PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL DENGAN CARA INDENT DI KOTA YOGYAKARTA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL DENGAN CARA INDENT DI KOTA YOGYAKARTA Oleh Fauzul Aliwarman Fakultas Hukum UPN”Veteran” Jatim Abstrak The research on legal protection for purchaser in car sales transaction by indent in the town of Yogyakarta is empirical-juridical research. The research aims to study the implementation of car sales contract by indent and elaborate the legal protection for purchaser in car sales. This research is conducted in the town of Yogyakarta by using both library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data. The determination of sample is carried out by purposive sampling. The research result is analytical-descriptive. The research results reveal that the implementation of car sales contract by indent in the town of Yogyakarta is conducted in systematic mechanism, yet there are lot of deviations in practice. The legal protection for purchaser in new car sales contract by indent is not going effectively yet. Purchaser rights as consumer are still unprotected well either in contract phase or in the contract implementation phase. It is caused by several things as follows: purchaser is in subordinate position to seller so that purchaser has no balanced bargaining power, the dealer’s domination to purchaser both economically or psychologically as well as the lack of peoples’ understanding and awareness to their rights which they should acquire. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Jual Beli, Indent Mobil, Jual Beli dengan Indent

merekapun ada yang bersedia untuk antri menunggu barang hingga beberapa bulan berikutnya. Harga yang relatif murah merupakan faktor dominan besarnya animo masyarakat untuk membeli mobil dengan cara indent ini, disusul oleh kegunaannya yang multi fungsi, model dan spesifikasinya yang cukup canggih dan penampilan luar (exterior) yang trendi serta memiliki penampilan dalam (interior) yang luas dan nyaman. Jual beli mobil dengan indent merupakan jual beli yang lazim terjadi, namun dalam praktek yang terjadi, kadangkala memunculkan permasalahan yang cenderung merugikan konsumen. Hampir disetiap wilayah di Indonesia khususnya daerah perkotaan mengalami masalah yang sama. Hanya saja tingkat kualitas dan kuantitas permasalahannya yang berbeda. Seperti masa inden yang terlalu lama dan bahkan terkadang

PENDAHULUAN Bangkitnya bisnis otomotif di tanah air, khususnya bisnis mobil jenis mini bus hingga mencapai angka pertumbuhan penjualan (mobil) tertinggi di dunia pada tahun 2004 lalu, dengan angka pertumbuhan mencapai 36,6 persen dengan nominal harga penjualan yang relatif terjangkau, memberikan harapan baru selain bagi kalangan menengah, segmen menengah ke atas pun turut menyukai mobil jenis ini (Tempo Interaktif, 23 Maret 2005). Kondisi pasar yang demikian, memposisikan konsumen sangat diuntungkan dan dimanja dengan beragamnya alternatif pilihan yang bisa dibeli. Respon positif pasar pun bermunculan dengan besarnya permintaan masyarakat untuk memesan mobil baru tersebut, walaupun baru melihat dari brosur dan iklan di media massa, bahkan 50

LIGA HUKUM Vol.1 No. 1 JANUARI 2009

datanya adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumentasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan data primer diperoleh dari data penelitian lapangan guna mendukung validitas data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dengan subyek penelitian meliputi, yaitu responden yang terdiri dari para pemilik mobil, Dealer Nasmoko Mlati dan Daihatsu Motor Jogjakarta dengan nara sumber yang terdiri dari Kepala Dinas INDAKOP Propinsi DIY, Kepala Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta, Ketua BPSK Kota Yogyakarta, Ketua YLKI Cabang Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara dan kuesioner. Bahan-bahan hukum yang diperoleh yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, dibandingkan dengan data sekunder atau norma yang seharusnya berlaku untuk ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran secara rinci dan sistimatis mengenai Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Transaksi Jual beli Mobil dengan Cara Indent di Kota Yogyakarta.

melampaui dari jadwal yang dijanjikan, terjadinya kenaikan harga disaat telah melakukan indent sehingga cukup membuat bingung konsumen, apalagi bagi mereka yang mempunyai anggaran terbatas. Persoalan perlindungan konsumen mobil di Tanah Air dibandingkan dengan yang terjadi di luar negeri tergolong masih baru, sehingga amat sedikit mendapat perhatian. Namun ini tidak berarti konsumen yang dirugikan tidak menuntut hak yang seharusnya mereka perdapat, tetapi mereka memang awam tentang masalah tersebut. Bila pun ada yang mengajukan klaim, konsumen sering gagal oleh berbagai alasan pabrikan. Di sisi lain, memang ada kecenderungan kedudukan hukum konsumen berada pada posisi lemah dibanding dengan kedudukan produsen yang lebih kuat. Kompleksnya persoalan yang terjadi dalam transaksi perjanjian jual beli mobil dengan cara inden di Tanah Air, membutuhkan upaya pemecahan yang adil guna melindungi hak-hak konsumen. Inilah yang menjadi entry point bagi penulis dalam tesis yang berjudul “perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli mobil dengan cara indent di Kota Yogyakarta”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dua kelompok bahasan. Pertama, bagaimana implementasi perjanjian jual beli mobil dengan cara indent. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli karena praktek indent mobil?

HASIL DAN PEMBAHASAN METODE PENELITIAN Implementasi Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Cara Indent Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan transaksi perjanjian jual beli mobil dengan cara indent di Kota Yogyakarta terdapat delapan tahapan penting dalam melakukan pembelian. Berikut dipaparkan prosedur atau mekanisme pembelian mobil dengan cara indent, yaitu:

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi dan efektivitas hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mengolah data-data penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data primer atau disebut juga penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum (yuridis). Bahan penelitian yang digunakan berdasarkan jenis 51


sebagai permintaan pembeli kepada importir untuk memasukkan barang dengan syarat harga dan tanggal penyerahan tertentu. Dengan demikian, indent dapat dijelaskan sebagai perjanjian pembelian barang dengan cara memesan dan membayarnya lebih dahulu dengan syarat harga dan tanggal penyerahan ditentukan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka jual beli dengan cara indent mengandung unsur-unsur kesamaan dengan bentuk penutupan perjanjian jual beli dengan pemberian uang panjer terlebih dahulu dalam KUHPerdata yang dikenal dengan jual beli dengan uang panjer. Bentuk pranata hukum jual beli dengan pemberian uang panjer merupakan pranata jual beli yang diatur di dalam KUHPerdata pada Pasal 1464. Dalam Pasal 1464 KUHPerdata dinyatakan, bahwa jika pembelian dibuat dengan memberikan uang panjer, tidak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjernya. Dengan kata lain, perjanjian jual beli tersebut telah sah dan mengikat kedua belah pihak ketika pihak pembeli memberikan uang muka sebagai tanda jadi. Dalam hal ini, pembeli baru memberi sebagian dari harga sebagai uang panjer. Ketentuan ini juga secara tegas menyatakan, bahwa suatu jual beli tidak dapat diubah, diganti atau bahkan diakhiri dengan hanya berdasarkan pada kemauan atau kehendak salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. b. Penyerahan barang Penyerahan barang dalam jual beli dengan cara indent terjadi setelah barang berada di tangan pihak dealer. Dealer sebagai penjual mempunyai kewajiban melakukan penyerahan mobil dalam keadaan utuh pada waktu yang telah disepakati. Pasal 1474 KUHPerdata menyatakan bahwa kewajiban pokok bagi pihak penjual dalam jual beli adalah menyerahkan dan menanggung barang yang diperjualbelikan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa standar dan prosedur penyerahan barang yang dilaksanakan dealer Nasmoko

a). Calon pembeli mendatangi pihak dealer selaku penjual dan menyatakan keinginannya untuk melakukan pembelian mobil. b). Salesmen atau pihak dealer akan menyodorkan blanko atau formulir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) untuk disetujui dan ditandatangani oleh calon pembeli. c). Melengkapi persyaratan untuk melakukan pesanan pembelian mobil berupa fotocopi KTP atau keterangan domisili dan pas photo warna terbaru. d). Menandatangani surat perjanjian pembelian. Setiap calon pembeli yang telah menandatangani SPK dianggap telah setuju dengan semua syarat-syarat yang dimintakan oleh pihak dealer. e). Pembayaran uang muka (advanced money). Pihak pembeli membayarkan uang muka kepada petugas kasir pada dealer yang bersangkutan dengan menandatangani kwitansi yang telah dipersiapkan oleh pihak dealer. f). Masa menunggu kedatangan mobil pesanan. Dalam tahapan ini, pihak pembeli berada dalam daftar urut antrian pesanan kendaraan sesuai dengan alokasi masa indent yang telah disetujui. g). Penyerahan mobil pesanan kepada pembeli oleh pihak dealer dan h). Pelunasan harga pembelian. Praktek jual beli mobil baru dengan cara indent mengandung unsur-unsur perjanjian jual beli, yaitu perjanjian jual beli secara kontan (umum) dan perjanjian jual beli dengan uang panjer. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Pemberian uang panjer terlebih dahulu Indent sebagai sebuah fenomena dalam sistem perdagangan pada umumnya dan khususnya untuk penjualan Daihatsu Xenia, Toyota Avanza dan Kijang Innova di Indonesia tidak ditemukan pengertiannya dalam pranata hukum Indonesia. Pengertian indent dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990, 329) adalah pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu. Kamus Hukum Ekonomi Elips (2000, 84) mendefinisikan indent 52


maupun Daihatsu Motor adalah sama, yakni setelah barang diterima dari pabrikan di Jakarta, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang secara teliti oleh tenaga mekanik masing-masing. Jika hasil pemeriksaan memuaskan, maka barang siap diserahkan kepada pihak pembeli. Dengan kata lain pemeriksaan ini, bertujuan untuk memastikan barang dalam kondisi bagus dan tidak terdapat cacat tersembunyi, sehingga pembeli akan merasa puas dengan kualitas barang yang diperolehnya. Hal ini secara tidak langsung dapat menimbulkan citra positif perusahaan di mata para pembelinya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam Pasal 1474 KUHPerdata ditegaskan bahwa penjual harus menanggung. Penanggungan yang dimaksud tersebut, kemudian dijelaskan dalam Pasal 1491 KUHPerdata yang terdiri dari: 1). Menanggung penggunaan barang secara aman dan tenteram bagi pembeli 2). Menghindari adanya cacat tersembunyi atau yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan alasan untuk membatalkan perjanjian jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak dealer Nasmoko dan Daihatsu Motor menyatakan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi, kerusakan dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi yang bukan merupakan kelalaian ataupun kesalahan pemakaian oleh pembeli. Bentuk tanggungjawab tersebut berupa pemberian jaminan garansi untuk masing-masing unit mobil yang dibeli dengan masa berlaku sampai 3 tahun atau telah menempuh jarak 100.000 KM perjalanan. Bentuk lainnya diberikan dengan menyediakan spare part atau suku cadang asli disertai tenaga teknisi yang trampil, khusus untuk teknisi Daihatsu Motor telah memiliki sertifikat sistim standar mutu internasional ISO 9002 di setiap dealer resmi mereka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan di kotakota kecil sekalipun. Dengan demikian bentuk penanggungan yang diberikan mereka telah memenuhi Pasal 1474 KUHPerdata.

Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli dengan Cara Indent Bentuk kesepakatan atau konsensus yang dicapai dalam transaksi perjanjian jual beli dengan cara indent tersebut, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dengan perjanjian tersebut, secara hukum para pihak telah terikat untuk melakukan prestasi. Prestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdata dapat berupa kegiatan untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli berkewajiban membayar harga barang sesuai dengan yang diperjanjikan kepada penjual. Berdasarkan temuan dalam penelitian dapat dikatakan, bahwa pembentukan perjanjian antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual) yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian standar mengandung ketidakadilan. Pembeli tidak pernah diajak bermusyawarah atau diikutsertakan dalam penyusunan (pembuatan) klausul perjanjian tersebut. Pihak dealer secara apriori menetapkan semua isi perjanjian, baik mengenai hak dealer dan kewajiban pembeli, risiko, harga maupun kewenangan para pihak. Pihak dealer juga telah mencetak perjanjian tersebut dalam sebuah blanko atau formulir, yang kemudian akan disodorkan kepada pihak pembeli untuk disetujui dan ditandatangani. Dalam posisi ini, tiada peluang bagi pihak pembeli untuk mengajukan tawaran, mengusulkan hak-hak mereka dan sebagainya. Pembeli tidak punya pilihan lain kecuali menyetujui semua isi dari perjanjian yang telah disodorkan oleh pihak penjual tersebut. Jika pihak pembeli menyatakan tidak setuju, pihak penjual tidak bisa memaksakan dirinya untuk menambah, mengurangi atau merubah isi dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian jual beli mobil baru dengan cara indent tidak terjadi. Berdasarkan fakta di atas, maka perjanjian jual beli dengan cara indent tersebut digolongkan ke dalam praktek 53


c). Menetapkan waktu penyerahan mobil sesuai dengan kesanggupan dan berdasarkan pada perhitungan yang cermat. d). Transparan dan jujur dalam sistem pemenuhan urutan penyerahan pesanan mobil. e). Tidak berlaku diskriminatif kepada pembeli berdasarkan pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya. f). Bersikap adil dalam hal apabila pihak dealer sendiri tidak mampu memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Kewenangan yang dimiliki oleh pihak pembeli menunjukkan, bahwa dalam struktur perjanjian jual beli dengan cara indent diketahui pembeli tidak mempunyai hak untuk ikut serta menentukan isi dari perjanjian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan sebuah perjanjian jual beli. Di dalam Pasal 2 UUPK disebutkan, bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 poin (3) disebutkan asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual. Dengan kata lain, hakekat dari keseimbangan adalah keadilan bagi kepentingan para pihak tersebut di atas. Berdasarkan bentuk perjanjian baku yang berlaku dalam perjanjian jual beli dengan cara indent, sebenarnya masih dimungkinkan untuk adanya negosiasi yang seimbang atau dimungkinkan salah satu pihak untuk ikut menentukan isi dari perjanjian, khususnya untuk klausula yang belum dibakukan. Misalnya mengenai warna, waktu penyerahan atau hal-hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Syahdeini (1993: 66) bahwa dalam perjanjian baku yang tidak dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna,

perjanjian baku. Dikatakan perjanjian baku sebab perjanjian tersebut tidak dibuat melalui suatu proses negosiasi yang seimbang antara kedua belah pihak, namun perjanjian tersebut terjadi dengan cara, pihak dealer menyediakan syarat-syarat baku dalam suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan siap disodorkan kepada pembeli untuk disetujui dan ditandatangani. Dalam kondisi ini, pihak dealer hampir tidak memberikan peluang atau kebebasan sama sekali kepada pembeli untuk melakukan negosiasi ataupun penawaran lainnya. Ditinjau secara teoritis yuridis, perjanjian baku memang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, namun berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dalam kenyataannya dapat diterima. Hondius sebagaimana dikutip Badrulzaman (1994: 53) dalam disertasinya menyebutkan, bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (gebruik) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Asser Rutten dan Stein (lihat Badrulzaman, 1994: 53), bahwa dalam penerimaan perjanjian baku oleh masyarakat motivasinya adalah, bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya. Dikarenakan sifatnya cenderung mengikat pihak pembeli, maka UUPK mengatur masalah pencantuman perjanjian baku tersebut dalam Pasal 18. Oleh karena itu, sebagai alternatif pemecahan yang dapat ditempuh kalaupun pihak pembeli tidak akan mungkin diikutsertakan dalam pembentukan isi perjanjian, maka pihak dealer yang mempunyai kewenangan penuh dalam pembuatan perjanjian harus memperhatikan asas-asas perjanjian pada umumnya maupun asas-asas dalam perjanjian jual beli pada khususnya, yang dalam implementasinya dapat berupa: a). Mencantumkan harga yang pasti pada saat tercapainya kesepakatan. b). Memberikan kesempatan untuk mempelajari dan memahami seluruh isi perjanjian yang akan ditandatangani. 54


Hasil penelitian menunjukkan, bahwa alasan keterlambatan yang sering dikemukakan oleh para salesman jika dikonfirmasi oleh para pembeli mengenai barang pesanan mereka selalu dijawab dengan alasan barang yang dipesan belum ada atau masih menunggu kiriman dari pusat. Dapat dirinci 9 (45%) orang dari pembeli menyatakan alasan yang mereka terima adalah menunggu kiriman dari pusat, 7 (35%) orang menjawab barang belum ada dan hanya 4 (20%) orang yang tidak mengalami keterlambatan menerima barang pesanan. Dapat diambil kesimpulan, bahwa pihak dealer hanya menuntut penunaian kewajiban dari para pembeli, sementara dealer melalaikan apa yang menjadi kewajibannya, yakni menyerahkan barang yang menjadi hak pembeli pada waktu yang telah dijanjikan. Itikad baik dari para pembeli tersebut, tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik juga dari pihak dealer. Pihak dealer justru tidak menepati janji untuk menyerahkan mobil tepat pada waktunya, sehingga pembeli menunggu tanpa adanya kepastian. Kondisi ini jelas menyimpang dari ketentuan Pasal 16 UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang tidak menepati pesanan dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Dengan demikian, pihak penjual dengan sendirinya dapat dituntut secara hukum berdasarkan wanprestasi. Kedua, kenaikan harga. Harga dari sebuah produk merupakan salah satu aspek penting dalam perjanjian. Dengan sepakatnya para pihak mengenai nominal harga yang harus dibayarkan, maka perjanjian jual beli baru dapat terjadi dan mengikat para pihak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1458 KUHPerdata, bahwa kedua belah pihak harus sepakat tentang nominal harga pembelian. Dengan kata lain pihak penjual berhak atas pembayaran nominal harga atas barangnya, sedangkan pihak pembeli berkewajiban

tempat, waktu penyerahan dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan demikian, dalam perjanjian antara dealer dan pembeli mengenai klausula-klausula yang belum dibakukan masih dimungkinkan dilakukannya penawaran atau perubahan. Pembeli dapat menegosiasikan mengenai warna, harga, tempat dan waktu penyerahan barang. Di sinilah kesempatan bagi pihak pembeli untuk meningkatkan posisi tawar atau bargaining power terhadap pihak dealer. Misal pihak pembeli akan melakukan pembelian dengan warna yang telah disepakati jika pihak dealer mampu menyediakan barang dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, apabila pihak dealer tidak mampu, maka perjanjian dianggap batal dan uang pembelian dikembalikan sepenuhnya. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Pelaksanaan Perjanjian Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil baru dengan cara indent, terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Pihak penjual belum melaksanakan secara efektif kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPK pada Pasal 7. Dengan demikian, kondisi ini mengakibatkan tidak terlindunginya pihak pembeli di dalam pelaksanaan perjanjian. Penyimpangan yang dilakukan oleh pihak penjual dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama, keterlambatan penyerahan barang. Dalam perjanjian jual beli dengan cara indent telah disepakati, bahwa pembeli akan menerima barang dalam waktu tiga bulan ke depan atau sesuai dengan kesepakatan yang dicapai para pihak. Penentuan waktu tersebut ditetapkan oleh pihak penjual dengan pertimbangan kemampuan pabrik dalam mensuplai kebutuhan barang pada dealer cabang DIY dan disesuaikan juga dengan permintaan masyarakat akan mobil Avanza, Innova maupun Xenia. 55


memungkinkan rentannya perlindungan hukum bagi pihak pembeli. 2. Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi perjanjian jual beli mobil baru dengan cara indent belum terlaksana secara efektif dan hak-hak pembeli sebagai konsumen cenderung tidak terlindungi, baik dalam tahapan perjanjian maupun dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini disebabkan posisi pihak pembeli yang lemah, sehingga tidak mempunyai bargaining power yang seimbang, adanya dominasi pihak dealer secara ekonomi dan psikologis terhadap pihak pembeli dan masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus mereka peroleh.

menyerahkan nominal harga pembelian kepada pihak penjual. Ketiga, pembatalan perjanjian. Alasan kelalaian yang dilakukan oleh pihak dealer, sehingga menyebabkan pembeli mengajukan pembatalan pembelian dipandang sudah mencukupi syarat batal yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan, bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dengan kelalaian yang dilakukan oleh penjual tidak secara otomatis membuat perjanjian batal demi hukum, tetapi pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa pembeli dapat memilih hak untuk meminta pembatalan jual beli kepada hakim dengan atau tanpa tuntutan penggantian biaya, kerugian dan bunga atau tetap menuntut penjual menyerahkan mobil tersebut dengan atau tanpa tuntutan penggantian biaya, kerugian atau bunga jika masih ada alasan untuk itu.

Saran 1. Pemerintah sebagai regulator harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktek jual beli dengan cara indent, sehingga dapat dicegah terjadinya kerugian bagi kepentingan salah satu pihak, khususnya bagi pihak pembeli. 2. Pihak pembeli dalam melakukan pembelian mobil dengan cara indent harus memiliki keberanian untuk melakukan negosiasi atau memberikan pressure dalam perjanjian awal, yaitu apabila dalam jangka waktu yang disepakati atau dalam waktu tiga bulan ke depan pihak penjual tidak mampu memenuhi pesanan, maka perjanjian dianggap batal dan pihak penjual wajib mengembalikan uang muka sepenuhnya. Dalam kondisi demikian, didapat kedudukan (bargaining power) yang seimbang, sehingga hak-hak pembeli dapat diakomodasi oleh pihak dealer dalam perjanjian jual beli dengan cara indent.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Sebagaimana telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan atau implementasi perjanjian jual beli mobil baru dengan cara indent di Kota Yogyakarta dilakukan melalui suatu mekanisme yang rapi, namun dalam prakteknya terjadi begitu banyak penyimpangan, di antaranya penyerahan barang yang tidak tepat waktu tanpa adanya kompensasi atas keterlambatan tersebut, pihak penjual bebas menarik diri atau membatalkan dan merubah isi dari perjanjian, pihak pembeli dalam banyak kasus yang terjadi tidak pernah menandatangani dan tidak diberikan salinan perjanjian pembelian mobil yang telah disepakati, sehingga kondisi ini

DAFTAR PUSTAKA Badrulzaman, Mariam Darus, 1983, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung. 56


Soekanto, Soerjono, 1987, Intisari Hukum Perikatan Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta. Soerjatin, R, 1981, Hukum Ikatan, Pradya Paramita, Jakarta. Soerjopratiknjo, Hartono, 1994, Aneka Perjanjian Jual-Beli, Mustika Wikasa, Yogyakarta. Subekti, R., 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Tempo Interaktif: Edisi 23 Maret 2005. Widjaja, Gunawan, Kartini Muljadi, 2003, Serial Hukum Perikatan; Jual Beli, Rajawali Pers, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman, 2001, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta. Panggabean, Henry P., 2001, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda), Liberty, Yogyakarta. Prodjodikoro, Wirjono, 1981, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT. Bale Bandung, Jakarta. Satrio, J., 1992, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta. Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia.

57

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL DENGAN CARA INDENT DI KOTA YOGYAKARTA

Recommend Documents