalah : 13

yang diperjualbelikan. Di dalam B.W.

a. Membayar harga yang dibelinya sesuai

mengenal tiga jenis benda yaitu benda

dengan janji yang telah dibuat

bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan

12

Salim H.S.,Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakrta, 2003, Hlm. 56. 13 Ibid. Hlm. 57.

hak miliknya juga ada tiga macam yang 122

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


b. Memikul biaya yang telah ditimbulkan

namun dengan melihat ketentuan Pasal

dalam jual beli, misalnya ongkos kirim.

1320 B.W.

2. Transaksi Elektronik E-commerce

UU ITE tidak mengatur mengenai atau

transaksi

kriteria barang yang boleh diperdagangkan

elektronik telah diatur dalam Undang-

dalam transaksi e-commerce, namun UU

Undang

ITE

Republik Indonesia Nomor 11

mewajibkan

penjual

untuk

tahun 2008, selanjutnya disebut dengan

menyediakan informasi yang lengkap dan

UU ITE yang mendefinisikan e-commerce

benar berkaitan dengan produk yang

sebagai transaski elektronik adalah sebuah

ditawarkan

perbuatan hukum yang dilakukan dengan

melarang penyebaran berita bohong dan

menggunakan

menyesatkan

komputer

komputer,

dan/atau

media

jaringan elektronik

kerugian

lainnya (Pasal 1 ayat 2 UU ITE).14

(Pasal

9

UU

yang

pembeli

ITE)

dan

mengakibatkan dalam

transaksi

elektronik (Pasal 28 ayat (1) UU ITE).

Di dalam UU ITE terdapat pula

Dalam

UU

ITE,

dokumen

asas-asas hukum informasi dan transaksi

elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti

elektronik, diatur dalam Pasal 3 UU

apabila terjadi sengketa antara kedua belah

Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE, yang

pihak yang telah mengikatkan diri melalui

meliputi asas kepastian hukum, manfaat,

transaksi elektronik. Pada Pasal 5 diarur

kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan

tentang informasi elektronik dan dokumen

memilih teknologi atau netral teknologi.

elektronik, yang berbunyi :

Yang menjadi obyek e-commerce

1. Informasi elektronik dan/ atau dokumen

adalah barang atau jasa yang diperjual

elektronik dan/atau hasil cetakannya

belikan oleh penjualkepada setiap orang

merupakan alat bukti hukum yang sah.

yang membeli barang dan jasa melalui e-

2. Infromasi elektronik dan/atau dokumen

commerce. Namun tidak semua barang

elektronik dan atau hasil cetakannya

atau jasa dapat diperjualbelikan dalam e-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

commerce. UU ITE dan UUPK tidak

UU ITE merupakan perluasan dari alat

mengatur mengenai syarat-syarat barang

bukti yang sah sesuai dengan hukum

atau

acar yang berlaku di Indonesia.

jasa

yang

diperjualbelikan

diperbolehkan dalam

untuk

e-commerce,

3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

dinyatakan

sah

apabila

14

Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 57.

menggunakan system elektronik sesuai 123 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


dengan ketentuan yang diatur dalam

dilakukan secara elektronik dan sesuai

undang-undang ini.

dengan Pasal 1 angka 17 UU Undang-

4. Ketentuan

informasi

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

dokumen

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

elektronik sebagaimana dimaksud pada

disebut sebagai kontrak elektronik yakni

ayat (1) tidak berlaku untuk :

perjanjian yang dimuat dalam dokumen

a. Surat yang menurut undang-undang

elektronik atau media elektronik lainnya.

harus dibuat dalam bentuk tertulis;

Perjanjian E-commerce dikenal dua pelaku

dan

yaitu

elektronik

mengenai dan/

atau

b. Surat berserta dokumennya yang menurut

undang-undang

merchant/penjualyang

penjualan

harus

dan

melakukan

buyer/costumer/pembeli

yang berperan sebagai pembeli.

dibuat dalam bentuk akta notariil

Proses transaksi yang biasanya

atau akta yang dibuat oleh pejabat

dilakukan antara penjual onlines hop dan

pembuat akta.

15

pembeli adalah sebagai berikut :

Selain ketentuan yang diuraikan

1. Transfer Antar Bank

oleh pasal diatas, terdapat ketentuan lain

Jenis transaksi ini memudahkan

yang diatur dalam pasal 6 UU ITE dan

proses konfirmasi karena dana bisa dengan

pasal 7 UU ITE bahwa suatu informasi

cepat di cek oleh penjual setelah menerima

elektronik dan/atau dokumen elektronik

bukti transfer.

dapat digunakan sebagai alasan timbulnya

2. COD (Cash on delivery)

suatu hak.16

Pada sistem transaksi macam ini

3. Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik

adalah transaski yang mempertemukan

Transaksi online adalah transaksi

antara penjual dan pembeli.

yang dilakukan penjual dan pembeli

3.

secara online melalui media internet dan

Rekening Bersama Cara pembayaran ini sedikit berbeda

tidak membutuhkan kehadiran para pihak.

dengan

proses

pembayaran

melalui

Pada transaksi jual beli melalui internet,

transfer bank. Jika dalam transfer bank,

para pihak terkait di dalamnya melakukan

pihak ketiga nya adalah bank, sedangkan

hubungan hukum yang dituangkan dalam

dengan sistem Rekber yang menjadi pihak

bentuk perjanjian atau kontrak yang

ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual

15 16

Ibid. Hlm. 48. Ibid, Hal.51.



online,

tidak bertanggung jawab karena

tokopedia, bukalapak, facebook, instagram dll sebab pada hanya sebagai media dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh penjual. Apabila para pihak menggunakan transaksi melalui rekening bersama akan menimbulkan

hubungan

hukum

bagi

penjual (seller) dengan pembeli (buyer), penjual (seller) dengan rekening bersama, dan pembeli (buyer) dengan rekening maupun pembeli.17 Skema proses transaksi

bersama. Ketikan penjual dan pembeli

menggunakan rekening bersama :18

sepakat untuk menggunakan jasa rekening

4. Hubungan Hukum antara Penjual dan

bersama,

Pembeli

maka

pihak

jasa

rekening

bersama berhak mendapatkan biaya (fee)

Transaksi yang dilakukan dalam

atas jasa yang mereka berikan kepada

forum jual beli online akan menimbulkan

pengguna jasa rekening bersama. biaya

hubungan

hukum

(fee) ditanggung berdasarkan kesepakatan

setidaknya

tiga

yang

pihak

melibatkan

yaitu

pembeli

antara penjual dan pembeli, akan tetapi

(buyer), penjual (seller), dan situs online

pada umumnya yang menanggung biaya

(facebook, instagram, kaskus dll) . Namun

(fee)

dari ketiga pihak tersebut, pihak-pihak

pembeli.

yang terlibat secara langsung adalah

5. Permasalahan yang timbul dalam jual

pembeli (buyer), penjual (seller). Situs

jasa

rekening

bersama

adalah

beli melalui online

belanja online sendiri tidak terlibat secara

a. Keabsahan Perjanjian dalam transaksi

langsung dalam transaksi yang dilakukan

jual beli elektronik

antara pembeli dan penjual oleh sebab itu

Di dalam Pasal 1320 B.W. adanya 4

segala akibat yang timbul dari transaksi

syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : kesepakatan antara kedua belah pihak

17

Rekber (2012), Wadah Diskusi Pengetahuan Tentang Rekening Bersama http://www.google.com, Diakses Pada Tanggal 3 July 2016 18 http://www.aditya-web.com (Ilustrasi Rekening Bersama)

untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan suatu sebab yang halal. 125 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


E –commerce merupakan metode dagang

modern

yang

dapat kemungkinan seperti pihak yang

tidak

melakukan transaksi mungkin saja pihak

mempertemukan penjual dan pembeli,

yang secara hukum tidak diperkenankan

maka untuk terjadinya suatu kesepakatan

melakukan tindakan hukum.

sulit untuk diketahui dengan jelas kapan

d. Wanprestasi

kesepakatan antara kedua belah pihak itu

Bentuk-bentuk

terjadi.

dari

pada

wanprestasi yang dilakukan oleh penjual

Selain

itu

mengenai

kecakapan

antara lain:

kedua belah pihak juga dipertanyakan

- Tidak Melakukan Apa yang Telah

karena antara penjual dan pembeli tidak

Disanggupi

bertemu secara langsung maka tidak dapat

Dalam penelitian ini, peneliti sering

diketahui dengan jelas kedua belah pihak

kali menemukan atau bahkan mengalami

tersebut cakap atau tidak menurut Undang-

itikad yang tidak baik dari penjual

Undang.

onlineshop.

Mengenai suatu sebab yang halal juga

menjadi

permasalahan

mengabaikan

dalam

Penjual

seringkali

kewajibannya

sebagai

penjual sehingga merugikan pembeli.

transaksi jual beli melalui internet. Sebab

Setelah melakukan transaksi yang

yang halal dalam Undang-Undang adalah

telah disepakati para pihak dan penjual

tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban

sudah

umum.

menghilang dan susah untuk dihubungi

b. Keamanan dalam bertransaksi

kembali sedangkan pembeli tidak puas

Masalah

keamanan

yang

menerima

dengan

barang

haknya,

sudah

penjual

dijanjian

oleh

dipermasalahkan dalam aspek ini adalah

penjual karena barang tidak sesuai dengan

masalah keabsahan pelaku transaksi dan

yang diperjanjikan sebelum melakukan

masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan

transaksi.

barang bukti.19

- Melaksanakan Apa Yang Dijanjikan

c. Keberadaan penjual dan oembeli yang

Tetapi Terlambat

tidak jelas

Bentuk

kerugian

seperti

ini

Mengingat adanya transaksi yang

sebenarnya tidak jauh berbeda dengan

dilakukan dalam dunia maya, sehingga

bentuk kerugian pada huruf “a”. Jika barang yang dipesan datang terlambat,

19

Abdul Halim Barkatullah, et.al, 2005, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

tetapi tetap dapat dipergunakan, hal ini 126 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


dapat digolongkan sebagai prestasi yang

mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai

terlambat.

dengan aturan Pasal 38 ayat 1 UU ITE

Sebaliknya, jika prestasinya tidak dapat

digunakan

lagi,

sedangkan jalur non litigsi atau ADR,

digolongkan

pembeli dapat menyelesaikan sengketa

sebagai tidak melaksanakan apa yang

diluar

telah diperjanjikan.

mediasi, konsiliasi, negoisasi atau arbitrase

6. Upaya Hukum Bagi Pembeli Dalam

yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU ITE.

Sengketa Jual Beli Online

pengadilan yaitu dengan proses

Berikut adalah tabel penyelesaian sengketa antara jalur litigasi dan non litigasi:

Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pembeli dalam sengketa jual beli online adalah melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur Litigasi atau melalui proses pengadilan, pembeli atau

pihak

yang

dirugikan

dapat

Tabel 1. Penyelesaian Sengketa Bagi Pembeli Jual Beli Online Keterangan

Mediasi

Konsiliasi

Arbitrase

Proses

Non formal

Non formal

Non formal

Jangka Waktu

Cepat

Cepat

Cepat

Sifat

Mediator dan para

Konsiliator dan para

Arbiter dan para pihak bersengketa

pihak bersengketa

pihak bersengketa

Ditanggung

Ditanggung bersama

-

Ditentukan oleh arbiter

bersama atau

atau kesepakatan para

-

Biaya dihitung berdasarkan nilai

kesepakatan para

pihak

Biaya

perkara (Pasal 36 Prosedur Arbitrase

pihak Putusan

BANI)

Tidak mengikat

Tidak mengikat (apabila

-

Final

(apabila gagal

gagal mencapai

-

Mempunyai kekuatan hukum tetap

mencapai

kesepakatan, para pihak

-

Mengikat para pihak

kesepakatan, para

dapat menempuh upaya

pihak dapat

gugatan di pengadilan

menempuh upaya

atau arbitrase

gugatan di pengadilan atau arbitrase


JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA Pengambil

Para pihak dengan

Para pihak dengan

Keputusan

fasilitas mediator

fasilitas konsiliator

Arbiter

Penerbit Pustaka Pelajar, Celeban Timur Yogyakarta.

D. Penutup Bentuk

perlindungan

hukum

Abdul Halim Barkatullah, et.al, 2005,

terhadap pembeli dalam sengketa jual beli

Bisnis E-Commerce Studi sistem

onlinediatur dalam B.W. jo UU No 11

keamanan dan hukum di Indonesia,

Tahun 2008 jo. PP No 82 Tahun 2012 jo.

Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B.W.. UU No 8 Tahun 1999 mengatur

Agus Yudha Hernoko, 2010,

tentang wanprestasi (Pasal 1243 B.W.) UU

Perjanjian

No 11 Tahun 2008 mengatur tentang

k-1, Kencana, Jakarta.

(Pasal 5 UU ITE). PP No 82 Tahun 2012 tentang

sahnya

Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan

kontrak

Perancangan

elektronik (Pasal 47 PP No 82 Tahun

Media, Jakrta.

onlineterdiri atas litigasi dan non litigasi.

mengajukan

gugatan

litigasi ke

Raja

Konsumen Suatu Pengantar, Diadit

yang dirugikan dalam sengketa jual beli

secara

PT

Az Nasution, 2001, Hukum Perlindungan

Upaya hukum terhadap pembeli

hukum

Kontrak,

Grafindo Persada, Jakarta.

2012).

Upaya

Proporsionalitas

Dalam Kontrak Komersial, cetakan

dokumen elektronik sebagai alat bukti

mengatur

Asas

Hukum

C.S.T. Kansil, 2000, Hukum Tata Negara

adalah

Republik

Pengadilan

Indonesia,

PT

Rineka

Perbandingan

Hukum

Cipta, Jakarta.

Negeri, banding ke Pengadilan Tinggi,

--------,

kasasi ke Mahkamah Agung dan Upaya

2010,

Administrasi Negara, Rineka Cipta,

hukum peninjauan kembali ke Mahkamah

Jakarta.

Agung (Pasal 38 UU ITE)). Upaya hukum non litigasi terdiri atas Mediasi, Konsiliasi,

Celine Tri Siwi Kristiyantu, 2008, Hukum

dan Arbitrase (Pasal 39 UU ITE)

Perlindungan Konsumen (cet. ke-1),

Daftar Pustaka

Sinar Grafika, Jakarta.

Buku Abdul Aziz Hakim, 2011, Negara Hukum dan

Demokrasi

Di

Kurniawan, 2011,

Indonesia,

Hukum Perlindungan

Konsumen, UB Press, Malang. 128 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori Lia Sautunninda, 2008, Jual Beli melalui Internet

(E-Commerce)

dan Teknik Penyusunan Kontrak,

kajian

Sinar Grafika, Jakarta.

menurut buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Elektronik,

informasi

Fakultas

Universitas

Syiah

dan

......., 2003, Hukum Kontrak Teori dan

Hukum

Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar

Kuala,

Kuala

Grafika, Jakarta.

Lumpur. Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi M. Arsyad Sanusi, 2005, Hukum Dan

Hukum), Magister Ilmu Hukum

Teknologi Informasi (cet. ke-3), Tim

Program Pascasarjana Universitas

Kemas Buku, Jakarta.

Sebelas Maret, Surakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2011, Penelitian

Shidarta,

Hukum (cet. ke-7), Prenadamedia,

2000,

Hukum

Perlindungan

Konsumen, Grasindo, Jakarta.

Jakarta. Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia –

Siswanto

Sunarso,

2009,

Hukum

Hakekat, Konsep, & Implikasinya

Informasi Dan Transaksi Elektronik,

dalam

Rineka Cipta, Jakarta.

Perspektif

Hukum

dan

Masyarakat, Cetakan k-1, Refika Aditama, Bandung.

Suyud Margono, 2004, ADR & ARBITRASE Proses Pelembagaan

Rachmadi

Usman,

Penyelesaian

2003,

Sengketa

Pilihan Di

dan Aspek Hukum (cet ke-2), Ghalia

Luar

Indonesia, Bogor.

Pengadilan, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Waran,

Ediko,

2009,

Perkembangan

Teknologi Komunikasi Online, Edisi Radito Resa, 2014, Transaksi

Aspek Hukum

Elektronik

Ke: 3050, Universitas Indonesia,

Perikatan,

Jakarta.

Pembuktian, Penyelesaian Sengketa,

Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum

(Cet. ke-1), Graha Ilmu, Jogjakarta.

Perikatan,

CV.

Pustaka

Setia,

Bandung. 129 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


Daftar Perundang-Undangan

http://bangka.tribunnews.com, tanggal 23 Maret 2016

Burgerlijk Wetboek (B.W.) Undang-Undang

Republik

http://metro.sindonews.com,

Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

(LNRI

“Puluhan

Bandara

Soetta

Penumpang Tertipu

Travel

Desember 2015, diakses tanggal 23

Tahun 1999 Nomor 3821)

Maret 2016

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

http://metro.sindonews.com,

Tentang Arbitrase dan Alternatif

Arjawinangun, Komaruddin Bagja.

Penyelesaian Sengketa (LNRI Tahun

“Tertipu Belnaja Online, Lapor

1999 Nomor 138, TLNRI Nomor

Polisi Malah Disuruh Ikhlasin”,

Tahun 1999 3872) Republik

Deny.

Irawan,

Online”, metro.sindonews.com, 25

Tahun 1999 Nomor 42, TLNRI

Undang-Undang

diakses

metro.sindonews.com, 25 September

Indonesia

2015, diakses tanggal 23 Maret 2016

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Soemali, Hubungan Antara Konsumen dan

Informasi dan Transaksi Elektronik

Produsen, <www.soemali.dosen.nar

(LNRI Tahun 2008 Nomor 58,

otama.ac.id>, diakses pada 10 April

TLNRI Tahun 2008 Nomor 4843)

2016

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

Kamus

2012 Tentang Transaksi Elektronik

Henry Campbell Black, Black’s Law

(LNRI Tahun 2012 Nomor 189,

Dicitionary, West Group, St. Paul,

TLNRI Nomor 5348)

1999

Website http://news.okezone.com/read/2012/11/30/ 512/725824/tergiur-harga-murahmahasiswi-tertipu-toko-online-fiktif, diakses tanggl 23 Maret 2016


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM SENGKETA JUAL BELI ONLINE

Recommend Documents